DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain ketentuan umum, penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat.
6.Camat adalah koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari hasil Pajak Daerah.
11.Bagian Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari hasil Retribusi Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
14.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15.Retribusi Daerah adala pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16.Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)Pengelolaan BHPD dan BHRD dilakukan berdasarkan asas:
1. a.tertib;
2. b.efisien;
3. c.ekonomis;
4. d.efektif;
5. e.transparan; dan
6. f.bertanggung jawab.
(2)Pengelolaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

(1)BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1)Anggaran BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari APBD.
(2)Prosedur penganggaran BHPD dan BHRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 5

Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dari setiap Desa tahun sebelumnya.

Pasal 6

(1)Alokasi BHPD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diterima oleh setiap Desa ditentukan berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan ketentuan:
1. a.87.5% (delapan puluh tujuh koma lima perseratus) untuk realisasi penerimaan hasil PBB-P2 buku I dan buku II; dan
2. b.12.5% (dua belas koma lima perseratus) untuk realisasi penerimaan jenis Pajak Daerah lainnya selain PBB-P2.
(2)Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan.
(3)Data realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua Desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Besaran BHPD untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut: BHPD Merata Desax = 60% BHPD Σ Desa Se-Daerah BHPD Proporsional Desax = Pagu BHPD Proporsional (40%) x [(87.5% x realisasi penerimaan PBB-P2 Desax terhadap total penerimaan PBB-P2 di Daerah) + (12.5% x realisasi penerimaan Pajak Daerah Desax yang bersangkutan terhadap total penerimaan Pajak Daerah)] BHPD Desax = BHPD Merata Desax + BHPD Proporsional Desax
(2)Besaran BHPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengalokasian BHRD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah dari Desa masing-masing tahun sebelumnya.
(2)Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pendapatan berdasarkan rekapitulasi penerimaan Retribusi Daerah dari setiap perangkat daerah.
(3)Data realisasi penerimaan hasil Retribusi Daerah sebagiamana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memiliki informasi lokasi realisasi penerimaan pada suatu wilayah kecamatan dapat dibagi rata untuk semua Desa di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Besaran BHRD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: BHRD Merata Desax = 60% BHRD Σ Desa Se Daerah BHRD Proporsional Desax = Hasil Penerimaan Retribusi Desax X 40% BHRD Hasil Penerimaan Retribusi Daerah BHRD Desax = BHRD Merata Desax + BHRD Proporsional Desax
(2)Besaran BHRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 10

(1)BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. e.belanja tidak terduga.
(2)Penggunaan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan RKP Desa.

Pasal 11

(1)Perubahan penggunaan BHPD dan BHRD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut:
1. a.melaksanakan musyawarah Desa dan dibuatkan berita acara perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD yang ditandatangani oleh perangkat desa dan perwakilan tokoh masyarakat;
2. b.Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD;
3. c.berita acara musyawarah perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat dan tim pembina pengelolaan keuangan Desa tingkat Daerah; dan
4. d.Kepala Desa mengusulkan perubahan penggunaan BHPD dan BHRD kepada Bupati melalui Camat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…