DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. sasaran pengendalian kecurangan; b. strategi pengendalian kecurangan; c. lingkungan pengendalian kecurangan; d. satuan tugas pengendalian kecurangan; dan e. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintah daerah sejak dini;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8.Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
10.Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
11.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
12.Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
13.Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
1. a.Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Daerah tentang kecurangan;
2. b.meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan daerah;
4. d.membangun integritas Penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. e.meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
6. f.mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.sasaran pengendalian kecurangan;
b.strategi pengendalian kecurangan;
c.lingkungan pengendalian kecurangan;
d.satuan tugas pengendalian kecurangan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

SASARAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

(1)Penyelenggara Daerah melaksanakan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(2)Penyelenggara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.Bupati;
2. b.wakil Bupati;
3. c.pimpinan dan anggota DPRD;
4. d.ASN Pemerintah Daerah;
5. e.pegawai badan usaha milik daerah; dan
6. f.kepala desa.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

(1)Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
1. a.pencegahan;
2. b.deteksi; dan
3. c.respon.
(2)Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
1. a.edukatif;
2. b.preventif;
3. c.penangkalan; dan
4. d.penggentaran atau deterensi.
(3)Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, dapat berbentuk:
1. a.inspeksi mendadak;
2. b.probity audit;
3. c.reviu pengadaan barang dan jasa;
4. d.pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan; dan
5. e.pengawasan intern berbasis risiko.
(4)Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
1. a.audit investigatif/audit khusus;
2. b.pengenaan hukuman disiplin;
3. c.asset recovery;
4. d.reframing budaya; dan
5. e.pelaporan kepada instansi yang berwenang.
(5)Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

(1)Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
(2)Lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen jajaran pimpinan;
2. b.budaya anti kecurangan; dan
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
b.deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah;
c.pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
b.kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
c.pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Struktur Organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.penanggung jawab;
2. b.wakil penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.sekretaris; dan
5. e.anggota sesuai kebutuhan.
(3)Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…