Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2025
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6914);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan BPHRD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel. BAB II PENENTUAN BESARAN ADD DAN BHPRD
BAB II
Bagian Kedua Alokasi Dasar
Bagian Ketiga Alokasi Kinerja
Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: Keterangan: AK Desa : Alokasi kinerja setiap Desa. Z1 : rasio realisasi Pendapatan Asli Desa tahun 2024 terhadap total realisasi Pendapatan Asli Desa. AK Desa = [(0,5 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4) + (0,15 x Z5)] x AK Z2 : Rasio Desa yang menetapkan RKPDesa tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2024 tepat waktu terhadap total Desa yang menetapkan RKP Desa tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2024 tepat waktu. Z3 : Rasio Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa terhadap total Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa. Z4 : Rasio Desa yang meningkat status IDMnya terhadap total Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun. Z5 : Rasio Prevalensi Stunting Desa dibawah 14% terhadap total Desa Prevalensi Stunting Desa dibawah 14% AK : Alokasi Kinerja Kabupaten. Bagian Keempat Alokasi Formula
Penghitungan alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut: Keterangan: W : ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa. Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. W = [(0,1 x Z1) + (0,5 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)] x (ADDkab – ADkab) Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten. Z3 : rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. Z4 : rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa. ADDkab : pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
Penghitungan alokasi formula untuk BPHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:
Keterangan: W : BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD. R : rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten. BHPDkab : pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
Keterangan: W : BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD. R : rasio realisasi penerimaan BHRD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se Kabupaten. BHRDkab : pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten. ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
Selain mendapatkan ADD dan BHPRD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan insentif/operasional rukun tetangga. W = [(1 x R)] x (BHPDkab – ADkab) W = [(1 x R)] x (BHRDkab – ADkab) BAB III PENYALURAN ADD DAN BHPRD
Membuka PDF…