DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Tahun 2026. Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dimaksudkan untuk: a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan Program/Kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan b. penyetaraan perhitungan anggaran Program/Kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Tahun 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8.Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pasal 2

Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dimaksudkan untuk:

a.digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan Program/Kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
b.penyetaraan perhitungan anggaran Program/Kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penetapan Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Perangkat Daerah bertujuan:

a.untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Kegiatan;
b.memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
c.meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

BELANJA DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.
(4)Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
(5)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
(6)Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
(7)Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS

Pasal 5

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada standar harga satuan regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Analisis Standar Belanja Fisik; dan
2. b.Analisis Standar Belanja Non Fisik.
(3)Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Harga Satuan Pokok Kegiatan.
(4)Ketentuan mengenai Analisis Standar Belanja Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Ketentuan mengenai Analisis Standar Belanja Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Ketentuan mengenai Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah Pada tanggal 2 Juli 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah Pada tanggal 2 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ADE ZAKIR BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…