DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Infrastruktur terpadu sistem ducting, yang meliputi ketentuan umum, penyelenggaran infrastruktur ducting, pemanfaatan ducting, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tertib tata ruang, keselamatan publik, dan estetika lingkungan, serta efisiensi penyediaan utilitas umum seperti kabel telekomunikasi, listrik, dan jaringan lainnya, perlu dilakukan penataan infrastruktur melalui sistem ducting secara terpadu;
c.bahwa penyelenggaraan infrastruktur ducting memerlukan pengaturan yang jelas dan menyeluruh agar pelaksanaannya tertib, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Infrastruktur Terpadu Sistem Ducting; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INFRASTRUKTUR TERPADU SISTEM DUCTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut DPUTR adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6.Sistem Ducting adalah sistem saluran bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan berbagai jenis utilitas, seperti kabel fiber optik, pipa air bersih, dan kabel listrik, dalam satu jalur terintegrasi dan digunakan bersama untuk berbagai kepentingan utilitas.
7.Utilitas adalah fasilitas publik yang meliputi berbagai jenis jaringan yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti jaringan listrik, fiber optik dan pipa air bersih.
8.Pengguna Ducting adalah setiap penyedia layanan utilitas yang memanfaatkan sistem ducting untuk menempatkan jaringan mereka, Terbatas pada penyedia kabel Optik, penyedia listrik, penyedia air bersih.
9.Jaringan Utilitas adalah sistem yang mencakup semua infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan layanan publik, seperti jaringan fiber optik, saluran listrik dan pipa air bersih.
10.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah perencanaan tata ruang.
11.Spesifikasi Teknis adalah standar dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem ducting, yang mencakup ukuran, material, dan cara pemasangan yang aman dan sesuai dengan standar nasional dan internasional.
12.Jalur Ducting adalah jalur atau ruang dalam sistem ducting yang diperuntukkan untuk penempatan saluran utilitas oleh penyedia layanan publik yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

a.menata penyelenggaraan Jaringan Utilitas secara terintegrasi;
b.mencegah penggalian jalan umum secara berulang;
c.meningkatkan keselamatan dan estetika lingkungan perkotaan; dan
d.meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

a.penyelenggaraan infrastruktur ducting;
b.pemanfaatan ducting; dan
c.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DUCTING

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Ducting melalui program pembangunan infrastruktur publik terpadu.
(2)Penyelenggaraan Sistem Ducting dilaksanakan pada koridor jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(3)Pembangunan Sistem Ducting mengacu pada:
1. a.Rencana Tata Ruang; dan
2. b.Spesifikasi Teknis.
(4)Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
1. a.material dan dimensi, yaitu penggunaan bahan yang memenuhi standar keselamatan dan ketahanan, serta ukuran saluran yang sesuai dengan kapasitas kebutuhan Utilitas;
2. b.desain saluran, yaitu pengaturan jalur penempatan Utilitas secara terintegrasi dengan ruang untuk pengembangan di masa mendatang;
3. c.keamanan dan kekuatan struktur, yaitu ketahanan terhadap beban lalu lintas, pergeseran tanah, dan dampak lingkungan lainnya;
4. d.pengelolaan dan pemeliharaan, yaitu prosedur pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian komponen Sistem Ducting secara berkala; dan
5. e.kesesuaian dengan standar keselamatan dan lingkungan, yaitu pemenuhan terhadap ketentuan teknis keselamatan dan pengelolaan dampak lingkungan.

BAB III

PEMANFAATAN DUCTING

Pasal 5

(1)Setiap Pengguna Ducting menggunakan jalur Sistem Ducting yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
(2)Penggunaan Sistem Ducting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian pemanfaatan bersama dan pembayaran sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengguna Ducting mengikuti tahapan :
1. a.rekomendasi teknis; dan
2. b.telah menempuh perizinan berusaha.
(4)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
1. a.identitas Pengguna Ducting dan perizinan usaha yang sah;
2. b.surat permohonan resmi pemanfaatan Sistem Ducting yang memuat tujuan dan jenis utilitas yang akan dipasang;
3. c.gambar kerja atau desain teknis pemanfaatan Sistem Ducting, termasuk detail penempatan dan spesifikasi utilitas; dan
4. d.rencana jadwal pelaksanaan pemasangan jaringan utilitas yang akan dipasang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)DPUTR melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan infrastruktur terpadu Sistem Ducting.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyusunan pedoman teknis dan standar pelaksanaan; dan
2. b.pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaksana dan Pengguna Ducting.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pembangunan dan pemanfaatan Sistem Ducting;
2. b.pemeriksaan kepatuhan terhadap standar teknis dan perizinan; dan
3. c.pelaporan hasil pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka :

a.penyelenggara layanan utilitas melakukan identifikasi jalur jaringan utilitas eksisting;
b.DPUTR melakukan verifikasi atas data identifikasi sebagaimana pada huruf a berdasarkan data yang dimiliki dan hasil verifikasi lapangan;
c.hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara yang memuat hasil peninjauan dan pemetaan jalur jaringan utilitas eksisting yang akan dialihkan ke dalam Sistem Ducting, termasuk potensi kendala teknis dalam pelaksanaan pengalihan; dan
d.DPUTR memfasilitasi proses pengalihan jaringan utilitas eksisting, baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah, ke dalam Sistem Ducting berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana pada huruf c.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah pada tanggal.5 Agustus 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah pada tanggal 5 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ADE ZAKIR BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…