DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah. Bentuk Kerja Sama meliputi: a. operasi; b. pendayagunaan ekuitas; dan c. Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
c.bahwa untuk menyesuaikan kebijakan dan dinamika yang berkembang serta menciptakan iklim investasi di Badan Usaha Milik Daerah yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan semangat korporasi, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9.Kerja Sama adalah perikatan hukum antara BUMD dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.
10.Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan BUMD yang terdiri dari BUMD, Anak Perusahaan BUMD, Perusahaan Terafiliasi BUMD, dan/atau pihak lain selain dari Penyedia Barang dan Jasa.
11.Prosedur Operasional adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Kerja Sama BUMD.
12.Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
13.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara BUMD dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban. PRINSIP KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

(1)BUMD dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha dan pelayanan BUMD.
(2)BUMD memprioritaskan Kerja Sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung Kerja Sama Daerah.
(3)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
1. a.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
3. c.saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi BUMD;
4. d.melindungi kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Kerja Sama dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a.berdasarkan pada asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan Kerja Sama tanpa batas waktu;
c.mengutamakan sinergi dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung Kerja Sama daerah serta peningkatan peran serta usaha daerah melalui:
1. 1.penunjukan langsung kepada BUMD milik pemerintah daerah lain;
2. 2.Kerja Sama langsung dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) BUMD milik Pemerintah Daerah lain; atau
3. 3.pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
d.selain Organ perusahaan perseroan Daerah Persero/Organ perusahaan umum Daerah, pihak manapun dilarang ikut campur dalam proses dan pengambilan keputusan mengenai Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
e.Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan Kerja Sama untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain.

Pasal 4

Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan yang paling optimal bagi BUMD, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri, sektoral, dan/atau kebutuhan BUMD. PELAKSANAAN KERJA SAMA BUMD

Pasal 5

Pelaksanaan kerja sama BUMD dilakukan oleh Direksi.

Pasal 6

(1)Bentuk Kerja Sama meliputi:
1. a.operasi;
2. b.pendayagunaan ekuitas; dan
3. c.Kerja Sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; dan
2. b.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
(3)Bentuk Kerja Sama pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
2. b.laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
3. c.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
4. d.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 7

Jenis Kerja Sama yang dilakukan oleh BUMD meliputi:

a.Kerja Sama dimana BUMD sebagai rekan Kerja Sama; dan
b.Kerja Sama dimana BUMD sebagai pihak yang mencari Mitra.

Pasal 8

Kerja Sama dimana BUMD sebagai rekan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dari rekan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan keuntungan bagi BUMD.

Pasal 9

(1)Kerja Sama dimana BUMD sebagai pihak yang mencari Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Direksi.
(2)Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(3)Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai:
1. a.mekanisme pemilihan Mitra, termasuk mekanisme penunjukan langsung;
2. b.dokumen yang diperlukan, antara lain:
  1. 1.studi kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh BUMD);
  2. 2.rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar);
  3. 3.kajian Manajemen Risiko dan mitigasi risiko;
3. c.persyaratan/kualifikasi Mitra;
4. d.tata waktu proses pemilihan Mitra paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja, sejak dokumen permohonan diajukan Calon Mitra diterima secara lengkap;
5. e.mekanisme perpanjangan Kerja Sama, baik terhadap perjanjian yang telah berakhir, perjanjian yang sedang berjalan, maupun perjanjian yang akan datang; dan/atau
6. f.materi perjanjian Kerja Sama yang melindungi kepentingan BUMD.
(4)Dalam hal tata cara penunjukkan Mitra yang dilakukan atas inisiatif calon Mitra, maka Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memuat aturan mengenai tata cara penunjukkan atas inisiatif calon Mitra, dengan memuat dokumen persyaratan berupa:
1. a.proposal kerja sama;
2. b.studi kelayakan kerja sama;
3. c.Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
4. d.manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.
(5)Dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama dan penyusunan Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direksi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.

Pasal 10

(1)Kerja Sama dimuat dalam perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak Kerja Sama sesuai dengan kewenangan.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan BUMD dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan;
2. b.hak dan kewajiban para pihak;
3. c.cidera janji dan sanksi dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya;
4. d.penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta pilihan domisili/yurisdiksi hukum;
5. e.pembebasan (indemnity) BUMD oleh Mitra dari tanggungjawab hukum pada saat perjanjian Kerja Sama berakhir;
6. f.alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari Mitra ke BUMD (jika ada);
7. g.berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian Kerja Sama; dan
8. h.tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan BUMD untuk memperpanjang perjanjian Kerja Sama.
(3)Yang dimaksud dengan jenis kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa uang, imbalan lain, atau manfaat lain bagi perusahaan dan/atau manfaat bagi BUMD.
(4)Untuk Kerja Sama pembentukan perusahaan patungan (joint venture company), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, dapat tidak dimuat dalam perjanjian antara BUMD dengan Mitra.
(5)Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk Kerja Sama terkait dengan tanah, bangunan dan/atau Aktiva Tetap milik BUMD, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.larangan untuk Pemindahtanganan, kecuali apabila sejak awal Kerja Sama dilakukan dalam rangka Pemindahtanganan;
2. b.larangan untuk menjaminkan objek perjanjian;
3. c.larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan, sarana, dan/atau prasarana hasil Kerja Sama; dan
4. d.jaminan kualitas hasil Kerja Sama pada saat perjanjian berakhir.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…