DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Badan Riset dan Inovasi nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang, dasar hukum dan tujuan sasaran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ PID) Kabupaten Balangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat arah kebijakan Riset dan Inovasi serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai peningkatan daya saing.
5.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
7.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial

BAB II

GAMBARAN UMUM, DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan Pembangunan Daerah yang sejalan dengan visi dan misi Daerah untuk mencapai Pembangunan Daerah yang inovatif, berkelanjutan dan berbasis pengetahuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1.untuk menciptakan landasan strategis dan operasional yang jelas dalam mendorong kegiatan Riset dan Inovasi guna mendukung pembangunan Daerah;
2.menganalisis gambaran umum dan kondisi Riset di Daerah.
3.menganalisis tema prioritas Riset dan Inovasi Daerah.
4.menganalisis tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah.
5.Menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
6.Menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
7.Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pembangunan Daerah adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas hidup suatu wilayah atau Daerah secara menyeluruh. Tujuan utama dari pembangunan Daerah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur fisik dan sosial, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan Daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, pembangunan Daerah juga mencakup pengembangan sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain aspek fisik dan ekonomi, pembangunan Daerah juga melibatkan peningkatan akses dan kualitas layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebudayaan, dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 4

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
(2)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kebijakan yang ada dengan kondisi aktual di lapangan terkait Riset dan Inovasi di tingkat Daerah. Analisis ini penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang didasarkan pada data dan bukti yang kuat, serta relevan dengan kebutuhan ekosistem Riset dan Inovasi setempat.

Pasal 5

(1)Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Inovasi dan Riset di Daerah.
(2)Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan isu-isu strategi yang berkembang serta kebijakan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka penyusunan Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Inovasi dan Riset melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
(4)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
(5)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi.
(6)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat
(1)dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 6

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijabarkan dalam rencana aksi Riset Dan Inovasi Di Daerah.
(2)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
(3)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy); dan
2. b.program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(4)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 7

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
3. c.tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
4. d.analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
5. e.strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
6. f.peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
7. g.penutup.
(2)Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. Ditetapkan di Paringin pada tanggal 4 September 2025 BUPATI BALANGAN, Ttd H. ABDUL HADI Diundangkan di Paringin pada tanggal 4 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, Ttd H. SUFRIANNOR BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 51 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029 RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLGI TAHUN 2025-2029 Tujuannya jelas yaitu kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui kebijakan publik yang efektif dan penggunaan anggaran yang efisien. Menurut Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah Daerah. Itu artinya, persoalan yang terjadi di Daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah Daerah setempat. Sebagai kabupaten yang relatif muda, Kabupaten Balangan menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, termasuk terbatasnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah Daerah diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan melalui perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Balangan merupakan Daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi Daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya. Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal. Di era yang semakin kompetitif dan cepat berubah ini, Riset dan Inovasi memegang peranan krusial dalam mengatasi tantangan tersebut. Riset yang berbasis kebutuhan Daerah dan Inovasi yang relevan dengan potensi lokal dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, keberadaan Riset dan Inovasi memegang peran yang sangat krusial dalam transformasi dan pembangunan suatu Daerah, menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi secara signifikan. Dengan memfokuskan pada Inovasi, sebuah Daerah dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang mendalam, tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga di tingkat regional dan global. Inovasi ini bukan hanya tentang menciptakan produk dan layanan baru, tetapi juga tentang memecahkan tantangan lokal yang unik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui Riset, Daerah dapat mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dengan memperkuat infrastruktur pengetahuan dan keterampilan teknis. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ilmuwan dan inovator lokal, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan mendesak. Secara lebih khusus, Peraturan BRIN nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah khususnya di Pasal 26 ayat 1 menekankan pentingnya Daerah memiliki RIPJPID dan mangamanatkan bahwa dokumen ini harus tersedia setidaknya enam bulan setelah kepala Daerah definitive terpilih. Penyusunan dokumen ini perlu dilalui dengan proses teknokratik yang baik. Pasal 27 ayat 3 menekankan bahwa di dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA/BAPPERIDA perlu memastikan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dilalui dengan baik. Penyusunan RIPJPID perlu selaras dengan RPJMD dan RPD. Prioritas program Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD perlu menjadi rujukan dalam RIPJPID. Selain itu, RIPJ tidak disusun secara generik, tetapi harus berbasis potensi dan problem di Daerah, yang harus mengangkat ciri khas Daerah. penguatan analisis potensi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan perekonomian Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Balangan telah menjalankan fungsi Riset dan Inovasi untuk menyokong pembangunan Daerah di Kabupaten Balangan. Kini, fungsi Riset dan Inovasi lebih dikembangkan karena dorongan pemerintah pusat, pemerintah Daerah, dan BRIN agar kebijakan pembangunan berbasis Riset dan Inovasi. Hal ini yang akan menumbuhkan ekosistem Riset dan Inovasi yang lebih kokoh, tentunya dengan perbaikan dan pengembangan yang terus menerus. Pembangunan Kabupaten Balangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan Daerah dan menunjang kemajuan serta kesatuan nasional. Rencana yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Balangan merupakan rencana jangka panjang Daerah dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan adanya penyempurnaan sesuai dinamika perkembangan dan perubahan yang terjadi. Peningkatan investasi dalam Riset dan Inovasi diharapkan dapat membuka peluang baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Balangan. 1.2. Dasar Hukum

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) 1.3. Metode Penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan membutuhkan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Metode penelitian dalam kajian ini adalah mix method dengan pendekatan Evidence Based Policy (EBP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah. Pendekatan mix method dan Evidence-Based Policy (EBP) dalam penelitian adalah kombinasi yang kuat untuk menghubungkan data empiris dengan kebijakan yang dibuat. EBP adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris yang terbaik. Kebijakan dibuat berdasarkan data dan penelitian ilmiah yang telah terbukti efektif. Dalam konteks penelitian, ini berarti mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk mendukung keputusan kebijakan. EBP biasanya menggunakan hasil dari mix method untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, sehingga pembuat kebijakan memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan. EBP adalah Kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta (LAN, 2015). Penerapan kebijakan berbasis bukti atau Evidence Based Policy (EBP) sendiri merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, melalui pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi. Ini artinya evidence-based policy sudah harus diterapkan dalam perumusan dan penetapan kebijakan di Indonesia. Evidence-based policy dapat berperan dalam siklus kebijakan, dalam menentukan agenda kebijakan, isu, berbagai alternatif pilihan, pilihan tindakan, mengeksekusi kebijakan, hingga memantau dampak dan keluaran. Dalam Riset yang dilakukan oleh Overseas Development Institute, penggunaan evidence-based policy secara baik telah membantu menyelamatkan kehidupan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kinerja pembangunan di negara berkembang. Sehingga dapat ditegaskan kembali bahwa dokumen ini disusun berdasarkan evidence based policy yang mengadvokasi pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan dengan lebih rasional, teliti, dan menggunakan pendekatan sistematis. 1.4. Sistematika Dokumen Penjelasan singkat isi masing-masing BAB dari Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun dan Teknologi Daerah Kabupaten Balangan terdiri atas: 1) Peluang dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang; 2) Kondisi kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang diharapkan. 3) Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang diharapkan (PUD dan Permasalahan utama Daerah). Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari Daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk Masyarakat. 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah A. Letak, luas, dan Batas Wilayah Administrasi Balangan sebagian besar merupakan Daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak 2º 01’ 37” sampai dengan 2 º 35’ 58” Lintang Selatan dan 114º50’ 24” sampai dengan 115º50’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1828,10 km2 dengan batas administratif sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupateb Paser Provinsi Kalimantan Timur Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebelah Barat : Kabuapten Hulu Sungai Utara Sebelah Timur : Kabupaten Kota baru dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006, Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (100,09 km2), Batumandi (112,25 km2), Awayan (122,73 km2), Tebing Tinggi (285,15 km2), Paringin (138,65 km2), Paringin Selatan (85,48 km2), Juai (230,82 km2), serta Halong (752,91 km2). Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Gambar 2. 1. Batas Administrasi Kabupaten Balangan Sumber: RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2014 Tabel 2. 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan No Kecamatan Kelurahan (Buah) Desa (Buah) 1 Lampihong - 27 2 Paringin 2 14 3 Juai - 20 4 Halong - 24 5 Batu Mandi - 18 6 Paringin Selatan 1 15 7 Awayan - 23 8 Tebing Tinggi - 12 Jumlah 3 153 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 Gambar 2. 2. Luas Kecamatan di Kabupaten Balangan (Km) Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2022 B. Topografi Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38%). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19%. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal. Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40%. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2% yaitu mencapai 69% dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2%, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 % dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal). C. Geologi Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 %). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64%). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin. Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76% dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98% dan 1,26% dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi. D. Hidrologi Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai- sungai utama yang mengalir diDaerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka Daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu: pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik. Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada ternasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering. Aliran sungai di Kabupaten Balangan mencapai 1.301.015,72 meter dengan pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik memberikan keuntungan karena mendistribusikan air ke semua arah. Sungai terpanjang di Kabupaten Balangan adalah Sungai Balangan dengan panjang mencapai 111.947,98 meter. Aliran sungai-sungai besar dan kecil membentang ke seluruh wilayah dan menjadikan distribusi air permukaan tersebar merata. E. Klimatologi Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata- rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan- kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. F. Ekoregion Ekoregion dikategorikan berdasarkan kesamaan ciri fisik suatu wilayah baik dari aspek iklim, tanah, air, flora, dan fauna. Ekoregion secara geomorfologis dipengaruhi oleh proses asal bentuk lahan yang berlangsung oleh faktor tenaga endogen dan tenaga eksogen. Wilayah Kabupaten Balangan dibentuk oleh tiga proses asal yaitu proses fluvial oleh tenaga aliran air sungai, proses denudasional oleh tenaga angin, dan proses struktural oleh tenaga tektonik. Gambar 2. 3. Peta Ekoregion Kabupaten Balangan Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 Ekoregion dataran fluvial bermaterial aluvium meliputi 9,77 persen wilayah Kabupaten Balangan. Dataran fluvial terbentuk oleh tenaga aliran air sungai yang mengikis dan mengendapkan material sepanjang alirannya. Deposisi material aluvium tersusun atas tekstur liat dan berpasir serta cenderung memiliki kesuburan tanah yang baik untuk pertanian. Sebagai hasil deposisi, bentuk lahan ini berkarakteristik topografi datar dan landai. Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat menyusun 23,37 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuk lahan ini terbentuk dari proses erosi batuan karbonat yang berlangsung sangat lama hingga terbentuk topografi dataran. Selanjutnya adalah bentuk lahan dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat meliputi 10,17 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuk lahan ini awalnya berasal dari proses lipatan dari tenaga tektonik, kemudian mengalami erosi sehingga terbentuklah dataran berombak-bergelombang. Sisi timur Kabupaten Balangan merupakan rangkaian pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik dengan persentase luas mencapai 10,99 persen. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat merupakan bentuklahan yang meliputi area terluas dengan persentase 40,80 persen wilayah. G. Komunitas Vegetasi Komunitas vegetasi tersusun oleh beberapa tipe vegetasi dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan responnya terhadap unsur lanskap. Struktur, komposisi jenis, dan biogegografi vegetasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama karakteristik iklim, tanah, dan topografi. Tipe vegetasi merupakan komponen biotik dalam siklus ekologis dan memiliki peranan khusus bagi lingkungan hidup seperti pengaturan sistem hidrologis, pertukaran unsur hara tanah, dan pengaturan iklim sebagai penyerap karbon (carbon sink). Tipe vegetasi Kabupaten Balangan secara khusus berperan penting dalam penilaian jasa ekosistem, memahami interaksi dan peran vegetasi terhadap ekosistem akan membantu menarik kesimpulan terhadap pemanfaatan sumberdaya dalam bingkai pembangunan berkelanjutan. H. Penggunaan Lahan Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya Kabupaten Balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan dan di sepanjang jalan Tabel 2. 1. Luas Jenis Vegetasi Kabupaten Balangan No Ekoregion Luas (Ha) % 1 Vegetasi hutan batuan ultra basa 19.776,31 10,82 2 Vegetasi hutan batu gamping pamah pada bentang alam karst 47.313,80 25,88 3 Vegetasi hutan dipterokarpa pamah 74.614,72 40,81 4 Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 7.899,09 4,32 5 Vegetasi hutan pegunungan bawah 5.306,95 2,90 6 Vegetasi terna rawa air payau 10.517,52 5,75 7 Vegetasi terna rawa air tawar 15.643,78 8,56 8 Vegetasi terna rawa gambut 1.777,83 0,97 Kabupaten Balangan 182.850,00 100,00 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 berupa perumahan penduduk. Sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tanah sawah, tanah bukan sawah, dan bukan lahan pertanian. Jenis penggunaan lahan tanah bukan sawah melingkupi wilayah yang lebih luas dengan cakupan 51,8 persen luas wilayah, artinya struktur perekenomian masyarakat lebih didominasi pada komoditas perkebunan dan tanaman semusim di ladang. Jenis tutupan lahan terbangun, hutan, dan pertambangan dikategorikan sebagai bukan lahan pertanian yang mencakup 40,46 persen luas wilayah. Hutan lahan kering primer merupakan jenis tutupan yang meliputi 25,6 persen wilayah. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman hanya meliputi 1,58 persen, hal ini menandakan pemanfaatan lahan di Kabupaten Balangan lebih luas diperuntukkan sebagai lahan budidaya non terbangun. 2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung A. Penyediaan Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap mahluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi mahluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia. Tabel 2. 2. Penyediaan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2023 N o Kecamata n Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Jumlah Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 1 Awayan 652,82 4,25 8633,11 10,98 0,00 2802,11 3,97 12088,0 4 6,61 2 Batumand i 381,26 2,48 11673,8 3 14,85 533,90 2,93 0,00 12589,0 0 6,89 3 Halong 3501,47 22,79 20954,2 7 26,66 508,82 2,79 45614,9 0 64,58 70579,4 6 38,60 4 Juai 4375,58 28,84 13715,9 6 17,45 2861,81 15,69 356,13 0,50 21309,4 9 11,66 5 Lampihon g 270,17 1,76 2889,25 3,68 8219,00 45,05 257,31 0,36 11635,7 3 6,36 6 Paringin 4092,61 26,64 5044,70 6,42 5074,02 27,81 347,69 0,49 14559,0 2 7,39 7 Paringin Selatan 940,80 6,12 5900,34 7,51 1045,83 5,73 205,40 0,29 8092,38 4,43 8 Tebingting gi 1149,75 7,48 9779,43 12,44 0,00 21047,4 7 29,80 31976,6 6 17,49 Balangan 15364,4 7 100,0 0 78590,9 0 100,0 0 18243,3 8 100,0 0 70631,0 2 100,0 0 182829, 77 100,0 0 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 B. Penyediaan Air Penyediaan air di Kabupaten Balangan dengan kategori sangat tinggi berada di Kecamatan Halong. Kondisi tersebut sebagai implikasi dari wilayah Halong sebagai Daerah hulu dengan ketinggian Daerah yang tinggi, sehingga pada wilayah tersebut dominasi sebagai wilayah imbuhan air bagi Kabupaten Balangan. Berikut disajikan distribusi luasan jasa penyediaan air di Kabupaten Balangan Tahun 2023. 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032. A. Sektor Pertanian Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan Tabel 2. 1. Penyediaan Air Kabupaten Balangan No Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedang Ha % Ha % Ha % 1 Awayan 0,00 1685,00 5,63 7545,48 9,19 2 Batumandi 0,00 414,63 1,38 12164,14 14,81 3 Halong 55,35 100,00 7275,90 24,30 17633,44 21,47 4 Juai 0,00 6835,14 22,83 14092,26 17,16 5 Lampihong 0,00 1763,90 5,89 9752,73 11,87 6 Paringin 0,00 4395,82 14,68 9823,65 11,96 7 Paringin Selatan 0,00 1307,44 4,37 6456,30 7,86 8 Tebingtinggi 0,00 6264,50 20,92 4667,79 Balangan 55,35 100,00 29942,33 100.00 82135,79 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 Daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan gambar 2.4 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2022 adalah 7,71%, penggunaan lahan berupa kegiatan untuk tanah perkebunan karet 49,60% dan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,51%. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjaganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi: 1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung,kedelai serta tanaman holtikultura lainnya. 2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah Karet dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan Kelapa (Gula Aren) dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan. 3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan. Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan pada peta daya dukung dan daya dukung pangan lingkungan hidup berbasis jasa penyedia pangan. Berdasarkan peta tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan swasembada pangan. Pendekatan swasembada pangan berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan penduduk dan berbanding lurus dengan luasa lahan pertanian dan panen. Secara operasional, proses penyusunan status daya dukung pangan dilakukan dengan proses pengolahan spasial yang berdasarkan peta daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup dan dilengkapi Tabel 2. 1. Daya Dukung Pangan Kabupaten Balangan No Nama Kecamatan Ketersediaan Padi (Kg) (Tpij) Kebutuhan Penduduk (Piji) Daya Dukung Pangan Keterangan 1 Lampihong 396524,8738 18861 377663,8738 Belum Terlampaui 2 Batumandi 173828,4066 19448 154380,4066 Belum Terlampaui 3 Awayan 114434,0303 14169 100265,0303 Belum Terlampaui 4 Tebingtinggi 66012,97765 7338 58674,97765 Belum Terlampaui 5 Paringin 59279,01947 20354 38925,01947 Belum Terlampaui 6 Paringin Selatan 41975,48666 16429 25546,48666 Belum Terlampaui 7 Juai 136423,9366 17063 119360,9366 Belum Terlampaui 8 Halong 176178,8032 20850 155328,8032 Belum Terlampaui Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 juga dengan data tabular yang berupa jumlah penduduk, produksi padi, pola konsumsi dalam rumah tangga. Dalam kajian, bahan pangan yang digunakan adalah bahan pangan beras. B. Sektor Pertambangan Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu Daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (60,69%). Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan. C. Sektor Pariwisata Pariwisata adalah sektor industri atau kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dan kunjungan seseorang ke suatu tempat atau Daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, pendidikan, atau alasan lainnya. Tujuan utama dari pariwisata adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi wisatawan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu Daerah. Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan Daerah, mempromosikan warisan budaya dan alam, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya. Pengelolaan pariwisata yang baik melibatkan upaya untuk menjaga lingkungan alam, melestarikan warisan budaya, serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan kebijakan yang tepat, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata juga telah berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Internet dan media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan tujuan wisata, memfasilitasi reservasi dan pembayaran, serta memberikan informasi yang berguna bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religius. Tabel dibawah ini adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan. Tabel 2. 3. Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Air Terjun Tayak Desa Uren Kecamatan Halong
2.Air Terjun Tumate Desa Aniungan Kecamatan Halong No. Nama Tempat Wisata Lokasi
3.Air Terjun Pemandian Anggang Desa Uren Kecamtan Halong
4.Air Terjun Buntar Sawang Desa Mamigang Kecamatan Halong
5.Air Terjun Tanjung Jamalu Desa Marajai Kecamtan Halong
6.Gunung Batu Kiras Desa Kapul Kecamatan Halong
7.Wisata Goa Belawan Desa Kapul Kecamatan Halong
8.Telaga Pemujaan Desa Kapul Kecamatan Halong
9.Watu Braii Desa Kapul Kecamatan Halong
10.Puncak Baringin Wanai Desa Hauwai Kecamatan Halong
11.Pisang Tulis Belibing Desa Puyun Kecamatan Halong
12.Air Panas Desa Hauwai Kecamatan Halong
13.Gua Berangin Belawan Desa Kapul Kecamatan Halong
14.Batu Begantung Desa Liyu Kecamatan Halong
15.Banyu Babau Desa Liyu Kecamatan Halong
16.Air Panas Desa Liyu Kecamatan Halong
17.Air Terjun Sidandu Desa Liyu Kecamatan Halong
18.Wisata Goa Desa Puyun Kecamatan Halong
19.Puncak Gunung Hauk Desa Marajai Kecamatan Halong
20.Arus Deras Nanai Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
21.Kampung Anggrek Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
22.Air Terjun Batu Bainggi Desa Liyu Kecamatan Halong
23.Danau Baruh Bahinu Desa Dayak Pitap Desa Binjai Kecamatan Parsel
24.Gunung Batu Sungsum Desa Gunung Batu Sungsum Kec.Tebing
25.Air Terjun Batarius Tinggi
26.Puncak Belawanai Desa Mamigang, Halong
27.Gunung Hantanung Desa Ajung, Tebing Tinggi
28.Sungai Maranting Tebing Tinggi
29.Air Terjun Desa Liyu Desa Sungsum, Tebing Tinggi
30.Danau Tangkup Desa Liyu, Halong
31.Marajai Desa Marajai, Halong Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 4. Wisata Agro dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Buper Eks Tambang Batubara Kecamatan Paringin
2.Tugu Perjuangan Rakyat Paringin Kecamatan Paringin
3.Hutan Kota Balangan Kecamatan Paringin
4.Taman Hijau Balangan Kecamatan Paringin Selatan
5.Danau Tampang Desa Tampang, Kec. Lampihong
6.Waterpark Ar-Raudah Kelurahan Paringin Kota, Paringin
7.Danau Tangkup Desa Lok Haur Lampihong
8.Al Fatah Stabel Batumandi Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 5. Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Benteng Tundakan Desa Tundakan, Kec. Awayan
2.Aruh Adat Dayak Meratus Halong Desa Kapul, Kec. Halong
3.Aruh Adat Dayak Pitap Desa Dayak Pitap, Kec. T.Tinggi
4.Aruh Adat Dayak Deah Desa Liyu, Kec. Halong
5.Rumah Bubungan Tinggi Tarangan Desa Tarangan Kec. Paringin Selatan
6.Pahajatan Desa Tungkap, Kec. Paringin Selatan
7.Rang Pitu (Sumur Magis) Desa Liyu, Kec. Halong
8.Desa Wisata Budaya Wadian Tambai Desa Kapul Kecamatan Halong Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 6. Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Makam Datu Kandang Haji Desa Teluk Bayur Kec. Juai
2.Makam Datu Martika Desa Tampang Kec. Lampihong
3.Mesjid Syuhada Kyai Martasura Desa Hujan Mas Kec. Paringin
4.Mesjid Al-Akbar (Islamic Centre) Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan
5.Makam Datu Amir Husin Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong
6.Mesjid Jannatul Ma’wa Desa Buntu Karau, Kec. Juai
7.Mesjid Bangkal Desa Bangkal, Kec. Halong
8.Kubah Makam K.H. Tarmiji Desa Nungka Kecamatan Awayan Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 7. Objek Wisata yang Mendapatkan SK Pokdarwis No. Nama Objek Wisata Lokasi
1.Desa Wisata Wadian Tambai Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.Air Terjun Tayak Desa Uren, Kecamatan Halong
3.Karang Bintang Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.Riam Bainggi Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.Gua gunung batu Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.Desa Wisata Rano Liyu Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.Baruh Bahinu Binjai Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.Taman Bunga Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.Racah Mampulang Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.Gunung Belawan Bontar Batarius Desa Kapul, Kecamatan Halong Desa Mamigang, Kec. Halong Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 D. Pengembangan Kawasan yang Mendukung IKN Kabupaten Balangan merupakan Daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi Daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya. Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal. 2.1.4. Wilayah Rawan Bencana Indikator Indeks Risiko Bencana digunakan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap Daerah di Indonesia. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini mengidikasikan semakin baiknya pengelolaan risiko bencana di Balangan. Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2023 mencapai 115,21 dengan kriteria Sedang. Capaian ini lebih rendah dari nilai IRB Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 129,44 dengan kriteria Sedang. Gambar 2. 4. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Balangan Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024 Kawasan rawan bencana di Kabupaten Balangan terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar Daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu Daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di Daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar Daerah kemiringan lereng 25-40% dan lebih dari 40%dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (mass movement) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu Daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di Daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. 2.1.5. Kondisi Demografi Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai pada Tahun 2023 sejumlah 136.520 penduduk dengan kondisi keseluruhan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 trennya selalu meningkat. Kondisi demografis juga dapat mempengaruhi rasio kepadatan penduduk yang menandakan bertumbuhnya suatu Daerah. Luas wilayah Kabupaten Balangan sebesar 1.878,3 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Balangan 75 jiwa/km². Wilayah yang paling padat berada di Kecamatan Paringin seluas 100,04 km² dan dihuni sebanyak 20.050 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Lampihong yaitu dengan luas wilayah 96,96 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 19.520 jiwa. Perkembangan penduduk Balangan dari tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah Gambar 2. 5. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 (jiwa) Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024 Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk pertahun mengalami penambahan pada kisaran 1.000 hingga 2.000 penduduk. Hal ini juga didukung dengan persentase penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Halong sebagai kecamatan yang memiliki wilayah terluas, setelah itu disusul dengan Kecamatan Paringin yang berada di wilayah perkotaan atau pusat aktifitas masyarakat Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong memiliki luas 31,60 km², diikuti dengan persentase jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Halong sebesar 15,31% penduduk. Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2023 Jenis Kelamin 2019 2020 2021 2022 2023 Laki-laki 66.325 65.905 66.821 67.958 69.150 Perempuan 65.103 64.450 65.392 66.554 67.380 Jumlah 131.428 130.355 132.213 134.512 136.520 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jenis kelamin laki-laki sejumlah 67.958 atau 50,52%. Jumlah penduduk apabila dilihat secara persentase maupun jumlah, dan jenis kelamin masih menandakan penyebaran yang belum merata. Jumlah penduduk yang masih paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Secara rinci per kecamatan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini pada Gambar 2.7. 138,000 136,520 134,000 134,512 132,000 132,324 131,234 130,000 129,956 128,000 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 2. 6. Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024 Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jenis kelamin laki-laki sejumlah 67.958 atau 50,52%. Jumlah penduduk apabila dilihat secara persentase maupun jumlah, dan jenis kelamin masih menandakan penyebaran yang belum merata. Jumlah penduduk yang masih paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Secara rinci per kecamatan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini pada Gambar 2.8. Gambar 2. 7. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (jiwa) Sumber: Buku Profil Kependudukan Kabupaten Balangan, 2022 Perkembangan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan jumlah komposisi usia dan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Pada Kabupaten Balangan sendiri memiliki piramida penduduk tipe ekspansif, tipe piramida ekspansif bisa ditemukan pada wilayah yang masuk dalam kategori berkembang. Piramida penduduk tipe ekspansif memiliki ciri-ciri usia tua yang mengerucut atau lebih sedikit, sementara pada usia muda dan usia produktif cenderung lebih lebar atau lebih banyak jumlahnya. Sehingga hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Balangan terkait dengan bonus demografi. Pemerintah Daerah juga harus memiliki perencanaan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan saranapendidikan, dan peningkatan sarana kesehatan untuk memenuhi kesiapansumber daya manusia yang mampu bersaing. Gambar 2. 8. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 Jumlah penduduk Kabuparen Balangan berdasarkan kelompok umur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan lebih besarnya jumlah penduduk produktif dibanding penduduk belum dan tidak produktif. Lebih rinci perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2. 9. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023 Usia Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 0-4 13.110 12.300 12.149 12.120 10.310 5-9 13.133 13.115 13.228 13.218 11.890 10-14 12.297 11.100 11.410 11.851 12.740 15-19 10.753 10.990 10.981 11.019 11.440 20-24 10.325 11.488 11.484 11.501 12.030 25-29 10.135 11.300 11.344 11.438 10.910 30-34 9.788 11.397 11.460 11.540 11.420 35-39 9.849 9.755 9.853 9.997 11.360 40-44 9.718 9.064 9.168 9.279 10.130 45-49 8.983 7.854 8.061 8.290 9.130 50-54 7.525 7.191 7.431 7.697 8.010 55-59 5.045 5.765 6.006 6.260 6.430 60-64 3.890 4.219 4.453 4.720 4.900 65-69 2.250 2.450 2.611 2.766 2.860 70-74 1.518 1.271 1.427 1.608 1.520 75+ 1.186 1.096 1.147 1.208 1.480 Total 129.505 130.355 132.213 134.512 136.520 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024 Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan klasifikasi bukan Angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji seperti di bawah. Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2019-2023 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja 2019 2020 2021 2022 2023 Bukan Angkatan Kerja 25.924 22.341 23.676 26.929 26.542 Bekerja 65.072 70.928 70.707 68.313 70.395 Pengangguran Terbuka 1.549 1.789 1.768 2.830 1.955 Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2023 Penduduk Kabupaten Balangan mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari data yang tersaji pada tabel di bawah. Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang Dianut Tahun 2019-2023 Agama 2019 2020 2021 2022 2023 Islam 123.985 124.776 125.054 126.628 129.185 Protestan 877 904 939 954 992 Katolik 272 275 267 270 269 Hindu 1.901 1.854 1.791 1.719 1.742 Budha 4.199 4.230 4.167 4.103 4.175 Lainnya - 64 106 115 161 Jumlah 131.234 132.103 132.324 133.789 136.520 Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2023 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dari tahun 2019 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Balangan cenderung selalu mengalami percepatan, kecuali saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, tidak hanya sekedar mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Balangan bahkan mengalami penurunan hingga mencapai angka -2,47 persen. Setelah itu, perekonomian Balangan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 dan mampu tumbuh hingga 3,26 persen, hingga pada akhirnya di tahun 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi sekitar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Balangan sebesar 3,16 persen tahun 2019. Kemudian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami penurunan hingga -2,47 persen. Tahun 2021 dan 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi melebihi angka pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, yaitu 3,27 persen di tahun 2021 dan 5,24 persen di tahun 2022 dan 4,17 persen di tahun 2023. Berfluktuasinya pergerakan pertumbuhan ekonomi di Balangan kurang lebih didominasi oleh pengaruh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang sangat dominan di Balangan, yaitu kategori pertambangan dan penggalian, yakni kategori pertambangan dan penggalian 6,19%, industri pengolahan 4,57%, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,35% dan transportasi dan pergudangan 6,08%. Subkategori pertambangan batubara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian Share subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar jelas dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan. Dari tahun 2019 hinga 2022, kecuali tahun 2020, pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian selalu mengalami percepatan karena produksi batubara yang tercatat selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mau tidak mau memicu PDRB ADHK Balangan secara total mengalami percepatan pertumbuhan juga karena share kategori tersebut yang sangat mendominasi perekonomian di Balangan, yaitu selalu lebih dari 50 persen. Dominasi tersebut juga kembali dirasakan dampaknya pada tahun 2021. Kategori pertambangan dan penggalian dengan produk utamanya batubara yang produksi dan permintaannya mengalami peningkatan cukup siginifikan mampu membuat kategori tersebut tumbuh mencapai 6,19 persen di tahun 2022 dan pada akhirnya ikut menarik pertumbuhan ekonomi total Balangan hingga menyentuh angka 5,24 persen. Peningkatan pertumbuhan kategori tersebut tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Balangan secara umum karena peranan kategori pertambangan yang mencapai 74,52 persen di tahun 2022. Dimulai pada tahun 2021 hingga tahun 2022, permintaan global akan komoditas batubara yang merupakan produk dari kategori pertambangan dan penggalian cenderung mengalami peningkatan. Bahkan harga komoditas batubara melonjak tinggi selama tahun 2022. Hal tersebut tentu menjadi pemacu bagi peningkatan produksi batubara yang dihasilkan. Berbagai kebijakan dan juga perbaikan juga secara berkelanjutan diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun di Daerah, untuk terus memutar roda perekonomian yang sempat macet dan senantiasa berupaya meningkatkan produksi berbagai lapangan usaha yang memungkinkan semaksimal mungkin, termasuk halnya di Kabupaten Balangan. Upaya-upaya perbaikan perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan unit usaha yang ada di Kabupaten Balangan pada akhirnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dipercepat tahun 2022, yaitu sebesar 5,24 persen. Secara umum, seluruh kategori lapangan usaha di dalam PDRB Balangan tumbuh positif, bahkan hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Akan tetapi, masih terdapat kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 Sumber: PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, Namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Sedangkan di tahun 2023 kembali berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Dimana pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 4,17%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,84%, dan Nasional sebesar 5,05%. Tabel 2. 12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Kabupaten Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Kalimantan Selatan 4,08 -1,81 3,48 5,11 4,84 Tanah Laut 3,76 -1,99 3,47 5,12 4.78 Kotabaru 4,19 -1,87 3,36 4,58 4.29 Banjar 4,54 -1,96 3,21 4,48 4.35 Barito Kuala 5,06 -1,04 3,17 3,59 3.91 Tapin 4,26 -1,50 3,41 4,91 4.88 Hulu Sungai Selatan 5,32 -1,19 4,18 4,02 5.27 Kabupaten Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Hulu Sungai Tengah 4,80 -1,01 3,01 3,93 4.11 Hulu Sungai Utara 5,54 -0,67 3,23 4,09 4.51 Tabalong 3,69 -2,62 3,28 5,30 4.90 Tanah Bumbu 3,64 -1,46 4,23 5,45 4.84 Balangan 3,18 -2,47 3,26 5,24 4.17 Kota Banjarmasin 6,13 -1,91 3,41 5,69 5.62 Kota Banjar Baru 6,93 -1,88 3,32 7,93 6.81 Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2024 Dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi pada tahun 2023 yaitu Kota Banjar Baru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,81%, di urutan kedua yaitu Kota Banjarmasin dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,62% dan di urutan ketiga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27%. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan berada pada uruan ke 11 sebesar 4,17%. B. Indeks Gini Data menunjukkan capaian indeks gini di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan kecuali pada tahun 2020 yang sempat naik akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2018, indeks gini mencapai 0,310 menurun sampai 0,266 pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, indeks gini Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,277 pada tahun 2021 menjadi 0,266 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan pendapatan masyarakat cukup rendah. Tabel 2. 13. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Gini 0,273 0,298 0,277 0,266 0,258 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada dibawah Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,258%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,13%, dan Nasional sebesar 3,88%. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di di Kabupaten Balangan semakin membaik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Gambar 2. 10. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov KalSel dan RI, data diolah 2023 C. Kemiskinan Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mempu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif kecuali pada tahun 2023. Angka kemiskinan di Kabupaten Balangan mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada Tahun 2023 menurun sejumlah 5,22% dari sebelumnya pada tahun 2022 5,83%. Persentase masyarakat miskin pada tahun 2021 meningkat sebagai dampak pandemic COVID-19 yang beriringan juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan cenderung lambat. Garis kemiskinan di Kabupaten Balangan tampak melalui peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 508.157, ke tahun 2023 sebesar 476.190 atau peningkatan sebesar RP. 31.967. Meskpun pada Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih cenderung lambat pada capaian RPJMD yakni hanya 1,16%. Penurunan kemiskinan yang cenderung lamban dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat kecenderungan jumlah kepala keluarga perempuan yang meningkat diakibatkan pengurangan tenaga kerja semasa pandemi COVID-19. Tabel 2. 14. Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Selatan, namun selalu berada di bawah Nasional. Pada tahun 2023, penduduk miskin di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 5,22%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,29%, dan Nasional sebesar 9,36%. Uraian Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7214 7266 7064 8062 78257.074 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 382.835 396.532 441.488 453.928 476.190 508.157 Persentasi Penduduk Miskin (P0) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5,59 5,55 5,32 6,07 5,83 5,22 Tingkat Kedalaman (P1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1,04 0,87 0.88 0,78 0,67 0,554 Tingkat Keparahan (P2) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0,25 0,2 0,24 0,19 0,12 0.128 Gambar 2. 11. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov KalSel dan RI, data diolah 2024 Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana keadaan individu atau kelompok miskin berada dibawah rata-rata garis kemiskinan. Kemiskinan ekstrem ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharuskan menjadi 0 persen diseluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten Balangan sendiri tercatat menurut data P3KE (Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) sejumlah 9.568 keluarga atau 37.998 individu. Jumlah penduduk miskin ekstrem pada data P3KE secara umum dan di Kabupaten Balangan juga ditentukan menurut Desil 1, 2, dan 3. Secara rinci Desil 1 atau kelompok terendah dalam kemiskinan ekstrem, 1.450 keluarga atau 6.859 individu. Data yang keluar dari Kemenko PMK tersebut, masih harus diverifikasi dan divalidasi kembali di tahap desa hingga kabupaten dengan tata aturan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 guna akurasi data dan penerima bantuan social kedepan. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi didapatkan sejumlah 4.934 keluarga dengan rincian 807 keluarga desil 1, 1.490 keluarga desil 2, dan 2.640 keluarga desil 3. Pada individu, terdapat 19.134 orang/jiwa yang terdaftar dengan rincian 3.840 desil 1, 6.031 desil 2, dan 9.263 desil 3. Intervensi kebijakan pemerintah Daerah menyasar pada tiga pilar penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan kantong- kantong kemiskinan. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan ketiga yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin. D. Inflasi Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Meskipun inflasi merugikan, tetapi ada sejumlah pihak yang diuntungkan. Sebut saja eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan, dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, importir atau pembeli, kreditur, masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut. Tabel 2. 15. Perkembangan Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (per juli) Kalsel 2,63 4.01 1.68 2.55 6.99 - Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (per juli) Kotabaru - - 1.44 2.68 8.65 0.16 Tanjung 2,60 2.15 2.05 2.43 5.01 -0.06 Banjarmasin 2,63 4.15 1.67 2.54 6.98 -0.01 Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2023 Melihat pada Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Juli tahun 2023 data belum ditemukan. Daerah di Kalimantan Selatan diwakili dan diukur oleh 3 kota yaitu kota Tanjung, Banjarmasin dan Kotabaru. Wilayah Balangan sendiri diwakili oleh kota Tanjung Kabupaten Tabalong per bulan Juli 2023 mengalami deflasi di angka -0,06. Untuk wilayah Banua Anam yang diwakili Kota Tanjung terjadinya Inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti beras, tarif air minum PAM, bensin, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, emas perhiasan, angkutan antar kota, mie kering instan, telur ayam ras, dan solar. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi diantaranya minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, ikan layang atau ikan benggol, cabai merah, ikan baung, kacang panjang, daster, dan ikan patin. intervensi dari pemerintah Daerah dan provinsi baik berupa pasar murah hingga subsidi sejumlah bahan pokok menjadi salah satu faktor penurunan angka inflasi. E. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sebesar 3,98% dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,7%. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan, salah satunya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap produktivitas usaha yang berakibat berkurangnya kesempatan kerja dan peluang kerja. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 TPT di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 2,7%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,31%, dan Nasional sebesar 5,32%. F. Indeks Pembangunan Manusia Capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39% dan terus mengalami peningkatam menjadi 72,97% pada tahun Gambar 2. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2019–2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan BPS RI, 2024 2023, meskipun memang angkanya masih di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,66%. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM di Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Pada tahun 2023 IPM di Kabupaten Balangan mencapai 72,97%, sementara IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,66, dan IPM Nasional sebesar 74,39%. Gambar 2. 12. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI, 2024 Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan di tahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional. Gambar 2. 13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2024 Terlihat pada gambar di atas, psisi IPM Kabupaten Balangan berada pada urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peningkatan indikator penyusunnya, yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah serta pengeluaran perkapita disesuaikan. Tabel 2. 16. Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 84 82 80 78 76 74 Tahun Umur Harapan Hidup (tahun) Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata Rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran/ Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/kapita/thn) 2019 67,59 12,37 7,27 11.557 2020 73,02 12,46 7,55 11.452 2021 73,15 12,47 7,69 11.500 2022 73,42 12,61 7,85 11.659 2023 73,69 12,82 8.03 11.888 Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 dan BPS Kabupaten Balangan 2024 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dengan capaian 93,21. Capaian tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki- laki. Lebih lanjut, capaian IPG Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 selalu berada di atas IPG Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 2. 17. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Kabupaten Balangan 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,12 92,22 92,33 93,10 93,21 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,55 70,14 70,57 70,03 73,27 Prov. Kalimantan Selatan 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88,61 88,86 88,86 89,44 89,65 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 74,60 74,48 74,58 74,80 75,97 Sumber: BPS RI, 2023 Partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan. BPS RI mencatat skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Balangan sebesar 73,27 pada tahun 2023, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 70,03. Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, maka capaian IDG Kabupaten Balangan lebih rendah. Penurunan IDG Kabupaten Balangan dan posisi yang lebih rendah dari IDG provinsi perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga dapat terwujud keadilan dan kesetaraan gender berdasarakn partisipasi politik dan ekonomi. B. Indeks Ketimpangan Gender Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) idealnya berlawanan. IPM, IPG, dan IDG yang tinggi seharusnya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di wilayah dengan pembangunan manusia yang sudah baik, cenderung sudah merata kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir cenderung menurun kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,007 poin. Walau demikian, bila dibandingkan dengan IKG Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada gambar di bawah IKG Balangan selalu lebih tinggi. Capaian IKG provinsi pada tahun 2023 sebesar 0,507 sementara Kabupaten Balangan 0,574. Ini berarti kesetaraan gender di tingkat provinsi lebih baik dibandingkan Kabupaten Balangan. Gambar 2. 14. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Sumber: BPS RI, 2024 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun Daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 20.876,19 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.335,8 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19.540,39 miliar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya semua sektor PDRB terutama pada sektor pertambangan yang naik di tahun 2023. Namun jika dilihat PDRB tanpa Batubara pada tahun 2023 sebesar 5.484,96 miliar rupiah, naik sebesar 506,96 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Balangan sudah mulai mengalami pemulihan, setelah mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020. Tabel 2. 18. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019-2023 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Urusan , Kehutanan, dan 1.326,25 1.311,57 1.406,44 1474,32 1.603,24 B Pertambangan dan Penggalian 6.680,58 6.317,73 7.581,21 14562,33 15.391,23 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 C Industri Pengolahan 213,25 212,25 231,37 252,75 262,89 D Pengadaan Listrik, Gas 4.14 4,42 4,68 5,09 5,53 E Pengadaan Air 28,20 30,15 30,50 31,90 33,96 F Konstruksi 500,03 501,84 525,05 582,78 643,20 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 641,00 640,39 671,41 751,05 867,76 H Transportasi dan Pergudangan 219,82 216,77 221,15 249,09 300,28 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 39,45 40,27 41,73 45,07 49,51 J Informasi dan Komunikasi 149,41 157,48 165,84 178,87 191,97 K Jasa Keuangan da Asuransi 39,09 40,66 40,79 44,93 48,59 L Real Estate 111,12 115,76 121,72 127,58 137,87 M,N Jasa Perusahaan 8,62 8,68 9,12 10,19 11,62 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 520,17 551,73 545,47 572,28 627,29 P Jasa Pendidikan 378,60 396,31 416,00 445,99 474,10 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 103,49 110,86 122,26 132,09 144,46 R, S, T, U Jasa Lainnya 64,45 65,42 66,85 74,07 82,69 PDRB 10.751,68 10.722,30 12.201,61 19.540,39 20.876,19 PDRB Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian 4.071,10 4.404,57 4.620,40 4.978,06 5.484, 96 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yakni dari 9.974,65 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 10.390,60 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Balangan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,17 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah mengalami perbaikan perekonomian sebagai akibat pandemi COVID-19 dan diperkirakan tidak dipengaruhi perubahan harga yang terjadi di tahun 2023 atau tetap mengacu pada harga produk tahun 2010. Tabel 2. 19. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2019-2023 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.010,08 991,90 1.027,02 1030,66 1.071,80 B Pertambangan dan Penggalian 6.382,36 6,143,65 6.379,57 6774,16 7.019,43 C Industri Pengolahan 144,75 140,77 146,76 153,47 158,90 D Pengadaan Listrik, Gas 2,45 2,55 2,65 2,85 3,09 E Pengadaan Air 20,05 21,27 21,38 22,03 22,68 F Konstruksi 340,00 339,68 342,18 356,72 382,85 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 412,45 407,92 412,95 435,79 464,84 H Transportasi dan Pergudangan 148,58 145,31 147,55 156,52 166,70 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 27,35 27,28 27,64 29,15 31,80 J Informasi dan Komunikasi 114,59 122,32 128,69 135,69 143,44 K Jasa Keuangan dan Asuransi 25,78 26,94 25,86 26,27 27,95 L Real Estate 81,40 83,42 86,25 89,43 94,38 M,N Jasa Perusahaan 5,42 5,28 5,51 5,91 6,41 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 328,66 340,48 332,17 341,82 360,56 P Jasa Pendidikan 255,91 265,57 271,28 286,14 299,85 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 68,28 72,28 78,70 83,75 88,88 R, S, T, U Jasa Lainnya 41,75 41,26 41,69 44,30 47,04 PDRB 9.409,83 9.177,87 9.477,83 9.974,65 10.390,60 PDRB Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian 2.900,17 3.027,47 3.034,22 3.200,49 3.371,17 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah Daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi Lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Berikut postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan tahun 2023. Gambar 2. 15. Distribusi PDRB Balangan Tahun 2023 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2019- 2023 sebesar 66,15 %. Tahun ini ada kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2019 sebesar 60,58% naik menjadi 73,73% pada tahun 2023. Hingga tahun 2019 sampai 2023 komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas tertinggi yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu- satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Tingginya share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Harga batubara acuan di Januari 2022 sudah mencapai 158,50 USD/ton, yang mana harga tersebut sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan saat Januari 2021 yang hanya 75,84 USD/ton. Sepanjang tahun 2022 harga batubara acuan cenderung selalu meningkat dan Desember 2022 masih berada di harga 281,48 USD/ton. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2022 menjadi sangat tinggi. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan. Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori ini mencapai 4,16%. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Tabel 2. 20. Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%) Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery 12,03 12.23 11.53 7.54 7,68 B Pertambangan dan Penggalian /Mining and Quarrying 60.58 59.92 62.13 74.52 73,73 C Industri Pengolahan /Manufacturing 1.93 1.98 1.90 1.29 1,26 D Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas 0.04 0.04 0.04 0.03 0,03 E Pengadaan Air / Water Supply. Sewerage, Waste Management And Remediation Activities 0.26 0.28 0.25 0.16 0,16 F Konstruksi / Construction 4.53 4.68 4.30 2.98 3,08 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles 5.81 5.97 5.50 3.84 4,16 H Transportasi dan Pergudangan / Transportation And Storage 1.99 2.02 1.81 1.27 1,44 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities 0.36 0.38 0.34 0.23 0,24 J Informasi dan Komunikasi /Information And Communication 1.35 1.47 1.36 0.92 0,92 K Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial And Insurance Activities 0.35 0.38 0.33 0.23 0,23 L Real Estate / Real Estate Activities 1.01 1.08 1.00 0.65 0,66 M,N Jasa Perusahaan / Bussiness Activities 0.08 0.08 0.07 0.05 0,06 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security 4.72 5.15 4.47 2.93 3,00 P Jasa Pendidikan / Education 3.43 3.70 3.54 2.28 2,27 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities 0.94 1.03 1.04 0.68 0,69 R,S,T,U Jasa lainnya / Other Service Activities 0.58 0.61 0.57 0.38 0,40 Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2018–2022 Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sampai tahun 2023 karena terjadinya pemulihan ekonomi dan berkurangnya pandemi COVID-19. Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut- turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan. Kemudian, kedua komponen tersebut mengalami peningkatan yang cukup siginifikan di tahun 2021 di angka Rp. 5.449,15 Miliar bahkan pada tahun 2023 meningkat kembali secara drastis di angka Rp. 13.124,55 Miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat siginifikan di tahun 2022. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran di Balangan. Tabel 2. 21. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (miliar rupiah) Jenis Pengeluaran 2019 2020 2021* 2022** 2023** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2.488,04 2.503,01 2.569,69 2 948,93 3.236,01 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 112,58 109,74 113,21 121,53 139,32 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.108,12 1.118,07 1.099,61 1 200,12 1.315,44 Pembentukan Modal Tetap Bruto 2.464,84 2.451,22 2.516,05 2 809,28 3.088,17 Perubahan Inventori 50,92 1,97 2,66 26,26 (27,30) Net Ekspor Barang dan Jasa 4.803,16 4.538,29 5.449,15 12 486,79 13.124,55 Produk Domestik Regional Bruto 11.027,66 10.722,30 11.750,38 19.540,39 20.876,19 Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2019– 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2022, seluruh komponen mengalami peningkatan nilai tambah yang signifikan. Sehingga, kenaikan seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total. Sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan nilai tambah dari 10 komponen. Sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia, perekonomian antar negara kini semakin terintregasi. Hal ini mengakibatkan perlambatan ritme ekonomi global yang kemudian turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarutlarut. Perekonomian Balangan sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Mengingat kategori lapangan usaha pertambangan dengan produk utamanya yaitu batubara merupakan kategori yang sangat dominan dalam perekonomian Balangan, tentunya jalur perdagangan (ekspor) dari kategori lapangan usaha ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi pergerakan perekonomian Balangan. B. PDRB Per Kapita Selama kurun tahun 2019–2023, PDRB ADHB per kapita Balangan meningkat dari 84,73 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 153,37 juta rupiah tahun 2023. Tingginya nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Hal tersebut tentunya berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri, salah satunya sebagai bahan energi alternatif. Mengingat peranan sektor pertambangan sangat dominan bagi PDRB Balangan, adanya kenaikan harga dan peningkatan produksi tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2022 sangat tinggi. Laju pertumbuhan PDRB ADHB per kapita Balangan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, hingga 2020 terjadi penurunan nominal dan tahun 2021 kembali mengalami percepatan laju pertumbuhan. Apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi harga konstan, PDRB ADHK per kapita Balangan cenderung mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 2,66 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Balangan yang semakin membaik dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, pada tahun 2020 PDRB ADHK per kapita mengalami penurunan dikarenakan penurunan dari nilai PDRB itu sendiri akibat macetnya berbagai kegiatan ekonomi sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19. Namun, kembali mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebagai dampak dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perbaikan perekonomian. Peningkatan PDRB ADHK per kapita tersebut juga kembali terjadi di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang hampir dua kali lipat daripada pertumbuhan tahun 2021. Tabel 2. 22. Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Balangan 2019- 2023 (ribu rupiah/kapita/thn) Jenis Pengeluaran 2019 2020 2021* 2022** 2023** PDRB perkapita ADHB (ribu rupiah) 84.738,21 82.550,98 93.645,02 148.028,75 153.371,69 PDRB perkapita ADHK (ribu rupiah) 72.306,56 70.660,42 71.799,05 74.392,70 76.336,93 Pertumbuhan PDRB perkapita ADHB (persen) 2,07 (2,58) 13,44 58,07 3,61 PDRB perkapita ADHK (persen) 2,66 (2,28) 1,61 3,61 2,61 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2024 C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2019 hingga 2022 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 55,24% pada tahun 2019 dan sampai naik hingga 55,27% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 konsumsi pangan menurun menjadi 52,88%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan di angka 54,23 meskipun memang tidak setinggi pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 52,75%. Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 17,43% di tahun 2023, cukup menurun dibanding tahun 2022 di angka 19,18%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%.. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi, serta gaya hidup masyarakat Kabupaten Balangan yang sudah mulai berubah. Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi rokok yang juga cenderung naik secara konsisten dari 5,56% pada tahun 2019 hingga 6,42% pada tahun 2021 dan baru mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 di angka 5,69%. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan. Tabel 2. 23. Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019- 2023 No Kelompok Barang Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp) 547,068 627,078 638,764 675,742 654,043 B Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%) 55,2 55,27 52,88 54,23 52,75 1 Padi-padian 6.34 6,35 5,95 5,56 7,22 2 Umbi-umbian 0.18 0,18 0,27 0,32 0,31 3 Ikan / udang / cumi / kerang 5.66 5,66 5,78 6,28 5,46 4 Daging 1.74 1,74 1,73 2,05 1,8 5 Telur dan Susu 3.2 3,2 2,81 3,35 3,21 6 Sayur-sayuran 2.89 2,89 3,40 3,19 3,14 7 Kacang-kacangan 0.83 0,84 0,83 0,82 0,73 8 Buah-buahan 3.09 3,1 1,65 1,98 2,22 9 Minyak dan Kelapa 1.54 1,54 1,42 1,89 1,51 10 Bahan Minuman 1.95 1,95 1,89 1,79 1,62 11 Bumbu-bumbuan 0.96 0,96 1,10 1,16 1,03 12 Konsumsi Lainnya 1.5 1,5 1,55 1,64 1,39 13 Makanan dan Minuman Jadi 19.8 19,8 18,08 19,18 17,43 14 Rokok 5.56 5,56 6,42 5,02 5,69 Jumlah 55.24 55,27 52,88 54,23 52,75 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 D. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Di tahun 2023 pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga tertinggi adalah Perumahan dan fasilitas rumah tangga di angka 23,84 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat mulai tahun 2019-2023 konsumsi Perumahan dan fasilitas rumah tangga ada di angka rata-rata 23,204%. Peringkat kedua konsumsi non pangan tertinggi adalah konsumsi aneka barang dan jasa yang angka rata-ratanya 9,290. Secara umum konsumsi masyarakat di Kabupaten Balangan masih di area kebutuhan mendasar manusia pada umumnya yakni sandang, pangan dan papan. Tabel 2. 24. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019–2023 No Kelompok Barang Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Rata-rata Pengeluaran (Ribu Rp) 442,870 559,112 569,272 570,370 585.873 B Distribusi Pengeluaran (%) 44.73 44,73 47,12 45,77 47,25 1 Perumahan & Fasilitas Rumah tangga 22.08 22.08 24,66 23,36 23,84 No Kelompok Barang Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2 Aneka Barang dan Jasa 8.89 8,89 9,84 9,84 8,99 3 Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala 3.03 3,03 3,03 3,00 2,77 4 Barang Tahan Lama 5.06 5,06 4,54 3,20 5,74 5 Pajak, Pungutan dan Asuransi 3.82 3,82 4,57 4,89 4,96 6 Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri 1.85 1,85 0,48 1,49 0,95 Jumlah 44.73 44,73 47,12 45,77 47,25 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 Secara umum, pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2019 dan 2020 persentasenya sebesar 44,73%. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12%, menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%, artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%. E. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Jika dilihat, pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya secara umum pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2019 persentasenya sebesar 44,73%, kemudian menurun sampai tahun 2020 menjadi 47,12%, Artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12% dan menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%. Gambar 2. 16. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Kabupaten Balangan 2019–2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 F. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Balangan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pada Tahun 2020 mencapai 11.452.000/orang/tahun sementara tahun 2023 mencapai 11.888.000/orang /tahun. Gambar 2. 17. Pengeluaran Per kapita disesuaikan di Kabupaten Balangan 2019–2023 (Ribu Rupiah/kapita/thn) Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hasil publikasi Perpustakaan Nasional RI, diketahui nilai IPLM Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mencapai 67,73 dengan kategori Sedang. Capaian IPLM tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,47. Ini berarti IPLM Kabupaten Balangan lebih rendah dibandingkan IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,29 dengan kategori Sedang. B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Balangan. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Tabel 2. 25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,63 76,50 75,38 72,54 73,16 Sumber: BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan 2024 Berdasarkan tabel tersebut, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin berkurang pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Balangan. Penurunan TPAK di kabupaten Balangan kemungkinan juga dapat disebabkan karena angka penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan telah mengalami peningkatan menjadi 73,16 %. Artinya pada tahun 2023 di antara 100 penduduk usia kerja, terdapat 73 hingga 74 orang merupakan angkatan kerja. Sisanya, 26,84% bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga. C. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 memiliki tren menurun yaitu dari 50,57 menjadi 46,43 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 46,51 dan 46,62. Namun di tahun 2023 menurun kembali menjadi 42,61. Rasio ketergantungan 42,61 berarti 1 orang penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan menanggung 4 atau 5 orang tidak produktif. Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan terlihat pada gambar di bawah. Gambar 2. 18. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan 2019–2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 D. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan, dari 220 indikator dapat dibagi menjadi 4 (empat) pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada tabel di bawah. Pada tabel tersebuat dimuat capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Balangan berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 84 indikator, belum mencapai target 42 indikator, tidak ada data sebanyak 91 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator. Tabel 2. 26. Capaian Indikator TPB Kabupaten Balangan No. Tujuan Mencapai Target Belum Mencapai Target Tidak Ada Data Tidak Ada di Wilayah Kajian Total PILAR SOSIAL TPB1 Tanpa Kemiskinan 8 6 10 0 24 TPB2 Tanpa Kelaparan 6 5 0 0 11 TPB3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 15 7 12 0 34 TPB4 Pendidikan Berkualita 2 7 4 0 13 TPB5 Kesetaraan Gender 9 4 1 0 14 PILAR EKONOMI TPB7 Energi Bersih & Terjangkau 0 0 2 0 2 TPB8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 7 3 9 0 19 TPB9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 7 0 3 3 13 No. Tujuan Mencapai Target Belum Mencapai Target Tidak Ada Data Tidak Ada di Wilayah Kajian Total TPB10 Berkurangnya Kesenjangan 5 3 3 0 11 TPB17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 8 1 7 0 16 PILAR LINGKUNGAN TPB6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 3 2 13 0 18 TPB11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 4 1 8 0 13 TPB12 Konsumsi & Produksi Berkelanjutan 1 0 4 0 5 TPB13 Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana 1 0 1 0 2 TPB15 Pelestarian & Pemanfaatan 1 1 2 0 4 PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA TPB16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 7 2 12 0 21 Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2022 E. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Guna memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dasar sebagai hak warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berikut dijabarkan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan wajib terkait pelayanan dasar di Kabupaten Balangan Tahun 2023. Tabel 2. 27. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Balangan Tahun 2023 No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % I. PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Thn yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) 22402 22216 Orang 98,83% 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Thn yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 667 622 Orang 89,33% 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang 4587 4517 Orang 95,73% No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % berpartisipasi dalam pendidikan PAUD II. KESEHATAN 1 Pelayanan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 2.167 1.866 Orang 86,22% 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 2.005 1.924 Orang 96,41% 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 1.945 1.901 Orang 98,07% 4 Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 8.085 8.085 Orang 100% 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 20.134 19.857 Orang 95,63% 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 70.538 44.611 Orang 70,36% 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 9.321 9.319 Orang 99,98% 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 14.292 13.226 Orang 93,85% 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Jumlah warga negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan 4.033 3.748 Orang 93,88% 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 236 236 Orang 97,14% 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan 2.361 1.350 Orang 61,84% 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan 3.120 3.120 Orang 100% III. PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari 43.507 38.180 Rumah Tangga 87,76% 45.540 39.977 Kepala Keluarga 87,78% No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 43.507 42.964 Rumah Tangga 98,75% 45.540 44.972 Kepala Keluarga 98,75% IV. PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 8 8 Rumah 100% 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 1 1 Lahan 100% V. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 8.000 8.000 Orang 100% 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 7.400 7.400 Orang 100% 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 871 871 Orang 100% 4 Pelayanan Peyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan peyelamatan dan evakuasi korban bencana 7.813 7.813 Orang 100% 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran umlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 112 112 Orang 100% VI. SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti, dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi di Luar Panti 59 59 Orang 100% Jumlah Anak yang Memperoleh Terlantar Di Luar Panti 28 28 Orang 100% Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 30 30 Orang 100% Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh 73 73 Orang 100% No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % Pengemis di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti 2 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Jumlah Warga Negara Korban Bencana ysng Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial 200 200 Orang 100% Sumber: LPPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah A. Indeks Infrastruktur Publik Indeks Infrastruktur Publik merupakan indeikstor yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir untuk mengukur kinerja pelayanan terkait infrastruktur. Indeks Infrastruktur Publik pada tahun 2023 mencapai 43,69. Ini berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,49. Tingkat capaian kinerja indeks infrastruktur publik pada tahun 2023 sebesar 105,07% dari target 41,58 dan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPJMD. Capaian kinerja indeks infrastruktur publik didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah akses jalan kabupaten dalam kondisi mantap, jembatan dalam kondisi mantap, terbangunnya infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang menjadi kewenangan Daerah, tersedianya jaringan Daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, tersedianya bangunan gedung/publik dalam kondisi baik dan tersedianya luasan RTH. Gambar 2. 19. Indeks Infrastruktur Publik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 B. Indeks Infrastruktur Permukiman Indeks Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 mencapai 29,87. Angka ini lebih rendah dibandingkan Indeks infrastruktur permukiman pada tahun 2022 yang mencapai 30,47. Capaian kinerja indeks infrastruktur permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak, rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik, cakupan ketersediaan rumah layak huni, perumahan yang sudah dilengkapi PSU, luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani. Pada akhir tahun 2023 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM, dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 39.977 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Balangan sebanyak 45.540 KK. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air limbah domestik adalah sekitar 98,75%. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Balangan sebesar 38.423 unit sedangkan jumlah rumah seluruh kabupaten yang ada di Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU sebesar 35.425 unit dan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 luas permukiman kumuh yang telah tertangani sebesar 40,40 ha dari total seluruh luas permukiman kumuh yang ada sebesar 47,65 ha. Gambar 2. 20. Indeks Infrastruktur Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing Daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas Daerah. Pada tahun 2022, IDSD Kabupaten Balangan berada pada peringkat ke-8 (delapan) di Provinsi Kalimantan Selatan dari 11 Daerah yang diukur, dengan skor 2,71. Nilai ini masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dengan skor masing-masing 3,14 dan 3,26. Nilai IDSD Balangan meningkat pada tahun 2023 mencapai 2,74. Walaupun meningkat, namun IDSD Balangan paling rendah dari 11 Daerah yang diukur di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penilaian BRIN, komponen yang mempengaruhi rendahnya nilai IDSD Balangan yakni pada Pilar 7, Pilar 9, Pilar 11, dan Pilar 12. Pilar 7: pasar produk, menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Pilar 9: Sistem keuangan, terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur peraturan yang menjamin terlaksa nanya simpan pinjam secara baik. Pilar 11: Dinamisme bisnis, menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Sementara Pilar 12: Kapabilitas Inovasi, memberikan gambaran kuantitas dan kualitas Riset dan Inovasi suatu Daerah. 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar A. Urusan Pendidikan 1) Angka Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Gambar 2. 21. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024 Selama 5 tahun terakhir HLS di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan namun belum signifikan. Dimana Tahun 2019 HLS di Kabupaten Balangan 12,37 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,82 tahun, hal ini berarti secara rata-rata menggambarkan penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,82 tahun (sekitar kelas 3 SLTA). HLS menjadi salah satu dasar dimensi pembentukan IPM. Rendah dan lambatnya peningkatan HLS Kabupaten Balangan menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan hingga dari tahun 2021 sampai 2022 hanya mampu berada di peringkat ke 10 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 72,20 dengan kategori sedang. Masih belum optimalnya kinerja HLS disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dalam melayani masyarakat yang tidak mampu dan jarak yang jauh (terpencil) untuk mengakses pendidikan formal dimana masih ditemukan tidak tersedianya satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok permanen di Daerah terpencil pemukiman. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar yaitu hanya 74 dan sekolah menengah hanya 134 yang memicu belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) disetiap jenjang, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan masih banyak ditemukan Anak Putus Sekolah (APtS) setiap tahunnya disetiap jenjang. APS SD/MI sebesar 92,86%, APS SMP/MTS sebesar 68,17% dan APS SMA/MA/SMK sebesar 71,89%. AMS SD/MI ke SMP/MTS sebesar 75,65%, AMS dari SMP/MTS ke SMA sebesar 39,08%. APtS tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 0,59% atau 29 orang untuk tingkat SD/MI dan 1,59% atau 24 orang untuk tingkat SMP/MTS, sedangkan untuk tingkat SMA/MA/MK sebanyak 1,07% atau 17 orang. Masih tingginya APtS tersebut antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan diperparah dengan adanya pandemic COVID-19 tahun 2021 dan awal 2022 yang memicu anak memilih bekerja karena terlalu lama tidak masuk sekolah sehingga menimbulkan kejenuhan dan akhirnya ketika sudah bekerja mereka merasa nyaman karena mampu memiliki uang sendiri, selain itu juga karena transportasi umum untuk kesekolah sementara orangtua tidak memiliki kendaraan pribadi, adanya pernikahan dini juga menyebabkan terjadinya APtS. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan HLS tahun 2022 di Kabupaten Balangan, karena dengan meningkatkan HLS dapat meningkatkan IPM Kabupaten Balangan. Upaya yang dilakukan antara lain:

a.Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2022 sebanyak 52 pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
b.Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana sebagai pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer yaitu pengadaan Chromebook bagi seluruh sekolah jenjang SD dan SMP sebanyak 202 buah
c.Peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai meberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke janjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2018 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahan ternama di luar Kalimantan) Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 600 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah. 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Demensi RLS terdiri atas penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Capaian RLS Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir masih cukup rendah dalam peningkatannya. Dimana pada tahun 2019 sebesar 7,27 tahun dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 8,03 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,03 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (2 SMP). Gambar 2. 22. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024 Masih rendah dan lambatnya peningkatan RLS Kabupaten Balangan di sebabkan oleh banyaknya penduduk diatas umur 25 tahun di Kabupaten Balangan yang hanya mengenyam pendidikan di SD dan juga banyak yang tidak melanjutkan kejenjang SMP serta masih ada penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pada saat berusia dibawah 25 tahun. Pada tahun 2022 dari jumlah penduduk 25 tahun keatas sebanyak 59.104 orang terdapat 36.993 orang yang tidak menamatkan pendidikan dasar sampai lanjutan yang terdiri dari 9.463 orang yang belum menamatkan pendidikan dasar, 15.588 orang yang tidak menamatkan pendidikan menengah dan 11.492 orang yang tidak menamatkan pendidikan lanjutan. Dari 59.104 orang penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas hanya 22.111 orang atau 37,41% yang menamatkan pendidikanya. Terkait hal tersebut maka upaya pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan RLS di tahun 2022 antara lain dengan memberikan kesempatan kepada penduduk diatas usia 25 tahun untuk mengambil paket A, B dan C. dengan meningkatkan pelayanan pendidikan kesetaraan yaitu dengan meningkatkan jumlah penyelengaraan paket yaitu paket B dari 13 penyelenggara menjadi 21 penyelengara dengan 78 totur menjadi 126 orang totur, paket C dari 31 penyelenggara menjadi 33 penyelenggara dengan 186 tutor menjadi 198 totur. 3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal. Pada tahun 2021 tercatat jumlah 4.888 anak di usia 5- 6 tahun dan 4.364 yang sudah medapatkan pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau cakupan layanan sekitar 89,28%. Masih terdapat 16 desa dari 157 desa dan kelurahan di Kabupaten Balangan yang masih belum memiliki PAUD karena ada beberapa desa yang letak geografisnya berada dipedalaman / pegunungan sehingga masih belum tersedia layanan PAUD dan juga ada beberapa desa yang letaknya saling berdekatan sehingga layanan PAUD bisa ditempuh terdekat dengan desa lainnya, kemudaian juga ada desa yang penduduknya sekarang tidak lagi menetap didesa tsb sehingga tidak memerlukan penyedian layanan jenjang PAUD. 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Tabel 2. 28. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 PAUD 47,6 70,27 71,77 89,28 70,89 72,23 2 SD/MI/Paket A 100,11 98,78 108,35 108,08 102,18 99,84 3 SMP/MTs/Paket B 80,53 77,38 86,12 85,26 104,32 89,68 4 SMA/SMK/Paket C - - 95 98,02 105,51 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2022- 2023 dan Neraca Pendidikan Daerah. Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa APK di Kabupaten Balangan di semua jenjang kecuali SMA/SMK/Paket C angkanya masih fluktuatif. Dimana Tahun 2022 pada jenjang PAUD terjadi penurunan sebesar 89,28, tahun 2023 menjadi 72,23 tahun 2023 hal ini disebabkan karena belum meratanya lembaga PAUD pada desa desa khususnya Daerah terpencil, namun hal ini sudah di tindak lanjuti dengan pelaksanaan program satu desa satu PAUD kemudian faktor geografi kabupaten balangan sebagai Daerah yang diapit oleh Kabupaten tentangga yang lebih maju pembangunannya sehingga ada beberapa desa yang secara letak lebih dekat ke Kabupaten tetangga sehingga ada kecenderungan masayarakat menyekolahkan anaknya ke Kabupaten Tentangga, sehingga dalam perhitungan APK anak tsb tidak masuk dalam rumus APK hal ini sudah disikapi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas baik itu sarana dan prasarana sekolah ataupun mutu dari pendidikan sehingga menarik minat penduduk untuk bersekolah di dalam Kabupaten Balangan. Sedangkan jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2023 menjadi 99,84 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 108,08 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2022 sebesar 104,32 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 85,26. APK SMA/SMK/Paket C tahun 2021 sebesar 98,02 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 95,00 penyebabnya sama halnya dengan APK PAUD penurunan terjadi karena kondisi geografis balangan yang masih ada Daerah terpencil dan Daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga yang lebih maju, dan karena Masyarakat Kabupaten Balangan yang agamis sehingga banyak juga masyarakat menyekolahkan / melanjutkan anaknya untuk sekolah dipesantren pesantren baik itu didalam Kabupaten Balangan ataupun diluar Kabupaten Balangan, bagi yang sekolah dipesantren dalam kabupaten Balangan pemerintah Daerah sudah mensikapinya dengan menawarkan kepada ponpes tersebut untuk membuka kelas paket kesetaraan didalam agar para santri lulusan nanti bisa juga mendapatkan ijazah dari jalur pendidikan non formal. 5) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B) turut diperhitungkan. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang Pendidikan. Tabel 2. 29. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 SD/MI/Paket A 84,64 85,01 99,27 99,17 91,16 90,96 2 SMP/MTs/Paket B 60,45 58,23 82,69 76,28 69,19 61,66 3 SMA/SMK/Paket C 49,15 51,03 70,84 65,83 56,23 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023. Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI selama 6 tahun bersifat fluktuatif yang mana tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 84,6 menjadi 99,27 pada tahun 2020, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 90,96. Sedangkan APM jenjang SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 61,66 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 69,19 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 65,83. Penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs di Karenakan banyaknya anak Usia 13-15 Tahun yang lulus dari Pendidikan Dasar melanjutkan Pendidikan mereka ke Kabupaten Tetangga sehingga tidak tercatat di kabupaten Balangan, di mana pada era saat ini terjadi fenomena atau trend sekolah sekolah pesantren modern dengan bilingual (Dua Bahasa) yang mereka tawarkan sementara di kabupaten balangan belum tersedia pesantren pesantren modern sebagai penyeimbang pesantern pesantren modern yang ada di kabupaten tetangga. Tabel 2. 30. Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Guru dan Murid 1 SD/MI 1,1 Jumlah Guru 1786 1761 1939 1945 1331 1,2 Jumlah Murid 15085 14949 15216 15090 11656 1,3 Rasio 1:08 1:08 1:08 1:08 1:09 2 SMP/MTs 2,1 Jumlah Guru 614 601 594 670 275 2,2 Jumlah Murid 5840 5616 5555 5135 2368 2,3 Rasio 1:09 1:09 1:09 1:09 1:08 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 3 SD/MI 3,1 Jumlah gedung sekolah 208 209 211 212 211 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 3,2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 14631 14933 15164 15202 15229 3,3 Rasio 0,09027778 0,09097222 0,09236111 0,09166667 0,09027778 4 SMP/MTs 4,1 Jumlah gedung sekolah 42 42 42 43 43 4,2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 7100 7258 6985 6971 7268 4,3 Rasio 0,15902778 0,16180556 0,15694444 0,15416667 0,12638889 Perkembangan Angka Melek Huruf 5.1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 65.494 65,831 97,897 97,897 99,47 5.2 Jumlah penduduk usai 15 tahun ke atas 65.779 66,116 98,396 98,182 - 5.3 Angka Melek Huruf 99,57 99,57 99,49 99,71 99,64 Angka Partisipasi Sekolah 6 SD/MI 6,1 Jumlah murid usia 7- 12 thn 12,313 12,694 13,661 13,547 13,328 6,2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 14,631 14,933 15,164 15,202 15.227 6,3 APS SD/MI 84,16 85,01 90,09 89,11 99,03 7 SMP/MTs 7,1 Jumlah murid usia 13- 15 thn 4,292 4,226 5,089 4,414 479 7,2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 7,1 7,258 6,985 6,971 7268 7,3 APS SMP/MTs 60,45 58,23 72,86 63,32 98,15 8 Angka pendidikan yang ditamatkan 100 100 100 100 100 9 Angka Kelulusan: 9.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 100 100 9.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 100 100 100 100 9.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 10 Angka Melanjutkan (AM): 10.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 86,39 80,16 83,48 73,77 77,74 10.2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98,65 97,12 97,92 90,88 87,92 11 Fasilitas Pendidikan: No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 11.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 100% 100% 100% 100 100 11.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 100% 100% 100% 100 100 11.3 Rasio ketersediaan sekolah/pendudu k usia sekolah pendidikan dasar 115,04 114,67 114,23 115 112,9 11,4 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 30,56 30,72 31,34 31,06 37,48 11.5 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 1163,86 1148,55 1143,8 1197,63 1136,63 11,6 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 856,26 882,1 885,01 986,03 1039,24 11,7 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 1:12 1:12 1:12 1:11 1:11 11,8 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1:25 1:25 1:25 1:23 1:23 11,9 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 94,49% 91,54% 92,23% 95,93 99,73 12 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV (%) 12.1 Guru TK/PAUD 53,95 91,03 - 53,3 12.2 Guru SD 81,2 92,78 88,62 97,6 12.3 Guru SMP 90,35 98,48 95,95 98,9 13 Persentase Guru SD bersertifikat 58,82 79,39 95,84 73,55 14 Persentase Guru SMP bersertifikat 52,43 96,04 97 42,3 15 Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah 100 100 100 100 16 Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Kepala Sekolah 100 100 100 100 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Raport Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2023 Dari data tabel diatas Jumlah Guru dan Murid dikabupaten balangan tergambar untuk tahun 2022 jumlah guru pada tingkat SD berkurang dikarenakan ada beberapa yang mutasi dan banyak yang purna tugas sedangkan pengangkatan guru ASN pada tahun 2022 kebawah tidak ada. sehingga berpengaruh terhadap Rasio guru murid pada tahun 2020 naik menjadi 1:9 tergambar bahwa 1 guru rata rata mengajar 9 murid dengan rasio idealnya 1 : 20. Sama halnya pada jenjang Pendidikan Dasar, pada jenjang SMP pun mengalami hal yang sama pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah guru menjadi 275, dikarenakan ada guru yang mutasi dan banyak juga uang purna tugas, dengan capaian rasio guru murid SMP tahun 2022 adalah 1 : 8 berarti 1 guru rata rata mengajar 8 murid, dengan rasio ideal adalah 1 : 20. Untuk perkembangan indikator Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15-44 tahun dapat dilihat pada tabel diatas capaianya pada tahun 2022 adalah 99,64. Hal ini berarti ada sekitar 0,36% penduduk yang masih buta aksara yang disebabkan oleh faktor geografis dan ada penduduk yang sudah berumur yang kebanyakan tidak pernah mengenyam pendidikan. Kemudian pada tabel perkembangan indikator Angka Partisipasi Sekolah terjadi kenaikan pada jejang APS SD/MI yang sebelumnya capaian di tahun 2021 89,11 meningkat capaiannya pada tahun 2022 sebesar 99,03 dan pada pada jenjang APS SMP/MTs dari capaian tahun 2021 63,32 capaian meningkat menjadi 98,15 hal ini dikarenakan kebijakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang bisa bisa dikatakan berhasil menarik minat masyarakatnya untuk selalu menempuh dan menyelesaikan pendidikan diantaranya Program Beasiswa Prestasi dari jenjang SD/MI dan SMP/MTS serta SMA/MA/SMK hingga pada jenjang Perguruan Tinggi, dan pelaksanaan Program Balangan Pintar yang ditujukan bagi masyarakat tergolong tidak mampu diberikan perlengkapan sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada capaian indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) terjadi penurunan capaian pada Guru jenjang TK/PAUD pada tahun 2022 capaiannya adalah sekitar 53,3 % hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 ada kebijakan penegerian TK/PAUD swasta sehingga banyak TK/PAUD swasta yang sudah berhasil berubah statusnya menjadi TK/PAUD Negeri yang menyebabkan data Guru pada TK/PAUD tersebut tercatat pada Dapodik namun kebanyakan dari Guru guru tersebut statusnya masih Honor. B. Urusan Kesehatan 1) Umur Harapan Hidup (UHH) Badan Pusat Statistik mendefinisikan UHH adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar, hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi. Gambar 2. 23. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024 Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa UHH di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi peningkatan namun sangat lambat. UHH tahun 2019 adalah 67,59 tahun dan terjadi peningkatan sebesar 6,1 tahun atau menjadi 73,69 tahun pada tahun 2023. Walau terjadi peningkatan kinerja UHH dari 73,42 tahun pada 2022 menjadi 73,69 tahun di 2023, namun jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73,97 tahun maka Kabupaten Balangan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Balangan berada di urutan ke 8 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan sehingga berada di urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Walapun UHH di Kabupaten Balangan sebagai penyumbang negatif di Provinsi Kalimantan Selatan namun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kabupaten Hulu Sungai Utara maka UHH Kabupaten Balangan lebih baik atau lebih tinggi dari pada kedua kabupaten tersebut. Keberhasilan Kabupaten Balangan meningkatkan UHH sebesar 6,05 tahun karena dipengaruhi oleh penurunan AKB dan AKI dari tahun 2018 ke 2022 yang merupakan indikator komposit penentu UHH, dengan demikian menurunkan AKB adalah sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan UHH. Upaya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan untuk meningkatkan UHH selain penurunan AKB dan AKI juga meningkatkan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar pelayanan minimal dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 2) Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Berdasarkan data, AKB di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir bersifat fluktiatif dan terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 7/1.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 13,2/1.000 KH dan menurun kembali ditahun 2022 menjadi 8,8/1.000 KH atau dengan total kematian bayi jika dikonversi ke absolut sebanyak 18 orang. Kematian bayi usia dibawah 29 hari pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) sebanyak 9 orang, asfiksia sebanyak 5 orang, kelainan kongenital 1 orang, 1 orang karena lainnya dan 2 orang mati pada usia diatas 29 hari. Sedangkan ditahun 2023 meningkat kembali menjadi 15,54/1.000 KH. Gambar 2. 24. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 AKB di Kabupaten Balangan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 sehingga menjadikan Kabupaten Balangan berada di urutan ke 10 terendah Se Kalimantan Selatan dan memberikan sumbangan yang positif terhadap kinerja AKB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 8,8/1.000 KH dari rata-rata AKB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10/1.000 KH. Tabel 2. 31. Angka Kematian Bayi Di Provinsi Kalimantan Selatan Kode Wilayah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Bayi AKB Peringkat 6301 Tanah Laut 5949 60 10 7 6302 Kotabaru 4118 40 10 8 6303 Banjar 9537 125 13 4 6304 Barito Kuala 4274 48 11 6 6305 Tapin 2982 36 12 5 6306 Hulu Sungai Selatan 3403 57 17 3 6307 Hulu Sungai Tengah 3792 65 17 2 6308 Hulu Sungai Utara 3315 68 21 1 6309 Tabalong 3702 34 9 9 6310 Tanah Bumbu 6679 53 8 11 6311 Balangan 2038 18 8.8 10 6371 Kota Banjarmasin 10668 9 1 13 6372 Kota Banjarbaru 4214 32 8 12 TOTAL 64671 645 10 13 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas, AKB di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 21/1000 KH, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong sebesar 9/1.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya diatas Tabalong. Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKB selama 5 tahun dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sebesar 95,03% pada tahun 2022. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam–28 hari). Selain upaya tersebut diatas juga melaksanakan kunjungan dokter spesialis anak ke puskesmas, pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas Balita, peningkatan kompetensi bidan untuk pelayanan persalinan dengan melaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN). Walaupun terjadi penurunan AKB di Kabupaten Balangan namun masih terdapat kematian bayi yang tetap harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan optimalisasi pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk kesehatan ibu dan anak sebesar 100%. 3) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI menurut batasan dari The Tenth Revision of International Cassification of Diseases (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015). Gambar 2. 25. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 dan LKIP 2023 Berdasarkan data pada tabel diatas AKI di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir bersifat fluktiatif dan terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 99/100.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 309/100.000 KH dan menurun kembali ditahun 2023 menjadi 207/100.000 KH atau sebanyak 3 orang. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan AKI ditahun 2021 karena pandemi COVID 19. Adapun 3 kematian ibu ditahun 2022 tersebut bertempat di RS Amuntai dan Balangan dengan rincian sebagai berikut, 2 orang di Kecamatan Lampihong karena preeklamsia berat, rupture uteri dan syock hypopolemic, 1 orang di Kecamatan Awayan karena perdarahan. Tabel 2. 32. Angka Kematian Ibu Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Kode Wilayah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Ibu AKI Peringkat 6301 Tanah Laut 5949 3 50 13 6302 Kotabaru 4118 9 219 3 6303 Banjar 9537 19 199 4 6304 Barito Kuala 4274 3 70 12 6305 Tapin 2982 9 302 1 6306 Hulu Sungai Selatan 3403 3 88 9 6307 Hulu Sungai Tengah 3792 3 79 10 6308 Hulu Sungai Utara 3315 8 241 2 6309 Tabalong 3702 5 135 6 6310 Tanah Bumbu 6679 5 75 11 6311 Balangan 2038 3 147 5 6371 Kota Banjarmasin 10668 14 131 7 Kode Wilayah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Ibu AKI Peringkat 6372 Kota Banjarbaru 4214 5 119 8 TOTAL 64671 89 138 13 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas AKI di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi peningkatan kinerja karena terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun 2021 namun jika dibandingkan AKI Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah rata-rata AKI Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 138/100.000 KH dan berada di urutan ke 5 tertinggi Se Kalimantan Selatan sehingga harus menjadi prioritas perhatian oleh Pemerintah Daerah Balangan. AKI di Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 241/100.000 KH, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 79/100.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah. Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKI selama 5 tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain peningkatan pelayanan ibu hamil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (AKI) yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 140 buah Poskesdes dan 149 bidan didesa, peningkatan kompetensi bidan yaitu dilaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) secara bertahap yang pelaksanaannya berkerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin, pengadaan roda dua secara bertahap untuk bidan di desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penurunan AKI. Adanya kendaraan roda dua dapat digunakan oleh bidan di desa untuk melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu dan anak yang tidak koperatif memeriksakan kesehatannya ke Poskesdes maupun Puskesmas. Walaupun terjadi peningkatan kinierja AKI namun kematian ibu di Kabupaten Balangan selama 5 tahun masih terjadi, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi. Pada tahun 2022 ibu hamil dengan anemia sebanyak 438 orang, ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 273 orang dan ibu hamil dengan komplikasi maternal sebanyak 646 orang yang tentunya jika tidak mendapatkan pelayanan yang komperehensif pada waktu kehamilan, persalinan dan nifas karena kurang optimalnya skrining deteksi risiko komplikasi maternal pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti perdarahan, eklamsia baik pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang akhirnya dapat berakibat kematian. Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter Spesialis Obstertrik dan Ginekologi (SPOG) sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada ibu hamil, bersalin dan nifas yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif namun masih saja ada ditemukan kematian ibu di RSUD Balangan sebanyak 2 orang hal ini kemungkinan dipengaruhi kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan berencana pada ibu yang akhirnya menyebabkan terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke fasilitas Kesehatan yang komprehensif. 4) Prevalensi Stunting Kejadian Balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan Datang. Stunting adalah masalah gizi kronis pada Balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan, pola asuh pemberian makanan pendamping asi yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Gambar 2. 26. Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023 Berdasarkan tabel diatas dari data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) prevalensi stunting di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi penurunan signifikan yaitu sebesar 12,09% atau menjadi 14,61% ditahun 2023 dari 26,7% ditahun 2019. Tabel 2. 33. Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan NO KABUPATEN PREVALENSI STUNTING
1. 1.Tanah Laut 5,3%
2. 2.Kota Baru 7,5%
3. 3.Banjar 17,1%
4. 4.Barito Kuala 12,5%
5. 5.Tapin 11,3%
6. 6.Hulu Sungai Selatan 4,4%
7. 7.Hulu Sungai Tengah 10,2%
8. 8.Hulu Sungai Utara 19,4%
9. 9.Tabalong 8,9%
10. 10.Tanah Bumbu 5%
11. 11.Balangan 14,7%
12. 12.Banjarmasin 2,9%
13. 13.Banjar Baru 13,2% Provinsi Kalimantan Selatan 9,1% Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (data e-PPGBM) tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas, prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi penurunan namun jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada diatas prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 9,1% dan berada di urutan ke 3 tertinggi Se-Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Banjar. Prevalensi stunting di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 19,4%, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 10,2% maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan gambar di bawah, dari Elektronik–Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tarikan bulan september 2022 prevalensi stunting tingkat kecamatan yang diatas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Kecamatan Juai, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamtan Halong dan yang tertinggi adalah Kecamatan Lampihong sebesar 21,7%, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Paringin sebesar 8,24%. Gambar 2. 27. Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2021-2022 (E-PPGBM). Penurunan prevalensi stunting terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Awayan yaitu sebesar 9,92% dan penurunan terkecil di wilayah Kecamatan Lampihong yaitu hanya sebesar 2,49%. Untuk tren status terdapat 3 (tiga) status menjadi naik yaitu wilayah Kecamatan Juai, Paringin dan Tebing Tinggi dengan status naik tertinggi di Kecamatan Juai sebesar 2,55%. sedangkan tren yang terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Awayan, Batumandi, Halong Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun status penurunan terbesar sebesar 9,92% di Kecamatan Awayan. 5) Indeks Keluarga Sehat Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga oleh Puskesmas akan berjalan dengan baik, bila dilaksanakan langkah- langkah persiapan yang meliputi sosialisasi, pengorganisasian, pembiayaan dan persiapan pendataan. Berdasarkan Permenkes Nomor 39 tahun 2016 Kriteria Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai berikut : Keluarga sehat dengan nilai > 0,800, keluarga pra sehat dengan nilai 0,500 - 0,800, keluarga tidak sehat dengan nilai < 0,500. Tabel 2. 34. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Balangan Tahun 2018 - 2022 No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
14. 1.IKS 0,18 0,24 0,3 0,32 0,34 Sumber: Laporan Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 Dari 12 indikator IKS, terdapat 5 indikator keluarga sehat yang masih rendah di Kabuapten Balangan sehingga mempengaruhi IKS Kabupaten Balangan. 5 indikator yang masih rendah dan memerlukan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah indikator keluarga mengikuti program KB (49 %), penderita TB paru yang berobat sesuai standar 43,62%, penderita hypertensi yang berobat teratur 24,41%, penderita gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan 13,93%, anggota keluarga tidak ada yang merokok 55,90%. 6) Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang maka harus menurunkan TFR secara bertahap. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk, diperoleh data 6 tahun terakhir sebagai berikut: Gambar 2. 28. TFR 2018-2023 Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Berdasarkan grafik TFR diatas selama 6 tahun TFR terjadi penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 namun terjadi peningkatan ditahun 2022 dan 2023. Fluktuatifnya TFR menggambarkan pertumbuhan penduduk yang belum stabil. Naiknya TFR ditahun 2022 dan 2023 salah satunya dipengaruhi karena menurunnya MCPR di Kabupaten Balangan pada tahun 2022. Cakupan Pelayanan KB (MCPR) atau Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Seiring dengan menurunnya angka MCPR pada tahun 2022, angka TFR juga mengalami peningkatan. Walau terlihat tidak signifikan secara angka, hal ini dipangaruhi oleh tingkat pendidikan yang akan menentukan pengetahuan serta pemahaman terhadap yang memberikan KIE (di tingkat lini lapangan/Kader KB) dan yang diberikan KIE dalam hal ini adalah PUS (Pasangan Usia Subur) khususnya tentang pemakaian alat dan obat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan maupun mengakhiri proses reproduksi. Selain itu faktor ekonomi merupakan hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan jumlah anak yang didahului oleh perencanaan keluarga sehingga sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis juga mempengaruhi karena wilayah yang sulit seperti pegunungan sehingga akses ke pelayanan terbatas. Jumlah tenaga bidan yang belum memperoleh pelatihan tentang pelayanan KB modern lebih banyak jika dibandingkan dengan bidan yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pelayanan KB, sehingga tenaga pemberi pelayanan KB khususnya dengan metode kontrasepsi jangka panjang sangat terbatas. 7) Age Specific Fertility Rate (ASFR) Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan data, ASFR usia 15-19 tahun di Kabupaten Balangan ASFR selama 5 tahun bersifat fluktuatif. ASFR dari tahun 2019 hingga tahun 20220 terjadi peningkatan namun ditahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi 18%. Terjadinya peningkatan ASFR tahun 2022 di Kabupaten Balangan menjadi 23,9% tentu karena dipengaruhi terjadinya peningkatan pernikahan usia anak. Selanjutnya di tahun 2023 menurun kembali menjadi 20,8%. Adapun perkembangan ASFR di Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir disajikan pada gambar di bawah. Gambar 2. 29. Age Specific Fertility Rate (ASFR) di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023 8) Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis. Tabel 2. 35. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 25,5 20,5 19,5 29,5 27,5 2 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 11,6 7,6 9,8 9,8 9,7 3 Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk 3,9 5,3 6 8,3 10,4 4 Rasio apoteker per 100.000 penduduk 6,2 16,7 15 17,4 20,1 5 Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk 34,7 37,3 19,5 22,7 29 6 Rasio Perawat per 100.000 penduduk 237,8 241,1 182,3 189,1 217,1 7 Rasio bidan per 100.000 penduduk 221,6 210 188,3 184,6 232,7 8 Rasio nutrisionis per 100.000 penduduk 20,8 22,8 21,8 19,7 23,8 9 Rasio sanitarian per 100.000 penduduk 17 27,4 26,3 22,7 26 10 Rasio penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk 19,3 27,4 27 18,6 26,8 11 Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk 13,1 13,7 11,2 11,9 12,6 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas untuk rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Balangan selama 5 tahun bersipat fluktuatif dan masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang mana pada tahun 2021 ratio ketersedian dokter di Kabupaten Balangan baik yang ada di RS maupun puskesmas sebesar 29,7/100.000 penduduk, dengan jumlah dokter sebanyak 40 orang, sedangkan pada tahun 2022 ratio ketersediaan dokter sebesar 27,5/100.000 penduduk dengan jumlah dokter sebanyak 37 orang. Terjadi penurunan ratio ditahun 2022 disebabkan karena adanya 3 tenaga dokter umum yang berstatus Pegawai Tidak Tetapa (PTT) tidak memperpanjang kontraknya di Kabupaten Balangan. Adapun ketidakidealan rasio tenaga dokter di Kabupaten Balangan didominasi kekurangan dokter umum di RSUD Balangan. Ketidak idealan tersebut tentunya akan mempengaruhi pelayanan yang kesehatan yang seharusnya dilayani dokter dan akan mempengaruhi akreditasi khusunya RS. 9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Terkait pemenuhan SPM tersebut maka tidak hanya ketersediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan standar baik secara kuantitas dan kualitas akan tetapi yang tidak kalah pentingnya juga kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan yang refresentatif agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tabel 2. 36. Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk 0,78 0,79 0,75 0,7 0,7 2 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 9 9,48 9,08 8,9 8,9 3 Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk 16 16,59 14,38 13,4 13,4 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas untuk ketersedian rumah sakit sudah sesuai secara kuantitas, ketersedian 1 buah puskesmas rawat inap, 11 buah puskesmas non rawat inap di 8 kecamatan dengan rasio 1 : 11.209 jumlah penduduk juga sudah sesuai standar berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran Hak akan Kesehatan yaitu rasio ketersediaan puskesmas dengan kecamatan adalah 1 : 2 atau 1 : 16.000 jumlah penduduk. Ketersedian rumah sakit secara kuatintas sudah terpenuhi namun perlu pengembangan seiring dengan tuntutan peningkatan akreditasi rumah sakit dan peningkatan julah kunjungan pasien ke RSUD Balangan, sedangkan rasio ketersedian puskesmas sudah sesuai standar namun hampir semua bangunan puskesmas saat ini adalah bangunan lama yang 7penataan tata grahanya belum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang puskesmas yang telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas, sehingga tata graha di dalamnya masih banyak yang tidak sesuai, contohnya ruangan pelayanan yang masih terlalu sempit, belum ada pemisahan ruangan infeksius dengan non infeksius dikarenakan keterbatasan ruangan, dan lain sebagainya. Adapun puskesmas yang sudah dilakukan penyesuaian adalah Puskesmas Lampihong, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Tanah Habang dan Puskesmas Paringin. Sementara 8 Puskesmas lainnya juga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sesuai prototipe puskesmas yang sesuai standar. Selain itu 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Tebing Tinggi dan Puskesmas Pirsus perlu dilakukan relokasi mengingat lokasi puskesmas saat ini adalah Daerah yang rawan banjir serta keterbatasan lahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan puskesmas. Puskesmas pembantu sebagai unit layanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan masih belum sesuai dengan standar berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran hak akan kesehatan yaitu rasio ketersediaan puskesmas pembantu 1 : 1.500 penduduk, sedangkan ketersediaan puskesmas pembantu di Kabupaten Balangan 1 : 7.473 penduduk. Untuk ketersedian poskesdes belum terpenuhi untuk 1 desa 1 buah poskesdes, yang mana pada saat ini poskesdes hanya berjumlah 138 buah dari 154 desa di Kabupaten Balangan. Masih ada 16 desa yang belum memiliki poskesdes. Hal ini tentu berdampak pada pemenuhan SPM pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga berdampak masih adanya kematian bayi dan kematian ibu serta lambatnya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022. Selain itu sebagian besar poskesdes kondisinya juga memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan perluasan ruangan pelayanan agar mampu menampung persalinan yang dibantu oleh 6 tangan (3 orang bidan). 10) Akreditasi Puskesmas Puskesmas yang sudah terakreditasi di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 adalah 12 puskesmas dari 12 yang ada. 12 puskesmas terakreditasi ini, sebanyak 4 kategori Paripurna ((Puskesmas Tanah Habang, Puskesmas Juai, Puskesmas Paringin Selatan dan Puskesmas Paringin), 7 kategori Utama (Puskesmas Halong, Puskesmas Pirsus, Puskesmas Uren, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Lampihong, Puskesmas Tebing Tinggi dan Puskesmas Awayan) dan sisanya kategori Madya (Puskesmas Lok Batu). Tabel 2. 37. Akreditasi Puskesmas Tahun 2023 No Keterangan Jumlah 1 Jumlah Puskesmas 12 2 Puskesmas Terakreditasi 12 3 Paripurna 4 4 Utama 7 5 Madya 1 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 11) Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan BoR (Bed Occupancy Rate) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. BOR bertujuan memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60-85%. Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi penggunaan tempat tidur di rumah sakit yang digunakan untuk pelayanan. BoR di RSUD Balangan selama 5 tahun bersifat fluktuatif dan masih rendah karena dibawah angka 60%. Rendahnya BOR di RSUD Balangan karena tidak banyaknya pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Balangan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih belum lengkap sehingga cendrung berobat ke RS yang lain atau dirujuk ke RS lainnya. Selain itu kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian BOR RSUD Balangan dimana adanya kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Tabel 2. 38. Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022 NO INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 1 BOR 44,9 57,5 57,5 38,2 44,1 2 AVLOS 3,2 3,1 3,1 3,9 3,2 3 TOI 3,8 2,3 2,3 6,4 4,1 4 BTO 52,6 66,1 66,1 33,1 49,3 5 NDR 11,2 12,8 12,8 22,6 13,2 6 GDR 20,5 22,8 23,4 48,4 26,5 Sumber: Data Rekam Medik RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Berdasarkan data rekam medik jumlah kunjungan pasien RSUD Balangan tahun selama 5 tahun bersipat fluktuatif. Jumlah kunjungan pasien pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah kunjungan yakni berjumlah 42.761 kunjungan, namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 dikarenakan pasien takut berobat ke rumah sakit/takut diCOVIDkan, jumlah kunjungan pasien tahun 2020 adalah 29.172 dan tahun 2021 berjumlah 29.021 kunjungan, kemudian pada tahun 2022 kunjungan pasien kembali meningkat dikarenakan status pandemi COVID 19 sudah dicabut sehingga menyebabkan kunjungan pasien menjadi normal kembali bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tabel 2. 39. Data Kunjungan Pasien Tahun 2018-2022 NO DATA KUNJUNGAN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rawat Inap 7.033 8.365 5.051 4.795 6.249 2 Rawat Jalan 26.386 30.663 20.113 21.518 35.656 3 IGD 3.270 3.733 4.008 2.708 7.552 JUMLAH 36.689 42.761 29.172 29.021 49.457 Sumber: Data Rekam Medik RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 12) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas 12 pelayanan kesehatan. Adapun data kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal tercantum pada tabel berikut. Tabel 2. 40. Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pelayanan Kesehatan Ibu hamil 68 70 73,2 79,18 81,67 86 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 74,88 76,43 80,11 88,29 91,36 95,96 3 Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 79,3 81,73 85,26 92,76 95,03 97,73 4 Pelayanan Kesehatan Balita 51 61,72 95,13 97,34 99,45 100 5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 85 96,03 15,01 66,99 98,36 98,62 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 15 38 12 15,19 51 63,24 7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 41,3 69,74 93,6 94,34 98,73 99,97 8 Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 75 151 29,7 26,3 79,49 92,54 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 93 120,28 49 29,33 87,55 92,93 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 125 173 188,77 132,62 /90 11 Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis 100 38 17 17,68 36,72 47 12 Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang meleahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiecy Virus) 100 100 87 88 92,43 99,45 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2023. Berdasarkan tabel diatas dari 12 indikator pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan hanya 1 yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan penataan ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan secara kontinyu. Sampai dengan tahun 2022, panjang jalan Kabupaten Balangan adalah 672,253 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 359.467 km atau 53,47% yang kondisinya mantap, sedangkan 26.289 km atau 3,91% kondisinya rusak ringan dan 286.497 km atau 42,62% dalam kondisi rusak berat. Salah satu penyebab terjadinya penurunan karena dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati juga diakibatkan adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu aggregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baikdan juga diakibatkan karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan. untuk itu pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala guna menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dimana pada Tahun 2021 sebesar 0,20 dan meningkat menjadi 0,34 di tahun 2022 Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 23,43% meningkat menjadi 30,43% ditahun 2022. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan adapun Daerah irigasi yang di lakukan ada pada DI Marias, DI Baruh Panyambaran, DI Bungur Rawa, DIR Lajar, dan DIR Matang Hanau. Pada Tahun 2022 kondisi luas jaringan Daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 1.897 ha sedangkan total luas irigasi kewenangan Daerah sebesar 6.234 ha sehingga diperoleh perhitungan persentase luas jaringan Daerah irigasi permukaaan sebesar 30,43%. Untuk indicator Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Daerah yang dibangun pada tahun 2022 sebesar 13,68%. Pada tahun 2022 panjang tebing sungai yang ditangani telah berjumlah 16.497,05 mater sedangkan total panjang tebing sungai yang rawan longsor sebesar 120.554 meter sehingga di peroleh perhitungan persentase panjang infrastruktur pengendali banjir sebesar 13,68% Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2023, sebanyak 87,76% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, naik dari 84,05% di tahun 2022, kenaikan ini dikarenakan pemerintah Daerah memperioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk standar hidup layak, namun yang menjadi kendala adalah masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di perdesaan yang belum dapat mengakses air bersih karena ketidakmampuan dalam membayar biaya per bulannya. Hal ini menjadi permasalahan disamping masih tingginya idle capacity PDAM Balangan (57,71%) Capain ini menunjukkan besarnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang disediakan oleh PDAM dan program Pamsimas, sedangkan untuk akses air minum aman menjadi pikir bersama untuk kabupaten Balangan karena akses air minum aman ini berkaitan dengan kualitas, karena aman ini identik dengan akses perpipaan atau PDAM yang masih rendah capaiannya. Sementara untuk akses sanitasi terjadi peningkatan dimana pada tahun 2021 92,61 % meningkat menjadi 98,85% di tahun
15. 2022.Peningkatan ini mewakili penggambaran semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan perlunya akses sanitasi yang baik untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Namun capaian akses sanitasi yang tinggi ini masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akses aman, layak dan tidak layak. Untuk akses aman masih sangat rendah, yaitu 0,59%, akses layak sebesar 10,84% dan akses tidak layak sebesar 88,01%. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan guna meningkatkan akses tidak layak menjadi akses layak dan akses layak menjadi aman. Dan yang harus menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang melakukan praktek BABS yaitu sebesar 1,15% atau 508 KK. Untuk sanitasi aman di Kabupaten Balangan masih jauh dikatakan kategorikan sanitasi aman karena masyarakat Balangan belum sepenuhnya melakukan penyedotan rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Data yang tertera di atas adalah update data inventarisasi air minum dan sanitasi Desember TA 2022. Untuk data update tahun 2023 belum dilaksanakan. Data update akan dilakukan di triwulan 1 (paling awal dimulai bulan Maret 2023 berkolaborasi dengan pihak konsultan dan sanitarian dari Dinas Kesehatan) untuk pendataan ke lapangan meliputi Pemetaan Data Esensial Rumah Tangga yg Terlayani Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Air Limbah di Kab Balangan Serta Pemetaan Essensial Rumah Tangga Yang Masih BABS di Kab. Balangan, agar mendapatkan data terupdate yang lebih akurat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur–jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari–hari. Terdapat 5 tatanan PBHS yang dapat menjadi simpul–simpul untuk memulai proses penyadar tahuan tentang perilaku hidup bersih sehat yaitu (1) PHBS di Rumah tangga; (2) PHBS di Sekolah; (3) PHBS di Tempat kerja; (4) PHBS di Sarana kesehatan; (5) PHBS di Tempat umum. Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. (1) Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;

(2)Pemberian ASI eksklusif; (3) Menimbang bayi dan balita secara berkala; (4) Cuci tangan dengan sabun dan air bersih; (5) Menggunakan air bersih; (6) Menggunakan jamban sehat; (7) Memberantas jentik nyamuk; (8) Konsumsi buah dan sayur; (9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari; (10) Tidak merokok di dalam rumah. Pada tahun 2021 persentase keluarga yang melaksanakan PHBS adalah pada tahun 2021 sebesar 43%. Permasalahan yang dihadapi adalah perubahan perilaku tidak serta merta dapat berubah dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama karena merubah kebiasaan tidak dapat dilakukan dengan sekali sosialisasi/edukasi/kegiatan Ada beberapa kegiatan yang mendukung pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Tidak semua puskesmas dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, disebabkan ada 2 (dua) puskesmas yang tidak memiliki tenaga promosi kesehatan, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana di wilayah puskesmas tersebut. Refocusing anggaran juga menjadi salah satu permasalahan yang ada. Tabel 2. 41. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Panjang Jalan Kabupaten Balangan 672.253 672.253 672.253 672.253 672.253 567.376 2 Persentase jalan dalam kondisi baik 33,68 37,88 41,67 20,19 34,19 50,47 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,1893 0,1933 0,19 0,19 0,20 4 Kondisi Jalan (km)
1. a.Baik
2. b.Sedang
3. c.Rusak Ringan
4. d.Rusak Berat 226,418 254,634 280,114 135,760 229,839 286,344 44,608 44,608 44,608 302,860 129,628 58.079 74,390 74,390 74,390 89,630 26,289 16,89 326,837 298,621 273,141 144,003 286,497 206.063 5 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 40,32 44,51 48,30 65,24 53,47 60,70 6 Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik - - 19,10 23,43 30,43 33,28 7 Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Daerah yang dibangun 12,35 13,68 19,98 8 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak 94,76 95,45 80,59 81,72 84,05 87,76 9 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik 79.41 80.45 95,09 92,61 98,85 10 Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir 11,29 12,35 13,68 19,98 11 Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik 89,27 89,52 90,73 92,34 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2022-2023 Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan RTH publik. Luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan Kabupaten Balangan adalah 2.650 Ha dengan kebutuhan RTH public adalah sebesar 529,978 Ha. Sampai dengan tahun 2022, luasan RTH Publik yang dikelola baru sebesar 103,667 Ha atau 3,91%. Dengan penambahan luas RTH pada tahun 2019 sebesar 1,7 Ha. Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin. Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Balangan untuk melaksan akan aktivitas social serta ekonomi. Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global. Adapun data RTH yang ada di Kabupaten Balangan seperti RTH Citra Permai, RTH Harapan Baru, RTH Tebing Tinggi, RTH Juai, RTH Pondok Indah, RTH Lapangan Bola Martasura, RTH Taman Sanggam, RTH Batumandi, RTH taman Hijau dan RTH komplek perkantoran Pemkab Balangan. Indikator Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan ditahun 2022 sebesar 85%, IMB (Izin mendirikan bangunan) di ubah menjadi PBG ( Persetujuan Bangunan Gedung ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan Gedung atau perwakilannya. Sehingga Dinas PUPRPERKIM akan menggunakan persentase PBG yang diterbitkan dengan menggunakan rumus jumlah PBG yang diterbitkan di bagi dengan jumlah rekomendasi PBG yang dikeluarkan di kali 100% sehingga capaian untuk indicator itu sampai tahun 2022 sebesar 56% hal ini karena pemohon banyak putus di Tengah jalan dalam pengurusan administrasinya atau tidak bisa melengkapi persyaratannya. Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kab. Balangan No. 24 tahun 2013-2032 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%. Metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya penataan ruang sehingga terkendalinya pemanfaatan ruang oleh Masyarakat dengan kebijakan meningkatkan pemahaman Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Tabel 2. 42. Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0.0366 0.03912 0.039112 0.039112 0.0392 2 Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3 Persentase PBG yang diterbitkan - - 56% 56% 4 Persentase ketaatan RTRW 94% 96 % 96 % 96% 96% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022 D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada pada tahun 2023 sebesar 95,02%, angka ini bertambah dari tahun 2022 yang hanya 93,91%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga. Tabel 2. 43. Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 85,24 89,00 90,27 93,75 93,91 95,02 2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) 82,45 84,50 85,89 92,68 93,74 3 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU 63.64 72.73 74.75 86,63 86,90 4 Jumlah Rumah tidak layak huni 7.500 7.000 6.502 2.522 2.290 2.012 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022 Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2022 sebesar 93,91%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2022 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Untuk Kawasan kumuh ini menggunakan SK terbaru yang berjumlah sebesar 12,35 Ha dimana tahun 2022 luasan Kawasan kumuh di targetkan sebesar 2,1 ha atau sebesar 78,49% dari total Kawasan kumuh yang sesuai SK baru dan SK lama (35,30 + 12,35 = 47,65 ha) yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2022 sebesar 35,30 + 2,1 ha = 37,40 ha atau sebesar 78,49%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali. Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 93,74% di tahun 2022 yang meningkat capaiannya dibandingkan di tahun 2021 sebesar 92,68% dimana capaian tersebut di dapat dari jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Indikator Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU ditahun 2022 sebesar 86,90% yang meningkat di bandingkan tahun 2021 sebesar 86,63% dimana capaian tersebut didapat dari jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu dibagi dengan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator jumlah rumah tidak layak huni menurun signifikan untuk setiap tahunnya karena selain didukung oleh anggaran APBD II juga didukung oleh anggaran APBD I dan DAK sehingga untuk tahun 2023 jumlah rumah tidak layak huni yang tersisa di Kabupaten Balangan sebanyak 2.012 unit. E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator Ketenteraman dan ketertiban umum terkait cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 2355 Orang yang tersebar di 157 Desa dan Kelurahan dengan Jumlah 15 Orang setiap Desa dan Kelurahan di tahun 2022 Jumlah Anggota Satlinmas menurun menjadi 2338 Orang terjadi penurunanan kuantitas sebanyak 17 Orang dikarenakan jumlah anggota satlinmas desa dan kelurahan menyesuaikan dengan luas wilayah desa dan kelurahan serta adanya desa yang sudah tidak aktif akibat perluasan tambang di Kabupaten Balangan. Indikator ketentraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2020 sebanyak 29 kasus Pengaduan yang masuk dan 29 kasus Pengaduan yang tertangani dengan Capaian 100% yang artinya semua kasus pelanggaran K3 terselesaikan dengan baik dan tuntas. Selanjutnya, di tahun 2022 Angka Pelanggaran K3 menurun menjadi 22 Kasus Pelanggaran, Angka pelanggaran menurun sebanyak 7 Kasus dengan capaian peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 124,14%, artinya semakin menurun angka pelanggaran K3 semakin meningkat ketenteraman dan ketertiban umum di kabupaten Balangan, dengan tingkat penyelesaiain K3 100% dari 22 Kasus Pengaduan yang masuk dan 22 Kasus yang tertangani artinya semua pengaduan yang masuk tertangani dengan tuntas. Indikator Ketenteraman dan ketertiban umum terkait Persentase penegakan PERDA di kabupaten Balangan tedapat 24 Perda yang di kawal dan di tegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, tahun 2020 terdapat 24 Perda dan yang di Tegakkan di wilayah hukum kabupaten Balangan dengan capaian 100% dan Pada Tahun 2022 Terdapat 24 Perda yang di Tegakkan dengan Capaian sebesar 100%. Selanjutnya, untuk indikator ketentraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2021 terdapat 23 kasus yang masuk dan 23 kasus yang tertangani dengan persentase 100%. Selanjutnya, di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak satu kasus menjadi 22 Kasus Pelanggaran yang masuk dan yang 22 Kasus Pelanggaran yang tertangani terdiri dari pelanggaran PP No 10 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaran Administrasi kependudukan sebanyak 15 Kasus yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Paringin Selatan Desa Lingsir 4 Kasus, Kecamatan Paringin Desa Sungai Ketapi 5 kasus, Kelurahan Paringin Kota 1 Kasus Desa Dahai 2 Kasus Kecamatan Batu Mandi Desa Mampari sebanyak 3 kasus dan Pelanggaran Perda No 5 Tahun 2066 Tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdiri dari 7 kasus yang tersebar pada 2 Kecamatan Yaitu kecamatan Paringin Desa sungai ketapi 3 Kasus Desa Dahai 1 Kasus dan Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir sebanyak 3 Kasus. Penurunan Angka pelanggran K3 tidak terlepas dari Patroli pengamanan wilayah secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh pihak jajaran Satpol PP Kabupaten Balangan dan juga Sosialisasi tentang Perda dan Perkada pada Daerah Daerah rawan Pelanggaran Perda dan Perkada. Tabel 2. 44. Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2018–2023 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2.355 2.355 2.355 2.355 2.338 2.355 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 7 (100%) 32
(100)29 (100 ) 23 (100 ) 22 (100%) 20 (100%) 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 78 Desa 189 Desa 61 Desa 10 Desa 20 Desa 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 5 Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2023 Indikator ketentraman dan ketertiban umum selain terkait disiplin Perda maupun perlindungan masyarakat dalam ranah ketaatan ketertiban umum, terkait juga dengan kebencanaan. Tahun 2021 untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terdapat 29 kejadian. Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian, dan 2019 160 kejadian. Perkembangan pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat angka penurunan kejadian, hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan membakar lahan di tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali terdapat peningkatan sejumlah 10 desa, kejadian bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2022 didominasi oleh faktor human error. Respon Time Rate selama 15 menit dapat dijangkau didukung beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, lokasi yang mudah dijangkau, dan adanya akses pendukung menuju tempat kejadian. Tingkat waktu tanggap (response time rate) manajemen pada wilayah kebakaran pada tahun 2018 hingga 2022 selama 15 menit dari lokasi kantor menuju lokasi bencana kebakaran. Pada tahun 2022 waktu tanggap juga masih dapat dipenuhi selama 15 menit dikarenakan masih terjangkaunya lokasi kejadian dengan basecamp Damkar. Selanjutnya, urusan pemerintahan Umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik. Untuk mencapai tujuan terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam Masyarakat ditargetkan tidak ada konflik sosial bernuansa SARA . Pada tahun 2018 -2023 tidak ada konflik yang terjadi walaupun potensi konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bisa muncul akan tetapi dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan kerjasama semua sektor dan pihak. Tabel 2. 45. Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Tahun 2018-2023 NO Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA 0 0 0 0 0 0 2 Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan - - - 100% 100% 100 3 Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk) - - - 42 44 4 Persentase Ormas yang Aktif - - - 100% 100% 100% 5 Persentase Parpol yang Aktif - - - 81% 100% 100% 6 Tingkat Partisipasi politik masyarakat - - - 1,2% 2,9% 7,8% Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk mempertahankan angka konflik sosial bernuansa SARA dalam posisi 0 (nol) konflik, dengan menindaklanjuti dan menyelesaikan semua potensi konflik yang muncul dan melakukan pemetaan terhadap Daerah rawan konflik sebanyak 8 (delapan) Kecamatan dengan capaian 100%. Selain itu juga dengan meningkatkan rasio tempat Ibadah yaitu untuk tahun 2021 dan 2022 dimana ada 42 dan 44 tempat ibadah untuk 10.000 penduduk, dengan terus bertambahnya tempat ibadah yang ada di Kabupaten Balangan diharapkan akan meningkatkan kerukunan umat beragama sehingga potensi konflik yang muncul bisa berkurang, selain itu juga akan meningkatkan peran dan fungsi Ormas dan Parpol untuk mendukung program pemerintah. Untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Balangan masih rendah, dikarenakan masih rendahnya Sosialisasi tentang Politik dan Pemerintahan Umum oleh Kesbangpol Kabupaten Balangan terlihat dari capaian kinerja pada Tahun 2021 dan 2022. Sehingga diperlukan terobosan dan Inovasi program dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik Masyarakat dan pembinaan serta pengawasan Ormas. F. Urusan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan untuk di Kabupaten Balangan hanya menangangi 9 jenis PPKS yang totalnya pada 2023 berjumlah 60.942 orang. Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan yang terdiri dari Anak Terlantar 59 orang, Anak Berlawanan dengan Hukum 8 orang, Lanjut Usia 3.701 orang, Penyandang Disabilitas 1.129 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 orang, Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 62 orang, Fakir miskin 54.289 orang dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.636 Orang. Untuk dapat melihat secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 46. PPKS Yang Tertangani Tahun 2023 No PPKS Jumlah PPKS (orang) Jumlah PPKS yang Tertangani (orang) 1 Anak Terlantar 59 33 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 8 8 3 Lanjut Usia 3.701 284 4 Penyandang Disabilitas 1,129 39 5 Korban Bencana Alam 21 21 6 Korban Bencana Sosial 37 37 7 Perempuan Rawan Sosial dan Ekonomi 62 52 No PPKS Jumlah PPKS (orang) Jumlah PPKS yang Tertangani (orang) 8 Fakir Miskin 54.289 35.578 9 Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.636 150 Jumlah 60.942 36.202 Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023 Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat diperoleh informasi dari 9 Jenis PPKS yang ada di Kabupaten Balangan dengan Jumlah PPKS per tahun 2023 adalah 60.942 orang dan Jumlah PPKS yang ditangani per tahun 2022 berjumlah 36.202 orang. Pencapaian pelayanan terhadap Persentase PPKS yang Tertangani pada Dinas Sosial, P3A, PMD Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar 59,40% dari target 70,95%. Hal ini sudah mencakup 36.202 Orang PPKS atau 59.40% dari keseluruhan sembilan jumlah PPKS yang ada dengan rincian 33 orang Anak Terlantar, 8 orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Lanjut Usia 284 orang, Penyandang Disabilitas 39 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 Orang, dan Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi 52 orang. PPKS yang semua terlayani hanya korban bencana alam, korban bencana social, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun masih belum bisa mencakup pada pelayanan seluruh 9 jenis PPKS yang ada di Kabupaten Balangan, terdapat penurunan capaian kinerja dari 68,72% menjadi 59,40% atau kenaikannya sebesar 9,32%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pelayanan PPKS diantaranya adanya kemudahan melalui upaya Inovasi aplikasi “Layar si Balang”. Inovasi tersebut memudahkan pelaporan dan keterbukaan bagi masyarakat yang mengetahui untuk melaporkan atau ingin mengajukan pendaftaran DTKS dan berdampak pada berfungsinya pelayanan yang optimal. Selain adanya optimalisasi pelayanan yang hadir karena Inovasi, hal yang bersifat pelayanan rutin seperti pemberian bantuan alat bantu, sembako, dan pelayanan lainnya terhadap PPKS dapat berjalan optimal didorong adanya keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Sosial dalam kuota tambahan pemberian alat bantu untuk disabilitas dan lansia dan kemudahan akses kepada PPKS pemerlu panti rehabilitasi sosial. Tabel 2. 47. Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2018–2023 No Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase PPKS yang tertangani 58,89% 65,84% 40,92% 54,91% 68,72% 59,40% 2 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah PPKS (Jiwa) 18,458 18,286 47,523 96.059 68.334 60.942 5 Jumlah Penerima Bantuan (PKH & BPNT) 9,775 9,694 9,818 10.790 10.356 11.984 Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023 Mengacu pada data yang disajikan pada tabel diatas terkait Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan Jumlah PPKS terbanyak pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah PPKS mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi disebabkan salah satu jenis PPKS yaitu Korban Bencana Alam pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari segi jumlah, penyebabnya dikarenakan pada tahun 2021 Kabupaten Balangan mengalami peristiwa bencana alam yang besar dan berdampak luas. Selain itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 juga sangat dibutuhkan kemudahan dalam mengakses data dan kriteria penerima bantuan sosial sesuai dengan karakteristik di lingkup Kabupaten Balangan. Ketika pemerintah Daerah telah memiliki secara mandiri data masyarakat miskin tersebut, maka SKPD yang berkaitan maupun pihak pemanfaat lainnya akan mudah melakukan analisis untuk penentuan kebijakan dan perencanaan pada pengelolaan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan data tersebut masih terhitung panjang, perlunya sumber daya manusia yang mumpuni terkait data dan koordinasi yang baik harus segera dipersiapkan dengan menyusun timeline target pencapaian di masing-masing kegiatan yang mendukung pada Bidang Sosial. Koordinasi dan apabila diperlukan terjalinnya kerjasama dengan SKPD yang bersinggungan maupun dengan eksternal yang mendukung keberlangsungan database kemiskinan Daerah. Selanjutnya penyebab belum optimalnya jangkauan PPKS juga dikarenakan lokasi penjangkauan yang tidak mudah untuk dijangkau dikarenakan kondisi topografi beberapa wilayah di Kabupaten Balangan yang cukup sulit untuk di jangkau. Meskipun capaian cakupan pelayanan PPKS pada Bidang Sosial sudah menunjukkan realisasi yang positif, masih diperlukan kerja keras dari Bidang Sosial terkait pengelolaan data dan pemenuhan standar. Pemenuhan cakupan SPM juga masih belum optimal, Kabupaten Balangan belum tersedianya rumah singgah atau shelter untuk menaungi PPKS di luar panti yang nantinya dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, makanan, dan medis kejiwaannya selama maksimal tujuh hari sesuai standar yang ditetapkan. Karena belum terpenuhinya rumah singgah lingkup Kabupaten Balangan, beberapa pelayanan yang bersifat luar panti masih belum bisa optimal. Jenis PPKS yang mendapatkan layanan rumah singgah adalah pelayanan ODGJ setelah dilaksanakan perawatan di rumah sakit, anak dan lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti. Tabel 2. 48. Rekapitulasi Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2022 NO PSKS JUMLAH 1 Pekerja Sosial Profesional - 2 Pekerja Sosial Masyarakat 45 3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 38 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial 8 5 Karang Taruna 2.431 6 Satuan Bhakti Pekerja Sosial 1 7 Keluarga Pioner - 8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat - 9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 10 10 Penyuluh Sosial 4 11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 8 12 Dunia Usaha 6 JUMLAH 2.551 Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023 2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar A. Urusan Tenaga Kerja Capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 49. Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2018–2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 4 4 9 7 3 2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 4 4 4 5 2 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 4 Besaran Pencari Kerja Terdaftar 2136 3001 705 2331 2137 5 Besaran Lowongan kerja/ Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar - - 696 1006 259 6 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1,690 2,989 453 164 770 7 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 3,005 2,931 5,898 2931 2931 8 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 15 18 7 8 9 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi 592 544 192 192 224 10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat 300 60 128 160 48 11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan - 350 32 - 48 12 Besaran serapan Tenaga Kerja di Sektor Tambang dan penggalian - - - - 4675 Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2022 Angka sengketa pengusaha-pekerja untuk tahun 2022 berjumlah 3 kasus/sengketa, dengan rincian sebagai berikut : 1 Kasus dari PT. Kerabat Putera Balangan, 2 Kasus dari PT. SIS Site Sera. Besaran pencari kerja kerja terdaftar tidak sebanding dengan besaran kesempatan kerja/ lowongan kerja terdaftar di sektor formal setiap tahunnya terlihat juga dari besaran data penempatan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, dari segi besaran pelatihan yang dilaksanakan masih lebih fokus untuk pemenuhan kesempatan kerja Formal/Industri, sementara pelatihan yang mendukung penyerapan Tenaga Kerja sektor Non Formal yang potensi lebih besar belum optimal. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 1 kasus. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, berdasarkan hasil laporan perusahaan di Kabupaten Balangan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online pada www.wajiblapor.kemnaker.go.id terdapat 2.931 orang karyawan perusahaan yang, didaftarkan oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 244 orang, dan tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kemasyarakatan berjumlah 58 orang. Serapann Tenaga Kerja pada Sektor Pertambangan dan Penggalian masih jauh kalah disbanding besaran serapan Tenaga Kerja di Sektor laiinnya seperti Non Formal,, padahal sektor Pertambangan adalah penyumbang terbesar terhadap PDRb kabupaten/ pertumbuhan ekonomi kabupaten. Tabel 2. 50. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Tahun 2022 Sektor Jumlah A. Pertanian. Perkebunan. Kehutanan. Perburuan & Perikanan 31.174 B. Pertambangan dan Penggalian 4.675 C. Industri Pengolahan 2.307 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 463 F. Konstruksi 2.752 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 8.255 H. Transportasi dan Pergudangan 759 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.434 J. Informasi dan Komunikasi 334 Sektor Jumlah K. Jasa Keuangan dan Asuransi 253 L. Real Estate 75 M,N. Jasa Perusahaan 1.933 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.021 P. Jasa Pendidikan 4.986 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.350 R,S,T,U. Jasa Lainnya 2.166 Kosong / Diluar range 174 Total 70.111 Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2022 B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut adalah keterlibatan dalam upaya Kabupaten dalam Kota Layak Anak, yang dimana Kabupaten Balangan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya tingkat pratama menjadi tingkat madya di tahun 2022 bulan Agustus lalu. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan muara sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasiaan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Evaluasi KLA terdiri dari a. KLA Tingkat Pratama (nilai 500- 600), b. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700), c. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800) d. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900) dan KLA (nilai 901-1000). Guna mencapai kategori nindya, pemerintah Daerah perlu melakukan sinergi dengan menggandeng perangkat Daerah, kelompok media, dan dunia usaha. Tabel 2. 51. Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2018–2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 80,8% 80,2% 94,88% 94,92% 80,43% 2 Pekerja Perempuan dilembaga pemerintah - - - 1477 1521 3 Jumlah pekerja Perempuan (SWASTA+PEMERINTAH) - - - 1556 1891 4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 12% 16% 16% 16% 16% 5 Jumlah kursi DPRD perempuan 3 4 4 4 4 6 Total kursi anggota dewan 25 25 25 25 25 7 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 19,1% 19,8% 5,12% 5,08% 19,57 8 Rasio KDRT 0,09% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 9 Data Kekerasan Anak 13 Anak 17 Anak 16 Anak 14 Anak 13 Anak 10 Partisipasi angkatan kerja perempuan 68,33% 57,12% 44,85% 65,55% 61,66% 11 Jumlah KK Perempuan 8882 KK 8982 KK 9082 KK 9358 KK 10061 KK 12 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 13 Jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan 13 14 16 21 19 14 Jumlah perempuan dan anak yang dilayani 13 14 16 21 19 15 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100% 100% 100% 100% 100% 16 Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yg harusnya mendapatkan pelayanan di puskesmas/rs 5 9 9 11 9 17 Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yg mendapatkan pelayanan di puskesmas/RS 5 9 9 11 9 18 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 100% 100% 100% 100% 100% 19 Jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan rehabsos 8 14 16 21 19 20 Jumlah korban kekerasan yg membutuhkan layanan rehabsos 8 14 16 21 19 21 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100% 100% 100% 100% 100% 22 Jumlah perkara yg diputuskan dipengadilan yg berkaitan dg kekerasan thd anak dan perempuan 6 7 9 8 10 23 Jumlah perkara perempuan dan anak yang disidangkan 6 7 9 8 10 24 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100% 100% 100% 100% 100% 25 Jumlah korban mendapatkan layanan bantuan hukum 6 9 8 10 8 26 Jumlah korban yang membutuhkan anggaran hukum 6 9 8 10 8 27 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100% 100% 100% 100% 100% No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 28 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan disatukan kembali ke keluarga/keluarga pengganti 1 1 1 1 0 29 Jumlah korban yg membutuhakn reintegrasi sosial 1 1 1 1 0 Sumber: Dinsos P3APMD Kabupaten Balangan, 2022 Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022, didapatkan informasi Menurunnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 94,92% ditahun 2021 menjadi hanya 80,43% pada tahun 2023, hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas bahwa dari segi Jumlah Pekerja Perempuan dalam bidang swasta dan pemerintahan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan terkhusus Pekerja Perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan sehingga setelah dilakukan perhitungan persentase capaiannya lebih rendah dari pada hasil capaian tahun 2021. Selanjutnya dalam perkembanganya adanya dinamika positif yang terjadi dari partisipasi perempuan dilembaga swasta, jika melihat data pada tabel diatas partisipasi perempuan mengalami peningkatan daris segi jumlah hal tersebut dapat dilihat pada data terakhir pada tahun 2022 dengan capaian 19,57% dimana mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 dengan 5,08%. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa pada era sekarang dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan yang mulai memperhatikan keterwakilan perempuan dalam lembaga swasta dan para perempuan yang aktif untuk mau terlibat di dalam lembaga swasta dengan jumlah perempuan dilembaga swasta adalah 414 orang. Indikator lainnya yang tidak kalah penting dan ini juga yang masih sangat menjadi perhatian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan data yang ada dalam hal ini Data Kekerasan Anak dari tahun ke tahun mengalami trend naik turun namun dari jumlahnya tidak signifikan. Data kekerasan anak yang diperoleh berdasarkan laporan yang masuk pada tahun 2022 ada 13 anak yang mengalami kasus kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi adalah para anak-anak tersebut mengalami pelecehan seksual. Beberapa hal yang dapat dijadikan faktor terjadinya kasus kekerasan tersebut baik dari segi sektor ekonomi , sosial serta segala kemudahan dengan adanya kemajuan teknologi dan mobilisasi yang begitu cepat yang tanpa kita sadari menjadi fakto-faktor lainnya sehingga kasus kekerasan masih berlangsung. Mengacu pada indikator yang lainnya dalam hal ini cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu dari data yang diperoleh terkait jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari 21 ke 19 yang melakukan pengaduaan perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan data masih adanya laporan pengaduan terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak menjadi bukti bahwa masih sering terjadinya tindak kekerasan tersebut.Namun yang menjadi permasalahan keterbukaan yang ada terkait tindak kekerasan yang terjadi dalam hal ini jika adanya peristiwa tersebut untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mempertanggung jawabkan dan diberikan sanksi yang patas atas perbuatan tersebut. Jenis-jenis laporan pengaduan yang dilaporkan kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak 7 kasus dari 9 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari 7 kasus kekerasan terhadap perempuan. Saat ini yang perlu menjadi perhatian penting ketika adanya laporan pengaduan yang masuk dalam hal ini pihak berwajib Kepolisian akan berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan terkait adanya kasus kekerasan perempuan dan anak, namun adanya keterbatasan yang kami memiliki dikarenakan sampai saat ini di Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga konselor dan psikolog klinis yang dapat membantu dalam memberikan pendampingan secara klinis terkait peristiwa tindakan kekerasan yan dialami. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2022 sebanyak 9 korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak pada tahun 2022 berjumlah 19 korban yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Selanjutnya terkait Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari Jumlah perkara yang diputuskan dipengadilan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2022 sebanyak 10 perkara dan telah disidangkan. Hal lain yang berkaitan dengan tersebut berkaiatan dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dimana jumlah korban mendapatkan layanan hukum pada tahun 2022 adalah 8 korban dan sisa korbannya diselesaikan secara kekeluargaan/ damai. Pendampingan telah diberikan dalam memberikan dukungan terhadap korban kekerasan tersebut namun yang masih perlu menjadi perhatian belum tersedianya tenaga ahli bidang hukum (paragel) dan Advokat yang bisa membantu pendampingan dalam proses bantuan hukum yang terjadi . Cakupan reintegrasi sosial sebanyak 1 korban, dengan mencarikan orangtua/keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, upaya telah dilakukan terhadap para korban kekerasaan perempuan dan anak dimana adanya MOU yang dilakukan dengan Kabupaten tetangga terkait Tenaga Konselor dan Psikolog Klinis dalam memberikan layanan pendampingan dalam hal klinis. Tabel 2. 52. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD 4,8% 7,25% 12,35% 18,01% 28,65% 2 Persentase Perkawinan Usia Anak 0,7% 1% 1,48% 1,01% 0,64% Sumber: Dinsos P3APMD Kabupaten Balangan, 2022 Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG’s. Jika melihat data yang telah disajikan diatas Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD setiap tahunya capaiannya mengalami kenaikan dimana pada tahu 2021 persentase berada pada 18,01% dan tahun 2022 28,65%. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Saat ini yang menjadi permasalahan yakni kurangnya pemahaman dalam mengenai Konsep Rensponsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Perkawinan Usia Anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah menurut agama dan negara. Jika melihat capaian pada tahun 2021 Persentase perkawinan usia anak berada pada 1,01% dan pada tahun 2022 0,64%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi persentase mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Dari segi perlindungan perempuan dan anak telah melaksanakan sosialiasi terkait pencegahan usia anak sebagai bentuk upaya agar masyarakat dapat mengetahui dampak-dampak yang timbul dari pernikahan usia anak yang terjadi. Per tahun 2022 terdapat 12 dispensasi nikah yang masuk melalui Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Saat ini permasalahan usia anak menjadi perhatian penting dikarenakan masih kuatnya ideologi, serta tradisi dan budaya setempat, strategi kemiskinan dan keberlangsungan hidup ekonomi, kontrol atas seksualitas dan melindungi kehormatan keluarga yang terkadang tidak selaras dengan tujuan dari pemerintah pusat dan Daerah bahwa pernikahan usia anak itu harus dicegah. Pencatatan dispensasi nikah masih terkendala pada belum selarasnya pendataan, baik dari Kemenag Kabupaten Balangan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa factor yang mempengaruhi, masih belum tersedianya pendataan dispensasi nikah terhadap pengajuan yang berasal dari selain agama islam, terbenturnya aturan pada pencatatan sipil dari segi usia sehingga belum bisa memiliki akta nikah maupun dokumen sejenis yang dapat mengakomodir. Kemudian belum selarasnya indikator yang melatar belakangi pada pencatatan ini. Sehingga kedepannya masih diperlukan koordinasi dan diskusi lebih jauh untuk mencapai keselarasan dan kesepakatan sehingga kedepannya dapat memudahkan analisis kebijakan dan perencanaan pencegahan terhadap perkawinan anak usia dini yang ada di Kabupaten Balangan. C. Urusan Pangan Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ruang lingkup ketahanan pangan meliputi akses, ketersediaan, pemanfaatan dan stabilitas. Beberapa indikator terkait ketahanan pangan yang menggambarkan kondisi pangan di Kabupaten Balangan disajikan pada tabel di bawah. Indikator skor PPH konsumsi menunjukkan kecenderungan meningkat, yang juga diikuti dengan meningkatnya skor PPH ketersediaan. Tabel 2. 53. Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Skor PPH Konsumsi 83,2 86,0 87,2 86,5 89,1 89,6 0 2 Skor PPH Ketersediaan 85,14 85,18 83,48 83,22 85,06 85,7 8 3 Perkembangan Desa Rentan Pangan 45 35 29 23 18 17 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 4,05 3,35 3,45 2,96 4,65 6,04 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dan BPS RI, 2023 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan maka makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya. Data pada tabel di atas menunjukkan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Balangan meningkat signifikan dari tahun 2021 ke 2023. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi.Tabel 2.58 Tabel 2. 54. Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 Komoditi Ketersediaan Produksi (Ton) Kebutuhan Tahun (Ton) Surplus/ Defisit (Ton) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 20 eras 117.345 96.558103.633 100.088 74,741 13.980 14.450 14.64314.740 103.365 82.108 88.990 85 ula Pasir* 1.238 1.253 1.248 1.256 1,401 1.176 1.216 1.232 1.240 62 37 16 1 inyak oreng* 1.256 1.255 1.315 1.273 1272 1.202 1.242 1.259 1.267 54 13 56 awangMerah* 452 453 471 460 663 417 431 437 440 35 22 34 2 abai erah/rawit 14.321 15.125 15.432 14.752 798 13.980 14.450 14.64314.740 341 675 789 1 aging Sapi 276 207 248 225 5,232 228 236 239 240 48 (29) 9 (1 aging Ayam 1.121 1.088 1.410 1.785 76,983 903 934 946 952 218 154 464 8 elur Ayam as 1.032 1.268 1.281 1.189 83,202 898 929 941 947 134 339 340 2 gung 54.068 94.683 16.374 38.660 16,815 162,87 194,25 896,33 159 53.905,13 94.488,75 15.477,67 38 acangKedelai 7.809,45 325,54 306,70 - 61 712,25 712,25 479 321 7.097,2 (386,71) (172,3) (3 acang Hijau 33,48 37,30 93 - - 369,76 12,75 40 (336,28) 24,55 (4 acang Tanah 392,11 293,90 199,07 41,02 - 497,26 129,5 212 (105,15) 164,4 (17 bi Kayu 3.403 5.963 2.396 490 478 513,681.359,75 373 2.889,32 4.603,25 1 bi Jalar 915 915 275 - - 63,75 777 185 851,25 138 (1 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, 2023 Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2018-2021 cukup baik namun di tahun 2022 ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan maupun kenaikan yang signifikan. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah daging ayam dan telor ayam ras. Komoditi yang mengalami defisit terbesar yaitu cabe merah/rawit. Untuk komoditi Daging Sapi yang pada tahun 2019 mengalami kekurangan di tahun 2022 sudah meningkat signifikan dan mencukupi kebutuhan di Kabupaten Balangan. Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan- bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu, disebabkan waktu tanam yang masih tergantung air hujan/musim. Hal tersebut dikarenakan sistem tata kelola air yang belum optimal. Akibatnya ada waktu waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam atau musim tanam, yang bersamaan. Sehingga menyebabkan menurunnya jumlah produksi pertanian. Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian, dari hasil produksi pertanian di Kab Balangan - di luar dari konsumsi keluarga- selebihnya di jual petani ke distributor luar kab sehingga aliran rantai distribusi pertanian menjadi panjang, juga masih rendahnya tingkat harga yang diterima petani, harga di tingkat petani selalu turun di puncak-puncak panen, dan besarnya biaya transportasi dan akomodasi. Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan, karena selama pola pertanian masih menggunakan bahan kimia, berupa pupuk, herbisida, pestisida, fungisida, zat pengatur tumbuh, dll sehingga mempengaruhi hasil yang di panen mengandung residu zat kimia, dr pengujian PSAT menunjukkan adanya residu zat kimia terhadap bahan asal tumbuhan. D. Urusan Bidang Pertanahan Selama lima tahun terakhir, kinerja pemerintah di bidang pertanahan cukup baik yang ditunjukkan dengan capaian beberapa indikator. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2. 55. Capaian Kinerja Pertanahan 2018-2022 N o Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 1 Persentase luas lahan bersertifikat (%) 7.51% 7,84% 9,39% 10,69% 17,00% 2 Status tanah tidak bermasalah 48 34 19 32 38 3 Status tanah bermasalah 2 4 2 1 3 Sumber:Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023 Pada Tahun 2022, dari keseluruhan asset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang sebanyak 1.544 persil, baru terdapat 160 persil yang bersertifikat dan 102 persil tanah yang diproses untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Gambar 2. 30. Sertifikasi Tanah Pemda Tahun 2022 Sumber:Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023 Hingga Tahun 2022, dari 183 persil aset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang dilakukan inventarisasi oleh Bidang Pertanahan, terdapat 12 persil tanah yang dikategorikan bermasalah. Bermasalah dalam konteks ini adalah persil tanah tersebut diklaim sebagai tanah milik oleh masyarakat dan tidak dihibahkan sebelumnya kepada Pemerintah Daerah. 2.5 Produk Unggulan Daerah Produk unggulan Daerah merujuk pada komoditas atau barang yang dihasilkan oleh suatu Daerah yang memiliki potensi tinggi dan nilai ekonomis signifikan. Produk- produk ini biasanya merupakan hasil dari keunggulan sumber daya alam, keahlian lokal, atau kekayaan budaya yang dapat dipasarkan baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. PUD dimiliki oleh suatu wilayah, dengan nilai ekonomi yang tinggi dan kemampuan bersaing, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Produk ini dihasilkan berdasarkan kelayakan teknis seperti ketersediaan bahan baku dan pasar, serta memanfaatkan talenta lokal dan dukungan kelembagaan, termasuk teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kondisi sosial budaya. Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk membangun dialog dan kemitraan di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, guna memperkenalkan potensi Daerah yang belum terekspos. Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi Daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/Daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengebangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi Daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan Daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan Daerah menggambarkan kemampuan Daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan /atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001). Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi Daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa suatu Daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi Daerah. Esensi atas penciptaan produk- produk unggulan di Daerah menjadi sangat penting terlebih lagi di Daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap Daerah lain, termasuk juga Daerah perbatasan (Asmara, 2004). Dasar penentuan sektor basis dan/atau unggulan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 pada level sektor/lapangan usaha. Dengan demikian, hasil analisis sektor yang terpilih adalah bersifat indikatif karena tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja keseluruhan dari subsektor yang ada masing-masing sektor. Analisis Symmetric Location Quotient(SymLQ)secara prinsip sama dengan Location Quotient (LQ), yaitu untuk menganalisis sektor unggulan dari suatu wilayah yang dapat dikembangkan. Analisis SymLQ ini digunakan karena penggunaan metode LQ selama ini menghasilkan nilai indeks yang tidak simetris, jika dilakukan analisis lebih lanjut maka cenderung tidak memenuhi uji normalitas. SymLQ merupakan modifikasi sederhana dari rumus Location Quotient (LQ) dengan membuat indeks LQ simetrik di sekitar angka nol berdasarkan rumus Revealed Symmetric Compoarative Advantage (RSCA) yang dikembangkan oleh Dalum dkk. pada tahun 1998. SymLQ akan lebih memudahkan dalam melakukan mapping sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena dibuat dalam skala -1 s.d. 1 (-1≤SymLQij≤1), sehingga simetris. Jika nilai SymLQ >0 (positif), maka sektor tersebut merupakan sektor basis/mempunyai keunggulan komparatif, demikian sebaliknya jika sektor tersebut: Keterangan: PDRB^R = Total PDRB Kab.Kota (atau Daerah yang ingin dicari) PDRBi^R = PDRB Kab.Kota (atau Daerah yang ingin dicari) sektor i PDRB^N = Total PDRB Provinsi (atau Daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari saerah yang ingin dicari) PDRBi^N = PDRB Provinsi sektor I (atau Daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari saerah yang ingin dicari) Kabupaten Balangan, yang terletak di Kalimantan Selatan, memiliki berbagai produk unggulan Daerah yang mencerminkan kekayaan alam serta potensi ekonomi lokal. Produk-produk ini berasal dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga kerajinan tangan, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa produk unggulan Daerah Kabupaten Balangan: Tabel 2. 56. PDRB Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.027,02 Rp1.030,66 Rp1.071,80 Pertambangan dan Penggalian Rp6.379,57 Rp6.774,16 Rp7.019,43 Industri Pengolahan Rp146,76 Rp153,47 Rp158,90 Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,65 Rp2,85 Rp3,09 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp21,38 Rp22,03 Rp22,68 Konstruksi Rp342,18 Rp356,72 Rp382,85 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp412,95 Rp435,79 Rp464,84 Transportasi dan Pergudangan Rp147,55 Rp156,52 Rp166,70 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp27,64 Rp29,15 Rp31,80 Informasi dan Komunikasi Rp128,69 Rp135,69 Rp143,44 𝐿𝑄 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖 𝑅 /𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑅 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖 𝑁 /𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑁 SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Jasa Keuangan dan Asuransi Rp25,86 Rp26,27 Rp27,95 Real Estate Rp86,25 Rp89,43 Rp94,38 Jasa Perusahaan Rp5,51 Rp5,91 Rp6,41 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp332,17 Rp341,82 Rp360,56 Jasa Pendidikan Rp271,28 Rp286,14 Rp299,85 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp78,70 Rp83,75 Rp88,88 Jasa lainnya Rp41,69 Rp44,30 Rp47,04 PDRB Rp9.477,83 Rp9.974,65 Rp10.390,60 PDRB Tanpa Migas Tabel di atas menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di suatu Daerah untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, dalam satuan miliar rupiah. Terdapat berbagai sektor ekonomi yang tercantum, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menunjukkan nilai PDRB sebesar Rp 1.027,02 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023. Sektor Pertambangan dan Penggalian juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp 6.379,57 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 7.019,43 miliar pada tahun 2023. Industri Pengolahan mengalami kenaikan dari Rp 146,76 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 168,90 miliar di tahun 2023. Sektor Konstruksi mencatatkan nilai PDRB Rp 342,18 miliar pada tahun 2021, dengan sedikit peningkatan menjadi Rp 362,85 miliar pada tahun 2023. Selain itu, total PDRB di Daerah tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dari Rp 9.477,83 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 10.300,60 miliar pada tahun 2023. Tabel ini mencerminkan kinerja ekonomi yang semakin baik di berbagai sektor, menandakan adanya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam periode tersebut. Tabel 2. 57. PDRB Provinsi Kalimantan Selatan SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp18.614,34 Rp18.911,08 Rp19.510,14 Pertambangan dan Penggalian Rp33.226,73 Rp35.078,57 Rp36.171,09 Industri Pengolahan Rp17.277,92 Rp17.850,34 Rp18.387,03 Pengadaan Listrik dan Gas Rp171,40 Rp184,86 Rp199,86 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp601,69 Rp630,96 Rp660,54 Konstruksi Rp10.364,04 Rp10.791,13 Rp11.469,97 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp12.320,82 Rp13.202,32 Rp14.017,15 Transportasi dan Pergudangan Rp7.919,63 Rp9.304,10 Rp10.344,24 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp2.705,83 Rp2.966,30 Rp3.241,51 Informasi dan Komunikasi Rp5.908,86 Rp6.319,21 Rp6.734,37 Jasa Keuangan dan Asuransi Rp4.367,68 Rp4.384,93 Rp4.762,90 Real Estate Rp3.318,73 Rp3.513,45 Rp3.735,36 Jasa Perusahaan Rp835,41 Rp898,30 Rp966,41 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp7.144,27 Rp7.182,47 Rp7.391,99 Jasa Pendidikan Rp6.211,32 Rp6.429,09 Rp6.656,62 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp2.893,56 Rp3.047,17 Rp3.220,53 Jasa lainnya Rp1.542,36 Rp1.646,94 Rp1.761,26 SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 PDRB Rp135.424,59 Rp142.341,22 Rp149.230,96 PDRB Tanpa Migas Tabel 2. 58. Tabel LQ Tambang Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.030,66 Rp1.071,80 Rp18.911,08 Rp19.510,14 0,78899032 Sektor Non Basis Pertambangan dan Penggalian Rp6.774,16 Rp7.019,43 Rp35.078,57 Rp36.171,09 2,78713855 Sektor Basis Industri Pengolahan Rp153,47 Rp158,90 Rp17.850,34 Rp18.387,03 0,12411681 Sektor Non Basis Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,85 Rp3,09 Rp184,86 Rp199,86 0,22205006 Sektor Non Basis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp22,03 Rp22,68 Rp630,96 Rp660,54 0,49313092 Sektor Non Basis Konstruksi Rp356,72 Rp382,85 Rp10.791,13 Rp11.469,97 0,47938526 Sektor Non Basis Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp435,79 Rp464,84 Rp13.202,32 Rp14.017,15 0,47627971 Sektor Non Basis Transportasi dan Pergudangan Rp156,52 Rp166,70 Rp9.304,10 Rp10.344,24 0,231449 Sektor Non Basis Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp29,15 Rp31,80 Rp2.966,30 Rp3.241,51 0,1408958 Sektor Non Basis Informasi dan Komunikasi Rp135,69 Rp143,44 Rp6.319,21 Rp6.734,37 0,30590855 Sektor Non Basis Jasa Keuangan dan Asuransi Rp26,27 Rp27,95 Rp4.384,93 Rp4.762,90 0,0842808 Sektor Non Basis Real Estate Rp89,43 Rp94,38 Rp3.513,45 Rp3.735,36 0,36288233 Sektor Non Basis Jasa Perusahaan Rp5,91 Rp6,41 Rp898,30 Rp966,41 0,09526095 Sektor Non Basis SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp341,82 Rp360,56 Rp7.182,47 Rp7.391,99 0,70054249 Sektor Non Basis Jasa Pendidikan Rp286,14 Rp299,85 Rp6.429,09 Rp6.656,62 0,64694684 Sektor Non Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp83,75 Rp88,88 Rp3.047,17 Rp3.220,53 0,39636473 Sektor Non Basis Jasa lainnya Rp44,30 Rp47,04 Rp1.646,94 Rp1.761,26 0,38358547 Sektor Non Basis PDRB Rp9.974,65 Rp10.390,60 Rp142.341,22 Rp149.230,96 1 PDRB Tanpa Migas Tabel di atas membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2022 dan 2023, dengan data yang disajikan dalam satuan miliar rupiah, di mana setiap sektor PDRB dari kedua Daerah tersebut dicantumkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi yang berbeda; misalnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Balangan memiliki nilai PDRB sebesar Rp 1.030,66 miliar pada tahun 2022, yang meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023, sementara pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Kabupaten Balangan mencatatkan PDRB sebesar Rp 6.774,16 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 7.019,43 miliar pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi pada sektor yang sama, yakni Rp 35.078,57 miliar pada tahun 2022 dan Rp 36.171,09 miliar pada tahun 2023, yang menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor basis yang penting bagi perekonomian Kabupaten Balangan dengan koefisien basis mencapai 2,78713856, sementara sektor lainnya dalam tabel sebagian besar dikategorikan sebagai sektor non-basis, dengan nilai PDRB di sektor Industri Pengolahan yang meningkat dari Rp 153,47 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 158,90 miliar pada tahun 2023, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang menunjukkan peningkatan dari Rp 2,85 miliar menjadi Rp 3,09 miliar dalam periode yang sama, di mana semua informasi ini dapat memberikan wawasan penting bagi perencanaan dan pengembangan ekonomi Daerah dengan melihat potensi pertumbuhan di masing-masing sektor. Tabel 2. 59. Tabel LQ Tanpa Tambang Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.030,66 Rp1.071,80 Rp18.911,08 Rp19.510,14 1,84238842 Sektor Basis Industri Pengolahan Rp153,47 Rp158,90 Rp17.850,34 Rp18.387,03 0,289827867 Sektor Non Basis SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,85 Rp3,09 Rp184,86 Rp199,86 0,518513926 Sektor Non Basis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp22,03 Rp22,68 Rp630,96 Rp660,54 1,151520719 Sektor Basis Konstruksi Rp356,72 Rp382,85 Rp10.791,13 Rp11.469,97 1,119422928 Sektor Basis Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp435,79 Rp464,84 Rp13.202,32 Rp14.017,15 1,112171085 Sektor Basis Transportasi dan Pergudangan Rp156,52 Rp166,70 Rp9.304,10 Rp10.344,24 0,540461597 Sektor Non Basis Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp29,15 Rp31,80 Rp2.966,30 Rp3.241,51 0,329008852 Sektor Non Basis Informasi dan Komunikasi Rp135,69 Rp143,44 Rp6.319,21 Rp6.734,37 0,714333687 Sektor Non Basis Jasa Keuangan dan Asuransi Rp26,27 Rp27,95 Rp4.384,93 Rp4.762,90 0,196805929 Sektor Non Basis Real Estate Rp89,43 Rp94,38 Rp3.513,45 Rp3.735,36 0,847374396 Sektor Non Basis Jasa Perusahaan Rp5,91 Rp6,41 Rp898,30 Rp966,41 0,222445919 Sektor Non Basis Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp341,82 Rp360,56 Rp7.182,47 Rp7.391,99 1,635851975 Sektor Basis Jasa Pendidikan Rp286,14 Rp299,85 Rp6.429,09 Rp6.656,62 1,510699606 Sektor Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp83,75 Rp88,88 Rp3.047,17 Rp3.220,53 0,925559889 Sektor Non Basis Jasa lainnya Rp44,30 Rp47,04 Rp1.646,94 Rp1.761,26 0,895718758 Sektor Non Basis PDRB Tanpa Tambang Rp3.200,49 Rp3.371,17 Rp107.262,65 Rp113.059,87 1 PDRB Tanpa Tambang dan Migas 91 Tabel 2. 60. Tabel Shift Share Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Shift Share 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan DS (Differential Shift) / Daya Saing SS Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.030,66 Rp1.071,80 Rp18.911,08 Rp19.510,14 Rp55,70 -Rp23,06 Rp8,49 Rp41,14 Industri Pengolahan Rp153,47 Rp158,90 Rp17.850,34 Rp18.387,03 Rp8,29 -Rp3,68 Rp0,82 Rp5,43 Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,85 Rp3,09 Rp184,86 Rp199,86 Rp0,15 Rp0,08 Rp0,01 Rp0,24 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp22,03 Rp22,68 Rp630,96 Rp660,54 Rp1,19 -Rp0,16 -Rp0,38 Rp0,65 Konstruksi Rp356,72 Rp382,85 Rp10.791,13 Rp11.469,97 Rp19,28 Rp3,16 Rp3,69 Rp26,13 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp435,79 Rp464,84 Rp13.202,32 Rp14.017,15 Rp23,55 Rp3,34 Rp2,15 Rp29,05 Transportasi dan Pergudangan Rp156,52 Rp166,70 Rp9.304,10 Rp10.344,24 Rp8,46 Rp9,04 -Rp7,32 Rp10,18 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp29,15 Rp31,80 Rp2.966,30 Rp3.241,51 Rp1,58 Rp1,13 -Rp0,05 Rp2,65 Informasi dan Komunikasi Rp135,69 Rp143,44 Rp6.319,21 Rp6.734,37 Rp7,33 Rp1,58 -Rp1,16 Rp7,75 Jasa Keuangan dan Asuransi Rp26,27 Rp27,95 Rp4.384,93 Rp4.762,90 Rp1,42 Rp0,84 -Rp0,58 Rp1,68 Real Estate Rp89,43 Rp94,38 Rp3.513,45 Rp3.735,36 Rp4,83 Rp0,81 -Rp0,70 Rp4,95 Jasa Perusahaan Rp5,91 Rp6,41 Rp898,30 Rp966,41 Rp0,32 Rp0,13 Rp0,05 Rp0,50 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp341,82 Rp360,56 Rp7.182,47 Rp7.391,99 Rp18,47 -Rp8,50 Rp8,77 Rp18,74 92 SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Shift Share 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan DS (Differential Shift) / Daya Saing SS Jasa Pendidikan Rp286,14 Rp299,85 Rp6.429,09 Rp6.656,62 Rp15,46 -Rp5,34 Rp3,58 Rp13,71 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp83,75 Rp88,88 Rp3.047,17 Rp3.220,53 Rp4,53 Rp0,24 Rp0,37 Rp5,13 Jasa lainnya Rp44,30 Rp47,04 Rp1.646,94 Rp1.761,26 Rp2,39 Rp0,68 -Rp0,34 Rp2,74 PDRB Tanpa Tambang Rp3.200,49 Rp3.371,17 Rp107.262,65 Rp113.059,87 PDRB Tanpa Tambang dan Migas 93 Tabel 2. 61. Tabel Shift Share Kabupaten Balangan 2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.027,02 Rp1.030,66 Rp1.071,80 0,4% 3,8% 2,1% 32,2% 31,8% 32,0% Rp18.614,34 Rp18.911,08 Rp19.510,14 1,6% 3,1% 2,3% 17,6% 17,3% 17,4% Industri Pengolahan Rp146,76 Rp153,47 Rp158,90 4,4% 3,4% 3,9% 4,8% 4,7% 4,8% Rp17.277,92 Rp17.850,34 Rp18.387,03 3,2% 2,9% 3,1% 16,6% 16,3% 16,5% Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,65 Rp2,85 Rp3,09 7,0% 7,8% 7,4% 0,1% 0,1% 0,1% Rp171,40 Rp184,86 Rp199,86 7,3% 7,5% 7,4% 0,2% 0,2% 0,2% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp21,38 Rp22,03 Rp22,68 3,0% 2,9% 2,9% 0,7% 0,7% 0,7% Rp601,69 Rp630,96 Rp660,54 4,6% 4,5% 4,6% 0,6% 0,6% 0,6% Konstruksi Rp342,18 Rp356,72 Rp382,85 4,1% 6,8% 5,5% 11,1% 11,4% 11,3% Rp10.364,04 Rp10.791,13 Rp11.469,97 4,0% 5,9% 4,9% 10,1% 10,1% 10,1% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp412,95 Rp435,79 Rp464,84 5,2% 6,2% 5,7% 13,6% 13,8% 13,7% Rp12.320,82 Rp13.202,32 Rp14.017,15 6,7% 5,8% 6,2% 12,3% 12,4% 12,4% Transportasi dan Pergudangan Rp147,55 Rp156,52 Rp166,70 5,7% 6,1% 5,9% 4,9% 4,9% 4,9% Rp7.919,63 Rp9.304,10 Rp10.344,24 14,9% 10,1% 12,5% 8,7% 9,1% 8,9% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp27,64 Rp29,15 Rp31,80 5,2% 8,3% 6,8% 0,9% 0,9% 0,9% Rp2.705,83 Rp2.966,30 Rp3.241,51 8,8% 8,5% 8,6% 2,8% 2,9% 2,8% Informasi dan Komunikasi Rp128,69 Rp135,69 Rp143,44 5,2% 5,4% 5,3% 4,2% 4,3% 4,2% Rp5.908,86 Rp6.319,21 Rp6.734,37 6,5% 6,2% 6,3% 5,9% 6,0% 5,9% Jasa Keuangan dan Asuransi Rp25,86 Rp26,27 Rp27,95 1,6% 6,0% 3,8% 0,8% 0,8% 0,8% Rp4.367,68 Rp4.384,93 Rp4.762,90 0,4% 7,9% 4,2% 4,1% 4,2% 4,2% Real Estate Rp86,25 Rp89,43 Rp94,38 3,6% 5,2% 4,4% 2,8% 2,8% 2,8% Rp3.318,73 Rp3.513,45 Rp3.735,36 5,5% 5,9% 5,7% 3,3% 3,3% 3,3% Jasa Perusahaan Rp5,51 Rp5,91 Rp6,41 6,8% 7,8% 7,3% 0,2% 0,2% 0,2% Rp835,41 Rp898,30 Rp966,41 7,0% 7,0% 7,0% 0,8% 0,9% 0,8% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp332,17 Rp341,82 Rp360,56 2,8% 5,2% 4,0% 10,7% 10,7% 10,7% Rp7.144,27 Rp7.182,47 Rp7.391,99 0,5% 2,8% 1,7% 6,7% 6,5% 6,6% Jasa Pendidikan Rp271,28 Rp286,14 Rp299,85 5,2% 4,6% 4,9% 8,9% 8,9% 8,9% Rp6.211,32 Rp6.429,09 Rp6.656,62 3,4% 3,4% 3,4% 6,0% 5,9% 5,9% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp78,70 Rp83,75 Rp88,88 6,0% 5,8% 5,9% 2,6% 2,6% 2,6% Rp2.893,56 Rp3.047,17 Rp3.220,53 5,0% 5,4% 5,2% 2,8% 2,8% 2,8% Jasa lainnya Rp41,69 Rp44,30 Rp47,04 5,9% 5,8% 5,9% 1,4% 1,4% 1,4% Rp1.542,36 Rp1.646,94 Rp1.761,26 6,3% 6,5% 6,4% 1,5% 1,6% 1,5% PDRB Tanpa Tambang Rp3.098,26 Rp3.200,49 Rp3.371,17 3,2% 5,1% 4,1% 100,0% 100,0% 100,0% Rp102.197,86 Rp107.262,65 Rp113.059,87 4,7% 5,1% 4,9% 100,0% 100,0% 100,0% PDRB Tanpa Tambang dan Migas Rata-rata Pertumbuhan Kab. Balangan (%) - Perbandingan dengan tahun sebelumnya Kontribusi Sektor Kabupaten Balangan Rata-rata Kontribusi Kab. Balangan (%) Laju Pertumbuhan (%) Provinsi Kalimantan Selatan Rata-rata Pertumbuhan Prov.Kalimantan Selatan (%) SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Laju Pertumbuhan (%) Kabupaten Balangan Kontribusi Sektor Provinsi Kalimantan Selatan Rata-rata Kontribusi Prov. Kalimantan Selatan (%) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) 94 Tabel sekotor non tambah dapat dilihat pada tabel 2.7. Pada tabel di atas menampilkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan, menggunakan data harga konstan 2010 dalam satuan miliar rupiah, untuk tahun 2022 dan 2023. Selain itu, tabel ini juga menyertakan nilai Location Quotient (LQ) yang menunjukkan apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau non-basis di Kabupaten Balangan. Tabel di atas menggambarkan analisis ekonomi Kabupaten Balangan dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten tersebut. Tabel ini juga membandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Balangan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperlihatkan nilai Location Quotient (LQ) yang menunjukkan apakah suatu sektor termasuk dalam kategori sektor basis atau sektor non-basis di Kabupaten Balangan. Sektor basis adalah sektor yang kontribusinya lebih besar di suatu Daerah dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di wilayah yang lebih luas (dalam hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan). Sebaliknya, sektor non-basis adalah sektor yang kontribusinya di Daerah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Pada tahun 2022 dan 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Balangan menunjukkan peran penting dalam perekonomian Daerah ini. Dengan PDRB mencapai Rp 1.030,66 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023, sektor ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kabupaten. Nilai Location Quotient (LQ) sebesar 1,84238842 mengindikasikan bahwa sektor ini termasuk sektor basis, yang artinya kontribusinya di Balangan jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Selain sektor pertanian, sektor Konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang Rp 356,72 miliar terhadap PDRB Balangan, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 382,85 miliar. Nilai LQ 1,119422928 menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor basis, menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan fisik dan infrastruktur sangat penting di Daerah ini. Menariknya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga merupakan sektor yang kuat di Kabupaten Balangan. Dengan kontribusi sebesar Rp 334,62 miliar pada tahun 2022 dan Rp 360,56 miliar pada tahun 2023, sektor ini mendapatkan nilai LQ sebesar 1,635851975, menjadikannya sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan lokal memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, sektor Jasa Pendidikan juga memiliki peran besar dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Dengan PDRB Rp 286,14 miliar pada 2022 dan Rp 299,85 miliar pada 2023, sektor ini terus berkembang dengan nilai LQ 1,510699606, yang berarti sektor pendidikan juga menjadi sektor basis di Balangan. Namun, tidak semua sektor di Kabupaten Balangan adalah sektor basis. Beberapa sektor seperti Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas termasuk dalam kategori sektor non-basis. Sebagai contoh, sektor industri pengolahan hanya memiliki nilai LQ 0,289827867, yang menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi andalan utama dalam perekonomian Balangan, meskipun sektor ini sangat penting di tingkat provinsi. Selain itu, sektor-sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi juga tergolong sebagai sektor non-basis, meskipun sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut di masa depan. 95 Tabel 2. 62. Tabel Perbandingan Sektor LQ Tanpa Tambang SS TK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB PDRB Tanpa Migas Keterangan : Subsektor Prima Kuadran I Subsektor Berkembang Kuadran II Subsektor Potensial Kuadran III Warna kuning di beberapa sel, seperti di sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya, menunjukkan sektor-sektor dengan LQ yang signifikan. Artinya, sektor-sektor ini memiliki spesialisasi yang kuat dalam ekonomi lokal tanpa memperhitungkan sektor tambang. LQ (Location Quotient) adalah ukuran spesialisasi sektor ekonomi suatu wilayah dibandingkan dengan standar nasional atau regional. Kolom ini menggambarkan seberapa besar kontribusi suatu sektor tanpa memperhitungkan tambang. Tabel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi ekonomi Daerah dengan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling dominan dan sektor mana yang masih membutuhkan dorongan. Penggunaan tiga indikator utama (LQ Tanpa Tambang, SS, dan TK) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peran sektor-sektor dalam ekonomi: 1) Sektor Pertanian dan Perdagangan terlihat kuat dalam hal tenaga kerja dan LQ, menunjukkan bahwa mereka adalah sektor utama dalam ekonomi wilayah ini. 96 2) Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah memiliki kekuatan struktural dan juga potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. 3) Sektor Pertambangan, meskipun penting, tampaknya menghadapi tantangan dalam hal kontribusi terhadap tenaga kerja. Gambar ini secara keseluruhan menunjukkan analisis ekonomi yang fokus pada diversifikasi sektor tanpa memperhitungkan pertambangan, serta bagaimana sektor-sektor non-tambang dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterangan mengenai kuadran memberikan wawasan tentang sektor mana yang harus difokuskan untuk investasi dan dukungan tambahan. Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Tujuan pembangunan guna untuk meningkatkan sektor bidang di setiap Daerah atau wilayah yang ada di negara Indonesia dengan kata lain pembangunan menjadi cara untuk dapat menghasilkan Inovasi-Inovasi yang baik bagi negara Indonesia. Manfaat dalam pembangunan Inovasi desa untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan SDM dan mutu Daerah agar dapat menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan Pembangunan Daerah juga melibatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan perlindungan alam, konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem. Dalam rangka mencapai pembangunan Daerah yang sukses, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional sangat penting. Dengan pendekatan partisipatif dan holistik, pembangunan Daerah dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi penduduk di suatu wilayah. 97 Pembangunan Daerah dan Inovasi saling terkait erat, di mana Inovasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan Daerah, dan sebaliknya, pembangunan Daerah yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya Inovasi. Peran Riset dan Inovasi sangat penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Riset dan Inovasi memiliki potensi untuk menghasilkan solusi baru, teknologi yang lebih efisien, dan produk atau layanan yang inovatif. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pengetahuan dan meningkatkan daya saing Daerah. Melalui Riset, Daerah dapat mengidentifikasi peluang ekonomi yang potensial, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang tepat. Riset juga memungkinkan Daerah untuk memahami perubahan tren pasar, memprediksi perkembangan masa depan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Data dan analisis yang diperoleh melalui Riset dapat membantu pemangku kepentingan lokal membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti. 3.1. Tantangan Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan disajikan ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan, yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan sosial budaya. 3.1.1. Pengembangan Infrastruktur Belum Optimal dan Merata Pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan ditunjukkan dengan indikator indeks infrastruktur wilayah dan indeks kualitas lingkungan hidup dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri pengembangan infrastruktur saat ini masih harus dimaksimalkan perannya sehingga bisa optimal dan merata guna mendukung pertumbuhan dan penggerak perekonomian Daerah. Kondisi saat ini terkait infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan diantaranya persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi hanya 53,47%. Selanjutnya meskipun terjadi kenaikan persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%, tidak adanya penambahan persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C, Dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 masih sama yaitu hanya sebesar 58 persen, Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 42,84 persen, Jumlah Titik Parkir di Kabupaten Balangan masih minim yaitu masih sebanyak 14 titik, masih rendahnya persentase panjang infrastruktur pengendali banjir yaitu sebesar 19,98% di tahun 2023, masih rendahnya Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik yaitu hanya sebesar 33,28% di tahun 2023, masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R yaitu hanya sebesar 22,04% di tahun 2022 dan tidak adanya penambahan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 hanya sebesar 3,91%. 98 Konsep pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian bersama guna menciptakan lingkungan yang mampu diwariskan dan berkelanjutan untuk masa depan. Berdasarkan pengukuran pada kualitas lingkungan hidup di Balangan pada tiga aspek air, udara dan lahan hanya kualitas udara yang memiliki kategori sangat baik sementara air dan lahan pada kategori sedang. Permasalahan yang perlu diatasi yaitu kualitas air dimana parameter Fecal Coli masih tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai serta kualitas lahan yang masih dikategori sedang karena belum ada penambahan lokasi ruang terbuka hijau. 3.1.2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Balangan serta Perekonomian masih Didominasi oleh Sektor Pertambangan Peningkatan Perekonomian berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran terbuka dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menurunnya angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data grafik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2019hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis hingga -2,47 persen, dibanding tahun 2019 yang berada pada angka 3,16 persen, lalu pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga menjadi 5,24 persen di tahun 2022,namunpada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,17 persen atau turun sebesar 1,07 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,84 persen. Dalam pelaksanaannya sendiri pertumbuhan ekonomi Balangan masih sangat ditopang oleh Pertambangan khususnya batu bara. Terdapat kecenderungan meningkatnya peranan komoditas pertambangan, data tahun 2019 menunjukkan kontribusi 60,58 persen naik menjadi 73,73 persen pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 13,15 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi strukturekonomi ke sektor lain seperti Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian Daerah untuk kedepannya. Kondisi saat ini terkait perekonomian non pertambangan yang perlu terus dibenahi diantaranya persentase kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan, dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 persentasenya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun menjadi hanya 7,68 persen pada tahun 2023 atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 12,23 persen, persentase kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga demikian, meskipun pada tahun 2023 persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai5,97 persen, begitu pula dengan persentase kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan 99 dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 0,38 persen. 3.1.3. Masih adanya Pengangguran dan Kemiskinan Upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Balangan masih perlu kerja keras dan upaya lebih besar lagi meskipun Tingkat Pengangguran di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 2,28 persen. Permasalahan lainnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 76,50. Berbagai upaya untuk terus menekan angka pengangguran dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Balangan melalui serangkaian pelatihan kerja yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan industri. Masalah lain yang erat kaitannya dengan pengangguran yaitu kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berada pada 5,22 persen, berarti turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,83 persen. Walaupun menunjukkan penurunan, namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Balangan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan di Balangan berada pada urutan 4 tertinggi setelah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong. Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap terus melakukan upaya Inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sejumlah program prioritas diantaranya dengan melakukan penambahan lapangan kerja, mengadakan pelatihan kerja, serta mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Balangan. 3.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah di Regional Kalimantan Selatan Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan sebuah wilayah. Oleh sebab itu, sejak dahulu pembangunan SDM selalu menjadi prioritas dan menjadi tolok ukur kemajuan Daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM sebuah Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Kondisi terkini tahun 2023 menunjukkan IPM Kabupaten Balangan mencapai 72,97, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,20 di tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 IPM di Kabupaten Balangan selalu lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasinal. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan masih berada pada urutan 5 terendah. Dengan kemampuan ekonomi dan keuangan Daerah semestinya pembangunan SDM di Kabupaten Balangan dapat lebih ditingkatkan. Berbicara mengenai IPM, maka tidak lengkap bila tidak melihat sampai ke komponen pembentuknya yakni kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka rata- rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah serta usia harapan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk kualitas pendidikan jika dilihat pada IPM secara umum 100 kualitas pembangunan manusia di Balangan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Kalsel Balangan masih berada di urutan ke-9 dan perlu upaya yang lebih optimal untuk sejajar dengan Daerah lainnya. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah capaiannya 8,03 naik sekitar 0,18 dari tahun 2022 sedangkan harapan lama sekolah capaiannya 12,82 naik sekitar 0,21 dari tahun 2022. Selanjutnya, untuk kualitas kesehatan masyarakat Balangan dalam rangka mewujudkan peningkatan usia harapan hidup secara umum sudah menujukkan taraf kesehatan yang baik, dimana untuk UHH pada tahun 2023 sebesar 73,69 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 73,42. Hal-hal yang perlu terus ditingkatkan diantaranya kelengkapan sarana dan parasarana kesehatan serta edukasi khususnya terhadap penanganan dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi stunting yang lebih massif serta penurunan angka kelahiran remaja yang masih tinggi di Balangan. Komponen IPM yang menggambar kondisi standar hidup layak masyarakat yaitu Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Balangan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun sebagai akibat pandemi COVID-19. Data menunjukkan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan tahun 2023 mencapai 11.888,00 Ribu Rupiah/Orang/Tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Balangan berada pada posisi 3 terendah setelah Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Balangan memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Kalimantan Selatan 3.1.5. Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan yang Belum Optimal Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan diukur dengan indeks reformasi birokrasi dengan tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dibenahi baik dari kualitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana pelayanan publik. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan indikator penyusunnnya hal yang harus dioptimalkan diantaranya nilai SAKIP Pemerintah Balangan pada tahun 2023 yang masih berada di angka 70,17 dengan kategori BB yang didorong pada poin perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan juga masih belum optimal yaitu masih berada pada angka 70,01 di tahun 2023. Begitu pula dengan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan dimana pada tahun 2023 masih berada pada angka 85,07. 3.1.6. Perwujudan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama yang Harmonis dan Kondusif Belum Optimal Mewujudkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif diukur dengan angka kemiskinan, angka konflik sosial bernuansa SARA, indeks ketentaraman dan ketertiban umum, persentase pengembangan seni dan budaya, serta indeks desa membangun dengan dua tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif dan meningkatnya nilai indeks desa membangun. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan untuk tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif menunjukkan masih perlu kerja keras di 101 berbagai lini diantaranya angka kemiskinan pada tahun 2023 yang berada pada angka 5,22 poin salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi Daerah yang masih rapuh dan ditopang pertambangan sehingga saat terjadi wabah pandemiCOVID-19 membuat angka kemiskinan masih cukup tinggi. Permasalahan lainnya yaitu menurunnya angka PPKS yang tertangani dari yang semula 68,72% di tahun 2022 menurun menjadi 59,40% pada tahun 2023, masihtingginya Indeks Resiko Bencana Banjir dimana pada tahun 2022 sebesar 26,35 atau risiko tinggi, dan Masih tingginya Resiko bencana tanah longsor atau tanah amblas di Kabupaten Balangan dengan skor Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor pada tahun 2022 sebesar 18,17 atau resiko tinggi. Selanjutnya untuk nilai indeks desa membangun dimana indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada tahun 2023 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,7527 dengan kategori maju atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 hingga tahun 2021 yang masih status berkembang. Meskipun terjadi peningkatan tentu masih perlu lebih dioptimalkan lagi kedepannya agar indeks desa membangun semakin meningkat. Tabel 3. 1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah NO URUSAN PERMASALAHAN

1.Pendidikan 1) Rendahnya RLS. 2) Lambatnya Peningkatan HLS. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang PAUD pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 89,28%. 4) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B 5) APK untuk jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2023 menurun menjadi 99,84 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 102,18 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2023 sebesar 89,68 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 104,32. 6) Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/Paket C 7) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebesar 90,96 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 91,16, APM jenjang SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 61,66 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 69,19 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 65,83. 8) Menurunnya Angka Melek Huruf, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi 99,64. 9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 83,48%. 102 NO URUSAN PERMASALAHAN 10) Terjadi penurunan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 90,88% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 87,92%. 11) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami penurunan, dari 115% pada tahun 2021 menjadi hanya 112,90% di tahun 2022. 12) Menurunnya Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dari 1:12 pada tahun 2020 menjadi hanya 1:11 di tahun 2022. 13) Menurunnya Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata, dari 1:25 di tahun 2020 menjadi hanya 1:23 pada tahun 2022. 14) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang TK/Paud dari 91,03% tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 53,3% di tahun 2022. 15) Menurunnya Persentase Guru SD bersertifikat, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 95,84% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 73,55%. Serta Persentase Guru SMP bersertifikat, dimana pada tahun 2021 sebesar 97% menjadi 42,3% pada tahun 2022. 16) Masih adanya angka putus sekolah. Beberapa kasus putus sekolah terjadi diDaerah terpencil disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap. 17) Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. 18) Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun. 19) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat.
2.Kesehatan 1) Umur harapan hidup masih rendah. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 73,69 tahun, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana UHH pada tahun 2022 hanya sebesar 73,42 tahun, namun angka ini masih lebih rendah dibanding umur harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yang mencapai 73,97 tahun. 2) Angka kematian bayi cenderung mengalami peningkatan. 3) Angka Kematian Bayi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 15,54 per 1.000 kelahiran hidup. 4) Angka Kematian Ibu cenderung mengalami peningkatan, dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 207 per 100.000 KH 103 NO URUSAN PERMASALAHAN dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 147 per 100.000 KH. 5) Tingginya prevalensi stunting berdasarkan EPPGBM. Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan dari 26,7 pada tahun 2019 menjadi 14,61 di tahun 2023. Namun capaian pada tahun 2023 masih terbilang cukup tinggi. 6) Tingginya TFR. TFR di Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 2.36%, sementara target nasional sebesar 2.1% 7) Menurunnya Rasio dokter umum per 100.000 penduduk, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 29,7 dan pada tahun 2022 menurun menjadi hanya 27,5. 8) Cenderung menurunnya Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi hanya 9,7. 9) Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 37,3. 10) Rasio Perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 241,1. 11) Rasio sanitarian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27,4. 12) Rasio penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27,4. 13) Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 13,7. 14) Cenderung menurunnya Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk yang semula 9,08 di tahun 2020 menjadi hanya 8,9 pada tahun 2021 dan 2022. 15) Menurunnya Rasio Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk, yang semula 16,59 di tahun 2019 menjadi hanya 13,4 di tahun 2021 dan 2022. 16) Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan tidak optimal. 104 NO URUSAN PERMASALAHAN 17) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya dokter spesialis, dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya termasuk masih adanya desa yang belum memiliki bidan. 18) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang. 19) Kurangnya alat-alat kesehatan yang memenuhi standar di puskesmas dan jaringannya serta di RSUD. 20) Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola asuh anak (Balita). 21) Masih rendahnya desa Stop Buang Air Besar Sembarangan berdasarkan aspek prilaku masyarakat. 22) Masih rendahnya kualitas sumber air minum yang memenuhi syarat kualitas air minum. 23) Masih ada puskesmas yang belum terakreditasi dan masih banyak puskesmas yang akreditasinya masih berstatus ketegori dasar. 24) Akreditasi RSUD masih berstatus kategori dasar. 25) Masih rendahnya BOR RSUD yaitu hanya sebesar 44,1%.
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Belum optimalnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2023 masih sebesar 50,47%. hal ini diakibat karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan. 2) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu aggregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baik. 3) Masih rendahnya persentase luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik sebesar 33,28% pada tahun 2023. 4) Masih rendahnya persentase panjang infrastruktur pengendali banjir wilyah sungai kewenangan Daerah yang dibangun yaitu sebesar 19,98% di tahun 2023. 5) Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang mencapai 95,45%. 105 NO URUSAN PERMASALAHAN 6) Masih rendahnya Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir, dimana pada tahun 2023 baru mencapai 19,98%. 7) Masih rendahnya Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan. 8) Masih rendahnya persentase PBG yang diterbitkan sebesar 56% di tahun 2021 dan 2022.
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni yaitu mencapai 2.012 unit di tahun 2023. 2) Belum optimalnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU, yaitu baru mencapai 86,90 persen di tahun 2022. 3) Masih rendahnya Masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni. 4) Tidak seimbangnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman dengan kelengkapan PSU. 5) Belum adanya sistem pengelolaan persampahan.
5.Ketenteraman. Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat 1) Belum optimalnya Tingkat Partisipasi politik Masyarakat yaitu masih sebesar 7,8% di tahun 2023. 2) Masih kurangnya Sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang mendukung penanggulangan bencana. 3) Masih rendahya kesadaran akan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana. 4) Munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya Agama pertahanan dan keamanan. 5) Kurangnya kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi konflik sosial. 6) Belum Optimalnya pemahaman wawasan politik dimasyarakat dalam membangun pemilih cerdas dan bertanggung jawab. 7) Belum optimalnya sosialisasi dan simulasi pemilu dan pemilihan kepala Daerah dikalangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk mengikuti pemilu dan pemilihan kepala Daerah. 8) Belum sinkronnya data ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan ormas. 9) Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaaan dalam kehidupan Masyarakat.
6.Sosial 1) Menurunnya Persentase PPKS yang tertangani yang semula 68,72% di tahun 2022 menurun menjadi 59,40% pada tahun 2023. 2) Belum tersedianya data progres manfaat. 3) Belum terpenuhinya kepemilikan database PPKS oleh pemerintah Daerah. 106 NO URUSAN PERMASALAHAN 4) Belum optimalnya jangkauan pada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan. 5) Belum tersedianya rumah singgah. 6) Belum optimalnya kebermanfaatan PSKS.
7.Tenaga Kerja 1) Menurunnya Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang semula 2.331 orang di tahun 2021 menjadi hanya 2.137 orang pada tahun 2022. 2) Menurunnya Besaran Lowongan kerja/ Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar yang semula 1006 di tahun 2021 menjadi hanya 259 pada tahun 2022. 3) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 2.989. 4) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 3,005 pada tahun 2018. 5) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 592 pada tahun 2018. 6) Menurunnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat yang semula 160 di tahun 2021 menurun menjadi hanya 48 pada tahun 2022. 7) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 350 pada tahun 2019. 8) Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja. 9) Masih tingginya angka pengangguran. 10) Kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri/Perusahaan yang ada di Balangan. 11) Kurangnya kesempatan kerja dari industri/Perusahaan yang ada di Balangan. 12) Serapan Tenaga kerja di Sektor Tambang masih kalah dari sector lainnya padahal sektor ini penyumbang tertinggi terhadap PDRB kabupaten Balangan. 13) Kurang optimalnya nya pelatihan-pelatihan yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja di sector Non Formal. 107 NO URUSAN PERMASALAHAN
8.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Menurunnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 94,92% di tahun 2021 menjadi hanya 80,43% pada tahun 2022. 2) Masih rendahnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yaitu hanya sebesar 16% pada tahun 2022. 3) Menurunnya Partisipasi angkatan kerja Perempuan yang semula 65,55% di tahun 2021 menjadi hanya 61,66% pada tahun 2022. 4) Masih adanya perkawinan usia anak. 5) Belum tersedianya tenaga konselor dalam penanganan kasus kekerasan di P3A Kab. Balangan. 6) Masih adanya kasus kekerasan anak. 7) Belum tersedianya tenaga konselor dan Psikolog Klinis. 8) Belum tersedianya tenaga Paralegal dan Advokat. 9) Masih kurangnya pemahaman mengenai Konsep Responsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).
9.Pangan 1) Menurunnya Ketersediaan Produksi untuk komoditi beras, Cabai Merah/Rawit, Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 2) Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian. 3) Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan- bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu. 4) Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian. 5) Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan.
10.Pertanahan 1) Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat yaitu baru mencapai 17% di tahun 2022. 2) Status tanah tidak bermasalah pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 48 pada tahun 2018. 3) Meningkatnya status tanah bermasalah yang semula 1 di tahun 2021 menjadi 3 pada tahun 2022. 4) Penatagunaan tanah pemerintah Daerah yang belum maksimal.
11.Lingkungan Hidup 1) Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 68,24. 2) Menurunnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air 3) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi 50. 108 NO URUSAN PERMASALAHAN 4) Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 56,45. 5) Menurunnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang semula 19 pada tahun 2020 dan 2021 menjadihanya 7 di tahun 2022. 6) Masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, yaitu baru mencapai 22,04%. 7) Menurunnya Persentase jumlah sampah yang tertangani yang semula 75,18% di tahun 2021 menjadi hanya 71,84% pada tahun 2022. 8) Masih rendahnya tutupan lahan. 9) Masih rendahnya kualitas air. 10) Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemilahan sampah. 11) Belum optimalnya daur ulang sampah. 12) Belum optimalnya pengurangan sampah. 13) Belum optimalnya pengelolaan RTH. 14) Belum optimalnya penggalian potensi – potensi PAD (Sampah, RTH, LAB).
12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Belum optimalnya Cakupan penerbitan akta kelahiran yaitu hanya sebesar 60,41% di tahun 2022. 2) IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 84,59. 3) Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tahun bersangkutan. 4) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD. 5) SDM pelayanan belum terlatih dasar-dasar sevice excellent sehingga dalam memberikan pelayanan belum memenuhi standar pelayanan publik. 6) Masih rendahnya tingkat pemahaman penduduk tentang tertib administrasi kependudukan. 7) Masih kurangnya sosialisasi tentang adminitrasi kependudukan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 8) Perangkat elektronik untuk pelayanan menggunakan SIAK serta perekaman dan pencetakan KTP-el memiliki umur ekonomis 5 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan minimal 5 tahun sekali. 109 NO URUSAN PERMASALAHAN 9) Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar intansi terkait kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Masih rendahnya Persentase desa mandiri yaitu baru mencapai 14,29 di tahun 2023. 2) Menurunnya Persentase desa berkembang yang semula 81,82% di tahun 2021 menjadi hanya 18,18% pada tahun 2023. 3) Belum optimalnya penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa. 4) Rendahnya BUMDes kategori maju. 5) Kurangnya pemahaman SDM Aparatur Desa terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa.
14.Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1) Menurunnya Mooca Caboel Punk Rock (MCPR) 2) Mooca Caboel Punk Rock (MCPR) sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi 76,67 persen. 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan anak. 4) Pengaruh sosial budaya untuk menikahkan anak usia dini terutama diDaerah terpencil. 5) PUS usia kurang dari 20 tahun tidak menggunakan kontrasepsi.
15.Perhubungan 1) Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dimana pada tahun 2023 mencapai 30 Laka dari yang semula hanya 21 Laka di tahun 2022. 2) Belum optimalnya Persentase desa yang dilayani angkutan umum yaitu baru mencapai 36,8% di tahun 2022 dan 2023. 3) Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 42,84%. 4) Menurunnya Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan yang semula 2.886 pada tahun 2021 menjadi hanya 1.475 di tahun 2022 dan tahun 2023. 5) Menurunnya PAD Sektor Perhubungan Darat. 6) Rendahnya pelayanan angkutan orang dalam kabupaten. 7) Kurangnya ketersediaan sarana angkutan umum. 8) Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. 9) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji kir. 10) Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal angkutan penumpang tipe c. 11) Belum optimalnya pengembangan titik-titik parkir sebagai potensi penyumbang PAD.
16.Komunikasi dan Informatika 1) Masih rendahnya nilai SPBE. 110 NO URUSAN PERMASALAHAN 2) Belum optimalnya Presentase SKPD yang menerapkan E- Government yaitu baru mencapai 56% di tahun 2023. 3) Menurunnya Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan dari 158% di tahun 2019 menjadi hanya 106,67% pada tahun 2022. 4) Belum maksimalnya jangkauan akses jaringan di Daerah blank spot. 5) Masih rendahnya penggunaan sistem informasi Daerah.
17.Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah 1) Belum optimal persentase koperasi berkualitas yaitu baru mencapai 18,04 persen di tahun 2023. 2) Menurunnya Jumlah Usaha Mikro, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 10.904 unit. 3) Jumlah UMKM pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 11.335 unit. 4) Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 62,96% pada tahun 2018. 5) Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 41,42 persen.
18.Penanaman Modal 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 111 pada tahun 2019. 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 1,651,394,241,459. 3) Menurunnya Jumlah Investor PMDN/PMA yang semula 78 di tahun 2021 menjadi hanya 50 pada tahun 2022. 4) Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 206,75:1 pada tahun 2019. 5) Belum optimalnya iklim investasi Daerah (Realisasi Investasi masih didominasi pada Sektor Pertambangan, sementara Sektor yang lebih banyak menyerap Tenaga Kerja seperti Pertanian Masih belum ada dari segi realisasi Investasi). 6) Masih sulitnya melakukan investasi berbasis peta potensi. 111 NO URUSAN PERMASALAHAN 7) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha.
19.Kepemudaan dan Olah Raga 1) Belum optimalnya Persentase kapasitas daya saing kepemudaan. 2) Belum optimalnya Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan. 3) Masih rendahnya Persentase wirausaha muda yaitu baru mencapai 15% di tahun 2022. 4) Menurunnya Persentase organisasi pemuda yang aktif. 5) Belum terpenuhinya fasilitas olahraga. 6) Belum adanya penataan Induk Organisasi Keolahragan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi oalahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasioanal, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
20.Statistik 1) Belum optimalnya Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah yaitu hanya sebesar 26,67% di tahun 2022. 2) Belum optimalnya penyediaan data statistik sectoral yang valid dan akurat serta terupdate sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan Pembangunan. 3) Belum optimal nya penyelenggaraan satu data sesuai prinsipnya. 4) Belum terintegrasinya portal satu data balangan dengan satu data banua dan Satu data Indonesia. 5) Belum optimalnya pelaksanaan e-walidata.
21.Persandian 1) Masih kurangnya pengamanan website pemda. 2) Kurangnya SDM/Tenaga IT Kemanan Informasi. 3) Belum terbentuknya CSIRT Pemkab. 4) Masih rendahnya Hasil Evaluasi Indeks Keamanan Informasi Nilai 184, Tidak Layak).
22.Kebudayaan 1) Minimnya penyelenggaraan festival kesenian. 2) Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya. 3) Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan.
23.Perpustakaan 1) Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu baru mencapai 49,47 persen di tahun 2022. 112 NO URUSAN PERMASALAHAN 2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 40,96. 3) Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27.334. 4) Tidak adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. 5) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan seperti perpustakaan desa yang masih minim. 6) Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling. 7) Letak perpustakaan Daerah kabupaten tidak strategis karena tidak berada diwilayah perkotaan.
24.Kearsipan 1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 80,44%. 2) Menurunnya Indeks Kearsipan 3) Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif. 4) Belum optimal memahami tentang kearsipan yang sesuai dengan standar. 5) Belum optimalnya SDM kearsipan sebagai arsiparis yang bersertifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun disetiap OPD. 6) Minimnya sarana dan prasarana salah satu diantaranya tidak adanya depo arsip Daerah yang sesuai standar ANRI.
25.Perikanan 1) Menurunnya Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau untuk komoditas ikan Nila, Patin Siam, dan Baung. 2) Belum optimalnya pertumbuhan PDB Perikanan. 3) Belum optimalnya produksi perikanan. 4) Belum optimalnya industri pengolahan perikanan. 5) Belum optimalnya pengawasan Kawasan Perikanan Lestari. 6) Kurangnya minat Masyarakat terhadap perikanan tangkap. 7) Belum adanya pengembangan potensi ikan lokal.
26.Pariwisata 1) Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana objek wisata. 2) Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke objek – objek wisata. 3) Masih rendahnya ketersediaan akomodasi yang representatif (penginapan dan rumah makan). 4) Belum optimal nya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB. 113 NO URUSAN PERMASALAHAN
27.Pertanian 1) Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang semula 11,97% di tahun 2021 menjadi hanya 7,54% pada tahun 2022. 2) Menurunnya Nilai Tukar Petani yang semula 110,87 di tahun 2021 menjadi hanya 107,37 pada tahun 2022. 3) Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan untuk jenis tanaman pangan Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 4) Terjadi penurunan Produksi Tanaman Pangan untuk Jenis Tanaman Pangan Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 5) Menurunnya Luas Panen Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Bayam, Buncis, Cabai Besar, Jamur, Kacang Panjang, Kangkung, Ketimun, Lobak/Labu Siam, Petai/Sawi, Terong dan Tomat. 6) Menurunnya Produksi Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, Kangkung, Ketimun, Lobak/Labu Siam, dan Petai/Sawi. 7) Menurunnya Produktivitas Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, Kangkung, Ketimun, Terong dan Tomat. 8) Menurunnya Hewan Ternak untuk jenis Sapi, Kerbau dan Kambing. 9) Produksi Daging Ternak Sapi dan Kambing mengalami penurunan. 10) Populasi Unggas untuk jenis ayam buras dan 11) ayamraspedagingmengalamipenurunan. 12) Produksi Daging Ayam Ras Pedaging dan Itik mengalami penurunan. 13) Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis tanaman Kopi dan Lada. 14) Tingginya alih fungsi lahanpertanian menjadi lahan non pertanian. 15) Belum optimalnyasarana dan prasaranapertanian. 16) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi,pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani. 17) Belum optimalnyapengendalian OPT. 18) Belum optimalnyakelembagaanpetani. 19) Belum optimalnya fungsi irigasi. 20) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan (utama) jagung hibrida, kopi lokal, padi gunung. 21) Mahalnya harga pakan. 22) Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan. 114 NO URUSAN PERMASALAHAN
28.Perdagangan 1) Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang baru mencapai 9.84% di tahun 2022. 2) Meningkatnya temuan barang tidak layak edar yang semula 82 buah di tahun 2021 menjadi 88 buah pada tahun 2022.
29.Perindustrian 1) Menurunnya Pertumbuhan Industri yang semula 9,4% di tahun 2019 menjadi hanya 1,36% pada tahun 2022. 2) Menurunnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB yang semula 1,98% di tahun 2020 menurun menjadi 1,29% pada tahun 2022. 3) Masih rendahnya Persentasi IKM yang Menerapkan Teknologi Industri yaitu baru mencapai 10.00% di tahun 2022. 4) Masih rendahnya Persentase produk industri yang bersertifikat halal yaitu baru mencapai 9,14% di tahun 2022.
30.Transmigrasi 1) Masih rendahnya Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi yaitu baru mencapai 18,84% di tahun 2023. 2) Masih minim nya kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.
31.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 1) Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi yaitu baru mencapai 70,01 di tahun 2023. 2) Belum optimalnya nilai SAKIP yaitu baru mencapai 70,17 dengan kategori BB di tahun 2023, karena berdasarkan Permen PANRB NO. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiltas kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kreteria penilaiannya. Standarisasi bobot nilai nya dari 61 -70 itu masih di katakan rendah. 3) Belum optimalnya Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan yaitu baru mencapai 85,07 di tahun 2023.
32.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Persentase SILPA pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 21,40%. 2) Menurunnya Persentase belanja pendidikan yang semula 20,73% di tahun 2021 menjadi 20,34% pada tahun 2022. 3) Persentase belanja kesehatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 20,87%. 4) IPKD Kabupaten Balangan masih kategori “sangat perlu perbaikan” sebab berbagai dimensi masih menunjukkan kekurangan. 115 NO URUSAN PERMASALAHAN 5) Menurunnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang semula 47,77% di tahun 2019 menjadi hanya 35,08% pada tahun 2022. 6) Menurunnya Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari 2.005 orang di tahun 2021 menjadi 7) hanya 1.993 orang pada tahun 2022.
33.Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah 1) Belum seluruhnya temuan ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan tindak lanjut temuan, namun capaian 92% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 bahkan menurun menjadi hanya 91%. Sumber: hasil analisis, 2023 3.2. Peluang Dalam era globalisasi dan transformasi digital, Riset dan Inovasi menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi Daerah. Percepatan ekonomi Daerah berbasis Riset dan Inovasi idealnya menjadi fokus utama bagi pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur penelitian, rendahnya tingkat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kurangnya pendanaan, kekurangan keterampilan, dan tantangan dalam keberlanjutan dan adopsi Inovasi. Meskipun tantangan ini hadir, terdapat juga peluang- peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya 3.2.1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih menjadi peluang penting untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi berbasis Riset dan Inovasi. Hal ini merupakan potensi atau keunggulan yang dapat dijadikan landasan untuk mendorong sektor ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan daya saing Daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Riset yang fokus pada pengembangan potensi Daerah, seperti produk unggulan lokal atau pariwisata, dapat meningkatkan ekonomi Daerah. Inovasi dalam pengolahan produk pertanian, perikanan, atau budaya lokal juga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Inovasi sosial yang didasarkan pada Riset dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan ketimpangan akses kesehatan. Dengan solusi inovatif, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Riset di bidang inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Inovasi dalam menciptakan kebijakan dan program yang memberdayakan kelompok minoritas, perempuan, atau penyandang disabilitas akan memperluas basis talenta SDM dan mengurangi kesenjangan sosial di tempat kerja. Inovasi dalam komunikasi digital memungkinkan kolaborasi lintas negara lebih mudah. Ini membuka peluang bagi SDM untuk belajar dan bekerja dalam proyek global, mengakses pengetahuan dan pengalaman dari berbagai latar belakang, serta meningkatkan daya saing di pasar kerja internasional. Dengan memanfaatkan Riset dan Inovasi secara 116 strategis, pengembangan SDM di masa depan akan lebih dinamis, adaptif, dan relevan terhadap perubahan kebutuhan industri dan teknologi, memungkinkan pekerja menjadi lebih kompeten dan berdaya saing tinggi. 3.2.2. Alternatif Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja). Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan Inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi "Kota Dunia untuk Semua" tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan Inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integritas ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan 3.2.3. Kemitraan dan Kolaborasi Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem Inovasi dan pembangunan di suatu wilayah. Ketiganya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Inovasi melalui kebijakan yang mendukung Riset, seperti pemberian insentif pajak untuk R&D, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyederhanaan perizinan. Dari segi pendanaan. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk Riset dan Inovasi melalui program hibah, pendanaan proyek penelitian, atau investasi infrastruktur penelitian. Pendanaan ini dapat mempercepat Inovasi, khususnya di sektor- sektor yang tidak banyak menarik investasi swasta. Kolaborasi dengan dilakukan dengan sektor swasta yang berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengarahkan Riset agar selaras dengan permintaan 117 pasar yang nyata. Kolaborasi dengan peneliti dapat membantu perusahaan menciptakan produk yang lebih kompetitif. Sektor swasta memiliki kemampuan untuk membawa teknologi hasil Riset ke pasar melalui produksi massal dan komersialisasi. Dengan jaringan bisnis yang lebih luas, perusahaan dapat mempercepat penerapan Inovasi dalam kehidupan nyata. Selain itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan Lembaga penelitian dan akademisi memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi inovatif. Mereka berfokus pada Riset dasar maupun Riset terapan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor. Melalui kerja sama dengan sektor swasta, lembaga penelitian dapat mempercepat transfer teknologi dari laboratorium ke dunia nyata. Ini melibatkan proses seperti pendaftaran paten, pengembangan produk, hingga uji coba lapangan. Dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal, maka ditetapkan isu-isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan untuk 20 tahun kedepan. Isu tersebut merupakan hal-hal yang penting, berdaya ungkit dan sangat berdampak bagi pembangunan Kabupaten Balangan. Isu strategis RPJPD Kabupaten Balangan meliputi: 1) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia 3) Peningkatan ketahanan sosial dan budaya untuk mendukung pembangunan yang merata 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perdesaan 6) Pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial 7) Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung percepatan pembangunan 3.2.4. Pendekatan Lintas Sektor Dalam era digital, pendekatan lintas sektor memungkinkan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Inovasi Daerah. Rakor Lintas Program/Lintas Sektor (RLP/RLS) adalah kegiatan rapat koordinasi antara berbagai program atau sektor yang terkait dalam suatu organisasi atau pemerintahan, untuk memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara program-program atau sektor-sektor tersebut guna mencapai tujuan yang lebih luas atau kompleks yang bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara program-program atau sektor-sektor terkait dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar atau kompleks. Sektor swasta yang bergerak dalam teknologi informasi dapat bekerja sama dengan pemerintah Daerah untuk mengembangkan solusi berbasis data, seperti sistem tata kelola kota pintar (smart city), layanan kesehatan digital, atau manajemen transportasi berbasis AI. Pendekatan lintas sektor dalam Riset dan Inovasi Daerah mengacu pada kolaborasi berbagai sektor—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—untuk mengembangkan solusi inovatif bagi tantangan Daerah. Pendekatan ini menawarkan banyak peluang, termasuk sinergi antara pemerintah dan akademisi dimana pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memanfaatkan Riset akademik guna menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Kolaborasi ini bisa menghasilkan Inovasi dalam tata kelola publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan lokal. 118 Kolaborasi lintas sektor juga dapat membuka peluang pembiayaan untuk Inovasi yang berbasis Riset. Misalnya, sektor swasta dapat bermitra dengan lembaga keuangan dan pemerintah Daerah untuk mendanai proyek-proyek Inovasi yang berbasis Riset, seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi kesehatan, atau pengelolaan limbah. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau hasil laut dapat menggunakan pendekatan lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Riset yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan ahli lingkungan dapat menciptakan Inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang menjaga kelestarian alam sambil meningkatkan nilai ekonomi. Melalui Riset lintas sektor yang melibatkan akademisi, perusahaan, dan pemerintah, Daerah dapat mengembangkan pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Inovasi yang melibatkan Riset dalam energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan secara lingkungan. Pendekatan lintas sektor dapat mendorong terciptanya program-program pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kerja sama antara perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah Daerah dapat menciptakan kurikulum yang disesuaikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap dan terampil di bidang yang dibutuhkan, seperti teknologi, manufaktur, dan pertanian modern. 3.2.5. Regulasi Regulasi – Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum. Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Kabupaten Balangan dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti hasil tambang dan pertanian. Pemerintah Daerah dapat merumuskan regulasi yang mendorong Inovasi berbasis sumber daya alam ini, seperti insentif bagi perusahaan atau lembaga Riset yang mengembangkan teknologi untuk pengelolaan tambang yang lebih ramah lingkungan atau pengolahan produk pertanian menjadi komoditas bernilai tambah. Peluang regulasi yang diharapkan bermanfaat adalah pemberian insentif pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berInovasi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pengaturan zonasi tambang dan pertanian yang mendukung pengembangan teknologi hijau. Pentingnya Regulasi Daerah adalah faktor kunci dalam pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan efisien. Regulasi Daerah berperan sebagai landasan hukum dan kebijakan yang mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perlindungan kekayaan intelektual juga sangat penting dalam menciptakan kondisi ekologi lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Riset dan Inovasi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, pemerintah Daerah memberikan insentif dan perlindungan kepada inventor untuk melanjutkan Riset dan pengembangan serta mengkomersialisasikan hasil Inovasi mereka tanpa takut dicuri atau disalahgunakan. Perlindungan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum yang memungkinkan para 119 inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Inovasi yang dihasilkan, mendorong investasi dalam Riset dan Inovasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Regulasi Riset dan Inovasi juga dapat mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk penelitian, dan kerangka kerja yang memfasilitasi transfer teknologi dari dunia akademik ke sektor industri. Regulasi yang cepat dan tepat dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik, serta mempercepat adopsi Inovasi di dunia industry. Dengan memanfaatkan peluang yang tersebut, pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Riset dan Inovasi hingga berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Dengan kebijakan yang tepat, termasuk insentif fiskal dan perlindungan kekayaan intelektual, Daerah dapat mendorong Inovasi, mendorong investasi dalam Riset dan Inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru di sektor industri. Penting bagi pemerintah Daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang progresif dan sesuai dengan konteks Daerah mereka, sehingga menciptakan ekosistem Riset dan Inovasi yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang 120 merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi. Di dalam implementasinya, diatur pula pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang berada pada level pemerintah provinsi/kota atau kabupaten. Pembentukan badan Riset pada tingkat pemerintah provinsi/kota atau kabupaten diharapkan dapat menjawab tantangan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan Inovasi nasional agar menjadi semakin kompleks dan dinamis serta sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan aparatur sipil negara pada era digital seperti sekarang. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah bisa disebut sebagai keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah tercantum dalam Pasal 1 dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah berisi ketentuan umum yang memberikan definisi dan pengertian dasar dalam peraturan tersebut. Ini menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan sepanjang peraturan untuk memastikan konsistensi dan pemahaman yang jelas. Beberapa istilah yang didefinisikan mencakup a) Riset dan Inovasi: Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau mengembangkan penerapan teknologi, metode, dan/atau produk baru. b) Daerah: Wilayah administratif yang meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. c) Tata Kelola Riset dan Inovasi: Sistem yang mengatur pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah Daerah, lembaga Riset, dan masyarakat. Pada dasarnya, ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah menjadi keragaan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya Riset dan Inovasi di Daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia mendorong adanya perbaikan dan pemantapan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Dengan terciptanya ekosistem Riset dan Inovasi yang mumpuni di Daerah, Pemerintah berekspektasi adanya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis Riset dan Inovasi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan Daerah dapat diakselerasi melalui Riset dan Inovasi terutama dalam implementasi Inovasi teknologi. Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah Daerah melalui BRIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini. 4.1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah merujuk pada peraturan, strategi, dan rencana yang disusun oleh pemerintah Daerah untuk mendorong, mengarahkan, dan mendukung kegiatan penelitian serta Inovasi di wilayahnya. Kebijakan ini biasanya mencakup prioritas Riset sesuai potensi lokal, dukungan pendanaan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah adalah sarana fisik, teknologi, dan sumber daya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Riset dan Inovasi. Ini meliputi fasilitas laboratorium, pusat teknologi, akses ke jaringan internet yang kuat, serta keberadaan pusat inkubasi bisnis untuk mengembangkan Inovasi lokal. Secara keseluruhan, kebijakan dan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Riset dan Inovasi di Daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. 121 Kebijakan dan infrastruktur Riset serta Inovasi di Daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat Daerah yang solid dan harmonis. Bappedalitbang sebagai penyelenggara pusat Riset dan Inovasi di Daerah butuh bermitra dengan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil Riset dan Inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan Riset dan Inovasi Daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antar kelembagaan, difusi Inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi. Tabel 4. 1. Analisis Kesenjangan Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah Tersedia peraturan Daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset dan Inovasi Daerah Terlaksana sebagian Tersedia rencana induk dan peta jalan pemjuan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah Terbentuknya roadmap SIDa terbaru 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Tersedia basis data Riset dan Inovasi yang terbuka dan mudah di akses Tersedia namun masih terbatas bagi internal 3 Pengembangan infrastruktur Tersedia infrastruktur Riset dan Inovasi seperti perpustakaan, laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 4 Perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual Tersedia laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 5 Pengelolaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah Tersedia dan transparansi anggaran Riset dan Inovasi Tersedia Kolaborasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan telah terlaksana dengan catatan pengawasan dan perbaikan yang akan dievaluasi tiap tahunnya dengn semua pihak yang berkolaborasi. Pada kolaborasi kajian, perangkat Daerah dilibatkan pada tahap pembahasan dokumen sejak laporan pendahuluan hingga laporan akhir. Akan tetapi, kolaborasi ini akan lebih baik jika kolaborasi bisa dilaksanakan lebih intensif misalnya pada tahap pelaksanaan kajian sehingga hasil kajian lebih implementatif dan teknis. Selanjutnya, sebagai sarana penunjang, keberadaan perpustakaan, ruang baca, pusat studi, dan teknologi informasi juga mampu mendorong ekosistem Riset dan Inovasi yang lebih baik. Perpustakaan dan ruang baca telah menjadi kebutuhan dasar pendidikan yang berhasil diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Hanya saja, sarana pendukung pusat studi dan teknologi informasi yang belum tersedia dengan baik. Tentunya, hal ini selaras dengan potensi dan target sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Balangan. 4.2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah 122 Kapasitas Kelembagaan dalam konteks Riset dan Inovasi Daerah merujuk pada kemampuan dan kesiapan lembaga-lembaga di Daerah (seperti pemerintah Daerah, perguruan tinggi, pusat penelitian, serta organisasi swasta) untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi. Ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi, kebijakan internal, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan mengelola proyek- proyek Riset. Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah merujuk pada seberapa baik Daerah tersebut mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi Riset dan Inovasi. Ini mencakup dukungan infrastruktur (seperti fasilitas Riset, teknologi, dan akses informasi), pendanaan yang memadai, serta kerangka kebijakan yang mendorong Inovasi dan kolaborasi antar lembaga. Secara sederhana, kapasitas kelembagaan berfokus pada kemampuan internal lembaga-lembaga untuk mengelola Riset dan Inovasi, sementara daya dukung lebih menekankan pada faktor eksternal di Daerah yang mendukung atau menghambat perkembangan Riset dan Inovasi. Keduanya penting untuk menciptakan ekosistem Riset yang produktif dan berkelanjutan di tingkat Daerah. Tabel 4. 2. Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan Kolaborasi yang tata kelola Riset dan Inovasi dengan berbagai sektor Terlaksana dengan catatan perbaikan dan evaluasi 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Tersedianya basis data Riset dan Inovasi yang dapat dikases semua orang Tersedia dengan pengawasan sesuai kapasitas pemerintah Daerah Tersedianya sarana pendukung Riset dan Inovasi diantaranya perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi. Tersedia dengan catatan pengawasan pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi. 3 Penyediaan sarana pendukung Riset Tersedianya laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 4.3. Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah adalah kerjasama antara berbagai pihak di tingkat Daerah, seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas, untuk mendukung dan mengembangkan Riset serta Inovasi. Kemitraan ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian guna menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat Daerah yang solid dan harmonis. BAPPERIDA sebagai penyelenggara pusat Riset dan Inovasi di Daerah butuh bermitra dengan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil Riset dan Inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan Riset dan Inovasi Daerah yang solid dan 123 harmonis, yaitu kemitraan antarkelembagaan, difusi Inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi. Tabel 4. 3. Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan Terselenggara kerjasama antara lembaga Riset Daerah, OPD terkait, dan lembaga Riset profesional lainnya Terselenggara, dengan perlu peningkatan intensitas terutama dengan OPD terkait untuk pelaksanaan dan implementasi hasil Riset dan Inovasi 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Terpublikasi hasil Riset dan Inovasi kepada OPD terkait dan masyarakat umum Terimplementasi sebagian Terimplementasi kebijakan publik berbasis hasil Riset dan Inovasi Terimplementasi sebagian 3 Penyediaan sarana pendukung Riset Tersedianya laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 4.4. Budaya Riset dan Inovasi Di Daerah Budaya Riset dan Inovasi di Daerah merujuk pada sikap, nilai, dan praktik yang mendukung serta mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ide-ide baru di suatu wilayah. Budaya ini mencakup keterbukaan terhadap perubahan, kreativitas, kolaborasi lintas sektor, serta dorongan untuk menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan Riset dan Inovasi di Daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah terus berlansung dan berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya Riset dan Inovasi di Daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye Inovasi, apresiasi prestasi Inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat. Secara keseluruhan, budaya ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 4. 4. Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Promosi dan kampanye Pengenalan Riset dan budaya Inovasi ke khalayak umum Terselenggara melalui kegiatan pameran Inovasi, lomba dan seminar hasil Riset dan 124 NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL Inovasi 2 Apresisasi prestasi Inovasi Penghargaan dan apresiasi bagi masyarakat yang mengembangkan atau menghasilkan Riset dan Inovasi di Daerah Pemberian hadiah dan penghargaan 3 Inventarisasi hasil Riset dan Inovasi masyarakat Inventarisasi Riset dan Inovasi agar keamanan hasil Riset dan Inovasi dari plagiasi Terinventarisasi dengan baik 4 Kerjasama dengan pihak terkait pengembangan Riset dan Inovasi Kerjasama dengan pihak swasta, sekolah dan peneliti agar Riset dan Inovasi semakin bervariasi dan terupdate Terlaksana sebagian dengan evaluasi 4.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan Riset dan Inovasi secara harmonis di tingkat Daerah. Ini mencakup kolaborasi yang sinergis antara pemerintah Daerah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, serta memanfaatkan hasil Riset dan Inovasi. Riset dan Inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di Daerah. Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah menjadi elemen yang penting untuk diukur. Elemen ini merupakan ukuran kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah telah selaras dengan kondisi di Daerah. Sumber daya berupa insfrastruktur dan sarana penunjang akan efektif dan efisien jika peruntukannya sejalan dengan kebutuhan, permasalahan, dan produk unggulan Daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi bukan sekedar menciptakan kondisi dan kondimen di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, ekosistem Riset dan Inovasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Daerah melalui penciptaan solusi atas berbagai masalah di Daerah. Tabel 4. 5. Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan di Daerah untuk promosi produk unggulan Pengembangan Riset yang terpadu dan terupdate Terlaksana, dengan penyempurnaan data produk unggulan Terealisasi di kegiatan Bantuan promosi produk unggulan Daerah 2 Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah Terdapat peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Balangan Terselenggara kegiatan Riset dan Inovasi berbasis produk Terlaksana dengan kebutuhan update rutin 125 NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL unggulan Daerah 3 Kesesuaian arahan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Penyelarasan arahan dan kebijakan agar terlaksana dengan optimal Terlaksana 4.6. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Riset Inovasi terhadap Perkembangan merujuk pada kontribusi penelitian dan pengembangan ide-ide baru (Inovasi) dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Riset Inovasi berperan penting dalam menciptakan solusi baru yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Penyelarasan IPTEK dan Riset Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global adalah upaya untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan Riset Inovasi di Daerah sejalan dengan tren dan kemajuan global. Ini bertujuan agar Daerah tidak tertinggal dan mampu bersaing secara internasional. Manfaat penyelarasan ini meliputi akses terhadap teknologi baru dan praktik terbaik dari luar negeri, peningkatan daya saing Daerah di pasar global, penerapan solusi inovatif yang dapat memecahkan masalah lokal dan global, memperkuat kolaborasi internasional yang dapat mempercepat pengembangan Riset dan Inovasi lokal. Pada bagian akhir ini, ekosistem Riset dan Inovasi Daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di Daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir Riset dan Inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode Riset dan Inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan Riset dan Inovasi di Daerah. Tabel 4. 6. Analisis Kesenjangan Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Publikasi informasi hasil Riset dan Inovasi Daerah terhadap publik global Terinformasinya publik global terhadap temuan Riset dan Inovasi yang ada di Daerah Terlaksana sebagian dengan publikasi yang perlu digencarkan kembali 2 Kepedulian terhadap isu global yang dapat berdampak di Daerah Persiapan dan kesiapsiagaan Daerah terhadap isu global yang dapat berdampak di Daerah Terlaksana dengan kerjasama pihak pendukung 3 Penguatan kerjasama global Kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan publik global Belum terealisasi Salah satu fokus utama dalam strategi ini adalah pengembangan infrastruktur Riset yang memadai, seperti laboratorium penelitian, pusat Inovasi, dan fasilitas inkubator bisnis. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Riset yang lebih produktif dan inovatif, memungkinkan para peneliti untuk melakukan eksperimen dan uji coba teknologi dengan dukungan fasilitas yang lengkap. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform daring juga menjadi bagian integral dalam memperluas jangkauan Riset dan Inovasi, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi antara para peneliti dan inovator. 5.1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Kapasitas dan Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah adalah langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan Daerah dalam merancang kebijakan dan membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan Riset dan Inovasi. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Daerah. Kapasitas kelembagaan Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan didukung oleh kerjasama yang baik antar sektor. Keberhasilan Riset dan Inovasi tidak hanya tergantung pada satu pihak, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah, seperti pemerintah, universitas, lembaga Riset, industri, dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi ini harus difasilitasi melalui kebijakan yang mendukung serta wadah komunikasi yang terstruktur. Strategi pengembangan kebijakan dan infrastruktur Riset serta Inovasi di Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penelitian dan Inovasi yang mendukung pembangunan lokal. Strategi ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan ekosistem Inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah. Pemerintah Daerah yang merancang kebijakan yang mendukung pengembangan Riset dan Inovasi secara berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup regulasi, insentif, dan tata kelola yang mempermudah pelaksanaan Riset serta Inovasi. Tabel 5. 1. Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN KONDISI RIIL 1 Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah Belum tersosialisasinya rencana induk dan peta jalan Daerah terbaru Sosialsasi rencana induk dan peta jalan Daerah terbaru kepada para pemangku kebijakan di Daerah Pengawasan Riset dan Inovasi di Daerah yang jelas dan tegas Penyusunan tim khusus yang mengawasi dan 127 NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN KONDISI RIIL membantu proses Riset dan Inovasi 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Keterbatasan akses hasil Riset dan Inovasi di Daerah karena permasalahan publikasi Koordinasi dengan pihak terkait agar hasil Riset dan Inovasi dapat dan mudah diakses terbuka 3 Pengembangan infrastruktur Belum meratanya infrastruktur Riset dan Inovasi seperti perpustakaan, laboratorium dan atau inkubator penelitian Koordinasi antar lini untuk mempermudah penyediaan infrastruktur 4 Perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual Belum meratanya laboratorium dan atau inkubator penelitian Koordinasi dengan pihak swasta untuk membantu pemerataan 5 Pengelolaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah Belum meratanya sosialisasi dan keterbukaan anggaran Riset dan Inovasi Anggaran akan dibuka dan dipertanggungjawabkan ke publik secara rutin dan detail 5.2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan institusi lokal (seperti pemerintah Daerah, universitas, dan lembaga penelitian) dalam menjalankan, mendukung, dan mengelola kegiatan Riset dan Inovasi. Strategi ini mencakup peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, serta pendanaan yang mendukung Riset dan Inovasi di Daerah. Kapasitas kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah berkaitan dengan kolaborasi penyelenggara Riset dan Inovasi yaitu BAPPERIDA dengan perangkat Daerah di Kabupaten Balangan. Kolaborasi ini membutuhkan peningkatan intensitas terutama pada keterlibatan dalam Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh BAPPERIDA. Strategi ini misalnya dengan peneliti campuran (blended researcher) bahwa perangkat Daerah dimasukkan dalam setiap proses Riset dan Inovasi. Hal ini memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas Riset dan Inovasi yang lebih implementatif. Selain itu, peningkatan implementasi hasil Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan perlu dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan evaluasi dan pengukuran hasil Riset yang telah terimplementasi dan yang belum. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan perbaikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Balangan kedepan. Tabel 5. 2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Penguatan kolaborasi Riset Kolaborasi yang tata kelola Riset dan Inovasi dengan Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku 128 NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan berbagai sektor kepentingan Riset dan Inovasi Peningkatan implementasi hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat Daerah Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil Riset dan Inovasi di Daerah Pengadaan pelatihan metode Riset bagi perangkat Daerah 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Kendala keterbukaan akses Riset dan Inovasi Peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi Kesulitan mendapatkan mitra dan sarana pendukung Riset dan Inovasi diantaranya perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi. Bekerjasama dengan pihak swasta 3 Penyediaan sarana pendukung Riset Inkubator penelitian yang belum optimal Studi banding dengan pemerintah Daerah lain yang berhasil membangun inkubator penelitian 5.3. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Riset dan Inovasi memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan sumber daya yang besar. Maka, BRIN memberikan keleluasaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi melalui berbagai institusi Riset baik swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang disinergikan oleh BRIDA. Kabupaten Balangan telah melakukan kemitraan dengan berbagai pihak antara lain lembaga Riset swasta, perguruan tinggi, perangkat Daerah, dan masyarakat. Intensitas kemitraan yang perlu ditingkatkan adalah dengan perguruan tinggi terutama pada mekanisme kerjasama pendanaan eksternal seperti Matching Fund Kemendikbud dan Kedaireka. Sedangkan, kemitraan juga perlu dikuatkan pada implementasi hasil Riset dan Inovasi dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat hasil Riset dan Inovasi Daerah. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan harus lebih banyak lagi yang dilandaskan pada hasil Riset dan Inovasi. Tabel 5. 3. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI 1 Promosi dan kampanye Terselenggara pengenalan Riset dan budaya Inovasi ke khalayak umum Perluasan dan penguatan promosi melalui media cetak maupun online dan pameran 2 Apresisasi prestasi Inovasi Terselenggaran penghargaan dan apresiasi bagi masyarakat yang mengembangkan atau Pemberian hadiah dan penghargaan yang lebih variatif agar 129 NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI menghasilkan Riset dan Inovasi di Daerah semakin menarik 3 Inventarisasi hasil Riset dan Inovasi masyarakat Terinventarisasi Riset dan Inovasi agar keamanan hasil Riset dan Inovasi dari plagiasi Publikasi ierinventarisasi dengan mudah 4 Kerjasama dengan pihak terkait pengembangan Riset dan Inovasi Kerjasama dengan pihak swasta, sekolah dan peneliti agar Riset dan Inovasi semakin bervariasi dan terupdate Penguatan kerjasama di tingkat sekolah 5.4. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan adanya koordinasi, sinergi, dan integrasi antara berbagai pelaku Riset dan Inovasi di Daerah, seperti pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan ekosistem yang saling mendukung sehingga Riset dan Inovasi di Daerah dapat lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal. Sebagai upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah agar berjalan secara terkoordinasi dan saling mendukung. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah Daerah, universitas, lembaga Riset, industri, dan masyarakat, sehingga hasil Riset dan Inovasi dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan Daerah. Tabel 5. 4. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI 1 Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan di Daerah untuk promosi produk unggulan Keselarasan Riset yang belum terupdate Penyelarasan tema dan arah Riset dan Inovasi Belum mudahnya promosi produk unggulan Daerah 2 Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah Peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Balangan yang belum terbaru Penyelarasan dengan pihak terkait 3 Kesesuaian arahan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Kebijakan belum optimal Koordinasi antar lini 5.5. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Dengan Perkembangan Global Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global adalah upaya untuk memastikan bahwa kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah mengikuti tren dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi global. Tujuannya adalah agar Daerah dapat beradaptasi dan tetap kompetitif di tingkat internasional. Fungsi strategi penyelarasan adalah meningkatkan daya saing Daerah dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaik 130 dari dunia internasional, mempercepat Inovasi lokal melalui penerapan tren global dalam Riset dan pengembangan, mendorong kolaborasi internasional yang memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan ke Daerah, dan mengatasi masalah lokal dengan solusi inovatif yang relevan secara global. Dengan penyelarasan ini, Daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan keunggulan lokal. Tabel 5. 5. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan Perkembangan Global NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI 1 Peningkatan kepekaan publik terhadap isu global Adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah Menginfiltrasikan literatur, teori, konsep, dan Inovasi internasional terbaru dalam setiap agenda Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan 2 Penggalakan publikasi Riset dan Inovasi Daerah ke publik global Fasilitas dan koneksi publikasi yang belum luas Pengiriman delegasi untuk bekerjasama dengan instansi pendidikan 5.6. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah- langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat kegiatan Riset serta Inovasi di suatu Daerah. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan telah dianalisis sebagaimana penjelasan diatas. Dari 6 elemen ekosistem Riset dan Inovasi yang dianalisis, terdapat banyak strategi penguatan ekosistem Riset dan Inovasi. Sebagai langkah efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran, maka prioritas strategi pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan perlu dilakukan. Strategi prioritas ini akan menjadi peta jalan penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan. Strategi prioritas penguatan dan pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah ini bertujuan untuk mendukung program kegiatan Riset dan Inovasi sehingga dapat terwujud perencanaan dan kebijakan berbasis bukti dan ilmiah. Strategi prioritas pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi ini juga mengemukakan adanya target pelaksanaan tahunan sehingga dapat menjadi langkah strategis BAPPERIDA Kabupaten Balangan dalam melakukan penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Selain itu, indikator kinerja dan perangkat Daerah terkait juga dikemukakan dalam rangka menciptakan sinergi antar perangkat Daerah dalam mendukung strategi penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi. Termasuk, target dan indikator sasaran secara eksplisit agar evaluasi dan upaya pencapaiannya dapat diukur dengan pasti dan optimal dalam implementasi. 131 Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Riset dan Inovasi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Peraturan tersebut menugaskan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu didukung oleh Riset dan Inovasi. Kehadiran Riset dan Inovasi memberikan kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perwujudan peningkatan perekonomian serta mendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di tingkat Daerah. Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Imu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi, Mengatasi Kemiskinan, mengatasi ketimpangan pendapatan, dapat menekan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan, dll. 6.1. Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Balangan Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan dijabarkan kedalam sasaran pokok yang spesifik dan terukur. Keterkaitan antara 8 (delapan) misi dengan sasaran pokok RPJPD disajikan pada Gambar 6.2. Sasaran pokok merupakan proses berkesinambungan yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode. Sasaran pokok tersebut akan menjadi sasaran RPJMD periode berkenaan selama 4 periode/tahapan RPJPD. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok RPJPD sangat ditentukan oleh RPJMD dan pencapaian RPJMD setiap periode pemerintahan Daerah. Indikator utama pembangunan (IUP) adalah serangkaian parameter keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan pada periode tahun 2025 sampai 2045. Indikator tersebut merupakan hasil penyelarasan dengan IUP RPJPD Provinsi Kalimantan. Adapun sasaran pokok, indikator utama pembangunan dan target baseline tahun 2025 dan target 2045 serta arah pembangunan yang selaras dengan RPJPN dan RPJPD provinsi dimuat pada gambar berikut. 132 Gambar 6. 1. Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Selain itu, berikut ini adalah empat kemungkinan Program Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan yang dapat mendukung pengembangan Daerah: 1) Program Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi: Fokus pada Riset dan pengembangan teknologi di bidang pertanian yang sesuai dengan potensi lokal, seperti peningkatan hasil panen, pengelolaan air, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Balangan. 2) Program Pengembangan UMKM Inovatif: Mendukung Riset dan Inovasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penerapan teknologi digital, pemasaran online, serta pengolahan produk lokal yang bernilai tambah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui Inovasi bisnis. 3) Program Riset Lingkungan dan Energi Terbarukan: Fokus pada Riset untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan (surya, air, atau biomassa) serta perlindungan dan rehabilitasi lingkungan untuk menjaga kelestarian alam di Balangan. 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Riset Inovatif: Menyediakan pelatihan bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat tentang Riset dan Inovasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan keterampilan Riset, kreativitas, dan kemampuan untuk mengembangkan solusi lokal yang inovatif, termasuk di bidang teknologi dan sosial. Program-program ini bertujuan untuk memajukan Kabupaten Balangan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. 133 Kabupaten Balangan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, terutama tambang. Oleh karena itu, dokumen ini memberikan arah strategis untuk mengatasi kendala tersebut melalui penguatan Riset dan Inovasi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, Kabupaten Balangan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Riset dan Inovasi menjadi kunci dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk unggulan Daerah, seperti padi, jagung, karet, ayam, dan ikan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan produk berbasis budaya lokal, seperti fesyen, kuliner, dan kriya, diintegrasikan dengan sektor pariwisata untuk memperkuat ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan. Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas utama dalam dokumen ini. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas teknis, pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Program pendidikan vokasi berbasis Riset dan teknologi akan menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor unggulan. 134 Penguatan infrastruktur Riset juga menjadi elemen penting dalam dokumen ini. Penyediaan fasilitas seperti laboratorium, pusat penelitian, dan akses teknologi digital akan mendukung kegiatan Riset dan Inovasi secara efektif. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung Riset tetapi juga sebagai katalis dalam memperkuat daya saing Kabupaten Balangan di tingkat regional dan nasional. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan utama dalam pelaksanaan rencana ini. Dengan melibatkan pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, dokumen ini menekankan pendekatan pentahelix untuk menciptakan ekosistem Inovasi yang inklusif. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jejaring Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam dokumen ini. Dengan pendekatan ekonomi hijau, Kabupaten Balangan diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangkan energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dokumen ini juga menjadi panduan dalam mendukung peran Kabupaten Balangan sebagai penyangga IKN. Melalui konektivitas yang baik dan integrasi kawasan strategis, Kabupaten Balangan dapat mengambil manfaat maksimal dari pengembangan IKN. Hal ini mencakup peningkatan investasi, penguatan sektor logistik, dan pengembangan sektor unggulan yang mendukung kebutuhan pasar IKN. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Balangan juga dirancang untuk menjawab kebutuhan masa depan, termasuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Dengan fokus pada Inovasi, Balangan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun global. Dokumen ini menjadi pemandu dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Sebagai penutup, dokumen ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Balangan untuk memanfaatkan Riset dan Inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, dukungan semua pemangku kepentingan, dan kolaborasi lintas sektor yang solid, Kabupaten Balangan siap menjadi Daerah yang inovatif, maju, dan berdaya saing tinggi di era global. BUPATI BALANGAN Ttd H. ABDUL HADI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Badan Riset dan Inovasi nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 6);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang, dasar hukum dan tujuan sasaran Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ PID) Kabupaten Balangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif, yang memuat arah kebijakan Riset dan Inovasi serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah untuk mencapai peningkatan daya saing.
5.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
7.Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial

BAB II

GAMBARAN UMUM, DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin.

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1.untuk menciptakan landasan strategis dan operasional yang jelas dalam mendorong kegiatan Riset dan Inovasi guna mendukung pembangunan Daerah;
2.menganalisis gambaran umum dan kondisi Riset di Daerah.
3.menganalisis tema prioritas Riset dan Inovasi Daerah.
4.menganalisis tantangan dan peluang Riset dan Inovasi Daerah.
5.Menganalisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
6.Menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.
7.Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pembangunan Daerah adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi dan kualitas hidup suatu wilayah atau Daerah secara menyeluruh. Tujuan utama dari pembangunan Daerah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur fisik dan sosial, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan peningkatan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan Daerah melibatkan berbagai aspek, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, pembangunan Daerah juga mencakup pengembangan sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Selain aspek fisik dan ekonomi, pembangunan Daerah juga melibatkan peningkatan akses dan kualitas layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebudayaan, dan keamanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 4

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
(2)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kebijakan yang ada dengan kondisi aktual di lapangan terkait Riset dan Inovasi di tingkat Daerah. Analisis ini penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan yang dirancang didasarkan pada data dan bukti yang kuat, serta relevan dengan kebutuhan ekosistem Riset dan Inovasi setempat.

Pasal 5

(1)Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Inovasi dan Riset di Daerah.
(2)Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan isu-isu strategi yang berkembang serta kebijakan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam rangka penyusunan Rencana dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Inovasi dan Riset melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
(4)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
(5)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi.
(6)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat
(1)dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 6

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijabarkan dalam rencana aksi Riset Dan Inovasi Di Daerah.
(2)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
(3)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy); dan
2. b.program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(4)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 7

(1)Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
3. c.tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
4. d.analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
5. e.strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
6. f.peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
7. g.penutup.
(2)Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) 1.3. Metode Penyusunan Dokumen Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan membutuhkan pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Metode penelitian dalam kajian ini adalah mix method dengan pendekatan Evidence Based Policy (EBP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah. Pendekatan mix method dan Evidence-Based Policy (EBP) dalam penelitian adalah kombinasi yang kuat untuk menghubungkan data empiris dengan kebijakan yang dibuat. EBP adalah pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris yang terbaik. Kebijakan dibuat berdasarkan data dan penelitian ilmiah yang telah terbukti efektif. Dalam konteks penelitian, ini berarti mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk mendukung keputusan kebijakan. EBP biasanya menggunakan hasil dari mix method untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, sehingga pembuat kebijakan memiliki dasar yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan. EBP adalah Kebijakan yang diambil dengan berdasarkan pada data dan fakta (LAN, 2015). Penerapan kebijakan berbasis bukti atau Evidence Based Policy (EBP) sendiri merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional, melalui pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi. Ini artinya evidence-based policy sudah harus diterapkan dalam perumusan dan penetapan kebijakan di Indonesia. Evidence-based policy dapat berperan dalam siklus kebijakan, dalam menentukan agenda kebijakan, isu, berbagai alternatif pilihan, pilihan tindakan, mengeksekusi kebijakan, hingga memantau dampak dan keluaran. Dalam Riset yang dilakukan oleh Overseas Development Institute, penggunaan evidence-based policy secara baik telah membantu menyelamatkan kehidupan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kinerja pembangunan di negara berkembang. Sehingga dapat ditegaskan kembali bahwa dokumen ini disusun berdasarkan evidence based policy yang mengadvokasi pembuat kebijakan untuk mengambil kebijakan dengan lebih rasional, teliti, dan menggunakan pendekatan sistematis. 1.4. Sistematika Dokumen Penjelasan singkat isi masing-masing BAB dari Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahun dan Teknologi Daerah Kabupaten Balangan terdiri atas: 1) Peluang dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang; 2) Kondisi kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang diharapkan. 3) Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi yang diharapkan (PUD dan Permasalahan utama Daerah). Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari Daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto “SANGGAM” yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk Masyarakat. 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah A. Letak, luas, dan Batas Wilayah Administrasi Balangan sebagian besar merupakan Daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak 2º 01’ 37” sampai dengan 2 º 35’ 58” Lintang Selatan dan 114º50’ 24” sampai dengan 115º50’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1828,10 km2 dengan batas administratif sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupateb Paser Provinsi Kalimantan Timur Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebelah Barat : Kabuapten Hulu Sungai Utara Sebelah Timur : Kabupaten Kota baru dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2006, Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (100,09 km2), Batumandi (112,25 km2), Awayan (122,73 km2), Tebing Tinggi (285,15 km2), Paringin (138,65 km2), Paringin Selatan (85,48 km2), Juai (230,82 km2), serta Halong (752,91 km2). Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Gambar 2. 1. Batas Administrasi Kabupaten Balangan Sumber: RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2014 Tabel 2. 1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan No Kecamatan Kelurahan (Buah) Desa (Buah) 1 Lampihong - 27 2 Paringin 2 14 3 Juai - 20 4 Halong - 24 5 Batu Mandi - 18 6 Paringin Selatan 1 15 7 Awayan - 23 8 Tebing Tinggi - 12 Jumlah 3 153 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 Gambar 2. 2. Luas Kecamatan di Kabupaten Balangan (Km) Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2022 B. Topografi Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38%). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19%. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal. Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2%, 2-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40%. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2% yaitu mencapai 69% dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun). Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2%, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 % dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal). C. Geologi Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73%), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 %). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64%). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin. Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76% dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98% dan 1,26% dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi. D. Hidrologi Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai- sungai utama yang mengalir diDaerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka Daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu: pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik. Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada ternasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering. Aliran sungai di Kabupaten Balangan mencapai 1.301.015,72 meter dengan pola aliran dendritik. Pola aliran dendritik memberikan keuntungan karena mendistribusikan air ke semua arah. Sungai terpanjang di Kabupaten Balangan adalah Sungai Balangan dengan panjang mencapai 111.947,98 meter. Aliran sungai-sungai besar dan kecil membentang ke seluruh wilayah dan menjadikan distribusi air permukaan tersebar merata. E. Klimatologi Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata- rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan- kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. F. Ekoregion Ekoregion dikategorikan berdasarkan kesamaan ciri fisik suatu wilayah baik dari aspek iklim, tanah, air, flora, dan fauna. Ekoregion secara geomorfologis dipengaruhi oleh proses asal bentuk lahan yang berlangsung oleh faktor tenaga endogen dan tenaga eksogen. Wilayah Kabupaten Balangan dibentuk oleh tiga proses asal yaitu proses fluvial oleh tenaga aliran air sungai, proses denudasional oleh tenaga angin, dan proses struktural oleh tenaga tektonik. Gambar 2. 3. Peta Ekoregion Kabupaten Balangan Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 Ekoregion dataran fluvial bermaterial aluvium meliputi 9,77 persen wilayah Kabupaten Balangan. Dataran fluvial terbentuk oleh tenaga aliran air sungai yang mengikis dan mengendapkan material sepanjang alirannya. Deposisi material aluvium tersusun atas tekstur liat dan berpasir serta cenderung memiliki kesuburan tanah yang baik untuk pertanian. Sebagai hasil deposisi, bentuk lahan ini berkarakteristik topografi datar dan landai. Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat menyusun 23,37 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuk lahan ini terbentuk dari proses erosi batuan karbonat yang berlangsung sangat lama hingga terbentuk topografi dataran. Selanjutnya adalah bentuk lahan dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat meliputi 10,17 persen wilayah Kabupaten Balangan. Bentuk lahan ini awalnya berasal dari proses lipatan dari tenaga tektonik, kemudian mengalami erosi sehingga terbentuklah dataran berombak-bergelombang. Sisi timur Kabupaten Balangan merupakan rangkaian pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik dengan persentase luas mencapai 10,99 persen. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat merupakan bentuklahan yang meliputi area terluas dengan persentase 40,80 persen wilayah. G. Komunitas Vegetasi Komunitas vegetasi tersusun oleh beberapa tipe vegetasi dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan responnya terhadap unsur lanskap. Struktur, komposisi jenis, dan biogegografi vegetasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan terutama karakteristik iklim, tanah, dan topografi. Tipe vegetasi merupakan komponen biotik dalam siklus ekologis dan memiliki peranan khusus bagi lingkungan hidup seperti pengaturan sistem hidrologis, pertukaran unsur hara tanah, dan pengaturan iklim sebagai penyerap karbon (carbon sink). Tipe vegetasi Kabupaten Balangan secara khusus berperan penting dalam penilaian jasa ekosistem, memahami interaksi dan peran vegetasi terhadap ekosistem akan membantu menarik kesimpulan terhadap pemanfaatan sumberdaya dalam bingkai pembangunan berkelanjutan. H. Penggunaan Lahan Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen dan tanah sawah 18 persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya Kabupaten Balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan dan di sepanjang jalan Tabel 2. 1. Luas Jenis Vegetasi Kabupaten Balangan No Ekoregion Luas (Ha) % 1 Vegetasi hutan batuan ultra basa 19.776,31 10,82 2 Vegetasi hutan batu gamping pamah pada bentang alam karst 47.313,80 25,88 3 Vegetasi hutan dipterokarpa pamah 74.614,72 40,81 4 Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) 7.899,09 4,32 5 Vegetasi hutan pegunungan bawah 5.306,95 2,90 6 Vegetasi terna rawa air payau 10.517,52 5,75 7 Vegetasi terna rawa air tawar 15.643,78 8,56 8 Vegetasi terna rawa gambut 1.777,83 0,97 Kabupaten Balangan 182.850,00 100,00 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 berupa perumahan penduduk. Sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Penggunaan lahan di Kabupaten Balangan dibagi menjadi tiga kategori yaitu tanah sawah, tanah bukan sawah, dan bukan lahan pertanian. Jenis penggunaan lahan tanah bukan sawah melingkupi wilayah yang lebih luas dengan cakupan 51,8 persen luas wilayah, artinya struktur perekenomian masyarakat lebih didominasi pada komoditas perkebunan dan tanaman semusim di ladang. Jenis tutupan lahan terbangun, hutan, dan pertambangan dikategorikan sebagai bukan lahan pertanian yang mencakup 40,46 persen luas wilayah. Hutan lahan kering primer merupakan jenis tutupan yang meliputi 25,6 persen wilayah. Sedangkan penggunaan lahan untuk permukiman hanya meliputi 1,58 persen, hal ini menandakan pemanfaatan lahan di Kabupaten Balangan lebih luas diperuntukkan sebagai lahan budidaya non terbangun. 2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung A. Penyediaan Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap mahluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Alam diciptakan terdiri dari berbagai ekosistem yang juga memberikan bermacam-macam manfaat bagi mahluk hidup. Salah satu manfaat ini adalah penyediaan bahan pangan, yakni segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat diperuntukan bagi konsumsi manusia. Tabel 2. 2. Penyediaan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2023 N o Kecamata n Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Jumlah Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 1 Awayan 652,82 4,25 8633,11 10,98 0,00 2802,11 3,97 12088,0 4 6,61 2 Batumand i 381,26 2,48 11673,8 3 14,85 533,90 2,93 0,00 12589,0 0 6,89 3 Halong 3501,47 22,79 20954,2 7 26,66 508,82 2,79 45614,9 0 64,58 70579,4 6 38,60 4 Juai 4375,58 28,84 13715,9 6 17,45 2861,81 15,69 356,13 0,50 21309,4 9 11,66 5 Lampihon g 270,17 1,76 2889,25 3,68 8219,00 45,05 257,31 0,36 11635,7 3 6,36 6 Paringin 4092,61 26,64 5044,70 6,42 5074,02 27,81 347,69 0,49 14559,0 2 7,39 7 Paringin Selatan 940,80 6,12 5900,34 7,51 1045,83 5,73 205,40 0,29 8092,38 4,43 8 Tebingting gi 1149,75 7,48 9779,43 12,44 0,00 21047,4 7 29,80 31976,6 6 17,49 Balangan 15364,4 7 100,0 0 78590,9 0 100,0 0 18243,3 8 100,0 0 70631,0 2 100,0 0 182829, 77 100,0 0 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 B. Penyediaan Air Penyediaan air di Kabupaten Balangan dengan kategori sangat tinggi berada di Kecamatan Halong. Kondisi tersebut sebagai implikasi dari wilayah Halong sebagai Daerah hulu dengan ketinggian Daerah yang tinggi, sehingga pada wilayah tersebut dominasi sebagai wilayah imbuhan air bagi Kabupaten Balangan. Berikut disajikan distribusi luasan jasa penyediaan air di Kabupaten Balangan Tahun 2023. 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032. A. Sektor Pertanian Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan Tabel 2. 1. Penyediaan Air Kabupaten Balangan No Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedang Ha % Ha % Ha % 1 Awayan 0,00 1685,00 5,63 7545,48 9,19 2 Batumandi 0,00 414,63 1,38 12164,14 14,81 3 Halong 55,35 100,00 7275,90 24,30 17633,44 21,47 4 Juai 0,00 6835,14 22,83 14092,26 17,16 5 Lampihong 0,00 1763,90 5,89 9752,73 11,87 6 Paringin 0,00 4395,82 14,68 9823,65 11,96 7 Paringin Selatan 0,00 1307,44 4,37 6456,30 7,86 8 Tebingtinggi 0,00 6264,50 20,92 4667,79 Balangan 55,35 100,00 29942,33 100.00 82135,79 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 Daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan gambar 2.4 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2022 adalah 7,71%, penggunaan lahan berupa kegiatan untuk tanah perkebunan karet 49,60% dan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,51%. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjaganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi: 1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung,kedelai serta tanaman holtikultura lainnya. 2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah Karet dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan Kelapa (Gula Aren) dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan. 3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong. Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan. Perhitungan status daya dukung pangan didasarkan pada peta daya dukung dan daya dukung pangan lingkungan hidup berbasis jasa penyedia pangan. Berdasarkan peta tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan swasembada pangan. Pendekatan swasembada pangan berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan penduduk dan berbanding lurus dengan luasa lahan pertanian dan panen. Secara operasional, proses penyusunan status daya dukung pangan dilakukan dengan proses pengolahan spasial yang berdasarkan peta daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup dan dilengkapi Tabel 2. 1. Daya Dukung Pangan Kabupaten Balangan No Nama Kecamatan Ketersediaan Padi (Kg) (Tpij) Kebutuhan Penduduk (Piji) Daya Dukung Pangan Keterangan 1 Lampihong 396524,8738 18861 377663,8738 Belum Terlampaui 2 Batumandi 173828,4066 19448 154380,4066 Belum Terlampaui 3 Awayan 114434,0303 14169 100265,0303 Belum Terlampaui 4 Tebingtinggi 66012,97765 7338 58674,97765 Belum Terlampaui 5 Paringin 59279,01947 20354 38925,01947 Belum Terlampaui 6 Paringin Selatan 41975,48666 16429 25546,48666 Belum Terlampaui 7 Juai 136423,9366 17063 119360,9366 Belum Terlampaui 8 Halong 176178,8032 20850 155328,8032 Belum Terlampaui Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 juga dengan data tabular yang berupa jumlah penduduk, produksi padi, pola konsumsi dalam rumah tangga. Dalam kajian, bahan pangan yang digunakan adalah bahan pangan beras. B. Sektor Pertambangan Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu Daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (60,69%). Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan. C. Sektor Pariwisata Pariwisata adalah sektor industri atau kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dan kunjungan seseorang ke suatu tempat atau Daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, pendidikan, atau alasan lainnya. Tujuan utama dari pariwisata adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi wisatawan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu Daerah. Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan Daerah, mempromosikan warisan budaya dan alam, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya. Pengelolaan pariwisata yang baik melibatkan upaya untuk menjaga lingkungan alam, melestarikan warisan budaya, serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan kebijakan yang tepat, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata juga telah berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Internet dan media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan tujuan wisata, memfasilitasi reservasi dan pembayaran, serta memberikan informasi yang berguna bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religius. Tabel dibawah ini adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan. Tabel 2. 3. Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Air Terjun Tayak Desa Uren Kecamatan Halong
2.Air Terjun Tumate Desa Aniungan Kecamatan Halong No. Nama Tempat Wisata Lokasi
3.Air Terjun Pemandian Anggang Desa Uren Kecamtan Halong
4.Air Terjun Buntar Sawang Desa Mamigang Kecamatan Halong
5.Air Terjun Tanjung Jamalu Desa Marajai Kecamtan Halong
6.Gunung Batu Kiras Desa Kapul Kecamatan Halong
7.Wisata Goa Belawan Desa Kapul Kecamatan Halong
8.Telaga Pemujaan Desa Kapul Kecamatan Halong
9.Watu Braii Desa Kapul Kecamatan Halong
10.Puncak Baringin Wanai Desa Hauwai Kecamatan Halong
11.Pisang Tulis Belibing Desa Puyun Kecamatan Halong
12.Air Panas Desa Hauwai Kecamatan Halong
13.Gua Berangin Belawan Desa Kapul Kecamatan Halong
14.Batu Begantung Desa Liyu Kecamatan Halong
15.Banyu Babau Desa Liyu Kecamatan Halong
16.Air Panas Desa Liyu Kecamatan Halong
17.Air Terjun Sidandu Desa Liyu Kecamatan Halong
18.Wisata Goa Desa Puyun Kecamatan Halong
19.Puncak Gunung Hauk Desa Marajai Kecamatan Halong
20.Arus Deras Nanai Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
21.Kampung Anggrek Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
22.Air Terjun Batu Bainggi Desa Liyu Kecamatan Halong
23.Danau Baruh Bahinu Desa Dayak Pitap Desa Binjai Kecamatan Parsel
24.Gunung Batu Sungsum Desa Gunung Batu Sungsum Kec.Tebing
25.Air Terjun Batarius Tinggi
26.Puncak Belawanai Desa Mamigang, Halong
27.Gunung Hantanung Desa Ajung, Tebing Tinggi
28.Sungai Maranting Tebing Tinggi
29.Air Terjun Desa Liyu Desa Sungsum, Tebing Tinggi
30.Danau Tangkup Desa Liyu, Halong
31.Marajai Desa Marajai, Halong Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 4. Wisata Agro dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Buper Eks Tambang Batubara Kecamatan Paringin
2.Tugu Perjuangan Rakyat Paringin Kecamatan Paringin
3.Hutan Kota Balangan Kecamatan Paringin
4.Taman Hijau Balangan Kecamatan Paringin Selatan
5.Danau Tampang Desa Tampang, Kec. Lampihong
6.Waterpark Ar-Raudah Kelurahan Paringin Kota, Paringin
7.Danau Tangkup Desa Lok Haur Lampihong
8.Al Fatah Stabel Batumandi Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 5. Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Benteng Tundakan Desa Tundakan, Kec. Awayan
2.Aruh Adat Dayak Meratus Halong Desa Kapul, Kec. Halong
3.Aruh Adat Dayak Pitap Desa Dayak Pitap, Kec. T.Tinggi
4.Aruh Adat Dayak Deah Desa Liyu, Kec. Halong
5.Rumah Bubungan Tinggi Tarangan Desa Tarangan Kec. Paringin Selatan
6.Pahajatan Desa Tungkap, Kec. Paringin Selatan
7.Rang Pitu (Sumur Magis) Desa Liyu, Kec. Halong
8.Desa Wisata Budaya Wadian Tambai Desa Kapul Kecamatan Halong Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 6. Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2022 No. Nama Tempat Wisata Lokasi
1.Makam Datu Kandang Haji Desa Teluk Bayur Kec. Juai
2.Makam Datu Martika Desa Tampang Kec. Lampihong
3.Mesjid Syuhada Kyai Martasura Desa Hujan Mas Kec. Paringin
4.Mesjid Al-Akbar (Islamic Centre) Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan
5.Makam Datu Amir Husin Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong
6.Mesjid Jannatul Ma’wa Desa Buntu Karau, Kec. Juai
7.Mesjid Bangkal Desa Bangkal, Kec. Halong
8.Kubah Makam K.H. Tarmiji Desa Nungka Kecamatan Awayan Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 Tabel 2. 7. Objek Wisata yang Mendapatkan SK Pokdarwis No. Nama Objek Wisata Lokasi
1.Desa Wisata Wadian Tambai Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.Air Terjun Tayak Desa Uren, Kecamatan Halong
3.Karang Bintang Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.Riam Bainggi Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.Gua gunung batu Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.Desa Wisata Rano Liyu Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.Baruh Bahinu Binjai Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.Taman Bunga Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.Racah Mampulang Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.Gunung Belawan Bontar Batarius Desa Kapul, Kecamatan Halong Desa Mamigang, Kec. Halong Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2022 D. Pengembangan Kawasan yang Mendukung IKN Kabupaten Balangan merupakan Daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi Daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya. Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal. 2.1.4. Wilayah Rawan Bencana Indikator Indeks Risiko Bencana digunakan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap Daerah di Indonesia. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan. Hal ini mengidikasikan semakin baiknya pengelolaan risiko bencana di Balangan. Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2023 mencapai 115,21 dengan kriteria Sedang. Capaian ini lebih rendah dari nilai IRB Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 129,44 dengan kriteria Sedang. Gambar 2. 4. Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Balangan Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024 Kawasan rawan bencana di Kabupaten Balangan terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar Daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu Daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di Daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar Daerah kemiringan lereng 25-40% dan lebih dari 40%dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (mass movement) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu Daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di Daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. 2.1.5. Kondisi Demografi Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai pada Tahun 2023 sejumlah 136.520 penduduk dengan kondisi keseluruhan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 trennya selalu meningkat. Kondisi demografis juga dapat mempengaruhi rasio kepadatan penduduk yang menandakan bertumbuhnya suatu Daerah. Luas wilayah Kabupaten Balangan sebesar 1.878,3 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Balangan 75 jiwa/km². Wilayah yang paling padat berada di Kecamatan Paringin seluas 100,04 km² dan dihuni sebanyak 20.050 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Lampihong yaitu dengan luas wilayah 96,96 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 19.520 jiwa. Perkembangan penduduk Balangan dari tahun 2019–2023 dapat dilihat pada gambar di bawah Gambar 2. 5. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 (jiwa) Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024 Jumlah penduduk di Kabupaten Balangan tahun 2019 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk pertahun mengalami penambahan pada kisaran 1.000 hingga 2.000 penduduk. Hal ini juga didukung dengan persentase penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Halong sebagai kecamatan yang memiliki wilayah terluas, setelah itu disusul dengan Kecamatan Paringin yang berada di wilayah perkotaan atau pusat aktifitas masyarakat Kabupaten Balangan. Kecamatan Halong memiliki luas 31,60 km², diikuti dengan persentase jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Halong sebesar 15,31% penduduk. Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019- 2023 Jenis Kelamin 2019 2020 2021 2022 2023 Laki-laki 66.325 65.905 66.821 67.958 69.150 Perempuan 65.103 64.450 65.392 66.554 67.380 Jumlah 131.428 130.355 132.213 134.512 136.520 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jenis kelamin laki-laki sejumlah 67.958 atau 50,52%. Jumlah penduduk apabila dilihat secara persentase maupun jumlah, dan jenis kelamin masih menandakan penyebaran yang belum merata. Jumlah penduduk yang masih paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Secara rinci per kecamatan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini pada Gambar 2.7. 138,000 136,520 134,000 134,512 132,000 132,324 131,234 130,000 129,956 128,000 2019 2020 2021 2022 2023 Gambar 2. 6. Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2023 (jiwa) Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024 Jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan jenis kelamin, didominasi jenis kelamin laki-laki sejumlah 67.958 atau 50,52%. Jumlah penduduk apabila dilihat secara persentase maupun jumlah, dan jenis kelamin masih menandakan penyebaran yang belum merata. Jumlah penduduk yang masih paling sedikit berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Secara rinci per kecamatan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini pada Gambar 2.8. Gambar 2. 7. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 (jiwa) Sumber: Buku Profil Kependudukan Kabupaten Balangan, 2022 Perkembangan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan jumlah komposisi usia dan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah. Pada Kabupaten Balangan sendiri memiliki piramida penduduk tipe ekspansif, tipe piramida ekspansif bisa ditemukan pada wilayah yang masuk dalam kategori berkembang. Piramida penduduk tipe ekspansif memiliki ciri-ciri usia tua yang mengerucut atau lebih sedikit, sementara pada usia muda dan usia produktif cenderung lebih lebar atau lebih banyak jumlahnya. Sehingga hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Balangan terkait dengan bonus demografi. Pemerintah Daerah juga harus memiliki perencanaan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan saranapendidikan, dan peningkatan sarana kesehatan untuk memenuhi kesiapansumber daya manusia yang mampu bersaing. Gambar 2. 8. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 Jumlah penduduk Kabuparen Balangan berdasarkan kelompok umur selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan lebih besarnya jumlah penduduk produktif dibanding penduduk belum dan tidak produktif. Lebih rinci perkembangannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2. 9. Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2023 Usia Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 0-4 13.110 12.300 12.149 12.120 10.310 5-9 13.133 13.115 13.228 13.218 11.890 10-14 12.297 11.100 11.410 11.851 12.740 15-19 10.753 10.990 10.981 11.019 11.440 20-24 10.325 11.488 11.484 11.501 12.030 25-29 10.135 11.300 11.344 11.438 10.910 30-34 9.788 11.397 11.460 11.540 11.420 35-39 9.849 9.755 9.853 9.997 11.360 40-44 9.718 9.064 9.168 9.279 10.130 45-49 8.983 7.854 8.061 8.290 9.130 50-54 7.525 7.191 7.431 7.697 8.010 55-59 5.045 5.765 6.006 6.260 6.430 60-64 3.890 4.219 4.453 4.720 4.900 65-69 2.250 2.450 2.611 2.766 2.860 70-74 1.518 1.271 1.427 1.608 1.520 75+ 1.186 1.096 1.147 1.208 1.480 Total 129.505 130.355 132.213 134.512 136.520 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023-2024 Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan klasifikasi bukan Angkatan kerja meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji seperti di bawah. Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja Tahun 2019-2023 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja 2019 2020 2021 2022 2023 Bukan Angkatan Kerja 25.924 22.341 23.676 26.929 26.542 Bekerja 65.072 70.928 70.707 68.313 70.395 Pengangguran Terbuka 1.549 1.789 1.768 2.830 1.955 Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2023 Penduduk Kabupaten Balangan mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari data yang tersaji pada tabel di bawah. Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Agama yang Dianut Tahun 2019-2023 Agama 2019 2020 2021 2022 2023 Islam 123.985 124.776 125.054 126.628 129.185 Protestan 877 904 939 954 992 Katolik 272 275 267 270 269 Hindu 1.901 1.854 1.791 1.719 1.742 Budha 4.199 4.230 4.167 4.103 4.175 Lainnya - 64 106 115 161 Jumlah 131.234 132.103 132.324 133.789 136.520 Sumber: Kab. Balangan dalam Angka, 2023 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dari tahun 2019 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi Balangan cenderung selalu mengalami percepatan, kecuali saat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020, tidak hanya sekedar mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Balangan bahkan mengalami penurunan hingga mencapai angka -2,47 persen. Setelah itu, perekonomian Balangan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 dan mampu tumbuh hingga 3,26 persen, hingga pada akhirnya di tahun 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi sekitar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi Balangan sebesar 3,16 persen tahun 2019. Kemudian tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Balangan mengalami penurunan hingga -2,47 persen. Tahun 2021 dan 2022 perekonomian Balangan mampu tumbuh tinggi melebihi angka pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, yaitu 3,27 persen di tahun 2021 dan 5,24 persen di tahun 2022 dan 4,17 persen di tahun 2023. Berfluktuasinya pergerakan pertumbuhan ekonomi di Balangan kurang lebih didominasi oleh pengaruh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang sangat dominan di Balangan, yaitu kategori pertambangan dan penggalian, yakni kategori pertambangan dan penggalian 6,19%, industri pengolahan 4,57%, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,35% dan transportasi dan pergudangan 6,08%. Subkategori pertambangan batubara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian Share subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan. Potret tersebut tergambar jelas dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi Balangan dalam beberapa tahun belakangan. Dari tahun 2019 hinga 2022, kecuali tahun 2020, pertumbuhan kategori pertambangan dan penggalian selalu mengalami percepatan karena produksi batubara yang tercatat selalu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mau tidak mau memicu PDRB ADHK Balangan secara total mengalami percepatan pertumbuhan juga karena share kategori tersebut yang sangat mendominasi perekonomian di Balangan, yaitu selalu lebih dari 50 persen. Dominasi tersebut juga kembali dirasakan dampaknya pada tahun 2021. Kategori pertambangan dan penggalian dengan produk utamanya batubara yang produksi dan permintaannya mengalami peningkatan cukup siginifikan mampu membuat kategori tersebut tumbuh mencapai 6,19 persen di tahun 2022 dan pada akhirnya ikut menarik pertumbuhan ekonomi total Balangan hingga menyentuh angka 5,24 persen. Peningkatan pertumbuhan kategori tersebut tentunya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Balangan secara umum karena peranan kategori pertambangan yang mencapai 74,52 persen di tahun 2022. Dimulai pada tahun 2021 hingga tahun 2022, permintaan global akan komoditas batubara yang merupakan produk dari kategori pertambangan dan penggalian cenderung mengalami peningkatan. Bahkan harga komoditas batubara melonjak tinggi selama tahun 2022. Hal tersebut tentu menjadi pemacu bagi peningkatan produksi batubara yang dihasilkan. Berbagai kebijakan dan juga perbaikan juga secara berkelanjutan diberlakukan dan dilakukan oleh pemerintah, baik yang di pusat maupun di Daerah, untuk terus memutar roda perekonomian yang sempat macet dan senantiasa berupaya meningkatkan produksi berbagai lapangan usaha yang memungkinkan semaksimal mungkin, termasuk halnya di Kabupaten Balangan. Upaya-upaya perbaikan perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan unit usaha yang ada di Kabupaten Balangan pada akhirnya mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan dipercepat tahun 2022, yaitu sebesar 5,24 persen. Secara umum, seluruh kategori lapangan usaha di dalam PDRB Balangan tumbuh positif, bahkan hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Akan tetapi, masih terdapat kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 Sumber: PDRB Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2022 berada di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, Namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Sedangkan di tahun 2023 kembali berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Dimana pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 4,17%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,84%, dan Nasional sebesar 5,05%. Tabel 2. 12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Kabupaten Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Kalimantan Selatan 4,08 -1,81 3,48 5,11 4,84 Tanah Laut 3,76 -1,99 3,47 5,12 4.78 Kotabaru 4,19 -1,87 3,36 4,58 4.29 Banjar 4,54 -1,96 3,21 4,48 4.35 Barito Kuala 5,06 -1,04 3,17 3,59 3.91 Tapin 4,26 -1,50 3,41 4,91 4.88 Hulu Sungai Selatan 5,32 -1,19 4,18 4,02 5.27 Kabupaten Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Hulu Sungai Tengah 4,80 -1,01 3,01 3,93 4.11 Hulu Sungai Utara 5,54 -0,67 3,23 4,09 4.51 Tabalong 3,69 -2,62 3,28 5,30 4.90 Tanah Bumbu 3,64 -1,46 4,23 5,45 4.84 Balangan 3,18 -2,47 3,26 5,24 4.17 Kota Banjarmasin 6,13 -1,91 3,41 5,69 5.62 Kota Banjar Baru 6,93 -1,88 3,32 7,93 6.81 Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2024 Dilihat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi pada tahun 2023 yaitu Kota Banjar Baru dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,81%, di urutan kedua yaitu Kota Banjarmasin dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,62% dan di urutan ketiga yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27%. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan berada pada uruan ke 11 sebesar 4,17%. B. Indeks Gini Data menunjukkan capaian indeks gini di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun mengalami penurunan kecuali pada tahun 2020 yang sempat naik akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2018, indeks gini mencapai 0,310 menurun sampai 0,266 pada tahun 2022. Dibandingkan tahun 2021, indeks gini Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,277 pada tahun 2021 menjadi 0,266 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan pendapatan masyarakat cukup rendah. Tabel 2. 13. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Indeks Gini 0,273 0,298 0,277 0,266 0,258 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024 Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada dibawah Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 Indeks Gini Ratio di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,258%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,13%, dan Nasional sebesar 3,88%. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk di di Kabupaten Balangan semakin membaik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Gambar 2. 10. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov KalSel dan RI, data diolah 2023 C. Kemiskinan Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang mempunyai multidimensi. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mempu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif kecuali pada tahun 2023. Angka kemiskinan di Kabupaten Balangan mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada Tahun 2023 menurun sejumlah 5,22% dari sebelumnya pada tahun 2022 5,83%. Persentase masyarakat miskin pada tahun 2021 meningkat sebagai dampak pandemic COVID-19 yang beriringan juga dengan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan cenderung lambat. Garis kemiskinan di Kabupaten Balangan tampak melalui peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp. 508.157, ke tahun 2023 sebesar 476.190 atau peningkatan sebesar RP. 31.967. Meskpun pada Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan, namun penurunan tersebut masih cenderung lambat pada capaian RPJMD yakni hanya 1,16%. Penurunan kemiskinan yang cenderung lamban dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terdapat kecenderungan jumlah kepala keluarga perempuan yang meningkat diakibatkan pengurangan tenaga kerja semasa pandemi COVID-19. Tabel 2. 14. Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Selatan, namun selalu berada di bawah Nasional. Pada tahun 2023, penduduk miskin di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 5,22%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,29%, dan Nasional sebesar 9,36%. Uraian Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 7214 7266 7064 8062 78257.074 Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 382.835 396.532 441.488 453.928 476.190 508.157 Persentasi Penduduk Miskin (P0) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5,59 5,55 5,32 6,07 5,83 5,22 Tingkat Kedalaman (P1) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1,04 0,87 0.88 0,78 0,67 0,554 Tingkat Keparahan (P2) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0,25 0,2 0,24 0,19 0,12 0.128 Gambar 2. 11. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov KalSel dan RI, data diolah 2024 Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana keadaan individu atau kelompok miskin berada dibawah rata-rata garis kemiskinan. Kemiskinan ekstrem ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharuskan menjadi 0 persen diseluruh Kabupaten/Kota. Kabupaten Balangan sendiri tercatat menurut data P3KE (Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) sejumlah 9.568 keluarga atau 37.998 individu. Jumlah penduduk miskin ekstrem pada data P3KE secara umum dan di Kabupaten Balangan juga ditentukan menurut Desil 1, 2, dan 3. Secara rinci Desil 1 atau kelompok terendah dalam kemiskinan ekstrem, 1.450 keluarga atau 6.859 individu. Data yang keluar dari Kemenko PMK tersebut, masih harus diverifikasi dan divalidasi kembali di tahap desa hingga kabupaten dengan tata aturan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 guna akurasi data dan penerima bantuan social kedepan. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi didapatkan sejumlah 4.934 keluarga dengan rincian 807 keluarga desil 1, 1.490 keluarga desil 2, dan 2.640 keluarga desil 3. Pada individu, terdapat 19.134 orang/jiwa yang terdaftar dengan rincian 3.840 desil 1, 6.031 desil 2, dan 9.263 desil 3. Intervensi kebijakan pemerintah Daerah menyasar pada tiga pilar penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan kantong- kantong kemiskinan. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan ketiga yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin. D. Inflasi Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Meskipun inflasi merugikan, tetapi ada sejumlah pihak yang diuntungkan. Sebut saja eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan, dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, importir atau pembeli, kreditur, masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut. Tabel 2. 15. Perkembangan Inflasi di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (per juli) Kalsel 2,63 4.01 1.68 2.55 6.99 - Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (per juli) Kotabaru - - 1.44 2.68 8.65 0.16 Tanjung 2,60 2.15 2.05 2.43 5.01 -0.06 Banjarmasin 2,63 4.15 1.67 2.54 6.98 -0.01 Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2023 Melihat pada Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hingga Juli tahun 2023 data belum ditemukan. Daerah di Kalimantan Selatan diwakili dan diukur oleh 3 kota yaitu kota Tanjung, Banjarmasin dan Kotabaru. Wilayah Balangan sendiri diwakili oleh kota Tanjung Kabupaten Tabalong per bulan Juli 2023 mengalami deflasi di angka -0,06. Untuk wilayah Banua Anam yang diwakili Kota Tanjung terjadinya Inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti beras, tarif air minum PAM, bensin, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, emas perhiasan, angkutan antar kota, mie kering instan, telur ayam ras, dan solar. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi diantaranya minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, ikan layang atau ikan benggol, cabai merah, ikan baung, kacang panjang, daster, dan ikan patin. intervensi dari pemerintah Daerah dan provinsi baik berupa pasar murah hingga subsidi sejumlah bahan pokok menjadi salah satu faktor penurunan angka inflasi. E. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sebesar 3,98% dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,7%. Banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan, salah satunya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap produktivitas usaha yang berakibat berkurangnya kesempatan kerja dan peluang kerja. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Balangan pada periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 selalu berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Pada tahun 2023 TPT di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 2,7%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,31%, dan Nasional sebesar 5,32%. F. Indeks Pembangunan Manusia Capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39% dan terus mengalami peningkatam menjadi 72,97% pada tahun Gambar 2. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional tahun 2019–2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan BPS RI, 2024 2023, meskipun memang angkanya masih di bawah IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,66%. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM di Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Pada tahun 2023 IPM di Kabupaten Balangan mencapai 72,97%, sementara IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 74,66, dan IPM Nasional sebesar 74,39%. Gambar 2. 12. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2019–2023 Sumber: BPS Kabupaten Balangan, Prov Kalsel dan RI, 2024 Dengan pembangunan yang dilaksanakan dan fokus pada pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan diharapkan di tahun mendatang IPM Kabupaten Balangan akan mengalami peningkatan yang signifikan dan SDM kabupaten Balangan dapat berperan dalam pengembangan berbagai bidang baik ditingkat lokal dan nasional. Gambar 2. 13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2024 Terlihat pada gambar di atas, psisi IPM Kabupaten Balangan berada pada urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai peningkatan indikator penyusunnya, yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah serta pengeluaran perkapita disesuaikan. Tabel 2. 16. Umur Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 84 82 80 78 76 74 Tahun Umur Harapan Hidup (tahun) Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata Rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran/ Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/kapita/thn) 2019 67,59 12,37 7,27 11.557 2020 73,02 12,46 7,55 11.452 2021 73,15 12,47 7,69 11.500 2022 73,42 12,61 7,85 11.659 2023 73,69 12,82 8.03 11.888 Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 dan BPS Kabupaten Balangan 2024 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2023, IPG Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dengan capaian 93,21. Capaian tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki- laki. Lebih lanjut, capaian IPG Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 selalu berada di atas IPG Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 2. 17. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Kabupaten Balangan 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,12 92,22 92,33 93,10 93,21 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,55 70,14 70,57 70,03 73,27 Prov. Kalimantan Selatan 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88,61 88,86 88,86 89,44 89,65 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 74,60 74,48 74,58 74,80 75,97 Sumber: BPS RI, 2023 Partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali pada tahun 2023 yang menunjukkan penurunan. BPS RI mencatat skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Balangan sebesar 73,27 pada tahun 2023, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mencapai 70,03. Bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, maka capaian IDG Kabupaten Balangan lebih rendah. Penurunan IDG Kabupaten Balangan dan posisi yang lebih rendah dari IDG provinsi perlu mendapatkan perhatian bersama, sehingga dapat terwujud keadilan dan kesetaraan gender berdasarakn partisipasi politik dan ekonomi. B. Indeks Ketimpangan Gender Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) idealnya berlawanan. IPM, IPG, dan IDG yang tinggi seharusnya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di wilayah dengan pembangunan manusia yang sudah baik, cenderung sudah merata kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki dan perempuan. Ketimpangan gender di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir cenderung menurun kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,007 poin. Walau demikian, bila dibandingkan dengan IKG Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat pada gambar di bawah IKG Balangan selalu lebih tinggi. Capaian IKG provinsi pada tahun 2023 sebesar 0,507 sementara Kabupaten Balangan 0,574. Ini berarti kesetaraan gender di tingkat provinsi lebih baik dibandingkan Kabupaten Balangan. Gambar 2. 14. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 Sumber: BPS RI, 2024 2.3. Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun Daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 20.876,19 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1.335,8 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19.540,39 miliar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya semua sektor PDRB terutama pada sektor pertambangan yang naik di tahun 2023. Namun jika dilihat PDRB tanpa Batubara pada tahun 2023 sebesar 5.484,96 miliar rupiah, naik sebesar 506,96 miliar rupiah dibandingkan tahun 2022. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian di Kabupaten Balangan sudah mulai mengalami pemulihan, setelah mengalami penurunan akibat terjadinya pandemi COVID-19 tahun 2020. Tabel 2. 18. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019-2023 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Urusan , Kehutanan, dan 1.326,25 1.311,57 1.406,44 1474,32 1.603,24 B Pertambangan dan Penggalian 6.680,58 6.317,73 7.581,21 14562,33 15.391,23 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 C Industri Pengolahan 213,25 212,25 231,37 252,75 262,89 D Pengadaan Listrik, Gas 4.14 4,42 4,68 5,09 5,53 E Pengadaan Air 28,20 30,15 30,50 31,90 33,96 F Konstruksi 500,03 501,84 525,05 582,78 643,20 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 641,00 640,39 671,41 751,05 867,76 H Transportasi dan Pergudangan 219,82 216,77 221,15 249,09 300,28 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 39,45 40,27 41,73 45,07 49,51 J Informasi dan Komunikasi 149,41 157,48 165,84 178,87 191,97 K Jasa Keuangan da Asuransi 39,09 40,66 40,79 44,93 48,59 L Real Estate 111,12 115,76 121,72 127,58 137,87 M,N Jasa Perusahaan 8,62 8,68 9,12 10,19 11,62 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 520,17 551,73 545,47 572,28 627,29 P Jasa Pendidikan 378,60 396,31 416,00 445,99 474,10 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 103,49 110,86 122,26 132,09 144,46 R, S, T, U Jasa Lainnya 64,45 65,42 66,85 74,07 82,69 PDRB 10.751,68 10.722,30 12.201,61 19.540,39 20.876,19 PDRB Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian 4.071,10 4.404,57 4.620,40 4.978,06 5.484, 96 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan yakni dari 9.974,65 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 10.390,60 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Balangan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,17 persen. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan ini murni disebabkan oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah mengalami perbaikan perekonomian sebagai akibat pandemi COVID-19 dan diperkirakan tidak dipengaruhi perubahan harga yang terjadi di tahun 2023 atau tetap mengacu pada harga produk tahun 2010. Tabel 2. 19. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2019-2023 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.010,08 991,90 1.027,02 1030,66 1.071,80 B Pertambangan dan Penggalian 6.382,36 6,143,65 6.379,57 6774,16 7.019,43 C Industri Pengolahan 144,75 140,77 146,76 153,47 158,90 D Pengadaan Listrik, Gas 2,45 2,55 2,65 2,85 3,09 E Pengadaan Air 20,05 21,27 21,38 22,03 22,68 F Konstruksi 340,00 339,68 342,18 356,72 382,85 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 412,45 407,92 412,95 435,79 464,84 H Transportasi dan Pergudangan 148,58 145,31 147,55 156,52 166,70 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 27,35 27,28 27,64 29,15 31,80 J Informasi dan Komunikasi 114,59 122,32 128,69 135,69 143,44 K Jasa Keuangan dan Asuransi 25,78 26,94 25,86 26,27 27,95 L Real Estate 81,40 83,42 86,25 89,43 94,38 M,N Jasa Perusahaan 5,42 5,28 5,51 5,91 6,41 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 328,66 340,48 332,17 341,82 360,56 P Jasa Pendidikan 255,91 265,57 271,28 286,14 299,85 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 68,28 72,28 78,70 83,75 88,88 R, S, T, U Jasa Lainnya 41,75 41,26 41,69 44,30 47,04 PDRB 9.409,83 9.177,87 9.477,83 9.974,65 10.390,60 PDRB Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian 2.900,17 3.027,47 3.034,22 3.200,49 3.371,17 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah Daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi Lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Berikut postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan tahun 2023. Gambar 2. 15. Distribusi PDRB Balangan Tahun 2023 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2023 Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2019- 2023 sebesar 66,15 %. Tahun ini ada kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2019 sebesar 60,58% naik menjadi 73,73% pada tahun 2023. Hingga tahun 2019 sampai 2023 komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas tertinggi yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu- satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Tingginya share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Harga batubara acuan di Januari 2022 sudah mencapai 158,50 USD/ton, yang mana harga tersebut sudah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan saat Januari 2021 yang hanya 75,84 USD/ton. Sepanjang tahun 2022 harga batubara acuan cenderung selalu meningkat dan Desember 2022 masih berada di harga 281,48 USD/ton. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2022 menjadi sangat tinggi. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan. Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori ini mencapai 4,16%. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Tabel 2. 20. Kontribusi PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%) Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery 12,03 12.23 11.53 7.54 7,68 B Pertambangan dan Penggalian /Mining and Quarrying 60.58 59.92 62.13 74.52 73,73 C Industri Pengolahan /Manufacturing 1.93 1.98 1.90 1.29 1,26 D Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas 0.04 0.04 0.04 0.03 0,03 E Pengadaan Air / Water Supply. Sewerage, Waste Management And Remediation Activities 0.26 0.28 0.25 0.16 0,16 F Konstruksi / Construction 4.53 4.68 4.30 2.98 3,08 G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles 5.81 5.97 5.50 3.84 4,16 H Transportasi dan Pergudangan / Transportation And Storage 1.99 2.02 1.81 1.27 1,44 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities 0.36 0.38 0.34 0.23 0,24 J Informasi dan Komunikasi /Information And Communication 1.35 1.47 1.36 0.92 0,92 K Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial And Insurance Activities 0.35 0.38 0.33 0.23 0,23 L Real Estate / Real Estate Activities 1.01 1.08 1.00 0.65 0,66 M,N Jasa Perusahaan / Bussiness Activities 0.08 0.08 0.07 0.05 0,06 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security 4.72 5.15 4.47 2.93 3,00 P Jasa Pendidikan / Education 3.43 3.70 3.54 2.28 2,27 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities 0.94 1.03 1.04 0.68 0,69 R,S,T,U Jasa lainnya / Other Service Activities 0.58 0.61 0.57 0.38 0,40 Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2018–2022 Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 sampai tahun 2023 karena terjadinya pemulihan ekonomi dan berkurangnya pandemi COVID-19. Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut- turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan. Kemudian, kedua komponen tersebut mengalami peningkatan yang cukup siginifikan di tahun 2021 di angka Rp. 5.449,15 Miliar bahkan pada tahun 2023 meningkat kembali secara drastis di angka Rp. 13.124,55 Miliar. Hal tersebut terjadi karena adanya adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat siginifikan di tahun 2022. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran di Balangan. Tabel 2. 21. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (miliar rupiah) Jenis Pengeluaran 2019 2020 2021* 2022** 2023** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2.488,04 2.503,01 2.569,69 2 948,93 3.236,01 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 112,58 109,74 113,21 121,53 139,32 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.108,12 1.118,07 1.099,61 1 200,12 1.315,44 Pembentukan Modal Tetap Bruto 2.464,84 2.451,22 2.516,05 2 809,28 3.088,17 Perubahan Inventori 50,92 1,97 2,66 26,26 (27,30) Net Ekspor Barang dan Jasa 4.803,16 4.538,29 5.449,15 12 486,79 13.124,55 Produk Domestik Regional Bruto 11.027,66 10.722,30 11.750,38 19.540,39 20.876,19 Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Sumber: BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2019– 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2022, seluruh komponen mengalami peningkatan nilai tambah yang signifikan. Sehingga, kenaikan seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total. Sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan nilai tambah dari 10 komponen. Sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia, perekonomian antar negara kini semakin terintregasi. Hal ini mengakibatkan perlambatan ritme ekonomi global yang kemudian turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarutlarut. Perekonomian Balangan sebagai salah satu bagian integral perekonomian nasional juga tidak luput dari dampak krisis global. Mengingat kategori lapangan usaha pertambangan dengan produk utamanya yaitu batubara merupakan kategori yang sangat dominan dalam perekonomian Balangan, tentunya jalur perdagangan (ekspor) dari kategori lapangan usaha ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi pergerakan perekonomian Balangan. B. PDRB Per Kapita Selama kurun tahun 2019–2023, PDRB ADHB per kapita Balangan meningkat dari 84,73 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 153,37 juta rupiah tahun 2023. Tingginya nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2022 utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang meroket sangat tinggi di tahun 2022 hingga menembus harga tertinggi 330,97 USD/ton pada Oktober 2022. Hal tersebut tentunya berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2022 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri, salah satunya sebagai bahan energi alternatif. Mengingat peranan sektor pertambangan sangat dominan bagi PDRB Balangan, adanya kenaikan harga dan peningkatan produksi tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama nilai PDRB ADHB per kapita Balangan tahun 2022 sangat tinggi. Laju pertumbuhan PDRB ADHB per kapita Balangan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, hingga 2020 terjadi penurunan nominal dan tahun 2021 kembali mengalami percepatan laju pertumbuhan. Apabila diukur dalam USD, PDRB perkapita Balangan termasuk dalam jajaran wilayah berpendapatan menengah tinggi. Dari sisi harga konstan, PDRB ADHK per kapita Balangan cenderung mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 2,66 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Balangan yang semakin membaik dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, pada tahun 2020 PDRB ADHK per kapita mengalami penurunan dikarenakan penurunan dari nilai PDRB itu sendiri akibat macetnya berbagai kegiatan ekonomi sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19. Namun, kembali mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebagai dampak dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perbaikan perekonomian. Peningkatan PDRB ADHK per kapita tersebut juga kembali terjadi di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang hampir dua kali lipat daripada pertumbuhan tahun 2021. Tabel 2. 22. Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Kabupaten Balangan 2019- 2023 (ribu rupiah/kapita/thn) Jenis Pengeluaran 2019 2020 2021* 2022** 2023** PDRB perkapita ADHB (ribu rupiah) 84.738,21 82.550,98 93.645,02 148.028,75 153.371,69 PDRB perkapita ADHK (ribu rupiah) 72.306,56 70.660,42 71.799,05 74.392,70 76.336,93 Pertumbuhan PDRB perkapita ADHB (persen) 2,07 (2,58) 13,44 58,07 3,61 PDRB perkapita ADHK (persen) 2,66 (2,28) 1,61 3,61 2,61 Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Menurut Lapangan Usaha 2019–2024 C. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2019 hingga 2022 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 55,24% pada tahun 2019 dan sampai naik hingga 55,27% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 konsumsi pangan menurun menjadi 52,88%. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan di angka 54,23 meskipun memang tidak setinggi pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian terjadi penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 52,75%. Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 17,43% di tahun 2023, cukup menurun dibanding tahun 2022 di angka 19,18%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%.. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi, serta gaya hidup masyarakat Kabupaten Balangan yang sudah mulai berubah. Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi rokok yang juga cenderung naik secara konsisten dari 5,56% pada tahun 2019 hingga 6,42% pada tahun 2021 dan baru mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 di angka 5,69%. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan. Tabel 2. 23. Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019- 2023 No Kelompok Barang Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp) 547,068 627,078 638,764 675,742 654,043 B Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%) 55,2 55,27 52,88 54,23 52,75 1 Padi-padian 6.34 6,35 5,95 5,56 7,22 2 Umbi-umbian 0.18 0,18 0,27 0,32 0,31 3 Ikan / udang / cumi / kerang 5.66 5,66 5,78 6,28 5,46 4 Daging 1.74 1,74 1,73 2,05 1,8 5 Telur dan Susu 3.2 3,2 2,81 3,35 3,21 6 Sayur-sayuran 2.89 2,89 3,40 3,19 3,14 7 Kacang-kacangan 0.83 0,84 0,83 0,82 0,73 8 Buah-buahan 3.09 3,1 1,65 1,98 2,22 9 Minyak dan Kelapa 1.54 1,54 1,42 1,89 1,51 10 Bahan Minuman 1.95 1,95 1,89 1,79 1,62 11 Bumbu-bumbuan 0.96 0,96 1,10 1,16 1,03 12 Konsumsi Lainnya 1.5 1,5 1,55 1,64 1,39 13 Makanan dan Minuman Jadi 19.8 19,8 18,08 19,18 17,43 14 Rokok 5.56 5,56 6,42 5,02 5,69 Jumlah 55.24 55,27 52,88 54,23 52,75 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 D. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Di tahun 2023 pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga tertinggi adalah Perumahan dan fasilitas rumah tangga di angka 23,84 sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat mulai tahun 2019-2023 konsumsi Perumahan dan fasilitas rumah tangga ada di angka rata-rata 23,204%. Peringkat kedua konsumsi non pangan tertinggi adalah konsumsi aneka barang dan jasa yang angka rata-ratanya 9,290. Secara umum konsumsi masyarakat di Kabupaten Balangan masih di area kebutuhan mendasar manusia pada umumnya yakni sandang, pangan dan papan. Tabel 2. 24. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019–2023 No Kelompok Barang Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 A Rata-rata Pengeluaran (Ribu Rp) 442,870 559,112 569,272 570,370 585.873 B Distribusi Pengeluaran (%) 44.73 44,73 47,12 45,77 47,25 1 Perumahan & Fasilitas Rumah tangga 22.08 22.08 24,66 23,36 23,84 No Kelompok Barang Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2 Aneka Barang dan Jasa 8.89 8,89 9,84 9,84 8,99 3 Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala 3.03 3,03 3,03 3,00 2,77 4 Barang Tahan Lama 5.06 5,06 4,54 3,20 5,74 5 Pajak, Pungutan dan Asuransi 3.82 3,82 4,57 4,89 4,96 6 Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri 1.85 1,85 0,48 1,49 0,95 Jumlah 44.73 44,73 47,12 45,77 47,25 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023 Secara umum, pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2019 dan 2020 persentasenya sebesar 44,73%. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12%, menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%, artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%. E. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Jika dilihat, pengeluaran konsumsi masyarakat Kabupaten Balangan persentasenya secara umum pengeluaran konsumsi non pangan masyarakat Kabupaten Balangan pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 persentasenya selalu lebih rendah dari pada pengeluaran konsumsi pangan. Pada tahun 2019 persentasenya sebesar 44,73%, kemudian menurun sampai tahun 2020 menjadi 47,12%, Artinya masyarakat cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologi (pangan) yang lebih bersifat primer dibanding non pangan yang bersifat sekunder. Pada tahun 2021 konsumsi non pangan sempat meningkat cukup tinggi menjadi 47,12% dan menurun kembali di tahun 2022 di angka 45,77%. Namun meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 47,25%. Gambar 2. 16. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Di Kabupaten Balangan 2019–2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 F. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Balangan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 cenderung mengalami peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pada Tahun 2020 mencapai 11.452.000/orang/tahun sementara tahun 2023 mencapai 11.888.000/orang /tahun. Gambar 2. 17. Pengeluaran Per kapita disesuaikan di Kabupaten Balangan 2019–2023 (Ribu Rupiah/kapita/thn) Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2023 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berdasarkan hasil publikasi Perpustakaan Nasional RI, diketahui nilai IPLM Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mencapai 67,73 dengan kategori Sedang. Capaian IPLM tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,47. Ini berarti IPLM Kabupaten Balangan lebih rendah dibandingkan IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,29 dengan kategori Sedang. B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Balangan. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Tabel 2. 25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,63 76,50 75,38 72,54 73,16 Sumber: BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan 2024 Berdasarkan tabel tersebut, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin berkurang pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Balangan. Penurunan TPAK di kabupaten Balangan kemungkinan juga dapat disebabkan karena angka penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan telah mengalami peningkatan menjadi 73,16 %. Artinya pada tahun 2023 di antara 100 penduduk usia kerja, terdapat 73 hingga 74 orang merupakan angkatan kerja. Sisanya, 26,84% bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga. C. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 memiliki tren menurun yaitu dari 50,57 menjadi 46,43 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 46,51 dan 46,62. Namun di tahun 2023 menurun kembali menjadi 42,61. Rasio ketergantungan 42,61 berarti 1 orang penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan menanggung 4 atau 5 orang tidak produktif. Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan terlihat pada gambar di bawah. Gambar 2. 18. Rasio Ketergantungan di Kabupaten Balangan 2019–2023 Sumber: Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024 D. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Berdasarkan hasil analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan, dari 220 indikator dapat dibagi menjadi 4 (empat) pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam TPB memiliki capaian yang berbeda-beda seperti pada tabel di bawah. Pada tabel tersebuat dimuat capaian indikator masing-masing TPB di Kabupaten Balangan berdasarkan pilar dan tujuan. Indikator TPB yang mencapai target sejumlah 84 indikator, belum mencapai target 42 indikator, tidak ada data sebanyak 91 indikator, dan tidak ada di wilayah kajian sebanyak 3 indikator. Tabel 2. 26. Capaian Indikator TPB Kabupaten Balangan No. Tujuan Mencapai Target Belum Mencapai Target Tidak Ada Data Tidak Ada di Wilayah Kajian Total PILAR SOSIAL TPB1 Tanpa Kemiskinan 8 6 10 0 24 TPB2 Tanpa Kelaparan 6 5 0 0 11 TPB3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 15 7 12 0 34 TPB4 Pendidikan Berkualita 2 7 4 0 13 TPB5 Kesetaraan Gender 9 4 1 0 14 PILAR EKONOMI TPB7 Energi Bersih & Terjangkau 0 0 2 0 2 TPB8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 7 3 9 0 19 TPB9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 7 0 3 3 13 No. Tujuan Mencapai Target Belum Mencapai Target Tidak Ada Data Tidak Ada di Wilayah Kajian Total TPB10 Berkurangnya Kesenjangan 5 3 3 0 11 TPB17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 8 1 7 0 16 PILAR LINGKUNGAN TPB6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 3 2 13 0 18 TPB11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan 4 1 8 0 13 TPB12 Konsumsi & Produksi Berkelanjutan 1 0 4 0 5 TPB13 Perubahan Iklim & Pengurangan Risiko Bencana 1 0 1 0 2 TPB15 Pelestarian & Pemanfaatan 1 1 2 0 4 PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA TPB16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan 7 2 12 0 21 Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2022 E. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Guna memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan untuk memberikan pelayanan dasar sebagai hak warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berikut dijabarkan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing urusan wajib terkait pelayanan dasar di Kabupaten Balangan Tahun 2023. Tabel 2. 27. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Balangan Tahun 2023 No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % I. PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Thn yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) 22402 22216 Orang 98,83% 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Thn yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 667 622 Orang 89,33% 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang 4587 4517 Orang 95,73% No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % berpartisipasi dalam pendidikan PAUD II. KESEHATAN 1 Pelayanan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 2.167 1.866 Orang 86,22% 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 2.005 1.924 Orang 96,41% 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 1.945 1.901 Orang 98,07% 4 Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan 8.085 8.085 Orang 100% 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 20.134 19.857 Orang 95,63% 6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 70.538 44.611 Orang 70,36% 7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 9.321 9.319 Orang 99,98% 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 14.292 13.226 Orang 93,85% 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Jumlah warga negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan 4.033 3.748 Orang 93,88% 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 236 236 Orang 97,14% 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan 2.361 1.350 Orang 61,84% 12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan 3.120 3.120 Orang 100% III. PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari 43.507 38.180 Rumah Tangga 87,76% 45.540 39.977 Kepala Keluarga 87,78% No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik 43.507 42.964 Rumah Tangga 98,75% 45.540 44.972 Kepala Keluarga 98,75% IV. PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 8 8 Rumah 100% 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni 1 1 Lahan 100% V. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada 8.000 8.000 Orang 100% 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 7.400 7.400 Orang 100% 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 871 871 Orang 100% 4 Pelayanan Peyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan peyelamatan dan evakuasi korban bencana 7.813 7.813 Orang 100% 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran umlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 112 112 Orang 100% VI. SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti, dan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi di Luar Panti 59 59 Orang 100% Jumlah Anak yang Memperoleh Terlantar Di Luar Panti 28 28 Orang 100% Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti 30 30 Orang 100% Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh 73 73 Orang 100% No Jenis Layanan Dasar Indikator Target Realisasi Satuan Capaian % Pengemis di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti 2 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Jumlah Warga Negara Korban Bencana ysng Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial 200 200 Orang 100% Sumber: LPPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah A. Indeks Infrastruktur Publik Indeks Infrastruktur Publik merupakan indeikstor yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir untuk mengukur kinerja pelayanan terkait infrastruktur. Indeks Infrastruktur Publik pada tahun 2023 mencapai 43,69. Ini berarti terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,49. Tingkat capaian kinerja indeks infrastruktur publik pada tahun 2023 sebesar 105,07% dari target 41,58 dan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPJMD. Capaian kinerja indeks infrastruktur publik didukung oleh beberapa faktor antara lain adalah akses jalan kabupaten dalam kondisi mantap, jembatan dalam kondisi mantap, terbangunnya infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai yang menjadi kewenangan Daerah, tersedianya jaringan Daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, tersedianya bangunan gedung/publik dalam kondisi baik dan tersedianya luasan RTH. Gambar 2. 19. Indeks Infrastruktur Publik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 B. Indeks Infrastruktur Permukiman Indeks Infrastruktur Permukiman pada tahun 2023 mencapai 29,87. Angka ini lebih rendah dibandingkan Indeks infrastruktur permukiman pada tahun 2022 yang mencapai 30,47. Capaian kinerja indeks infrastruktur permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak, rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik, cakupan ketersediaan rumah layak huni, perumahan yang sudah dilengkapi PSU, luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani. Pada akhir tahun 2023 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM, dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 39.977 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Balangan sebanyak 45.540 KK. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga (KK) yang dapat mengakses air limbah domestik adalah sekitar 98,75%. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Balangan sebesar 38.423 unit sedangkan jumlah rumah seluruh kabupaten yang ada di Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 jumlah rumah yang sudah terfasilitasi PSU sebesar 35.425 unit dan jumlah seluruh rumah yang ada di Kabupaten Balangan sebesar 40.435 unit. Pada akhir tahun 2023 luas permukiman kumuh yang telah tertangani sebesar 40,40 ha dari total seluruh luas permukiman kumuh yang ada sebesar 47,65 ha. Gambar 2. 20. Indeks Infrastruktur Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 Sumber: LKIP Kabupaten Balangan Tahun 2021, 2022, dan 2023 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing Daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas Daerah. Pada tahun 2022, IDSD Kabupaten Balangan berada pada peringkat ke-8 (delapan) di Provinsi Kalimantan Selatan dari 11 Daerah yang diukur, dengan skor 2,71. Nilai ini masih berada di bawah skor IDSD Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dengan skor masing-masing 3,14 dan 3,26. Nilai IDSD Balangan meningkat pada tahun 2023 mencapai 2,74. Walaupun meningkat, namun IDSD Balangan paling rendah dari 11 Daerah yang diukur di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penilaian BRIN, komponen yang mempengaruhi rendahnya nilai IDSD Balangan yakni pada Pilar 7, Pilar 9, Pilar 11, dan Pilar 12. Pilar 7: pasar produk, menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Pilar 9: Sistem keuangan, terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur peraturan yang menjamin terlaksa nanya simpan pinjam secara baik. Pilar 11: Dinamisme bisnis, menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Sementara Pilar 12: Kapabilitas Inovasi, memberikan gambaran kuantitas dan kualitas Riset dan Inovasi suatu Daerah. 2.4. Aspek Pelayanan Umum 2.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar A. Urusan Pendidikan 1) Angka Harapan Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Gambar 2. 21. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024 Selama 5 tahun terakhir HLS di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan namun belum signifikan. Dimana Tahun 2019 HLS di Kabupaten Balangan 12,37 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 12,82 tahun, hal ini berarti secara rata-rata menggambarkan penduduk usia 7 tahun akan mampu mengenyam pendidikan formal selama kurang lebih 12,82 tahun (sekitar kelas 3 SLTA). HLS menjadi salah satu dasar dimensi pembentukan IPM. Rendah dan lambatnya peningkatan HLS Kabupaten Balangan menjadi salah satu persoalan dan tantangan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan hingga dari tahun 2021 sampai 2022 hanya mampu berada di peringkat ke 10 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 72,20 dengan kategori sedang. Masih belum optimalnya kinerja HLS disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dalam melayani masyarakat yang tidak mampu dan jarak yang jauh (terpencil) untuk mengakses pendidikan formal dimana masih ditemukan tidak tersedianya satuan pendidikan dalam jarak terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 KM untuk SD/MI dan 6 KM untuk SMP/MTs dari kelompok permanen di Daerah terpencil pemukiman. Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar yaitu hanya 74 dan sekolah menengah hanya 134 yang memicu belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) disetiap jenjang, masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan masih banyak ditemukan Anak Putus Sekolah (APtS) setiap tahunnya disetiap jenjang. APS SD/MI sebesar 92,86%, APS SMP/MTS sebesar 68,17% dan APS SMA/MA/SMK sebesar 71,89%. AMS SD/MI ke SMP/MTS sebesar 75,65%, AMS dari SMP/MTS ke SMA sebesar 39,08%. APtS tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 0,59% atau 29 orang untuk tingkat SD/MI dan 1,59% atau 24 orang untuk tingkat SMP/MTS, sedangkan untuk tingkat SMA/MA/MK sebanyak 1,07% atau 17 orang. Masih tingginya APtS tersebut antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan diperparah dengan adanya pandemic COVID-19 tahun 2021 dan awal 2022 yang memicu anak memilih bekerja karena terlalu lama tidak masuk sekolah sehingga menimbulkan kejenuhan dan akhirnya ketika sudah bekerja mereka merasa nyaman karena mampu memiliki uang sendiri, selain itu juga karena transportasi umum untuk kesekolah sementara orangtua tidak memiliki kendaraan pribadi, adanya pernikahan dini juga menyebabkan terjadinya APtS. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan HLS tahun 2022 di Kabupaten Balangan, karena dengan meningkatkan HLS dapat meningkatkan IPM Kabupaten Balangan. Upaya yang dilakukan antara lain:

a.Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2022 sebanyak 52 pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP.
b.Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana sebagai pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer yaitu pengadaan Chromebook bagi seluruh sekolah jenjang SD dan SMP sebanyak 202 buah
c.Peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai meberikan motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke janjang perguruan tinggi (program yang telah berjalan dari tahun 2018 ini, telah banyak meluluskan mahasiswa/i beasiswa dari Perguruan Tinggi yang kemudian ada beberapa bekerja pada perusahan ternama di luar Kalimantan) Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 600 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah. 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Demensi RLS terdiri atas penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Capaian RLS Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir masih cukup rendah dalam peningkatannya. Dimana pada tahun 2019 sebesar 7,27 tahun dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 8,03 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,03 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (2 SMP). Gambar 2. 22. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024 Masih rendah dan lambatnya peningkatan RLS Kabupaten Balangan di sebabkan oleh banyaknya penduduk diatas umur 25 tahun di Kabupaten Balangan yang hanya mengenyam pendidikan di SD dan juga banyak yang tidak melanjutkan kejenjang SMP serta masih ada penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pada saat berusia dibawah 25 tahun. Pada tahun 2022 dari jumlah penduduk 25 tahun keatas sebanyak 59.104 orang terdapat 36.993 orang yang tidak menamatkan pendidikan dasar sampai lanjutan yang terdiri dari 9.463 orang yang belum menamatkan pendidikan dasar, 15.588 orang yang tidak menamatkan pendidikan menengah dan 11.492 orang yang tidak menamatkan pendidikan lanjutan. Dari 59.104 orang penduduk Kabupaten Balangan yang berusia 25 tahun ke atas hanya 22.111 orang atau 37,41% yang menamatkan pendidikanya. Terkait hal tersebut maka upaya pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan RLS di tahun 2022 antara lain dengan memberikan kesempatan kepada penduduk diatas usia 25 tahun untuk mengambil paket A, B dan C. dengan meningkatkan pelayanan pendidikan kesetaraan yaitu dengan meningkatkan jumlah penyelengaraan paket yaitu paket B dari 13 penyelenggara menjadi 21 penyelengara dengan 78 totur menjadi 126 orang totur, paket C dari 31 penyelenggara menjadi 33 penyelenggara dengan 186 tutor menjadi 198 totur. 3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga Pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal. Pada tahun 2021 tercatat jumlah 4.888 anak di usia 5- 6 tahun dan 4.364 yang sudah medapatkan pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau cakupan layanan sekitar 89,28%. Masih terdapat 16 desa dari 157 desa dan kelurahan di Kabupaten Balangan yang masih belum memiliki PAUD karena ada beberapa desa yang letak geografisnya berada dipedalaman / pegunungan sehingga masih belum tersedia layanan PAUD dan juga ada beberapa desa yang letaknya saling berdekatan sehingga layanan PAUD bisa ditempuh terdekat dengan desa lainnya, kemudaian juga ada desa yang penduduknya sekarang tidak lagi menetap didesa tsb sehingga tidak memerlukan penyedian layanan jenjang PAUD. 4) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Tabel 2. 28. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 PAUD 47,6 70,27 71,77 89,28 70,89 72,23 2 SD/MI/Paket A 100,11 98,78 108,35 108,08 102,18 99,84 3 SMP/MTs/Paket B 80,53 77,38 86,12 85,26 104,32 89,68 4 SMA/SMK/Paket C - - 95 98,02 105,51 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Lakip Kabupaten Balangan Tahun 2022- 2023 dan Neraca Pendidikan Daerah. Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa APK di Kabupaten Balangan di semua jenjang kecuali SMA/SMK/Paket C angkanya masih fluktuatif. Dimana Tahun 2022 pada jenjang PAUD terjadi penurunan sebesar 89,28, tahun 2023 menjadi 72,23 tahun 2023 hal ini disebabkan karena belum meratanya lembaga PAUD pada desa desa khususnya Daerah terpencil, namun hal ini sudah di tindak lanjuti dengan pelaksanaan program satu desa satu PAUD kemudian faktor geografi kabupaten balangan sebagai Daerah yang diapit oleh Kabupaten tentangga yang lebih maju pembangunannya sehingga ada beberapa desa yang secara letak lebih dekat ke Kabupaten tetangga sehingga ada kecenderungan masayarakat menyekolahkan anaknya ke Kabupaten Tentangga, sehingga dalam perhitungan APK anak tsb tidak masuk dalam rumus APK hal ini sudah disikapi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas baik itu sarana dan prasarana sekolah ataupun mutu dari pendidikan sehingga menarik minat penduduk untuk bersekolah di dalam Kabupaten Balangan. Sedangkan jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2023 menjadi 99,84 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 108,08 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2022 sebesar 104,32 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 85,26. APK SMA/SMK/Paket C tahun 2021 sebesar 98,02 dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 95,00 penyebabnya sama halnya dengan APK PAUD penurunan terjadi karena kondisi geografis balangan yang masih ada Daerah terpencil dan Daerah yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga yang lebih maju, dan karena Masyarakat Kabupaten Balangan yang agamis sehingga banyak juga masyarakat menyekolahkan / melanjutkan anaknya untuk sekolah dipesantren pesantren baik itu didalam Kabupaten Balangan ataupun diluar Kabupaten Balangan, bagi yang sekolah dipesantren dalam kabupaten Balangan pemerintah Daerah sudah mensikapinya dengan menawarkan kepada ponpes tersebut untuk membuka kelas paket kesetaraan didalam agar para santri lulusan nanti bisa juga mendapatkan ijazah dari jalur pendidikan non formal. 5) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B) turut diperhitungkan. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang Pendidikan. Tabel 2. 29. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 SD/MI/Paket A 84,64 85,01 99,27 99,17 91,16 90,96 2 SMP/MTs/Paket B 60,45 58,23 82,69 76,28 69,19 61,66 3 SMA/SMK/Paket C 49,15 51,03 70,84 65,83 56,23 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023. Berdasarkan data tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI selama 6 tahun bersifat fluktuatif yang mana tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 84,6 menjadi 99,27 pada tahun 2020, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 90,96. Sedangkan APM jenjang SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 61,66 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 69,19 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 65,83. Penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs di Karenakan banyaknya anak Usia 13-15 Tahun yang lulus dari Pendidikan Dasar melanjutkan Pendidikan mereka ke Kabupaten Tetangga sehingga tidak tercatat di kabupaten Balangan, di mana pada era saat ini terjadi fenomena atau trend sekolah sekolah pesantren modern dengan bilingual (Dua Bahasa) yang mereka tawarkan sementara di kabupaten balangan belum tersedia pesantren pesantren modern sebagai penyeimbang pesantern pesantren modern yang ada di kabupaten tetangga. Tabel 2. 30. Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Guru dan Murid 1 SD/MI 1,1 Jumlah Guru 1786 1761 1939 1945 1331 1,2 Jumlah Murid 15085 14949 15216 15090 11656 1,3 Rasio 1:08 1:08 1:08 1:08 1:09 2 SMP/MTs 2,1 Jumlah Guru 614 601 594 670 275 2,2 Jumlah Murid 5840 5616 5555 5135 2368 2,3 Rasio 1:09 1:09 1:09 1:09 1:08 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah 3 SD/MI 3,1 Jumlah gedung sekolah 208 209 211 212 211 No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 3,2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 14631 14933 15164 15202 15229 3,3 Rasio 0,09027778 0,09097222 0,09236111 0,09166667 0,09027778 4 SMP/MTs 4,1 Jumlah gedung sekolah 42 42 42 43 43 4,2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 7100 7258 6985 6971 7268 4,3 Rasio 0,15902778 0,16180556 0,15694444 0,15416667 0,12638889 Perkembangan Angka Melek Huruf 5.1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis 65.494 65,831 97,897 97,897 99,47 5.2 Jumlah penduduk usai 15 tahun ke atas 65.779 66,116 98,396 98,182 - 5.3 Angka Melek Huruf 99,57 99,57 99,49 99,71 99,64 Angka Partisipasi Sekolah 6 SD/MI 6,1 Jumlah murid usia 7- 12 thn 12,313 12,694 13,661 13,547 13,328 6,2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 14,631 14,933 15,164 15,202 15.227 6,3 APS SD/MI 84,16 85,01 90,09 89,11 99,03 7 SMP/MTs 7,1 Jumlah murid usia 13- 15 thn 4,292 4,226 5,089 4,414 479 7,2 Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 7,1 7,258 6,985 6,971 7268 7,3 APS SMP/MTs 60,45 58,23 72,86 63,32 98,15 8 Angka pendidikan yang ditamatkan 100 100 100 100 100 9 Angka Kelulusan: 9.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100 100 100 100 100 9.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100 100 100 100 100 9.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 10 Angka Melanjutkan (AM): 10.1 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 86,39 80,16 83,48 73,77 77,74 10.2 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 98,65 97,12 97,92 90,88 87,92 11 Fasilitas Pendidikan: No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 11.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 100% 100% 100% 100 100 11.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 100% 100% 100% 100 100 11.3 Rasio ketersediaan sekolah/pendudu k usia sekolah pendidikan dasar 115,04 114,67 114,23 115 112,9 11,4 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 30,56 30,72 31,34 31,06 37,48 11.5 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 1163,86 1148,55 1143,8 1197,63 1136,63 11,6 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 856,26 882,1 885,01 986,03 1039,24 11,7 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 1:12 1:12 1:12 1:11 1:11 11,8 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 1:25 1:25 1:25 1:23 1:23 11,9 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 94,49% 91,54% 92,23% 95,93 99,73 12 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV (%) 12.1 Guru TK/PAUD 53,95 91,03 - 53,3 12.2 Guru SD 81,2 92,78 88,62 97,6 12.3 Guru SMP 90,35 98,48 95,95 98,9 13 Persentase Guru SD bersertifikat 58,82 79,39 95,84 73,55 14 Persentase Guru SMP bersertifikat 52,43 96,04 97 42,3 15 Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah 100 100 100 100 16 Persentase Kepala Sekolah bersertifikat Kepala Sekolah 100 100 100 100 Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 dan Raport Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2023 Dari data tabel diatas Jumlah Guru dan Murid dikabupaten balangan tergambar untuk tahun 2022 jumlah guru pada tingkat SD berkurang dikarenakan ada beberapa yang mutasi dan banyak yang purna tugas sedangkan pengangkatan guru ASN pada tahun 2022 kebawah tidak ada. sehingga berpengaruh terhadap Rasio guru murid pada tahun 2020 naik menjadi 1:9 tergambar bahwa 1 guru rata rata mengajar 9 murid dengan rasio idealnya 1 : 20. Sama halnya pada jenjang Pendidikan Dasar, pada jenjang SMP pun mengalami hal yang sama pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah guru menjadi 275, dikarenakan ada guru yang mutasi dan banyak juga uang purna tugas, dengan capaian rasio guru murid SMP tahun 2022 adalah 1 : 8 berarti 1 guru rata rata mengajar 8 murid, dengan rasio ideal adalah 1 : 20. Untuk perkembangan indikator Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15-44 tahun dapat dilihat pada tabel diatas capaianya pada tahun 2022 adalah 99,64. Hal ini berarti ada sekitar 0,36% penduduk yang masih buta aksara yang disebabkan oleh faktor geografis dan ada penduduk yang sudah berumur yang kebanyakan tidak pernah mengenyam pendidikan. Kemudian pada tabel perkembangan indikator Angka Partisipasi Sekolah terjadi kenaikan pada jejang APS SD/MI yang sebelumnya capaian di tahun 2021 89,11 meningkat capaiannya pada tahun 2022 sebesar 99,03 dan pada pada jenjang APS SMP/MTs dari capaian tahun 2021 63,32 capaian meningkat menjadi 98,15 hal ini dikarenakan kebijakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang bisa bisa dikatakan berhasil menarik minat masyarakatnya untuk selalu menempuh dan menyelesaikan pendidikan diantaranya Program Beasiswa Prestasi dari jenjang SD/MI dan SMP/MTS serta SMA/MA/SMK hingga pada jenjang Perguruan Tinggi, dan pelaksanaan Program Balangan Pintar yang ditujukan bagi masyarakat tergolong tidak mampu diberikan perlengkapan sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada capaian indikator Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) terjadi penurunan capaian pada Guru jenjang TK/PAUD pada tahun 2022 capaiannya adalah sekitar 53,3 % hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 ada kebijakan penegerian TK/PAUD swasta sehingga banyak TK/PAUD swasta yang sudah berhasil berubah statusnya menjadi TK/PAUD Negeri yang menyebabkan data Guru pada TK/PAUD tersebut tercatat pada Dapodik namun kebanyakan dari Guru guru tersebut statusnya masih Honor. B. Urusan Kesehatan 1) Umur Harapan Hidup (UHH) Badan Pusat Statistik mendefinisikan UHH adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar, hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi. Gambar 2. 23. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024 Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa UHH di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi peningkatan namun sangat lambat. UHH tahun 2019 adalah 67,59 tahun dan terjadi peningkatan sebesar 6,1 tahun atau menjadi 73,69 tahun pada tahun 2023. Walau terjadi peningkatan kinerja UHH dari 73,42 tahun pada 2022 menjadi 73,69 tahun di 2023, namun jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73,97 tahun maka Kabupaten Balangan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Balangan berada di urutan ke 8 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan sehingga berada di urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Walapun UHH di Kabupaten Balangan sebagai penyumbang negatif di Provinsi Kalimantan Selatan namun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kabupaten Hulu Sungai Utara maka UHH Kabupaten Balangan lebih baik atau lebih tinggi dari pada kedua kabupaten tersebut. Keberhasilan Kabupaten Balangan meningkatkan UHH sebesar 6,05 tahun karena dipengaruhi oleh penurunan AKB dan AKI dari tahun 2018 ke 2022 yang merupakan indikator komposit penentu UHH, dengan demikian menurunkan AKB adalah sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan UHH. Upaya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan untuk meningkatkan UHH selain penurunan AKB dan AKI juga meningkatkan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar pelayanan minimal dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 2) Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Berdasarkan data, AKB di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir bersifat fluktiatif dan terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 7/1.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 13,2/1.000 KH dan menurun kembali ditahun 2022 menjadi 8,8/1.000 KH atau dengan total kematian bayi jika dikonversi ke absolut sebanyak 18 orang. Kematian bayi usia dibawah 29 hari pada tahun 2022 antara lain disebabkan oleh Bayi Berat lahir Rendah (BBLR) sebanyak 9 orang, asfiksia sebanyak 5 orang, kelainan kongenital 1 orang, 1 orang karena lainnya dan 2 orang mati pada usia diatas 29 hari. Sedangkan ditahun 2023 meningkat kembali menjadi 15,54/1.000 KH. Gambar 2. 24. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 AKB di Kabupaten Balangan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 sehingga menjadikan Kabupaten Balangan berada di urutan ke 10 terendah Se Kalimantan Selatan dan memberikan sumbangan yang positif terhadap kinerja AKB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 8,8/1.000 KH dari rata-rata AKB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 10/1.000 KH. Tabel 2. 31. Angka Kematian Bayi Di Provinsi Kalimantan Selatan Kode Wilayah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Bayi AKB Peringkat 6301 Tanah Laut 5949 60 10 7 6302 Kotabaru 4118 40 10 8 6303 Banjar 9537 125 13 4 6304 Barito Kuala 4274 48 11 6 6305 Tapin 2982 36 12 5 6306 Hulu Sungai Selatan 3403 57 17 3 6307 Hulu Sungai Tengah 3792 65 17 2 6308 Hulu Sungai Utara 3315 68 21 1 6309 Tabalong 3702 34 9 9 6310 Tanah Bumbu 6679 53 8 11 6311 Balangan 2038 18 8.8 10 6371 Kota Banjarmasin 10668 9 1 13 6372 Kota Banjarbaru 4214 32 8 12 TOTAL 64671 645 10 13 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas, AKB di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 21/1000 KH, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik dan jika dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong sebesar 9/1.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya diatas Tabalong. Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKB selama 5 tahun dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sebesar 95,03% pada tahun 2022. Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam–28 hari). Selain upaya tersebut diatas juga melaksanakan kunjungan dokter spesialis anak ke puskesmas, pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas Balita, peningkatan kompetensi bidan untuk pelayanan persalinan dengan melaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN). Walaupun terjadi penurunan AKB di Kabupaten Balangan namun masih terdapat kematian bayi yang tetap harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain dengan optimalisasi pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan bayi sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk kesehatan ibu dan anak sebesar 100%. 3) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI menurut batasan dari The Tenth Revision of International Cassification of Diseases (ICD-10) adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan (WHO, 2015). Gambar 2. 25. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 dan LKIP 2023 Berdasarkan data pada tabel diatas AKI di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terakhir bersifat fluktiatif dan terjadi penurunan yang signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 99/100.000 KH namun meningkat signifikan ditahun 2021 menjadi 309/100.000 KH dan menurun kembali ditahun 2023 menjadi 207/100.000 KH atau sebanyak 3 orang. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan AKI ditahun 2021 karena pandemi COVID 19. Adapun 3 kematian ibu ditahun 2022 tersebut bertempat di RS Amuntai dan Balangan dengan rincian sebagai berikut, 2 orang di Kecamatan Lampihong karena preeklamsia berat, rupture uteri dan syock hypopolemic, 1 orang di Kecamatan Awayan karena perdarahan. Tabel 2. 32. Angka Kematian Ibu Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Kode Wilayah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Ibu AKI Peringkat 6301 Tanah Laut 5949 3 50 13 6302 Kotabaru 4118 9 219 3 6303 Banjar 9537 19 199 4 6304 Barito Kuala 4274 3 70 12 6305 Tapin 2982 9 302 1 6306 Hulu Sungai Selatan 3403 3 88 9 6307 Hulu Sungai Tengah 3792 3 79 10 6308 Hulu Sungai Utara 3315 8 241 2 6309 Tabalong 3702 5 135 6 6310 Tanah Bumbu 6679 5 75 11 6311 Balangan 2038 3 147 5 6371 Kota Banjarmasin 10668 14 131 7 Kode Wilayah Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Ibu AKI Peringkat 6372 Kota Banjarbaru 4214 5 119 8 TOTAL 64671 89 138 13 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas AKI di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi peningkatan kinerja karena terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun 2021 namun jika dibandingkan AKI Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah rata-rata AKI Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 138/100.000 KH dan berada di urutan ke 5 tertinggi Se Kalimantan Selatan sehingga harus menjadi prioritas perhatian oleh Pemerintah Daerah Balangan. AKI di Kabupaten Balangan jika dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 241/100.000 KH, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 79/100.000 KH maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah. Keberhasilan kinerja Kabupaten Balangan untuk menurunkan AKI selama 5 tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain peningkatan pelayanan ibu hamil sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rasio bidan dengan penduduk di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi standar ideal yang diharapkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (AKI) yaitu sebesar 120/100.000 penduduk dengan 140 buah Poskesdes dan 149 bidan didesa, peningkatan kompetensi bidan yaitu dilaksanakan pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) secara bertahap yang pelaksanaannya berkerjasama dengan RSUD Ulin Banjarmasin, pengadaan roda dua secara bertahap untuk bidan di desa juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penurunan AKI. Adanya kendaraan roda dua dapat digunakan oleh bidan di desa untuk melaksanakan kunjungan rumah kepada ibu dan anak yang tidak koperatif memeriksakan kesehatannya ke Poskesdes maupun Puskesmas. Walaupun terjadi peningkatan kinierja AKI namun kematian ibu di Kabupaten Balangan selama 5 tahun masih terjadi, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti masih banyaknya ibu hamil dengan resiko tinggi. Pada tahun 2022 ibu hamil dengan anemia sebanyak 438 orang, ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 273 orang dan ibu hamil dengan komplikasi maternal sebanyak 646 orang yang tentunya jika tidak mendapatkan pelayanan yang komperehensif pada waktu kehamilan, persalinan dan nifas karena kurang optimalnya skrining deteksi risiko komplikasi maternal pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti perdarahan, eklamsia baik pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang akhirnya dapat berakibat kematian. Walaupun RSUD Kabupaten Balangan sudah terakreditasi dan jumlah dokter Spesialis Obstertrik dan Ginekologi (SPOG) sebanyak 2 orang untuk menangani apabila ada ibu hamil, bersalin dan nifas yang berisiko tinggi yang di rujuk ke rumah sakit akan segera mendapatkan penanganan yang komprehensif namun masih saja ada ditemukan kematian ibu di RSUD Balangan sebanyak 2 orang hal ini kemungkinan dipengaruhi kompetensi bidan di desa maupun puskesmas dalam hal mendiagnosa untuk menentukan resiko tinggi dan rujukan berencana pada ibu yang akhirnya menyebabkan terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan serta terlambat dirujuk ke fasilitas Kesehatan yang komprehensif. 4) Prevalensi Stunting Kejadian Balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan Datang. Stunting adalah masalah gizi kronis pada Balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting dapat juga terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang saat masa kehamilan, pola asuh pemberian makanan pendamping asi yang sangat kurang, rendahnya kualitas makanan sejalan dengan frekuensi infeksi sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Gambar 2. 26. Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023 Berdasarkan tabel diatas dari data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) prevalensi stunting di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi penurunan signifikan yaitu sebesar 12,09% atau menjadi 14,61% ditahun 2023 dari 26,7% ditahun 2019. Tabel 2. 33. Prevalensi Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan NO KABUPATEN PREVALENSI STUNTING
1. 1.Tanah Laut 5,3%
2. 2.Kota Baru 7,5%
3. 3.Banjar 17,1%
4. 4.Barito Kuala 12,5%
5. 5.Tapin 11,3%
6. 6.Hulu Sungai Selatan 4,4%
7. 7.Hulu Sungai Tengah 10,2%
8. 8.Hulu Sungai Utara 19,4%
9. 9.Tabalong 8,9%
10. 10.Tanah Bumbu 5%
11. 11.Balangan 14,7%
12. 12.Banjarmasin 2,9%
13. 13.Banjar Baru 13,2% Provinsi Kalimantan Selatan 9,1% Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (data e-PPGBM) tahun 2023 Berdasarkan tabel diatas, prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022 walaupun terjadi penurunan namun jika dibandingkan dengan prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada diatas prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 9,1% dan berada di urutan ke 3 tertinggi Se-Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Banjar. Prevalensi stunting di Kabupaten Balangan dibandingkan dengan dua kabupaten tetangga yang berdekatan seperti Hulu Sungai Utara sebesar 19,4%, maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya lebih baik, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 10,2% maka posisi Kabupaten Balangan kinerjanya dibawah Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan gambar di bawah, dari Elektronik–Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tarikan bulan september 2022 prevalensi stunting tingkat kecamatan yang diatas rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Kecamatan Juai, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamtan Halong dan yang tertinggi adalah Kecamatan Lampihong sebesar 21,7%, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Paringin sebesar 8,24%. Gambar 2. 27. Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2021-2022 (E-PPGBM). Penurunan prevalensi stunting terbesar terdapat di wilayah Kecamatan Awayan yaitu sebesar 9,92% dan penurunan terkecil di wilayah Kecamatan Lampihong yaitu hanya sebesar 2,49%. Untuk tren status terdapat 3 (tiga) status menjadi naik yaitu wilayah Kecamatan Juai, Paringin dan Tebing Tinggi dengan status naik tertinggi di Kecamatan Juai sebesar 2,55%. sedangkan tren yang terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Awayan, Batumandi, Halong Paringin Selatan dan Lampihong. Adapun status penurunan terbesar sebesar 9,92% di Kecamatan Awayan. 5) Indeks Keluarga Sehat Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga oleh Puskesmas akan berjalan dengan baik, bila dilaksanakan langkah- langkah persiapan yang meliputi sosialisasi, pengorganisasian, pembiayaan dan persiapan pendataan. Berdasarkan Permenkes Nomor 39 tahun 2016 Kriteria Indeks Keluarga Sehat (IKS) sebagai berikut : Keluarga sehat dengan nilai > 0,800, keluarga pra sehat dengan nilai 0,500 - 0,800, keluarga tidak sehat dengan nilai < 0,500. Tabel 2. 34. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Balangan Tahun 2018 - 2022 No. Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
14. 1.IKS 0,18 0,24 0,3 0,32 0,34 Sumber: Laporan Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 Dari 12 indikator IKS, terdapat 5 indikator keluarga sehat yang masih rendah di Kabuapten Balangan sehingga mempengaruhi IKS Kabupaten Balangan. 5 indikator yang masih rendah dan memerlukan perhatian lebih lanjut diantaranya adalah indikator keluarga mengikuti program KB (49 %), penderita TB paru yang berobat sesuai standar 43,62%, penderita hypertensi yang berobat teratur 24,41%, penderita gangguan jiwa berat di obati dan tidak ditelantarkan 13,93%, anggota keluarga tidak ada yang merokok 55,90%. 6) Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang maka harus menurunkan TFR secara bertahap. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk, diperoleh data 6 tahun terakhir sebagai berikut: Gambar 2. 28. TFR 2018-2023 Sumber: LAKIP dan Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Berdasarkan grafik TFR diatas selama 6 tahun TFR terjadi penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 namun terjadi peningkatan ditahun 2022 dan 2023. Fluktuatifnya TFR menggambarkan pertumbuhan penduduk yang belum stabil. Naiknya TFR ditahun 2022 dan 2023 salah satunya dipengaruhi karena menurunnya MCPR di Kabupaten Balangan pada tahun 2022. Cakupan Pelayanan KB (MCPR) atau Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Seiring dengan menurunnya angka MCPR pada tahun 2022, angka TFR juga mengalami peningkatan. Walau terlihat tidak signifikan secara angka, hal ini dipangaruhi oleh tingkat pendidikan yang akan menentukan pengetahuan serta pemahaman terhadap yang memberikan KIE (di tingkat lini lapangan/Kader KB) dan yang diberikan KIE dalam hal ini adalah PUS (Pasangan Usia Subur) khususnya tentang pemakaian alat dan obat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan maupun mengakhiri proses reproduksi. Selain itu faktor ekonomi merupakan hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan jumlah anak yang didahului oleh perencanaan keluarga sehingga sosial ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis juga mempengaruhi karena wilayah yang sulit seperti pegunungan sehingga akses ke pelayanan terbatas. Jumlah tenaga bidan yang belum memperoleh pelatihan tentang pelayanan KB modern lebih banyak jika dibandingkan dengan bidan yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pelayanan KB, sehingga tenaga pemberi pelayanan KB khususnya dengan metode kontrasepsi jangka panjang sangat terbatas. 7) Age Specific Fertility Rate (ASFR) Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu. Berdasarkan data, ASFR usia 15-19 tahun di Kabupaten Balangan ASFR selama 5 tahun bersifat fluktuatif. ASFR dari tahun 2019 hingga tahun 20220 terjadi peningkatan namun ditahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi 18%. Terjadinya peningkatan ASFR tahun 2022 di Kabupaten Balangan menjadi 23,9% tentu karena dipengaruhi terjadinya peningkatan pernikahan usia anak. Selanjutnya di tahun 2023 menurun kembali menjadi 20,8%. Adapun perkembangan ASFR di Kabupaten Balangan beberapa tahun terakhir disajikan pada gambar di bawah. Gambar 2. 29. Age Specific Fertility Rate (ASFR) di Kabupaten Balangan 2019-2023 Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 dan LKIP 2023 8) Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis. Tabel 2. 35. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 25,5 20,5 19,5 29,5 27,5 2 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 11,6 7,6 9,8 9,8 9,7 3 Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk 3,9 5,3 6 8,3 10,4 4 Rasio apoteker per 100.000 penduduk 6,2 16,7 15 17,4 20,1 5 Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk 34,7 37,3 19,5 22,7 29 6 Rasio Perawat per 100.000 penduduk 237,8 241,1 182,3 189,1 217,1 7 Rasio bidan per 100.000 penduduk 221,6 210 188,3 184,6 232,7 8 Rasio nutrisionis per 100.000 penduduk 20,8 22,8 21,8 19,7 23,8 9 Rasio sanitarian per 100.000 penduduk 17 27,4 26,3 22,7 26 10 Rasio penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk 19,3 27,4 27 18,6 26,8 11 Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk 13,1 13,7 11,2 11,9 12,6 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas untuk rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Balangan selama 5 tahun bersipat fluktuatif dan masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang mana pada tahun 2021 ratio ketersedian dokter di Kabupaten Balangan baik yang ada di RS maupun puskesmas sebesar 29,7/100.000 penduduk, dengan jumlah dokter sebanyak 40 orang, sedangkan pada tahun 2022 ratio ketersediaan dokter sebesar 27,5/100.000 penduduk dengan jumlah dokter sebanyak 37 orang. Terjadi penurunan ratio ditahun 2022 disebabkan karena adanya 3 tenaga dokter umum yang berstatus Pegawai Tidak Tetapa (PTT) tidak memperpanjang kontraknya di Kabupaten Balangan. Adapun ketidakidealan rasio tenaga dokter di Kabupaten Balangan didominasi kekurangan dokter umum di RSUD Balangan. Ketidak idealan tersebut tentunya akan mempengaruhi pelayanan yang kesehatan yang seharusnya dilayani dokter dan akan mempengaruhi akreditasi khusunya RS. 9) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Terkait pemenuhan SPM tersebut maka tidak hanya ketersediaan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan standar baik secara kuantitas dan kualitas akan tetapi yang tidak kalah pentingnya juga kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan yang refresentatif agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Tabel 2. 36. Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk 0,78 0,79 0,75 0,7 0,7 2 Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk 9 9,48 9,08 8,9 8,9 3 Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk 16 16,59 14,38 13,4 13,4 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023. Berdasarkan tabel diatas untuk ketersedian rumah sakit sudah sesuai secara kuantitas, ketersedian 1 buah puskesmas rawat inap, 11 buah puskesmas non rawat inap di 8 kecamatan dengan rasio 1 : 11.209 jumlah penduduk juga sudah sesuai standar berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran Hak akan Kesehatan yaitu rasio ketersediaan puskesmas dengan kecamatan adalah 1 : 2 atau 1 : 16.000 jumlah penduduk. Ketersedian rumah sakit secara kuatintas sudah terpenuhi namun perlu pengembangan seiring dengan tuntutan peningkatan akreditasi rumah sakit dan peningkatan julah kunjungan pasien ke RSUD Balangan, sedangkan rasio ketersedian puskesmas sudah sesuai standar namun hampir semua bangunan puskesmas saat ini adalah bangunan lama yang 7penataan tata grahanya belum mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang puskesmas yang telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas, sehingga tata graha di dalamnya masih banyak yang tidak sesuai, contohnya ruangan pelayanan yang masih terlalu sempit, belum ada pemisahan ruangan infeksius dengan non infeksius dikarenakan keterbatasan ruangan, dan lain sebagainya. Adapun puskesmas yang sudah dilakukan penyesuaian adalah Puskesmas Lampihong, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Tanah Habang dan Puskesmas Paringin. Sementara 8 Puskesmas lainnya juga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian sesuai prototipe puskesmas yang sesuai standar. Selain itu 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Tebing Tinggi dan Puskesmas Pirsus perlu dilakukan relokasi mengingat lokasi puskesmas saat ini adalah Daerah yang rawan banjir serta keterbatasan lahan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan puskesmas. Puskesmas pembantu sebagai unit layanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan masih belum sesuai dengan standar berdasarkan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Azasi Manusia pada lampiran hak akan kesehatan yaitu rasio ketersediaan puskesmas pembantu 1 : 1.500 penduduk, sedangkan ketersediaan puskesmas pembantu di Kabupaten Balangan 1 : 7.473 penduduk. Untuk ketersedian poskesdes belum terpenuhi untuk 1 desa 1 buah poskesdes, yang mana pada saat ini poskesdes hanya berjumlah 138 buah dari 154 desa di Kabupaten Balangan. Masih ada 16 desa yang belum memiliki poskesdes. Hal ini tentu berdampak pada pemenuhan SPM pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga berdampak masih adanya kematian bayi dan kematian ibu serta lambatnya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Balangan tahun 2022. Selain itu sebagian besar poskesdes kondisinya juga memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan perluasan ruangan pelayanan agar mampu menampung persalinan yang dibantu oleh 6 tangan (3 orang bidan). 10) Akreditasi Puskesmas Puskesmas yang sudah terakreditasi di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 adalah 12 puskesmas dari 12 yang ada. 12 puskesmas terakreditasi ini, sebanyak 4 kategori Paripurna ((Puskesmas Tanah Habang, Puskesmas Juai, Puskesmas Paringin Selatan dan Puskesmas Paringin), 7 kategori Utama (Puskesmas Halong, Puskesmas Pirsus, Puskesmas Uren, Puskesmas Batumandi, Puskesmas Lampihong, Puskesmas Tebing Tinggi dan Puskesmas Awayan) dan sisanya kategori Madya (Puskesmas Lok Batu). Tabel 2. 37. Akreditasi Puskesmas Tahun 2023 No Keterangan Jumlah 1 Jumlah Puskesmas 12 2 Puskesmas Terakreditasi 12 3 Paripurna 4 4 Utama 7 5 Madya 1 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 11) Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan BoR (Bed Occupancy Rate) adalah Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. BOR bertujuan memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60-85%. Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi penggunaan tempat tidur di rumah sakit yang digunakan untuk pelayanan. BoR di RSUD Balangan selama 5 tahun bersifat fluktuatif dan masih rendah karena dibawah angka 60%. Rendahnya BOR di RSUD Balangan karena tidak banyaknya pasien yang menjalani rawat inap di RSUD Balangan, hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih belum lengkap sehingga cendrung berobat ke RS yang lain atau dirujuk ke RS lainnya. Selain itu kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian BOR RSUD Balangan dimana adanya kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Tabel 2. 38. Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan 2018-2022 NO INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 1 BOR 44,9 57,5 57,5 38,2 44,1 2 AVLOS 3,2 3,1 3,1 3,9 3,2 3 TOI 3,8 2,3 2,3 6,4 4,1 4 BTO 52,6 66,1 66,1 33,1 49,3 5 NDR 11,2 12,8 12,8 22,6 13,2 6 GDR 20,5 22,8 23,4 48,4 26,5 Sumber: Data Rekam Medik RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Berdasarkan data rekam medik jumlah kunjungan pasien RSUD Balangan tahun selama 5 tahun bersipat fluktuatif. Jumlah kunjungan pasien pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah kunjungan yakni berjumlah 42.761 kunjungan, namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dikarenakan terjadi pandemi COVID-19 dikarenakan pasien takut berobat ke rumah sakit/takut diCOVIDkan, jumlah kunjungan pasien tahun 2020 adalah 29.172 dan tahun 2021 berjumlah 29.021 kunjungan, kemudian pada tahun 2022 kunjungan pasien kembali meningkat dikarenakan status pandemi COVID 19 sudah dicabut sehingga menyebabkan kunjungan pasien menjadi normal kembali bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tabel 2. 39. Data Kunjungan Pasien Tahun 2018-2022 NO DATA KUNJUNGAN 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rawat Inap 7.033 8.365 5.051 4.795 6.249 2 Rawat Jalan 26.386 30.663 20.113 21.518 35.656 3 IGD 3.270 3.733 4.008 2.708 7.552 JUMLAH 36.689 42.761 29.172 29.021 49.457 Sumber: Data Rekam Medik RSUD Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 12) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas 12 pelayanan kesehatan. Adapun data kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal tercantum pada tabel berikut. Tabel 2. 40. Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pelayanan Kesehatan Ibu hamil 68 70 73,2 79,18 81,67 86 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 74,88 76,43 80,11 88,29 91,36 95,96 3 Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir 79,3 81,73 85,26 92,76 95,03 97,73 4 Pelayanan Kesehatan Balita 51 61,72 95,13 97,34 99,45 100 5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 85 96,03 15,01 66,99 98,36 98,62 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 15 38 12 15,19 51 63,24 7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 41,3 69,74 93,6 94,34 98,73 99,97 8 Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 75 151 29,7 26,3 79,49 92,54 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 93 120,28 49 29,33 87,55 92,93 10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 125 173 188,77 132,62 /90 11 Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis 100 38 17 17,68 36,72 47 12 Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang meleahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiecy Virus) 100 100 87 88 92,43 99,45 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2023. Berdasarkan tabel diatas dari 12 indikator pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan hanya 1 yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan penataan ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan secara kontinyu. Sampai dengan tahun 2022, panjang jalan Kabupaten Balangan adalah 672,253 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Dari panjang jalan tersebut, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 359.467 km atau 53,47% yang kondisinya mantap, sedangkan 26.289 km atau 3,91% kondisinya rusak ringan dan 286.497 km atau 42,62% dalam kondisi rusak berat. Salah satu penyebab terjadinya penurunan karena dipengaruhi oleh total beban kendaraan yang melewati juga diakibatkan adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu aggregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baikdan juga diakibatkan karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan. untuk itu pengawasan terhadap beban maksimal kendaraan perlu dilaksanakan secara berkala guna menjaga kualitas jalan serta pengurangan hambatan samping yang terjadi pada ruas jalan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dimana pada Tahun 2021 sebesar 0,20 dan meningkat menjadi 0,34 di tahun 2022 Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 23,43% meningkat menjadi 30,43% ditahun 2022. Pada tahun 2022 kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan adapun Daerah irigasi yang di lakukan ada pada DI Marias, DI Baruh Panyambaran, DI Bungur Rawa, DIR Lajar, dan DIR Matang Hanau. Pada Tahun 2022 kondisi luas jaringan Daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 1.897 ha sedangkan total luas irigasi kewenangan Daerah sebesar 6.234 ha sehingga diperoleh perhitungan persentase luas jaringan Daerah irigasi permukaaan sebesar 30,43%. Untuk indicator Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Daerah yang dibangun pada tahun 2022 sebesar 13,68%. Pada tahun 2022 panjang tebing sungai yang ditangani telah berjumlah 16.497,05 mater sedangkan total panjang tebing sungai yang rawan longsor sebesar 120.554 meter sehingga di peroleh perhitungan persentase panjang infrastruktur pengendali banjir sebesar 13,68% Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2023, sebanyak 87,76% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, naik dari 84,05% di tahun 2022, kenaikan ini dikarenakan pemerintah Daerah memperioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk standar hidup layak, namun yang menjadi kendala adalah masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di perdesaan yang belum dapat mengakses air bersih karena ketidakmampuan dalam membayar biaya per bulannya. Hal ini menjadi permasalahan disamping masih tingginya idle capacity PDAM Balangan (57,71%) Capain ini menunjukkan besarnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang disediakan oleh PDAM dan program Pamsimas, sedangkan untuk akses air minum aman menjadi pikir bersama untuk kabupaten Balangan karena akses air minum aman ini berkaitan dengan kualitas, karena aman ini identik dengan akses perpipaan atau PDAM yang masih rendah capaiannya. Sementara untuk akses sanitasi terjadi peningkatan dimana pada tahun 2021 92,61 % meningkat menjadi 98,85% di tahun
15. 2022.Peningkatan ini mewakili penggambaran semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan perlunya akses sanitasi yang baik untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Namun capaian akses sanitasi yang tinggi ini masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akses aman, layak dan tidak layak. Untuk akses aman masih sangat rendah, yaitu 0,59%, akses layak sebesar 10,84% dan akses tidak layak sebesar 88,01%. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan guna meningkatkan akses tidak layak menjadi akses layak dan akses layak menjadi aman. Dan yang harus menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang melakukan praktek BABS yaitu sebesar 1,15% atau 508 KK. Untuk sanitasi aman di Kabupaten Balangan masih jauh dikatakan kategorikan sanitasi aman karena masyarakat Balangan belum sepenuhnya melakukan penyedotan rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Data yang tertera di atas adalah update data inventarisasi air minum dan sanitasi Desember TA 2022. Untuk data update tahun 2023 belum dilaksanakan. Data update akan dilakukan di triwulan 1 (paling awal dimulai bulan Maret 2023 berkolaborasi dengan pihak konsultan dan sanitarian dari Dinas Kesehatan) untuk pendataan ke lapangan meliputi Pemetaan Data Esensial Rumah Tangga yg Terlayani Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Air Limbah di Kab Balangan Serta Pemetaan Essensial Rumah Tangga Yang Masih BABS di Kab. Balangan, agar mendapatkan data terupdate yang lebih akurat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur–jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat. Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari–hari. Terdapat 5 tatanan PBHS yang dapat menjadi simpul–simpul untuk memulai proses penyadar tahuan tentang perilaku hidup bersih sehat yaitu (1) PHBS di Rumah tangga; (2) PHBS di Sekolah; (3) PHBS di Tempat kerja; (4) PHBS di Sarana kesehatan; (5) PHBS di Tempat umum. Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 10 indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga. (1) Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;

(2)Pemberian ASI eksklusif; (3) Menimbang bayi dan balita secara berkala; (4) Cuci tangan dengan sabun dan air bersih; (5) Menggunakan air bersih; (6) Menggunakan jamban sehat; (7) Memberantas jentik nyamuk; (8) Konsumsi buah dan sayur; (9) Melakukan aktivitas fisik setiap hari; (10) Tidak merokok di dalam rumah. Pada tahun 2021 persentase keluarga yang melaksanakan PHBS adalah pada tahun 2021 sebesar 43%. Permasalahan yang dihadapi adalah perubahan perilaku tidak serta merta dapat berubah dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu yang lama karena merubah kebiasaan tidak dapat dilakukan dengan sekali sosialisasi/edukasi/kegiatan Ada beberapa kegiatan yang mendukung pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Tidak semua puskesmas dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, disebabkan ada 2 (dua) puskesmas yang tidak memiliki tenaga promosi kesehatan, sehingga ada kegiatan yang tidak dapat terlaksana di wilayah puskesmas tersebut. Refocusing anggaran juga menjadi salah satu permasalahan yang ada. Tabel 2. 41. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Panjang Jalan Kabupaten Balangan 672.253 672.253 672.253 672.253 672.253 567.376 2 Persentase jalan dalam kondisi baik 33,68 37,88 41,67 20,19 34,19 50,47 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 0,1893 0,1933 0,19 0,19 0,20 4 Kondisi Jalan (km)
1. a.Baik
2. b.Sedang
3. c.Rusak Ringan
4. d.Rusak Berat 226,418 254,634 280,114 135,760 229,839 286,344 44,608 44,608 44,608 302,860 129,628 58.079 74,390 74,390 74,390 89,630 26,289 16,89 326,837 298,621 273,141 144,003 286,497 206.063 5 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap 40,32 44,51 48,30 65,24 53,47 60,70 6 Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik - - 19,10 23,43 30,43 33,28 7 Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Daerah yang dibangun 12,35 13,68 19,98 8 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak 94,76 95,45 80,59 81,72 84,05 87,76 9 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik 79.41 80.45 95,09 92,61 98,85 10 Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir 11,29 12,35 13,68 19,98 11 Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik 89,27 89,52 90,73 92,34 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2022-2023 Penyediaan RTH Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kabupaten paling sedikit 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas jumlah RTH publik yang tersedia di kawasan perkotaan sampai akhir tahun pencapaian dibagi luasan RTH publik. Luas wilayah Kota/Kawasan perkotaan Kabupaten Balangan adalah 2.650 Ha dengan kebutuhan RTH public adalah sebesar 529,978 Ha. Sampai dengan tahun 2022, luasan RTH Publik yang dikelola baru sebesar 103,667 Ha atau 3,91%. Dengan penambahan luas RTH pada tahun 2019 sebesar 1,7 Ha. Di satu sisi, keberadaan RTH dapat meningkatkan kualitas lingkungan terutama di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Karena itu, keberadaan RTH perlu terus ditingkatkan. Namun, pengelolaan yang baik mutlak dibutuhkan sehingga ketersediaan serta aksesibilitas bagi warga dapat terjamin. Keberadaan ruang publik sangat dibutuhkan oleh penduduk di Kabupaten Balangan untuk melaksan akan aktivitas social serta ekonomi. Selain sebagai tempat beraktivitas warga, keberadaan ruang terbuka hijau yang tertutupi oleh pepohonan juga berfungsi sebagai penyeimbang lingkungan terutama dalam pengurangan suhu pemanasan global. Adapun data RTH yang ada di Kabupaten Balangan seperti RTH Citra Permai, RTH Harapan Baru, RTH Tebing Tinggi, RTH Juai, RTH Pondok Indah, RTH Lapangan Bola Martasura, RTH Taman Sanggam, RTH Batumandi, RTH taman Hijau dan RTH komplek perkantoran Pemkab Balangan. Indikator Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan ditahun 2022 sebesar 85%, IMB (Izin mendirikan bangunan) di ubah menjadi PBG ( Persetujuan Bangunan Gedung ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan Gedung atau perwakilannya. Sehingga Dinas PUPRPERKIM akan menggunakan persentase PBG yang diterbitkan dengan menggunakan rumus jumlah PBG yang diterbitkan di bagi dengan jumlah rekomendasi PBG yang dikeluarkan di kali 100% sehingga capaian untuk indicator itu sampai tahun 2022 sebesar 56% hal ini karena pemohon banyak putus di Tengah jalan dalam pengurusan administrasinya atau tidak bisa melengkapi persyaratannya. Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kab. Balangan No. 24 tahun 2013-2032 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%. Metode atau cara yang dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat akan pentingnya penataan ruang sehingga terkendalinya pemanfaatan ruang oleh Masyarakat dengan kebijakan meningkatkan pemahaman Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Tabel 2. 42. Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0.0366 0.03912 0.039112 0.039112 0.0392 2 Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3 Persentase PBG yang diterbitkan - - 56% 56% 4 Persentase ketaatan RTRW 94% 96 % 96 % 96% 96% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022 D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada pada tahun 2023 sebesar 95,02%, angka ini bertambah dari tahun 2022 yang hanya 93,91%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga. Tabel 2. 43. Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 85,24 89,00 90,27 93,75 93,91 95,02 2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) 82,45 84,50 85,89 92,68 93,74 3 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU 63.64 72.73 74.75 86,63 86,90 4 Jumlah Rumah tidak layak huni 7.500 7.000 6.502 2.522 2.290 2.012 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2022 Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2022 sebesar 93,91%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2022 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Untuk Kawasan kumuh ini menggunakan SK terbaru yang berjumlah sebesar 12,35 Ha dimana tahun 2022 luasan Kawasan kumuh di targetkan sebesar 2,1 ha atau sebesar 78,49% dari total Kawasan kumuh yang sesuai SK baru dan SK lama (35,30 + 12,35 = 47,65 ha) yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2022 sebesar 35,30 + 2,1 ha = 37,40 ha atau sebesar 78,49%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali. Indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 93,74% di tahun 2022 yang meningkat capaiannya dibandingkan di tahun 2021 sebesar 92,68% dimana capaian tersebut di dapat dari jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Indikator Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU ditahun 2022 sebesar 86,90% yang meningkat di bandingkan tahun 2021 sebesar 86,63% dimana capaian tersebut didapat dari jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu dibagi dengan jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator jumlah rumah tidak layak huni menurun signifikan untuk setiap tahunnya karena selain didukung oleh anggaran APBD II juga didukung oleh anggaran APBD I dan DAK sehingga untuk tahun 2023 jumlah rumah tidak layak huni yang tersisa di Kabupaten Balangan sebanyak 2.012 unit. E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator Ketenteraman dan ketertiban umum terkait cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Balangan pada tahun 2020 berjumlah 2355 Orang yang tersebar di 157 Desa dan Kelurahan dengan Jumlah 15 Orang setiap Desa dan Kelurahan di tahun 2022 Jumlah Anggota Satlinmas menurun menjadi 2338 Orang terjadi penurunanan kuantitas sebanyak 17 Orang dikarenakan jumlah anggota satlinmas desa dan kelurahan menyesuaikan dengan luas wilayah desa dan kelurahan serta adanya desa yang sudah tidak aktif akibat perluasan tambang di Kabupaten Balangan. Indikator ketentraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2020 sebanyak 29 kasus Pengaduan yang masuk dan 29 kasus Pengaduan yang tertangani dengan Capaian 100% yang artinya semua kasus pelanggaran K3 terselesaikan dengan baik dan tuntas. Selanjutnya, di tahun 2022 Angka Pelanggaran K3 menurun menjadi 22 Kasus Pelanggaran, Angka pelanggaran menurun sebanyak 7 Kasus dengan capaian peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 124,14%, artinya semakin menurun angka pelanggaran K3 semakin meningkat ketenteraman dan ketertiban umum di kabupaten Balangan, dengan tingkat penyelesaiain K3 100% dari 22 Kasus Pengaduan yang masuk dan 22 Kasus yang tertangani artinya semua pengaduan yang masuk tertangani dengan tuntas. Indikator Ketenteraman dan ketertiban umum terkait Persentase penegakan PERDA di kabupaten Balangan tedapat 24 Perda yang di kawal dan di tegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, tahun 2020 terdapat 24 Perda dan yang di Tegakkan di wilayah hukum kabupaten Balangan dengan capaian 100% dan Pada Tahun 2022 Terdapat 24 Perda yang di Tegakkan dengan Capaian sebesar 100%. Selanjutnya, untuk indikator ketentraman dan ketertiban umum terkait tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2021 terdapat 23 kasus yang masuk dan 23 kasus yang tertangani dengan persentase 100%. Selanjutnya, di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak satu kasus menjadi 22 Kasus Pelanggaran yang masuk dan yang 22 Kasus Pelanggaran yang tertangani terdiri dari pelanggaran PP No 10 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaran Administrasi kependudukan sebanyak 15 Kasus yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Paringin Selatan Desa Lingsir 4 Kasus, Kecamatan Paringin Desa Sungai Ketapi 5 kasus, Kelurahan Paringin Kota 1 Kasus Desa Dahai 2 Kasus Kecamatan Batu Mandi Desa Mampari sebanyak 3 kasus dan Pelanggaran Perda No 5 Tahun 2066 Tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdiri dari 7 kasus yang tersebar pada 2 Kecamatan Yaitu kecamatan Paringin Desa sungai ketapi 3 Kasus Desa Dahai 1 Kasus dan Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir sebanyak 3 Kasus. Penurunan Angka pelanggran K3 tidak terlepas dari Patroli pengamanan wilayah secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh pihak jajaran Satpol PP Kabupaten Balangan dan juga Sosialisasi tentang Perda dan Perkada pada Daerah Daerah rawan Pelanggaran Perda dan Perkada. Tabel 2. 44. Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2018–2023 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 2.355 2.355 2.355 2.355 2.338 2.355 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 7 (100%) 32
(100)29 (100 ) 23 (100 ) 22 (100%) 20 (100%) 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 78 Desa 189 Desa 61 Desa 10 Desa 20 Desa 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 5 Persentase Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2023 Indikator ketentraman dan ketertiban umum selain terkait disiplin Perda maupun perlindungan masyarakat dalam ranah ketaatan ketertiban umum, terkait juga dengan kebencanaan. Tahun 2021 untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) terdapat 29 kejadian. Tahun 2020 sebanyak 42 kejadian, dan 2019 160 kejadian. Perkembangan pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat angka penurunan kejadian, hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan membakar lahan di tahun 2020. Pada tahun 2022 kembali terdapat peningkatan sejumlah 10 desa, kejadian bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2022 didominasi oleh faktor human error. Respon Time Rate selama 15 menit dapat dijangkau didukung beberapa faktor, diantaranya jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, lokasi yang mudah dijangkau, dan adanya akses pendukung menuju tempat kejadian. Tingkat waktu tanggap (response time rate) manajemen pada wilayah kebakaran pada tahun 2018 hingga 2022 selama 15 menit dari lokasi kantor menuju lokasi bencana kebakaran. Pada tahun 2022 waktu tanggap juga masih dapat dipenuhi selama 15 menit dikarenakan masih terjangkaunya lokasi kejadian dengan basecamp Damkar. Selanjutnya, urusan pemerintahan Umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik. Untuk mencapai tujuan terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam Masyarakat ditargetkan tidak ada konflik sosial bernuansa SARA . Pada tahun 2018 -2023 tidak ada konflik yang terjadi walaupun potensi konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama bisa muncul akan tetapi dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan kerjasama semua sektor dan pihak. Tabel 2. 45. Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Tahun 2018-2023 NO Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA 0 0 0 0 0 0 2 Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan - - - 100% 100% 100 3 Rasio Tempat Ibadah (Per 10.000 Penduduk) - - - 42 44 4 Persentase Ormas yang Aktif - - - 100% 100% 100% 5 Persentase Parpol yang Aktif - - - 81% 100% 100% 6 Tingkat Partisipasi politik masyarakat - - - 1,2% 2,9% 7,8% Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, 2023 Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk mempertahankan angka konflik sosial bernuansa SARA dalam posisi 0 (nol) konflik, dengan menindaklanjuti dan menyelesaikan semua potensi konflik yang muncul dan melakukan pemetaan terhadap Daerah rawan konflik sebanyak 8 (delapan) Kecamatan dengan capaian 100%. Selain itu juga dengan meningkatkan rasio tempat Ibadah yaitu untuk tahun 2021 dan 2022 dimana ada 42 dan 44 tempat ibadah untuk 10.000 penduduk, dengan terus bertambahnya tempat ibadah yang ada di Kabupaten Balangan diharapkan akan meningkatkan kerukunan umat beragama sehingga potensi konflik yang muncul bisa berkurang, selain itu juga akan meningkatkan peran dan fungsi Ormas dan Parpol untuk mendukung program pemerintah. Untuk capaian tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Balangan masih rendah, dikarenakan masih rendahnya Sosialisasi tentang Politik dan Pemerintahan Umum oleh Kesbangpol Kabupaten Balangan terlihat dari capaian kinerja pada Tahun 2021 dan 2022. Sehingga diperlukan terobosan dan Inovasi program dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendidikan politik Masyarakat dan pembinaan serta pengawasan Ormas. F. Urusan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari 26 Jenis dan untuk di Kabupaten Balangan hanya menangangi 9 jenis PPKS yang totalnya pada 2023 berjumlah 60.942 orang. Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan yang terdiri dari Anak Terlantar 59 orang, Anak Berlawanan dengan Hukum 8 orang, Lanjut Usia 3.701 orang, Penyandang Disabilitas 1.129 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 orang, Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 62 orang, Fakir miskin 54.289 orang dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.636 Orang. Untuk dapat melihat secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 46. PPKS Yang Tertangani Tahun 2023 No PPKS Jumlah PPKS (orang) Jumlah PPKS yang Tertangani (orang) 1 Anak Terlantar 59 33 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 8 8 3 Lanjut Usia 3.701 284 4 Penyandang Disabilitas 1,129 39 5 Korban Bencana Alam 21 21 6 Korban Bencana Sosial 37 37 7 Perempuan Rawan Sosial dan Ekonomi 62 52 No PPKS Jumlah PPKS (orang) Jumlah PPKS yang Tertangani (orang) 8 Fakir Miskin 54.289 35.578 9 Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.636 150 Jumlah 60.942 36.202 Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023 Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, dapat diperoleh informasi dari 9 Jenis PPKS yang ada di Kabupaten Balangan dengan Jumlah PPKS per tahun 2023 adalah 60.942 orang dan Jumlah PPKS yang ditangani per tahun 2022 berjumlah 36.202 orang. Pencapaian pelayanan terhadap Persentase PPKS yang Tertangani pada Dinas Sosial, P3A, PMD Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar 59,40% dari target 70,95%. Hal ini sudah mencakup 36.202 Orang PPKS atau 59.40% dari keseluruhan sembilan jumlah PPKS yang ada dengan rincian 33 orang Anak Terlantar, 8 orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Lanjut Usia 284 orang, Penyandang Disabilitas 39 orang, Korban Bencana Alam 21 orang, Korban Bencana Sosial 37 Orang, dan Perempuan/Wanita Rawan Sosial Ekonomi 52 orang. PPKS yang semua terlayani hanya korban bencana alam, korban bencana social, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun masih belum bisa mencakup pada pelayanan seluruh 9 jenis PPKS yang ada di Kabupaten Balangan, terdapat penurunan capaian kinerja dari 68,72% menjadi 59,40% atau kenaikannya sebesar 9,32%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pelayanan PPKS diantaranya adanya kemudahan melalui upaya Inovasi aplikasi “Layar si Balang”. Inovasi tersebut memudahkan pelaporan dan keterbukaan bagi masyarakat yang mengetahui untuk melaporkan atau ingin mengajukan pendaftaran DTKS dan berdampak pada berfungsinya pelayanan yang optimal. Selain adanya optimalisasi pelayanan yang hadir karena Inovasi, hal yang bersifat pelayanan rutin seperti pemberian bantuan alat bantu, sembako, dan pelayanan lainnya terhadap PPKS dapat berjalan optimal didorong adanya keterlibatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Sosial dalam kuota tambahan pemberian alat bantu untuk disabilitas dan lansia dan kemudahan akses kepada PPKS pemerlu panti rehabilitasi sosial. Tabel 2. 47. Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2018–2023 No Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase PPKS yang tertangani 58,89% 65,84% 40,92% 54,91% 68,72% 59,40% 2 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah PPKS (Jiwa) 18,458 18,286 47,523 96.059 68.334 60.942 5 Jumlah Penerima Bantuan (PKH & BPNT) 9,775 9,694 9,818 10.790 10.356 11.984 Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023 Mengacu pada data yang disajikan pada tabel diatas terkait Jumlah PPKS di Kabupaten Balangan dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan Jumlah PPKS terbanyak pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah PPKS mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi disebabkan salah satu jenis PPKS yaitu Korban Bencana Alam pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari segi jumlah, penyebabnya dikarenakan pada tahun 2021 Kabupaten Balangan mengalami peristiwa bencana alam yang besar dan berdampak luas. Selain itu, dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 juga sangat dibutuhkan kemudahan dalam mengakses data dan kriteria penerima bantuan sosial sesuai dengan karakteristik di lingkup Kabupaten Balangan. Ketika pemerintah Daerah telah memiliki secara mandiri data masyarakat miskin tersebut, maka SKPD yang berkaitan maupun pihak pemanfaat lainnya akan mudah melakukan analisis untuk penentuan kebijakan dan perencanaan pada pengelolaan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan data tersebut masih terhitung panjang, perlunya sumber daya manusia yang mumpuni terkait data dan koordinasi yang baik harus segera dipersiapkan dengan menyusun timeline target pencapaian di masing-masing kegiatan yang mendukung pada Bidang Sosial. Koordinasi dan apabila diperlukan terjalinnya kerjasama dengan SKPD yang bersinggungan maupun dengan eksternal yang mendukung keberlangsungan database kemiskinan Daerah. Selanjutnya penyebab belum optimalnya jangkauan PPKS juga dikarenakan lokasi penjangkauan yang tidak mudah untuk dijangkau dikarenakan kondisi topografi beberapa wilayah di Kabupaten Balangan yang cukup sulit untuk di jangkau. Meskipun capaian cakupan pelayanan PPKS pada Bidang Sosial sudah menunjukkan realisasi yang positif, masih diperlukan kerja keras dari Bidang Sosial terkait pengelolaan data dan pemenuhan standar. Pemenuhan cakupan SPM juga masih belum optimal, Kabupaten Balangan belum tersedianya rumah singgah atau shelter untuk menaungi PPKS di luar panti yang nantinya dipenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, makanan, dan medis kejiwaannya selama maksimal tujuh hari sesuai standar yang ditetapkan. Karena belum terpenuhinya rumah singgah lingkup Kabupaten Balangan, beberapa pelayanan yang bersifat luar panti masih belum bisa optimal. Jenis PPKS yang mendapatkan layanan rumah singgah adalah pelayanan ODGJ setelah dilaksanakan perawatan di rumah sakit, anak dan lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti. Tabel 2. 48. Rekapitulasi Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2022 NO PSKS JUMLAH 1 Pekerja Sosial Profesional - 2 Pekerja Sosial Masyarakat 45 3 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 38 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial 8 5 Karang Taruna 2.431 6 Satuan Bhakti Pekerja Sosial 1 7 Keluarga Pioner - 8 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat - 9 Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 10 10 Penyuluh Sosial 4 11 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 8 12 Dunia Usaha 6 JUMLAH 2.551 Sumber: Dinsos P3A PMD, 2023 2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar A. Urusan Tenaga Kerja Capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 49. Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2018–2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 4 4 9 7 3 2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 4 4 4 5 2 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 4 Besaran Pencari Kerja Terdaftar 2136 3001 705 2331 2137 5 Besaran Lowongan kerja/ Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar - - 696 1006 259 6 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 1,690 2,989 453 164 770 7 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 3,005 2,931 5,898 2931 2931 8 Besaran Pemeriksaan Perusahaan 15 18 7 8 9 9 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi 592 544 192 192 224 10 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat 300 60 128 160 48 11 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan - 350 32 - 48 12 Besaran serapan Tenaga Kerja di Sektor Tambang dan penggalian - - - - 4675 Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2022 Angka sengketa pengusaha-pekerja untuk tahun 2022 berjumlah 3 kasus/sengketa, dengan rincian sebagai berikut : 1 Kasus dari PT. Kerabat Putera Balangan, 2 Kasus dari PT. SIS Site Sera. Besaran pencari kerja kerja terdaftar tidak sebanding dengan besaran kesempatan kerja/ lowongan kerja terdaftar di sektor formal setiap tahunnya terlihat juga dari besaran data penempatan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya, dari segi besaran pelatihan yang dilaksanakan masih lebih fokus untuk pemenuhan kesempatan kerja Formal/Industri, sementara pelatihan yang mendukung penyerapan Tenaga Kerja sektor Non Formal yang potensi lebih besar belum optimal. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 1 kasus. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, berdasarkan hasil laporan perusahaan di Kabupaten Balangan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online pada www.wajiblapor.kemnaker.go.id terdapat 2.931 orang karyawan perusahaan yang, didaftarkan oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 244 orang, dan tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kemasyarakatan berjumlah 58 orang. Serapann Tenaga Kerja pada Sektor Pertambangan dan Penggalian masih jauh kalah disbanding besaran serapan Tenaga Kerja di Sektor laiinnya seperti Non Formal,, padahal sektor Pertambangan adalah penyumbang terbesar terhadap PDRb kabupaten/ pertumbuhan ekonomi kabupaten. Tabel 2. 50. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Tahun 2022 Sektor Jumlah A. Pertanian. Perkebunan. Kehutanan. Perburuan & Perikanan 31.174 B. Pertambangan dan Penggalian 4.675 C. Industri Pengolahan 2.307 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 463 F. Konstruksi 2.752 G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 8.255 H. Transportasi dan Pergudangan 759 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.434 J. Informasi dan Komunikasi 334 Sektor Jumlah K. Jasa Keuangan dan Asuransi 253 L. Real Estate 75 M,N. Jasa Perusahaan 1.933 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.021 P. Jasa Pendidikan 4.986 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.350 R,S,T,U. Jasa Lainnya 2.166 Kosong / Diluar range 174 Total 70.111 Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2022 B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut adalah keterlibatan dalam upaya Kabupaten dalam Kota Layak Anak, yang dimana Kabupaten Balangan mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya tingkat pratama menjadi tingkat madya di tahun 2022 bulan Agustus lalu. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan muara sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasiaan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak berdasarkan Evaluasi KLA terdiri dari a. KLA Tingkat Pratama (nilai 500- 600), b. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700), c. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800) d. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900) dan KLA (nilai 901-1000). Guna mencapai kategori nindya, pemerintah Daerah perlu melakukan sinergi dengan menggandeng perangkat Daerah, kelompok media, dan dunia usaha. Tabel 2. 51. Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2018–2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 80,8% 80,2% 94,88% 94,92% 80,43% 2 Pekerja Perempuan dilembaga pemerintah - - - 1477 1521 3 Jumlah pekerja Perempuan (SWASTA+PEMERINTAH) - - - 1556 1891 4 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 12% 16% 16% 16% 16% 5 Jumlah kursi DPRD perempuan 3 4 4 4 4 6 Total kursi anggota dewan 25 25 25 25 25 7 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 19,1% 19,8% 5,12% 5,08% 19,57 8 Rasio KDRT 0,09% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 9 Data Kekerasan Anak 13 Anak 17 Anak 16 Anak 14 Anak 13 Anak 10 Partisipasi angkatan kerja perempuan 68,33% 57,12% 44,85% 65,55% 61,66% 11 Jumlah KK Perempuan 8882 KK 8982 KK 9082 KK 9358 KK 10061 KK 12 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan 100% 100% 100% 100% 100% No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 13 Jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan 13 14 16 21 19 14 Jumlah perempuan dan anak yang dilayani 13 14 16 21 19 15 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit 100% 100% 100% 100% 100% 16 Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yg harusnya mendapatkan pelayanan di puskesmas/rs 5 9 9 11 9 17 Jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak yg mendapatkan pelayanan di puskesmas/RS 5 9 9 11 9 18 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. 100% 100% 100% 100% 100% 19 Jumlah korban kekerasan yg memperoleh layanan rehabsos 8 14 16 21 19 20 Jumlah korban kekerasan yg membutuhkan layanan rehabsos 8 14 16 21 19 21 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100% 100% 100% 100% 100% 22 Jumlah perkara yg diputuskan dipengadilan yg berkaitan dg kekerasan thd anak dan perempuan 6 7 9 8 10 23 Jumlah perkara perempuan dan anak yang disidangkan 6 7 9 8 10 24 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum 100% 100% 100% 100% 100% 25 Jumlah korban mendapatkan layanan bantuan hukum 6 9 8 10 8 26 Jumlah korban yang membutuhkan anggaran hukum 6 9 8 10 8 27 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan 100% 100% 100% 100% 100% No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 28 Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan disatukan kembali ke keluarga/keluarga pengganti 1 1 1 1 0 29 Jumlah korban yg membutuhakn reintegrasi sosial 1 1 1 1 0 Sumber: Dinsos P3APMD Kabupaten Balangan, 2022 Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022, didapatkan informasi Menurunnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 94,92% ditahun 2021 menjadi hanya 80,43% pada tahun 2023, hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas bahwa dari segi Jumlah Pekerja Perempuan dalam bidang swasta dan pemerintahan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan terkhusus Pekerja Perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2022 tidak mengalami peningkatan sehingga setelah dilakukan perhitungan persentase capaiannya lebih rendah dari pada hasil capaian tahun 2021. Selanjutnya dalam perkembanganya adanya dinamika positif yang terjadi dari partisipasi perempuan dilembaga swasta, jika melihat data pada tabel diatas partisipasi perempuan mengalami peningkatan daris segi jumlah hal tersebut dapat dilihat pada data terakhir pada tahun 2022 dengan capaian 19,57% dimana mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 dengan 5,08%. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa pada era sekarang dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dihadirkan yang mulai memperhatikan keterwakilan perempuan dalam lembaga swasta dan para perempuan yang aktif untuk mau terlibat di dalam lembaga swasta dengan jumlah perempuan dilembaga swasta adalah 414 orang. Indikator lainnya yang tidak kalah penting dan ini juga yang masih sangat menjadi perhatian terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan data yang ada dalam hal ini Data Kekerasan Anak dari tahun ke tahun mengalami trend naik turun namun dari jumlahnya tidak signifikan. Data kekerasan anak yang diperoleh berdasarkan laporan yang masuk pada tahun 2022 ada 13 anak yang mengalami kasus kekerasan. Kasus kekerasan yang terjadi adalah para anak-anak tersebut mengalami pelecehan seksual. Beberapa hal yang dapat dijadikan faktor terjadinya kasus kekerasan tersebut baik dari segi sektor ekonomi , sosial serta segala kemudahan dengan adanya kemajuan teknologi dan mobilisasi yang begitu cepat yang tanpa kita sadari menjadi fakto-faktor lainnya sehingga kasus kekerasan masih berlangsung. Mengacu pada indikator yang lainnya dalam hal ini cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu dari data yang diperoleh terkait jumlah pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dari 21 ke 19 yang melakukan pengaduaan perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan data masih adanya laporan pengaduan terkait kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak menjadi bukti bahwa masih sering terjadinya tindak kekerasan tersebut.Namun yang menjadi permasalahan keterbukaan yang ada terkait tindak kekerasan yang terjadi dalam hal ini jika adanya peristiwa tersebut untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib sehingga para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat mempertanggung jawabkan dan diberikan sanksi yang patas atas perbuatan tersebut. Jenis-jenis laporan pengaduan yang dilaporkan kebanyakan kasus anak didominasi dengan kekerasan seksual yaitu sebanyak 7 kasus dari 9 kasus. Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kekerasan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 6 kasus dari 7 kasus kekerasan terhadap perempuan. Saat ini yang perlu menjadi perhatian penting ketika adanya laporan pengaduan yang masuk dalam hal ini pihak berwajib Kepolisian akan berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan terkait adanya kasus kekerasan perempuan dan anak, namun adanya keterbatasan yang kami memiliki dikarenakan sampai saat ini di Kabupaten Balangan belum memiliki tenaga konselor dan psikolog klinis yang dapat membantu dalam memberikan pendampingan secara klinis terkait peristiwa tindakan kekerasan yan dialami. Sedangkan untuk cakupan penanganan korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit pada tahun 2022 sebanyak 9 korban, yang terdiri dari pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan yaitu sebanyak pada tahun 2022 berjumlah 19 korban yang merupakan layanan pemulihan dari gangguan baik kondisi fisik, psikis maupun sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, layanan ini berupa konseling terhadap korban, keluarga ataupun masyarakat sekitar. Selanjutnya terkait Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari Jumlah perkara yang diputuskan dipengadilan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2022 sebanyak 10 perkara dan telah disidangkan. Hal lain yang berkaitan dengan tersebut berkaiatan dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dimana jumlah korban mendapatkan layanan hukum pada tahun 2022 adalah 8 korban dan sisa korbannya diselesaikan secara kekeluargaan/ damai. Pendampingan telah diberikan dalam memberikan dukungan terhadap korban kekerasan tersebut namun yang masih perlu menjadi perhatian belum tersedianya tenaga ahli bidang hukum (paragel) dan Advokat yang bisa membantu pendampingan dalam proses bantuan hukum yang terjadi . Cakupan reintegrasi sosial sebanyak 1 korban, dengan mencarikan orangtua/keluarga pengganti yang bisa memberikan perlindungan bagi anak. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, upaya telah dilakukan terhadap para korban kekerasaan perempuan dan anak dimana adanya MOU yang dilakukan dengan Kabupaten tetangga terkait Tenaga Konselor dan Psikolog Klinis dalam memberikan layanan pendampingan dalam hal klinis. Tabel 2. 52. Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 No. Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 1 Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD 4,8% 7,25% 12,35% 18,01% 28,65% 2 Persentase Perkawinan Usia Anak 0,7% 1% 1,48% 1,01% 0,64% Sumber: Dinsos P3APMD Kabupaten Balangan, 2022 Perencanaan penganggaran yang responsive gender merupakan upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana telah tersirat dalam RPJMN serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan gender yang tercantum dalam salah satu butir SDG’s. Jika melihat data yang telah disajikan diatas Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD setiap tahunya capaiannya mengalami kenaikan dimana pada tahu 2021 persentase berada pada 18,01% dan tahun 2022 28,65%. Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Saat ini yang menjadi permasalahan yakni kurangnya pemahaman dalam mengenai Konsep Rensponsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Perkawinan Usia Anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah menurut agama dan negara. Jika melihat capaian pada tahun 2021 Persentase perkawinan usia anak berada pada 1,01% dan pada tahun 2022 0,64%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi persentase mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Dari segi perlindungan perempuan dan anak telah melaksanakan sosialiasi terkait pencegahan usia anak sebagai bentuk upaya agar masyarakat dapat mengetahui dampak-dampak yang timbul dari pernikahan usia anak yang terjadi. Per tahun 2022 terdapat 12 dispensasi nikah yang masuk melalui Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Saat ini permasalahan usia anak menjadi perhatian penting dikarenakan masih kuatnya ideologi, serta tradisi dan budaya setempat, strategi kemiskinan dan keberlangsungan hidup ekonomi, kontrol atas seksualitas dan melindungi kehormatan keluarga yang terkadang tidak selaras dengan tujuan dari pemerintah pusat dan Daerah bahwa pernikahan usia anak itu harus dicegah. Pencatatan dispensasi nikah masih terkendala pada belum selarasnya pendataan, baik dari Kemenag Kabupaten Balangan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beberapa factor yang mempengaruhi, masih belum tersedianya pendataan dispensasi nikah terhadap pengajuan yang berasal dari selain agama islam, terbenturnya aturan pada pencatatan sipil dari segi usia sehingga belum bisa memiliki akta nikah maupun dokumen sejenis yang dapat mengakomodir. Kemudian belum selarasnya indikator yang melatar belakangi pada pencatatan ini. Sehingga kedepannya masih diperlukan koordinasi dan diskusi lebih jauh untuk mencapai keselarasan dan kesepakatan sehingga kedepannya dapat memudahkan analisis kebijakan dan perencanaan pencegahan terhadap perkawinan anak usia dini yang ada di Kabupaten Balangan. C. Urusan Pangan Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ruang lingkup ketahanan pangan meliputi akses, ketersediaan, pemanfaatan dan stabilitas. Beberapa indikator terkait ketahanan pangan yang menggambarkan kondisi pangan di Kabupaten Balangan disajikan pada tabel di bawah. Indikator skor PPH konsumsi menunjukkan kecenderungan meningkat, yang juga diikuti dengan meningkatnya skor PPH ketersediaan. Tabel 2. 53. Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 No Indikator Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Skor PPH Konsumsi 83,2 86,0 87,2 86,5 89,1 89,6 0 2 Skor PPH Ketersediaan 85,14 85,18 83,48 83,22 85,06 85,7 8 3 Perkembangan Desa Rentan Pangan 45 35 29 23 18 17 4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 4,05 3,35 3,45 2,96 4,65 6,04 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dan BPS RI, 2023 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan maka makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya. Data pada tabel di atas menunjukkan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Balangan meningkat signifikan dari tahun 2021 ke 2023. Hal ini tentu saja perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kerawanan pangan dan gizi.Tabel 2.58 Tabel 2. 54. Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2022 Komoditi Ketersediaan Produksi (Ton) Kebutuhan Tahun (Ton) Surplus/ Defisit (Ton) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 20 eras 117.345 96.558103.633 100.088 74,741 13.980 14.450 14.64314.740 103.365 82.108 88.990 85 ula Pasir* 1.238 1.253 1.248 1.256 1,401 1.176 1.216 1.232 1.240 62 37 16 1 inyak oreng* 1.256 1.255 1.315 1.273 1272 1.202 1.242 1.259 1.267 54 13 56 awangMerah* 452 453 471 460 663 417 431 437 440 35 22 34 2 abai erah/rawit 14.321 15.125 15.432 14.752 798 13.980 14.450 14.64314.740 341 675 789 1 aging Sapi 276 207 248 225 5,232 228 236 239 240 48 (29) 9 (1 aging Ayam 1.121 1.088 1.410 1.785 76,983 903 934 946 952 218 154 464 8 elur Ayam as 1.032 1.268 1.281 1.189 83,202 898 929 941 947 134 339 340 2 gung 54.068 94.683 16.374 38.660 16,815 162,87 194,25 896,33 159 53.905,13 94.488,75 15.477,67 38 acangKedelai 7.809,45 325,54 306,70 - 61 712,25 712,25 479 321 7.097,2 (386,71) (172,3) (3 acang Hijau 33,48 37,30 93 - - 369,76 12,75 40 (336,28) 24,55 (4 acang Tanah 392,11 293,90 199,07 41,02 - 497,26 129,5 212 (105,15) 164,4 (17 bi Kayu 3.403 5.963 2.396 490 478 513,681.359,75 373 2.889,32 4.603,25 1 bi Jalar 915 915 275 - - 63,75 777 185 851,25 138 (1 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, 2023 Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2018-2021 cukup baik namun di tahun 2022 ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan maupun kenaikan yang signifikan. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah daging ayam dan telor ayam ras. Komoditi yang mengalami defisit terbesar yaitu cabe merah/rawit. Untuk komoditi Daging Sapi yang pada tahun 2019 mengalami kekurangan di tahun 2022 sudah meningkat signifikan dan mencukupi kebutuhan di Kabupaten Balangan. Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan- bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu, disebabkan waktu tanam yang masih tergantung air hujan/musim. Hal tersebut dikarenakan sistem tata kelola air yang belum optimal. Akibatnya ada waktu waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam atau musim tanam, yang bersamaan. Sehingga menyebabkan menurunnya jumlah produksi pertanian. Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian, dari hasil produksi pertanian di Kab Balangan - di luar dari konsumsi keluarga- selebihnya di jual petani ke distributor luar kab sehingga aliran rantai distribusi pertanian menjadi panjang, juga masih rendahnya tingkat harga yang diterima petani, harga di tingkat petani selalu turun di puncak-puncak panen, dan besarnya biaya transportasi dan akomodasi. Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan, karena selama pola pertanian masih menggunakan bahan kimia, berupa pupuk, herbisida, pestisida, fungisida, zat pengatur tumbuh, dll sehingga mempengaruhi hasil yang di panen mengandung residu zat kimia, dr pengujian PSAT menunjukkan adanya residu zat kimia terhadap bahan asal tumbuhan. D. Urusan Bidang Pertanahan Selama lima tahun terakhir, kinerja pemerintah di bidang pertanahan cukup baik yang ditunjukkan dengan capaian beberapa indikator. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2. 55. Capaian Kinerja Pertanahan 2018-2022 N o Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 1 Persentase luas lahan bersertifikat (%) 7.51% 7,84% 9,39% 10,69% 17,00% 2 Status tanah tidak bermasalah 48 34 19 32 38 3 Status tanah bermasalah 2 4 2 1 3 Sumber:Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023 Pada Tahun 2022, dari keseluruhan asset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang sebanyak 1.544 persil, baru terdapat 160 persil yang bersertifikat dan 102 persil tanah yang diproses untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Gambar 2. 30. Sertifikasi Tanah Pemda Tahun 2022 Sumber:Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023 Hingga Tahun 2022, dari 183 persil aset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang dilakukan inventarisasi oleh Bidang Pertanahan, terdapat 12 persil tanah yang dikategorikan bermasalah. Bermasalah dalam konteks ini adalah persil tanah tersebut diklaim sebagai tanah milik oleh masyarakat dan tidak dihibahkan sebelumnya kepada Pemerintah Daerah. 2.5 Produk Unggulan Daerah Produk unggulan Daerah merujuk pada komoditas atau barang yang dihasilkan oleh suatu Daerah yang memiliki potensi tinggi dan nilai ekonomis signifikan. Produk- produk ini biasanya merupakan hasil dari keunggulan sumber daya alam, keahlian lokal, atau kekayaan budaya yang dapat dipasarkan baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. PUD dimiliki oleh suatu wilayah, dengan nilai ekonomi yang tinggi dan kemampuan bersaing, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Produk ini dihasilkan berdasarkan kelayakan teknis seperti ketersediaan bahan baku dan pasar, serta memanfaatkan talenta lokal dan dukungan kelembagaan, termasuk teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kondisi sosial budaya. Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk membangun dialog dan kemitraan di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, guna memperkenalkan potensi Daerah yang belum terekspos. Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi Daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/Daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengebangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi Daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan Daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan Daerah menggambarkan kemampuan Daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan /atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001). Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi Daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa suatu Daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi Daerah. Esensi atas penciptaan produk- produk unggulan di Daerah menjadi sangat penting terlebih lagi di Daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap Daerah lain, termasuk juga Daerah perbatasan (Asmara, 2004). Dasar penentuan sektor basis dan/atau unggulan adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 pada level sektor/lapangan usaha. Dengan demikian, hasil analisis sektor yang terpilih adalah bersifat indikatif karena tidak sepenuhnya menggambarkan kinerja keseluruhan dari subsektor yang ada masing-masing sektor. Analisis Symmetric Location Quotient(SymLQ)secara prinsip sama dengan Location Quotient (LQ), yaitu untuk menganalisis sektor unggulan dari suatu wilayah yang dapat dikembangkan. Analisis SymLQ ini digunakan karena penggunaan metode LQ selama ini menghasilkan nilai indeks yang tidak simetris, jika dilakukan analisis lebih lanjut maka cenderung tidak memenuhi uji normalitas. SymLQ merupakan modifikasi sederhana dari rumus Location Quotient (LQ) dengan membuat indeks LQ simetrik di sekitar angka nol berdasarkan rumus Revealed Symmetric Compoarative Advantage (RSCA) yang dikembangkan oleh Dalum dkk. pada tahun 1998. SymLQ akan lebih memudahkan dalam melakukan mapping sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif karena dibuat dalam skala -1 s.d. 1 (-1≤SymLQij≤1), sehingga simetris. Jika nilai SymLQ >0 (positif), maka sektor tersebut merupakan sektor basis/mempunyai keunggulan komparatif, demikian sebaliknya jika sektor tersebut: Keterangan: PDRB^R = Total PDRB Kab.Kota (atau Daerah yang ingin dicari) PDRBi^R = PDRB Kab.Kota (atau Daerah yang ingin dicari) sektor i PDRB^N = Total PDRB Provinsi (atau Daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari saerah yang ingin dicari) PDRBi^N = PDRB Provinsi sektor I (atau Daerah referensi/satu tingkat lebih tinggi dari saerah yang ingin dicari) Kabupaten Balangan, yang terletak di Kalimantan Selatan, memiliki berbagai produk unggulan Daerah yang mencerminkan kekayaan alam serta potensi ekonomi lokal. Produk-produk ini berasal dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga kerajinan tangan, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa produk unggulan Daerah Kabupaten Balangan: Tabel 2. 56. PDRB Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.027,02 Rp1.030,66 Rp1.071,80 Pertambangan dan Penggalian Rp6.379,57 Rp6.774,16 Rp7.019,43 Industri Pengolahan Rp146,76 Rp153,47 Rp158,90 Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,65 Rp2,85 Rp3,09 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp21,38 Rp22,03 Rp22,68 Konstruksi Rp342,18 Rp356,72 Rp382,85 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp412,95 Rp435,79 Rp464,84 Transportasi dan Pergudangan Rp147,55 Rp156,52 Rp166,70 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp27,64 Rp29,15 Rp31,80 Informasi dan Komunikasi Rp128,69 Rp135,69 Rp143,44 𝐿𝑄 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖 𝑅 /𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑅 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖 𝑁 /𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑁 SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Jasa Keuangan dan Asuransi Rp25,86 Rp26,27 Rp27,95 Real Estate Rp86,25 Rp89,43 Rp94,38 Jasa Perusahaan Rp5,51 Rp5,91 Rp6,41 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp332,17 Rp341,82 Rp360,56 Jasa Pendidikan Rp271,28 Rp286,14 Rp299,85 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp78,70 Rp83,75 Rp88,88 Jasa lainnya Rp41,69 Rp44,30 Rp47,04 PDRB Rp9.477,83 Rp9.974,65 Rp10.390,60 PDRB Tanpa Migas Tabel di atas menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di suatu Daerah untuk tahun 2021, 2022, dan 2023, dalam satuan miliar rupiah. Terdapat berbagai sektor ekonomi yang tercantum, seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menunjukkan nilai PDRB sebesar Rp 1.027,02 miliar pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023. Sektor Pertambangan dan Penggalian juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, dari Rp 6.379,57 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 7.019,43 miliar pada tahun 2023. Industri Pengolahan mengalami kenaikan dari Rp 146,76 miliar di tahun 2021 menjadi Rp 168,90 miliar di tahun 2023. Sektor Konstruksi mencatatkan nilai PDRB Rp 342,18 miliar pada tahun 2021, dengan sedikit peningkatan menjadi Rp 362,85 miliar pada tahun 2023. Selain itu, total PDRB di Daerah tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, dari Rp 9.477,83 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 10.300,60 miliar pada tahun 2023. Tabel ini mencerminkan kinerja ekonomi yang semakin baik di berbagai sektor, menandakan adanya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam periode tersebut. Tabel 2. 57. PDRB Provinsi Kalimantan Selatan SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp18.614,34 Rp18.911,08 Rp19.510,14 Pertambangan dan Penggalian Rp33.226,73 Rp35.078,57 Rp36.171,09 Industri Pengolahan Rp17.277,92 Rp17.850,34 Rp18.387,03 Pengadaan Listrik dan Gas Rp171,40 Rp184,86 Rp199,86 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp601,69 Rp630,96 Rp660,54 Konstruksi Rp10.364,04 Rp10.791,13 Rp11.469,97 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp12.320,82 Rp13.202,32 Rp14.017,15 Transportasi dan Pergudangan Rp7.919,63 Rp9.304,10 Rp10.344,24 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp2.705,83 Rp2.966,30 Rp3.241,51 Informasi dan Komunikasi Rp5.908,86 Rp6.319,21 Rp6.734,37 Jasa Keuangan dan Asuransi Rp4.367,68 Rp4.384,93 Rp4.762,90 Real Estate Rp3.318,73 Rp3.513,45 Rp3.735,36 Jasa Perusahaan Rp835,41 Rp898,30 Rp966,41 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp7.144,27 Rp7.182,47 Rp7.391,99 Jasa Pendidikan Rp6.211,32 Rp6.429,09 Rp6.656,62 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp2.893,56 Rp3.047,17 Rp3.220,53 Jasa lainnya Rp1.542,36 Rp1.646,94 Rp1.761,26 SEKTOR PDRB PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2021 2022 2023 PDRB Rp135.424,59 Rp142.341,22 Rp149.230,96 PDRB Tanpa Migas Tabel 2. 58. Tabel LQ Tambang Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.030,66 Rp1.071,80 Rp18.911,08 Rp19.510,14 0,78899032 Sektor Non Basis Pertambangan dan Penggalian Rp6.774,16 Rp7.019,43 Rp35.078,57 Rp36.171,09 2,78713855 Sektor Basis Industri Pengolahan Rp153,47 Rp158,90 Rp17.850,34 Rp18.387,03 0,12411681 Sektor Non Basis Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,85 Rp3,09 Rp184,86 Rp199,86 0,22205006 Sektor Non Basis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp22,03 Rp22,68 Rp630,96 Rp660,54 0,49313092 Sektor Non Basis Konstruksi Rp356,72 Rp382,85 Rp10.791,13 Rp11.469,97 0,47938526 Sektor Non Basis Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp435,79 Rp464,84 Rp13.202,32 Rp14.017,15 0,47627971 Sektor Non Basis Transportasi dan Pergudangan Rp156,52 Rp166,70 Rp9.304,10 Rp10.344,24 0,231449 Sektor Non Basis Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp29,15 Rp31,80 Rp2.966,30 Rp3.241,51 0,1408958 Sektor Non Basis Informasi dan Komunikasi Rp135,69 Rp143,44 Rp6.319,21 Rp6.734,37 0,30590855 Sektor Non Basis Jasa Keuangan dan Asuransi Rp26,27 Rp27,95 Rp4.384,93 Rp4.762,90 0,0842808 Sektor Non Basis Real Estate Rp89,43 Rp94,38 Rp3.513,45 Rp3.735,36 0,36288233 Sektor Non Basis Jasa Perusahaan Rp5,91 Rp6,41 Rp898,30 Rp966,41 0,09526095 Sektor Non Basis SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp341,82 Rp360,56 Rp7.182,47 Rp7.391,99 0,70054249 Sektor Non Basis Jasa Pendidikan Rp286,14 Rp299,85 Rp6.429,09 Rp6.656,62 0,64694684 Sektor Non Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp83,75 Rp88,88 Rp3.047,17 Rp3.220,53 0,39636473 Sektor Non Basis Jasa lainnya Rp44,30 Rp47,04 Rp1.646,94 Rp1.761,26 0,38358547 Sektor Non Basis PDRB Rp9.974,65 Rp10.390,60 Rp142.341,22 Rp149.230,96 1 PDRB Tanpa Migas Tabel di atas membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2022 dan 2023, dengan data yang disajikan dalam satuan miliar rupiah, di mana setiap sektor PDRB dari kedua Daerah tersebut dicantumkan untuk memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi yang berbeda; misalnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Balangan memiliki nilai PDRB sebesar Rp 1.030,66 miliar pada tahun 2022, yang meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023, sementara pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Kabupaten Balangan mencatatkan PDRB sebesar Rp 6.774,16 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 7.019,43 miliar pada tahun 2023, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan nilai yang jauh lebih tinggi pada sektor yang sama, yakni Rp 35.078,57 miliar pada tahun 2022 dan Rp 36.171,09 miliar pada tahun 2023, yang menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor basis yang penting bagi perekonomian Kabupaten Balangan dengan koefisien basis mencapai 2,78713856, sementara sektor lainnya dalam tabel sebagian besar dikategorikan sebagai sektor non-basis, dengan nilai PDRB di sektor Industri Pengolahan yang meningkat dari Rp 153,47 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 158,90 miliar pada tahun 2023, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang menunjukkan peningkatan dari Rp 2,85 miliar menjadi Rp 3,09 miliar dalam periode yang sama, di mana semua informasi ini dapat memberikan wawasan penting bagi perencanaan dan pengembangan ekonomi Daerah dengan melihat potensi pertumbuhan di masing-masing sektor. Tabel 2. 59. Tabel LQ Tanpa Tambang Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.030,66 Rp1.071,80 Rp18.911,08 Rp19.510,14 1,84238842 Sektor Basis Industri Pengolahan Rp153,47 Rp158,90 Rp17.850,34 Rp18.387,03 0,289827867 Sektor Non Basis SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Location Quotient (LQ) Keterangan 2022 2023 2022 2023 Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,85 Rp3,09 Rp184,86 Rp199,86 0,518513926 Sektor Non Basis Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp22,03 Rp22,68 Rp630,96 Rp660,54 1,151520719 Sektor Basis Konstruksi Rp356,72 Rp382,85 Rp10.791,13 Rp11.469,97 1,119422928 Sektor Basis Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp435,79 Rp464,84 Rp13.202,32 Rp14.017,15 1,112171085 Sektor Basis Transportasi dan Pergudangan Rp156,52 Rp166,70 Rp9.304,10 Rp10.344,24 0,540461597 Sektor Non Basis Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp29,15 Rp31,80 Rp2.966,30 Rp3.241,51 0,329008852 Sektor Non Basis Informasi dan Komunikasi Rp135,69 Rp143,44 Rp6.319,21 Rp6.734,37 0,714333687 Sektor Non Basis Jasa Keuangan dan Asuransi Rp26,27 Rp27,95 Rp4.384,93 Rp4.762,90 0,196805929 Sektor Non Basis Real Estate Rp89,43 Rp94,38 Rp3.513,45 Rp3.735,36 0,847374396 Sektor Non Basis Jasa Perusahaan Rp5,91 Rp6,41 Rp898,30 Rp966,41 0,222445919 Sektor Non Basis Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp341,82 Rp360,56 Rp7.182,47 Rp7.391,99 1,635851975 Sektor Basis Jasa Pendidikan Rp286,14 Rp299,85 Rp6.429,09 Rp6.656,62 1,510699606 Sektor Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp83,75 Rp88,88 Rp3.047,17 Rp3.220,53 0,925559889 Sektor Non Basis Jasa lainnya Rp44,30 Rp47,04 Rp1.646,94 Rp1.761,26 0,895718758 Sektor Non Basis PDRB Tanpa Tambang Rp3.200,49 Rp3.371,17 Rp107.262,65 Rp113.059,87 1 PDRB Tanpa Tambang dan Migas 91 Tabel 2. 60. Tabel Shift Share Kabupaten Balangan SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Shift Share 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan DS (Differential Shift) / Daya Saing SS Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.030,66 Rp1.071,80 Rp18.911,08 Rp19.510,14 Rp55,70 -Rp23,06 Rp8,49 Rp41,14 Industri Pengolahan Rp153,47 Rp158,90 Rp17.850,34 Rp18.387,03 Rp8,29 -Rp3,68 Rp0,82 Rp5,43 Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,85 Rp3,09 Rp184,86 Rp199,86 Rp0,15 Rp0,08 Rp0,01 Rp0,24 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp22,03 Rp22,68 Rp630,96 Rp660,54 Rp1,19 -Rp0,16 -Rp0,38 Rp0,65 Konstruksi Rp356,72 Rp382,85 Rp10.791,13 Rp11.469,97 Rp19,28 Rp3,16 Rp3,69 Rp26,13 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp435,79 Rp464,84 Rp13.202,32 Rp14.017,15 Rp23,55 Rp3,34 Rp2,15 Rp29,05 Transportasi dan Pergudangan Rp156,52 Rp166,70 Rp9.304,10 Rp10.344,24 Rp8,46 Rp9,04 -Rp7,32 Rp10,18 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp29,15 Rp31,80 Rp2.966,30 Rp3.241,51 Rp1,58 Rp1,13 -Rp0,05 Rp2,65 Informasi dan Komunikasi Rp135,69 Rp143,44 Rp6.319,21 Rp6.734,37 Rp7,33 Rp1,58 -Rp1,16 Rp7,75 Jasa Keuangan dan Asuransi Rp26,27 Rp27,95 Rp4.384,93 Rp4.762,90 Rp1,42 Rp0,84 -Rp0,58 Rp1,68 Real Estate Rp89,43 Rp94,38 Rp3.513,45 Rp3.735,36 Rp4,83 Rp0,81 -Rp0,70 Rp4,95 Jasa Perusahaan Rp5,91 Rp6,41 Rp898,30 Rp966,41 Rp0,32 Rp0,13 Rp0,05 Rp0,50 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp341,82 Rp360,56 Rp7.182,47 Rp7.391,99 Rp18,47 -Rp8,50 Rp8,77 Rp18,74 92 SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Shift Share 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) 2022 (awal penelitian) 2023 (akhir penelitian) PR (Proportional Regional) / Pendorong atau Penghambat Ekonomi PS (Proportional Shift) / Cepat atau Lambatnya Pertumbuhan DS (Differential Shift) / Daya Saing SS Jasa Pendidikan Rp286,14 Rp299,85 Rp6.429,09 Rp6.656,62 Rp15,46 -Rp5,34 Rp3,58 Rp13,71 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp83,75 Rp88,88 Rp3.047,17 Rp3.220,53 Rp4,53 Rp0,24 Rp0,37 Rp5,13 Jasa lainnya Rp44,30 Rp47,04 Rp1.646,94 Rp1.761,26 Rp2,39 Rp0,68 -Rp0,34 Rp2,74 PDRB Tanpa Tambang Rp3.200,49 Rp3.371,17 Rp107.262,65 Rp113.059,87 PDRB Tanpa Tambang dan Migas 93 Tabel 2. 61. Tabel Shift Share Kabupaten Balangan 2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp1.027,02 Rp1.030,66 Rp1.071,80 0,4% 3,8% 2,1% 32,2% 31,8% 32,0% Rp18.614,34 Rp18.911,08 Rp19.510,14 1,6% 3,1% 2,3% 17,6% 17,3% 17,4% Industri Pengolahan Rp146,76 Rp153,47 Rp158,90 4,4% 3,4% 3,9% 4,8% 4,7% 4,8% Rp17.277,92 Rp17.850,34 Rp18.387,03 3,2% 2,9% 3,1% 16,6% 16,3% 16,5% Pengadaan Listrik dan Gas Rp2,65 Rp2,85 Rp3,09 7,0% 7,8% 7,4% 0,1% 0,1% 0,1% Rp171,40 Rp184,86 Rp199,86 7,3% 7,5% 7,4% 0,2% 0,2% 0,2% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp21,38 Rp22,03 Rp22,68 3,0% 2,9% 2,9% 0,7% 0,7% 0,7% Rp601,69 Rp630,96 Rp660,54 4,6% 4,5% 4,6% 0,6% 0,6% 0,6% Konstruksi Rp342,18 Rp356,72 Rp382,85 4,1% 6,8% 5,5% 11,1% 11,4% 11,3% Rp10.364,04 Rp10.791,13 Rp11.469,97 4,0% 5,9% 4,9% 10,1% 10,1% 10,1% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp412,95 Rp435,79 Rp464,84 5,2% 6,2% 5,7% 13,6% 13,8% 13,7% Rp12.320,82 Rp13.202,32 Rp14.017,15 6,7% 5,8% 6,2% 12,3% 12,4% 12,4% Transportasi dan Pergudangan Rp147,55 Rp156,52 Rp166,70 5,7% 6,1% 5,9% 4,9% 4,9% 4,9% Rp7.919,63 Rp9.304,10 Rp10.344,24 14,9% 10,1% 12,5% 8,7% 9,1% 8,9% Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp27,64 Rp29,15 Rp31,80 5,2% 8,3% 6,8% 0,9% 0,9% 0,9% Rp2.705,83 Rp2.966,30 Rp3.241,51 8,8% 8,5% 8,6% 2,8% 2,9% 2,8% Informasi dan Komunikasi Rp128,69 Rp135,69 Rp143,44 5,2% 5,4% 5,3% 4,2% 4,3% 4,2% Rp5.908,86 Rp6.319,21 Rp6.734,37 6,5% 6,2% 6,3% 5,9% 6,0% 5,9% Jasa Keuangan dan Asuransi Rp25,86 Rp26,27 Rp27,95 1,6% 6,0% 3,8% 0,8% 0,8% 0,8% Rp4.367,68 Rp4.384,93 Rp4.762,90 0,4% 7,9% 4,2% 4,1% 4,2% 4,2% Real Estate Rp86,25 Rp89,43 Rp94,38 3,6% 5,2% 4,4% 2,8% 2,8% 2,8% Rp3.318,73 Rp3.513,45 Rp3.735,36 5,5% 5,9% 5,7% 3,3% 3,3% 3,3% Jasa Perusahaan Rp5,51 Rp5,91 Rp6,41 6,8% 7,8% 7,3% 0,2% 0,2% 0,2% Rp835,41 Rp898,30 Rp966,41 7,0% 7,0% 7,0% 0,8% 0,9% 0,8% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp332,17 Rp341,82 Rp360,56 2,8% 5,2% 4,0% 10,7% 10,7% 10,7% Rp7.144,27 Rp7.182,47 Rp7.391,99 0,5% 2,8% 1,7% 6,7% 6,5% 6,6% Jasa Pendidikan Rp271,28 Rp286,14 Rp299,85 5,2% 4,6% 4,9% 8,9% 8,9% 8,9% Rp6.211,32 Rp6.429,09 Rp6.656,62 3,4% 3,4% 3,4% 6,0% 5,9% 5,9% Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Rp78,70 Rp83,75 Rp88,88 6,0% 5,8% 5,9% 2,6% 2,6% 2,6% Rp2.893,56 Rp3.047,17 Rp3.220,53 5,0% 5,4% 5,2% 2,8% 2,8% 2,8% Jasa lainnya Rp41,69 Rp44,30 Rp47,04 5,9% 5,8% 5,9% 1,4% 1,4% 1,4% Rp1.542,36 Rp1.646,94 Rp1.761,26 6,3% 6,5% 6,4% 1,5% 1,6% 1,5% PDRB Tanpa Tambang Rp3.098,26 Rp3.200,49 Rp3.371,17 3,2% 5,1% 4,1% 100,0% 100,0% 100,0% Rp102.197,86 Rp107.262,65 Rp113.059,87 4,7% 5,1% 4,9% 100,0% 100,0% 100,0% PDRB Tanpa Tambang dan Migas Rata-rata Pertumbuhan Kab. Balangan (%) - Perbandingan dengan tahun sebelumnya Kontribusi Sektor Kabupaten Balangan Rata-rata Kontribusi Kab. Balangan (%) Laju Pertumbuhan (%) Provinsi Kalimantan Selatan Rata-rata Pertumbuhan Prov.Kalimantan Selatan (%) SEKTOR PDRB PDRB Kabupaten Balangan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) Laju Pertumbuhan (%) Kabupaten Balangan Kontribusi Sektor Provinsi Kalimantan Selatan Rata-rata Kontribusi Prov. Kalimantan Selatan (%) PDRB Provinsi Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)) 94 Tabel sekotor non tambah dapat dilihat pada tabel 2.7. Pada tabel di atas menampilkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Balangan dan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan, menggunakan data harga konstan 2010 dalam satuan miliar rupiah, untuk tahun 2022 dan 2023. Selain itu, tabel ini juga menyertakan nilai Location Quotient (LQ) yang menunjukkan apakah suatu sektor ekonomi merupakan sektor basis atau non-basis di Kabupaten Balangan. Tabel di atas menggambarkan analisis ekonomi Kabupaten Balangan dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten tersebut. Tabel ini juga membandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Balangan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperlihatkan nilai Location Quotient (LQ) yang menunjukkan apakah suatu sektor termasuk dalam kategori sektor basis atau sektor non-basis di Kabupaten Balangan. Sektor basis adalah sektor yang kontribusinya lebih besar di suatu Daerah dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di wilayah yang lebih luas (dalam hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan). Sebaliknya, sektor non-basis adalah sektor yang kontribusinya di Daerah tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Pada tahun 2022 dan 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Balangan menunjukkan peran penting dalam perekonomian Daerah ini. Dengan PDRB mencapai Rp 1.030,66 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi Rp 1.071,80 miliar pada tahun 2023, sektor ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kabupaten. Nilai Location Quotient (LQ) sebesar 1,84238842 mengindikasikan bahwa sektor ini termasuk sektor basis, yang artinya kontribusinya di Balangan jauh lebih besar dibandingkan kontribusinya di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Selain sektor pertanian, sektor Konstruksi juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, sektor ini menyumbang Rp 356,72 miliar terhadap PDRB Balangan, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 382,85 miliar. Nilai LQ 1,119422928 menunjukkan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor basis, menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan fisik dan infrastruktur sangat penting di Daerah ini. Menariknya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga merupakan sektor yang kuat di Kabupaten Balangan. Dengan kontribusi sebesar Rp 334,62 miliar pada tahun 2022 dan Rp 360,56 miliar pada tahun 2023, sektor ini mendapatkan nilai LQ sebesar 1,635851975, menjadikannya sektor basis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan lokal memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung stabilitas ekonomi. Selain itu, sektor Jasa Pendidikan juga memiliki peran besar dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Dengan PDRB Rp 286,14 miliar pada 2022 dan Rp 299,85 miliar pada 2023, sektor ini terus berkembang dengan nilai LQ 1,510699606, yang berarti sektor pendidikan juga menjadi sektor basis di Balangan. Namun, tidak semua sektor di Kabupaten Balangan adalah sektor basis. Beberapa sektor seperti Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas termasuk dalam kategori sektor non-basis. Sebagai contoh, sektor industri pengolahan hanya memiliki nilai LQ 0,289827867, yang menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi andalan utama dalam perekonomian Balangan, meskipun sektor ini sangat penting di tingkat provinsi. Selain itu, sektor-sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi juga tergolong sebagai sektor non-basis, meskipun sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut di masa depan. 95 Tabel 2. 62. Tabel Perbandingan Sektor LQ Tanpa Tambang SS TK Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya PDRB PDRB Tanpa Migas Keterangan : Subsektor Prima Kuadran I Subsektor Berkembang Kuadran II Subsektor Potensial Kuadran III Warna kuning di beberapa sel, seperti di sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya, menunjukkan sektor-sektor dengan LQ yang signifikan. Artinya, sektor-sektor ini memiliki spesialisasi yang kuat dalam ekonomi lokal tanpa memperhitungkan sektor tambang. LQ (Location Quotient) adalah ukuran spesialisasi sektor ekonomi suatu wilayah dibandingkan dengan standar nasional atau regional. Kolom ini menggambarkan seberapa besar kontribusi suatu sektor tanpa memperhitungkan tambang. Tabel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kondisi ekonomi Daerah dengan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling dominan dan sektor mana yang masih membutuhkan dorongan. Penggunaan tiga indikator utama (LQ Tanpa Tambang, SS, dan TK) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai peran sektor-sektor dalam ekonomi: 1) Sektor Pertanian dan Perdagangan terlihat kuat dalam hal tenaga kerja dan LQ, menunjukkan bahwa mereka adalah sektor utama dalam ekonomi wilayah ini. 96 2) Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah memiliki kekuatan struktural dan juga potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. 3) Sektor Pertambangan, meskipun penting, tampaknya menghadapi tantangan dalam hal kontribusi terhadap tenaga kerja. Gambar ini secara keseluruhan menunjukkan analisis ekonomi yang fokus pada diversifikasi sektor tanpa memperhitungkan pertambangan, serta bagaimana sektor-sektor non-tambang dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterangan mengenai kuadran memberikan wawasan tentang sektor mana yang harus difokuskan untuk investasi dan dukungan tambahan. Pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Tujuan pembangunan guna untuk meningkatkan sektor bidang di setiap Daerah atau wilayah yang ada di negara Indonesia dengan kata lain pembangunan menjadi cara untuk dapat menghasilkan Inovasi-Inovasi yang baik bagi negara Indonesia. Manfaat dalam pembangunan Inovasi desa untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan SDM dan mutu Daerah agar dapat menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan Pembangunan Daerah juga melibatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan perlindungan alam, konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan limbah, dan pelestarian ekosistem. Dalam rangka mencapai pembangunan Daerah yang sukses, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional sangat penting. Dengan pendekatan partisipatif dan holistik, pembangunan Daerah dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi penduduk di suatu wilayah. 97 Pembangunan Daerah dan Inovasi saling terkait erat, di mana Inovasi dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan Daerah, dan sebaliknya, pembangunan Daerah yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya Inovasi. Peran Riset dan Inovasi sangat penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Riset dan Inovasi memiliki potensi untuk menghasilkan solusi baru, teknologi yang lebih efisien, dan produk atau layanan yang inovatif. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis pengetahuan dan meningkatkan daya saing Daerah. Melalui Riset, Daerah dapat mengidentifikasi peluang ekonomi yang potensial, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi yang tepat. Riset juga memungkinkan Daerah untuk memahami perubahan tren pasar, memprediksi perkembangan masa depan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Data dan analisis yang diperoleh melalui Riset dapat membantu pemangku kepentingan lokal membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan bukti. 3.1. Tantangan Permasalahan pembangunan di Kabupaten Balangan disajikan ke dalam 5 (lima) kelompok permasalahan, yakni permasalahan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan bidang ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan sosial budaya. 3.1.1. Pengembangan Infrastruktur Belum Optimal dan Merata Pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan ditunjukkan dengan indikator indeks infrastruktur wilayah dan indeks kualitas lingkungan hidup dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri pengembangan infrastruktur saat ini masih harus dimaksimalkan perannya sehingga bisa optimal dan merata guna mendukung pertumbuhan dan penggerak perekonomian Daerah. Kondisi saat ini terkait infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan diantaranya persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap, dimana pada tahun 2018 hingga tahun 2021 persentasenya terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi hanya 53,47%. Selanjutnya meskipun terjadi kenaikan persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%, tidak adanya penambahan persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C, Dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 masih sama yaitu hanya sebesar 58 persen, Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 dan 2020 yang mencapai 42,84 persen, Jumlah Titik Parkir di Kabupaten Balangan masih minim yaitu masih sebanyak 14 titik, masih rendahnya persentase panjang infrastruktur pengendali banjir yaitu sebesar 19,98% di tahun 2023, masih rendahnya Persentase Luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik yaitu hanya sebesar 33,28% di tahun 2023, masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R yaitu hanya sebesar 22,04% di tahun 2022 dan tidak adanya penambahan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 hanya sebesar 3,91%. 98 Konsep pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian bersama guna menciptakan lingkungan yang mampu diwariskan dan berkelanjutan untuk masa depan. Berdasarkan pengukuran pada kualitas lingkungan hidup di Balangan pada tiga aspek air, udara dan lahan hanya kualitas udara yang memiliki kategori sangat baik sementara air dan lahan pada kategori sedang. Permasalahan yang perlu diatasi yaitu kualitas air dimana parameter Fecal Coli masih tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai serta kualitas lahan yang masih dikategori sedang karena belum ada penambahan lokasi ruang terbuka hijau. 3.1.2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Balangan serta Perekonomian masih Didominasi oleh Sektor Pertambangan Peningkatan Perekonomian berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran terbuka dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menurunnya angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data grafik yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2019hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis hingga -2,47 persen, dibanding tahun 2019 yang berada pada angka 3,16 persen, lalu pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan hingga menjadi 5,24 persen di tahun 2022,namunpada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan kembali mengalami penurunan hingga menjadi 4,17 persen atau turun sebesar 1,07 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,84 persen. Dalam pelaksanaannya sendiri pertumbuhan ekonomi Balangan masih sangat ditopang oleh Pertambangan khususnya batu bara. Terdapat kecenderungan meningkatnya peranan komoditas pertambangan, data tahun 2019 menunjukkan kontribusi 60,58 persen naik menjadi 73,73 persen pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 13,15 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi strukturekonomi ke sektor lain seperti Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian Daerah untuk kedepannya. Kondisi saat ini terkait perekonomian non pertambangan yang perlu terus dibenahi diantaranya persentase kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan, dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 persentasenya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun menjadi hanya 7,68 persen pada tahun 2023 atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang mencapai 12,23 persen, persentase kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga demikian, meskipun pada tahun 2023 persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai5,97 persen, begitu pula dengan persentase kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, meskipun pada tahun 2023 mengalami kenaikan 99 dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 0,38 persen. 3.1.3. Masih adanya Pengangguran dan Kemiskinan Upaya penurunan angka pengangguran terbuka di Balangan masih perlu kerja keras dan upaya lebih besar lagi meskipun Tingkat Pengangguran di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 2,28 persen. Permasalahan lainnya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 76,50. Berbagai upaya untuk terus menekan angka pengangguran dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Balangan melalui serangkaian pelatihan kerja yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan industri. Masalah lain yang erat kaitannya dengan pengangguran yaitu kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berada pada 5,22 persen, berarti turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,83 persen. Walaupun menunjukkan penurunan, namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Balangan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan di Balangan berada pada urutan 4 tertinggi setelah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, dan Tabalong. Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap terus melakukan upaya Inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui sejumlah program prioritas diantaranya dengan melakukan penambahan lapangan kerja, mengadakan pelatihan kerja, serta mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Balangan. 3.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masih Rendah di Regional Kalimantan Selatan Kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan sebuah wilayah. Oleh sebab itu, sejak dahulu pembangunan SDM selalu menjadi prioritas dan menjadi tolok ukur kemajuan Daerah. Indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan kualitas SDM sebuah Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM di Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Kondisi terkini tahun 2023 menunjukkan IPM Kabupaten Balangan mencapai 72,97, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 72,20 di tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 IPM di Kabupaten Balangan selalu lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasinal. Begitu pula bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan masih berada pada urutan 5 terendah. Dengan kemampuan ekonomi dan keuangan Daerah semestinya pembangunan SDM di Kabupaten Balangan dapat lebih ditingkatkan. Berbicara mengenai IPM, maka tidak lengkap bila tidak melihat sampai ke komponen pembentuknya yakni kondisi pendidikan, kondisi kesehatan, dan standar hidup layak. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka rata- rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah serta usia harapan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk kualitas pendidikan jika dilihat pada IPM secara umum 100 kualitas pembangunan manusia di Balangan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Kalsel Balangan masih berada di urutan ke-9 dan perlu upaya yang lebih optimal untuk sejajar dengan Daerah lainnya. Pada tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah capaiannya 8,03 naik sekitar 0,18 dari tahun 2022 sedangkan harapan lama sekolah capaiannya 12,82 naik sekitar 0,21 dari tahun 2022. Selanjutnya, untuk kualitas kesehatan masyarakat Balangan dalam rangka mewujudkan peningkatan usia harapan hidup secara umum sudah menujukkan taraf kesehatan yang baik, dimana untuk UHH pada tahun 2023 sebesar 73,69 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 73,42. Hal-hal yang perlu terus ditingkatkan diantaranya kelengkapan sarana dan parasarana kesehatan serta edukasi khususnya terhadap penanganan dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi stunting yang lebih massif serta penurunan angka kelahiran remaja yang masih tinggi di Balangan. Komponen IPM yang menggambar kondisi standar hidup layak masyarakat yaitu Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Balangan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun sebagai akibat pandemi COVID-19. Data menunjukkan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan tahun 2023 mencapai 11.888,00 Ribu Rupiah/Orang/Tahun. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Balangan berada pada posisi 3 terendah setelah Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat Balangan memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Kalimantan Selatan 3.1.5. Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan yang Belum Optimal Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan diukur dengan indeks reformasi birokrasi dengan tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dibenahi baik dari kualitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana pelayanan publik. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan indikator penyusunnnya hal yang harus dioptimalkan diantaranya nilai SAKIP Pemerintah Balangan pada tahun 2023 yang masih berada di angka 70,17 dengan kategori BB yang didorong pada poin perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Balangan juga masih belum optimal yaitu masih berada pada angka 70,01 di tahun 2023. Begitu pula dengan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan dimana pada tahun 2023 masih berada pada angka 85,07. 3.1.6. Perwujudan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama yang Harmonis dan Kondusif Belum Optimal Mewujudkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif diukur dengan angka kemiskinan, angka konflik sosial bernuansa SARA, indeks ketentaraman dan ketertiban umum, persentase pengembangan seni dan budaya, serta indeks desa membangun dengan dua tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif dan meningkatnya nilai indeks desa membangun. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan untuk tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif menunjukkan masih perlu kerja keras di 101 berbagai lini diantaranya angka kemiskinan pada tahun 2023 yang berada pada angka 5,22 poin salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi Daerah yang masih rapuh dan ditopang pertambangan sehingga saat terjadi wabah pandemiCOVID-19 membuat angka kemiskinan masih cukup tinggi. Permasalahan lainnya yaitu menurunnya angka PPKS yang tertangani dari yang semula 68,72% di tahun 2022 menurun menjadi 59,40% pada tahun 2023, masihtingginya Indeks Resiko Bencana Banjir dimana pada tahun 2022 sebesar 26,35 atau risiko tinggi, dan Masih tingginya Resiko bencana tanah longsor atau tanah amblas di Kabupaten Balangan dengan skor Indeks Resiko Bencana Tanah Longsor pada tahun 2022 sebesar 18,17 atau resiko tinggi. Selanjutnya untuk nilai indeks desa membangun dimana indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada tahun 2023 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Balangan yaitu sebesar 0,7527 dengan kategori maju atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 hingga tahun 2021 yang masih status berkembang. Meskipun terjadi peningkatan tentu masih perlu lebih dioptimalkan lagi kedepannya agar indeks desa membangun semakin meningkat. Tabel 3. 1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah NO URUSAN PERMASALAHAN

1.Pendidikan 1) Rendahnya RLS. 2) Lambatnya Peningkatan HLS. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang PAUD pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang mencapai 89,28%. 4) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B 5) APK untuk jenjang SD/MI/Paket A di tahun 2023 menurun menjadi 99,84 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 102,18 dan SMP/MTs/Paket B di tahun 2023 sebesar 89,68 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 104,32. 6) Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/Paket C 7) Terjadi penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebesar 90,96 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 91,16, APM jenjang SMP/MTs di tahun 2023 sebesar 61,66 dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar 69,19 dan APM jenjang SMA/SMK di tahun 2022 sebesar 56,23 dari sebelumnya di tahun 2021 sebesar 65,83. 8) Menurunnya Angka Melek Huruf, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi 99,64. 9) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 83,48%. 102 NO URUSAN PERMASALAHAN 10) Terjadi penurunan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 90,88% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 87,92%. 11) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar mengalami penurunan, dari 115% pada tahun 2021 menjadi hanya 112,90% di tahun 2022. 12) Menurunnya Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dari 1:12 pada tahun 2020 menjadi hanya 1:11 di tahun 2022. 13) Menurunnya Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata, dari 1:25 di tahun 2020 menjadi hanya 1:23 pada tahun 2022. 14) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang TK/Paud dari 91,03% tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 53,3% di tahun 2022. 15) Menurunnya Persentase Guru SD bersertifikat, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 95,84% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 73,55%. Serta Persentase Guru SMP bersertifikat, dimana pada tahun 2021 sebesar 97% menjadi 42,3% pada tahun 2022. 16) Masih adanya angka putus sekolah. Beberapa kasus putus sekolah terjadi diDaerah terpencil disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak ikut bekerja/berkebun membantu orang tua, sedangkan kebunnya selalu berpindah atau tidak menetap. 17) Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. 18) Belum tercapainya target pendidikan wajib belajar 12 tahun. 19) Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat.
2.Kesehatan 1) Umur harapan hidup masih rendah. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 73,69 tahun, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di mana UHH pada tahun 2022 hanya sebesar 73,42 tahun, namun angka ini masih lebih rendah dibanding umur harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yang mencapai 73,97 tahun. 2) Angka kematian bayi cenderung mengalami peningkatan. 3) Angka Kematian Bayi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 15,54 per 1.000 kelahiran hidup. 4) Angka Kematian Ibu cenderung mengalami peningkatan, dimana sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 207 per 100.000 KH 103 NO URUSAN PERMASALAHAN dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 147 per 100.000 KH. 5) Tingginya prevalensi stunting berdasarkan EPPGBM. Prevalensi Stunting di Kabupaten Balangan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan dari 26,7 pada tahun 2019 menjadi 14,61 di tahun 2023. Namun capaian pada tahun 2023 masih terbilang cukup tinggi. 6) Tingginya TFR. TFR di Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 2.36%, sementara target nasional sebesar 2.1% 7) Menurunnya Rasio dokter umum per 100.000 penduduk, dimana pada tahun 2021 yaitu sebesar 29,7 dan pada tahun 2022 menurun menjadi hanya 27,5. 8) Cenderung menurunnya Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi hanya 9,7. 9) Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 37,3. 10) Rasio Perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 241,1. 11) Rasio sanitarian per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27,4. 12) Rasio penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27,4. 13) Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 13,7. 14) Cenderung menurunnya Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk yang semula 9,08 di tahun 2020 menjadi hanya 8,9 pada tahun 2021 dan 2022. 15) Menurunnya Rasio Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk, yang semula 16,59 di tahun 2019 menjadi hanya 13,4 di tahun 2021 dan 2022. 16) Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan tidak optimal. 104 NO URUSAN PERMASALAHAN 17) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masih kurangnya dokter spesialis, dokter umum serta tenaga kesehatan lainnya termasuk masih adanya desa yang belum memiliki bidan. 18) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang. 19) Kurangnya alat-alat kesehatan yang memenuhi standar di puskesmas dan jaringannya serta di RSUD. 20) Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola asuh anak (Balita). 21) Masih rendahnya desa Stop Buang Air Besar Sembarangan berdasarkan aspek prilaku masyarakat. 22) Masih rendahnya kualitas sumber air minum yang memenuhi syarat kualitas air minum. 23) Masih ada puskesmas yang belum terakreditasi dan masih banyak puskesmas yang akreditasinya masih berstatus ketegori dasar. 24) Akreditasi RSUD masih berstatus kategori dasar. 25) Masih rendahnya BOR RSUD yaitu hanya sebesar 44,1%.
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Belum optimalnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2023 masih sebesar 50,47%. hal ini diakibat karena pada tahun 2021 terjadi bencana banjir di beberapa lokasi kecamatan yang menyebabkan jalan longsor dan jalan aspal banyak yang rusak karena terendam banjir selain itu juga adanya perbaikan jalan Nasional yang mengakibatkan pengalihan arus jalan. 2) Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang mencapai 65,24%. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan penilaian terhadap kriteria jalan mantap yang dulu aggregat baik dianggap mantap sedangkan sekarang jalan dianggap dalam kondisi mantap harus kriteria dengan kondisi aspal baik. 3) Masih rendahnya persentase luas jaringan Daerah irigasi permukaan kewenangan Daerah dalam kondisi baik sebesar 33,28% pada tahun 2023. 4) Masih rendahnya persentase panjang infrastruktur pengendali banjir wilyah sungai kewenangan Daerah yang dibangun yaitu sebesar 19,98% di tahun 2023. 5) Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 yang mencapai 95,45%. 105 NO URUSAN PERMASALAHAN 6) Masih rendahnya Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir, dimana pada tahun 2023 baru mencapai 19,98%. 7) Masih rendahnya Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan. 8) Masih rendahnya persentase PBG yang diterbitkan sebesar 56% di tahun 2021 dan 2022.
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1) Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni yaitu mencapai 2.012 unit di tahun 2023. 2) Belum optimalnya Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung PSU, yaitu baru mencapai 86,90 persen di tahun 2022. 3) Masih rendahnya Masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah layak huni. 4) Tidak seimbangnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan permukiman dengan kelengkapan PSU. 5) Belum adanya sistem pengelolaan persampahan.
5.Ketenteraman. Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat 1) Belum optimalnya Tingkat Partisipasi politik Masyarakat yaitu masih sebesar 7,8% di tahun 2023. 2) Masih kurangnya Sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang mendukung penanggulangan bencana. 3) Masih rendahya kesadaran akan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan bencana. 4) Munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya Agama pertahanan dan keamanan. 5) Kurangnya kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi konflik sosial. 6) Belum Optimalnya pemahaman wawasan politik dimasyarakat dalam membangun pemilih cerdas dan bertanggung jawab. 7) Belum optimalnya sosialisasi dan simulasi pemilu dan pemilihan kepala Daerah dikalangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk mengikuti pemilu dan pemilihan kepala Daerah. 8) Belum sinkronnya data ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan ormas. 9) Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaaan dalam kehidupan Masyarakat.
6.Sosial 1) Menurunnya Persentase PPKS yang tertangani yang semula 68,72% di tahun 2022 menurun menjadi 59,40% pada tahun 2023. 2) Belum tersedianya data progres manfaat. 3) Belum terpenuhinya kepemilikan database PPKS oleh pemerintah Daerah. 106 NO URUSAN PERMASALAHAN 4) Belum optimalnya jangkauan pada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan. 5) Belum tersedianya rumah singgah. 6) Belum optimalnya kebermanfaatan PSKS.
7.Tenaga Kerja 1) Menurunnya Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang semula 2.331 orang di tahun 2021 menjadi hanya 2.137 orang pada tahun 2022. 2) Menurunnya Besaran Lowongan kerja/ Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar yang semula 1006 di tahun 2021 menjadi hanya 259 pada tahun 2022. 3) Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 2.989. 4) Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 3,005 pada tahun 2018. 5) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 592 pada tahun 2018. 6) Menurunnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat yang semula 160 di tahun 2021 menurun menjadi hanya 48 pada tahun 2022. 7) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 350 pada tahun 2019. 8) Masih rendahnya kompetensi SDM pencari kerja. 9) Masih tingginya angka pengangguran. 10) Kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri/Perusahaan yang ada di Balangan. 11) Kurangnya kesempatan kerja dari industri/Perusahaan yang ada di Balangan. 12) Serapan Tenaga kerja di Sektor Tambang masih kalah dari sector lainnya padahal sektor ini penyumbang tertinggi terhadap PDRB kabupaten Balangan. 13) Kurang optimalnya nya pelatihan-pelatihan yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja di sector Non Formal. 107 NO URUSAN PERMASALAHAN
8.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Menurunnya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dari 94,92% di tahun 2021 menjadi hanya 80,43% pada tahun 2022. 2) Masih rendahnya Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR yaitu hanya sebesar 16% pada tahun 2022. 3) Menurunnya Partisipasi angkatan kerja Perempuan yang semula 65,55% di tahun 2021 menjadi hanya 61,66% pada tahun 2022. 4) Masih adanya perkawinan usia anak. 5) Belum tersedianya tenaga konselor dalam penanganan kasus kekerasan di P3A Kab. Balangan. 6) Masih adanya kasus kekerasan anak. 7) Belum tersedianya tenaga konselor dan Psikolog Klinis. 8) Belum tersedianya tenaga Paralegal dan Advokat. 9) Masih kurangnya pemahaman mengenai Konsep Responsif Gender dalam PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).
9.Pangan 1) Menurunnya Ketersediaan Produksi untuk komoditi beras, Cabai Merah/Rawit, Jagung, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 2) Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian. 3) Belum tercukupinya bahan asal pangan masyarakat pada bulan- bulan tertentu seperti Beras, Cabe, ubi kayu. 4) Masih lemahnya tata niaga pertanian dan panjangnya rantai distribusi pertanian. 5) Masih adanya residu zat kimia terhadap bahan asal pangan.
10.Pertanahan 1) Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat yaitu baru mencapai 17% di tahun 2022. 2) Status tanah tidak bermasalah pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 48 pada tahun 2018. 3) Meningkatnya status tanah bermasalah yang semula 1 di tahun 2021 menjadi 3 pada tahun 2022. 4) Penatagunaan tanah pemerintah Daerah yang belum maksimal.
11.Lingkungan Hidup 1) Belum optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada tahun 2023 hanya sebesar 68,24. 2) Menurunnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air 3) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi 50. 108 NO URUSAN PERMASALAHAN 4) Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 56,45. 5) Menurunnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang semula 19 pada tahun 2020 dan 2021 menjadihanya 7 di tahun 2022. 6) Masih rendahnya Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R, yaitu baru mencapai 22,04%. 7) Menurunnya Persentase jumlah sampah yang tertangani yang semula 75,18% di tahun 2021 menjadi hanya 71,84% pada tahun 2022. 8) Masih rendahnya tutupan lahan. 9) Masih rendahnya kualitas air. 10) Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam pemilahan sampah. 11) Belum optimalnya daur ulang sampah. 12) Belum optimalnya pengurangan sampah. 13) Belum optimalnya pengelolaan RTH. 14) Belum optimalnya penggalian potensi – potensi PAD (Sampah, RTH, LAB).
12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Belum optimalnya Cakupan penerbitan akta kelahiran yaitu hanya sebesar 60,41% di tahun 2022. 2) IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 84,59. 3) Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tahun bersangkutan. 4) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD. 5) SDM pelayanan belum terlatih dasar-dasar sevice excellent sehingga dalam memberikan pelayanan belum memenuhi standar pelayanan publik. 6) Masih rendahnya tingkat pemahaman penduduk tentang tertib administrasi kependudukan. 7) Masih kurangnya sosialisasi tentang adminitrasi kependudukan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 8) Perangkat elektronik untuk pelayanan menggunakan SIAK serta perekaman dan pencetakan KTP-el memiliki umur ekonomis 5 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan minimal 5 tahun sekali. 109 NO URUSAN PERMASALAHAN 9) Masih kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar intansi terkait kemudahan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Masih rendahnya Persentase desa mandiri yaitu baru mencapai 14,29 di tahun 2023. 2) Menurunnya Persentase desa berkembang yang semula 81,82% di tahun 2021 menjadi hanya 18,18% pada tahun 2023. 3) Belum optimalnya penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa. 4) Rendahnya BUMDes kategori maju. 5) Kurangnya pemahaman SDM Aparatur Desa terhadap tata Kelola Pemerintahan Desa.
14.Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 1) Menurunnya Mooca Caboel Punk Rock (MCPR) 2) Mooca Caboel Punk Rock (MCPR) sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi dan menurun di tahun 2022 menjadi 76,67 persen. 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan anak. 4) Pengaruh sosial budaya untuk menikahkan anak usia dini terutama diDaerah terpencil. 5) PUS usia kurang dari 20 tahun tidak menggunakan kontrasepsi.
15.Perhubungan 1) Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dimana pada tahun 2023 mencapai 30 Laka dari yang semula hanya 21 Laka di tahun 2022. 2) Belum optimalnya Persentase desa yang dilayani angkutan umum yaitu baru mencapai 36,8% di tahun 2022 dan 2023. 3) Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 42,84%. 4) Menurunnya Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan yang semula 2.886 pada tahun 2021 menjadi hanya 1.475 di tahun 2022 dan tahun 2023. 5) Menurunnya PAD Sektor Perhubungan Darat. 6) Rendahnya pelayanan angkutan orang dalam kabupaten. 7) Kurangnya ketersediaan sarana angkutan umum. 8) Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. 9) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan uji kir. 10) Belum tersedianya sarana dan prasarana terminal angkutan penumpang tipe c. 11) Belum optimalnya pengembangan titik-titik parkir sebagai potensi penyumbang PAD.
16.Komunikasi dan Informatika 1) Masih rendahnya nilai SPBE. 110 NO URUSAN PERMASALAHAN 2) Belum optimalnya Presentase SKPD yang menerapkan E- Government yaitu baru mencapai 56% di tahun 2023. 3) Menurunnya Persentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan dari 158% di tahun 2019 menjadi hanya 106,67% pada tahun 2022. 4) Belum maksimalnya jangkauan akses jaringan di Daerah blank spot. 5) Masih rendahnya penggunaan sistem informasi Daerah.
17.Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah 1) Belum optimal persentase koperasi berkualitas yaitu baru mencapai 18,04 persen di tahun 2023. 2) Menurunnya Jumlah Usaha Mikro, dimana sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 fluktuasi dan menurun di tahun 2023 menjadi hanya 10.904 unit. 3) Jumlah UMKM pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 11.335 unit. 4) Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 62,96% pada tahun 2018. 5) Persentase Usaha Mikro yang hasil labanya meningkat pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2019 yang mencapai 41,42 persen.
18.Penanaman Modal 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 111 pada tahun 2019. 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 1,651,394,241,459. 3) Menurunnya Jumlah Investor PMDN/PMA yang semula 78 di tahun 2021 menjadi hanya 50 pada tahun 2022. 4) Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 206,75:1 pada tahun 2019. 5) Belum optimalnya iklim investasi Daerah (Realisasi Investasi masih didominasi pada Sektor Pertambangan, sementara Sektor yang lebih banyak menyerap Tenaga Kerja seperti Pertanian Masih belum ada dari segi realisasi Investasi). 6) Masih sulitnya melakukan investasi berbasis peta potensi. 111 NO URUSAN PERMASALAHAN 7) Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha.
19.Kepemudaan dan Olah Raga 1) Belum optimalnya Persentase kapasitas daya saing kepemudaan. 2) Belum optimalnya Persentase pemuda dalam organisasi kepemudaan. 3) Masih rendahnya Persentase wirausaha muda yaitu baru mencapai 15% di tahun 2022. 4) Menurunnya Persentase organisasi pemuda yang aktif. 5) Belum terpenuhinya fasilitas olahraga. 6) Belum adanya penataan Induk Organisasi Keolahragan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi oalahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasioanal, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.
20.Statistik 1) Belum optimalnya Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah yaitu hanya sebesar 26,67% di tahun 2022. 2) Belum optimalnya penyediaan data statistik sectoral yang valid dan akurat serta terupdate sesuai dengan kebutuhan data untuk perencanaan Pembangunan. 3) Belum optimal nya penyelenggaraan satu data sesuai prinsipnya. 4) Belum terintegrasinya portal satu data balangan dengan satu data banua dan Satu data Indonesia. 5) Belum optimalnya pelaksanaan e-walidata.
21.Persandian 1) Masih kurangnya pengamanan website pemda. 2) Kurangnya SDM/Tenaga IT Kemanan Informasi. 3) Belum terbentuknya CSIRT Pemkab. 4) Masih rendahnya Hasil Evaluasi Indeks Keamanan Informasi Nilai 184, Tidak Layak).
22.Kebudayaan 1) Minimnya penyelenggaraan festival kesenian. 2) Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya. 3) Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan.
23.Perpustakaan 1) Belum optimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu baru mencapai 49,47 persen di tahun 2022. 112 NO URUSAN PERMASALAHAN 2) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 40,96. 3) Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, namun capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 27.334. 4) Tidak adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. 5) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan seperti perpustakaan desa yang masih minim. 6) Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling. 7) Letak perpustakaan Daerah kabupaten tidak strategis karena tidak berada diwilayah perkotaan.
24.Kearsipan 1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun belum dapat mencapai kondisi seperti pada tahun 2020 yang mencapai 80,44%. 2) Menurunnya Indeks Kearsipan 3) Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif. 4) Belum optimal memahami tentang kearsipan yang sesuai dengan standar. 5) Belum optimalnya SDM kearsipan sebagai arsiparis yang bersertifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun disetiap OPD. 6) Minimnya sarana dan prasarana salah satu diantaranya tidak adanya depo arsip Daerah yang sesuai standar ANRI.
25.Perikanan 1) Menurunnya Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau untuk komoditas ikan Nila, Patin Siam, dan Baung. 2) Belum optimalnya pertumbuhan PDB Perikanan. 3) Belum optimalnya produksi perikanan. 4) Belum optimalnya industri pengolahan perikanan. 5) Belum optimalnya pengawasan Kawasan Perikanan Lestari. 6) Kurangnya minat Masyarakat terhadap perikanan tangkap. 7) Belum adanya pengembangan potensi ikan lokal.
26.Pariwisata 1) Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana objek wisata. 2) Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke objek – objek wisata. 3) Masih rendahnya ketersediaan akomodasi yang representatif (penginapan dan rumah makan). 4) Belum optimal nya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB. 113 NO URUSAN PERMASALAHAN
27.Pertanian 1) Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang semula 11,97% di tahun 2021 menjadi hanya 7,54% pada tahun 2022. 2) Menurunnya Nilai Tukar Petani yang semula 110,87 di tahun 2021 menjadi hanya 107,37 pada tahun 2022. 3) Terjadi penurunan luas panen tanaman pangan untuk jenis tanaman pangan Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 4) Terjadi penurunan Produksi Tanaman Pangan untuk Jenis Tanaman Pangan Padi Sawah, Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 5) Menurunnya Luas Panen Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Bayam, Buncis, Cabai Besar, Jamur, Kacang Panjang, Kangkung, Ketimun, Lobak/Labu Siam, Petai/Sawi, Terong dan Tomat. 6) Menurunnya Produksi Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, Kangkung, Ketimun, Lobak/Labu Siam, dan Petai/Sawi. 7) Menurunnya Produktivitas Sayuran untuk jenis sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, Kangkung, Ketimun, Terong dan Tomat. 8) Menurunnya Hewan Ternak untuk jenis Sapi, Kerbau dan Kambing. 9) Produksi Daging Ternak Sapi dan Kambing mengalami penurunan. 10) Populasi Unggas untuk jenis ayam buras dan 11) ayamraspedagingmengalamipenurunan. 12) Produksi Daging Ayam Ras Pedaging dan Itik mengalami penurunan. 13) Menurunnya Produksi Tanaman Perkebunan untuk jenis tanaman Kopi dan Lada. 14) Tingginya alih fungsi lahanpertanian menjadi lahan non pertanian. 15) Belum optimalnyasarana dan prasaranapertanian. 16) Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi,pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani. 17) Belum optimalnyapengendalian OPT. 18) Belum optimalnyakelembagaanpetani. 19) Belum optimalnya fungsi irigasi. 20) Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan (utama) jagung hibrida, kopi lokal, padi gunung. 21) Mahalnya harga pakan. 22) Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan. 114 NO URUSAN PERMASALAHAN
28.Perdagangan 1) Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang baru mencapai 9.84% di tahun 2022. 2) Meningkatnya temuan barang tidak layak edar yang semula 82 buah di tahun 2021 menjadi 88 buah pada tahun 2022.
29.Perindustrian 1) Menurunnya Pertumbuhan Industri yang semula 9,4% di tahun 2019 menjadi hanya 1,36% pada tahun 2022. 2) Menurunnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB yang semula 1,98% di tahun 2020 menurun menjadi 1,29% pada tahun 2022. 3) Masih rendahnya Persentasi IKM yang Menerapkan Teknologi Industri yaitu baru mencapai 10.00% di tahun 2022. 4) Masih rendahnya Persentase produk industri yang bersertifikat halal yaitu baru mencapai 9,14% di tahun 2022.
30.Transmigrasi 1) Masih rendahnya Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi yaitu baru mencapai 18,84% di tahun 2023. 2) Masih minim nya kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.
31.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 1) Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi yaitu baru mencapai 70,01 di tahun 2023. 2) Belum optimalnya nilai SAKIP yaitu baru mencapai 70,17 dengan kategori BB di tahun 2023, karena berdasarkan Permen PANRB NO. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabiltas kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kreteria penilaiannya. Standarisasi bobot nilai nya dari 61 -70 itu masih di katakan rendah. 3) Belum optimalnya Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan yaitu baru mencapai 85,07 di tahun 2023.
32.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Persentase SILPA pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 21,40%. 2) Menurunnya Persentase belanja pendidikan yang semula 20,73% di tahun 2021 menjadi 20,34% pada tahun 2022. 3) Persentase belanja kesehatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 20,87%. 4) IPKD Kabupaten Balangan masih kategori “sangat perlu perbaikan” sebab berbagai dimensi masih menunjukkan kekurangan. 115 NO URUSAN PERMASALAHAN 5) Menurunnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang semula 47,77% di tahun 2019 menjadi hanya 35,08% pada tahun 2022. 6) Menurunnya Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah dari 2.005 orang di tahun 2021 menjadi 7) hanya 1.993 orang pada tahun 2022.
33.Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah 1) Belum seluruhnya temuan ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan tindak lanjut temuan, namun capaian 92% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 bahkan menurun menjadi hanya 91%. Sumber: hasil analisis, 2023 3.2. Peluang Dalam era globalisasi dan transformasi digital, Riset dan Inovasi menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi Daerah. Percepatan ekonomi Daerah berbasis Riset dan Inovasi idealnya menjadi fokus utama bagi pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diatasi berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur penelitian, rendahnya tingkat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kurangnya pendanaan, kekurangan keterampilan, dan tantangan dalam keberlanjutan dan adopsi Inovasi. Meskipun tantangan ini hadir, terdapat juga peluang- peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasinya 3.2.1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang terampil dan terlatih menjadi peluang penting untuk mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi berbasis Riset dan Inovasi. Hal ini merupakan potensi atau keunggulan yang dapat dijadikan landasan untuk mendorong sektor ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan daya saing Daerah, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Riset yang fokus pada pengembangan potensi Daerah, seperti produk unggulan lokal atau pariwisata, dapat meningkatkan ekonomi Daerah. Inovasi dalam pengolahan produk pertanian, perikanan, atau budaya lokal juga dapat memberikan nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar global. Inovasi sosial yang didasarkan pada Riset dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan ketimpangan akses kesehatan. Dengan solusi inovatif, pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Riset di bidang inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Inovasi dalam menciptakan kebijakan dan program yang memberdayakan kelompok minoritas, perempuan, atau penyandang disabilitas akan memperluas basis talenta SDM dan mengurangi kesenjangan sosial di tempat kerja. Inovasi dalam komunikasi digital memungkinkan kolaborasi lintas negara lebih mudah. Ini membuka peluang bagi SDM untuk belajar dan bekerja dalam proyek global, mengakses pengetahuan dan pengalaman dari berbagai latar belakang, serta meningkatkan daya saing di pasar kerja internasional. Dengan memanfaatkan Riset dan Inovasi secara 116 strategis, pengembangan SDM di masa depan akan lebih dinamis, adaptif, dan relevan terhadap perubahan kebutuhan industri dan teknologi, memungkinkan pekerja menjadi lebih kompeten dan berdaya saing tinggi. 3.2.2. Alternatif Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah di luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. IKN mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Wilayah IKN berada di sebelah utara Kota Balikpapan dan sebelah selatan Kota Samarinda dengan luas wilayah darat kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Secara administratif, saat ini wilayah IKN terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Penajam dan Sepaku) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja). Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan Inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi "Kota Dunia untuk Semua" tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan Inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integritas ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan 3.2.3. Kemitraan dan Kolaborasi Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem Inovasi dan pembangunan di suatu wilayah. Ketiganya memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung, yang dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Inovasi melalui kebijakan yang mendukung Riset, seperti pemberian insentif pajak untuk R&D, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penyederhanaan perizinan. Dari segi pendanaan. Pemerintah dapat menyediakan dana untuk Riset dan Inovasi melalui program hibah, pendanaan proyek penelitian, atau investasi infrastruktur penelitian. Pendanaan ini dapat mempercepat Inovasi, khususnya di sektor- sektor yang tidak banyak menarik investasi swasta. Kolaborasi dengan dilakukan dengan sektor swasta yang berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengarahkan Riset agar selaras dengan permintaan 117 pasar yang nyata. Kolaborasi dengan peneliti dapat membantu perusahaan menciptakan produk yang lebih kompetitif. Sektor swasta memiliki kemampuan untuk membawa teknologi hasil Riset ke pasar melalui produksi massal dan komersialisasi. Dengan jaringan bisnis yang lebih luas, perusahaan dapat mempercepat penerapan Inovasi dalam kehidupan nyata. Selain itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan Lembaga penelitian dan akademisi memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi inovatif. Mereka berfokus pada Riset dasar maupun Riset terapan yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor. Melalui kerja sama dengan sektor swasta, lembaga penelitian dapat mempercepat transfer teknologi dari laboratorium ke dunia nyata. Ini melibatkan proses seperti pendaftaran paten, pengembangan produk, hingga uji coba lapangan. Dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal, maka ditetapkan isu-isu strategis dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan untuk 20 tahun kedepan. Isu tersebut merupakan hal-hal yang penting, berdaya ungkit dan sangat berdampak bagi pembangunan Kabupaten Balangan. Isu strategis RPJPD Kabupaten Balangan meliputi: 1) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia 3) Peningkatan ketahanan sosial dan budaya untuk mendukung pembangunan yang merata 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 5) Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perdesaan 6) Pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung transformasi ekonomi dan sosial 7) Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung percepatan pembangunan 3.2.4. Pendekatan Lintas Sektor Dalam era digital, pendekatan lintas sektor memungkinkan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Inovasi Daerah. Rakor Lintas Program/Lintas Sektor (RLP/RLS) adalah kegiatan rapat koordinasi antara berbagai program atau sektor yang terkait dalam suatu organisasi atau pemerintahan, untuk memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara program-program atau sektor-sektor tersebut guna mencapai tujuan yang lebih luas atau kompleks yang bertujuan meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara program-program atau sektor-sektor terkait dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar atau kompleks. Sektor swasta yang bergerak dalam teknologi informasi dapat bekerja sama dengan pemerintah Daerah untuk mengembangkan solusi berbasis data, seperti sistem tata kelola kota pintar (smart city), layanan kesehatan digital, atau manajemen transportasi berbasis AI. Pendekatan lintas sektor dalam Riset dan Inovasi Daerah mengacu pada kolaborasi berbagai sektor—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—untuk mengembangkan solusi inovatif bagi tantangan Daerah. Pendekatan ini menawarkan banyak peluang, termasuk sinergi antara pemerintah dan akademisi dimana pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memanfaatkan Riset akademik guna menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Kolaborasi ini bisa menghasilkan Inovasi dalam tata kelola publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan lokal. 118 Kolaborasi lintas sektor juga dapat membuka peluang pembiayaan untuk Inovasi yang berbasis Riset. Misalnya, sektor swasta dapat bermitra dengan lembaga keuangan dan pemerintah Daerah untuk mendanai proyek-proyek Inovasi yang berbasis Riset, seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi kesehatan, atau pengelolaan limbah. Daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau hasil laut dapat menggunakan pendekatan lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Riset yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan ahli lingkungan dapat menciptakan Inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang menjaga kelestarian alam sambil meningkatkan nilai ekonomi. Melalui Riset lintas sektor yang melibatkan akademisi, perusahaan, dan pemerintah, Daerah dapat mengembangkan pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Inovasi yang melibatkan Riset dalam energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan konservasi sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan secara lingkungan. Pendekatan lintas sektor dapat mendorong terciptanya program-program pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kerja sama antara perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah Daerah dapat menciptakan kurikulum yang disesuaikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap dan terampil di bidang yang dibutuhkan, seperti teknologi, manufaktur, dan pertanian modern. 3.2.5. Regulasi Regulasi – Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum. Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. Kabupaten Balangan dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, seperti hasil tambang dan pertanian. Pemerintah Daerah dapat merumuskan regulasi yang mendorong Inovasi berbasis sumber daya alam ini, seperti insentif bagi perusahaan atau lembaga Riset yang mengembangkan teknologi untuk pengelolaan tambang yang lebih ramah lingkungan atau pengolahan produk pertanian menjadi komoditas bernilai tambah. Peluang regulasi yang diharapkan bermanfaat adalah pemberian insentif pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berInovasi dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pengaturan zonasi tambang dan pertanian yang mendukung pengembangan teknologi hijau. Pentingnya Regulasi Daerah adalah faktor kunci dalam pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan efisien. Regulasi Daerah berperan sebagai landasan hukum dan kebijakan yang mengarahkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Perlindungan kekayaan intelektual juga sangat penting dalam menciptakan kondisi ekologi lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Riset dan Inovasi. Dengan melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, pemerintah Daerah memberikan insentif dan perlindungan kepada inventor untuk melanjutkan Riset dan pengembangan serta mengkomersialisasikan hasil Inovasi mereka tanpa takut dicuri atau disalahgunakan. Perlindungan kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum yang memungkinkan para 119 inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari Inovasi yang dihasilkan, mendorong investasi dalam Riset dan Inovasi, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Regulasi Riset dan Inovasi juga dapat mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pendanaan yang konsisten dan berkelanjutan untuk penelitian, dan kerangka kerja yang memfasilitasi transfer teknologi dari dunia akademik ke sektor industri. Regulasi yang cepat dan tepat dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademik, serta mempercepat adopsi Inovasi di dunia industry. Dengan memanfaatkan peluang yang tersebut, pemerintah Daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Riset dan Inovasi hingga berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi Daerah. Dengan kebijakan yang tepat, termasuk insentif fiskal dan perlindungan kekayaan intelektual, Daerah dapat mendorong Inovasi, mendorong investasi dalam Riset dan Inovasi, serta mempercepat adopsi teknologi baru di sektor industri. Penting bagi pemerintah Daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang progresif dan sesuai dengan konteks Daerah mereka, sehingga menciptakan ekosistem Riset dan Inovasi yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2021 telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang 120 merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan Inovasi yang terintegrasi. Di dalam implementasinya, diatur pula pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) yang berada pada level pemerintah provinsi/kota atau kabupaten. Pembentukan badan Riset pada tingkat pemerintah provinsi/kota atau kabupaten diharapkan dapat menjawab tantangan pemerintah dalam upaya meningkatkan daya saing dan Inovasi nasional agar menjadi semakin kompleks dan dinamis serta sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan aparatur sipil negara pada era digital seperti sekarang. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah bisa disebut sebagai keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah tercantum dalam Pasal 1 dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah berisi ketentuan umum yang memberikan definisi dan pengertian dasar dalam peraturan tersebut. Ini menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan sepanjang peraturan untuk memastikan konsistensi dan pemahaman yang jelas. Beberapa istilah yang didefinisikan mencakup a) Riset dan Inovasi: Kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau mengembangkan penerapan teknologi, metode, dan/atau produk baru. b) Daerah: Wilayah administratif yang meliputi provinsi, kabupaten, atau kota. c) Tata Kelola Riset dan Inovasi: Sistem yang mengatur pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah Daerah, lembaga Riset, dan masyarakat. Pada dasarnya, ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah menjadi keragaan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya Riset dan Inovasi di Daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia mendorong adanya perbaikan dan pemantapan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Dengan terciptanya ekosistem Riset dan Inovasi yang mumpuni di Daerah, Pemerintah berekspektasi adanya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis Riset dan Inovasi yang dimiliki. Dengan demikian, pembangunan Daerah dapat diakselerasi melalui Riset dan Inovasi terutama dalam implementasi Inovasi teknologi. Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah Daerah melalui BRIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini. 4.1. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah merujuk pada peraturan, strategi, dan rencana yang disusun oleh pemerintah Daerah untuk mendorong, mengarahkan, dan mendukung kegiatan penelitian serta Inovasi di wilayahnya. Kebijakan ini biasanya mencakup prioritas Riset sesuai potensi lokal, dukungan pendanaan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah adalah sarana fisik, teknologi, dan sumber daya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Riset dan Inovasi. Ini meliputi fasilitas laboratorium, pusat teknologi, akses ke jaringan internet yang kuat, serta keberadaan pusat inkubasi bisnis untuk mengembangkan Inovasi lokal. Secara keseluruhan, kebijakan dan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Riset dan Inovasi di Daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. 121 Kebijakan dan infrastruktur Riset serta Inovasi di Daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat Daerah yang solid dan harmonis. Bappedalitbang sebagai penyelenggara pusat Riset dan Inovasi di Daerah butuh bermitra dengan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil Riset dan Inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan Riset dan Inovasi Daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antar kelembagaan, difusi Inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi. Tabel 4. 1. Analisis Kesenjangan Elemen Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah Tersedia peraturan Daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset dan Inovasi Daerah Terlaksana sebagian Tersedia rencana induk dan peta jalan pemjuan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah Terbentuknya roadmap SIDa terbaru 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Tersedia basis data Riset dan Inovasi yang terbuka dan mudah di akses Tersedia namun masih terbatas bagi internal 3 Pengembangan infrastruktur Tersedia infrastruktur Riset dan Inovasi seperti perpustakaan, laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 4 Perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual Tersedia laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 5 Pengelolaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah Tersedia dan transparansi anggaran Riset dan Inovasi Tersedia Kolaborasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan telah terlaksana dengan catatan pengawasan dan perbaikan yang akan dievaluasi tiap tahunnya dengn semua pihak yang berkolaborasi. Pada kolaborasi kajian, perangkat Daerah dilibatkan pada tahap pembahasan dokumen sejak laporan pendahuluan hingga laporan akhir. Akan tetapi, kolaborasi ini akan lebih baik jika kolaborasi bisa dilaksanakan lebih intensif misalnya pada tahap pelaksanaan kajian sehingga hasil kajian lebih implementatif dan teknis. Selanjutnya, sebagai sarana penunjang, keberadaan perpustakaan, ruang baca, pusat studi, dan teknologi informasi juga mampu mendorong ekosistem Riset dan Inovasi yang lebih baik. Perpustakaan dan ruang baca telah menjadi kebutuhan dasar pendidikan yang berhasil diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Hanya saja, sarana pendukung pusat studi dan teknologi informasi yang belum tersedia dengan baik. Tentunya, hal ini selaras dengan potensi dan target sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Balangan. 4.2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset Dan Inovasi Daerah 122 Kapasitas Kelembagaan dalam konteks Riset dan Inovasi Daerah merujuk pada kemampuan dan kesiapan lembaga-lembaga di Daerah (seperti pemerintah Daerah, perguruan tinggi, pusat penelitian, serta organisasi swasta) untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi. Ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi, kebijakan internal, serta kemampuan untuk berkolaborasi dan mengelola proyek- proyek Riset. Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah merujuk pada seberapa baik Daerah tersebut mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi Riset dan Inovasi. Ini mencakup dukungan infrastruktur (seperti fasilitas Riset, teknologi, dan akses informasi), pendanaan yang memadai, serta kerangka kebijakan yang mendorong Inovasi dan kolaborasi antar lembaga. Secara sederhana, kapasitas kelembagaan berfokus pada kemampuan internal lembaga-lembaga untuk mengelola Riset dan Inovasi, sementara daya dukung lebih menekankan pada faktor eksternal di Daerah yang mendukung atau menghambat perkembangan Riset dan Inovasi. Keduanya penting untuk menciptakan ekosistem Riset yang produktif dan berkelanjutan di tingkat Daerah. Tabel 4. 2. Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan Kolaborasi yang tata kelola Riset dan Inovasi dengan berbagai sektor Terlaksana dengan catatan perbaikan dan evaluasi 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Tersedianya basis data Riset dan Inovasi yang dapat dikases semua orang Tersedia dengan pengawasan sesuai kapasitas pemerintah Daerah Tersedianya sarana pendukung Riset dan Inovasi diantaranya perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi. Tersedia dengan catatan pengawasan pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi. 3 Penyediaan sarana pendukung Riset Tersedianya laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 4.3. Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah adalah kerjasama antara berbagai pihak di tingkat Daerah, seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas, untuk mendukung dan mengembangkan Riset serta Inovasi. Kemitraan ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian guna menciptakan solusi inovatif yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat Daerah yang solid dan harmonis. BAPPERIDA sebagai penyelenggara pusat Riset dan Inovasi di Daerah butuh bermitra dengan perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil Riset dan Inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan Riset dan Inovasi Daerah yang solid dan 123 harmonis, yaitu kemitraan antarkelembagaan, difusi Inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi. Tabel 4. 3. Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan Terselenggara kerjasama antara lembaga Riset Daerah, OPD terkait, dan lembaga Riset profesional lainnya Terselenggara, dengan perlu peningkatan intensitas terutama dengan OPD terkait untuk pelaksanaan dan implementasi hasil Riset dan Inovasi 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Terpublikasi hasil Riset dan Inovasi kepada OPD terkait dan masyarakat umum Terimplementasi sebagian Terimplementasi kebijakan publik berbasis hasil Riset dan Inovasi Terimplementasi sebagian 3 Penyediaan sarana pendukung Riset Tersedianya laboratorium dan atau inkubator penelitian Tersedia sebagian 4.4. Budaya Riset dan Inovasi Di Daerah Budaya Riset dan Inovasi di Daerah merujuk pada sikap, nilai, dan praktik yang mendukung serta mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ide-ide baru di suatu wilayah. Budaya ini mencakup keterbukaan terhadap perubahan, kreativitas, kolaborasi lintas sektor, serta dorongan untuk menemukan solusi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Budaya Riset dan Inovasi di Daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan Riset dan Inovasi di Daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah terus berlansung dan berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya Riset dan Inovasi di Daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye Inovasi, apresiasi prestasi Inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat. Secara keseluruhan, budaya ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 4. 4. Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Promosi dan kampanye Pengenalan Riset dan budaya Inovasi ke khalayak umum Terselenggara melalui kegiatan pameran Inovasi, lomba dan seminar hasil Riset dan 124 NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL Inovasi 2 Apresisasi prestasi Inovasi Penghargaan dan apresiasi bagi masyarakat yang mengembangkan atau menghasilkan Riset dan Inovasi di Daerah Pemberian hadiah dan penghargaan 3 Inventarisasi hasil Riset dan Inovasi masyarakat Inventarisasi Riset dan Inovasi agar keamanan hasil Riset dan Inovasi dari plagiasi Terinventarisasi dengan baik 4 Kerjasama dengan pihak terkait pengembangan Riset dan Inovasi Kerjasama dengan pihak swasta, sekolah dan peneliti agar Riset dan Inovasi semakin bervariasi dan terupdate Terlaksana sebagian dengan evaluasi 4.5. Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan Riset dan Inovasi secara harmonis di tingkat Daerah. Ini mencakup kolaborasi yang sinergis antara pemerintah Daerah, akademisi, industri, dan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, serta memanfaatkan hasil Riset dan Inovasi. Riset dan Inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di Daerah. Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah menjadi elemen yang penting untuk diukur. Elemen ini merupakan ukuran kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah telah selaras dengan kondisi di Daerah. Sumber daya berupa insfrastruktur dan sarana penunjang akan efektif dan efisien jika peruntukannya sejalan dengan kebutuhan, permasalahan, dan produk unggulan Daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi bukan sekedar menciptakan kondisi dan kondimen di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, ekosistem Riset dan Inovasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Daerah melalui penciptaan solusi atas berbagai masalah di Daerah. Tabel 4. 5. Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan di Daerah untuk promosi produk unggulan Pengembangan Riset yang terpadu dan terupdate Terlaksana, dengan penyempurnaan data produk unggulan Terealisasi di kegiatan Bantuan promosi produk unggulan Daerah 2 Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah Terdapat peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Balangan Terselenggara kegiatan Riset dan Inovasi berbasis produk Terlaksana dengan kebutuhan update rutin 125 NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL unggulan Daerah 3 Kesesuaian arahan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Penyelarasan arahan dan kebijakan agar terlaksana dengan optimal Terlaksana 4.6. Penyelarasan Dengan Perkembangan Global Riset Inovasi terhadap Perkembangan merujuk pada kontribusi penelitian dan pengembangan ide-ide baru (Inovasi) dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor, seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Riset Inovasi berperan penting dalam menciptakan solusi baru yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Penyelarasan IPTEK dan Riset Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global adalah upaya untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan Riset Inovasi di Daerah sejalan dengan tren dan kemajuan global. Ini bertujuan agar Daerah tidak tertinggal dan mampu bersaing secara internasional. Manfaat penyelarasan ini meliputi akses terhadap teknologi baru dan praktik terbaik dari luar negeri, peningkatan daya saing Daerah di pasar global, penerapan solusi inovatif yang dapat memecahkan masalah lokal dan global, memperkuat kolaborasi internasional yang dapat mempercepat pengembangan Riset dan Inovasi lokal. Pada bagian akhir ini, ekosistem Riset dan Inovasi Daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di Daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir Riset dan Inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode Riset dan Inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan Riset dan Inovasi di Daerah. Tabel 4. 6. Analisis Kesenjangan Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global di Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Publikasi informasi hasil Riset dan Inovasi Daerah terhadap publik global Terinformasinya publik global terhadap temuan Riset dan Inovasi yang ada di Daerah Terlaksana sebagian dengan publikasi yang perlu digencarkan kembali 2 Kepedulian terhadap isu global yang dapat berdampak di Daerah Persiapan dan kesiapsiagaan Daerah terhadap isu global yang dapat berdampak di Daerah Terlaksana dengan kerjasama pihak pendukung 3 Penguatan kerjasama global Kolaborasi Riset dan Inovasi Daerah dengan publik global Belum terealisasi Salah satu fokus utama dalam strategi ini adalah pengembangan infrastruktur Riset yang memadai, seperti laboratorium penelitian, pusat Inovasi, dan fasilitas inkubator bisnis. Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Riset yang lebih produktif dan inovatif, memungkinkan para peneliti untuk melakukan eksperimen dan uji coba teknologi dengan dukungan fasilitas yang lengkap. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dan platform daring juga menjadi bagian integral dalam memperluas jangkauan Riset dan Inovasi, memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran informasi antara para peneliti dan inovator. 5.1. Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah Kapasitas dan Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah adalah langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan Daerah dalam merancang kebijakan dan membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan Riset dan Inovasi. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Daerah. Kapasitas kelembagaan Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan didukung oleh kerjasama yang baik antar sektor. Keberhasilan Riset dan Inovasi tidak hanya tergantung pada satu pihak, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah, seperti pemerintah, universitas, lembaga Riset, industri, dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi ini harus difasilitasi melalui kebijakan yang mendukung serta wadah komunikasi yang terstruktur. Strategi pengembangan kebijakan dan infrastruktur Riset serta Inovasi di Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penelitian dan Inovasi yang mendukung pembangunan lokal. Strategi ini mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta penguatan ekosistem Inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Daerah. Pemerintah Daerah yang merancang kebijakan yang mendukung pengembangan Riset dan Inovasi secara berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup regulasi, insentif, dan tata kelola yang mempermudah pelaksanaan Riset serta Inovasi. Tabel 5. 1. Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN KONDISI RIIL 1 Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah Belum tersosialisasinya rencana induk dan peta jalan Daerah terbaru Sosialsasi rencana induk dan peta jalan Daerah terbaru kepada para pemangku kebijakan di Daerah Pengawasan Riset dan Inovasi di Daerah yang jelas dan tegas Penyusunan tim khusus yang mengawasi dan 127 NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN KONDISI RIIL membantu proses Riset dan Inovasi 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Keterbatasan akses hasil Riset dan Inovasi di Daerah karena permasalahan publikasi Koordinasi dengan pihak terkait agar hasil Riset dan Inovasi dapat dan mudah diakses terbuka 3 Pengembangan infrastruktur Belum meratanya infrastruktur Riset dan Inovasi seperti perpustakaan, laboratorium dan atau inkubator penelitian Koordinasi antar lini untuk mempermudah penyediaan infrastruktur 4 Perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual Belum meratanya laboratorium dan atau inkubator penelitian Koordinasi dengan pihak swasta untuk membantu pemerataan 5 Pengelolaan anggaran Riset dan Inovasi Daerah Belum meratanya sosialisasi dan keterbukaan anggaran Riset dan Inovasi Anggaran akan dibuka dan dipertanggungjawabkan ke publik secara rutin dan detail 5.2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan institusi lokal (seperti pemerintah Daerah, universitas, dan lembaga penelitian) dalam menjalankan, mendukung, dan mengelola kegiatan Riset dan Inovasi. Strategi ini mencakup peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, serta pendanaan yang mendukung Riset dan Inovasi di Daerah. Kapasitas kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah berkaitan dengan kolaborasi penyelenggara Riset dan Inovasi yaitu BAPPERIDA dengan perangkat Daerah di Kabupaten Balangan. Kolaborasi ini membutuhkan peningkatan intensitas terutama pada keterlibatan dalam Riset dan Inovasi yang diselenggarakan oleh BAPPERIDA. Strategi ini misalnya dengan peneliti campuran (blended researcher) bahwa perangkat Daerah dimasukkan dalam setiap proses Riset dan Inovasi. Hal ini memperluas perspektif dan meningkatkan kualitas Riset dan Inovasi yang lebih implementatif. Selain itu, peningkatan implementasi hasil Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan perlu dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan melakukan evaluasi dan pengukuran hasil Riset yang telah terimplementasi dan yang belum. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan perbaikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi BAPPERIDA Kabupaten Balangan kedepan. Tabel 5. 2. Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL 1 Penguatan kolaborasi Riset Kolaborasi yang tata kelola Riset dan Inovasi dengan Peningkatan peran dan keterlibatan pemangku 128 NO INDIKATOR TARGET KONDISI RIIL dan Inovasi di Daerah dengan pemangku kepentingan berbagai sektor kepentingan Riset dan Inovasi Peningkatan implementasi hasil Riset dan Inovasi oleh perangkat Daerah Inisiasi evaluasi capaian implementasi hasil Riset dan Inovasi di Daerah Pengadaan pelatihan metode Riset bagi perangkat Daerah 2 Penataan basis data Riset dan Inovasi Kendala keterbukaan akses Riset dan Inovasi Peningkatan sarana pendukung terutama pusat studi dan teknologi informasi Kesulitan mendapatkan mitra dan sarana pendukung Riset dan Inovasi diantaranya perpustakaan, ruang baca, pusat studi, jaringan internet, dan teknologi informasi. Bekerjasama dengan pihak swasta 3 Penyediaan sarana pendukung Riset Inkubator penelitian yang belum optimal Studi banding dengan pemerintah Daerah lain yang berhasil membangun inkubator penelitian 5.3. Strategi Peningkatan Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Riset dan Inovasi memiliki cakupan yang luas dan membutuhkan sumber daya yang besar. Maka, BRIN memberikan keleluasaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi melalui berbagai institusi Riset baik swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat yang disinergikan oleh BRIDA. Kabupaten Balangan telah melakukan kemitraan dengan berbagai pihak antara lain lembaga Riset swasta, perguruan tinggi, perangkat Daerah, dan masyarakat. Intensitas kemitraan yang perlu ditingkatkan adalah dengan perguruan tinggi terutama pada mekanisme kerjasama pendanaan eksternal seperti Matching Fund Kemendikbud dan Kedaireka. Sedangkan, kemitraan juga perlu dikuatkan pada implementasi hasil Riset dan Inovasi dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat hasil Riset dan Inovasi Daerah. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan harus lebih banyak lagi yang dilandaskan pada hasil Riset dan Inovasi. Tabel 5. 3. Strategi Peningkatan Budaya Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI 1 Promosi dan kampanye Terselenggara pengenalan Riset dan budaya Inovasi ke khalayak umum Perluasan dan penguatan promosi melalui media cetak maupun online dan pameran 2 Apresisasi prestasi Inovasi Terselenggaran penghargaan dan apresiasi bagi masyarakat yang mengembangkan atau Pemberian hadiah dan penghargaan yang lebih variatif agar 129 NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI menghasilkan Riset dan Inovasi di Daerah semakin menarik 3 Inventarisasi hasil Riset dan Inovasi masyarakat Terinventarisasi Riset dan Inovasi agar keamanan hasil Riset dan Inovasi dari plagiasi Publikasi ierinventarisasi dengan mudah 4 Kerjasama dengan pihak terkait pengembangan Riset dan Inovasi Kerjasama dengan pihak swasta, sekolah dan peneliti agar Riset dan Inovasi semakin bervariasi dan terupdate Penguatan kerjasama di tingkat sekolah 5.4. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset Dan Inovasi Daerah Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan adanya koordinasi, sinergi, dan integrasi antara berbagai pelaku Riset dan Inovasi di Daerah, seperti pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan ekosistem yang saling mendukung sehingga Riset dan Inovasi di Daerah dapat lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih optimal. Sebagai upaya untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah agar berjalan secara terkoordinasi dan saling mendukung. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah Daerah, universitas, lembaga Riset, industri, dan masyarakat, sehingga hasil Riset dan Inovasi dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan Daerah. Tabel 5. 4. Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI 1 Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan di Daerah untuk promosi produk unggulan Keselarasan Riset yang belum terupdate Penyelarasan tema dan arah Riset dan Inovasi Belum mudahnya promosi produk unggulan Daerah 2 Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah Peta produk unggulan, potensi, dan investasi di Kabupaten Balangan yang belum terbaru Penyelarasan dengan pihak terkait 3 Kesesuaian arahan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Kebijakan belum optimal Koordinasi antar lini 5.5. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Dengan Perkembangan Global Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah dengan Perkembangan Global adalah upaya untuk memastikan bahwa kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah mengikuti tren dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi global. Tujuannya adalah agar Daerah dapat beradaptasi dan tetap kompetitif di tingkat internasional. Fungsi strategi penyelarasan adalah meningkatkan daya saing Daerah dengan mengadopsi teknologi dan praktik terbaik 130 dari dunia internasional, mempercepat Inovasi lokal melalui penerapan tren global dalam Riset dan pengembangan, mendorong kolaborasi internasional yang memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan ke Daerah, dan mengatasi masalah lokal dengan solusi inovatif yang relevan secara global. Dengan penyelarasan ini, Daerah dapat lebih siap menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan keunggulan lokal. Tabel 5. 5. Strategi Penyelarasan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan dengan Perkembangan Global NO INDIKATOR ANALISIS KESENJANGAN STRATEGI 1 Peningkatan kepekaan publik terhadap isu global Adaptasi dan penyelarasan isu internasional terhadap kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah Menginfiltrasikan literatur, teori, konsep, dan Inovasi internasional terbaru dalam setiap agenda Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan 2 Penggalakan publikasi Riset dan Inovasi Daerah ke publik global Fasilitas dan koneksi publikasi yang belum luas Pengiriman delegasi untuk bekerjasama dengan instansi pendidikan 5.6. Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah Strategi Prioritas Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah- langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat kegiatan Riset serta Inovasi di suatu Daerah. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan telah dianalisis sebagaimana penjelasan diatas. Dari 6 elemen ekosistem Riset dan Inovasi yang dianalisis, terdapat banyak strategi penguatan ekosistem Riset dan Inovasi. Sebagai langkah efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran, maka prioritas strategi pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan perlu dilakukan. Strategi prioritas ini akan menjadi peta jalan penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Kabupaten Balangan. Strategi prioritas penguatan dan pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah ini bertujuan untuk mendukung program kegiatan Riset dan Inovasi sehingga dapat terwujud perencanaan dan kebijakan berbasis bukti dan ilmiah. Strategi prioritas pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi ini juga mengemukakan adanya target pelaksanaan tahunan sehingga dapat menjadi langkah strategis BAPPERIDA Kabupaten Balangan dalam melakukan penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. Selain itu, indikator kinerja dan perangkat Daerah terkait juga dikemukakan dalam rangka menciptakan sinergi antar perangkat Daerah dalam mendukung strategi penguatan dan pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi. Termasuk, target dan indikator sasaran secara eksplisit agar evaluasi dan upaya pencapaiannya dapat diukur dengan pasti dan optimal dalam implementasi. 131 Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Riset dan Inovasi, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Peraturan tersebut menugaskan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah. Pemerintah Kabupaten Balangan berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, perlu didukung oleh Riset dan Inovasi. Kehadiran Riset dan Inovasi memberikan kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perwujudan peningkatan perekonomian serta mendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh di tingkat Daerah. Dengan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Imu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi, Mengatasi Kemiskinan, mengatasi ketimpangan pendapatan, dapat menekan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan, dll. 6.1. Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Balangan Program Riset Dan Inovasi Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan dijabarkan kedalam sasaran pokok yang spesifik dan terukur. Keterkaitan antara 8 (delapan) misi dengan sasaran pokok RPJPD disajikan pada Gambar 6.2. Sasaran pokok merupakan proses berkesinambungan yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahap, yang diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yang makin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja akhir periode. Sasaran pokok tersebut akan menjadi sasaran RPJMD periode berkenaan selama 4 periode/tahapan RPJPD. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok RPJPD sangat ditentukan oleh RPJMD dan pencapaian RPJMD setiap periode pemerintahan Daerah. Indikator utama pembangunan (IUP) adalah serangkaian parameter keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Balangan pada periode tahun 2025 sampai 2045. Indikator tersebut merupakan hasil penyelarasan dengan IUP RPJPD Provinsi Kalimantan. Adapun sasaran pokok, indikator utama pembangunan dan target baseline tahun 2025 dan target 2045 serta arah pembangunan yang selaras dengan RPJPN dan RPJPD provinsi dimuat pada gambar berikut. 132 Gambar 6. 1. Keterkaitan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Selain itu, berikut ini adalah empat kemungkinan Program Riset dan Inovasi Kabupaten Balangan yang dapat mendukung pengembangan Daerah: 1) Program Pengembangan Pertanian Berbasis Inovasi: Fokus pada Riset dan pengembangan teknologi di bidang pertanian yang sesuai dengan potensi lokal, seperti peningkatan hasil panen, pengelolaan air, dan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Balangan. 2) Program Pengembangan UMKM Inovatif: Mendukung Riset dan Inovasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk penerapan teknologi digital, pemasaran online, serta pengolahan produk lokal yang bernilai tambah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui Inovasi bisnis. 3) Program Riset Lingkungan dan Energi Terbarukan: Fokus pada Riset untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti energi terbarukan (surya, air, atau biomassa) serta perlindungan dan rehabilitasi lingkungan untuk menjaga kelestarian alam di Balangan. 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Riset Inovatif: Menyediakan pelatihan bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat tentang Riset dan Inovasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan keterampilan Riset, kreativitas, dan kemampuan untuk mengembangkan solusi lokal yang inovatif, termasuk di bidang teknologi dan sosial. Program-program ini bertujuan untuk memajukan Kabupaten Balangan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. 133 Kabupaten Balangan menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), dan ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, terutama tambang. Oleh karena itu, dokumen ini memberikan arah strategis untuk mengatasi kendala tersebut melalui penguatan Riset dan Inovasi. Dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, Kabupaten Balangan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Riset dan Inovasi menjadi kunci dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk unggulan Daerah, seperti padi, jagung, karet, ayam, dan ikan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan produk berbasis budaya lokal, seperti fesyen, kuliner, dan kriya, diintegrasikan dengan sektor pariwisata untuk memperkuat ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan. Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas utama dalam dokumen ini. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas teknis, pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Program pendidikan vokasi berbasis Riset dan teknologi akan menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor unggulan. 134 Penguatan infrastruktur Riset juga menjadi elemen penting dalam dokumen ini. Penyediaan fasilitas seperti laboratorium, pusat penelitian, dan akses teknologi digital akan mendukung kegiatan Riset dan Inovasi secara efektif. Infrastruktur ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung Riset tetapi juga sebagai katalis dalam memperkuat daya saing Kabupaten Balangan di tingkat regional dan nasional. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan utama dalam pelaksanaan rencana ini. Dengan melibatkan pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat, dokumen ini menekankan pendekatan pentahelix untuk menciptakan ekosistem Inovasi yang inklusif. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat jejaring Riset dan Inovasi di Kabupaten Balangan. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam dokumen ini. Dengan pendekatan ekonomi hijau, Kabupaten Balangan diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangkan energi terbarukan. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dokumen ini juga menjadi panduan dalam mendukung peran Kabupaten Balangan sebagai penyangga IKN. Melalui konektivitas yang baik dan integrasi kawasan strategis, Kabupaten Balangan dapat mengambil manfaat maksimal dari pengembangan IKN. Hal ini mencakup peningkatan investasi, penguatan sektor logistik, dan pengembangan sektor unggulan yang mendukung kebutuhan pasar IKN. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Kabupaten Balangan juga dirancang untuk menjawab kebutuhan masa depan, termasuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim. Dengan fokus pada Inovasi, Balangan dapat menciptakan keunggulan kompetitif di berbagai sektor, baik di tingkat lokal maupun global. Dokumen ini menjadi pemandu dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Sebagai penutup, dokumen ini mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Balangan untuk memanfaatkan Riset dan Inovasi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan. Dengan pelaksanaan yang konsisten, dukungan semua pemangku kepentingan, dan kolaborasi lintas sektor yang solid, Kabupaten Balangan siap menjadi Daerah yang inovatif, maju, dan berdaya saing tinggi di era global. BUPATI BALANGAN Ttd H. ABDUL HADI