DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Lokasi dan Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas 3. Pengelolaan Kawasan Tertib Lalu Lintas 4. Kewajiban dan Larangan 5. Ketentuan Teknis Kendaraan dan Lingkungan 6. Kerja Sama 7. Peran Serta Masyarakat 8. Evaluasi dan Pembinaan 9. Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan kawasan tertib lalu lintas dan Angkutan Jalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan di Ruas Jalan Pada Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1226);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
5.Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unit Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat yang bertugas menangani lalu lintas dan angkutan jalan.
6.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
7.Angkutan Jalan adalah kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang di jalan dengan menggunakan kendaraan.
8.Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas penegakan hukum dan penerapan manajemen serta rekayasa Lalu Lintas untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan Pengguna Jalan.
9.Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
10.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11.Pengguna Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12.Perlengkapan Jalan adalah rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, serta perlengkapan pengaman lainnya.
13.Analisis Dampak Lalu Lintas Adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
14.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan Lalu Lintas untuk mewujudkan Lalu Lintas yang aman, tertib, dan lancar.
15.Petugas Pelaksana adalah personel dari Dinas Perhubungan dan Satlantas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum di kawasan KTL.
16.Fasilitas Pendukung Keselamatan Jalan adalah fasilitas fisik dan perlengkapan seperti zebra cross, pelican crossing, CCTV, dan pos pengawasan yang mendukung keamanan dan kenyamanan Pengguna Jalan.
17.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah forum koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah yang membahas kebijakan dan strategi pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai bagian dari kajian teknis untuk penataan dan penetapan kawasan Lalu Lintas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan KTL;
b.meningkatkan ketertiban dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas; dan
c.menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kawasan Lalu Lintas yang aman, tertib, lancar dan berkeselamatan;
b.meningkatkan etika dan kesadaran hukum berlalu lintas;
c.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan KTL di Daerah;
d.mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.lokasi dan penetapan KTL;
b.pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum;
c.pengelolaan KTL;
d.pengaturan Kendaraan dan lingkungan;
e.kerja sama;
f.peran serta masyarakat;
g.pendanaan; dan
h.evaluasi dan pembinaan. LOKASI DAN PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

KTL ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a.merupakan ruas jalan atau kawasan dengan volume Lalu Lintas harian melebihi ambang batas Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memiliki tingkat kepadatan Kendaraan yang tergolong tinggi atau termasuk kategori padat berdasarkan analisis Lalu Lintas;
c.memiliki angka kecelakaan yang melebihi rata-rata wilayah dalam tiga tahun terakhir;
d.dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan Perlengkapan Jalan sesuai standar teknis, termasuk rambu, marka, trotoar, fasilitas penyandang disabilitas; dan
e.telah dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dan direkomendasikan sebagai lokasi yang memerlukan rekayasa Lalu Lintas oleh instansi berwenang.

Pasal 6

Setiap lokasi yang ditetapkan sebagai KTL harus di lengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa:

a.rambu lalu lintas;
b.marka jalan;
c.alat pemberi isyarat lalu lintas;
d.alat penerangan jalan;
e.alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f.alat pengawas dan pengaman jalan;
g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
h.fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 7

(1)Penetapan KTL dilakukan melalui tahapan:
1. a.identifikasi awal lokasi oleh Dinas Perhubungan;
2. b.pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas oleh instansi yang berwenang;
3. c.evaluasi teknis dan penyusunan rekomendasi oleh tim teknis penyelenggara lalu lintas;
4. d.pelaksanaan konsultasi publik dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
5. e.penetapan lokasi berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2)Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdokumentasi dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan penetapan KTL dan Angkutan Jalan.

Pasal 8

(1)Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah dilaksanakan pada ruas jalan:
1. a.Jalan Raya Padalarang mulai dari simpang Stasiun KA Padalarang sampai Bundaran Tagog Apu sejauh ±2,5 km;
2. b.Jalan Cihaliwung hingga simpang depan Gerbang Tol Padalarang Barat sejauh ±1,2 km.
(2)Penambahan ruas jalan yang ditetapkan sebagai KTL di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengelolaan KTL dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan dan pelaksanaan manajemen serta rekayasa lalu lintas;
2. b.pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan jalan;
3. c.pelaksanaan patroli, pengawasan, dan pengumpulan data pelanggaran;
4. d.penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati.
(3)Pengelolaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
(2)Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangannya.
(3)Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…