DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6857);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 4

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.949.707.519.631,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan bertambah sebesar Rp43.957.579.807,85 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh rupiah delapan puluh lima sen) sehingga menjadi Rp3.993.665.099.438,85 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp3.506.652.191.207,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp150.895.528.769,00) + Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.355.756.662.438,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp3.839.707.519.631,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp153.957.579.807,85 + Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp3.993.665.099.438,85
c.Pembiayaan daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp443.055.328.424,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp194.853.108.576,85 + Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp637.908.437.000,85
2. 2.Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp110.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) (Rp110.000.000.000,00) + Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp637.908.437.000,85 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan -

Pasal 4

(1)Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. c.nama penerima hibah, yang terdiri atas:
  1. 1.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah; dan
  2. 2.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah. 5
4. d.nama penerima bantuan sosial, yang terdiri atas:
  1. 1.daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial; dan
  2. 2.daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial.
5. e.nama penerima bantuan keuangan bersifat umum, yang terdiri atas:
  1. 1.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan; dan
  2. 2.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan.
6. f.belanja bagi hasil pajak daerah, yang terdiri atas:
  1. 1.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
  2. 2.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan
  3. 3.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
7. g.rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
8. h.formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN dan TKDN.
(2)Uraian penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

DPA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam DPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin Pada tanggal 21 Agustus 2025 BUPATI BALANGAN, Ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin Pada tanggal 21 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 46

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah SALINAN 2 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6857);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 4

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp3.506.652.191.207,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) (Rp150.895.528.769,00) + Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.355.756.662.438,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp3.839.707.519.631,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp153.957.579.807,85 + Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp3.993.665.099.438,85
c.Pembiayaan daerah
1. 1.Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp443.055.328.424,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp194.853.108.576,85 + Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp637.908.437.000,85
2. 2.Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp110.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) (Rp110.000.000.000,00) + Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp637.908.437.000,85 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan -

Pasal 4

(1)Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. b.Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. c.nama penerima hibah, yang terdiri atas:
  1. 1.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah; dan
  2. 2.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah. 5
4. d.nama penerima bantuan sosial, yang terdiri atas:
  1. 1.daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial; dan
  2. 2.daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial.
5. e.nama penerima bantuan keuangan bersifat umum, yang terdiri atas:
  1. 1.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan; dan
  2. 2.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan.
6. f.belanja bagi hasil pajak daerah, yang terdiri atas:
  1. 1.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
  2. 2.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota; dan
  3. 3.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
7. g.rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
8. h.formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN dan TKDN.
(2)Uraian penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

DPA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam DPA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6

BAB IV