DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah..
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17.Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
18.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengangkatan kepala desa; dan
b.pemberhentian kepala desa.

BAB III

PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 3

(1)BPD melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(2)Calon Kepala Desa Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan bupati.
(3)Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Pasal 4

(1)Pelantikan Kepala Desa Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.
(2)Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3)Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyanyikan lagu indonesia raya;
2. b.pembacaan keputusan bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
3. c.pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
4. d.penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
5. e.pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
6. f.penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
7. g.pembacaan amanat Bupati; dan
8. h.pembacaan do’a.

Pasal 5

(1)Calon Kepala Desa Terpilih yang berhalangan hadir pada saat pelantikan dengan alasan yang dapat dibenarkan akan dilantik kemudian dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Kepala Desa yang dilantik serentak.
(2)Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa Terpilih tidak dapat dilantik dengan alasan :
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri;
3. c.berstatus tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan
4. d.berstatus terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 6

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.
(3)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, wajib mengundurkan diri.
(4)Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.monografi desa;
3. c.pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.rencana program yang akan datang;
5. e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir, Posisi Kas Keuangan Desa terakhir;
6. f.hambatan yang dihadapi; dan
7. g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 8

(1)Calon Kepala Desa yang telah dilantik mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(3)Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Pendanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBdes dan/atau APBD.

BAB IV

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 9

Kepala Desa berhenti karena:

a.meninggal dunia;
b.permintaan sendiri; atau
c.diberhentikan.

Pasal 10

(1)Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
(3)Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
(4)Camat mengusulkan kepada Bupati nama Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa atas dasar koordinasi dengan BPD.
(5)Pengesahan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan bupati .
(6)Terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, untuk menjaga agar roda pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
(7)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat .
(8)Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan bupati.

Pasal 11

(1)Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, setelah Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui BPD;
(2)Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan diatas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan.
(3)Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dan/atau dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6)Dalam hal Kepala Desa telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
(7)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Camat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…