DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Balangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkolusis bagi masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030; Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan
4.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
5.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
6.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
9.Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
10.Percepatan Penanggulangan TBC adalah program percepatan berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.
11.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang 4 berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC.

BAB II

ANALISIS SITUASI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan TBC secara efektif, efesien, komprehensif, dan berkesinambungan sesuai dengan target program penanggulangan TBC nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a.melindungi masyarakat dari penularan TBC;
b.menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan TBC di Daerah;
c.memastikan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program untuk efetifitas dan efesiensi program penanggulangan TBC; dan
d.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Rencana Aksi Daerah, strategi, program dan kegiatan;
b.tata cara penanggulangan TBC;
c.hak, kewajiban dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.pendanaan.

BAB III

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan percepatan penanggulangan TBC.
(2)Percepatan penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan.
(3)Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS Dengan memperhatikan analisa situasi epidemiologi penanggulangan penyakit TB di Daerah, kemudian memperhatikan hasil kajian analisa kesenjangan capaian dan target program penanggulangan penyakit TBC di Daerah maka rumusan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama adalah sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Setiap orang yang pada dirinya telah terdapat gejala penyakit TBC harus diperiksa.
(2)Setiap penderita yang pada dirinya telah ditemukan penyakit TBC harus diobati secara teratur.
(3)Pemeriksaan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan disarana pelayanan kesehatan terdekat atau pada lokasi kejadian oleh petugas teknis.

Pasal 7

Setiap Kepala keluarga bertanggung Jawab atas pelaksanaan penaggulangan Penyakit TBC.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengobatan penyakit TBC dilaksanakan di fasilitas kesehatan serta sarana kesehatan lainnya yang diberi fungsi pelayanan penyakit TBC.

BAB V

STRATEGI, KEGIATAN DAN LUARAN Tabel 5.1 Strategi 1 : Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kegiatan Luaran Penanggung jawab Dinas/ Lembaga/ Pihak Terkait Memperkuat kerjasama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanggulangan Tuberkulosis :

Pasal 9

Setiap penderita TBC berhak untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.

Pasal 10

(1)Setiap penderita penyakit TBC berkewajiban untuk berobat secara teratur sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas teknis.
(2)Dinas Kesehatan berkewajiban untuk:
1. a.membuat program perencanaan penanggulanangan penyakit TBC;
2. b.menyediakan serta menyalurkan bahan, alat-alat dan obat-obatan untuk kegiatan penemuan penderita penyakit TBC serta penanggulangannya;
3. c.melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan penyakit TBC;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan penyakit TBC;
5. e.melakukan kerja sama/ koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menunjang program penanggulangan penyakit TBC;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dengan puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah untuk pemeriksaan dan penanggulangan penyakit TBC. 6

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi dampak akibat Tuberkolusis bagi masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi perlu dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah penanggulangan Tuberkulosis;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030; Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Balangan
4.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
5.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
6.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
7.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
9.Surveilans TBC adalah pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap data dan informasi mengenai TBC atau permasalahan kesehatan yang berkaitan dengannya, dengan tujuan mengorientasikan langkah pencegahan yang efektif dan efisien.
10.Percepatan Penanggulangan TBC adalah program percepatan berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam penanggulangan TBC.
11.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang 4 berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC.

BAB II

ANALISIS SITUASI

Pasal 2

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

a.melindungi masyarakat dari penularan TBC;
b.menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan penanggulangan TBC di Daerah;
c.memastikan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program untuk efetifitas dan efesiensi program penanggulangan TBC; dan
d.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penularan penyakit TBC pada individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.Rencana Aksi Daerah, strategi, program dan kegiatan;
b.tata cara penanggulangan TBC;
c.hak, kewajiban dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.pendanaan.

BAB III

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan percepatan penanggulangan TBC.
(2)Percepatan penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan.
(3)Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang dijabarkan dalam strategi, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

BAB IV

ISU-ISU STRATEGIS Dengan memperhatikan analisa situasi epidemiologi penanggulangan penyakit TB di Daerah, kemudian memperhatikan hasil kajian analisa kesenjangan capaian dan target program penanggulangan penyakit TBC di Daerah maka rumusan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama adalah sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Setiap orang yang pada dirinya telah terdapat gejala penyakit TBC harus diperiksa.
(2)Setiap penderita yang pada dirinya telah ditemukan penyakit TBC harus diobati secara teratur.
(3)Pemeriksaan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan disarana pelayanan kesehatan terdekat atau pada lokasi kejadian oleh petugas teknis.

Pasal 7

Setiap Kepala keluarga bertanggung Jawab atas pelaksanaan penaggulangan Penyakit TBC.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengobatan penyakit TBC dilaksanakan di fasilitas kesehatan serta sarana kesehatan lainnya yang diberi fungsi pelayanan penyakit TBC.

BAB V

STRATEGI, KEGIATAN DAN LUARAN Tabel 5.1 Strategi 1 : Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kegiatan Luaran Penanggung jawab Dinas/ Lembaga/ Pihak Terkait Memperkuat kerjasama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanggulangan Tuberkulosis :

Pasal 9

Setiap penderita TBC berhak untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.

Pasal 10

(1)Setiap penderita penyakit TBC berkewajiban untuk berobat secara teratur sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas teknis.
(2)Dinas Kesehatan berkewajiban untuk:
1. a.membuat program perencanaan penanggulanangan penyakit TBC;
2. b.menyediakan serta menyalurkan bahan, alat-alat dan obat-obatan untuk kegiatan penemuan penderita penyakit TBC serta penanggulangannya;
3. c.melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan penyakit TBC;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan penyakit TBC;
5. e.melakukan kerja sama/ koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk menunjang program penanggulangan penyakit TBC;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dengan puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah untuk pemeriksaan dan penanggulangan penyakit TBC. 6

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021