DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengalokaasian, penetapan rincian alokasi dana desa, penggunaan, penyaluran dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan, pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapakali diubah, terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pembinaan pemerintahan Desa
5.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi DAK.
12.Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
13.Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
16.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
(3)Besaran penghitungan ADD diberikan kepada desa berdasarkan realisasi penerimaan pada tahun berjalan dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK.
(4)Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pagu anggaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Anggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari anggaran belanja Pemerintah Daerah.
(2)Prosedur penganggaran ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap Desa terdiri atas:

a.ADDM sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b.ADDP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot Desa.

Pasal 5

(1)Besaran ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan bobot:
1. a.25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
2. b.10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
3. c.35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan Desa; dan
4. d.30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
(2)Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
(3)Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
1. a.ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
2. b.kondisi infrastruktur; dan
3. c.aksesibilitas/transportasi.
(4)Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari menteri keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut: ADDM Desax = 80% ADD Daerah Σ Desa Se Daerah ADDP Desax = Pagu ADDP [ADD - ADDM] x [(25% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah) + (10% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah) + (35% x persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Daerah) + (30% x persentase indeks tingkat kesulitan geografis terhadap total jumlah tingkat kesulitan geografis)] ADD Desax = ADDM Desax + ADDP Desax

BAB III

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

(1)Rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)ADD yang diterima Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APB Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 8

(1)ADD digunakan untuk membiayai :
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
2. b.tunjangan kinerja Kepala Desa dan perangkat desa;
3. c.tunjangan kesehatan, ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa;
4. d.tunjangan kedudukan keanggotaan BPD; dan
5. e.insentif rukun tetangga/rukun warga.
(2)Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)telah terpenuhi maka ADD dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembi na a n kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tidak terduga.
(3)Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penghasilan kepala Desa dan perangkat desa.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

(1)ADD disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ADD yang bersumber dari dana alokasi umum disalurkan setiap bulan; dan
2. b.ADD yang bersumber dari dana bagi hasil disalurkan berdasarkan hasil perhitungan bersama antara badan keuangan dan aset daerah dengan DPMD yang direalisasikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(2)Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi pagu ADD yang telah ditetapkan dalam APB Desa pada tahun berkenaan.
(3)Pada akhir bulan ke – 12 (dua belas) dilaksanakan perhitungan bersama antara badan keuangan dan aset daerah dengan DPMD.
(4)Dalam hal terjadi lebih/kurang atas realisasi transfer dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah diperhitungkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

(1)Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi.
(2)Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. b.peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa bagi yang baru melaksanakan Pilkades di Tahun sebelumnya;
3. c.peraturan desa tentang APB Des tahun berkenaan;
4. d.keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa pada tahun yang bersangkutan;
5. e.peraturan Kepala Desa tentang penggunaan ADD;
6. f.LPPDes Akhir Tahun Anggaran apabila pencairan dilaksanakan setelah bulan April tahun berjalan;
7. g.laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Desa;
8. h.surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
9. i.laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya;
10. j.rencana penggunaan dana yang akan dicairkan;
11. k.bukti penerimaan penyaluran bermaterai;
12. l.Persyaratan lainnya yang disampaikan melalui Surat Kepala DPMD.
(3)Persyaratan penyaluran ADD untuk bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas sebagai berikut :
1. a.surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa;
2. b.laporan realisasi Anggaran bulan sebelumnya;
3. c.surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai;
4. d.berita acara posisi kas akhir bulan;
5. e.laporan pemotongan dan penyetoran pajak akhir bulan;
6. f.rencana penggunaan dana yang akan dicairkan;
7. g.bukti penerimaan penyaluran bermaterai; dan
8. h.persyaratan lainnya yang disampaikan melalui surat kepala DPMD.
(4)Camat memerintahkan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan untuk melaksanakan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan, dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan berdasarkan hasil verifikasi telah dinyatakan lengkap, permohonan penyaluran diusulkan oleh Camat kepada Bupati, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat rekomendasi penyaluran ADD;
2. b.berita acara hasil verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh kepala Desa; dan
3. c.dokumen penyaluran ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun secara lengkap untuk setiap Desa.
(5)DPMD melakukan penelitian dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sampai dengan ayat (4), selanjutnya dibuat rekomendasi untuk disampaikan ke badan keuangan dan aset daerah beserta kelengkapan persyaratan.
(6)Proses pencairan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
1. a.semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
2. b.semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam laporan keuangan Desa.
(4)Camat menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DPMD, paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.
(5)Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…