DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Daerah., monitorinda dan evaluasi, serta pelaporan pinjaman

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8.Direktur adalah Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat.
9.Pinjaman BUMD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BUMD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BUMD tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
10.Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
11.Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
12.Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BUMD dengan pemberi pinjaman.
13.Anjak Piutang BUMD adalah bentuk pembiayaan dengan cara pengalihan hak tagih piutang BUMD yang bersumber dari pendapatan atau keuntungan BUMD kepada pihak lain.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran BUMD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BUMD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BUMD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur prosedur pengelolaan pinjaman BUMD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan usahanya.

BAB II

PINJAMAN BUMD

Pasal 3

(1)BUMD dapat melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2)Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3)Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Pasal 4

(1)Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
1. a.Pinjaman jangka pendek; atau
2. b.Pinjaman jangka panjang.
(2)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1)Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
1. a.dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. b.anjak piutang BUMD;
3. c.bentuk pinjaman jangka pendek lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan usaha BUMD dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas BUMD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur BUMD dan pemberi Pinjaman.

Pasal 6

(1)Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek, dipergunakan hanya untuk menutupi biaya operasional usaha BUMD, termasuk keperluan menutup defisit kas.
(2)Biaya operasional usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 7

(1)Pembayaran Pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Kewajiban pembayaran kembali Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian Pinjaman.
(3)Pembayaran Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BUMD.

Pasal 8

(1)Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan Pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipergunakan hanya untuk pengeluaran belanja modal dan investasi.
(3)Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan KPM atau RUPS.
(4)Pembayaran Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang meliputi pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian Pinjaman.
(5)Realisasi Pembayaran Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan dalam keuangan BUMD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

a.Direktur BUMD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BUMD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD (Rupiah Murni) dan hibah terikat.
b.Direktur BUMD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BUMD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terkait.
c.Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.

Pasal 10

BUMD dapat melakukan Pinjaman yang bersumber dari:

a.Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
b.pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat;
c.lembaga keuangan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.lembaga keuangan bukan bank yang Berbadan Hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
e.masyarakat.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…