DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SBU (Standar Biaya Umum); dan b. SHSB (Standar Harga Satuan Barang).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105); SALINAN
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Standar Harga Satuan Barang yang selanjutnya disingkat SHSB adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu Daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
6.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
7.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan tahun anggaran 2026.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SBU; dan
2. b.SHSB.
(3)Rincian SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Rincian SHSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar; dan
3. c.pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri.

Pasal 4

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei atau data pendukung yang lainnya.
(2)Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan diusulkan kepada Bupati melalui badan keuangan dan aset daerah.
(3)Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah Pada tanggal 2 Juli 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah Pada tanggal 2 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ADE ZAKIR BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 14

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…