DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) SALINAN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPPAPPKBPMD adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan.
5.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8.Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan BPHRD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PENENTUAN BESARAN ADD DAN BHPRD

Pasal 3

(1)ADD dan BHPRD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
(2)ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar;
2. b.alokasi kinerja; dan
3. c.alokasi formula.
(3)Besaran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan BHPRD yang dianggarkan kepada Desa dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.

Pasal 5

(1)Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari ADD.
(2)Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa yang berkinerja baik.
(3)Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Desa yang tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
(4)Penilaian kinerja Desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.data perkembangan Indeks Desa Membangun;
2. b.ketepatan waktu penetapan RKP Desa tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2024;
3. c.adanya Pendapatan Asli Desa pada tahun anggaran 2024 minimal di atas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. d.laporan inventaris aset Desa selama 7 (tujuh) tahun terakhir; dan
5. e.prevalensi stunting di Desa.
(5)Dalam hal Desa tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa, maka alokasi kinerja tidak diberikan.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: Keterangan: AK Desa : Alokasi kinerja setiap Desa. Z1 : rasio realisasi Pendapatan Asli Desa tahun 2024 terhadap total realisasi Pendapatan Asli Desa. AK Desa = [(0,5 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4) + (0,15 x Z5)] x AK Z2 : Rasio Desa yang menetapkan RKPDesa tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2024 tepat waktu terhadap total Desa yang menetapkan RKP Desa tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2024 tepat waktu. Z3 : Rasio Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa terhadap total Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa. Z4 : Rasio Desa yang meningkat status IDMnya terhadap total Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun. Z5 : Rasio Prevalensi Stunting Desa dibawah 14% terhadap total Desa Prevalensi Stunting Desa dibawah 14% AK : Alokasi Kinerja Kabupaten.

Pasal 7

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk ADD merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan:
1. a.jumlah penduduk Desa;
2. b.jumlah rumah tangga miskin di Desa;
3. c.luas wilayah Desa, dan
4. d.indeks kesulitan geografis Desa.
(2)Pagu alokasi formula untuk ADD dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD.

Pasal 8

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk BHPRD merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPRD.
(2)Pagu Alokasi formula untuk BHPRD dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran BHPRD.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut: Keterangan: W : ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa. Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. W = [(0,1 x Z1) + (0,5 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)] x (ADDkab – ADkab) Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten. Z3 : rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. Z4 : rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa. ADDkab : pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula untuk BPHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.alokasi formula bagi hasil Pajak Daerah: Keterangan: W : BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD. R : rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten. BHPDkab : pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
b.alokasi formula bagi hasil Retribusi Daerah: Keterangan: W : BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD. R : rasio realisasi penerimaan BHRD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se Kabupaten. BHRDkab : pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 11

Selain mendapatkan ADD dan BHPRD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan insentif/operasional rukun tetangga. W = [(1 x R)] x (BHPDkab – ADkab) W = [(1 x R)] x (BHRDkab – ADkab)

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) SALINAN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPPAPPKBPMD adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan.
5.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
7.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8.Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan BPHRD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PENENTUAN BESARAN ADD DAN BHPRD

Pasal 3

(1)ADD dan BHPRD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
(2)ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar;
2. b.alokasi kinerja; dan
3. c.alokasi formula.
(3)Besaran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan BHPRD yang dianggarkan kepada Desa dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.

Pasal 5

(1)Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari ADD.
(2)Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa yang berkinerja baik.
(3)Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Desa yang tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
(4)Penilaian kinerja Desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.data perkembangan Indeks Desa Membangun;
2. b.ketepatan waktu penetapan RKP Desa tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2024;
3. c.adanya Pendapatan Asli Desa pada tahun anggaran 2024 minimal di atas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. d.laporan inventaris aset Desa selama 7 (tujuh) tahun terakhir; dan
5. e.prevalensi stunting di Desa.
(5)Dalam hal Desa tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa, maka alokasi kinerja tidak diberikan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk ADD merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan:
1. a.jumlah penduduk Desa;
2. b.jumlah rumah tangga miskin di Desa;
3. c.luas wilayah Desa, dan
4. d.indeks kesulitan geografis Desa.
(2)Pagu alokasi formula untuk ADD dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD.

Pasal 8

(1)Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk BHPRD merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPRD.
(2)Pagu Alokasi formula untuk BHPRD dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran BHPRD.

Pasal 9

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula untuk BPHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.alokasi formula bagi hasil Pajak Daerah: Keterangan: W : BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD. R : rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten. BHPDkab : pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
b.alokasi formula bagi hasil Retribusi Daerah: Keterangan: W : BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD. R : rasio realisasi penerimaan BHRD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se Kabupaten. BHRDkab : pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.