DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025– 2045. RISPALD Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai dokumen acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025– 2045; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
5.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 10);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat RISPALD, adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat.
6.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9.SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10.SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

Pasal 2

(1)RISPALD Tahun 2025-2045 berfungsi sebagai dokumen acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
(2)RISPALD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(3)Dokumen RISPALD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
1. a.pendahuluan memuat mengenai:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.maksud dan tujuan;
  3. 3.sasaran;
  4. 4.ruang lingkup kegiatan;
  5. 5.landasan hukum;
  6. 6.keluaran; dan
  7. 7.sistematika pembahasan.
2. b.konsep dan kriteria penyusunan rencana induk memuat mengenai:
  1. 1.periode perencanaan;
  2. 2.evaluasi rencana induk;
  3. 3.kriteria perencanaan;
  4. 4.teknologi pengolahan air limbah;
  5. 5.standar pelayanan minimal;
  6. 6.survey penyusunan rencana induk;
  7. 7.keterpaduan perencanaan dengan sektor lain; dan
  8. 8.kontribusi SPAL dalam program perubahan iklim.
3. c.deskripsi Daerah perencanaan memuat mengenai:
  1. 1.Daerah rencana;
  2. 2.kondisi fisik wilayah;
  3. 3.konsisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat;
  4. 4.kondisi eksisting sistem pengolahan air limbah;
  5. 5.permasalahan sistem yang dihadapi;
  6. 6.analisis profil pelayanan sistem pengelolaan air limbah;
  7. 7.analisis hasil survei; dan
  8. 8.arahan kebijakan tata ruang wilayah.
4. d.strategi pengembangan sistem pengelolaan air memuat mengenai:
  1. 1.kebijakan dan strategi pengembangan IPAL;
  2. 2.tujuan dan target penanganan;
  3. 3.pengembangan daerah pelayanan;
  4. 4.pembagian zona perencanaan;
  5. 5.penetapan zona prioritas;
  6. 6.arah pengembangan SPAL; dan
  7. 7.strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
5. e.strategi program dan tahapan pelaksanaan kegiatan memuat mengenai:
  1. 1.rencana program;
  2. 2.rencana tahapan pelaksanaan;
  3. 3.rencana pembiayaan dan indikasi investasi program;
  4. 4.rencana pengaturan kelembagaan;
  5. 5.rencana edukasi dan peran serta masyarakat;
  6. 6.rencana sosialisasi dokumen rencana induk; dan
  7. 7.rencana legalisasi rencana induk.
6. f.kesimpulan dan rekomendasi memuat mengenai:
  1. 1.kesimpulan; dan
  2. 2.rekomendasi.
(4)Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RISPALD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)RISPALD disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4

(1)Pengawasan penyelenggaraan RISPALD dilakukan oleh Bupati.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk melaksanakan pengawasan.
(3)Pengawasan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pemantauan;
2. b.evaluasi; dan
3. c.pelaporan.
(4)Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

(1)Pemantauan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
1. a.kinerja teknis;
2. b.kinerja non teknis; dan
3. c.kondisi lingkungan.
(2)Kinerja teknis penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
1. a.kinerja penyelenggaraan RISPALD;
2. b.kondisi fisik komponen RISPALD; dan
3. c.kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
(3)Kinerja non teknis penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
1. a.kelembagaan;
2. b.manajemen;
3. c.keuangan;
4. d.peran masyarakat; dan
5. e.hukum.
(4)Kondisi lingkungan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
1. a.pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
2. b.pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
3. c.pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 6

(1)Pemantauan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan RISPALD.
(3)Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperlajari data dan laporan penyelenggaraan RISPALD.

Pasal 7

(1)Evaluasi penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan RISPALD.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 8

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan RISPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Pelaporan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, berbentuk laporan kinerja penyelenggaraan RISPALD.
(2)laporan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Bupati.
(3)Laporan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.laporan debit air limbah domestik;
2. b.kualitas influen;
3. c.kualitas efluen;
4. d.kualitas air di sumur pantau; dan
5. e.kualitas badan air penerima.
(4)Laporan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Laporan penyelenggaraan RISPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (database) sistem informasi air limbah domestik.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah pada tanggal 29 September 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah pada tanggal 29 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ADE ZAKIR BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 29 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2045 RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2045 PENYUS BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Aktivitas kegiatan rumah tangga yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk menimbulkan produk sampingan berupa limbah, baik dalam bentuk padat maupun cair yang dalam kadar tertentu dapat menimbulkan pencemaran terutama terhadap badan air penerima. Tidak sedikit saluran drainase makro dan mikro dibeberapa kota atau kabupaten memiliki dwi fungsi yaitu sebagai penampung air hujan dan juga limbah rumah tangga. Air limbah domestik merupakan sumber utama pencemar badan air dan tanah, sehingga perlu diadakannya pengolahan secara baik dan terpadu di berbagai lokasi. Bila jumlah limbah sudah terlalu banyak, alam tidak lagi dapat membersihkannya secara keseluruhan sehingga terjadi pencemaran terhadap lingkungan dan sumber daya air yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, masyarakat akan terganggu kesehatannya. Selain itu, bisa juga menimbulkan beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh bawaan air (water borne diseases) seperti diare, muntaber, malaria, filariasis, trahoma, penyakit cacing, dan lain-lain. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik terbagi menjadi Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (black water) dan air limbah non kakus (grey water). Dalam perkembangannya, pertumbuhan tingkat jumlah penduduk yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah air limbah. Pendahuluan 1-1 PENYUS Di Indonesia, air limbah domestik merupakan pencemar terbesar yang masuk ke badan air. Pemantauan dan pengendalian air buangan dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pelayanan dalam hal sanitasi. Maka pengelolaan air imbah domestik menjadi perhatian pemerintah termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu disusun perencanaan menyeluruh terkait pengelolaan air limbah domsetik di Kabupaten Bandung Barat dalam suatu perencaaan induk (Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik). Kajian ini diharapkan sudah mengakomodir kebutuhan untuk pengelolaan air limbah domestik mengikuti prediksi pertambahan jumlah penduduk, perencanaan Strategi Saniktasi Kota, dan disesuaikan dengan perencanaan/study pembangunan sektor lain di Kabupaten Bandung Barat. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) harus direncanakan untuk periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun, ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Periode perencanaan dalam penyusunan Rencana Induk dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:

1.Perencanaan Jangka Pendek Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan SPALD jangka pendek yang sifatnya mendesak untuk jangka waktu 1-2 tahun.
2.Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3.Perencanaan Jangka Panjang Pendahuluan 1-2 PENYUS Perencanaan penyelenggaraan SPALD jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan penyelenggaraan di sektor air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 1.2 Maksud Dan Tujuan Maksud dari pekerjaan ini agar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki pedoman dalam penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya. Adapun tujuan dari pekerjaan ini ialah agar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki Rencana Induk penyelenggaraan SPALD yang terarah, terpadu, sistematis, sesuai karakteristik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, serta tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, pelaku usaha, dan/atau masyarakat). 1.3 Sasaran Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut diatas, sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Induk penyelenggaraan SPALD Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi bahan penyusunan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya yaitu: 1) Terinventarisirnya data kondisi SPALD saat ini di Kabupaten Bandung Barat baik dari segi teknis maupun non teknis. 2) Tersedianya analisis gambaran kondisi SPALD eksisting. 3) Tersusunnya isu-isu strategis penyelenggaraan SPALD. 4) Tersusunnya kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Bandung Barat. Pendahuluan 1-3 PENYUS 5) Tersusunnya rencana program penyelenggaraan SPALD baik jangka pendek (1-2 tahun), jangka menengah (sampai dengan 5 tahun) maupun jangka Panjang (sampai dengan 20 tahun). 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan adalah mempelajari sistem pengelolaan limbah domestik eksisting yang telah ada di Kabupaten Bandung Barat, data dari dokumen Strategi Sanitasi Kota dan study-study lainnya. Selain itu menyiapkan rencana untuk pengelolaan air limbah domestik yang tepat untuk Kabupaten Bandung Barat, dengan melakukan analisa teknis dan ekspektasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik ini. Data dan analisa tersebut harus diambil dari sumber yang benar, serta diolah dengan tepat hingga data yang dihasilkan untuk pelaporan merupakan data yang akurat. Kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) ini sekurang-kurangnya meliputi :
1.Studi literatur untuk mempelajari peraturan perundangan terkait dan hasil studi sebelumnya yang terkait;
2.Melaksanakan koordinasi, mengumpulkan data dan konsultasi kepada instansi terkait;
3.Menganalisis kondisi eksisting SPALD di Kabupaten Bandung Barat baik dari sisi operasional, pengelolaan, kelembagaan, dan lainnya;
4.Melaksanakan survei sosial dan kemasyarakatan;
5.Menyusun proyeksi kebutuhan SPALD berdasarkan hasil survey kebutuhan nyata (real demand survey), kriteria dan standar pelayanan;
6.Menyusun rencana penyelenggaraan SPALD Kabupaten Bandung Barat disertai indikasi pembiayaan dan rencana kelembagaannya;
7.Menyusun rencana program dan identifikasi investasi dari berbagai sumber;
8.Menyusun rencana pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan SPALD; Pendahuluan 1-4 PENYUS
9.Melaksanakan kajian keterpaduan perencanaan penyelenggaraan SPALD dengan sektor lainnya;
10.Menyusun draft rancangan peraturan yang dibutuhkan yang siap ditindaklanjuti dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang;
11.Pelaporan 1.5 Landasan Hukum Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Induk pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bandung Barat diantaranya:
1.Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
4.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7.Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR. Pendahuluan 1-5 PENYUS
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguann dan Keuangan Daerah.
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan/atau Penyedotan Kakus 1.6 Keluaran Keluaran/output yang diharapkan dari penyusunan dokumen ini sekurangnya terdiri dari:
1.Rencana Umum, yang meliputi: a) gambaran umum daerah dan kawasan rencana; dan b) kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.
2.Standar dan Kriteria Pelayanan Standar pelayanan SPALD ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layanan yang akan diterapkan di wilayah perencanaan. Kriteria pelayanan mencakup kriteria teknis yang digunakan dalam SPALD sesuai standar pelayanan yang akan diterapkan.
3.Rencana Penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Bandung Barat Rencana penyelenggaraan SPALD didasarkan pada: a) RTRW, RDTR, dan RTR-KSN b) RPJP Nasional/Provinsi/Kabupaten; c) RPJM Nasional/Provinsi/Kabupaten; d) analisis kondisi wilayah dan kawasan perencanaan SPALD; e) analisis kondisi penyelenggaraan SPALD saat ini, termasuk permasalahan dan potensi dalam penyelenggaraan SPALD; Pendahuluan 1-6 PENYUS f) analisis keterpaduan penyelenggaraan SPALD dengan prasarana dan sarana umum dan utilitas; g) analisis isu strategis dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang 20 (dua puluh) tahun perencanaan; h) penentuan kebijakan dan strategi penyelenggaran SPALD jangka panjang, menengah, dan pendek untuk daerah dan kawasan perencanaan; dan i) penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
4.Indikasi dan Sumber Pembiayaan Indikasi dan sumber pembiayaan berupa besaran biaya penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan (APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat).
5.Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Rencana kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPALD antara lain meliputi bentuk kelembagaan, struktur organisasi, dan tata kerja disertai kebutuhan SDM.
6.Rencana Legislasi/Peraturan Rencana legislasi berupa kebutuhan peraturan serta draft rancangan peraturan dimaksud.
7.Rencana Pemberdayaan Masyarakat Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD Pendahuluan 1-7 PENYUS 1.7 Sistematika Pembahasan Sistematika penyusunan Laporan Pendahuluan Rencana Induk Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 6 (enam) bab pembahasan dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan 1-9 PENYUS BAB 2 KONSEP DAN KRITERIA PENYUSUNAN RENCANA INDUK 2.1 Periode Perencanaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) Kabupaten Bandung Barat ini merupakan perancangan dasar yang menyeluruh sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk pengembangan sarana dan prasarana air limbah domestik untuk periode 20 tahun mendatang. Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana air limbah tersebut tentunya harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, perubahan tata ruang dan rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), perubahan strategi di bidang lingkungan dan rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah pemukiman. Mengingat bahwa seluruh komponen yang direkomendasikan dalam rencana induk ini membawakan konsekuensi pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah kota, maka tentunya harus diketahui dan dipahami oleh Pemerintah Kota mengenai anggaran yang harus dialokasikan dalam penanganan air limbah ini. Dalam konteks menentukan target pelayanan minimal, pemerintah kota seyogyanya mengacu juga pada aturan pusat yang telah dicanangkan dan Indonesia telah menjadi negara peserta yang menyetujui target SDG’s dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, atau dikenal dengan sebutan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 1 PENYUS Dalam Rencana Induk SPALD ini diusulkan untuk membatasi pengelompokan dalam 3 (tiga) tahap waktu. Adapun rekomendasi perencaaannya adalah sebagai berikut: ▪ Tahap I : Tahun 2025 - 2027 ▪ Tahap II : Tahun 2028 – 2032 ▪ Tahap III : Tahun 2033 – 2045 2.1.1 Perencanaan Jangka Pendek (Tahap Mendesak) Perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahap mendesak dilaksanakan dalam dua tahun pertama, dengan memprioritaskan pada hal yang mendesak. Dalam hal ini perencanaan jangka pendek ini dalam konteks menentukan target pelayanan minimal, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat seyogyanya mengacu juga pada aturan pusat yang telah dicanangkan dan Indonesia telah menjadi negara peserta yang menyetujui target SDG’s dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, atau dikenal dengan sebutan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. 2.1.2 Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan pembangunan jangka menengah mencakup tahapan pembangunan 5 tahun setelah dilaksanakan program jangka pendek. Peningkatan sistem on-site yang tidak layak menjadi sistem on-site yang layak memenuhi persyaratan teknis hingga tercapai angka 100% pengolahan air limbah dengan menggunakan pilihan sistem setempat (on-site) dengan skala rumah tangga (household based) dan pengolahan air limbah dengan menggunakan off-site sistem. Peningkatan akses sanitasi aman hingga tercapai angka 60-70% yaitu akses sanitasi aman untuk kawasan dengan tingkat Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 2 PENYUS kepadatan rendah atau pedesaan dengan kegiatan utamanya adalah perubahan perilaku dan pemicuan di hampir di seluruh wilayah perencanaan. 2.1.3 Perencanaan Jangka Panjang Tahap perencanaan jangka panjang yang dilaksanakan dari 2033 – 2044 atau hingga 20 tahun mendatang, Peningkatan sistem on-site yang tidak layak menjadi sistem on-site yang layak memenuhi persyaratan teknis hingga tercapai angka 100% pengolahan air limbah dengan menggunakan pilihan sistem setempat (on-site) dengan skala rumah tangga (household based) dan pengolahan air limbah dengan menggunakan off-site sistem. Peningkatan akses sanitasi aman hingga tercapai angka 60%. Kegiatan pelayanan dapat berupa peningkatan dari beberapa SPALD-T skala permukiman, menjadi SPALD-T skala perkotaan berupa sewerage system skala perkotaan. 2.2 Evaluasi Rencana Induk Rencana Induk SPALD harus dievaluasi setiap 5 tahun sekali untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi dalam bidang lingkungan (local environment strategy), ataupun hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah permukiman. Tabel 2.1 Kriteria Rencana Induk N o Deskripsi Keterangan 1 Periode Perencanaan 20 Tahun Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 3 PENYUS N o Deskripsi Keterangan 2 Evaluasi Rencana Induk Setiap 5 Tahun 3 Timbulan Air Limbah 80% dari pemakaian air bersih 4 Faktor Penentu Pemilihan Sistem Pembuangan Air Limbah - Kepadatan Penduduk - Sumber Air Bersih - Permeabilitas Tanah - Kedalaman Air Tanah - Kemiringan Tanah 5 Tingkat Pelayanan 5.1. Cakupan Pelayanan 100% terlayani maksimal pada akhir tahun perencanaan (2045) 5.2. Opsi Pelayanan - Wilayah Kepadatan <50 jiwa/ha, Sistem Setempat - Wilayah Kepadatan 50-100 jiwa/ha, IPAL Skala Pemukiman - Wilayah Kepadatan > 100 jiwa/ha, IPAL Skala Pemukiman 6 Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat - Kepadatan Penduduk > 300 orang/ha - Kedalaman air tanah < 5 m dari permukaan tanah - Mempunyai Sumber Air Bersih - Kondisi Sanitasi Buruk 2.3 Kriteria Perencanaan 2.3.1 Metoda Pemilihan Teknologi Untuk pemilihan teknologi pada sarana perumahan berdasarkan petunjuk pemilihan untuk pembuangan limbah manusia di daerah perkotaan, program ini telah Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 4 PENYUS disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial Indonesia, dimanapun program ini diupayakan pada suatu teknologi yang tepat guna. Apabila faktor kepadatan penduduk dan penyediaan air bersih yang menjadikan faktor penentu dalam pemilihan teknologi pengolahan air buangan, maka akan terdapat 12 kemungkinan alternatif pemecahan yang bisa diterapkan untuk sarana perumahan, yaitu (Ditjen Cipta Karya, 1991):
1.Kepadatan rendah dan tingkat suplai air rendah, diarahkan untuk mengembangkan metoda on-site sanitasi pribadi dengan alasan kemungkinan terjadi pencemaran kecil. Masyarakat ini cenderung bukan masyarakat berpenghasilan tinggi.
2.Kepadatan sedang dengan suplai air rendah, diarahkan pada penggunaan metoda on-site sanitasi bersama dengan alasan menekan biaya pengelolaan fasilitas sanitasi. Masyarakat didaerah ini cenderung berpenghasilan rendah - sedang dan mampu membuat fasilitas sanitasi bersama minimal dua keluarga.
3.Kepadatan tinggi dengan suplai air bersih rendah, diarahkan pada penggunaan metoda on-site sanitasi komunal dengan pertimbangan untuk menekan biaya pengadaan fasilitas sanitasi. Masyarakat di daerah ini cenderung berpendapatan rendah – sedang dan diharapkan mampu membuat fasilitas bersama.
4.Kepadatan sangat tinggi dengan suplai air bersih rendah, diarahkan pada penggunaan metoda on-site sanitasi dan pengadaan sarana kakus umum. Hal ini dipertimbangkan karena masyarakat di daerah ini cenderung berpenghasilan rendah dan memiliki lahan terbatas.
5.Kepadatan rendah dengan suplai air bersih sedang, diarahkan agar menggunakan metoda on-site sanitasi pribadi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 5 PENYUS masyarakat di daerah ini berpenghasilan sedang dan lahan masih tersedia untuk tempat pengolahan air buangan dan pencemaran lingkungan belum ada.
6.Kepadatan sedang dengan suplai air bersih sedang, diarahkan agar menggunakan metoda on-site sanitasi pribadi atau bersama. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah ini berpenghasilan sedang dengan lahan cukup tersedia. Namun demikian di beberapa tempat diperkirakan harus menggunakan fasilitas sanitasi bersama untuk mencegah pencemaran air tanah.
7.Kepadatan tinggi dengan suplai air bersih sedang, diarahkan agar menggunakan metoda off-site sanitasi dengan syarat bahwa sistem pengaliran air buangan masih memungkinkan atau akan ada suplai penambahan air bersih. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah ini berpenghasilan menengah dan dinilai mampu membayar retribusi air buangan. Metoda ini bertujuan untuk menghindari pencemaran lingkungan.
8.Kepadatan sangat tinggi dengan suplai air bersih sedang, diarahkan agar menggunakan metoda on-site sanitasi dengan syarat bahwa bahwa sistem pengaliran air buangan masih memungkinkan atau akan ada suplai penambahan air bersih. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah ini berpenghasilan rendah dan sebagian dari mereka tidak mampu membayar retribusi air buangan.
9.Kepadatan rendah dengan suplai air bersih tinggi, diarahkan agar menggunakan metoda on-site sanitasi pribadi dengan pertimbangan penduduk di daerah ini berpenghasilan tinggi dan lahan cukup tersedia.
10.Kepadatan sedang dengan suplai air bersih tinggi, diarahkan agar menggunakan metoda off-site sanitasi, yaitu sistem sewerage konvensioanal. Metoda ini diprioritaskan karena umumnya penduduk di daerah ini berpenghasilan Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 6 PENYUS sedang-tinggi, lingkungan permukiman teratur dan dibeberapa tempat kemungkinan metoda on-site sanitasi tetap dilakukan terutama bila tidak memenuhi kriteria air buangan. Sehingga penduduk di daerah ini tergolong mampu untuk membayar retribusi air buangan.
11.Kepadatan tinggi dengan suplai air bersih tinggi, diarahkan agar menggunakan metoda off-site sanitasi, yaitu sistem sewerage konvensional dengan pertimbangan bahwa masyarakat di daerah ini umumnya berpenghasilan sedang, permukiman teratur dengan ketersedian lahan yang cukup. Apabila menggunakan metoda on-site sanitasi tidak akan menguntungkan. Sehingga penduduk di daerah ini tergolong pada penduduk yang mampu membayar retribusi air buangan.
12.Kepadatan tinggi sekali dengan suplai air bersih tinggi. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini jarang ditemui, jika daerah seperti ini ada maka metoda yang diambilkan adalah off-site sanitasi dengan mempertimbnagkan bahwa masyarakat tergolong berpenghasilan sedang, sedangkan lahan yang tersedia untuk penerapan metoda on-site sanitasi tidak memadai. Tabel 2.2 Kriteria Dasar Pemilihan Sistem Penyaluran Air Buangan N o Kepadatan (jiwa/ha) Suplai Air Bersih Metoda Alasan Keterangan 1 Rendah (0-150 ) Rendah (<30 %) On-site Sanitation Pribadi Pencemaran Kecil Masyarakat berpendapatan rendah 2 Sedang (150-300) Rendah (<30 %) On-site Sanitation Bersama Menekan biaya pengolahan fasilitas sanitasi Masyarakat berpendapatan rendah-sedang 3 Tinggi (300-500) Rendah (<30 %) On-site Sanitation Komunal Lahan Terbatas Masyarakat berpendapatan rendah Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 7 PENYUS N o Kepadatan (jiwa/ha) Suplai Air Bersih Metoda Alasan Keterangan 4 Sangat Tinggi (>500) Rendah (<30 %) On-site Sanitation dengan Kakus Umum Lahan tebatas Masyarakat berpendapatan rendah 5 Rendah (0-150) Sedang (30-60 %) On-site Sanitation Pribadi Lahan ada, pencemaran belum ada Masyarakat berpendapatan sedang 6 Sedang (150-300) Sedang (30-60 %) On-site Sanitation Pribadi atau besama Lahan ada, mencegah pencemaran Masyarakat berpendapatan sedang 7 Tinggi (300-500) Sedang (30-60 %) On-site Sanitation dengan pengaliran dan suplai air Menghindari Pencemaran air disekitarnya Masyarakat berpendapatan sedang,mampu membayar 8 Sangat Tinggi (>500) Sedang (30-60 %) On-site Sanitation dengan Kakus Umum dan off-site Sanitation dan Suplai air Masyarakat tidak mampu membayar retribusi Masyarakat berpendapatan rendah 9 Rendah (0-150) Tinggi (>60 %) On-site Sanitation Pribadi Lahan ada Masyarakat berpendapatan tinggi 10 Sedang (150-300) Tinggi (>60 %) Off-site Sanitation Sewerage Lingkungan teratur Masyarakat berpendapatan sedang - tinggi 11 Tinggi (300-500) Tinggi (>60 %) Off-site Sanitation Sewerage Permukiman teratur, lahan untk on-site tidak menguntungka n Masyarakat berpendapatan sedang 12 Sangat Tinggi (>500) Tinggi (>60 %) Off-site Sanitation Lahan sedang, tidak aman untk on-site Masyarakat berpendapatan sedang Sumber: Ditjen Cipta Karya, 1991 Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 8 PENYUS Berdasarkan uraian diatas dilihat dari kondisinya dapat disimpulkan bahwa metoda yang dapat diterapkan untuk sarana perumahan adalah off-site sanitation karena memiliki kepadatan tinggi dengan tingkat pelayanan air bersih tinggi (>60 %). Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan atau pemilihan teknologi yang tepat dalam pengelolaan air buangan, adalah :
1.Kepadatan Penduduk Tingkat kepadatan penduduk yang digunakan dalam perencanan ini adalah : ● Kepadatan sangat tinggi (500 jiwa/ha) ● Kepadatan tinggi (300-500 jiwa/ha) ● Kepadatan sedang (150-300 jiwa/ha) ● Kepadatan rendah (< 150 jiwa/ha)
2.Penyediaan Air Bersih Tingkat penyediaan air bersih berdasarkan atas besarnya tingkat pelayanan dari PDAM terhadap masyarakat, berdasarkan hal tesebut maka tingkat pelayanan di klasifikasikan sebagai berikut : ● Tingkat pelayanan tinggi (>60%) ● Tingkat pelayanan sedang (30-60%) ● Tingkat pelayanan rendah (<60%)
3.Kemiringan Tanah Penggunaan sistem sewerage convensional akan sangat mahal jika kemiringan tanah kurang dari 2%, hal ini akan memerlukan banyak pompa dalam pengalirannya. Sedangkan untuk penggunaan sistem shallow sewer sangat baik digunakan pada daerah yang mempunyai kemiringan dari 2%, karena sistem ini mempunyai beban yang relatif kecil sehingga air dapat berjalan dengan lancar.
4.Kedalaman Air Tanah Untuk penggunaan sistem on-site, pada daerah yang muka air tanahnya tinggi kemungkinan akan terjadi pencemaran terhadap air tanah. Jika kedalaman air tanah lebih dari 1,5 meter dari permukaan pada musim hujan, desain sistem cubluk Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 9 PENYUS cukup memadai tanpa mengakibatkan pencemaran air tanah. Air tanah tidak akan tercemari jika jarak sumur penampung air hujan dengan sumur gali cukup memadai yaitu lebih dari 10 meter.
5.Permeabilitas Tanah Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan sistem penanganan air buangan domestik khususnya untuk penerapan sistem setempat (cubluk maupun septik tank dengan bidang resapan). Akan tetapi dari segi teknis, pada daerah yang memiliki permeabilitas yang sangat kecil, bidang resapan dapat di buat dengan cara meninggikan lahan bidang resapan tersebut. Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi atau melakukan test perlokasi.
6.Kemampuan Membangun Faktor ini tergantung pada kemampuan setiap daerah untuk membangun teknologi yang dipilih. Ada kemungkinan teknologi yang telah dipilih tidak dapat diterapkan karena ketidak mampuan tenaga kerja setempat untuk membangun.
7.Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Faktor ini tidak dapat diabaikan dan cukup penting dalam suatu pemilihan sistem adalah faktor sosial masyarakat untuk menerimanya, karena biaya yang di perlukan untuk setiap teknologi yang terpilih relatif mahal dengan alternatif lain. 2.3.2 Alternatif Teknologi Sistem sanitasi yang cocok dengan daerah perencanaan harus memperhatikan kondisi fisik, sosial ekonomi masyarakat. Sehingga sistem terebut akan mampu meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat serta akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Sistem yang dapat diterapkan untuk menangani dan mengelola air buangan pada suatu daerah terbagi atas 3 sistem yaitu:
1.Sistem Off-Site (Sanitasi Terpusat) Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 10 PENYUS Sistem terpusat yaitu sistem dimana air limbah dari seluruh daerah pelayanan dikumpulkan dalam riol pengumpul, yang kemudian dialirkan kedalam riol kota menuju tempat pengolahan dan baru dibuang ke badan air penerima. Gambar 2.1 Contoh Penyaluran Air Limbah Domestik Sistem Terpusat Tabel 2.3 Keuntungan dan Kerugian Sistem Sanitasi Terpusat (Off-Site) Keuntungan Kerugian
1.Memberikan pelayanan lebih aman, nyaman dan menyeluruh
1.Biaya investasi pembangunan jaringan sangat tinggi
2.Menampung semua air buangan rumah tangga sehingga pencemaran terhadap saluran drainase dan badan air lainnya serta air tanah dapat dihindari
2.Memerlukan teknologi yang memadai untuk membangun dan memelihara sistem
3.Cocok diterapkan didaerah perkotaan dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi
3.Instalasi lebih rumit sehingga memerlukan perencanaan yang tepat
4.Tahan lama dikarenakan sistem ini dibuat dengan periode perencanaan tertentu
4.Keuntungan baru bisa dicapai seluruhnya setelah sistem ini dapat dimanfaatkan/digunakan oleh Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 11 PENYUS Keuntungan Kerugian seluruh penduduk di daerah pelayanan
5.Tidak memerlukan lahan (permukaan) yang luas sebab jaringan pipa ditanam didalam tanah
5.Sistem jaringan pipa yang luas memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang. Sistem sanitasi Off-Site mempunyai beberapa teknologi yang sering digunakan antara lain:

a.Sewerage Konvesional Dalam sistem ini, air buangan akan masuk ke dalam saluran. Sistem jairingan pipa air buangan di pasang mengikuti pola jaringan jalan, guna memudahkan penyambungan ke rumah-rumah atau bangunan-bangunan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pemeliharaan perpipaan dan untuk menghindari pembebasan lahan. Namun pola seperti ini memerlukan biaya yang relatif mahal karena memerlukan perpipaan yang panjang dan pemasangan pipa yang di tanam di tanah memerlukan penggalian dengan kedalaman sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam pemeliharaan sistem konvensional ini sebaiknya perlu diperhatikan beberapa faktor yang antara lain (Puslitbang Permukiman): - Mayoritas penduduk memiliki sambungan air bersih - Sistem sanitasi setempat tidak layak untuk digunakan pada daerah tersebut - Kemampuan untuk membiayai sewerage dan sebaiknya sistem ini dilengkapi dengan IPAL Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 12 PENYUS - Apabila memiliki kemiringan 1% dan saluran drainase, sebaiknya sistem ini digabung dengan saluran drainase tersebut. Tabel 2.4 Keuntungan dan Kerugian Sistem Sewerage Conventional Keuntungan Kerugian
1. 1.Dapat diterapkan baik untuk bangunan yang Sudah dimiliki septik maupun yang belum
2. 1.Biaya kontruksi sangat mahal
3. 2.Sangat efektif bila dikembangkan sebagai sistem kota keseluruhan karena IPAL yang dibangun hanya satu atau beberapa tergantung tofografi kota
4. 2.Perlu mempersiapkan suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan yang secara khusus menangani pembuangan air limbah
5. 3.Dapat diterapkan untuk kepadatan sedang sampai tinggi
6. 3.Perlu penyiapan kondisi masyarakat
7. 4.Pada kawasan perencanaan tidak perlu lagi membangun IPAL karena sudah ada
b.Shallow Sewers Shallow sewers adalah sistem riol yang pemasangan pipanya relatif dangkal. Kemiringan dari sistem ini lebih landai dibandingkan dengan Sewerage Convensional. Shallow Sewers sangat tergantung pada pada pembilasan air buangan untuk mengangkut buangan padat jika dibandingkan dengan cara konvensional yang mengandalkan kecepatan untuk membersihkan sendiri (self cleansing velocity). Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 13 PENYUS Tabel 2.5 Keuntungan dan Kerugian Sistem Shallow Sewers Keuntungan Kerugian
1. 1.Dengan kemiringan yang kecil, sistem ini dapat berjalan dan kompleksitas sistem pelayanan relatif kecil dibanding sistem konvensional sewerage
2. 1.Cakupan pelayanan sangat terbatas, sehingga tidak dapat dikembangkan untuk sistem wilayah kota
3. 2.Setiap rumah yang dilayani tidak harus memiliki tangki septik yang mengingat jenis buangan yang diperuntukan adalah limbah padat dan cair.
4. 2.Bila dikembangkan untuk sistem perkotaan secara keseluruhan akan mengakibatkan biaya mahal dan tidak efektif karena harus banyak instalasi pengolahan yang dibangun.
5. 3.Dapat diterapkan untuk kepadatan sedang sampai tinggi.
6. 3.Tidak ada reduksi beban organik seperti hal nya pada small bore sewerage, sehingga beban instalasi air limbah cukup tinggi. Shallow sewer lebih murah dibandingkan sewerage Conventional dan lebih cocok sebagai sewerage sekunder di daerah kampung dengan kepadatan tinggi dan jalan lingkungan yang kecil dimana tidak dilewati kendaraan yang berat dan sebagian besar penduduk telah memiliki sambungan air bersih dan jamban pribadi tanpa pembuangan setempat yang memadai. Selain itu sistem ini cocok ditempatkan pada daerah dengan kemiringan 1 %.
c.Small Bore Sewer Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 14 PENYUS Small bore Sewer (SBS) merupakan sistem yang sesuai untuk memperbaiki sistem sanitasi pada daerah yang mayoritas menggunakan septi tank. SBS akan menampung semua air buangan kecuali lumpur (tinja)dari tanki septik. Sistem ini juga memiliki keuntungan dan kekurangan, adapun keuntungan dan kekurangan dari sistem ini adalah: Tabel 2.6 Keuntungan dan Kerugian Sistem Small Bore Sewer Keuntungan Kerugian
1. 1.Mengurangi kebutuhan air, saluran tidak perlu mengalirkan benda padat sehingga tidak perlu pengelontoran.
2. 1.Cakupan pelayanan sangat terbatas, sehingga tidak dapat dikembangkan untuk sistem wilayah kota.
3. 2.Mengurangi biaya pengalihan, saluran tidak didesain agar dapat membersihkan sendiri ( self cleaning). Saluran dibangun mengikuti topografi alam, sehingga tidak memerlukan biaya penggalian yang besar.
4. 2.Setiap rumah harus memiliki tanki septik tank.
5. 3.Mengurangi biaya bahan-bahan, aliran puncaknya lebih rendah dibandingkan sewerage conventional karena tangki interseptor dapat diperkecil dimensinnya.
6. 3.Bila dikembangkan untuk sistem perkotaan/kawasan perencanaan secara keseluruhan akan mengakibatkan biaya mahal dan tidak efektif karena harus banyak instalasi pengolahan air limbah yang dibangun.
7. 4.Mengurangi biaya operasi dan biaya pemeliharaan rutin, untuk mengangkat padatan dari tangki intersektor dan pengelontor saluran Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 15 PENYUS Keuntungan Kerugian dilakukan oleh personil terlatih dengan alat yang sederhana .
8. 5.Mengurangi kebutuhan pengolahan; screening , gritremoval dan primari sedimentation atau kolam anaerobik tidak dibutuhkan pada pengolahan air buangan karena telah dilakukan proses pengolahan pada tangki interseptor.
9. 2.Sistem On-Site (Sanitasi Setempat) Merupakan suatu pengolahan limbah sistem dimana pada daerah tersebut tidak ada sistem riol kota, dan air buangan yang dihasilkan ditangani di daerah setempat. Gambar 2.2 Contoh Penyaluran Air Limbah Domestik Sistem Setempat Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 16 PENYUS Prasarana pengolahan air limbah sistem ini dibangun di pekarangan atau halaman bangunan pribadi terdiri dari cubluk, tangki septik dan paket pengolahan skala kecil.
a.Cubluk Cubluk merupakan prasarana pengolah air limbah yang berfungsi mengolah tinja (kotoran padat) dan kotoran cair (urine) menjadi kompos. Cubluk merupakan prasarana paling sederhana karena menggunakan sedikit air penggelontoran, teknologinya sederhana, biaya pembuatannya murah tetapi membutuhkan persyaratan daya resap tanah dan kedalaman air tanah tertentu. Cubluk hanya dapat menampung kotoran manusia (tinja dan urine). Oleh karena itu, air buangan yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur, tidak dialirkan kedalam cubluk. Gambar 2.3 Cubluk Kembar
b.Tangki Septik (Septic Tank) Tangki septik (septic tank) adalah prasarana pengolahan air limbah yang berfungsi mengolah air limbah dan lumpur endapannya (lumpur tinja) secara Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 17 PENYUS anaerobik. Tangki septik dapat menampung air limbah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur. Tangki septik memerlukan bidang resapan yang berfungsi mengolah efluen (limpasan) air limbah yang berasal dari tangki septik sedemikian sehingga sisa beban cemaran organik dapat diturunkan atau dikurangi sebelum dialirkan dan dibuang kedalam tanah. Tangki septik juga perlu dikosongkan secara periodik (setelah ruang lumpurnya penuh) karena didalam kotoran setiap orang terdapat padatan yang jumlahnya mencapai 0,03-0,04 m 3 /orang/tahun. Pengosongan tangki septik dilakukan dengan menggunakan truk tinja yang dilengkapi dengan pompa penyedot lumpur. Cubluk dan tangki septik adalah tempat pembuangan akhir kotoran manusia yang dibangun dipekarangan rumah penggunanya sehingga dikelompokkan sebagai sistem setempat (on-site). Kedua jenis tempat pembuangan akhir tersebut, dibangun untuk melengkapi fasilitas jamban. Cubluk dan tangki septik, berfungsi menghilangkan bakteri dan virus penyakit serta menurunkan sekitar 30% - 60% beban pencemaran organik yang terdapat pada kotoran manusia. Tangki septik dapat melayani jamban pribadi maupun jamban jamak atau fasilitas MCK umum, yang dikenal sebagai tangki septik komunal. Gambar 2.4 Tangki Septik Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 18 PENYUS
c.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Prasarana ini berfungsi mengolah lumpur tinja yang berasal dari tangki septik yang secara periodik dikuras atau dikosongkan. IPLT ini terdiri dari instalasi berskala sedang dan kecil (dengan kapasitas < 100 m3/hari) yang dibangun di kota-kota sedang dan kecil, serta IPLT skala besar (kapasitas > 100 m3/hari) yang dibangun di kota-kota besar dan metropolitan. Sarana IPLT yang telah dibangun terdiri dari bermacam jenis pengolahan diantaranya Rangkaian Imhoff tank yang dilengkapi dengan kolam maturasi dan bak pengering lumpur, Rangkaian Kolam Stabilisasi yang terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi dilengkapi dengan bak pengering lumpur, maupun kolam oksidasi dengan aerarsi dan bak pengering lumpur. Dari sistem sanitasi setempat di atas, sistem yang paling direkomendasikan adalah sistem sanitasi setempat dengan IPLT, terdiri dari tangki septik, truk tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), hal ini didasari adanya PP No. 16 tahun 2005 Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelayanan minimal PS air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air baku. Berdasarkan PP 16/2005 tersebut, maka penggunaan cubluk menjadi alternatif terakhir, namun penggunaan tangki septik pun secara konstruksi harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum. Tabel 2.7 Keuntungan dan Kerugian Sistem On-Site (Sanitasi Setempat) Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 19 PENYUS Keuntungan Kerugian
1. 1.Biaya kontruksi relatif rendah.
2. 1.Tidak cocok diterapkan di semua daerah ( tidak cocok untuk daerah dengan kepadatan tinggi, muka air tanah tinggi dan permeabilitas tanah rendah).
3. 2.Teknologi yang digunakan cukup sederhana
4. 2.Memerlukan lahan yang luas .
5. 3.Operasi dan pemeliharaan umumnya merupakan tanggung jawab pribadi
6. 3.Sistem ini tidak diperuntukan bagi limbah dapur, mandi dan cuci karena volumenya kecil, sehingga limbah cair dari dapur dan cuci akan tetap mencemari saluran drainase dan badan-badan air yang lain.
7. 4.Dapat menggunakan bahan/material setempat
8. 4.Bila pemeliharaannya tidak dilakukan dengan baik, akan dapat mencemari air tanah dan sumur dangkal
9. 5.Tidak berbau dan cukup higienis jika pemeliharaannya baik
10. 5.Pelayanan terbatas
11. 6.Hasil dekomposisi bisa dimanfaatkan sebagai pupuk.
12. 3.Gabungan Sistem Off-Site dan On-Site Sistem gabungan ini adalah altenatif dari kedua sistem diatas, dimana air limbah yang dihasilkan pada suatu daerah yang diatangani dengan cara menggunakan sistem off-site dan adapula yang ditangani sistem on-site. Jenis penanganan air Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 20 PENYUS limbah yang sering digunakan septik tank dan small bore sewer, dimana kedua sistem ini membutuhkan tempat pengolahan lumpur, pembuangannya dan pengolahan. Sistem ini sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut: - Memiliki lahan yang luas untuk tempat pengolahan. - Didaerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi dengan luas lahan yang kurang memadai. Bangunan pengolahan pada sistem ini membutuhkan lahan untuk penyaluran, pembuangan, dan pengolahan lumpur tinja. Bangunan yang cocok untuk sistem ini adalah tangki septik dengan perpipaan dan bidang resapan. 2.3.3 Kriteria Penentu Sistem Air Buangan Sarana Perumahan
13. 1.Sewerage Konventional
a.Perumahan Disarankan tipe perumahan teratur dan permanen dalam suatu lingkungan terbatas, untuk golongan berpendapatan menengah dan tinggi, dimana mereka mampu membayar retribusi, mengoperasikan dan memelihara system
b.Ketersediaan Air Bersih Merupakan faktor penting, diisyaratkan telah terlayani oleh PDAM atau dapat bersumber dari air tanah (berupa sumur) dengan debit yang mencukupi/tidak terbatas.
c.Kepadatan Penduduk >300 jiwa/Ha, atau daerah yang telah memiliki system sewerage konvensional.
d.Permebilitas Tanah Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 21 PENYUS Tidak memenuhi syarat sehingga bidang resapan menjadi tidak efektif (angka permeabilitas tanah tinggi > 4.2 x 10-3 cm/det atau terlalu rendah 2.7 x 10-3 cm/det)
e.Kemiringan Tanah Sebaiknya > 1 %
f.Muka Air Tanah < 2 cm dan telah tercemar
1. 2.Shallow Sewer
a.Perumahan Disarankan tipe perumahan teratur dan permanent dalam suatu lingkungan terbatas.
b.Ketersediaan Air Bersih Merupakan faktor penting, diisyaratkan telah terlayani oleh PDAM atau dapat bersumber dari air tanah (berupa sumur) dengan debit yang mencukupi/tidak terbatas.
c.Fasilitas Sanitasi Setempat Tidak merupakan factor yang berpengaruh sebab shallow sewer merupakan perpipaan yang menerima air buangan langsung dari WC berupa cairan dan tinjanya.
d.Kepadatan Penduduk > 300 jiwa/Ha, sebab tingkatan kepadatan sebesar ini sudah tidak disarankan lagi pembangunan tangki septik.
e.Permebilitas Tanah Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 22 PENYUS Tidak memenuhi syarat sehingga bidang resapan menjadi tidak efektif (angka permeabilitas tanah tinggi > 4.2 x 10-3 cm/det atau terlalu rendah 2.7 x 10-3 cm/det)
f.Kemiringan Tanah Bisa diterapkan pada berbagai kemiringan tanah
g.Muka Air Tanah Dangkal (< 2 meter)
1. 3.Small Bore Sewer
a.Perumahan Disarankan tipe perumahan teratur dan permanen.
b.Ketersediaan Air Bersih Tidak menjadi faktor penentu, karena system ini tidak tergantung pada banyaknya air untuk pembilasan tetapi sarana air minum harus dipikirkan sebagai sarana sanitasi yang harus ada.
c.Fasilitas Sanitasi Setempat Keharusan adanya tangki septik sebab small bore sewer direncanakan sebagai perpipaan yang menerima beban buangan berupa effluent (grey water) dari tangki septik dan tidak memungkinkan dibangunnya bidang resapan dilahan tersebut.
d.Kepadatan Penduduk Tidak menjadi faktor penentu yang sangat menentukan untuk perumahan yang teratur, sebab masing-masing rumah memiliki kesamaan dalam hal keterbatasan Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 23 PENYUS lahan, untuk permukiman dipusat kota disarankan kepadatan maksimum 500 jiwa/ha.
e.Permebilitas Tanah Tidak memenuhi syarat sehingga bidang resapan menjadi tidak efektif (angka permeabilitas tanah tinggi > 4.2 x 10-3 cm/det atau terlalu rendah 2.7 x 10-3 cm/det).
f.Muka Air Tanah Faktor ini tidak menentukan akan tetapi disarankan permukaan air tanah yang dalam untuk efektivitas tangki septik. Tabel 2.8 Faktor Penentu Untuk Berbagai Tipe Sewerage N o Faktor Penentu Tipe Sewer Small Bore Sewer Shallow Sewer Konvensional 1 Perumahan Teratur permanen Disarankan teratur dan permanen Perumahan untuk golongan menengah dan tinggi 2 Air Bersih - - 3 Fasilitas Sanitasi Setempat Harus ada tangki septik - 4 Kepadatan Penduduk - > 300 jiwa/ha > 300 jiwa/ha kecuali daerah pariwisata 5 Kemiringan Tanah - Dapat diterapkan pada berbagai kemiringan Sebaiknya > 1 % Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 24 PENYUS N o Faktor Penentu Tipe Sewer Small Bore Sewer Shallow Sewer Konvensional 6 Permeabilitas Tanah 4.2 x 10-3 - 2.7 x 10-3 cm/det 4.2 x 10-3 - 2.7 x 10-3 cm/det 4.2 x 10-3 - 2.7 x 10-3 cm/det 7 Muka Air Tanah Disarankan muka air tanah yang dalam untuk efektifitas tangki septik Dangkal (<2 cm) < 2 meter dan telah tercemar 2.4 Teknologi Pengolahan Air Limbah 2.4.1 Penampungan, Pengaliran dan Pengolahan Sistem Setempat A. MCK Umum MCK (Mandi Cuci Kakus) adalah bangunan sanitasi yang ditujukan untuk umum. Pengelolaan MCK ditangani oleh masyarakat sendiri, yang dapat melayani 20 – 200 Rumah Tangga. Biaya operasinya didapat dari pemungutan iuran pemakaian MCK yang ditetapkan atas kesepakatan bersama. MCK umum terdiri dari beberapa bilik dalam satu bangunan, dengan mangkuk / tempat jongkok WC individual. Setiap mangkuk jamban dipakai bersama oleh beberapa keluarga. MCK umum dilengkapi kamar mandi, sarana cuci, dan pengolahan air limbah. Air limbah dibuang kedalam tangki septik atau tangki Imhoff, atau reaktor anaerobik. Jarak maksimal antara lokasi MCK umum dengan rumah penduduk yang dilayani adalah 100 m. Lokasi daerah harus bebas banjir. Sumber air bisa berasal dari PDAM, air tanah, dan air hujan (bagi daerah yang curah hujannya di atas 1300 mm/tahun, dapat dibuat bak penampungan air hujan sesuai kuantitas air yang dibutuhkan). Kebutuhan minimal untuk setiap orang adalah 45 liter. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 25 PENYUS Gambar 2.5 MCK Umum B. Tangki Septik Tangki Septik adalah bak kedap air yang terbuat dari beton, fiberglass, PVC atau plastik, untuk penampungan dan pengolahan black water dan grey water. Merupakan tangki pengendapan dan proses anaerobik untuk mengurangi padatan dan material organik. Tangki septik adalah ruang kedap air di bawah tanah yang menampung kotoran dan air penggelontor (black water) dari WC. Tangki septik biasanya punya paling tidak dua ruang. Panjang ruang pertama harus paling tidak 50% dari panjang total dan, jika hanya ada dua ruang, maka panjang ruang pertama harus 2/3 dari panjang total. Endapan dari tangki septik dibuang melalui truk penyedot. Pipa saluran masuk berbentuk T dipakai untuk mempermudah aliran masuk tanpa mengganggu kotoran di permukaan. Penapis, atau pemisah di antara ruang, dipakai untuk mencegah agar sampah dan padatan tidak lolos Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 26 PENYUS masuk ke dalam aliran limbah yang keluar (efluen). Pipa saluran keluar berbentuk T akan mengurangi kotoran dan padatan yang terbuang. Gambar 2.6 Tangki Septik Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 C. Filter Anaerobik (Bio Filter) Filter Anaerobik adalah bak kedap air yang terbuat dari beton, fiberglass, PVC atau plastik, untuk penampungan dan pengolahan black water dan grey water. Ini adalah tangki pengendapan, dan proses anaerobik membantu mengurangi padatan serta material organik. Tetapi pengolahannya hanya moderat. Filter Anaerobik berupa sebuah tangki septik yang diisi satu atau lebih kompartemen (ruang) yang dipasangi filter. Filter ini terbuat dari bahan alami seperti kerikil, sisa arang, bambu, batok kelapa atau plastik yang dibentuk khusus. Bakteri aktif ditambahkan untuk memicu proses. Bakteri aktif ini bisa didapat dari lumpur tinja tangki septik dan disemprotkan pada materi filter. Aliran air limbah yang masuk (influent) akan mengaliri filter, kemudian materi organik akan diuraikan oleh biomassa yang Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 27 PENYUS menempel pada materi filter tersebut. Diperlukan 6 - 9 bulan untuk menstabilkan biomassa di awal proses. Gambar 2.7 Filter Anaerobik Sumber: Morel, A. dan S. Diener, 2006 D. Anaerobic Baffled Reactor Anaerobic Baffled Reactor adalah teknologi tangki septik yang lebih maju. Deretan dinding penyekatnya memaksa air limbah mengalir melewatinya. Pengolahan jadi lebih baik karena adanya peningkatan waktu kontak dengan biomassa aktif. ABR dirancang agar alirannya turun naik seperti terlihat pada gambar. Aliran seperti ini menyebabkan aliran air limbah yang masuk (influent) lebih intensif terkontak dengan biomassa anaerobik, sehingga meningkatkan kinerja pengolahan. Penurunan BOD dalam ABR lebih tinggi daripada tangki septik, yaitu sekitar 70-95%. Perlu dilengkapi saluran udara. Untuk operasi awal perlu waktu 3 bulan untuk menstabilkan biomassa di awal proses. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 28 PENYUS Gambar 2.8 Anaerobic Baffled Reactor Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 E. Constructed Wetland Constructed Wetland (aliran horizontal di bawah permukaan) adalah saluran yang diisi pasir dan kerikil, yang ditanami vegetasi air. Air limbah mengalir horizontal melalui saluran berisi material penyaring yang berfungsi menguraikan zat organik. Constructed Wetland tujuannya adalah untuk meniru proses alami yang terjadi di daerah rawa dan payau. Sistem ini memiliki dasar dengan lapisan atau saluran yang diiisi pasir atau media (batu, kerikil, pasir, tanah). Saluran atau mangkuk dilapisi penghalang tidak tembus air (tanah liat atau geotekstil) untuk mencegah rembesan air limbah. Vegetasi asli (seperti cattail, alang-alang dan/atau sulur-sulur) dibiarkan tumbuh di bagian dasar. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 29 PENYUS Gambar 2.9 Constructed Wetland Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 F. Bidang Resapan Bidang resapan adalah jaringan pipa berlubang yang diletakkan di dalam parit bawah tanah berisi kerikil. Fungsinya untuk membuang air limbah yang keluar dari sistem on-site atau pengolahan off-site (terpusat). Air limbah yang keluar dialirkan ke bak distribusi dengan aliran langsung ke dalam beberapa saluran/pipa sejajar. Bagian bawah setiap parit diisi lapisan batu bersih setebal 15 cm, dan pipa berlubang untuk distribusi diletakkan diatasnya. Batu menutupi pipa sampai tertutup seluruhnya. Lapisan batu ini ditutupi bahan geotekstil agar partikel kecil tidak menyumbat lubang pipa. Lapisan akhir berupa pasir dan/atau tanah dan mengisi parit hingga ke dasarnya. Pipa harus diletakkan 5 – 15 cm dari permukaan, agar air limbah tidak naik ke atas. Parit ini harus digali dengan panjang tidak lebih dari 20 meter dan dengan jarak paling tidak 1 - 2 meter satu sama lain. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 30 PENYUS Gambar 2.10 Bidang Resapan Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 G. Sumur Resapan Sumur resapan adalah bak tertutup dengan dinding porus, yang memungkinkan air merembes ke dalam tanah. Efluen dari pengolahan semi atau sentralisasi dialirkan ke bak di bawah tanah, yang kemudian merembes ke dalam tanah di sekitarnya. Sumur Resapan bisa dibiarkan kosong dan dilapisi bahan yang bisa menyerap (untuk penopang dan pencegah longsor), atau tidak dilapisi tetapi diisi dengan batu dan kerikil kasar. Batu dan kerikil akan menopang dinding agar tidak runtuh, tapi masih memberikan cukup ruang untuk air limbah. Dalam kedua kasus ini, lapisan pasir dan kerikil halus harus disebarkan di seluruh bagian dasar untuk membantu penyebaran aliran. Kedalaman sumur resapan harus 1,5 dan 4 meter, tidak boleh kurang dari 1,5 meter di atas tinggi permukaan air tanah, dengan diameter 1,0 – 3,5 meter. Sumur ini harus diletakkan lebih rendah dan paling tidak 15 meter dari sumber air minum dan sumur. Sumur resapan harus cukup besar Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 31 PENYUS untuk menghindari banjir dan luapan air. Kapasitas minimum sumur resapan harus mampu menampung semua air limbah yang dihasilkan dari kegiatan mencuci atau lainnya dalam satu hari. Gambar 2.11 Sumur Resapan Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 H. Truk Penyedot Tinja Truk Penyedot tinja mengacu pada vacuum truck atau kendaraan lain, yang dilengkapi pompa dan tangki untuk menguras dan mengangkut lumpur tinja, lumpur tangki septik dan urine. Tenaga manusia diperlukan untuk mengoperasikan pompa dan menggerakkan selang hisap. Pompa tersambung dengan selang yang dimasukkan kedalam tangki (misalnya tangki septik). Lalu, endapan tinja dipompa naik ke dalam tangki di atas truk. Umumnya kapasitas penyimpanan tangki penyedot adalah antara 3000 dan 10.000 liter. Pompa tidak bisa menyedot endapan yang kering dan tebal (harus dibuang secara manual atau diencerkan dengan air). Sebelum pengurasan, kotoran yang tertinggal harus dikeluarkan lebih dulu untuk menghindari penyumbatan pipa sedot. Tidak seluruh lumpurtinja dikuras habis. Lumpur yang disedot adalah yang berwarna hitam. Hentikan Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 32 PENYUS pengurasan jika lumpur sudah berwarna coklat. Lumpurtinja disisakan di dalam tangki septik supaya bakteri anaerobik tetap tersedia. Pompa umumnya hanya bisa menyedot pada kedalaman 2 hingga 3 meter, dan pompa harus diposisikan sekitar 30 meter dari lubang. Gambar 2.12 Truk Penyedot Tinja Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 I. Anaerobic Biogas Reactor Anaerobic Biogas Reactor (ABR) adalah teknologi pengolahan anaerobik yang menghasilkan: (a) lumpur tercerna yang dipakai untuk perbaikan tanah, dan (b) biogas yang dipakai untuk energi. Biogas adalah campuran metana, karbon dioksida dan gas ikutan lainnya, yang dengan mudah dapat diubah menjadi energi listrik, penerangan dan panas. ABR adalah Bak yang memfasilitasi penguraian zat organik secara anaerobik dari black water, lumpur dan/ atau limbah yang dapat terurai secara biologis. Bak juga memfasilitasi pemisahan dan penampungan biogas yang dihasilkan. Bak dapat dibangun di atas atau di bawah tanah. Untuk daerah tropis, waktu tinggal hidrolis di dalam reaktor minimum 15 hari dan 25 hari pada daerah sub tropis. Untuk input dengan lumpur yang mengandung bakteri (patogenik) tinggi,maka harus dipertimbangkan waktu tinggal hidrolis Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 33 PENYUS selama 60 hari. Normalnya ABR tidak panas. Tetapi untuk meyakinkan terjadinya perusakan patogen (yaitu secara berkelanjutan temperatur di atas 50o C), maka reaktor harus dipanaskan (meskipun dalam praktiknya hanya ditemukan di negaranegara industri). ABR harus dibangun dengan baik dan kekedapan gas harus dijaga untuk keamanan. Bila reaktor direncanakan dengan baik, maka seharusnya pemeliharaan jadi berkurang. Untuk memulai reaktor, lumpur aktif (antara lain dari tangki septik) seharusnya dipakai sebagai pemasukan input. Tangki akan mengaduk sendiri, tetapi harus diaduk secara manual sekali seminggu. Tujuannya untuk mencegah reaksi yang tidak seimbang. Gambar 2.13 Anaerobic Biogas Reactor Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 2.4.2 Penampungan dan Pengaliran Sistem Terpusat A. Tangki Interseptor Tangki Interseptor adalah Bak Kontrol yang dibangun dari beton, atau pasangan batu bata kedap air. Fungsinya untuk memisahkan padatan lumpur tinja dan sampah, supaya tidak masuk ke saluran perpipaan air limbah sistim komunal atau Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 34 PENYUS terpusat. Tangki Interseptor adalah bangunan berbentuk segiempat atau silindris, antara saluran limbah di bangunan dan saluran limbah di jalan. Fungsinya untuk memutus air limbah dari rumah/kantor dan mengeluarkan padatan yang mengapung dan tertinggal dari saluran limbah. Lubang pemeriksa dipakai untuk menguras padatan lumpur tinja dan sampah. Tangki Interseptor ini memisahkan padatan dalam air limbah sebelum masuk kedalam sistem saluran air limbah. Jadi secara efektif mengurangi ukuran pipa. Karena sebagian besar padatan dikeluarkan dari tangki ini, maka kecepatan air tidak perlu terlalu tinggi. Tujuannya agar saluran bisa bersih sendiri. Waktu retensi biasanya 24 jam. Tingkat efisiensi penurunan BOD adalah 30 – 50%, dan efisiensi pemisahan padatan adalah 50 – 85%. Gambar 2.14 Tangki Interseptor Sumber: Philippines Sanitation Sourcebook and Decision Aid, 2007 B. Saluran Limbah Bebas Zat Padat (Small Bore) Saluran limbah bebas zat padat (small-bore) adalah sebuah jaringan perpipaan air limbah. Fungsinya menyalurkan air limbah yang sudah dipisahkan zat padatnya, atau dari pengolahan pendahuluan (efluen dari tangki septik) ke fasilitas Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 35 PENYUS pengolahan berikutnya, bisa juga ke tempat pembuangan tertentu. Untuk rumah tanpa tangki septik, maka tangki interseptor padatan dan perangkap lemak harus ditambahkan di antara rumah dan jalur saluran limbah/lateral. Karena air limbah yang dialirkan tidak lagi mengandung padatan (sudah diendapkan atau terolah sebelumnya), maka diameter (minimal 75 cm), kemiringan (mendekati/mengikuti topografi lokasi), dan kedalaman saluran limbah small-bore bisa lebih kecil daripada saluran limbah konvensional. Jika berupa aliran penuh, pipa harus ditempatkan di bawah outlet tangki septik atau interseptor. Jika tidak, aliran akan masuk kembali ke dalam tangki. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka bisa dipilih pipa dengan diameter lebih besar atau kedalaman pipa ditambah. Gambar 2.15 Saluran Limbah Bebas Zat Padat Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 C. Saluran Limbah Kondominial (Simplified Sewer) Saluran limbah kondominial (simplified sewer) adalah sebuah jaringan perpipaan air limbah yang dibangun memakai diameter pipa kecil. Pipa ditanam pada kedalaman yang lebih dangkal dan kemiringan yang kecil dibanding saluran limbah konvensional. Saluran limbah kondominial (simplified sewers) adalah Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 36 PENYUS jaringan saluran air limbah dengan pipa berdiameter kecil. Saluran ini bisa diletakkan dalam batas-batas properti (di halaman belakang, di sepanjang kaki lima), bukan di tengah jalan. Lubang orang (manhole) tidak diperlukan di setiap perpotongan atau perubahan arah. Bak kontrol saja cukup, dan disediakan pada titik-titik perpotongan utama atau ketika ukuran pipa berubah. Rumah pompa (lift station) hanya diperlukan pada daerah yang sangat datar, cukup dengan pompa air biasa. Blok dengan saluran limbah kondominial berbasis masyarakat dihubungkan dengan saluran limbah konvensional yang memakai gaya gravitasi, atau diarahkan ke bagian utama saluran air limbah kondominial dengan pipa berdiameter besar. Gambar 2.16 Saluran Limbah Kondominial Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 D. Saluran Limbah Konvensional (Conventional Gravity) Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 37 PENYUS Saluran limbah konvensional (conventional gravity) adalah jaringan pipa bawah tanah yang besar. Saluran ini mengangkut black water, grey water dan air hujan dari sumbernya (rumah tangga, komersial, dan lain-lain.) ke fasilitas pengolahan terpusat, dengan memakai gaya gravitasi (dan pompa jika perlu). Saluran limbah seperti ini harus dirancangdengan laju aliran untuk mempertahankan kecepatan pembersihan-sendiri, umumnya 0,6–0,75 meter/detik. Namun, jika permukaan tanah datar (kemiringan n <0.3% slope = 3m/km) dan jarak angkutnya jauh, maka pompa diperlukan. Pompa diletakkanpada jarak sekitar 60 meter antara pompa satu dan pompalainnya. Khususnya pada titik di mana saluran berubah arah atau tersambung ke cabang samping. Pemompaan adalah bagian sistem saluran yang mahal. Alat pengatur luapan (overflow device) mencegah beban berlebihan pada sistem saluran atau stasiun pengolahan air limbah. Lubang orang (manhole) untuk akses ditempatkan pada interval tertentu di sepanjang saluran limbah, di persimpangan pipa, dan di titik di mana jalur pipa berubah arah (vertikal dan horisontal). Lubang orang memungkinkan akses untuk pemeriksaan, pembersihan dan perbaikan. Gambar 2.17 Saluran Limbah Konvensional Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 38 PENYUS 2.4.3 Pengolahan Akhir Sistem Terpusat A. Tangki Imhoff Tangki Imhoff dikembangkan untuk memperbaiki dua kekurangan utama dari tangki septik. Tangki Imhoff mencegah padatan yang keluar dari saluran agar tidak tercampur lagi, tapi memungkinkan padatan terurai dalam unit yang sama. Tangki Imhoff dibagi menjadi tiga ruang (kompartemen): bagian atas atau ruang sedimentasi, bagian bawah yang dikenal sebagai ruang pencernaan, serta lubang ventilasi gas dan bagian untuk kotoran (scum). Aliran air limbah yang masuk (influent) mengalir dari ruang atas. Padatan tenggelam ke dasar tangki yang miring, meluncur turun melalui celah ke ruang pencernaan. Salah satu dasar yang miring ini panjangnya enam inci lebih besar dari celah tersebut. Ini untuk menjebak gas atau partikel lumpur pencerna, agar tidak masuk ke dalam aliran limbah di bagian atas. Gas dan partikel lumpur yang tertinggal dialihkan ke saluran ventilasi gas dan bagian untuk kotoran (scum). Pengurangan BOD sekitar 15 – 30%, dan pembuangan padatan tertinggal sekitar 75%, tergantung opsi pembuangan yang ada. Pengolahan lebih lanjut mungkin masih diperlukan. Pembersihan kotoran (scum) dan padatan tertinggal perlu dilakukan setiap hari, penyedotan lumpur/endapan secara berkala (sekali atau dua kali setiap tahun), pembersihan berkala pada sisi dari ruang/kompartemen penahan dan celah dengan menggunakan penyapu dari karet atau penggaruk, lalu membalik aliran dua kali setiap bulan untuk mengangkat padatan di ruang pencernaan. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 39 PENYUS Gambar 2.18 Tangki Imhoff Sumber: Philippines Sanitation Sourcebook and Decision Aid, 2007 B. Kolam Stabilisasi Kolam Stabilisasi adalah salah satu metode pengolahan air limbah secara alami. Kolam Stabilisasi adalah kolam tanah buatan yang terdiri dari serangkaian kolam anaerobik, fakultatif, dan kolam maturasi. Kolam ini tergantung kualitas air limbah yang disyaratkan. Kolam anaerobik mengurangi padatan dan BOD untuk tahap pra-pengolahan. Kolam ini adalah danau buatan yang cukup dalam. Seluruh kedalaman kolam bersifat anaerobik. Kolam anaerobik dibangun dengan kedalaman 2 hingga 5 meter dan waktu penahanan (detention) selama 1 hingga 7 hari. Efluen dari kolam anaerobik dialirkan ke kolam fakultatif tempat lebih banyak BOD dibuang. Kolam fakultatif lebih dangkal daripada kolam anaerobik, dan proses aerobik dan anaerobik terjadi di kolam ini. Organisme aerobik dan Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 40 PENYUS anaerobik berkerja sama mengurangi BOD hingga 75%. Kolam harus dibangun dengan kedalaman 1 hingga 2,5 meter dan waktu penahanan (detention) antara 5 hingga 30 hari. Kolam aerobik biasanya disebut kolam maturasi, penyempurna atau pengakhir. Karena biasanya berada dalam urutan terakhir dari rangkaian kolam dan menyediakan tingkatan akhir pengolahan. Kolam ini adalah kolam terdangkal, yang biasanya dibangun dengan kedalaman antara 0,5 hingga 1,5 meter. Agar kotoran (scum) tidak terbentuk dan padatan serta sampah yang berlebihan tidak masuk ke kolam, maka prapengolahan (dengan perangkap lemak) diperlukan untuk menjaga kondisi kolam. Kolam harus dikuras sekali setiap 10 hingga 20 tahun (pengurasan kolam aerobik 2 hingga 5 tahun dan kolam fakultatif sangat jarang). Gambar 2.19 Kolam Stabilisasi Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 C. Anaerobic Baffled Reactor Anaerobic Baffled Reactor adalah teknologi tangki septik yang lebih maju. Deretan dinding penyekatnya memaksa air limbah mengalir melewatinya. Pengolahan jadi Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 41 PENYUS lebih baik karena adanya peningkatan waktu kontak dengan biomassa aktif. ABR dirancang agar alirannya turun naik seperti terlihat pada gambar. Aliran seperti ini menyebabkan aliran air limbah yang masuk (influent) lebih intensif terkontak dengan biomassa anaerobik, sehingga meningkatkan kinerja pengolahan. Penurunan BOD dalam ABR lebih tinggi daripada tangki septik, yaitu sekitar 70-95%. Perlu dilengkapi saluran udara. Untuk operasi awal perlu waktu 3 bulan untuk menstabilkan biomassa di awal proses. Gambar 2.20 Anaerobic Baffled Reactor Sumber: sswm.info (diakses, 2024) D. Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASB) Reaktor UASB adalah sebuah tangki proses tunggal, di mana air limbah masuk ke reaktor dari dasar dan mengalir ke atas. Saringan sludge blanket tersuspensi mengolah air limbah yang mengalir melewatinya. Air limbah memasuki reaktor dari dasar dan mengalir ke atas. Air limbah ini melewati lapisan lumpur anaerobik yang aktif. Lapisan lumpur terdiri dari butiran mikroba, yaitu gumpalan Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 42 PENYUS mikro-organisme kecil dan yang, karena beratnya, tidak terbawa oleh aliran naik. Lapisan ini menjadi matang sekitar 3 bulan. Butiran lumpur/endapan yang kecil mulai terbentuk, dan bidang permukaannya tertutup oleh agregat bakteri. Jika tidak ada matrik pendukung, kondisi aliran menciptakan lingkungan yang selektif di mana hanya mikro-organisme yang mampu melekat satu sama lain akan bertahan dan berkembang-biak. Pada akhirnya, agregat ini membentuk biofilm yang padat dan mampat yang disebut “granula (butiran).” Penting artinya bahwa lumpur/ endapan ditahan di dalam reaktor. Karena itu, di bagian atas reaktor dipasang separator (pemisah) tiga-fase yang akan memisahkan lumpur, air dan biogas. Separator punya ruang stasioner di mana lumpur bisa mengendap dan kembali karena gaya tarik bumi. Kecepatan aliran naik dari campuran lumpur/air tidak boleh lebih dari kecepatan pengendapan, agar lapisan lumpur tetap terapung (0,6 hingga 0,9 meter/jam). UASB kurang lebih 4-7 m. Adapun penyedotan lumpur tidak sering. Hanya saja, kelebihan lumpur yang harus dikeluarkan setiap 2 hingga 3 tahun. Gambar 2.21 Upflow Anaerobic Sludge Blanket Sumber: iwapublishing.com (diakses, 2024) Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 43 PENYUS E. Lumpur Aktif (Activated Sludge) Activated Sludge adalah sebuah rangkaian bak reaktor yang menggunakan mikroorganisme aerobik, untuk menguraikan zat organik dalam air limbah dan menghasilkan kualitas efluen yang baik. Untuk memelihara kondisi aerobik dan biomassa aktif konstan, maka diperlukan penyediaan oksigen yang tepat. Aerasi air limbah secara intensif dalam proses lumpur aktif menghasilkan formasi massa bakteri. Massa bakteri ini disebut lumpur aktif. Mikro-organisme berlebih dalam massa bakteri mampu mengurai materi organik. Mikro-organisme terkonsentrasi dalam tangki aerasi, dan ini mengurangi waktu penguraian menjadi hanya beberapa jam, bukan beberapa bulan dalam kondisi alami. Walaupun bakteri aerobik adalah organisme paling umum, tapi bakteri anaerobik dan/atau bakteri nitrifikasi (nitrifying) bisa ada bersama organisme yang lebih tinggi. Untuk mempertahankan kondisi aerobik dan membuat biomassa (biomass) aktiftetap tertinggal, diperlukan pasokan oksigen secara konstan dan tepat waktu. Proses Lumpur Aktif memiliki beberapa varian dalam desain dan susunannya, untuk memastikan bahwa air limbah tercampur dan diaerasi, termasuk Aerasi Terluaskan (Extended Aeration), Sequencing Batch Reactor (SBR), parit oksidasi (oxidation ditch), dan process carrousel. Lumpur aktif hanya cocok untuk fasilitas pengolahan terpusat dengan staf yang sangat terlatih, pasokan listrik yang konstan dan sistem manajemen terpusat yang dikembangkan dengan baik. Ini untuk memastikan bahwa sistem ini dioperasikan dan dirawat dengan benar. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 44 PENYUS Gambar 2.22 Lumpur Aktif Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 F. Rotating Biological Contractor (RBC) Rotating Biological Contactor (RBC) adalah sebuah serial piringan lingkaran yang diputar secara perlahan pada ruangan yang dialiri air limbah, sehingga piringan tenggelam setengah bagian. Piringan dapat dibuat dari bahan polystyrene atau polyvinyl chloride atau polypropylene. RBC adalah unit pengolahan sekunder yang biasanya didahului oleh unit pengolahan primer yaitu; tangki septik, filter anaerobik, clarifier, dan sebagainya. Dalam RBC, pertumbuhan biomassa menempel pada permukaan piringan. Perputaran piringan akan terus menerus memberikan kesempatan kontak biomassa dengan air limbah/zat organik, bergantian dengan kontak udara untuk penyerapan oksigen. Hal ini dipertahankan supaya proses yang terjadi adalah aerobik. Perputaran piringan juga untuk menghilangkan kelebihan biomassa yang menempel pada piringan, Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 45 PENYUS dengan pencukuran secara mekanis. Selanjutnya, lumpur yang dihasilkan dialirkan ke unit bak pengendap (clarifier). Gambar 2.23 Rotating Bioogical Contactor Sumber: waterandwastewater.com (diakses, 2024) G. Trickling Filter Trickling Filter adalah lapisan tetap filter biologis yang beroperasi di bawah (hampir) keadaan aerobik. Air limbah dari bak pengendap pendahuluan disebar/ disemprotkan di atas filter. Air bergerak melalui pori-pori filter, lalu zat organik diuraikan oleh biomassa yang menempel pada material filter. Trickling filter adalah tangki bundar yangdiisi materi penyaring (batu, kerikil, atau bahan sintetis). Filter ini biasanya berada di kedalaman 1 hingga 3 meter. Tetapi filter yang diisi bahan plastik ringan bisa punya kedalaman 12 meter. Idealnya, bahan filter punya rasio permukaan volume yang tinggi, ringan, tahan lama dan memungkinkan sirkulasi udara. Partikelnya harus seragam, sehingga 95% partikel punya diameter antara 7 dan 10 cm. Kedua ujung filter diberi ventilasi agar oksigen bisa mengalir di sepanjang filter. Penopang bagian dasar filter adalah lempengan berlobang, yang memungkinkan pengumpulan aliran air limbah yang keluar dan lumpur yang berlebihan. Teknologi ini bisa dipakai hanya setelah Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 46 PENYUS penjernihan primer. Sebab, kandungan padatan yang tinggi dalam airlimbah akan menyumbat filter. Secara mekanis, air limbah disebarkan serata mungkin di atas materi ini dengan memakai alat penyembur air. Air limbah dipasok dari atas dan menetes melalui materi penyaring ke dasar tangki. Sistem tetes enerji kecil (gaya tarik bumi) bisa dirancang, tapi umumnya diperlukan pasokan listrik dan air limbah secara terus menerus. Organisme yang tumbuh di biofilm tipis di atas permukaan media telah mengoksidasi beban organik dalam air limbah menjadi karbondioksida dan air, sambil mengeluarkan biomassa baru. Namun oksigen dalam biomassa berkurang, dan lapisan bagian dalam bisa bersifat anaerobik. Lama kelamaan, biomassa menebal dan lapisan yang menempel tidak lagi mengandung oksigen; biomassa masuk dalam kondisi kehilangan kemampuannya untuk tetap menempel dan mengelupas (endogenous). Kondisi beban tinggi juga menyebabkan pengelupasan. Gambar 2.24 Trickling Filter Sumber: brentwoodindustries.com (diakses, 2024) H. Sludge Drying Beds Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 47 PENYUS Sludge Drying Beds adalah Lapisan lolos air (permeable) sederhana, yang ketika dibebani lumpur, mengumpulkan rembesan air lindi. Lumpur dikeringkan dengan penguapan. Pengurangan cairannya mengurangi volume lumpur sebesar 50%-80%. Namun, lumpur masih belum stabil atau terolah. Sludge Drying Beds adalah metode untuk menghilangkan kandungan air dalam lumpur, melalui penyaringan dan penguapan (memerlukan tenaga matahari). Untuk mengalirkan air tersaring atau air lindi (leachate), maka bagian bawah dasar penyaring (filter) diletakkan dengan pipa berlubang. Di bagian atas pipa ada lapisan pasir dan kerikil yang menopang lumpur. Ini memungkinkan cairan untuk masuk dan berkumpul di pipa. Ketebalan lapisan pasir dan kerikil rata-rata 70 cm. Lapisan pasir di atas harus setebal 25 hingga 30 cm, karena sejumlah pasir akan hilang pada saat lumpur dikeluarkan secara manual. Gambar 2.25 Sludge Drying Beds Sumber: Tilley, Lüthi dkk., 2008 Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 48 PENYUS 2.5 Standar Pelayanan Minimal Akses air limbah domestik sesuai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 1 menyebutkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selain itu merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Tahapan Penerapan SPM Bidang Air Limbah:
1. 1.Pengumpulan Data
a.Memahami jenis SPALD;
b.Memahami kebutuhan data;
c.Mengumpulkan data kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik;
d.Menyusun acuan data SPALD;
e.Menyusun rekapitulasi data konsidi eksisting pelayanan air limbah domestik.
1. 2.Penghitungan Kebutuhan
a.Menghitung jumlah kebutuhan SPALD;
b.Menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik.
1. 3.Penyusunan Rencana
a.Menentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan air limbah domestik;
b.Menyusun rencana kegiatan prioritas;
c.Menyusun rencana pendanaan;
d.Menentukan indikasi sumber pembiayaan. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 49 PENYUS
1. 4.Pelaksanaan Pemenuhan
a.Menentukan rencana pemenuhan;
b.Menentukan area dan rumah penerima akses air limbah domestik;
c.Menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan;
d.Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPALD. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Air Limbah: ● Pembinaan (Pasal 43) Perangkat daerah membina operator pelaksana pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun bentuk pembinaan: o Koordinasi pelayanan SPALD; o Proses penyusunan sampai dengan penetapan NSPK; o Pemberian bimbingan, konsultasi supervisi, konsultasi dan bantuan akses; o Bantuan teknis dan bantuan program; o Pendidikan dan pelatihan. ● Pemantauan (Pasal 47) Perangkat daerah memantau pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun bentuk materi pemantauan: o Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik; o Kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD; o Kinerja penyediaan jasa penyedotan. ● Evaluasi (Pasal 51) Perangkat daerah mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Adapun bentuk evaluasi dilakukan terhadap: o Kinerja teknis : Kinerja pelayanan SPALD, penyediaan prasarana dan sarana SPALD; penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 50 PENYUS o Kinerja non-teknis : Keuangan, kelembagaan, perangkat regulasi dan penegakan hukum, serta peran serta masyarakat. o Kondisi lingkungan. 2.6 Survey Penyusunan Rencana Induk 2.6.1 Pengumpulan Data Sekunder dan Data Primer Pengumpulan data dan informasi ditujukan untuk mengetahui kondisi eksisting wilayah. Fokus dari pengamatan yang dilakukan adalah terkait dengan kondisi baik kualitas maupun kuantitas sarana air limbah dengan ditunjang pula oleh data-data sekunder antara lain, meliputi: - Kondisi fisik wilayah - kondisi sosial kependudukan - Kondisi sanitasi penduduk - kondisi ekonomi - ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial - ketersediaan pengelolaan air limbah dan isu permasalahan Tujuan: - Terinventarisasikannya data dan informasi mengenai kondisi eksisting wilayah yang akan direncanakan. - Teridentifikasinya karakteristik, potensi, permasalahan pengelolaan air limbah. 2.6.2 Identifikasi Kondisi Sarana dan Prasarana Ditujukan untuk menilai dan mengetahui jenis, konstruksi dan sistem pengelolaan infrastruktur air limbah yang dibutuhkan berdasarkan potensi permasalahan eksisting, proyeksi dan rencana pengembangan di masa mendatang. Analisis Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 51 PENYUS kebutuhan pengembangan dilakukan berdasarkan input dari hasil survey lapangan yang dilakukan sebelumnya. Tujuan: - Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan infrastruktur air limbah berdasarkan kondisi eksisting dikaitkan dengan rencana tata ruang yang berlaku, standar kebutuhan dan kiualitas pelayanan. - Terpetakannya sebaran dan besaran kebutuhan penanganan permasalahan air limbah. 2.6.3 Review Produk Perencanaan Melakukan kaji ulang/review terhadap berbagai produk kebijakan dan strategi pembangunan, khususnya produk rencana yang telah dimiliki pemerintah kabupaten mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu RTRW kabupaten, RDTR kawasan, hingga yang terkait dengan penyusunan RPKP, Rencana Induk pengembangan SPALD, Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), dan dokumen lainnya yang relevan. Output/keluaran dari tahap ini selanjutnya menjadi input bagi rumusan kebutuhan dan strategi penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas. Tujuan: - Teridentifikasinya kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah, serta rencana tata ruang wilayah yang telah ada (eksisting) maupun yang sedang disusun terkait dengan penyusunan Rencana Induk yang akan direncanakan. Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 52 PENYUS - Terwujudnya sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan wilayah dengan penyusunan Rencana Induk SPALD. - Teridentifikasikannya potensi dan permasalahan air limbah di wilayah yang akan direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kabupaten. 2.6.4 Penetapan Kebutuhan dan Skala Prioritas Penanganan dan Pembangunan Melakukan penetapan dan penyepakatan terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan permasalahan air limbah. Penetapan kebutuhan dan skala prioritas penanganan permasalahan air limbah ini dilakukan dengan diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan terkait di daerah. Tujuan: Tersusunnya penanganan permasalahan air limbah berdasarkan skala prioritas penanganan yang telah disepakati bersama dengan pemangku kepentingan terkait di daerah. 2.7 Keterpaduan Perencanaan Dengan Sektor Lain Sektor sanitasi terdiri dari beberapa sub sektor terkait, antara lain:
1. 1.Persampahan
2. 2.Drainase
3. 3.Air limbah Gambaran mengenai keterkaitan sektor sanitasi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini: Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 53 PENYUS Gambar 2.26 Keterkaitan Sektor Sanitasi Keterkaitan SPALD dengan sektor lain merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dalam buku sistem sanitasi Kabupaten Bandung Barat tercantum keterpaduan antara SPALD dengan sektor lain seperti sektor persampahan, dan sektor drainase. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik Tujuan pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana pengelolaan air limbah yang layak dan ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, dirumuskan 5 sasaran pengembangan air limbah domestik yang harus dicapai sebagai berikut: Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 54 PENYUS Berkurangnya jumlah BABs di Kabupaten Bandung Barat. Meningkatnya jumlah atau proporsi rumah tangga yang memilki akses terhadap sarana pengelolaan limbah yang sehat, baik berupa jamban pribadi ataupun MCK umum. Meningkatnya jumlah kawasan perumahan yang memiliki IPAL komunal. Terlaksananya pengelolaan lumpur tinja yang ramah lingkungan dan tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem off-site (dalam skala kawasan), terutama untuk kawasan-kawasan padat penduduk. 2.8 Kontribusi SPAL Dalam Program Perubahan Iklim Kontribusi Sistem Pengelolaan Air limbah yang baik diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap perubahan iklim global. Hal ini disebabkan karena dengan pengelolaan limbah domestik yang baik akan mengurangi emisi gas metan (CH4) dan CO2 yang keduanya memberikan dampak terhadap terjadinya proses efek rumah kaca terhadap bumi, dimana kedua gas tersebut memberikan kontribusi terhadap terjebaknya panas matahari dari atmosfir bumi. Di samping itu juga akan mengurangi terbentuknya gas ammonia (NH3) yang merupakan parameter pencemaran udara. Potensi terbentuknya gas metan tadi sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai bahan bakar biogas, dimana gas metan yang terbentuk dari proses dekomposisi zat organik ditangkap dan dikumpulkan untuk dimanfaatkan. Sudah banyak unit tangki septik komunal yang dibangun sekaligus memanfaatkannya sebagai biogas. Proses pengolahan air limbah dapat memberi pengaruh terhadap perubahan iklim. Gas-gas rumah kaca yang utama kesemuanya dapat diproduksi di instalasi pengolahan air limbah, gas-gas tersebut yaitu: Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 55 PENYUS
a.Karbondioksida (CO2) Gas yang satu ini dapat berasal baik dari hasil respirasi mikroorganisme, pembakaran gas pada sludge digester, perombakan zat organik, serta penggunaan energi listrik.
b.Metan (CH4) Jumlah gas metan yang dihasilkan akan tergantung dari banyaknya zat organik yang didegrasi secara anaerob. Selain itu, temperatur juga akan berpengaruh pada laju pembentukan gas metan semakin tinggi temperatur maka laju produksi gas akan semakin tinggi pula.
c.Nitrogen Oksida (NO2) Salah satu oksida nitrogen ini pembentukannya berhubungan dengan degradasi senyawa nitrogen di dalam air limbah (misalnya urea, protein, dan nitrat). Walaupun NO2 dapat terbentuk baik pada proses nitrifikasi maupun denitrifikasi sebagai senyawa intermediet namun keberadaannya lebih sering diasosiasikan dengan denitrifikasi. Walaupun CO2 paling banyak disebut sebagai penyebab efek rumah kaca ternyata efek yang ditimbulkan oleh NO2 jauh lebih besar yaitu 300 kali lipat besar dibanding CO2. Dalam perhitungan tingkat emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dari pengolahan limbah cair domestik, data aktivitas adalah jumlah penduduk. Sedangkan faktor emisi, nilai BOD tiap penduduk perhari, produksi metan per kg BOD, faktor emisi metan per kg BOD, konsumsi protein perkapita, dan fraksi Nitrogen dalam protein (kg/N/kg protein) menggunakan data default IPCC 2006 yang disesuaikan untuk masing-masing negara. Berikut ini adalah tahap-tahap perhitungan emisi GRK limbah cair domestik: Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 56 PENYUS Tahap 1 : Penentuan jumlah bahan organik dalam limbah cair domestik yang dapat terdegradasi Tahap 2 : Faktor emisi CH4 untuk limbah cair domestik Tahap 3 : Menghitung estimasi emisi CH4 dan N2O dari limbah cair domestik Data aktivitas yang dibutuhkan pada perhitungan tingkat emisi GRK dari pembuangan limbah cair domestik adalah jumlah penduduk. Di wilayah perkotaan pengolahan limbah cair pada umumnya di septic tank, namun pada wilayah Permukiman di pinggir sungai/kali saluran pembuangan yang digunakan langsung berujung pada badan air. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, sebagian kecil masyarakat masih menggunakan jenis cubluk kering dan lubang, serta membuang limbah cair ke kolam, sungai, atau kali. Berikut ini adalah penjelasan dari pengisian template dalam perhitungan emisi CH4 dan N2O dari pengolahan limbah cair domestik. Tahap 1 : Penentuan Total Kandungan Organik (TOW) pada limbah cair domestik dihitung dengan cara: Jumlah Penduduk x jumlah BOD kg/kapita/tahun x faktor koreksi BOD industri (1 untuk limbah industri uncollected, default IPCC 2006). Tahap 2 : Faktor emisi CH4 diperoleh dengan cara: Maksimum Kapasitas Produksi Metan (Tabel 2.9) x Faktor koreksi Metan (Tabel 2.10). Tahap 3 : Estimasi emisi CH4 dihitung dengan cara: Presentasi populasi berdasarkan pendapatan (U) x derajat utilisasi (T) x Faktor emisi metan (EF) x total kandungan organik (Dimana nilai U digunakan pembagian penduduk untuk negara berkembang (total nilainya Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 57 PENYUS 1). Sedangkan nilai T disesuaikan dengan besaran pelayanan dari masing-masing tipe-tipe pengolahannya (total nilainya 1) per pembagian penduduk, perhitungan dilakukan untuk semua nilai TOW. Tabel 2.9 Default Maximum CH4 Producing Capacity (Bo) For Domestik Waste Water Default Maximum CH4 Producing Capacity (Bo) For Domestik Waste Water 0.6 kg CH4/kg BOD 0.25 kg CH4/kg COD Tabel 2.10 Faktor Koreksi Metan Type of Treatment and Discharge Pathaway or System Comments MCF 1 Range Untreated System Sea, river and lake discharge rivers with high organics loadings can turn anaerobic 0.1 0 - 0.2 Stagnant sewer open and warm 0.5 0.4 - 0.8 Flowing sewer (open or closed) fast moving, clean. (Insignificant amounts of CH4 from pump stations, etc) 0 0 Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 58 PENYUS Type of Treatment and Discharge Pathaway or System Comments MCF 1 Range Treated System Centralized, aerobic treatment plant Must be well managed. Some CH4 can be emitted from settling basins and other pockets. 0 0 - 0.1 Centralized, aerobic treatment plant (not well managed) not well managed. Overloaded. 0.3 0.2 - 0.4 Anaerobic digester for sludge CH4 recovery is not considered here. 0.8 0.8 - 1.0 Anaerobic reactor CH4 recovery is not considered here. 0.8 0.8 - 1.0 Anaerobic shallow lagoon Depth less than 2 metres, use expert judgement 0.2 0 - 0.3 Anaerobic deep lagoon depth more than 2 metres 0.8 0.8 - 1.0 Septic System half of BOD settles in anaerobic tank 0.5 0.5 Latrine dry climate, ground water table lower than latrine, small family 3-5 persons 0.1 0.05 - 0.15 Latrine dry climate, ground water table lower than latrine, communal 0.5 0.4 - 0.6 Latrine wet climate/flush water use, ground water table higher latrine 0.7 0.7 - 1.0 Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 59 PENYUS Type of Treatment and Discharge Pathaway or System Comments MCF 1 Range Latrine Regular sediment removal for fertilizier 0.1 0.1 Gambar 2.27 Pengolahan dan Pembuangan Limbah Cair Dan Potensi Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 60 PENYUS Emisi Gas Rumah Kaca Sumber: Tcobanoglous et al, 1993 Konsep dan Kriteria Penyusunan Rencana Induk 61 PENYUS BAB 3 DESKRIPSI DAERAH PERENCANAAN 3.1 Daerah Rencana 3.1.1 Administrasi Kabupaten Bandung Barat Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107°4,40' BT dan 06°3,73’ LS sampai dengan 07o1,031’ LS, dengan luas Kabupaten Bandung Barat seluas 1.287,41 km 2 . Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4688). Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Kabupaten Bandung Barat meliputi 165 desa, dengan batas wilayah administrasi meliputi: Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan (Maniis, Darangdan, Bojong dan Wanayasa) Kabupaten Purwakarta; Kecamatan (Sagalaherang, Jalan Cagak dan Cisalak) Kabupaten Subang. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan (Cilengkrang, Cimenyan, Margaasih dan Soreang) Kabupaten Bandung, Kecamatan (Cidadap dan Sukasari) Deskripsi Daerah Perencanaan 1 PENYUS Kota Bandung dan Kecamatan (Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) Kota Cimahi. Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan (Campaka, Ciranjang, dan Mande) Kabupaten Cianjur. Jumlah Desa Terbanyak ada di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Saguling sebanyak 6 desa. Peta administrasi Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam gambar berikut. Deskripsi Daerah Perencanaan 2 PENYUS Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 3 PENYUS Tabel 3.1 Banyaknya Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat No. Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Desa km 2 1 Rongga 112,64 8 2 Gununghalu 155,47 9 3 Sindangkerta 106,30 11 4 Cililin 77,83 11 5 Cihampelas 47,04 10 6 Cipongkor 80,16 14 7 Batujajar 31,11 7 8 Saguling 51,58 6 9 Cipatat 125,98 12 10 Padalarang 51,63 10 11 Ngamprah 35,65 11 12 Parongpong 45,02 7 13 Lembang 98.22 16 14 Cisarua 55,63 8 15 Cikalongwetan 110,94 13 16 Cipeundeuy 102,19 12 Jumlah 1.287,41 165 Deskripsi Daerah Perencanaan 4 PENYUS Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2024 3.1.2 Kondisi Kependudukan A. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1.859.636 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022, penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.846.969 jiwa. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat per Kecamatan Tahun 2023 No Kecamatan Jumlah 1 Rongga 62.969 2 Gununghalu 81.759 3 Sindangkerta 76.637 4 Cililin 99.396 5 Cihampelas 141.519 6 Cipongkor 104.915 7 Batujajar 113.617 8 Saguling 35.634 9 Cipatat 145.548 Deskripsi Daerah Perencanaan 5 PENYUS No Kecamatan Jumlah 10 Padalarang 187.710 11 Ngamprah 183.294 12 Parongpong 116.680 13 Lembang 203.232 14 Cisarua 82.300 15 Cikalongwetan 133.081 16 Cipeundeuy 91.345 Total 1.859.636 Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2024 B. Kepadatan Penduduk Bertambahnya jumlah penduduk memberikan implikasi pada kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat akibat dari terus bertambahnya jumlah penduduk. Kepadatan penduduk tahun 2022 adalah 1.435 Jiwa/km2, tahun 2023 adalah 1.445 jiwa/km2. Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat per Kecamatan Tahun 2023 No Kecamatan Kepadatan Penduduk per km2 1 Rongga 559 2 Gununghalu 526 3 Sindangkerta 721 Deskripsi Daerah Perencanaan 6 PENYUS No Kecamatan Kepadatan Penduduk per km2 4 Cililin 1.277 5 Cihampelas 3.008 6 Cipongkor 1.309 7 Batujajar 3.652 8 Saguling 691 9 Cipatat 1.155 10 Padalarang 3.636 11 Ngamprah 5.141 12 Parongpong 2.592 13 Lembang 2.069 14 Cisarua 1.479 15 Cikalongwetan 1.200 16 Cipeundeuy 894 Total 1.445 Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2024 C. Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk pada rentang tahun 2021-2023 perkembangannya sama. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2023 sebesar 1,43% per tahun. 3.1.3 Prasarana Kota 3.1.3.1 Prasarana dan Sarana Air Minum Mayoritas masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menggunakan sumber air minum menurut hasil survey RISPALD 56% sumur terlindugi, 28% PDAM, 9% mata air Deskripsi Daerah Perencanaan 7 PENYUS terlindugi, 5% mata air tidak terlindugi, 1% sumur tidak terlindugi dan 1% pedagang air keliling. Tingginya jumlah rumah tangga yang menggunakan air dari sumber alami mengindikasikan baiknya kualitas sumber air baik air sumur maupun mata air. Sehingga Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Gambar 3.2 Sumber Air Minum Sumber: Hasil Survei Primer RISPALD Tahun 2024 3.1.3.2 Prasarana dan Sarana Persampahan Mekanisme pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung Barat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan langsung dan tidak langsung. Pada pengangkutan langsung, sampah dari setiap sumber langsung diangkut oleh kendaraan operasional dari UPT Kebersihan. Sebaliknya, pada pengangkutan tidak langsung, sampah terlebih dahulu dikumpulkan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terdekat sebelum kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh kendaraan yang sama. Dapat di lihat pada Tabel 3.4. Deskripsi Daerah Perencanaan 8 PENYUS Pengumpulan sampah di Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui sejumlah sarana dan prasarana, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bak sampah terbuka, dan kontainer. Sarana-sarana ini berfungsi sebagai titik awal dalam pengelolaan sampah, yaitu mengumpulkan sampah dari rumah tangga maupun industri sebelum kemudian dilakukan proses pengangkutan dan pengolahan lebih lanjut. Dapat di lihat di Tabel 3.5. Tabel 3.4 Rekap Kendaraan Pengangkut Sampah dan Sarana Prasarana Persampahan No Jenis Unit Keterangan 1 Mobil Operasional Double Cabin 1 2 Dump Truck 28 1 unit hilang 3 Arm Roll Truck 9 1 unit rusak 4 Pick APSL 3 5 Motor Pengangkut Sampah 25 10 unit rusak berat 6 Bak Container 25 7 unit rusak berat Sumber: DLH Kabupaten Bandung Barat, 2021 Tabel 3.5 Daftar Nama TPS di Kabupaten Bandung Barat NO TPS Keterangan 1 Transfer Dipo Gedong Lima Kondisi Aktif, Aset Pemda 2 Pasar Tagog Padalarang Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer 3 Pasar Panorama Lembang Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer 4 Pasar Batu Jajar Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer Deskripsi Daerah Perencanaan 9 PENYUS NO TPS Keterangan 5 Pasar Cililin Kondisi Aktif, Aset Pemda, bentuk Kontainer 6 TPS Ciwaruga Kondisi Aktif, Aset Pemda 7 TPS Sariwangi Kondisi Aktif, Aset Pemda Sumber: DLH Kabupaten Bandung Barat, 2021 3.1.3.3 Prasarana dan Sarana Drainase Sistem drainase merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mengelola kuantitas dan kualitas air di suatu wilayah. Dengan cara membuang kelebihan air dan mencegah genangan, drainase berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain berfungsi sebagai saluran pembuangan air, prasarana drainase juga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Dengan mengalirkan air hujan ke tempat yang tepat, drainase membantu mencegah pencemaran air tanah dan permukaan, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kegunaan saluran drainase antara lain:
a.Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
b.Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
c.Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
d.Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), panjang saluran drainase di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dan 2022, panjang saluran drainase tercatat sebesar 1.623,37 km, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1.886,35 km. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dalam meningkatkan infrastruktur drainase untuk mendukung pengelolaan tata air di Kabupaten Bandung Barat. Deskripsi Daerah Perencanaan 10 PENYUS Tabel 3.6 Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 2022 2023 Panjang Saluran Drainase 1.623,37 Km 1.623,37 Km 1.886,35 Km Sumber: Portal Satu Data Kabupaten Bandung Barat, 2023 3.1.4 Undang-Undang Lingkungan Dalam keberlangsungan kegiatan pengelolaan air limbah sangat diperlukan adanya peraturan-peraturan yang mendukung. Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola air limbah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan melalui pembayaran retribusi. Umumnya suatu daerah harus memiliki peraturan mengenai institusi pengelolanya, tata cara pengelolaan air limbah dan retribusinya. Peraturan mengenai pengelolaan air limbah yang telah dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yaitu:
1. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
2. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Jika dilihat dari peraturan yang telah disebutkan di atas, Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki peraturan dalam pengelolaan air limbah. Maka penerapan peraturan menjadi poin penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan sampah serta kebersihan di lingkungan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Deskripsi Daerah Perencanaan 11 PENYUS 3.1.5 Kondisi Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat merupakan Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut.
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.subbagian perencanaan dan keuangan; dan
2. 2.subbagian kepegawaian dan umum.
c.Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup;
d.Bidang Kebersihan;
e.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. Deskripsi Daerah Perencanaan 12 PENYUS Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat 3.2 Kondisi Fisik Wilayah Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat. Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga fisiografi di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. 3.2.1 Topografi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%) dengan Kecamatan Gununghalu sebagai kecamatan terluas yang mempunyai kemiringan lereng sangat terjal. Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan Deskripsi Daerah Perencanaan 13 PENYUS kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas. Kemiringan lereng 8- 15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja. Tabel 3.7 Ketinggian per Kecamatan (Ha) di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan < 500 m > 2000 m 1000 m - 1500 m 1500 m - 2000 m 500 m - 1000 m Batujajar 3103,85 Cihampelas 78,88 4395,22 Cikalongwet an 2547,65 653,25 124,56 8118,74 Cililin 1560,09 6445,24 Cipatat 7003,17 4988,54 Cipeundeuy 10614,84 144,29 Cipongkor 15,92 499,90 7687,45 Cisarua 8,30 3466,20 1153,39 1056,62 Gununghalu 10147,10 1971,14 3951,25 Lembang 100,62 7787,51 1844,02 271,37 Ngamprah 309,41 3209,97 Padalarang 5243,49 Parongpong 30,95 1668,58 1390,87 836,31 Rongga 139,13 1355,13 9933,67 Deskripsi Daerah Perencanaan 14 PENYUS Kecamatan < 500 m > 2000 m 1000 m - 1500 m 1500 m - 2000 m 500 m - 1000 m Saguling 1,91 5042,95 Sindangkert a 1,21 4958,49 247,95 4359,18 Total 20322,6 3 141,08 32484,54 6731,93 68788,12 Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Tabel 3.8 Kemiringan Lereng per Kecamatan (Ha) di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan < 8 % > 40 % 16 % - 25 % 26 % - 40 % 8 % - 15 % Batujajar 2669,96 0,16 186,27 43,94 203,51 Cihampelas 3422,60 6,03 425,68 274,89 344,90 Cikalongwetan 3436,75 88,19 2918,71 760,07 4240,47 Cililin 3289,13 39,78 2281,89 1487,60 906,93 Cipatat 3466,59 22,52 3500,39 1153,84 3848,36 Cipeundeuy 7130,05 1409,40 520,99 1698,68 Cipongkor 2653,58 11,16 2348,01 1066,54 2123,98 Cisarua 1355,68 212,30 1659,94 967,83 1488,75 Gununghalu 1842,46 43,18 6917,73 2704,41 4561,70 Lembang 2360,67 76,81 3497,69 1696,79 2371,55 Ngamprah 1811,00 641,47 86,46 980,45 Deskripsi Daerah Perencanaan 15 PENYUS Kecamatan < 8 % > 40 % 16 % - 25 % 26 % - 40 % 8 % - 15 % Padalarang 2788,80 1,98 1085,62 231,28 1135,81 Parongpong 1533,52 7,05 776,37 559,98 1049,80 Rongga 1725,87 64,20 4439,87 2556,17 2641,82 Saguling 2216,54 7,07 1372,21 264,66 1184,38 Sindangkerta 1727,07 75,84 3401,04 1752,20 2610,69 Total 43430,28 656,27 36862,28 16127,67 31391,78 Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 – 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan persentase ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 – 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68% dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan persentase ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Deskripsi Daerah Perencanaan 16 PENYUS Gambar 3.4 Peta Ketinggian Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 17 PENYUS Gambar 3.5 Peta Kelerengan Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 18 PENYUS 3.2.2 Geologi Secara geologis Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi, terutama tipe tektonik dan gempa vulkanik. Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah sesar Lembang, sedangkan daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa akibat letusan gunung/vulkanik adalah Gunung Tangkuban Perahu.Longsor juga merupakan bencana yang kerap menimpa wilayah Kabupaten Bandung Barat. Longsor bisa disebabkan oleh pergerakan tanah yang disebabkan oleh gerusan air akibat adanya hujan lebat. Beberapa wilayah yang sering mengalami bencana longsor adalah Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Rongga, Cipatat, Sindangkerta, Batujajar, Cisarua dan Cililin.

(1). Litologi (Bahan Penyusun) Berdasarkan peta geologi skala 1 : 100.000 lembar Bandung, Cianjur, dan Garut, yang selanjutnya dikompilasi oleh Ratman & Gafoer (1998) kedalam peta geologi skala 1 : 500.000, maka tataan dan urutan batuan penyusun daerah kajian adalah sebagai berikut:
1. a.Kabupaten Bandung Barat bagian Barat (Padalarang-Cipatat-Rajamandala) Batuan tertua di daerah Bandung dan sekitarnya tersingkap di sekitar Rajamandala (terletak di sebelah Barat), yaitu berupa kelompok batuan yang terdiri dari batulempung napal, batugamping terumbu, batupasir berumur 15 – 20 juta tahun lalu (Oligo-Miosen). Kelompok batugamping terumbu yang sebarannya membentang hampir barat – timur mulai dari Padalarang – Cipatat-Rajamandala teah membentuk bentang alam pebukitan kars dengan berbagai fenomena khas, seperti gua-gua, speleotem, dan jaringan sungai bawah tanah. Sejak tahun 1970-an sampai sekarang kawasan pebukitan kars Formasi Rajamandala telah menjadi kawasan pertambangan batukapur dan marmer. Deskripsi Daerah Perencanaan 19 PENYUS Di atas kelompok batuan berumur Oligo-Miosen tersebut ditutpi oleh batuan lebih muda berumur kuarter seperti breksi gunung api (volkanik), lava, lahar, batupasir tufaan (tras) dan aluvium.
2. b.Kabupaten Bandung Barat bagian Utara dan Timur. Batuan penyusun wilayah Bandung Utara didominasi oleh batuan gunung api. Soetoyo & Hadisantono (1992) telah membagi batuan komplek Gunung Sunda menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu batuan pra- gunung api Sunda, Gunungapi Sunda, Komplek Kerucut Bukit Tunggul-Manglayang dan Gunungapi Tangkuban Parahu. Endapan kipas alluvial atau endapan dan delta (Dam 1992) berselang seling dengan endapan danau menempati dan tersebar luas di Cekungan Bandung. Endapan kipas alluvial yang terkonsentrasi di kaki lereng pegunungan disusun oleh batupasir berukuran menengah sampai kasar, breksi dan lumpur. Tabel 3.9 Stratigrafi Batuan Volkanik di Bandung Utara Kelompok Batuan Jenis Batuan Umur (Tahun) Gunungapi Tangkuban Parahu Hasil erupsi pusat berupa endapan pusat berupa endapan jatuhan piroklastika 1 (batuapung berdiameter 1-5 cm), scoria dan fragmen liktik, basalt, dan andesit. Aliran lava berkomposisi basalt berwarna abu-abu kehitaman, berstruktur blocky dan massif di bagian atas, dan berlembar di bagian bawah. Endapan piroklastik 2 terdiri atas scoria =, batu apung dengan pecahan lava basalt dan andesit. Jatuhan Piroklastik 3 sebagian besar terdiri dari batuan terlapukan seperti < 1000 Deskripsi Daerah Perencanaan 20 PENYUS Kelompok Batuan Jenis Batuan Umur (Tahun) fragmen liktik, scoria, batu apung berukuran lapili-bongkah. Hasil erupsi samping terdiri dari kerucut lava Malang dan aliran lava Ciceuri berkomposisi basalt, sangat vesikuler (berongga) dengan bagian permukaan seperti sarang lebah. Endapan sekunder terdiri dari lahar 1 dan lahar 2 berupa breksi dengan komponen andesit dan basalt berbagai ukuran, scoria, batu apung tersemenkan dalam matrik pasir lumpuran Komplek Kerucut Bukit Tunggul- Manglayang Kerucut lava berkomposisi andesitik baerwarna abu-abu gelap, bertekstur kasar (pomritik) 50-100 ribu Gunungapi Sunda Lava berkomposisi andesitik berwarna abu-abu hasil erupsi pusat dan endapan aliran piroklastika hasil erupsi pusat yang terditi dari scoria dan batu apung (20%) dan fragmen liktik (material tua) dari batuan samping (80%). Lava berkomposisi andesitis abu-abu kehitaman hasil erupsi samping 1 juta Pra-Gununga pi Sunda Aliran lava andesit berwarna abu-abu tua menindih secara langsung batuan sedimen tersier. Lava ini ditutup oleh aliran piroklastika berwarna abu-abu kekuningan sampai kecoklatan. Tersingkap baik di Cikalongwetan-Sempununggal. 1,8-2 juta Sumber: Soetoyo & Hadisantono, 1992 Deskripsi Daerah Perencanaan 21 PENYUS
3. c.Kabupaten Bandung Barat bagian Selatan Batuan tertua yang dijumpai di wilayah Bandung Barat bagian Selatan adalah perselingan antara batulempung dan batulanau berumur sekitar 15 juta tahun (Miosen Tengah) yang dinamakan sebagai kelompok batuan Formasi Cimandiri. Batuan tersebut menjemari dengan Anggota Sindangkerta, yang terdiri dari perselingan tufa batuapung dengan batupasir tufa dan breksi tufa. Di atasnya ditutupi secara tidak selaras oleh perselingan lava dan breksi tufa bersusunan andesit dari Formasi Beser berumur sekitar 10 juta tahun (Miosen Akhir). Batuan gunungapi berumur sekitar 5 juta tahun (Pliosen) berupa tufa hablur, tufa sela dan breksi tufa andesitis menindih secara tak selaras Formasi Beser. Secara setempat dijumpai pula batuan terobosan berupa andesit piroksen dan andesit hornblende yang umumnya membentuk morfologi kerucut intrusi. Batuan gunungapi tua berumur lebih muda dari 1,8 juta tahun (Kuarter) menindih tak selaras batuan gunung api Pliosen. Batuan gunungapi Kuarter Tua diduga merupakan hasil kegiatan G. Waringin, G. Bedil, G. Malabar Tua, Komplek G. Guntur – G. Pangkalan – G. Kendang, G. Kracak – G. Puncakgede, G. Madalawangi – G. Mandalagiri dan G. Malabar – G. Tilu. Batuan gunungapi Kuarter muda dihasilkan dari G. Windu, G. Papandayan, G. Cikuray, G. Masigit, G. Haruman dan G. Kaledong. Endapan termuda di bagian Selatan Wilayah Bandung terdiri atas endapan danau, koluvium, alluvium.
(2). Pelapukan Batuan dan Tanah Deskripsi Daerah Perencanaan 22 PENYUS Hasil pelapukan berbagai jenis batuan di sekitar wilayah Kabupaten Bandung Barat Barat membentuk lapisan tanah penutup yang memiliki arti penting untuk perencanaan pengembangan wilayah, khususnya pertanian. Luasnya sebaran batuan gunungapi di permukaan berupa tufa pasiran, tufa breksi gunungapi, dan alluvium membentuk berbagai jenis tanah yang asal muasalnya tidak dapat diuraikan. Lapisan tanah yang merupakan pelapukan batuan gunung api tak terurai umumnya memiliki tingkat kesuburan tanah sedang dengan kedalaman efektif tanah antara 60-90 cm. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 4 jenis tanah, yaitu : regosol, retosol, andosol, dan organosol. Regosol merupakan jenis tanah yang sebarannya paling mendominasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat
(3)Tektonika Struktur geologi utama di daerah Bandung dan sekitarnya yang nampak signifikan pada citra landsat maupun peta geologi skala 1:100.000 adalah patahan normal Lembang yang berarah barat-timur, patahan naik Rajamandala dan beberapa patahan normal berorientasi hampir barat-timur di bagian selatan (sekitar Batujajar). Aktivitas erosi alur telah membentuk lembah-lembah sungai yang cukup dalam sehingga mencapai dan mengerosi batuan-batuan berumur lebih tua dari Pleistosen. Diperkirakan lembah-lembah tersebut berada pada jalur-jalur patahan. Namun demikian akibat aktifitas volkanik yang sangat intensif, sebagian besar struktur tersebut tertutup endapan gunung api sehingga sulit untuk dilihat di lapangan. Deskripsi Daerah Perencanaan 23 PENYUS Gambar 3.6 Geologi di Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 24 PENYUS 3.2.3 Hidrologi Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat delapan sub DAS yang semuanya bermuara ke sungai Citarum, yaitu Sub. DAS Cikapundung, Sub. DAS Cigundul, Sub. DAS Cikaso, Sub. DAS Cimeta, Sub. DAS Ciminyak, Sub. DAS Cisokan, Sub. DAS Citarum Hilir dan Sub. DAS Ciwidey. Kabupaten Bandung Barat memiliki ± 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar. Sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan mempunyai penyebaran tidak merata. Daerah-daerah mata air yang cukup banyak dijumpai di sekitar perbukitan utara, timur dan selatan. Di bagian barat (kecuali barat laut), pemunculan mata air dapat disebut sebagai daerah yang sangat jarang dijumpai. Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy. Situ-situ ini dimanfaatkan sebagai lokasi tujuan wisata. Waduk/danau buatan yang terdapat di daerah kajian yaitu Waduk Saguling dan Cirata yang merupakan sumber tenaga listrik (PLTA). Kondisi situ dan waduk masing-masing dapat dirinci sebagai berikut: − Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m3. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitanya sebesar 3,7 m3 dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km3. Deskripsi Daerah Perencanaan 25 PENYUS − Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3. − Waduk Cirata terletak ke arah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan ketinggian muka air + 220 m/dpl. Deskripsi Daerah Perencanaan 26 PENYUS Gambar 3.7 Peta Hidrologi Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 27 PENYUS 3.2.4 Air Tanah Berdasarkan hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona: (a) Zona Kritis: Di zona ini, pengambilan air tanah dibatasi hingga maksimal 100 m³ per bulan dan hanya untuk keperluan air minum serta rumah tangga. Sebagian besar wilayah zona kritis di Kabupaten Bandung Barat terletak di Kecamatan Batujajar. (b) Zona Rawan: Pengambilan air tanah di zona ini juga dibatasi hingga 100 m³ per bulan dan hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga. Zona rawan ini juga terdapat di Kecamatan Batujajar. (c) Daerah Aman untuk Pengambilan Air Tanah: Di zona ini, pengambilan air tanah diizinkan dengan debit maksimum 170 m³ per hari, namun jumlah sumur dibatasi. Daerah aman ini meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong. (d) Daerah Resapan: Daerah ini tidak diperuntukkan untuk pengambilan air tanah kecuali untuk kebutuhan air minum dan rumah tangga, dengan batas maksimal 100 m³ per bulan. Kecamatan Lembang dan Cisarua termasuk dalam daerah resapan. (e) Zona Bukan Cekungan Air Tanah: Di zona ini, produktivitas akuifer rendah, sehingga kurang layak dikembangkan. Namun, akuifer dangkal di daerah lembah dapat dimanfaatkan untuk air minum dan rumah tangga, dengan batas pengambilan maksimum 100 m³ per bulan per sumur. Zona ini mencakup Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga. Deskripsi Daerah Perencanaan 28 PENYUS Tabel 3.10 Hidrogeologi di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Akuifer Produktif Sedang Produktif Dengan Penyebaran Luas Produkti f Kecil Setempa t Produktif Sedang Dengan Penyebaran Luas Batujajar 3102,95 Cihampelas 4473,99 Cikalongwetan 1578,98 Cililin 8004,73 Cipatat 7176,93 Cipeundeuy 2179,79 Cipongkor 8201,37 Cisarua 478,03 291,01 Gununghalu 16065,82 Lembang 539,47 1286,53 Ngamprah 1034,31 142,53 650,55 279,68 Padalarang 99,61 3349,41 Parongpong 1158,87 263,19 Rongga 11424,26 Saguling 5044,65 Deskripsi Daerah Perencanaan 29 PENYUS Kecamatan Akuifer Produktif Sedang Produktif Dengan Penyebaran Luas Produkti f Kecil Setempa t Produktif Sedang Dengan Penyebaran Luas Sindangkerta 9566,70 Total 3310,28 142,53 82660,83 279,68 Deskripsi Daerah Perencanaan 30 PENYUS Gambar 3.8 Peta Hidrogeologi di Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 31 PENYUS 3.2.5 Jenis Tanah Jenis tanah pada Kabupaten Bandung Barat Didominasi (28,93%) oleh jenis tanah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol yang tersebar pada seluruh kecamatan. Sedangkan lainnya adalah Alluvial, Podsolik, Andosol, dan Regosol. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.11 Jenis Tanah di Kabupaten Bandung Barat Kecama tan Aluvi al Cokla t Kekel abuan And osol Cokl at Asosi asi Aluvi al Kelab u Dan Aluvi al Cokla t Kekel abuan Asosi asi Ando sol Cokl at dan Rego sol Cokl at Asos iasi Glei Hu mus Ren dah dan Aluv ial Kela bu Kom pleks Rego sol Kela bu dan Litos ol Komp leks Latos ol Mera h dan Latos ol Cokla t Keme rahan Komp leks Medit eran Cokla t Keme rahan dan Litoso l Kompl eks Podsol ik Merah Kekuni ngan, Podsol ik Kunin g dan Regoso l Latos ol Cokl at Latos ol Cokla t Keme rahan Latos ol Cokla t Tua Keme rahan Pod soli k Kun ing Batujaja r 806,62 1272 ,03 1,17 641,38 382, 65 Cihampe las 1982,1 9 43,00 1679,5 4 769,36 Cikalong wetan 909,7 1 333,33 9351, 10 850,05 Cililin 2857,2 9 0,04 3656,9 4 1491,06 Cipatat 1133,8 0 1224 ,88 2674,1 7 2535,36 1058, 28 3161,1 7 204, 05 Cipeund euy 474,95 2982,58 223,6 4 7077,9 6 Cipongk or 1546,8 7 2371,1 5 4285,26 Cisarua 1447 ,82 2648, 59 732,9 6 855,1 3 Deskripsi Daerah Perencanaan 32 PENYUS Kecama tan Aluvi al Cokla t Kekel abuan And osol Cokl at Asosi asi Aluvi al Kelab u Dan Aluvi al Cokla t Kekel abuan Asosi asi Ando sol Cokl at dan Rego sol Cokl at Asos iasi Glei Hu mus Ren dah dan Aluv ial Kela bu Kom pleks Rego sol Kela bu dan Litos ol Komp leks Latos ol Mera h dan Latos ol Cokla t Keme rahan Komp leks Medit eran Cokla t Keme rahan dan Litoso l Kompl eks Podsol ik Merah Kekuni ngan, Podsol ik Kunin g dan Regoso l Latos ol Cokl at Latos ol Cokla t Keme rahan Latos ol Cokla t Tua Keme rahan Pod soli k Kun ing Gunung halu 4927, 21 2349,3 7 8792,90 Lemban g 5353 ,45 3496, 67 629,5 8 489,7 7 34,05 Ngampr ah 95,3 4 209,9 0 229, 87 2822, 31 161, 95 Padalara ng 2458 ,65 51,25 611,11 1921, 23 201, 25 Parongp ong 1652 ,27 57,27 1366, 18 851,0 0 Rongga 88,20 5391,9 0 5947,84 Saguling 198,37 1563 ,00 436,96 2846,54 Sindang kerta 365,20 1193, 73 2074,0 2 5933,88 Total 7756, 54 8548 ,88 1739, 96 1344 3,09 6748 ,46 2728, 72 17524 ,10 3162, 38 37170, 60 1757 2,45 34,05 11089 ,18 949, 90 Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 3.2.6 Klimatologi Kabupaten Bandung Barat memiliki curah hujan rata-rata per tahun adalah kurang lebih pada 1500 - 3500 mm/tahun. Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah Deskripsi Daerah Perencanaan 33 PENYUS hujan 1500 - 2000 mm/th adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2000 - 2500 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2500 - 3000 mm/th terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan Dan Cipeundeuy. Tabel 3.12 Klimatologi Kabupaten Bandung Barat Kecamata n < 1500 mm/th 1500-2000 mm/th 2000-2500 mm/th 2500-3000 mm/th 3000-3500 mm/th Batujajar 1061,29 2042,56 - - - Cihampela s - 4308,47 165,63 - - Cikalongw etan - - - 1343,91 10100,28 Cililin 1726,99 6278,35 Cipatat 912,17 1671,82 3938,64 4839,46 629,62 Cipeundeu y - - - 6631,73 4127,39 Cipongkor - - 6590,47 1612,81 - Cisarua - 535,60 2713,99 2434,91 - Gunungha lu - - 3229,55 12839,94 - Deskripsi Daerah Perencanaan 34 PENYUS Kecamata n < 1500 mm/th 1500-2000 mm/th 2000-2500 mm/th 2500-3000 mm/th 3000-3500 mm/th Lembang - 1420,39 3098,59 5484,53 - Ngamprah 44,58 2426,19 1023,28 25,32 - Padalaran g 2280,65 1539,92 749,59 673,33 - Parongpo ng - 1836,59 809,47 1280,66 - Rongga - - - 11427,94 - Saguling 1182,04 1980,77 1882,05 - - Sindangke rta - - 9167,80 399,03 - Total 5480,72 19489,29 39647,41 48993,58 14857,30 Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Kabupaten Bandung Barat beriklim tropis, dengan jumlah hari hujan sebanyak 183 hari dan jumlah curah hujan mencapai 1.753,1 mm pada tahun 2023. Tahun ini musim hujan lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun lalu jumlah hari hujan sebanyak 301 hari dan jumlah curah hujan pada tahun 2022 mencapai 2.311,4 mm. Jumlah curah hujan per bulan di Kabupaten Bandung Barat sangat berfluktuasi. Secara keseluruhan memperlihatkan pola yang relatif sama. Pada awal tahun curah hujan pada kisaran 59,6 mm bergerak naik sampai 268,5 mm sampai bulan Mei. Pada bulan Juni menurun hingga 89,8 mm dan turun lagi sekitar 18,2 mm pada bulan September. Deskripsi Daerah Perencanaan 35 PENYUS Curah hujan mulai tinggi kembali pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Pola curah hujan relatif hampir sama dengan tahun sebelumnya. Deskripsi Daerah Perencanaan 36 PENYUS Gambar 3.9 Curah Hujan di Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 37 PENYUS 3.2.7 Penggunaan Lahan Tutupan lahan terbesar di Kabupaten Bandung Barat berupa perkebunan seluas 29.500,29 Ha atau sekitar 22,95% dari luas wilayah, sedangkan tutupan lahan terkecil ialah vegetasi non budidaya seluas 192,03 Ha seluas 0,15% dari luas wilayah. Tabel 3.13 Tutupan Lahan Kabupaten Bandung Barat No Tutupan Lahan Luas (ha) Persen (%) 1 Danau/Waduk 6.140,60 4,78 2 Hutan Rimba 14.710,09 11,45 3 Perkebunan/Kebun 29.500,29 22,95 4 Permukiman dan Tempat Kegiatan 19.518,09 15,19 5 Sawah 21.987,72 17,11 6 Semak Belukar 12.833,60 9,99 7 Tanah Kosong/Gundul 1.213,56 0,94 8 Tegalan/Ladang 22.424,79 17,45 9 Vegetasi Non Budidaya Lainnya 192,03 0,15 Total 128.520,78 100,00 Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Dalam hal pemanfaatan lahan di Kabupaten Bandung Barat, lahan yang paling luas digunakan adalah untuk ladang, mencapai 32.835,87 hektar. Sebaliknya, lahan terkecil dialokasikan untuk perdagangan dan jasa, dengan luas hanya 4,61 hektar. Berikut adalah berbagai jenis dan luas penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat. Deskripsi Daerah Perencanaan 38 PENYUS Tabel 3.14 Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat No Jenis Guna Lahan Luas (ha) Persen (%) 1 Bandara 4,80 0,00 2 Hutan 2.422,88 1,89 3 Hutan Rimba 14.011,12 10,90 4 Industri 48,98 0,04 5 Ladang 32.835,87 25,55 6 Perdagangan & Jasa 4,61 0,00 7 Perkebunan 25.111,71 19,54 8 Permukiman 18.658,97 14,52 9 Pertambangan 107,58 0,08 10 Rawa 8,20 0,01 11 Rumput 12,07 0,01 12 Sawah 16.927,14 13,17 13 Sawah Tadah Hujan 47,60 0,04 14 Semak Belukar 10.999,14 8,56 15 Stadion 5,71 0,00 16 Taman 4,63 0,00 17 Tambang 198,64 0,15 Deskripsi Daerah Perencanaan 39 PENYUS No Jenis Guna Lahan Luas (ha) Persen (%) 18 Tanah Kosong 461,61 0,36 19 Vegetasi Non Budidaya 51,01 0,04 20 Waduk 6.599,12 5,13 Total 128.521,39 100,00 Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 40 PENYUS Gambar 3.10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 41 PENYUS Gambar 3.11 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat Sumber: KLHS RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 42 PENYUS 3.3 Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Kesehatan Masyarakat 3.3.1 Kondisi Sosial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 adalah 67,01%. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 67 orang yang termasuk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 8,11%. Ini berarti bahwa dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja 8 orang di antaranya adalah pencari kerja (pengangguran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 3.15 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu di Kabupaten Bandung Barat 2023 Kegiatan Utama Total Angkatan Kerja 947.124 Bekerja 870.269 Pengangguran Terbuka 78.855 Bukan Angkatan Kerja 466.223 Total 1.413.347 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 67,01 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,11 Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024 3.3.2 Kondisi Ekonomi PDRB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar 56,95 trilyun rupiah. Nilai PDRB tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 52,92 trilyun rupiah. Sedang ditinjau dari harga konstan, PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 tercatat sebesar 35,06 trilyun Deskripsi Daerah Perencanaan 43 PENYUS rupiah. Gambar di bawah ini menunjukkan nilai PDRB Kabupaten Bandung Barat berdasarkan harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2019-2023. Gambar 3.12 PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024 3.3.3 Kondisi Kesehatan Ketersediaan sarana kesehatan merupakan faktor utama untuk menunjang kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Tercatat pada tahun 2021 terdapat 7 unit rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat, baik umum maupun swasta. Jumlah Poliklinik 57 unit, jumlah Puskesmas yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 33 unit, dengan Puskesmas Pembantu sebanyak 54 unit dan Apotek sebanyak 64 unit. Deskripsi Daerah Perencanaan 44 PENYUS Tabel 3.16 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat N o Kecamatan Rumah Sakit Poliklini k Puskesm as Puskesmas Pembantu Apote k 1 Rongga - 1 1 6 1 2 Gununghalu - 3 1 4 2 3 Sindangkerta - - 2 6 3 4 Cililin 1 3 2 4 5 5 Cihampelas - 4 2 5 5 6 Cipongkor - 2 2 3 3 7 Batujajar - 4 1 - 4 8 Saguling - 1 1 - - 9 Cipatat - 2 3 4 3 10 Padalarang 2 8 4 4 7 11 Ngamprah 1 5 3 3 5 12 Parongpong - 6 2 3 4 13 Lembang 1 9 4 3 9 14 Cisarua 1 4 1 3 3 15 Cikalongweta n 1 3 2 1 6 Deskripsi Daerah Perencanaan 45 PENYUS N o Kecamatan Rumah Sakit Poliklini k Puskesm as Puskesmas Pembantu Apote k 16 Cipeundeuy - 2 2 5 4 Total 7 57 33 54 64 Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024 3.4 Kondisi Eksisting Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten Bandung Barat Secara umum tujuan pembangunan sanitasi seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dalam rangka peningkatan akses dan untuk mewujudkan layanan sanitasi yang berkelanjutan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan dengan dukungan berbagai aspek, baik teknis maupun non teknis. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah telah menetapkan target pada pengelolaan sektor air limbah domestik yaitu sebesar 0% rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka serta 90% Akses Layak air limbah, termasuk diantaranya adalah 15% Akses Aman. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat saat ini secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat sudah menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat berupa jamban keluarga dengan dilengkapi tangki septik yang layak baik dengan menggunakan sarana individu maupun bersama atau komunal. Sebagian lagi masih ada yang menggunakan jamban yang dikategorikan belum layak dan sebagian kecil masyarakat masih ada yang belum mendapatkan akses jamban yang layak. Deskripsi Daerah Perencanaan 46 PENYUS Secara umum sistem pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Gambar 3.13 Klasifikasi Akses Sanitasi Sumber: Bappenas, 2020 Berdasarkan analisis instrument SSK penentuan zona dan sistem sanitasi Air Limbah di Kabupaten Bandung Barat, terdapat 5 (lima) ketegori yakni 19 desa ketegori rural, 74 desa kategori Peri Urban, 34 desa kategori urban low, 18 desa kategori Urban Medium serta 20 desa kategori high urban. Pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Bandung Barat baik di perdesaan maupun perkotaan adalah menggunakan Deskripsi Daerah Perencanaan 47 PENYUS on site system dengan tingkat teknologi sederhana, sementara pengelolaan dengan off site system (terpusat) masih belum berkembang. Rencana Pengembangan Sistem Air Limbah Berdasarakan Masterplan Air Limbah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Berdasarkan Master Plan Air Limbah Kabupaten Bandung Barat 2011, Arahan dalam pekerjaan Penyusunan Masterplan Air Limbah Bandung Raya, yang membagi tahapan pelaksanaan perencanaan masterplan air limbah menjadi tahapan sebagai berikut:
1. a.Tahun 2018-2022, wilayah pelayanan sistem terpusat (off site) adalah Desa Selacau, Desa Batujajar Barat, Desa Batujajar Timur, Desa Tanimulya, Desa Gadobangkong, Desa Padalarang, Desa Kertamulya Galanggang, Giriasih, Laksana Mekar, Cimareme dan Desa Margajaya Wilayah pelayanan sistem komunal adalah : Desa Tagog apu, Bojongkoneng, Ciburuy, Cimanggu, Jayamekar, Kertajaya, Bojongheulang, Cipeundeuy, Cimerang, Wilayah pelayanan sistem Gabungan adalah : Desa Cangkorah, Sukatani, Ngamprah, Mekarsari, Cilame, Wilayah pelayanan sistem on site, meliputi desa – desa yang ada di Kecamatan Cipatat dan desa – desa yang tidak termasuk dalam wilayah layanan sistem terpusat ataupun komunal.
2. b.Tahun 2023-2027, wilayah pelayanan sistem terpusat (off site) adalah Desa Selacau, Desa Batujajar Barat, Desa Batujajar Timur, Desa Tanimulya, Desa Gadobangkong, Desa Padalarang, Desa Kertamulya Galanggang, Giriasih, Laksana Mekar, Cimareme dan Desa Margajaya
3. c.Wilayah pelayanan sistem komunal adalah: Desa Ciburuy, Jayamekar, Bojongheulang, Cipeundeuy, Cimerang, Campaka Mekar, Cikande dan Desa Deskripsi Daerah Perencanaan 48 PENYUS Pangauban, Wilayah pelayanan sistem Gabungan adalah: Desa Cangkorah, Kertajaya, Sukatani, Ngamprah, Mekarsari, Cilame, Desa Tagog apu, Bojongkoneng dan Desa Cimanggu, Wilayah pelayanan sistem on site, meliputi desa – desa yang ada di Kecamatan Cipatat, Desa Saguling, Desa Jati, Desa Cipangeran dan Desa Giri Mukti.
4. d.Tahun 2028-2032, wilayah pelayanan sistem terpusat (off site) adalah Desa Selacau, Desa Batujajar Barat, Desa Batujajar Timur, Desa Tanimulya, Desa Gadobangkong, Desa Padalarang, Desa Kertamulya Galanggang, Giriasih, Laksana Mekar, Cimareme dan Desa Margajaya Wilayah pelayanan sistem komunal adalah : Desa Saguling, Desa Jati, Desa Cipangeran dan Desa Giri Mukti, Wilayah pelayanan sistem Gabungan adalah : Desa Ciburuy, Jayamekar, Bojongheulang, Cipeundeuy, Cimerang, Campaka Mekar, Cikande, Desa Pangauban, Desa Cangkorah, Kertajaya, Sukatani, Ngamprah, Mekarsari, Cilame, Desa Tagog apu, Bojongkoneng dan Desa Cimanggu, Wilayah pelayanan sistem on site, meliputi desa – desa yang ada di Kecamatan Cipatat. Deskripsi Daerah Perencanaan 49 PENYUS Gambar 3.14 Peta Rencana Masterplan Air Limbah 2018-2022 Deskripsi Daerah Perencanaan 50 PENYUS Gambar 3.15 Peta Rencana Masterplan Air Limbah 2023-2027 Deskripsi Daerah Perencanaan 51 PENYUS Gambar 3.16 Peta Rencana Masterplan Air Limbah 2028-2032 Deskripsi Daerah Perencanaan 52 PENYUS 3.4.1 Kondisi Eksisting SPALD-S Kabupaten Bandung Barat Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dapat diartikan bahwa pengolahan air limbah dilakukan pada lahan yang tersedia di rumah tangga penghasil sumber air limbah tersebut. Teknologi yang digunakan untuk sistem setempat individu umumnya berupa tangka septik. Tangki septik yang digunakan harus memenuhi kriteria perencanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2002 tentang tata cara perencanaan tangki septik. Sistem pengelolaan atau pembuangan limbah domestik ini terbagi dua, yaitu: 1. sistem individual: tangki septik, MCK, dan 2. sistem komunal yang terdiri dari 2-10 RT. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat adalah sistem pengelolaan air limbah di suatu perkotaan dimana sebagian rumah tangga menggunakan sistem setempat yang berupa tangka septik. Pengelolaan air limbah domestik perkotaan sistem setempat terdiri dari 5 komponen yaitu:
  1. 1.Buangan air limbah domestik dari hasil kegiatan rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, tempat cuci, dan WC.
  2. 2.Penampungan dan pengolahan air limbah domestik dalam sarana tangki septik yang kedap dan sesuai SNI.
  3. 3.Penyedotan lumpur tinja secara berkala menggunakan jasa penyedotan resmi yang diakui atau terdaftar pada pemerintah setempat. Penyedotan lumpur tinja umumnya dilakukan 3 tahun sekali.
  4. 4.Transportasi lumpur tinja ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) untuk diolah lebih lanjut. Transportasi lumpur tinja harus memenuhi standar yang menjamin tidak terjadi tumpahan atau ceceran lumpur tinja selama perjalanan ke IPLT.
  5. 5.Pengolahan lumpur tinja di IPLT sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure).
  6. 6.Procedure). Deskripsi Daerah Perencanaan 53 PENYUS Pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan yaitu membangun pengolahan air limbah di 16 titik per masing-masing kecamatan yang memiliki rentang KK terlayani antara 15-40 kepala keluarga. Lokasi pembangunan dilakukan di Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cipuendeuy, Kecamatan Cililin, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cisarua. Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Rongga, Kecamatan Parongpong, dan Kecamatan Saguling. Gambar 3.17 Kondisi SPALD-S di KBB Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 3.4.2 SPALD-T Kabupaten Bandung Barat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) merupakan sistem pengolahan atau pembuangan limbah domestik dengan cara menyalurkan air limbah yang dihasilkan ke suatu tempat pembuangan yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Sistem terpusat terdiri dari skala permukiman, skala kawasan tertentu, dan skala perkotaan. Kondisi eksisting Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) di Kabupaten Bandung Barat ialah sudah terdapat SPALD-T di beberapa Kecamatan seperti di Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu, Deskripsi Daerah Perencanaan 54 PENYUS Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah, Pembangunan SPALD-T Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor, Pembangunan SPALD-T Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor, Pembangunan SPALD-T Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor, dan Pembangunan SPALD-T Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas. Gambar 3.18 Kondisi SPALD-T di KBB Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Deskripsi Daerah Perencanaan 55 PENYUS Tabel 3.17 Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bandung Barat No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 1 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Desa Baranangsiang Kec. Cipongkor 15 MCK 2 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK RW 01 Desa Ngamprah Kec. Ngamprah 20 MCK 3 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Desa Mekarwangi Kec. Lembang 25 MCK 4 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK RW.02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah 20 MCK 5 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Desa Ciptagumati Kec. Cikalongwetan 20 MCK 6 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK RT.03/03 Desa Jambudipa Kec. Cisarua 15 MCK 7 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Desa Tenjolaut Kec. Cikalongwetan 15 MCK 8 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK RW 01 Pasirhuni Desa Cimanggu Kec. Ngamprah 15 MCK 9 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Rt.3 Rw.8 Desa Galanggang Kec. Batujajar 15 MCK 10 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Desa Sukamanah Kec. Rongga 20 MCK 11 2018 Pembangunan Sarana MCK Ponpes Addahlaniyyah Kec. Cipongkor 15 MCK 12 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Desa Mekarsari Kec. Cipongkor 20 MCK 13 2018 Pembangunan Sarana Sanitasi MCK Kp. Bojongpari Desa Sirnagalih Kec. Gununghalu 15 MCK 14 2018 Pembangunan Sarana Pendukung MCK Desa Nanggerang Kec. Cililin 20 MCK 15 2018 Pembangunan Sarana Pendukung MCK Desa Kertamukti Kec. Cipatat 20 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 56 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 16 2018 Pembangunan Sarana Pendukung MCK Desa Cikadu Kec. Sindangkerta 25 MCK 17 2018 Pembangunan Sarana Pendukung MCK Desa Bongasi Kec. Cililin 25 MCK 18 2018 Pembangunan Sarana Pendukung MCK Desa Tanjungwangi Kec. Cihampelas 25 MCK 19 2018 Pembangunan Sarana MCK Desa Margalaksana Kec. Cipeundeuy 25 MCK 20 2018 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cisitu Desa Sindangjaya Kec. Gununghalu 20 MCK 21 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Ciburial Rw.08 Ds. Margajaya Kec. Ngamprah 15 MCK 22 2019 Pembangunan Sarana MCK (Penunjang SD. Jeplek dan Masyarakat RT.01/01) Ds. Cipada Kec. Cisarua 20 MCK 23 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Pakemitan RT.04 Rw.12 (Mesjid Nurul Iman) Ds. Rajamandala Kec. Cipatat 20 MCK 24 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cintakarya Ds. Citapen Kec. Cihampelas 25 MCK 25 2019 Pembangunan Sarana MCK Rw.02 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah 20 MCK 26 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cumenteng Rt. 03/08 Desa Kanangasari Kec. Cikalongwetan 20 MCK 27 2019 Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarwangi Kec. Lembang 15 MCK 28 2019 Pembangunan Sarana MCK Rw.01 Desa Ngamprah Kec. Ngamprah 15 MCK 29 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Bojongkoneng Landeh Ds. Bojongkoneng Kec. Ngamprah 15 MCK 30 2019 Pembangunan Sarana MCK Ds. Ciptagumati Kec. Cikalongwetan 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 57 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 31 2019 Pembangunan Sarana MCK Ds. Mandalamukti Kec. Cikalongwetan 20 MCK 32 2019 Pembangunan Sarana MCK Ponpes Miftahul Hasanah Kp. Perlas RT.1RW. 11 Ds. Bongas Kec. Cililin 20 MCK 33 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Pasirwareng Ds. Cicangkanghilir Kec. Cipongkor 15 MCK 34 2019 Pembangunan Sarana MCK RW. 08 Ds. Kertajaya Kec. Padalarang 20 MCK 35 2019 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cicaringin Rw.07 Rt. 03 Ds. Mandalawangi Kec. Cipatat 25 MCK 36 2019 Pembangunan MCK Desa Citatah 20 MCK 37 2019 Pembangunan MCK Desa Sumurbandung 20 MCK 38 2019 Pembangunan MCK Desa Sarimukti 15 MCK 39 2019 Rehabilitasi MCK Kantor Desa Baranangsiang, Desa Baranangsiang 15 MCK 40 2019 Pembangunan MCK tempat wisata puncak panyawangan Desa Cintakarya 15 MCK 41 2019 Pembangunan MCK Rw. 02 Desa Tugumukti Kec. Cisarua 15 MCK 42 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor 20 MCK 43 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan 15 MCK 44 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu 20 MCK 45 2020 Pembangunan Sarana MCK Al-Barokah Kp. Tonjong Peusing RT 01 RW 03 Ds. Tamanjaya Kec. Gununghalu 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 58 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 46 2020 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cijoho RT 03 RW 10 Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor 15 MCK 47 2020 Pembangunan Sarana MCK Kp. Lebak Muncang Desa Sukamanah Kecamatan Rongga 15 MCK 48 2020 Pembangunan Sarana MCK Mesjid Nurul Bayan Desa Jatimekar Kecamatan Cipeundeuy 15 MCK 49 2020 Pembangunan Sarana MCK Kp. Bojongsalam RT 07 RW 07 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin 15 MCK 50 2020 Pembangunan Sarana MCK Kegiatan P2WKSS 15 MCK 51 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan 20 MCK 52 2020 Pembangunan Sarana MCK Kegiatan BSMSS 15 MCK 53 2020 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cimarel RT 02 RW 04 Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor 20 MCK 54 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang 15 MCK 55 2020 Pembangunan Sarana MCK Mesjid Jami Al-Mukaromah Gunung Bentang Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang 15 MCK 56 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cibitung Kecamatan Rongga 20 MCK 57 2020 Pembuatan Sarana MCK Desa Cinengah Kecamatan Rongga 25 MCK 58 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy 20 MCK 59 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy 20 MCK 60 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 59 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 61 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggerang Kecamatan Cililin 15 MCK 62 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas 15 MCK 63 2020 Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK Rw.19 Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat 15 MCK 64 2020 Pembangunan Sarana MCK Masjid Jami An'nur Desa Giriasih Kecamatan Batujajar 20 MCK 65 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cihanjuangrahayu Kecamatan Parongpong 15 MCK 66 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu 20 MCK 67 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Bongas Kecamatan Cililin 15 MCK 68 2020 Pembangunan Sarana MCK Madinatul Furqon Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua 20 MCK 69 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Pangauban Kecamatan Batujajar 15 MCK 70 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah 20 MCK 71 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cipangeran Kecamatan Saguling 25 MCK 72 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang 20 MCK 73 2020 Pembangunan Sarana MCK RT 01 RW 02 Desa Cintakarya Kecamatan Sindangkerta 20 MCK 74 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cikalong Kecamatan Cikalongwetan 15 MCK 75 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu 15 MCK 76 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cikole Kecamatan Lembang 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 60 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 77 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta 15 MCK 78 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas 20 MCK 79 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat 15 MCK 80 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Budiharja Kecamatan Cililin 20 MCK 81 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Kanangasari Kecamatan Cikalong Wetan 15 MCK 82 2020 Pembangunan Sarana MCK Cisaladah Desa Ganjarsari Kecamatan Cikalong Wetan 20 MCK 83 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang 20 MCK 84 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Pakuhaji Rw.07 Kecamatan Ngamprah 25 MCK 85 2020 Pembangunan Sarana MCK Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan 15 MCK 86 2021 Pembangunan SPALD-T di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah 50 IPAL Komunal 87 2021 Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik Individu di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah 20 Jamban Sehat 88 2021 Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik individu di Desa Cibitung Kecamatan Rongga 25 Jamban Sehat 89 2021 Pembangunan SPALD-T di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu 50 IPAL Komunal 90 2021 Pembangunan Sarana Air limbah Domestik Individu di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu 20 Jamban Sehat Deskripsi Daerah Perencanaan 61 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 91 2021 Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik Individu di Desa Padalarang Kecamatan Padalarang 20 Jamban Sehat 92 2021 Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik Individu di Desa Puteran Kecamatan Cikalongwetan 15 Jamban Sehat 93 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu 20 MCK 94 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan 15 MCK 95 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang 20 MCK 96 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggerang Kecamatan Cililin 25 MCK 97 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta 20 MCK 98 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Saguling Kecamatan Saguling 20 MCK 99 2021 Pembangunan Sarana MCK Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor 15 MCK 10 0 2021 Pembangunan Sarana MCK Kegaiatan P2WKSS 15 MCK 10 1 2021 Pembangunan Sarana MCK Madinatul Furqon Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua 15 MCK 10 2 2021 Perbaikan Sarana MCK Kp. Situbolang Rw 14 Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah 15 MCK 10 3 2021 Rehabilitasi Sarana MCK RW 05 di Kecamatan Padalarang 20 MCK 10 4 2022 Pembangunan MCK Cicapar Girang RT.01 RW.04, Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Situwangi 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 62 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 10 5 2022 Pembangunan MCK Desa Padalarang Kecamatan Padalarang 20 MCK 10 6 2022 Pembangunan MCK Kampung bunisari rt 06 rw 11, Kab. Bandung Barat, Ngamprah, Gadobangkong 15 MCK 10 7 2022 Pembangunan MCK kp. cipeuti RT.04 RW.08 desa Tanjungwangi, Kab. Bandung Barat, Cihampelas, Tanjungwangi 20 MCK 10 8 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor 25 MCK 10 9 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Bojongmekar Kecamatan Cipuendeuy 20 MCK 11 0 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Budiharja Kecamatan Cililin 20 MCK 11 1 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor 15 MCK 11 2 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang 15 MCK 11 3 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Cikidang Kecamatan Lembang 15 MCK 11 4 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Cikole Kecamatan Lembang 15 MCK 11 5 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah 20 MCK 11 6 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 63 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 11 7 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalongwetan 20 MCK 11 8 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor 15 MCK 11 9 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat 20 MCK 12 0 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy 20 MCK 12 1 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat 25 MCK 12 2 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin 15 MCK 12 3 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Sirnaraja Kecamatan Cipeundeuy 20 MCK 12 4 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu 25 MCK 12 5 2022 Pembangunan Sarana MCK Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalongwetan 20 MCK 12 6 2022 Pembangunan Sarana MCK Kp. Nangela RT 04 RW 05 Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta 20 MCK 12 7 2022 Pembangunan Sarana MCK Kp. Ringguy Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu 15 MCK 12 8 2022 Pembangunan Sarana MCK Ponpes Sumur Bandung Desa Cililin Kecamatan Cililin 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 64 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 12 9 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Batulayang Kecamatan Cililin 38 Jamban Sehat 13 0 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Bojong Kecamatan Rongga 38 Jamban Sehat 13 1 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat 13 2 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat 13 3 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cinengah Kecamatan Rongga 38 Jamban Sehat 13 4 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Citalem Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat 13 5 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Galanggang Kecamatan Batujajar 38 Jamban Sehat 13 6 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Karanganyar Kecamatan Cililin 38 Jamban Sehat 13 7 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua 38 Jamban Sehat 13 8 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat 38 Jamban Sehat 13 9 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat 14 0 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat Deskripsi Daerah Perencanaan 65 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 14 1 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat 14 2 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat 14 3 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sirnagalih Kecamatan Cipeundeuy 38 Jamban Sehat 14 4 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat 14 5 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga 38 Jamban Sehat 14 6 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat 14 7 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat 14 8 2022 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Wargasaluyu Kecamatan Gununghalu 38 Jamban Sehat 14 9 2022 Sarana MCK Jl.Raya Padalarang, Cijeungjing Rt 04 Rw 13 Kertajaya. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Padalarang, Kertajaya 15 MCK 15 0 2022 Sarana MCK Kp. Barujumaah RT 01 RW 06, Kab. Bandung Barat Kecamatan Cisarua, Desa Cipada 15 MCK 15 1 2022 Sarana MCK Kp. Cibodas RT 3/4, Kab. Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah Desa Cilame 15 MCK 15 2 2022 Sarana MCK Kp. Cikurutug RW 23, Kab. Bandung Barat, Kecamatan Padalarang Desa Campakamekar 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 66 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 15 3 2022 Sarana MCK Kp.Cintamekar Rw 22 Desa Gunungmasigit, Kab. Bandung Barat, Cipatat, Gunungmasigit 15 MCK 15 4 2022 Sarana MCK Kp. Nyalindung RW 09, Kab. Bandung Barat, Kecamatan Cisarua Desa Tugumukti 20 MCK 15 5 2022 Sarana MCK RW 14 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kab, Bandung Barat, Padalarang, Kertajaya 25 MCK 15 6 2023 Pembangunan MCK Kp. Bojong Lame Rt. 004 Rw. 003 Desa Cibitung Kecamatan Rongga 20 MCK 15 7 2023 Pembangunan MCK Tugumukti, Cisarua, Kab. Bandung Barat 20 MCK 15 8 2023 Pembangunan MCK Kp. Mekar Mulya RT 03 RW 13 Desa Gunung Masigit Kec.Cipatat 15 MCK 15 9 2023 Pembangunan MCK Kp Pasir Padali RT. 001 R. 002 Desa Cibitung Kecamatan Rongga 15 MCK 16 0 2023 Pembangunan MCK Kp sukaraja RT 03 Rw 05 Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua 15 MCK 16 1 2023 Pembangunan Pembangunan MCK RW 06 Desa Ciptagumati Kec.Cikalongwetan 15 MCK 16 2 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Batulayang Kecamatan Cililin 38 Jamban Sehat 16 3 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Bojong Kecamatan Rongga 38 Jamban Sehat 16 4 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat Deskripsi Daerah Perencanaan 67 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 16 5 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas 38 Jamban Sehat 16 6 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Cinengah Kecamatan Rongga 38 Jamban Sehat 16 7 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Citalem Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat 16 8 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor 38 Jamban Sehat 16 9 2023 Penyediaan Sarana Jamban Sehat 11 Unit Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga 38 Jamban Sehat 17 0 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor 25 Jamban Sehat 17 1 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor 25 Jamban Sehat 17 2 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta 20 Jamban Sehat 17 3 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor 15 Jamban Sehat 17 4 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor 20 Jamban Sehat 17 5 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu 20 Jamban Sehat 17 6 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor 20 Jamban Sehat Deskripsi Daerah Perencanaan 68 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 17 7 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat 25 Jamban Sehat 17 8 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Citalem Kecamatan Cipongkor 20 Jamban Sehat 17 9 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Citatah Kecamatan Cipatat 20 Jamban Sehat 18 0 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong 25 Jamban Sehat 18 1 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Giriasih Kecamatan Batujajar 20 Jamban Sehat 18 2 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu 20 Jamban Sehat 18 3 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor 15 Jamban Sehat 18 4 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta 20 Jamban Sehat 18 5 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta 20 Jamban Sehat 18 6 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat 20 Jamban Sehat 18 7 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor 25 Jamban Sehat 18 8 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu 20 Jamban Sehat Deskripsi Daerah Perencanaan 69 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 18 9 2024 Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas 20 Jamban Sehat 19 0 2024 Pembangunan Kp. Cibacang RT 003 / Rw 009 Desa Citalem, Kec. Cipongkor 25 MCK 19 1 2024 Pembangunan MCK Kp. Cikareumbi Rt 01/ Rw 03 Desa Cikidang Kec. Lembang 20 MCK 19 2 2024 Pembangunan MCK Kp. Ciputri RT.04/RW.07, Desa Wangunharja Kecamatan Lembang Kab. Bandung Barat 20 MCK 19 3 2024 Pembangunan MCK Rw 03,kp. Cicocok, rw 15 kp. Bojong honje , rw 16 kp, bulanbulan Desa Citatah 25 MCK 19 4 2024 Pembangunan Sarana MCK Kp. Barunagari RW 13 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang 20 MCK 19 5 2024 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cidadap RW 12 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang 20 MCK 19 6 2024 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cikadu RW 8 Desa Bongas Kecamatan Cililin 15 MCK 19 7 2024 Pembangunan Sarana MCK Kp. Cikiray Hilir RW 14 Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy 20 MCK 19 8 2024 Pembangunan SPALD T Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor 50 IPAL Komunal 19 9 2024 Pembangunan SPALD T Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor 50 IPAL Komunal 20 0 2024 Pembangunan SPALD T Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor 50 IPAL Komunal Deskripsi Daerah Perencanaan 70 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 20 1 2024 Pembangunan SPALD T Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas 50 IPAL Komunal 20 2 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta BKK Jabar) 20 MCK 20 3 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas BKK Jabar) 20 MCK 20 4 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cikalong Kecamatan Cikalongwetan BKK Jabar) 25 MCK 20 5 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cilame Kecamatan Ngamprah BKK Jabar) 20 MCK 20 6 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cipatat Kecamatan Cipatat BKK Jabar) 20 MCK 20 7 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas BKK Jabar) 15 MCK 20 8 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat BKK Jabar) 20 MCK 20 9 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Citatah Kecamatan Cipatat BKK Jabar) 25 MCK 21 0 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu BKK Jabar) 20 MCK 21 1 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat BKK Jabar) 20 MCK 21 2 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang BKK Jabar) 15 MCK Deskripsi Daerah Perencanaan 71 PENYUS No Tah un Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Jumlah KK Terlayani Jenis SPA 21 3 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang BKK Jabar) 20 MCK 21 4 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas BKK Jabar) 20 MCK 21 5 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Padalarang Kecamatan Padalarang BKK Jabar) 15 MCK 21 6 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua BKK Jabar) 25 MCK 21 7 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas BKK Jabar) 20 MCK 21 8 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat BKK Jabar) 25 MCK 21 9 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan BKK Jabar) 20 MCK 22 0 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu BKK Jabar) 20 MCK 22 1 2024 Pembangunan MCK Sehat Individu Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas BKK Jabar) 15 MCK Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KBB, 2024 Deskripsi Daerah Perencanaan 72 PENYUS Tabel 3.18 Jumlah SPAL di Kabupaten Bandung Barat (IPAL Komunal) Lokasi/Jenis SPAL Jumlah KK Terlayani Jumlah Lokasi IPAL Komunal 300 6 Cihampelas 50 1 Cipeundeuy 50 1 Cipongkor 100 2 Gununghalu 50 1 Ngamprah 50 1 Total 300 6 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KBB, 2024 Tabel 3.19 Jumlah SPAL di Kabupaten Bandung Barat (Jamba Sehat) Lokasi/Jenis SPAL Jumlah KK Terlayani Jumlah Lokasi Jamban Sehat 1579 53 Batujajar 58 2 Cihampelas 286 8 Cikalongwetan 15 1 Cililin 114 3 Cipatat 103 4 Cipeundeuy 38 1 Cipongkor 431 15 Cisarua 38 1 Gununghalu 118 5 Deskripsi Daerah Perencanaan 73 PENYUS Lokasi/Jenis SPAL Jumlah KK Terlayani Jumlah Lokasi Ngamprah 20 1 Padalarang 20 1 Parongpong 25 1 Rongga 253 7 Sindangkerta 60 3 Total 1579 53 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KBB, 2024 Tabel 3.20 Jumlah SPAL di Kabupaten Bandung Barat (MCK) Lokasi/Jenis SPAL Jumlah KK Terlayani Jumlah Lokasi MCK 2990 162 Batujajar 50 3 Cihampelas 210 11 Cikalongwetan 325 18 Cililin 250 14 Cipatat 410 21 Cipeundeuy 140 7 Cipongkor 230 13 Cisarua 180 10 Gununghalu 205 11 Lembang 195 11 Ngamprah 250 14 Padalarang 220 12 Parongpong 30 2 Rongga 115 6 Saguling 45 2 Sindangkerta 135 7 Total 2990 162 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang KBB, 2024 Deskripsi Daerah Perencanaan 74 PENYUS 3.5 Permasalahan Sistem yang Dihadapi Tabel 3.21 Permasalahan Sistem yang Dihadapi Permasalahan Mendesak Isu Strategis
  7. 1.Belum ada PERDA air limbah
  8. 1.Masih lemahnya perhatian SKPD terhadap dampak air limbah
  9. 2.Koordinasi SKPD terkait belum optimal
  10. 3.Sektor air limbah belum menjadi skala prioritas
  11. 2.Manajemen air limbah belum optimal
  12. 1.Kurangnya promosi dampak air limbah
  13. 2.Kurangnya perhatian dari masyarakat akan pengelolaan air limbah
  14. 3.Pembagian tugas dan reward belum optimal
  15. 4.Masih terbatasnya tenaga pengelola air limbah
  16. 5.Masih rendahnya kualitas SDM pengelola limbah
  17. 6.Belum adanya analisa standar pengelolaan air limbah
  18. 7.Kurangnya OM air limbah
  19. 3.Kurangnya sarana dan prasarana air limbah
  20. 1.Belum adanya IPLT yang sesuai standar
  21. 2.Tangki septic tank belum sesuai standar
  22. 3.Kelum merataya pembangunan MCK komunal, Septik Tank Komunal belum
  23. 4.Keterbatasan anggaran daerah
  24. 5.Perlu penambahan truk tinja Sumber: Hasil Analisis, 2024 Isu Strategis RISPALD Deskripsi Daerah Perencanaan 75 PENYUS ● Perkembangan Wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Bandung Barat secara langsung dapat meningkatkan timbulan air limbah domestik ● Air Limbah domestik apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dapat menjadi sumber pencemar bagi lingkungan KLHK 2023 Air Limbah dometik adalah sumber pencemar paling tinggi di Sungai Citarum ● Permen PUPR Nomor 29 tahun 2018 dimana Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. ● Potensi Kebencanaan Daerah (Peta Kawasan Rawan Dampak Lingkungan, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, Kawasan Rawan Gerakan Tanah dan rawan genangan air) ● Alih fungsi lahan KBU (menyatu dengan pengembangan cekungan bandung) ● Dominasi Penggunaan lahan terbesar yaitu Total Budidaya Pertanian sebesar 78,446.15 Hektar atau 59,96% dan untuk Permukiman yaitu 20,260.16 atau 15,49% ● Sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah atau sering disebut on-site system. Pengolahan air limbah tersebut selain mempergunakan tangki septik, atau ada juga yang berupa cubluk. ● Dalam konstelasi Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Barat termasuk kedalam Zona 1 Kawasan Metropolitan Bandung Raya / WP KK Cekungan Bandung. Dan Kabupaten Bandung Barat termasuk kedalam Kab. Bandung Barat termasuk Prioritas Sanitasi 2 ● Rencana pengembangan IPLT di Sarimukti Deskripsi Daerah Perencanaan 76 PENYUS 3.6 Analisis Profil Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bandung Barat menghasilkan volume air limbah domestik yang cukup tinggi setiap harinya, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah di wilayah Kabupaten Bandung Barat mengalami pencapaian kenaikan, namun juga membawa tantangan dalam pengelolaan secara berkelanjutan. hal ini mencerminkan dinamika pembangunan dan urbanisasi yang terus berkembang. Kondisi fasilitas pengolahan air limbah di Kabupaten Bandung Barat saat ini menghadapi tantangan kapasitas. Sistem pengolahan yang digunakan masih didominasi oleh on-site system seperti tangki septik dan cubluk, yang banyak ditemukan di masing-masing rumah tangga. Namun, fasilitas ini belum sepenuhnya memadai untuk menangani timbulan air limbah yang terus meningkat, terutama di area dengan risiko tinggi pencemaran badan air. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang direncanakan di Sarimukti diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan ini, meskipun pengelolaan di tingkat sumber tetap menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian lebih besar. Pengelolaan berbasis masyarakat, seperti kelompok pengelola air limbah domestik, juga masih terbatas di Kabupaten Bandung Barat. Meski sudah ada beberapa inisiatif lokal, jumlah kelompok ini belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, dan tingkat keaktifan kelompok-kelompok tersebut juga hanya mencapai sekitar 60%. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan insentif. Selain itu, pengembangan fasilitas pengolahan air limbah domestik berbasis kawasan, seperti community-scale treatment plants, juga menghadapi kendala operasional. Tingkat keaktifan fasilitas semacam ini di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan hanya mencapai sekitar 50%, yang mengindikasikan perlunya dukungan lebih lanjut, baik dari sisi teknis maupun kebijakan. Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan Deskripsi Daerah Perencanaan 77 PENYUS air limbah, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, mulai dari sumber hingga fasilitas pengolahan akhir. 3.7 Analisis Hasil Survei Identitas Responden Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) Willingness To Connect (WTC) & Willingness To Pay (WTP) yang dilakukan terhadap 90 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 82% responden laki-laki dan sisanya sebanyak 18% responden perempuan. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.19 Identitas Responden Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Pendidikan Responden Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) Real Demand Survey (RDS) Willingness To Connect (WTC) & Willingness To Pay (WTP) yang dilakukan terhadap 90 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 18% responden berpengahasilan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, 50% responden berpenghasilan Rp2.000.001 – Rp. 3.000.000, Deskripsi Daerah Perencanaan 78 PENYUS 5% yang berpenghasilan Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000, dan sisanya sebanyak 27% responden berpenghasilan > Rp. 4.000.000. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.20 Pendidikan Terakhir Responden Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Penghasilan Responden Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) Real Demand Survey (RDS) Willingness To Connect (WTC) & Willingness To Pay (WTP) yang dilakukan terhadap 90 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 18% responden berpengahasilan Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000, 50% responden berpenghasilan Rp2.000.001 – Rp. 3.000.000, 5% yang berpenghasilan Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000, dan sisanya sebanyak 27% responden berpenghasilan > Rp. 4.000.000. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Deskripsi Daerah Perencanaan 79 PENYUS Gambar 3.21 Penghasilan Responden Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Keadaan Rumah Tinggal Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) yang dilakukan terhadap 50 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 30% responden dengan kepemilikan rumah pinjam/milik keluarga, 31% sewa/kontrak dan sisanya sebanyak 39% responden dengan status kepemilikan milik sendiri. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.22 Status Kepemilikan Rumah Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Keadaan Air Bersih Deskripsi Daerah Perencanaan 80 PENYUS Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) yang dilakukan terhadap 50 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 4% responden sumber utama air bersih untuk minum menggunakan jasa pedagang air keliling, air isi ulang 44%, PDAM 48% dan sisanya sebanyak 4% responden menggunakan lainnya, dalam hal ini menggunakan WTP. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.23 Sumber Utama Air Bersih untuk Minum Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Sedangkan sumber air utama untuk mandi dan kakus menggunakan jasa pedagang air keliling 4%, sumur terlindungi 9%, PDAM 57% dan sisanya sebanyak 30% responden menggunakan lainnya, dalam hal ini menggunakan WTP. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Deskripsi Daerah Perencanaan 81 PENYUS Gambar 3.24 Sumber Air Utama untuk Mandi dan Kakus Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Sedangkan penggunaan air setiap hari < 1 m3/hari 39 % dan penggunaan air sebanyak 1-1.5 m3/hr 61%. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.25 Grafik Penggunaan Air Setiap Hari Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Keadaan Sanitasi dan Air Limbah Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) yang dilakukan terhadap 50 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 35% responden dengan saluran tertutup ke tangki septik, saluran tertutup ke kolam/rawa/genangan 8%, saluran terbuka ke riool Deskripsi Daerah Perencanaan 82 PENYUS sebanyak 4%, saluran tertutup ke selokan 9%, saluran terbuka ke sungai 9% dan sisanya sebanyak 35% responden dengan saluran terbuka ke selokan sebanyak 35%. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.26 Pembuangan Air Kotor Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Sedangkan letak septik tank yang berada di pekarangan depan/di samping sebanyak 27%, di bawah lantai di ruangan dalam rumah sebanyaj 23%, di pekarangan belakang sebanyak 45% dan sisanya 5% dengan letak septik tank lainnya. Gambar 3.27 Letak Septik Tank Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Deskripsi Daerah Perencanaan 83 PENYUS Untuk Sistem Septik Tank dengan efluen tangki septik dibuang ke selokan sebanyak 10%, tangki septik tanpa rembesan sebanyak 21%, sumur gali/cubluk sebanyak 16% dan 53% sistem tangki septik dengan rembesan. Gambar 3.28 Sistem Septik Tank Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Sedangkan untuk tangki septik yang disedot/dikosongkan, 55% tidak pernah disedot, 14% disedot sebanyak 2 kali, 4% disedot lebih dari 2 kali dan 27% tidak tahu disedot atau tidaknya. Gambar 3.29 Berapa Kali Tangki Septik Disedot Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Deskripsi Daerah Perencanaan 84 PENYUS Persepsi Masyarakat Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) yang dilakukan terhadap 50 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 43% responden kurang informasi berkaitan dengan sanitasi yang disampaikan kepada masyarakat, 9% bahwa pemda tidak tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, sedangkan 4% masyarakat tidak peduli dan sisanya sebanyak 44% responden tidak tahu kelemahan utama masalah air limbah. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Gambar 3.30 Persepsi Masyarakat Terhadap Masalah Air Limbah Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Kesediaan Berlangganan SPALD-T Berdasarkan hasil Real Demand Survey (RDS) yang dilakukan terhadap 50 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 78% responden bersedia memenuhi ketentuan berlangganan sistem air limbah terpusat dan sisanya sebanyak 22% responden tidak bersedia berlangganan sistem air limbah terpusat dengan alasan yang berbeda. Lebih lengkap dapat dlihat pada diagram berikut. Deskripsi Daerah Perencanaan 85 PENYUS Gambar 3.31 Kesediaan Memenuhi Ketentuan Berlangganan Air Limbah Terpusat Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Gambar 3.32 Dokumentasi Hasil Survei Sumber: Hasil Survei Primer, 2024 Deskripsi Daerah Perencanaan 86 PENYUS 3.8 Arahan Kebijakan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Tujuan penataan ruang Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah: Mewujudkan Daerah Sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk Mendukung Perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
  25. 1.Kebijakan pengembangan Struktur Ruang terdiri dari:
5. a.penetapan sistem pusat permukiman sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung serta fungsi kegiatan dominannya;
6. b.mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk; dan
7. c.penataan dan pengembangan jaringan prasarana.
  1. 2.Kebijakan pengembangan Pola Ruang terdiri dari:
8. a.perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan Kawasan Lindung;
9. b.perwujudan keterpaduan Kawasan Budi Daya;
10. c.pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung;
11. d.pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di Wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan; Deskripsi Daerah Perencanaan 87 PENYUS
12. e.mengembangkan Kawasan permukiman di Wilayah selatan dengan tidak melebihi Daya Dukung dan Daya Tampung;
13. f.pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri;
14. g.pengembangan Kawasan Wisata yang ramah lingkungan; dan
15. h.peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
  1. 3.Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari:
16. a.pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
17. b.pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
18. c.pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  1. 4.Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat
  2. 1.Strategi untuk penetapan sistem pusat pelayanan sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung serta fungsi kegiatan dominannya diwujudkan dengan strategi meliputi:
19. a.meningkatkan peran Daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional;
20. b.meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan perkotaan sebagai Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skalakabupaten atau beberapa Kecamatan; Deskripsi Daerah Perencanaan 88 PENYUS
21. c.meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kawasan perdesaansebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desasentra produksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan;
22. d.meningkatkan peran Pusat Pelayanan Kawasan sebagai Kawasan perkotaanyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapadesa, dengan memantapkan fungsi Pusat Pelayanan Kawasan untuk
23. e.mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana
24. f.dan prasarana pendukung; dan
25. g.meningkatkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai Kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
  1. 2.Strategi untuk mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk, diwujudkan dengan strategi meliputi:
26. a.menetapkan 4 (empat) WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah;
27. b.mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan;
28. c.mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP;
29. d.memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah; dan
30. e.meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP.
  1. 3.Strategi untuk penataan dan pengembangan jaringan prasarana wilayah diwujudkan dengan strategi meliputi:
31. a.mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar WP;
32. b.mengembangkan sistem angkutan umum massal;
33. c.meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap WP; Deskripsi Daerah Perencanaan 89 PENYUS
34. d.meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis Daerah aliran sungai untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian;
35. e.meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan; dan
36. f.meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitasdan migrasi ke pusat kegiatan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
  1. 4.Strategi untuk perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan Kawasan lindung diwujudkan dengan strategi meliputi:
37. a.mengendalikan alih fungsi Kawasan hutan;
38. b.merehabilitasi Kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsilindung; dan
39. c.menyediakan pemenuhan RTH di Kawasan perkotaan, paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat
  1. 5.Strategi untuk perwujudan keterpaduan Kawasan Budi Daya diwujudkan dengan strategi meliputi:
40. a.mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam Kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan dan wilayah sekitarnya;
41. b.mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
42. b.mengembangkan dan melestarikan Kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan;
43. c.mengembangkan potensi Kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
44. d.mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian Deskripsi Daerah Perencanaan 90 PENYUS
  1. 6.Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung diwujudkan dengan strategi meliputi:
45. a.membatasi pengembangan lahan terbangun di Daerah bagian utara;
46. b.mengendalikan air larian Kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk mencegah erosi;
47. c.mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui Daya Dukung dan Daya Tampung; dan
48. d.mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
  1. 7.Strategi untuk pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan diwujudkan dengan strategi meliputi:
49. a.mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Daerah bagian utara;
50. b.mendorong pengembangan permukiman vertikal di Kawasan padat penduduk; dan
51. c.mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di Kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar.
  1. 8.Strategi untuk mengembangkan Kawasan permukiman di wilayah selatan dengan tidak melebihi Daya Dukung dan Daya Tampungnya diwujudkan dengan strategi meliputi:
52. a.mengembangkan Kawasan Permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan penduduknya dengan tidak melebihi Daya Dukung dan Daya Tampung ruang yang ada;
53. b.mempertahankan Kawasan non terbangun di sekitar Kawasan Permukiman dan menjaga fungsi Kawasan Perdesaan di sekitarnya; dan
54. c.membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
  1. 9.Strategi untuk pengembangan pusat kegiatan agroindustri diwujudkan dengan strategi meliputi: Deskripsi Daerah Perencanaan 91 PENYUS
55. a.mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Lembang; dan
56. b.mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Cililin.
  1. 10.Strategi untuk pengembangan Kawasan wisata yang ramah lingkungan diwujudkan dengan strategi meliputi:
57. a.mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur Utara;
58. b.mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur Selatan; dan
59. c.mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur Barat.
  1. 11.Strategi untuk peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
60. a.mendukung fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai bagian dari KSN;
61. b.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannnya;
62. c.mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
63. d.turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.
  1. 12.Strategi untuk pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
64. a.mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam dan sekitar KSK;
65. b.menata Kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan masuknya investasi; dan
66. c.mengembangkan Kawasan tematik.
  1. 13.Strategi untuk pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi:
67. a.menata kegiatan yang ada di dalam dan sekitar KSK;
68. b.mengendalikan alih fungsi lahan; dan
69. c.mengembangkan fungsi Kawasan sebagai Kawasan wisata. Deskripsi Daerah Perencanaan 92 PENYUS
  1. 14.Strategi untuk pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
70. a.mengembangan kegiatan pertanian yang ada di dalam dan sekitar KSK;
71. b.mengembangan pusat agrobisnis;
72. c.mengendalikan alih fungsi lahan lindung dan pertanian; dan
73. d.mengembangkan fungsi Kawasan sebagai Kawasan wisata.
  1. 15.Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya meliputi:
74. a.Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum;
75. b.Menetapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku usaha kecil menengah;
76. c.Menerapkan penilaian perwujudan RTR Daerah;
77. d.Menetapkan ketentuan pemberian Insentif dan Disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk perwujudan RTRW;
78. e.Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan; dan
79. f.Menjalankan penyelesaian sengketa Penataan Ruang dan konflik Pemanfaatan Ruang yang berkeadilan. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Untuk mendistribusikan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dibutuhkan pusat-pusat yang mendukung perkembangan tiap wilayah. Dengan pertimbangan utama keseimbangan wilayah, maka untuk Kabupaten Bandung Barat ditentukan pusat-pusat permukiman, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.22 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bandung Barat Deskripsi Daerah Perencanaan 93 PENYUS No Kecamatan Pusat Pelayanan 1 Kecamatan Padalarang Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 2 Kecamatan Ngamprah Kecamatan Cikalongwetan 3 sebagian Kawasan perkotaan Batujajar 4 sebagian Kawasan perkotaan Cihampelas 5 sebagian Kawasan perkotaan Cililin 6 sebagian Kawasan perkotaan Cipatat 7 sebagian Kawasan perkotaan Cipeundeuy 8 sebagian Kawasan perkotaan Lembang 1 PKL Cililin berada di Kecamatan Cililin Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 2 PKL Lembang berada di Kecamatan Lembang 1 PPK Batujajar berada di Kecamatan Batujajar Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 2 PPK Cihampelas berada di Kecamatan Cihampelas 3 PPK Cipatat berada di Kecamatan Cipatat 4 PPK Cipeundeuy berada di Kecamatan Cipeundeuy Deskripsi Daerah Perencanaan 94 PENYUS No Kecamatan Pusat Pelayanan 5 PPK Cisarua berada di Kecamatan Cisarua 6 PPK Saguling berada di Kecamatan Saguling 1 PPL Cipongkor berada di Kecamatan Cipongkor Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 2 PPL Gununghalu berada di Kecamatan Gununghalu 3 PPL Parongpong berada di Kecamatan Parongpong 4 PPL Rongga berada di Kecamatan Rongga 5 PPL Sindangkerta berada di Kecamatan Sindangkerta Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Pembagian Wilayah Pengembangan Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dilakukan pengembangan Wilayah dengan membagi ke dalam 4 (empat) WP, yaitu:
80. a.Padalarang dengan fungsi Ngamprah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan Padalarang sebagai pusat perdagangan dan jasa, dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Cipatat Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Cihampelas.
81. b.WP Lembang, meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Parongpong; Deskripsi Daerah Perencanaan 95 PENYUS
82. c.WP Cikalongwetan, meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cipatat;
83. d.WP Padalarang-Ngamprah, meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Saguling; dan
84. e.WP Cililin, meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga dan Kecamatan Sindangkerta. Deskripsi Daerah Perencanaan 96 PENYUS Gambar 3.33 Peta Struktur Ruang Deskripsi Daerah Perencanaan 97 PENYUS Arahan Pengembangan SPAL Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berada di:
85. a.Kecamatan Batujajar;
86. b.Kecamatan Cihampelas;
87. c.Kecamatan Cipatat;
88. d.Kecamatan Cipeundeuy; dan
89. e.Kecamatan Padalarang. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) berada di Kecamatan Cipatat. Rencana Pola Ruang Secara umum, rencana pola ruang wilayah kabupaten berdasarkan fungsi utamanya terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya: 1) Kawasan lindung yang dapat terdiri atas: a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung gambut, dan kawasan resapan air. b) kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; c) kawasan konservasi, yang meliputi kawasan suaka alam (KSA), Kawasan yang pelestarian alam (KPA),dan kawasan taman buru, d) kawasan lindung geologi, yang meliputi cagar alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan air tanah Deskripsi Daerah Perencanaan 98 PENYUS e) kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan bencana letusan gunung api,dan sempadan patahan aktif f) kawasan cagar budaya g) kawasan ekosistem mangrove 2) Kawasan budidaya umumnya terdiri atas: a) kawasan hutan produksi, yang meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat di konservasi b) kawasan hutan rakyat c) kawasan pertanian yang meliputi, kawasan tanaman pangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan, d) kawasan pertambangan dan energi yang meliputi kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan batubara, kawasan pertambangan minyak, kawasan pertambangan gas bumi, kawasan panas bumi, kawasan pembangkit tenaga listrik, e) kawasan perikanan, yang meluputi kawasan perikanan tangkap, dan kawasan perikanan budidaya, f) kawasan peruntukan industri yang meluputi, kawasan industri, sentra industri kecil, dan sentra industri menengah, g) kawasan pariwisata, h) kawasan permukiman, yang meliputi kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan permukiman perdesaan, i) kawasan pertahanan dan keamanan. Deskripsi Daerah Perencanaan 99 PENYUS Rencana penggunaan lahan RTRW Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang yang mampu menjadi wadah bagi berlangsungnya berbagai kegiatan penduduk serta keterkaitan fungsional antara kegiatan, sehingga tercipta keserasian antara satu kegiatan lain serta tetap berdasarkan kondisi eksisting dengan kecenderungan perkembangannya dan maka selanjutnya diterapkan kebijaksanaan yang mungkin dilakukan terhadap arahan pengembangan sekaligus penataan yang akan dilakukan pada pengembangan wilayah eksisting, seperti prasarana dan sarana. Tabel 3.23 Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang Jumlah (Ha) KAWASAN LINDUNG 27.761,83 Badan Air 6.625,59 Cagar Alam 63,21 Kawasan Hutan Lindung 18.103,17 Kawasan Perlindungan Setempat 2.547,84 Taman Hutan Raya 254,27 Taman Wisata Alam 167,76 KAWASAN BUDIDAYA 100.582,05 Badan Jalan 226,60 Kawasan Hortikultura 9.498,44 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 3.546,95 Deskripsi Daerah Perencanaan 100 PENYUS Rencana Pola Ruang Jumlah (Ha) Kawasan Hutan Produksi Tetap 10.404,67 Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik 308,85 Kawasan Pariwisata 456,19 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik 164,26 Kawasan Perkebunan 21.399,90 Kawasan Permukiman Perdesaan 24.849,00 Kawasan Permukiman Perkotaan 9.475,03 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 1233,20 Kawasan Peruntukan Industri 2.237,82 Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan 373,02 Kawasan Peternakan 107,41 Kawasan Tanaman Pangan 16.292,90 Kawasan Transportasi 7,82 Jumlah Total 128.343,88 Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Deskripsi Daerah Perencanaan 101 PENYUS Gambar 3.34 Peta Rencana Pola Ruang Deskripsi Daerah Perencanaan 102 PENYUS Rencana Kawasan Strategis Kawasan Strategis Nasional KSN di Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:
90. a.KSN Perkotaan Cekungan Bandung dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
91. b.KSN Teropong Bintang Bosscha dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi Kawasan Strategis Provinsi KSP berupa KSP KBU dengan sudut kepentingan lingkungan hidup. Untuk Daerah yang berada dalam lingkup Wilayah KSP KBU, pengaturan Pola Ruang dan Ketentuan Umum Zonasi memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah KSP tersebut. Untuk Daerah yang berada dalam lingkup Wilayah KSP KBU, pengaturan tata ruang lebih rinci dituangkan dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Ekonomi Kawasan strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
92. a.KSK Perkotaan Padalarang, meliputi: ● Kecamatan Ngamprah ● Kecamatan Padalarang ● Sebagian Kecamatan Cisarua. Tujuan dan arah pengembangan KSK Perkotaan Padalarang-Ngamprah Deskripsi Daerah Perencanaan 103 PENYUS
  1. 1.Tujuan pengembangan untuk mewujudkan pusat kegiatan Daerah yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; dan
  2. 2.Arah pengembangan Kawasan meliputi:
93. a.pengembangan Ruang Struktur Ruang Kota menjadi beberapa bagian wilayah kota dan pengembangan pusat pelayanan, baik primer, sekunder maupun tersier;
94. b.pengembangan pusat pemerintahan yang dilengkapi sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk pelayanan publik di Kecamatan Ngamprah;
95. c.pusat perdagangan jasa skala Kabupaten dan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan
96. d.pengembangan permukiman perkotaan yang dilengkapi denganfasilitas penunjangnya sesuai dengan skala pelayanannya
97. b.KSK Cikalongwetan, meliputi: ● Berada di sebagian kecamatan Cikalongwetan Terpadu; dan
  1. 1.Tujuan pengembangan untuk mewujudkan pusat kegiatan Daerah yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; dan
  2. 2.Arah pengembangan Kawasan meliputi:
98. a.pengembangan Ruang Struktur Ruang Kota menjadi beberapa bagian wilayah kota dan pengembangan pusat pelayanan, baik primer, sekunder maupun tersier;
99. b.pengembangan pusat kegiatan perkotaan baru yang dilengkapi sarana dan prasarana serta aksesibilitas untuk pelayanan publik di Kecamatan Cikalongwetan;
100. c.pusat perdagangan jasa skala Kabupaten dan Kabupaten/Kota yang berbatasan; dan Deskripsi Daerah Perencanaan 104 PENYUS
101. d.pengembangan permukiman perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya sesuai dengan skala pelayanannya
102. c.KSK Pengembangan Industri Cipeundeuy meliputi sebagian Kecamatan Cipeundeuy.
  1. 1.Tujuan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan industri baru yang memiliki potensi menggerakan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
  2. 2.Arahan pengembangan Kawasan meliputi:
103. a.sebagai Kawasan industri baru yang dilengkapi dengan aksesibilitas yang baik, sarana penunjang industri yang lengkap dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar;
104. b.optimalisasi sistem sirkulasi, dilakukan dengan menstrukturkan pergerakan orang dan barang dengan menciptakan sistem hirarki Jalan yang baik, dan mempertimbangkan kapasitas Jalan yang tersedia; dan
105. c.peningkatan estetika lingkungan, pengaturan rupa bangunan dan penambahan lansekap, baik pada Jalan, taman, ataupun di dalam areal kaveling. KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi Pengembangan Teknologi Tinggi dan Pariwisata Cisokan meliputi:
106. a.Sebagian Kecamatan Cipongkor; dan
107. b.Sebagian Kecamatan Rongga
  1. 1.Tujuan pengembangan KSK Pengembangan Teknologi Tinggi dan pariwisata Cisokan untuk mengembangkan dan menata Kawasan pembangkit listrik berbasis lingkungan; dan Deskripsi Daerah Perencanaan 105 PENYUS
  2. 2.Arah pengembangan Kawasan meliputi:
108. a.pembangunan bendungan dan rencana genangan pada Kawasan pembangkit listrik dengan sarana pendukungnya yang berwawasan lingkungan;
109. b.mempertahankan Kawasan lindung yang terdapat di wilayah sekitar rencana genangan;
110. c.pemanfaatan ruang yang bersifat budi daya yang mendukung aktivitas pembangkit listrik Cisokan dan yang telah ada dapat dipertahankan;
111. d.perbaikan beberapa ruas Jalan menuju Kawasan bendungan; dan
112. e.pengembangan potensi wisata. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
113. a.KSK Pusat Agribisnis Lembang meliputi sebagian Kecamatan Lembang
114. b.KSK Pusat Agribisnis Cililin meliputi sebagian Kecamatan Cililin; Tujuan dan arah pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
115. a.Tujuan dan arah pengembangan KSK Pusat Agribisnis Lembang:
  1. 1.Tujuan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan pusat agribisnis di bagian utara Daerah yang berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang; dan
  2. 2.Arah pengembangan Kawasan meliputi:
116. a.pengembangan kegiatan pertanian, pusat pemasaran hasil kegiatan pertanian, dan penggunaan lahan untuk pertanian dengan cara diversifikasi;
117. b.peningkatan prasarana penunjang kegiatan pertanian dan pengembangan sub Terminal agribisnis yang tetap berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang; Deskripsi Daerah Perencanaan 106 PENYUS
118. c.kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata; dan d) penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budi daya.
119. b.Tujuan dan arah pengembangan KSK Pusat Agribisnis Cililin:
  1. 1.Tujuan pengembangan untuk mewujudkan Kawasan pusat agribisnis di bagian selatan Daerah yang berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang; dan
  2. 2.Arah pengembangan Kawasan meliputi:
120. a.pengembangan kegiatan pertanian, pusat pemasaran hasil kegiatan pertanian, dan penggunaan lahan untuk pertanian dengan cara diversifikasi;
121. b.peningkatan prasarana penunjang kegiatan pertanian dan pengembangan sub Terminal agribisnis yang tetap berbasis lingkungan dan memperhatikan daya dukung dan tampung ruang;
122. c.kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata; dan
123. d.penanganan/penyelesaian konflik kepentingan sehubungan dengan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang kegiatan budi daya. Deskripsi Daerah Perencanaan 107 PENYUS Gambar 3.35 Peta Rencana KSK Deskripsi Daerah Perencanaan 108 PENYUS BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH 4.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan IPAL Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Kabupaten Bandung Barat memiliki permasalahan lingkungan serta sanitasi yang masih kurang baik. Permasalahan tersebut tidak lepas dari persoalan kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan sanitasi. Kemiskinan bisa menjadi penyebab buruknya akses dan layanan sanitasi yang tidak memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat produktifitas masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk membenahi sanitasi. Salah satu aspek dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan yang sehat, perlu diperhatikan masalah drainase, persampahan dan air limbah serta promosi higiene dan sanitasi. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan, drainase, dan promosi higiene dan sanitasi masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 1 PENYUS tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Apabila kualitas lingkungan terjaga dengan baik, derajat kesehatan manusia akan meningkat pula. Oleh karena itu, Pemerintah maupun masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan mengelola lingkungannya agar tidak membawa dampak buruk bagi penghuninya. Dampak tersebut merupakan efek samping dari aktivitas manusia sehari-hari, sehingga permasalahan yang timbul biasanya adalah masalah sosial kesehatan masyarakat itu sendiri ● Visi dan Misi Pembangunan Kota Visi dan misi sanitasi Kabupaten Bandung Barat sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat. Adapun visi kabupaten Bandung Barat yaitu: “Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Rasional, Maju, Agamis Dan Sehat Berbasis Pada Pengembangan Dan Pemberdayaan Potensi Wilayah” Visi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat yang tercatat dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat 2016 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang sehat. “ Tentunya sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang tingkat kesehatan masyarakat, maka Misi pengembangan Sanitasi di Kabupaten Bandung Barat adalah:
  1. 1.Misi air limbah domestik yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga.
  2. 2.Misi Persampahan yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan.
  3. 3.Misi Drainase yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase lingkungan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 2 PENYUS Kabupaten Bandung Barat mempunyai visi dan misi pembangunan yang menjadi acuan pada saat pembangunan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005-2025 yaitu: ”Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan” Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai berikut:
  4. 1.Aspiratif Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
  5. 2.Kreatif Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang out of the box dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
  6. 3.Unggul Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasil unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 3 PENYUS
  7. 4.Religius Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta Berbhineka Tunggal Ika. ● Visi dan Misi Sanitasi Visi pembangunan sanitasi Kabupaten Bandung Barat Bandung sebagaimana tercantum dalam SSK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2025 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang sehat dan nyaman melalui pembangunan sanitasi yang berkualitas serta ramah lingkungan”. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat tersebut, maka dapat dirumuskan visi dan misi untuk sanitasi di Kabupaten Bandung Barat, Visi Pengelolaan Air Limbah yaitu: “Terwujudnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Ramah Lingkungan Maju dan Berkelanjutan” Sedangkan Misi Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bandung Barat adalah:
  8. 1.Meningkatkan aspek regulasi dan kebijakan serta meningkatkan sistem pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman
  9. 2.Meningkatkan Akses layanan dan pengelolaan Air limbah domestik yang aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 4 PENYUS
  10. 3.Menumbuhkembangkan peningkatan kesadaran dan pemahaman peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik Secara umum kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain: • Kebijakan dalam rangka memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pengelolaan air limbah domestik dengan dukungan prasarana-sarana yang memadai; • Kebijakan dengan menerapkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak yang bisa dilibatkan dalam pengelolaan air limbah domestik; • Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan memperkuat aspek regulasi dan kebijakan; • Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site (SPALDS) maupun off site (SPALDT) di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat; • Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman (SPALDS); • Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman; • Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman 4.2 Tujuan dan Target Penanganan Rumusan tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat dijelaskan pada tabel 4.1 berikut. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 5 PENYUS Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran
  11. 1.Kab. Bandung Barat memiliki PERDA Air Limbah tahun 2026
  12. 1.Legalitas sistem pengelolaan air limbah Kab. Bandung Barat
  13. 2.Legalitas Aparatur yang bertanggung jawab terhadap sistem pengelolaan air limbah
  14. 3.Legalitas nilai Retribusi Air Limbah di Kab. Bandung Barat Pengesahan dan pemberlakuan PERDA Air Limbah di Kab. Bandung Barat
  15. 1.Menyusun Perda air limbah berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat
  16. 2.Optimalisasi Sistem Manajemen Air Limbah di
  17. 1.Optimalisasi SDM di dinas terkait
  18. 2.2. Meningkatkan peran serta
  19. 1.Adanya tenaga pengolahan \air limbah dari dinas terkait
  20. 1.RISPAL
  21. 2.Diklat pengelolaan air limbah Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 6 PENYUS Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran Kab. Bandung Barat masyarakat dalam pengelolaan air limbah
  22. 2.Terbentuknya kelompok masyarakat yang ikut berperan serta dalam pengelolaan air limbah
  23. 3.Pelatihan Manajemen kepada masyarakat
  24. 3.Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah
  25. 1.Penyediaan MCK ++ di kawasan prioritas
  26. 2.Penyediaan IPAL di kawasan prioritas bersifat komunal
  27. 3.Masyarakat memiliki tangki septik yang aman sebagai Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tersedia di kabupaten Bandung Barat untuk mencapai tingkat layanan menjadi 100 % dan masyarakat tidak melakukan BABs
  28. 1.Pembangunan IPAL Skala Permukiman Mapun Perkotaan
  29. 2.MCK Komunal
  30. 3.Pembangunan septic tank komunal
  31. 4.Pembangunan IPAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 7 PENYUS Tujuan Sasaran Strategi Pernyataan Sasaran Indikator Sasaran penampung limbah tinja Sumber: Hasil Analisis, 2024 Gambar 4.1 Kondisi Jenis Pengolahan Air Limbah Eksisisting (2023) Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 8 PENYUS Gambar 4.2 Jenis Pengolahan Air Limbah 20 Tahun (2045) 4.2.1 Jangka Pendek Jangka Pendek Daerah pelayanan untuk rencana jangka pendek meliputi wilayah yang masuk dalam prioritas, yang dinilai perlu penanganan masalah sanitasi/air limbah yang sifatnya mendesak. Target utama dari program jangka pendek adalah menghilangkan kondisi yang belum layak/wilayah yang BABs. Program yang dapat dilaksanakan di wilayah prioritas tersebut adalah: • Pembangunan unit Tangki septik individu dan bersama. • Peningkatan akses terhadap IPAL (skala permukiman) • Pembangunan IPLT Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 9 PENYUS 4.2.2 Jangka Menengah Pada tahap ini, diharapkan IPLT yang dibangun sudah dapat dioperasikan serta dapat melayanai TS Indi vidual maupun Komunal yang dibangun pada jangka pendek. selain peningkatan secara bangunan/fisik juga dilakukan peningkatan kapasitas untuk pengelola baik dari segi manajemen maupun bisnis (ekonomi) nya. Tabel 4.2 Jenis Pengolahan Air Limbah Domestik KBB Tahun 2030 Nomor Nama Kecamatan Jumlah penduduk eksisting (jiwa)
(2024)Klasifikasi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kondisi tanah tidak memungkinkan Total 1 Rongga 65.483 PERI-URBA N CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 2 Gununghalu 84.950 PERI-URBA N CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 3 Sindangkerta 79.130 PERI-URBA N CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 4 Cililin 101.904 PERI-URBA N OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 5 Cihampelas 145.157 URBAN MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 6 Cipongkor 108.319 PERI-URBA N OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 10 PENYUS Nomor Nama Kecamatan Jumlah penduduk eksisting (jiwa)
(2024)Klasifikasi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kondisi tanah tidak memungkinkan Total 7 Batujajar 116.589 URBAN LOW OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 8 Saguling 36.605 PERI-URBA N OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 9 Cipatat 148.917 PERI-URBA N CEK KOLOM BERIKUTNYA OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 10 Padalarang 191.679 URBAN LOW OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 11 Ngamprah 187.649 URBAN LOW OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 12 Parongpong 120.052 URBAN LOW CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 13 Lembang 208.988 URBAN LOW OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 14 Cisarua 84.337 URBAN LOW OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 15 Cikalong Wetan 137.248 PERI-URBA N OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 11 PENYUS Nomor Nama Kecamatan Jumlah penduduk eksisting (jiwa)
(2024)Klasifikasi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kondisi tanah tidak memungkinkan Total 16 Cipeundeuy 93.841 PERI-URBA N OFF-SITE/TERPUS AT MEDIUM OFF-SITE/TERPUS AT JANGKA PANJANG ON-SITE/SETEMPA T INDIVIDUAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 1.910.848 Sumber: Hasil Analisis, 2024 4.2.3 Jangka Panjang Jangka Panjang Pada tahap ini, diharapkan sudah terdapat instalasi pengolahan air limbah skala perkotaan dan penambahan IPLT baru, sehingga meningkatkan akses aman. Tabel 4.3 Jenis Pengolahan Air Limbah Domestik KBB tahun 2045 Nama Kecamata n Estimasi Kepadat an thn (n+20) dalam jiwa/ha Klasifik asi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kepadatan > 250 org/ha Resiko kesehatan tinggi Kondisi tanah tidak memungkin kan Rongga 87 PERI-UR BAN CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SET EMPAT INDIVIDUAL CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 12 PENYUS Nama Kecamata n Estimasi Kepadat an thn (n+20) dalam jiwa/ha Klasifik asi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kepadatan > 250 org/ha Resiko kesehatan tinggi Kondisi tanah tidak memungkin kan Gununghal u 74 PERI-UR BAN CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SET EMPAT INDIVIDUAL CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Sindangke rta 92 PERI-UR BAN CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SET EMPAT INDIVIDUAL CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Cililin 116 URBAN LOW OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Cihampela s 222 URBAN MEDIU M OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL NO CEK Cipongkor 91 PERI-UR BAN OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG ON-SITE/SET EMPAT INDIVIDUAL CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Batujajar 540 URBAN HIGH OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL NO CEK Saguling 60 PERI-UR BAN OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG ON-SITE/SET EMPAT INDIVIDUAL CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 13 PENYUS Nama Kecamata n Estimasi Kepadat an thn (n+20) dalam jiwa/ha Klasifik asi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kepadatan > 250 org/ha Resiko kesehatan tinggi Kondisi tanah tidak memungkin kan Cipatat 114 URBAN LOW CEK KOLOM BERIKUTNYA OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Padalaran g 158 URBAN LOW OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Ngamprah 212 URBAN MEDIU M OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL NO CEK Parongpon g 157 URBAN LOW CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Lembang 215 URBAN MEDIU M OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL NO CEK Cisarua 144 URBAN LOW OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Cikalong Wetan 109 URBAN LOW OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG CEK KOLOM BERIKUTNYA CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 14 PENYUS Nama Kecamata n Estimasi Kepadat an thn (n+20) dalam jiwa/ha Klasifik asi wilayah Wilayah komersial (CBD) saat ini Wilayah komersial (CBD) akan datang Kepadatan > 100 org/ha Kepadatan > 250 org/ha Resiko kesehatan tinggi Kondisi tanah tidak memungkin kan Cipeundeu y 91 PERI-UR BAN OFF-SITE/TE RPUSAT MEDIUM OFF-SITE/TE RPUSAT JANGKA PANJANG ON-SITE/SET EMPAT INDIVIDUAL CEK KOLOM BERIKUTNYA NO CEK ON-SITE/SET EMPAT KOMUNAL Sumber: Hasil Analisis, 2024 4.3 Pengembangan Daerah Pelayanan 4.3.1 Pemilihan Arah Pengembangan Dalam menentukan arah pengembangan air limbah, digunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT (Sthrenghts, Weakness, Opportunities, Threats) merupakan alat bantu perencanaan strategis yang dapat membantu perencanaan penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah di masa mendatang. Keampuhan analisis SWOT ini terletak pada kemampuan para penentu strategi pengembangan SPALD dalam memaksimalkan peranan faktor internal yaitu kekuatan (S) dan meminimalkan kelemahan (W), serta memanfaatkan faktor eksternal yaitu peluang (O) dan mampu menekan dampak tantangan (T) yang harus dihadapi. Untuk menentukan arah pengembangan di Kabupaten Bandung Barat, maka dibuat analisis SWOT dengan pendekatan kuantitatif. Secara garis besar aspek yang akan dianalisis adalah ditujukan untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah pada zona prioritas di permukiman terbangun, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: • Data dan Peta Kepadatan penduduk Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 15 PENYUS • Peta Kemiringan Lahan/topografi wilayah • Peta Sebaran Air tanah • Peta Hidrologi • Peta Kualitas Air Tanah • Peta Kualitas air Permukaan • Peta Area Beresiko Sanitasi Aspek-aspek tersebut kemudian dievaluasi terhadap faktor internal (SW) dan faktor eksternal (OT) dengan menggunakan metode pembobotan dan skoring. Hasil evaluasi ini kemudian diplotkan dalam matrik SWOT seperti Gambar di bawah ini sesuai dengan besaran nilai perkalian bobot dan nilai untuk setiap faktor SWOT yang dianalisis. Gambar 4.3 Grand Strategi Arah Pengembangan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 16 PENYUS Berdasarkan analisis SWOT tersebut, pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat digambarkan atas 4 grand strategi kuadran, yaitu sebagai berikut:
1. a.Grand strategi kuadran I : Optimasi sistem setempat
2. b.Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem terpusat
3. c.Grand strategi kuadran III : Pengembangan agresif sistem terpusat
4. d.Grand strategi kuadran IV : Pengembangan dengan teknologi maju 4.3.2 Penetapan Arah Pengembangan Penetapan arah pengembangan sarana dan prasarana air limbah dapat ditetapkan berdasarkan posisi kuadran hasil analisis SWOT. Berdasarkan pengelompokan kuadran tersebut, maka diperolehlah grand strategi arah pengembangan sarana dan prasarana pada masing-masing kuadran. Hambatan, Kekuatan, Potensi dan Kelemahan pada bidang air limbah di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.4 SWOT dan Pembobotannya Uraian Bobot Rating Nilai Kekuatan / Strength (S) Telah ada fasilitas kamar mandi/WC di rumah 0,15 2 0,3 Sebagian besar WC telah dilengkapi septik tank 0,1 2 0,2 Tersedianya sarana sedot tinja oleh Pemda 0,05 1 0,05 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 17 PENYUS Uraian Bobot Rating Nilai Telah adanya sistem penyediaan air minum 0,2 3 0,6 Telah tersedianya sarana prasarana lingkungan lainnya (drainase, persampahan) 0,25 3 0,75 1 2,15 Weakness (W) Sebagian besar kondisi saluran buangan air kotor adalah saluran terbuka ke solokan 0,2 3 0,6 Tangki Septik tidak memenuhi SNI 0,25 3 0,75 Jarak sumur ke septik tank kurang dari 10 meter 0,05 2 0,1 Tangki septik jarang/ tidak pernah disedot 0,05 1 0,05 Rendahnya kualitas air tanah 0,15 1 0,15 Tingginya pencemaran air baku 0,15 2 0,3 Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat 0,15 3 0,45 1 2,4 Peluang / Oppurtunities (O) Mayarakat mengerti bahwa sanitasi merupakan hal penting untuk mendukung kesehatan lingkungan 0,1 3 0,3 Mayarakat mengharapkan peran pemerintah setempat dalam penanganan masalah sanitasi di daerahnya 0,1 2 0,2 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 18 PENYUS Uraian Bobot Rating Nilai Masyarakat setuju akan adanya pengolahan limbah baik individual maupun komunal 0,3 3 0,9 Kesediaan masyarakat menyediakan atau melakukan penyambungan saluran ke pengolah limbah 0,25 3 0,75 Masyarakat bersedia melembayar biaya pembangunan fisik dan iuran bulanan sistem pengolahan air limbah 0,15 3 0,45 Tingkat pendidikan masyarakat cukup dan mampu secara ekonomi 0,1 2 0,2 1 2,8 Ancaman / Threats (T) Belum ada kesadaran sebagian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan 0,3 2 0,6 Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sanitasi kepada masyarakat 0,3 2 0,6 Rendahnya nominal rupiah kesediaan masyarakat untuk pembayaran sistem pengelolaan air limbah 0,2 2 0,4 Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke saluran terbuka 0,2 2 0,4 1 2 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 19 PENYUS Gambar 4.4 Grafik Matriks SWOT Strategi Arah Pengembangan Dari tabel dan gambar kuadran di atas, dapat dilihat bahwa posisi SWOT air limbah di wilayah Kabupaten Bandung Barat berada pada kuadran II. Sehingga arah pengembangan sistem air limbah Kabupaten Bandung Barat adalah Pengembangan Selektif Sistem Off-Site. Arah pengembangan strategi ini meliputi: a) Grand strategi kuadran I: Optimasi sistem on-site Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
5. i.Pembangunan IPLT ii. Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT iii. Pengembangan program SANIMAS/IPAL Permukiman b) Grand strategi kuadran II : Pengembangan selektif sistem off-site Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 20 PENYUS Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain:
6. i.Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun ii. Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT iii. Pengembangan program IPAL Permukiman/SANIMAS iv. Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah-daerah prioritas. 4.4 Pembagian Zona Perencanaan Pembagian zona pelayanan sementara mengadopsi batas administrasi untuk memudahkan identifikasi kecamatan dan kelurahan yang menjadi wilayah prioritas. Langkah ini dilakukan untuk menentukan wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan lebih mendesak dalam pengelolaan air limbah domestik. Setelah penentuan wilayah prioritas, proses ini dilanjutkan dengan overlay menggunakan peta penetapan zona pelayanan atau prioritas. Hal ini bertujuan untuk membagi wilayah prioritas tersebut menjadi area yang lebih layak untuk penerapan Sistem Off-Site Skala Kawasan. Penentuan pembagian zona pelayanan didasarkan pada beberapa karakteristik utama, antara lain:
  1. 1.Kepadatan Penduduk: Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi menjadi prioritas untuk mengurangi potensi dampak buruk lingkungan akibat air limbah. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 21 PENYUS
  2. 2.Batasan Administrasi: Batas wilayah administratif digunakan untuk memastikan efektivitas koordinasi dan implementasi kebijakan.
  3. 3.Pengembangan Wilayah: Area yang sedang atau direncanakan untuk pengembangan menjadi fokus untuk mencegah masalah air limbah di masa depan.
  4. 4.Sumber Air: Pemanfaatan sumber air seperti PDAM, air tanah, dan sungai menjadi pertimbangan penting dalam menentukan zona pelayanan.
  5. 5.Permeabilitas Tanah: Permeabilitas tanah untuk sistem pengelolaan tertentu.
  6. 6.Topografi Wilayah: Kondisi topografi memengaruhi desain teknis sistem pengelolaan air limbah.
  7. 7.Kedalaman Muka Air Tanah: Kedalaman muka air tanah menjadi faktor dalam memilih teknologi pengelolaan yang sesuai.
  8. 8.Tata Guna Lahan: Pemanfaatan lahan di suatu area memengaruhi prioritas dan jenis teknologi yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembagian zona pelayanan dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif, sehingga mendukung pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal. Adapun peta zona pelayanan dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan hal diatas, maka pembagian wilayah pelayanan dibagi menjadi 4 wilayah/zona pelayanan air limbah domestik yaitu:
  9. 1.Wilayah Pelayanan 1 meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Saguling
  10. 2.Wilayah Pelayanan 2 meliputi Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Parongpong
  11. 3.Wilayah Pelayanan 3 meliputi Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Cipatat Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 22 PENYUS
  12. 4.Wilayah Pelayanan 4 meliputi Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Rongga, dan Kecamatan Sindangkerta Gambar 4.5 Zona Pelayanan Air Limbah Domestik 4.5 Penetapan Zona Prioritas Dalam tahapan menyusun skala prioritas pelayanan pengelolaan air limbah suatu Kabupaten/ Kota, dilakukan perangkingan dan pemetaan wilayah perencanaan pelayanan air limbah untuk tiap kelurahan di Kabupaten/Kota Perencanaan pada beberapa sektor penunjang, antara lain:
  13. 1.Perangkingan dan Mapping Berdasarkan Angka Kepadatan Penduduk Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 23 PENYUS Metode perangkingan hasil survey berdasarkan perhitungan angka kepadatan penduduk Kabupaten/Kota Perencanaan dengan pendekatan sebagai berikut:
7. a.Nilai 1 diberikan apabila angka kepadatan penduduk diperoleh sangat tinggi, yaitu berada pada kepadatan > 300 jiwa/ha.
8. b.Nilai 2 diberikan apabila angka kepadatan penduduk diperoleh tinggi, yaitu berada pada range 200-300 jiwa/ha.
9. c.Nilai 3 diberikan apabila angka kepadatan penduduk sedang, yaitu berada pada range 100-200 jiwa/ha.
10. d.Nilai 4 diberikan apabila angka kepadatan penduduk yang rendah, yaitu berada pada range < 100 jiwa/ha. Untuk perangkingan wilayah pelayanan air limbah berdasarkan angka kepadatan penduduk dapat dilihat pada Gambar berikut. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 24 PENYUS Gambar 4.6 Peta Perangkingan Wilayah Pelayanan Air Limbah Berdasarkan Angka Kepadatan Penduduk
  1. 2.Perangkingan dan Mapping Berdasarkan Beban Pencemaran/Angka BOD Perangkingan untuk menentukan prioritas penanganan terhadap air limbah juga ditentukan berdasarkan angka BOD. Berdasarkan hasil survey dan perhitungan angka BOD Kabupaten/Kota Perencanaan, maka dilakukan pendekatan penentuan rangking berdasarkan:
11. a.Nilai 1 diberikan apabila angka BOD diperoleh sangat tinggi, yaitu berada pada range > 3 kg/hr/ha.
12. b.Nilai 2 diberikan apabila angka BOD diperoleh tinggi, yaitu berada pada range 2-<3 kg/hr/ha Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 25 PENYUS
13. c.Nilai 3 diberikan apabila angka BOD yang diperoleh sedang, yaitu berada pada range1-<2 kg/hr/ha.
14. d.Nilai 4 diberikan apabila angka BOD diperoleh rendah, yaitu berada pada range < 1 kg/hr/ha. Untuk perangkingan wilayah berdasarkan angka BOD lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar 4.7 Peta Perangkingan Wilayah Berdasarkan Angka BOD
  1. 3.Perangkingan dan Mapping Berdasarkan Angka Kondisi Sanitasi Metode perangkingan hasil survey berdasarkan perhitungan angka kondisi sanitasi adalah berdasarkan pendekatan sebagai berikut : Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 26 PENYUS
15. a.Nilai 1 diberikan apabila fasilitas kondisi sanitasi di daerah tersebut adalah tidak ada jamban. Nilai kondisi sanitasi ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas kondisi sanitasi wilayah tersebut paling buruk.
16. b.Nilai 2 diberikan apabila fasilitas kondisi sanitasi di daerah tersebut adalah jamban tanpa septic tank. Nilai kondisi sanitasi ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas kondisi sanitasi wilayah tersebut buruk.
17. c.Nilai 3 diberikan apabila fasilitas kondisi sanitasi di daerah tersebut adalah jamban dengan septic tank. Nilai kondisi sanitasi ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas kondisi sanitasi wilayah tersebut sedang.
18. d.Nilai 4 diberikan apabila fasilitas kondisi sanitasi di daerah tersebut adalah Mini IPAL. Nilai kondisi sanitasi ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas kondisi sanitasi wilayah tersebut baik. Untuk overlay mapping peta wilayah perencanaan dari hasil perangkingan angka kondisi sanitasi di atas dapat dilihat pada Gambar berikut. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 27 PENYUS Gambar 4.8 Peta Wilayah Perencanaan Dari Hasil Perangkingan Angka Kondisi Sanitasi Berdasarkan kriteria dan pemiliahan diatas makan dapat ditentukan Wilayah Pelayanan Prioritas adalah Wilayah Pelayanan 1 yaitu wilayah Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Saguling. 4.6 Arah Pengembangan SPAL Pertumbuhan permukiman baru di berbagai wilayah, terutama di kawasan yang sedang berkembang, menjadi salah satu pendorong dinamika pembangunan. Namun, bersamaan dengan itu, muncul tantangan dalam pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan oleh kawasan permukiman baru. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan ini dapat berkontribusi pada meningkatnya pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air tanah dan badan air di sekitarnya. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 28 PENYUS Pentingnya pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang baik di permukiman baru tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup perencanaan teknis dan penguatan kebijakan guna memastikan pengelolaan air limbah berjalan dengan optimal. Adapun rencana pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:
  1. 1.peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman; a) Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara off site pada daerah-daerah yang secara teknis memungkinkan dan ekonomis. b) Penambahan MCK umum di daerah pedesaan yang minim sarana sanitasi dan di daerah perkotaan yang padat serta kumuh. c) Perencanaan dan pembangunan IPLT d) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau membangun dan menggunakan MCK, baik pribadi maupun umum untuk mengurangi beban limbah domestik di badan air penerima. e) Perketat ijin pembangunan kawasan permukiman baru yang wajib memiliki sistem penyaluran air limbah baik on site ataupun off site.
  2. 2.penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga; a) Rencana pengembangan pengelolaan air limbah di Kabupaten Bandung Barat dalam jangka menengah akan dilaksanakan dan akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang mempunyai tingkat Risiko Tinggi atau Risiko Sangat Tinggi. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 29 PENYUS b) Pengembangan dan pembangunan infrastruktur dilakukan pada wilayah-wilayah dengan kepadatan yang masih dianggap rendah melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis pemberdayaan masyarakat dan pamanfaatan septic tank baik individu maupun komunal c) Penyediaan sarana pendukung, yaitu penyediaan truk tinja. Selain itu rencana pengelolaan air limbah di Kabupaten Bandung Barat meliputi arah pengembangan SPAL di permukiman baru adalah sebagai berikut:
  3. 1.Rencana Induk Air Limbah Kawasan Permukiman Baru Setiap pengembang wajib menyusun Rencana Induk Air Limbah tersendiri untuk kawasan permukiman baru yang dikembangkan. Rencana ini harus mencakup kebutuhan dan kapasitas pengelolaan air limbah secara menyeluruh.
  4. 2.Keterpaduan dengan Rencana Induk Air Limbah Kota Rencana Induk Air Limbah dari setiap permukiman baru wajib mengacu pada Rencana Induk Air Limbah kota agar tercipta keselarasan dalam sistem pengelolaan yang terintegrasi.
  5. 3.Penyediaan Lahan untuk IPAL Skala Permukiman Dalam hal pengembangan SPAL untuk permukiman baru, terutama perumahan, diperlukan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan pengembang menghibahkan lahan untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala permukiman. Dengan langkah-langkah tersebut, permukiman baru tidak hanya dapat menyediakan hunian yang nyaman bagi masyarakat, tetapi juga turut mendukung keberlanjutan pengelolaan air limbah yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan wilayah. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 30 PENYUS 4.7 Strategi Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.7.1 Strategi Pengembangan Prasarana Analisis arah kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil perumusan isu strategis penyelenggaraan SPALD dan faktor intenal dan eksternal yang mempengaruhi prasarana dan sarana SPALD. • Sistem Pelayanan ▪ Sistem pelayanan berupa: pelayanan individual dan pelayanan komunal (bersama). ▪ Pelayanan individual berupa sistem sanitasi setempat seperti tangki septik yang dilengkapi sumur resapan yang harus dibiayai dan dirawat oleh individu masing-masing. ▪ Pelayanan komunal (bersama) berupa sistem sanitasi setempat dengan penggunaan tangki septik bersama ataupun pengolahan secara terpusat. Sistem pelayanan ini dapat diterapkan bersama-sama, penerapannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah rencana. • Cakupan Pelayanan Cakupan rencana pelayanan sistem Pengelolaan Limbah Kabupaten Bandung Barat adalah 100 % terlayani 4.7.2 Strategi Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang idang Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 31 PENYUS Dalam hal pengembangan kelembaagaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat, diarahkan untuk dilakukan pemisahan antara fungsi lembaga regulator dan operator dimana lembaga regulator akan bertanggung jwa batas kebijakan kebijakan dan standar sedangkan operator berfungsi untuk melaksanakan pelayanan publik. Bentuk lembaga operator yang dibentuk dimulai dai UPT Air Limbah Domestik, BLUD atau lebih tinggu lagi berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Peraturan yang dapat diacu dalam pembentukan Cabang dinas dan UPTD yaitu Permendagri No. 12 Tahun 2017 ataupun Permendagri Nomor 79/2018 tentang Pedoman Pembentukan UPT dan BLUD. 4.7.3 Strategi Pengembangan Pengaturan Beberapa peraturan yang perlu disusun diantaranya adalah:
  6. 1.Peraturan mengenai lembaga pengelola sarana dan prsarana air limbah
  7. 2.Peraturan mengenai kewajiban semua masyarakat untuk mengelolaa air limbah yang ditimbulkannya
  8. 3.Peraturan mengenai biaya retribusi dalam pelayanan air limbah domestik 4.7.4 Strategi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Strategi 1: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pengelolaan Air Limbah Domestik Dengan Dukungan Peran Serta Masyarakat Serta Pihak-Pihak Lainnya. Strategi ini dilakukan dengan mengedepankan tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dengan mengedepankan peningkatan akses baik secara kuantitas maupun kualitas, memenuhi standar teknis yang disyaratkan baik untuk sarana Setempat (SPALD-S) maupun sarana Terpusat (SPALD-T) dengan menggali dan meningkatkan peran serta masyarakat serta pihak-pihak lainnya baik swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, LSM/NGO. Ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta/dunia usaha tentu saja sangat diharapkan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini antara lain dapat berupa kesadaran warga Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 32 PENYUS masyarakat untuk mengelola sendiri air limbah domestiknya dengan menyediakan/membangun sendiri jamban dengan tangki septik yang layak, menguras atau mengosongkan tangki septik secara rutin (3-4 tahun sekali), membayar retribusi atas layanan air limbah domestik misalnya melalui Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT/L2T2), tidak membuang air limbah domestik langsung ke drainase/sungai atau tempat lain yang tidak semestinya, dan lain-lain. Strategi ini juga menuntut peran dan partisipasi pihak-pihak lainnya didalam pengelolaan air limbah domestik yang lebih aman bagi lingkungan, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 yang antara lain memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dan pelaku usaha mengenai tata cara pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi baku mutu air limbah domestik. Kontribusi dan peran serta pihak-pihak lainnya yang diharapkan bisa menunjang dan meningkatkan kinerja pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat terutama dalam penyediaan sarana-prasarana pengelolaan air limbah domestik melalui pendanaan APBN, APBD provinsi maupun dunia usaha/swasta. Ditengah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk membiayai seluruh pembangunan yang dilaksanakan, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta/dunia usaha untuk sarana-prasarana pengelolaan air limbah domestik. Keberadaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu payung hukum yang memberikan ruang bagi pihak Pemerintah Daerah untuk bisa lebih menggali pihak swasta/dunia usaha untuk berperan lebih dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah domestik, misalnya melalui mekanisme CSR (Corporate Social Responsibility). Strategi 2: Meningkatkan Peran Sanitarian Dalam Melakukan Promosi Dan Penyadaran Tentang PHBS Melalui strategi ini diharapkan para sanitarian yang tugas utamanya antara lain melakukan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat untuk bisa melaksanakan PHBS. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 33 PENYUS Pengertian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Dari rekapitulasi hasil analisis data Instrumen SSK dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang terhitung masih melakukan praktek BABS jumlahnya terhitung sudah relatif rendah yaitu sekitar 4,4%. Artinya bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat sudah mendapat layanan akses yang layak terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik baik yang bersifat individual maupun komunal. Namun dari sarana dan prasarana tersebut sebagian besar masih dianggap belum aman, karena dari sejumlah besar tangki septik yang dibangun masyarakat konstruksinya tidak standar dan tidak pernah dilakukan pengurasan atau penyedotan. Hal lain yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya untuk mengelola air limbah domestik yang baik dan aman, juga mendorong masyarakat yang masih kesulitan untuk menyediakan sarana individual, untuk bisa menggunakan sarana-sarana pengolahan limbah komunal yang sudah dibangun di beberapa lokasi di Kabupaten Bandung Barat. Strategi 3: Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik strategi ini terutama ditujukan kepada bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dan peduli mengenai pentingnya mengelola air limbah domestik dengan lebih aman, dan juga bagaimana meningkatkkan peran serta masyarakat didalam pembangunan, pembiayaan, operasional, dan pemeliharaan sistem sanitasi skala lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 34 PENYUS Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendorong peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestiknya antara lain melakukan kegiatan yang menciptakan komunikasi dua arah (dialog) antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pembangunan dan perbaikan pengelolaan air limbah domestik, menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang sehat dan pengelolaan air limbah domestik yang aman bagi lingkungan, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat supaya lebih memahami aspek teknis dan non teknis dalam pengelolaan air limbah domestik, melaksanakan bimbingan teknis bagi KPP air limbah domestik. 4.7.5 Strategi Pengembangan Ekonomi dan Pembiayaan Adapun strategi pengembangan ekonomi dan pembiayaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut. ● Sumber dana investasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Bandung Barat dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. ● Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta dalam bentuk CSR, maupun dana asing untuk biaya operasional dan perawatan SPAL Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah 35 PENYUS BAB 5 STRATEGI PROGRAM DAN TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 5.1 Rencana Program 5.1.1 Rencana Program Umum Tahapan pencapaian pembangunan sector air limbah domestik dan sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan kota secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RPIJMD serta dokumen RTRW Kabupaten Bandung Barat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan sistem dan penetapan zona sanitasi antara lain adalah :
19. a.Arah pengembangan kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kabupaten Bandung Barat dalam Jangka Pendek sampai dengan jangka panjang
20. b.Proyeksi pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan berdasarkan luas terbangun
21. c.Kawasan beresiko sanitasi
22. d.Kondisi fisik wilayah (topografi dan struktur tanah) Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tersebut adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), karakteristik tata guna lahan (Center of Business Development/ komersial atau rumah tangga), wilayah pertumbuhan , kawasan kumuh, serta resiko kesehatan lingkungan. Analisis dilakukan menghasilkan suatu rencana program yang menggambarkan kebutuhan system pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk perencanaan pengembangan sistem. Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1 PENYUS Sesuai dengan kriteria sistem pelayanan diatas, maka sistem pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Bandung Barat terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu:
23. a.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) SPALD-T terbagi menjadi beberapa sistem pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi peruntukan wilayah dan tingkat kepadatan penduduk per wilayah, antara lain:
  1. 1.Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Permukiman.
  2. 2.Layanan Sistem Saluran Air Limbah Skala Kota/Regional.
24. b.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Merupakan sistem layanan individual dan layanan komunal, yang dilengkapi dengan fasilitas layanan penyedotan lumpur dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat akan dikembangkan dengan menerapkan layanan setempat dan layanan penyaluran air limbah terpusat, sesuai dengan potensi dan kemampuan dan perkembangan Kabupaten pada masa yang akan datang. Oleh karena itu ditetapkan kondisi yang diharapkan dan target layanan air limbah domestic Kabupaten Bandung Barat sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 2 PENYUS Tabel 5.1 Target Rencana Program Pengelolaan Air Limbah Domestik NO Sistem Pelayanan Air Limbah Domestik Target Akses Sanitasi Air Limbah Domestik (%) Eksiting
(2024)Jangka Pendek
(2027)Jangka Menengah
(2030)Jangka Panjang
(2045)I Akses Layak 1 Akses Aman
1. a.IPLT a). Individu 0,00 3,69 14,36 44,14 b). Komunal 0,00 0,00 0,74 7,85
2. b.IPAL a). IPALD Skala Permukiman 0,06 0,31 1,41 5,60 b). IPAL D Skala Kawasan Tertentu 0,00 0,00 0,00 0,20 c). IPALD Skala Perkotaan 0,00 0,00 0,00 1,84 Jumlah Akses Aman (1) 0,06 4,00 16,50 59,63 2 Akses Layak (Belum Aman)
3. a.Individu 34,60 35,25 43,79 19,42
4. b.Komunal (Bersama) 0,96 3,50 15,13 20,95
5. c.Akses Layak Khusus Pedesaan (Leher Angsa - Cubluk) 30,74 31,33 10,05 0,00 Jumlah Akses Layak (Belum Aman) (2) 66,29 70,08 68,96 40,37 Jumlah Akses Layak (1+2) 66,35 74,08 85,47 100,00 II Tidak Ada Akses BABs 25,92 14,53 0,00 Jumlah Tidak Ada Akses 33,65 25,92 14,53 0,00 JUMLAH TOTAL (I + II) 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Hasil Analisis, 2024 5.1.2 Rencana Pengembangan Zona Sistem Pengolahan Berdasarkan strategi dan rencana program serta hasil analisis SWOT pengelolaan air limbah untuk Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk pegembangan sistem Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 3 PENYUS setempat. Maka dengan kondisi saat ini sistem yang cocok dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat saat ini adalah Optimalisasi Sistem On-Site menuju Pengembangan Selektif Sistem Off-Site untuk 20 tahun kedepan. Sistem Sanitasi Kabupaten Bandung Barat berada pada Kuadran I menuju pada Kuadran II. Beberapa wilayah kecamatan sudah terdapat infrastruktur pengolahan secara terpusat yaitu berupa IPAL Skala Permukiman dengan rata-rata melayani 50 KK untuk 1 unit IPAL. Untuk perkembangan 20 tahun mendatang hamper semua wilayah dilayani dengan 2 sistem yaitu on site dan off site, untuk on site terdiri dari unit Tangki Septik Individual ataupun komunal yang akan dilakukan pengolahan lanjutan pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Tabel 5.2 Alternatif Pengolahan On Site – Off Site No mo r Nama Kecamat an Jenis Pengolahan Eksisting 2030 2035 2040 2045 1 Rongga ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 2 Gunungh alu GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 3 Sindangk erta ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 4 Cililin ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 5 Cihampel as GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 6 Cipongko r ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 7 Batujajar GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 8 Saguling ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 9 Cipatat ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 10 Padalara ng ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 11 Ngampra h GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 12 Parongp ong ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL 13 Lembang ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 14 Cisarua ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 4 PENYUS No mo r Nama Kecamat an Jenis Pengolahan Eksisting 2030 2035 2040 2045 15 Cikalong Wetan ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE 16 Cipeunde uy ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL ON-SITE/SETEMPA T KOMUNAL GABUNGAN ON SITE DAN OFF SITE Sumber: Hasil Analisis, 2024 5.1.3 Rencana Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat
  1. 1.Unit Penampungan Tinja Setempat Sanitasi sistem setempat (on-site) yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk. Sistem ini diterapkan pada :
6. a.Kepadatan < 100 orang/ha
7. b.Kepadatan > 100 orang/ha, sarana on-site dilengkapi pengolahan tambahan seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi
8. c.Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m
9. d.Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya Pada sistem on-site ada 2 jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan komunal. Pada skala invidual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada pengolahan lanjutan untuk effluentnya yakni :
10. a.Dengan bidang resapan
11. b.Dialirkan pada small bore sewer
12. c.Dengan evapotranspirasi Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Berikut ini penjelasan mengenai alternatif teknologi pada sistem On-Site : Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 5 PENYUS
13. a.Sistem Cubluk Cubluk merupakan sistem pembuangan yang paling sederhana terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan bata berongga, anyaman bambu, dan bahan-bahan lainnya (Sugiharto, 1997). Pada umumnya cubluk berbentuk lingkaran, kotak persegi dengan diameter sepanjang (0,5-1) m, cubluk memiliki kedalaman (1-3) m. hanya sedikit air yang digunakan untuk menggelontor kotoran/ tinja ke dalam cubluk dikarenakan kotoran biasanya langsung jatuh dari atas bangunan cubluk yang dibangun sederhana. Cubluk biasanya didesain untuk waktu (5-10) tahun. Berikut jenis cubluk diantaranya : 1) Cubluk Tunggal Cubluk tunggal dapat digunakan untuk daerah yang memiliki ketinggian muka air tanah > 1 m dari dasar cubluk. Cocok untuk daerah dengan kepadatan < 200 jiwa/ha. Pemakaian cubluk dihentikan apabila sudah terisi 75% dari kapasitas yang ada, apabila masih digunakan melebihi batas tersebut maka dikuatirkan timbul pencemaran seperti bau, kotoran/tinja meluber ke atas permukaan 2) Cubluk Ganda/Kembar Cubluk kembar dapat digunakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk < 50 jiwa/ha dan memiliki muka air tanah > 2 m dari dasar cubluk. Pemakaian lubang cubluk pertama dihentikan setelah terisi 75% dan selanjutnya cubluk kedua dapat disatukan. Jika lubang cubluk kedua telah terisi 75%, maka tinja yang ada di dalam lobang pertama dapat dikosongkan secara manual dan dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Setealh itu lubang cubluk dapat difungsikan kembali.
14. b.Sistem Tangki Septik Individu Sistem ini merupakan sistem konvensional yang banyak digunakan oleh masyarakat. Pada umumnya terdiri dari satu buah tangki septic berbentuk kotak/lingkarann dan satu buah untuk resapan untuk menampung effluent dari Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 6 PENYUS tangki septik. Tangki septic merupakan suatu ruangan yang terdiri dari beberpa kompartemen yang berfungsi sebagai bangunan pengendap untuk menampung kotoran padat agar mengalami pengolahan biologis oleh bakteri anaerob dalam jangka waktu tertentu. Proses dapat berjalan dengan baik apabila tangki terisi penuh dengan cairan, oleh karena itu tangki septic haruslah kedap air. Hal- hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan tangki septic adalah : 1) Kecepatan daya serap tanah > 0,0146 cm/menit 2) Cocok diterapkan di daerah yang memiliki kepadatan penduduk < 500jiwa/ha 3) Dapat dijangkau oleh truk penyedot tinja 4) Tersedia lahan untuk bidang resapan Berdasarkan SNI 03-2398-2002 tangki septic dapat didesain dengan bentuk persegi panjang mengikuti kriteria desain sebagai berikut : 1) Perbandingan antara panjang dan lebar adalah (2-3) : 1 2) Lebar minimum tangki adalah 0,75 m 3) Panjang minimum tangki adalah 1,5 m 4) Kedalaman air efektif di dalam tangki antara (1-2,1) m 5) Tinggi tangki septic adalah ketinggian air dalam tangki ditambah dengan tinggi ruang bebas (free board) yang berkisar (0,2-0,4) m 6) Penutup tangki septic yang terbenam ke dalam tanah maksimum sedalam 0,4 m Bila panjang tangki lebih besar dari 2,4 m atau volume tangki lebih besar dari 5,6 m3, maka interior tangki dibagi menjadi 2 kompartemen yaitu kompartemen inlet dan outlet. Proporsi besaran kompartemen inlet berkisar 75% dari besaran total tangki septik.
15. c.Tangki Septik Komunal Proses pengolahan air limbah domestik yang terjadi pada tangki septik adalah proses pengendapan dan stabilisasi anaerobic. Tangki septik bisa dianggap Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 7 PENYUS sebagai pengolahan awal (primer). Tangki septik tidak efektif untuk mengurangi jumlah bakteri dan virus yang ada pada air limbah domestic. Minimal jarak sumur resapan dan tangki septic adalah 10 m, tergantung aliran air tanah dan porositas tanah.
16. d.MCK Komunal MCK komunal/ umum adalah sarana umum yang digunakan bersama oleh beberpa keluarga untuk mandi, mencuci, dan buang air di lokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi (300-500) orang/ha.
  1. 2.Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja Lumpur tinja yang terakumulasi dalam tangki septik masih mengandung tinja segar dan lumpur yang belum terurai. Lumpur tinja ini relatif masih berbahaya, karena merupakan konsentrat yang mengandung bahan atau senyawa organik yang masih membutuhkan penanganan (pengolahan) khusus terlebih dulu sebelum dibuang, baik supernatan maupun endapan lumpur keringnya ke badan air penerima atau tanah. Dalam kenyataannya, lumpur tinja tersebut mempunyai konsentrasi yang relatif lebih pekat dibanding dengan buangan cair. Hal ini dapat dilihat dari konsentrasi lumpur tinja sebagai BOD yang memiliki variasi antara 1000 - 12000 mg/liter. Dengan karakteristik konsentrasi BOD yang cukup besar, maka lumpur tinja tidak boleh dibuang langsung ke dalam badan air penerima atau tanah. Karena dikhawatirkan akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air tanah dangkal yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya akumulasi lumpur tinja di tangki septik dan sekaligus mencegah terjadinya resiko pencemaran lingkungan akibat pembuangan lumpur tinja yang belum diolah, maka diperlukan adanya suatu sarana pengolahan lumpur tinja yang dikenal sebagai Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kebutuhan akan IPLT menjadi sangat penting terutama di daerah perkotaan Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 8 PENYUS yang mempunyai kepadatan penduduk yang relatif tinggi, sementara sarana untuk penanganan air limbah secara jaringan perpipaan (off-site system) belum tersedia. a) Pengelolaan Lumpur Tinja Eksisting Sampai saat ini Kabupaten Bandung Barat belum memiliki unit pengolahan limbah domestic/tinja yang terpusat baik IPLT maupun IPAL. Namun demikian untuk di wilayah perkotaan sudah terdapat masyarakatyang melakukan penyedotan dengan jasa dari pihak swasta yang dibuang/diolah di IPLT di sekitar Kabupaten Bandung Barat. Dengan belum terdapatnya sarna pengolahan air limbah domestik ataupun lumpur tinja dikhawatirkan buangan air limbah domestik/lumpur tinja dapat mencemari lingkungan khususnya air permukaan maupun air tanah, selain juga berpengaruh pada presentase akses aman untuk Tingkat kabupaten, sehingga menjadi sangat penting adanya sarana IPAL/IPLT di Kabupaten Bandung Barat. b) Rencana Pengelolaan Lumpur Tinja Rencana pengelolaan lumpr tinja di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan pendekatan teknis dan non teknis. Pendekatan teknis yang dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT yang dibangun direncakan sesuai dengan 4 zona/wilayah pelayanan air limbah domestik. Direncanakan IPLT akan dibangun sesuai dengan wilayah pelayanan sehingga pada akhir perencanaan diharapkan ada 4 unit IPLT. Pendekatan non teknis yang perlu juga dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembangunan masal tangki septic dan tangki septic komunal yang sesuai dengan standar (SNI) untuk wilayah yang menjadi prioritas. Kegiatan pelayanan IPLT untuk tahap pertama direncanakan untuk Kawasan wialayah Pelayanan 1 (satu) yaitu wilayah perkotaan Ngamprah, Padalarang, Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 9 PENYUS Batujajar, Saguling dan Cihemapelas, serta penambahan layanan ke wilayah perkotaan Kecamatan Lembang. Sedangkan untuk Wilayah Pelayanan 2-4 akan dilayani secara bertahap pada periode jangka panjang. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan Tangki Septik Individu maupun komunal serta kegiatan non teknis dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat. Untuk rencana program penyedotan, selain menyediakan armada oleh Pemereitah Kabupaten juga akan dilakukan penawaran-penawaran kepada pihak swasta untuk ikut terlibat dalam kegiatan penyedoatan lumpur tinja. yang menjadi target utama dalam kegiatan penyedotan adalah kawasan-kawasan yang sudah memiliki septic tank (eksisting) dan wilayah yang telah diberikan program pembuatan tangki septic masal dengan jadual yang tersusun. Rencana pembiayaan penyedotan dapat dilakukan dengan cara dicicil setiap bulan yang digabungkan dengan retribusi biaya air bersih (PDAM), hal ini perlu dilakukan studi yang khusus. 5.1.4 Rencana Jaringan Sistem terpusat atau off site sistem bertujuan untuk melayani air limbah seluruh daerah perencanaan, meliputi sistem jaringan perpipaan air limbah (tergabung atau terpisah dengan saluran pembuangan AH) ditunjang oleh instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat. Pembangunan sistem terpusat ini dapat dilakukan sekaligus dalam satu masa perencanaan dan pembangunan (memerlukan biaya investasi besar) ataupun dilakukan secara bertahap, a) Sistem perpipaan Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 10 PENYUS Sistem perpipaan yang dianggap cocok untuk mengalirkan air limbah dari penghasil limbah menuju IPAL, adalah sistem :
  2. 1.Shallow Sewer atau small bore sewer pada setiap unit bangunan terutama bila kondisi tanah tidak mampu menerima air rembesan
  3. 2.Sistem jaringan umumnya perpipaan menggunakan pipa PVC Ø 100 – 200 mm. Sistem pengaliran melalui jaringan perpipaan (sewerage) di upayakan untuk dapat mengalir secara gravitasi. Pola pengaliran air limbah dapat dilakukan dengan 2 cara : ● Pengaliran terpisah (separate system) : Yaitu pengaliran air limbah yang dipisahkan dengan air hujan, pengaliran air limbah dengan sistem ini biasanya digunakan perpipaan air limbah yang terpisah (sewerage) dari saluran drainase, kemudian dialirkan ke Instalasi Pengolahaan Air Limbah (IPAL), baru kemudian hasil olahan dialirkan ke badan air penerima (sungai/ laut) ● Pengaliran tercampur (combine system) : Yaitu pengaliran air limbah yang dicampurkan dengan air hujan, pengaliran air limbah secara bersama-sama dengan saluran drainase, kemudian dialirkan ke Instalasi Pengolahaan Air Limbah (IPAL), sebelum dialirkan ke badan air penerima (sungai/laut). 5.1.5 Kriteria Teknis dan Proyeksi Pembebanan 5.1.5.1 Kriteria Teknis Dalam Penyelenggaraan SPALD-S SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. SPALD-S merupakan rangkaian pengelolaan air limbah domestik dengan Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 11 PENYUS tiga komponen utama yang terdiri dari sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan lumpur tinja, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja. A. Sub-sistem Pengolahan Setempat Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber. Berdasarkan kapasitas pengolahannya, sub-sistem pengolahan setempat dibedakan menjadi:
17. a.Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; serta
18. b.Skala Komunal diperuntukkan: ● 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan ● Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet) B. Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja (berupa pompa vakum dan peralatan selang) dan tanda pengenal khusus contohnya tangki penampung dicat dengan warna yang mencolok dan disertai tulisan spesifik. Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik (GPS tracking). Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, pengangkutan lumpur tinja dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. C. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Lumpur tinja dapat berupa air limbah domestik yang telah terolah, sebagian terolah atau belum terolah. Lumpur tinja yang terbentuk dalam unit pengolahan setempat membutuhkan pengolahan lanjutan di Instalasi Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 12 PENYUS Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pada IPLT, lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat akan diolah melalui proses pengolahan fisik, proses pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia sehingga aman untuk dilepaskan ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan. Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:
19. a.Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi: a) unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja; b) unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya; c) unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental; d) unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik; e) unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan f) unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan
20. b.Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT, terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja; Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 13 PENYUS 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya; 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT; 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi; 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT; 6) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT; 7) alat pemeliharaan; 8) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 9) pos jaga; 10) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada didalam lingkungan IPLT; 11) pipa pembuangan; 12) tanaman penyangga; dan/atau 13) sumber energi listrik. 5.1.5.2 Kriteria Teknis Dalam Penyelenggaraan SPALD-T SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan. Komponen SPALD-T terdiri dari:
  1. 1.Sub-sistem Pelayanan Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.
  2. 2.Sub-sistem Pengumpulan Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 14 PENYUS pengolahan terpusat. Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.
  3. 3.Sub-sistem Pengolahan Terpusat Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan subsistem pengumpulan. Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:
21. a.Prasarana utama meliputi: 1) Bangunan pengolahan air limbah domestik; 2) Bangunan pengolahan lumpur; 3) Peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau 4) Unit pemanfaatan hasil olahan.
22. b.Prasarana dan sarana pendukung meliputi: 1) Gedung kantor; 2) Laboratorium; 3) Gudang dan bengkel kerja; 4) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi; 5) Sumur pantau; 6) Fasilitas air bersih; 7) Alat pemeliharaan; 8) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 9) Pos jaga; 10) Pagar pembatas; 11) Pipa pembuangan; 12) Tanaman penyangga, dan/atau 13) Sumber energi listrik Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 15 PENYUS 5.1.5.3 Proyeksi Penduduk Untuk membuat suatu perencanaan yang bertahap dan terukur maka dibutuhkan skenario bertahap dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, rencana daerah, kesiapan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan target. Untuk menghitung jumlah timbulan air limbah dan tinja terlebih dahulu dilakukan perhitungan proyeksi jumlah penduduk dengan metode terpilih (least square). Metode Proyeksi penduduk yang terpilih adalah metode Least Square, laju pertambahan penduduk 1,43 %/tahun, tahun perencanaan 20 tahun, jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 1.910.848 jiwa dan akan terus meningkat sampai akhir tahun perencanaan 2045 sebesar 2.574.667 jiwa. Adapun tabel proyeksi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.2 Proyeksi Penduduk 20 Tahun di Kabupaten Bandung Barat Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 16 PENYUS 5.1.5.4 Proyeksi Timbulan Air Limbah Air limbah (buangan) dapat didefinisikan sebagai air yang mengandung bahan pencemar fisik, biologi, atau kimia. Air buangan kota berasal dari kegiatan rumah tangga atau domestik dan dari kegiatan industri. kegiatan industri. Kedua air buangan ini harus ditangani secara terpisah karena karakteristiknya berbeda, dimana air buangan industri memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Air buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kualitas lingkungan sehingga perlu dilakukan pengolahan. Tingkat pengolahan yang akan diterapkan tergantung pada kualitas air buangan, yang erat kaitannya dengan jenis-jenis sumber air buangan tersebut. Pengolahan yang dilakukan terhadap air buangan dimaksudkan agar air buangan tersebut dapat dibuang ke badan air penerima menurut standar yang diterapkan, yaitu standar aliran (stream standard) dan standar efluen (effluent standard) (lihat Kep-02/MENKLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan). Pengelolaan limbah manusia, khususnya air limbah domestik dilakukan secara individual pada masing-masing rumah tangga atau memanfaatkan fasilitas umum seperti MCK umum. Sistem yang digunakan adalah on-site (setempat). Untuk permukiman penduduk yang berada di tepian sungai, pada umumnya memanfaatkan sungai untuk keperluan mandi, cuci dan buang air. Biaya pengumpulan, pengolahan dan pembuangan limbah meningkat dengan cepat begitu konsumsi meningkat. Merencanakan hanya satu sisi penyediaan air tanpa memperhitungkan biaya sanitasi akan menyebabkan pemerintah berhadapan dengan masalah lingkungan dan biaya tinggi yang tak terantisipasi. Di Kabupaten Bandung Barat pengelolaan air limbah domestic masih dilakukan secara individual oleh penduduknya. Walaupun sudah terdapat beberapa system pengelolaan secara komunal dan sistem perpipaan dengan kapasitas yang sangat terbatas, namun masih beluym berjalan secara optimal. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan air Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 17 PENYUS limbah domestic juga masih belum berjalan. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Bandung Barat yang hampir semua Kawasan masih belum terlalu padat dan pola pemukiman penduduk yang menyebar. Kawasan perkotaan di Kabupaten Bandung Barat sebagian besar masih berupa ibukota kecamatan dengan skala kota kecil yang kepadatan penduduknya masih belum tinggi. Sarana Sanitasi secara on site yang dimiliki tiap keluarga pada umumnya tidak dilakukan pengurasan secara berkala, pengurasan dilakukan apabila terjadi penyumbatan dan ada gangguan serta kelebihan muatan, dan yang dilakukan lebih banyak menggunakan secara manual (tanpa truck tinja). Setiap rumah tangga di suatu kawasan disyaratkan memiliki MCK dengan tangan tangki septik dan bidang peresapan. Setiap tangki septik yang telah penuh oleh kotoran tinja harus dipompa keluar dan dimasukkan ke dalam tangki truk tinja untuk kemudian diangkut ke IPLT. Layanan truk pengangkut tinja ini lazimnya ditangani oleh pemerintah. Pengambilan kotoran tinja dari tangki septik ini dimaksudkan agar "effluents" dari tangkiseptik tersebut tidak dibuang oleh masyarakat langsung ke saluran drainase kota terdekat,sebab effluent tersebut berkemungkinan masih mengandung bakteri pathogen yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan disekitarnya. Apabila masyarakat menggali sumur dalam sebagai sumber air bersih, maka bakteri pathogen yang berasal dari effluent tangki septik tersebut dapat masuk kedalamnya. Oleh karena itu selalu disyaratkan untuk pembuatan rumah tinggal agar jarak minimum tangki septik atau saluran drainase kota minimal 15 m. Sistem pengelolaan air limbah yang dipergunakan oleh penduduk di Kabupaten Bandung Barat hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu penduduk yang berada dipusat kota yang telah menggunakan Septik Tank (Tanki Septik) sebagai media pembuangan air limbah. Sedangkan sebagian besar dari penduduk kota pembuangan air limbah selain kotoran manusia (tinja) disalurkan ke Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 18 PENYUS lahan-lahan yang lebih rendah tanpa pembuatan saluran air limbah yang memenuhi kriteria kesehatan serta sebagian lagi langsung disalurkan ke sungai. Pembuangan air limbah rumah tangga (domestik) yang memenuhi kriteria sehat adalah dengan sistem pembuangan air limbah melalui septik tank dengan bidang resapan. Permasalahan prioritas yang dihadapi terkait dengan pengelolaan air limbah domestik pada umumnya masyarakat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak mempunyai SPAL yang memadai, bahkan tidak punya SPAL sama sekali. Adapun perhitungan timbulan air limbah (m3/hari) dihitung menggunakan asumsi penggunaan air 120 l/o/h, dengan timbulan air limbah adalah 80% dari kebutuhan air bersih. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.2 Proyeksi Timbulan Air Limbah Domestik No Kecamatan Timbulan Air Limbah (m3/hari) 2024 2025 2030 2035 2040 2045 1 Rongga 6.286 6.376 6.845 7.349 7.890 8.470 2 Gununghalu 8.155 8.272 8.880 9.534 10.235 10.988 3 Sindangkerta 7.596 7.705 8.272 8.881 9.534 10.235 4 Cililin 9.783 9.923 10.653 11.437 12.278 13.181 5 Cihampelas 13.935 14.134 15.174 16.291 17.489 18.776 6 Cipongkor 10.399 10.547 11.323 12.156 13.051 14.011 7 Batujajar 11.192 11.353 12.188 13.085 14.047 15.081 8 Saguling 3.514 3.564 3.827 4.108 4.410 4.735 9 Cipatat 14.296 14.501 15.567 16.713 17.942 19.262 10 Padalarang 18.401 18.664 20.038 21.512 23.094 24.794 11 Ngamprah 18.014 18.272 19.616 21.059 22.609 24.272 12 Parongpong 11.525 11.690 12.550 13.473 14.464 15.529 13 Lembang 20.063 20.350 21.847 23.454 25.180 27.033 14 Cisarua 8.096 8.212 8.816 9.465 10.161 10.909 15 Cikalong Wetan 13.176 13.364 14.348 15.403 16.536 17.753 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 19 PENYUS No Kecamatan Timbulan Air Limbah (m3/hari) 2024 2025 2030 2035 2040 2045 16 Cipeundeuy 9.009 9.138 9.810 10.532 11.306 12.138 Jumlah 183.441 186.065 199.754 214.451 230.229 247.168 Sumber: Hasil Analisis, 2024 5.1.5.5 Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Perhitungan timbulan lumpur tinja (m3/hari) dihitung menggunakan asumsi timbulan sebesar 0,5 l/o/h (Pedoman Perencanaan IPLT, Departemen Pekerjaan Umum, 1998. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.3 Proyeksi Lumpur Tinja No Kecamatan Timbulan Lumpur Tinja (m3/hari) 2024 2025 2030 2035 2040 2045 1 Rongga 33 33 36 38 41 44 2 Gununghalu 42 43 46 50 53 57 3 Sindangkerta 40 40 43 46 50 53 4 Cililin 51 52 55 60 64 69 5 Cihampelas 73 74 79 85 91 98 6 Cipongkor 54 55 59 63 68 73 7 Batujajar 58 59 63 68 73 79 8 Saguling 18 19 20 21 23 25 9 Cipatat 74 76 81 87 93 100 10 Padalarang 96 97 104 112 120 129 11 Ngamprah 94 95 102 110 118 126 12 Parongpong 60 61 65 70 75 81 13 Lembang 104 106 114 122 131 141 14 Cisarua 42 43 46 49 53 57 15 Cikalong Wetan 69 70 75 80 86 92 16 Cipeundeuy 47 48 51 55 59 63 Jumlah 955 969 1.040 1.117 1.199 1.287 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 20 PENYUS 5.1.6 Rencana Keterpaduan dengan Prasarana Sarana Sanitasi Prasarana pengolahan air limbah sistem ini dibangun di pekarangan atau halaman bangunan pribadi terdiri dari cubluk, tangki septik dan paket pengolahan skala kecil.
23. a.Cubluk Cubluk merupakan prasarana pengolah air limbah yang berfungsi mengolah tinja (kotoran padat) dan kotoran cair (urine) menjadi kompos. Cubluk merupakan prasarana paling sederhana karena menggunakan sedikit air penggelontoran, teknologinya sederhana, biaya pembuatannya murah tetapi membutuhkan persyaratan daya resap tanah dan kedalaman air tanah tertentu. Cubluk hanya dapat menampung kotoran manusia (tinja dan urine). Oleh karena itu, air buangan yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur, tidak dialirkan kedalam cubluk.
24. b.Tangki Septik (Septic Tank) Tangki septik (Septic Tank) adalah prasarana pengolahan air limbah yang berfungsi mengolah air limbah dan lumpur endapannya (lumpur tinja) secara anaerobik. Tangki septik dapat menampung air limbah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur. Tangki septik memerlukan bidang resapan yang berfungsi mengolah efluen (limpasan) air limbah yang berasal dari tangki septik sedemikian sehingga sisa beban cemaran organik dapat diturunkan atau dikurangi sebelum dialirkan dan dibuang kedalam tanah.Tangki septik juga perlu dikosongkan secara periodik (setelah ruang lumpurnya penuh) karena didalam kotoran setiap orang terdapat padatan yang jumlahnya mencapai 0,03-0,04 m 3 /orang/tahun. Pengosongan tangki septik dilakukan dengan menggunakan truk tinja yang dilengkapi dengan pompa penyedot lumpur. Menurut data dari BPS, Penduduk Indonesia yang telah menggunakan prasarana pengolahan air limbah baik berupa cubluk maupun tangki septik adalah sebesar 57,41% (diperkotaan sebesar 63,36% dan diperdesaan 20,69 %). Ini berarti bahwa Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 21 PENYUS penduduk yang belum mengolah air limbahnya masih relatip cukup besar yaitu 42,59 %. Oleh karena itu, potensi pencemaran organik yang berasal dari air limbah domestik masih relatif besar. Cubluk dan tangki septik adalah tempat pembuangan akhir kotoran manusia yang dibangun dipekarangan rumah penggunanya sehingga dikelompokkan sebagai sistem setempat (on-site). Kedua jenis tempat pembuangan akhir tersebut, dibangun untuk melengkapi fasilitas jamban. Cubluk dan tangki septik, berfungsi menghilangkan bakteri dan virus penyakit serta menurunkan sekitar 30% - 60% beban pencemaran organik yang terdapat pada kotoran manusia. Tangki septik dapat melayani jamban pribadi maupun jamban jamak atau fasilitas MCK umum, yang dikenal sebagai tangki septik komunal.
25. c.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Prasarana ini berfungsi mengolah lumpur tinja yang berasal dari tangki septik yang secara periodik dikuras atau dikosongkan. IPLT ini terdiri dari instalasi berskala sedang dan kecil (dengan kapasitas < 100 m 3 /hari) yang dibangun di kota-kota sedang dan kecil, serta IPLT skala besar (kapasitas > 100 m 3 /hari) yang dibangun di kota-kota besar dan metropolitan. Sarana IPLT yang telah dibangun terdiri dari bermacam jenis pengolahan diantaranya Rangkaian Imhoff tank yang dilengkapi dengan kolam maturasi dan bak pengering lumpur, Rangkaian Kolam Stabilisasi yang terdidi dari kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi dilengkapi dengan bak pengering lumpur, maupun kolam oksidasi dengan aerarsi dan bak pengering lumpur. Dari sistem sanitasi setempat di atas, sistem yang paling direkomendasikan adalah sistem sanitasi setempat dengan IPLT, terdiri dari tangki septik, truk tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), hal ini didasari adanya PP No. 16 tahun 2005 Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelayanan minimal PS air limbah berupa Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 22 PENYUS unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air baku. Berdasarkan PP 16/2005 tersebut, maka penggunaan cubluk menjadi alternatif terakhir, namun penggunaan tangki septik pun secara konstruksi harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Departemen Pekerjaan Umum.
  1. 3.Gabungan sistem off-site dan on-site Sistem gabungan ini adalah altenativ dari kedua sistem diatas, dimana air limbah yang dihasilkan pada suatu daerah yang ditangani dengan cara menggunakan sistem off-site dan adapula yang ditangani sistem On-site. Jenis penanganan air limbah yang sering digunakan septik tank dan small bore sewer, dimana kedua sistem ini membutuhkan tempat pengolahan lumpur, pembuangannya dan pengolahan. Sistem ini sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai kriteria sebagai berikut : Memiliki lahan yang luas untuk tempat pengolahan. Didaerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi dengan luas lahan yang kurang memadai. Bangunan pengolahan pada sistem ini membutuhkan lahan untuk penyaluran, pembuangan, dan pengolahan lumpur tinja. Bangunan yang cocok untuk sistem ini adalah tangki septi dengan perpipaan dan bidang resapan. selain sistem, saluran yang akan digunkan juga harus menjadi bahan pertimbangan perencanaan, tabel berikut memberikan gambaran mengenai saluran yang bisa digunakan dalam penanganam air limbah domestik. Sarana Pengolahan Pengolahan Air Limbah Domestik dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pengolahan untuk limbah cair yang menggunakan proses biologis. Proses biologis ini ditujukan untuk menurunkan zat pencemar yang dapat diuraikan secara biologis Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 23 PENYUS (biodegradable). Fase cair lumpur tinja mengandung polutan zat organic biodegradable sehingga cocok diolah dengan proses biologis. Karakteristik dari Sistem Anaerobik antara lain: ▪ Tidak memerlukan energi untuk aerasi ▪ Menghasilkan bau ▪ Menghasilkan lumpur lebih sedikit ▪ Lebih mudah dioperasikan dan dipelihara Tabel 5.3 Perbandingan Sistem Aerobik dan Sistem Anaerobik Secara Mendetail SISTEM ANAEROBIK SISTEM AEROBIK Konsumsi Energi RENDAH Produksi Biogas 0.07-0.1 kWh/kgCODcr TINGGI Suplai Oksigen 0.7-1 kWh/kgCODcr Produksi Lumpur RENDAH 0.03-0.1 kgDS/kgCODcr Resirkulasi (benefit) TINGGI 0.2-0.5 kgDS/kgCODcr Biaya Pembuangan Luas Permukaan KECIL Waktu Proses Cepat BESAR Waktu Proses Lama B. Alternatif Jenis Reaktor Bioproses Perkembangan teknologi bioproses menawarkan berbagai alternatif jenis-jenis reaktor bioproses untuk mengolah limbah cair diantaranya adalah: kolam stabilisasi, lumpur aktif, oxydation ditch, trickling filter, rotating biological contactor, fixed bed anaerobik upflow, dan lain sebagainya. Berikut disajikan deskripsi mengenai masing-masing teknologi:
  2. 1.Kolam Stabilisasi Kolam stabilisasi merupakan kolam untuk mengolah supernatan dari air limbah domestik. Unit-unitnya terdiri dari kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi. Keuntungan yang dimiliki oleh sistem ini: ● Biaya O & M relatif murah, serta mudah dalam pengoperasiannya Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 24 PENYUS ● Dapat bekerja pada beban organik yang bervariasi ● Metoda penguraian bahan organik adalah memanfaatkan sinar matahari Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah: ● Interval kemampuan kerja BOD relatif rendah dibanding lumpur aktif ● Areal lahan yang digunakan cukup luas ● Lokasi instalasi yang dipilih sebaiknya berada jauh di luar permukiman (di luar daerah urban)
  3. 2.Lumpur Aktif (Activated Sludge/Extended Aerated) Proses pengolahan biologis sistem extended aerated, dilengkapi dengan unit-unit bangunan pengolahan antara lain : ▪ Bak aerasi dengan penambahan aerator, berfungsi sebagai reaktor proses biologis aerobik. ▪ Bak pengendap, tempat proses pemisahan air dengan partikel-partikel solid (flocculant) dengan cara pengendapan. ▪ Bak lumpur, berfungsi menampung lumpur dari bak pengendap untuk disirkulasikan sebagai bagian dari proses lumpur aktif dan atau dibuang ke tempat pengering lumpur. ▪ Sistem pompa sirkulasi, berfungsi mensirkulasikan sebagian lumpur dari bak lumpur yang masih aktif, kembali ke reaktor aerobik. Keuntungan dari penggunaan lumpur aktif adalah : ● Tidak ada gangguan serangga dan lalat ● Biaya awal(Initial cost) relatif murah ● Tidak memerlukan areal lahan yang luas ● Mampu bekerja pada BOD influent 150 sampai dengan 10.000 mg/l Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah: ● Sangat sensitif terhadap perubahan beban organik ● Biaya operasional mahal Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 25 PENYUS ● Memerlukan tenaga terlatih untuk pengoperasiannya ● Tidak fleksibel terhadap variasi perubahan beban organik
  4. 3.Kontak Stabilisasi Proses kontak stabilisasi dilakukan dalam 2 (dua) kompartemen untuk proses pengolahan (penyerapan zat organik) dan untuk stabilisasi dari lumpur aktif yang berasal dari tangki kontak. Lumpur yang sudah distabilisasi dicampur dengan influen air limbah di reaktor kontak. Selanjutnya cairan diendapkan dalam bak pengendap, dan lumpurnya diresirkulasi kembali masuk ke bak aerasi untuk menstabilkan zat organiknya.
  5. 4.Oxydation Ditch Proses pengolahan air limbah dengan sistem Oxydation Ditch berlangsung secara aerobik dengan menggunakan rotor untuk aerasi. Pemisahan air dengan partikel-pertikel solid terjadi di dalam bak pengendap, dan dilakukan sirkulasi lumpur dari bak pengendap ke reaktor aerobik.
  6. 5.Rotating Biological Contactor (RBC) Proses pengolahan berlangsung secara aerobik dengan memakai piringan tempat melekatnya biofilm mikroorganisme pengurai. Dengan cara memutar piringan biofilm maka akan terjadi proses kontak biofilm dengan air limbah, dan proses penguraian terus berjalan dengan masukan oksigen kontinu. C. Perbandingan Karakteristik Alternatif Reaktor Bioproses Pengolahan cairan lumpur tinja dapat dilakukan dengan menggunakan jenis pengolahan untuk limbah cair yang menggunakan proses biologis. Dalam tabel Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 26 PENYUS berikut ini disajikan perbandingan dari beberapa alternatif pengolahan biologis untuk limbah cair. Tabel 5.4 Karakteristik Operasi Pengolahan Air Limbah secara Biologis Jenis Reaktor Jenis Sistem Biomassa Jenis Proses Efisiensi Reduksi BOD (%) Keterangan Lumpur Aktif Standar Biomassa tersuspens i Aerobik 85-95 - Digunakan untuk beban pengolahan yang besar ; - Memerlukan energi listrik untuk aerasi - Menghasilkan banyak lumpur Kontak Stabilisasi Biomassa tersuspens i Aerobik 80-90 - Digunakan untuk pengolahan paket - Memerlukan energi listrik untuk aerasi - Perlu pompa untuk sirkulasi Oxydatio n Ditch Biomassa tersuspens i Aerobik 75-95 - Konstruksi mudah, tetapi membutuhkan area yang luas - Perlu energi untuk aerasi Trickling Filter Biomassa terlekat Fakultatif 80-95 - Sering timbul lalat dan bau - Perlu energi untuk menggerakan alat mekanik - Tidak memerlukan aerasi - Berpotensi mengalami penyumbatan (clogging) bila digunakan untuk limbah cair dengan kandungan Lumpur tinggi Rotating Biological Contactor Biomassa terlekat Aerobik 80-95 - Perlu energi penggerak alat mekanik - Produksi Lumpur kecil - Tidak memerlukan aerator Biofilter Anaerobi k Upflow Biomassa terlekat Anaerobi k 70-85 - Menghasilkan Lumpur yang lebih sedikit, tidak memerlukan energi untuk aerasi - Berpotensi cepat mengalami clogging bila limbah cair yang dilewatkan mengandung konsentrasi Lumpur yang sangat tinggi Kolam stabilisasi Kolam Anaerobi k 60-80 - Tidak memerlukan energi listrik maupun alat mekanik - Memerlukan waktu tinggal cukup lama dan area yang dibutuhkan sangat luas Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 27 PENYUS Jenis Reaktor Jenis Sistem Biomassa Jenis Proses Efisiensi Reduksi BOD (%) Keterangan - Mudah untuk operasi dan pemeliharaan 5.1.7 Rencana Pengelolaan Keuangan 5.2 Rencana Tahapan Pelaksanaan 5.2.1 Rencana Jangka Pendek Rencana jangka pendek pada dasarnya berisikan program-program penanganan masalah sanitasi/air limbah yang sifatnya mendesak. Jangka waktu pelaksanaannya adalah satu tahun. Daerah pelayanan untuk rencana jangka pendek meliputi Kecamatan yang masuk dalam prioritas, yang dinilai perlu penanganan masalah sanitasi/air limbah yang sifatnya mendesak. Kecamatan/wilayah yang termasuk kedalam wilayah prioritas adalah WilayahPerkotaan Ngamprah, Padalarang, Batujajar, Lembangdan wilayah pekotaan Cihampelas, Saguling. yang merupakan wilayah pengembangan prioritas pertama di Kabupaten Bandung Barat. Program Jangka Pendek ini adalah difokuskan untuk meningkatkan akses layak, dengan akses layak eksiting 2024 sebesar 66,35 % dan mengurang masyarakat yang tanpa akses sebesar 33,65 % dimana masih jauh dari target nasional. Kegiatan yang direncanakan diantaranya adalah: ● Peningkatan kesadaran masyarakat mengnai PHBS, tidak BABs dan pentingnya Pembangunan tangka septik ● Peningkatan Pembangunan Cubluk untuk perdesaan dan tangka septik individual untuk Kawasan perkotaan ● Peningkatan Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal ● Peningkatan IPAL Kawasan permukiman untuk wilayah-wilayah yang terpilih ● Study dan pengadaan lahan untuk Lokasi IPLT ● Legalisasi Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 28 PENYUS Tabel berikut memperlihatkan target peningkatan akses layak dan aman air limbah domestik, jumlah penduduk terlayani dan kebutuhan infrastruktur sesuai dengan target capaian akses. Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 29 PENYUS Tabel 5.5 Target Presentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Jangka Pendek No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Tanpa Akses (%) Akses Layak (%) Cubluk (Pedesaa n) Tangki Septik Individu al Tangki Septik Komun al MCK Akses Aman SPALD-S (%) Akses Aman SPALD-T (%) BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkota an 1 Rongga 68.333 42,20 24,30 28,50 3,00 2,00 0,00 2 Gununghalu 88.647 41,93 29,00 25,40 2,00 1,17 0,50 3 Sindangkerta 82.573 36,14 36,01 25,35 0,50 2,00 0,00 4 Cililin 106.339 29,60 26,10 40,30 2,00 2,00 0,00 5 Cihampelas 151.474 33,10 31,90 30,50 2,00 2,00 0,50 6 Cipongkor 113.033 32,90 36,10 25,50 3,00 2,00 0,50 7 Batujajar 121.662 21,35 32,85 32,80 1,00 2,00 10 0,00 8 Saguling 38.198 36,00 30,50 30,50 1,00 2,00 0,00 9 Cipatat 155.398 30,63 30,87 35,50 1,00 2,00 0,00 10 Padalarang 200.020 8,40 31,60 46,00 2,00 2,00 10 0,00 11 Ngamprah 195.815 10,80 32,20 41,00 2,00 2,00 10 2,00 12 Parongpong 125.276 25,60 35,90 35,50 1,00 2,00 0,00 13 Lembang 218.082 15,10 30,90 41,00 1,00 2,00 10 0,00 14 Cisarua 88.007 27,40 29,10 40,50 1,00 2,00 0,00 15 Cikalong Wetan 143.221 37,20 29,30 30,50 1,00 2,00 0,00 16 Cipeundeuy 97.924 35,30 30,70 30,50 1,00 2,00 0,50 JUMLAH 1.994.001 25,92 31,33 35,25 1,53 1,96 3,69 0,31 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 30 PENYUS Tabel 5.6 Target Jumlah Penduduk Pelayanan Air Limbah Domestik Jangka Pendek N o Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Tanpa Akses Akses Layak (Jiwa) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individua l Tangki Septik Komun al IPALD Permuki man IPALD Kawas an Terten tu IPALD Perkota an 1 Rongga 68.333 28.836 16.605 19.475 2.050 1.367 - - 0 2 Gununghalu 88.647 37.174 25.708 22.516 1.773 1.033 - - 443 3 Sindangkerta 82.573 29.839 29.735 20.932 416 1.651 - - 0 4 Cililin 106.339 31.476 27.754 42.854 2.127 2.127 - - 0 5 Cihampelas 151.474 50.138 48.320 46.199 3.029 3.029 - - 757 6 Cipongkor 113.033 37.188 40.805 28.823 3.391 2.261 - - 565 7 Batujajar 121.662 25.975 39.966 39.905 1.217 2.433 12.166 - 0 8 Saguling 38.198 13.751 11.650 11.650 382 764 - - 0 9 Cipatat 155.398 47.598 47.971 55.166 1.554 3.108 - - 0 10 Padalarang 200.020 16.802 63.206 92.009 4.000 4.000 20.002 - 0 11 Ngamprah 195.815 21.148 63.052 80.284 3.916 3.916 19.581 - 3916 12 Parongpong 125.276 32.071 44.974 44.473 1.253 2.506 - - 0 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 31 PENYUS N o Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Tanpa Akses Akses Layak (Jiwa) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individua l Tangki Septik Komun al IPALD Permuki man IPALD Kawas an Terten tu IPALD Perkota an 13 Lembang 218.082 32.930 67.387 89.414 2.181 4.362 21.808 - 0 14 Cisarua 88.007 24.114 25.610 35.643 880 1.760 - - 0 15 Cikalong Wetan 143.221 53.278 41.964 43.682 1.432 2.864 - - 0 16 Cipeundeuy 97.924 34.567 30.063 29.867 979 1.958 - - 490 JUMLAH KBB 1.994.001 516.886 624.771 702.895 30.580 39.140 73.558 6172 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Tabel 5.7 Kebutuhan Penambahan Infrastruktur Air Limbah Domestik Berdasarkan Target Penanganan Jangka Pendek N0 Kecamatan Akses Layak (Unit) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkotaa n 1 Rongga 304 285 52 45 - - - - - 2 Gununghalu 438 320 65 11 - - 5 - - Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 32 PENYUS N0 Kecamatan Akses Layak (Unit) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkotaa n 3 Sindangkerta 448 287 9 56 - - - - - 4 Cililin 544 523 84 56 - - - - - 5 Cihampelas 939 663 94 109 - - 11 - - 6 Cipongkor 642 436 83 67 - - 3 - - 7 Batujajar 519 649 49 112 3.042 - - - - 8 Saguling 167 167 19 29 - - - - - 9 Cipatat 750 761 57 73 - - - - - 10 Padalarang 1.042 1.438 196 156 5.001 - - - - 11 Ngamprah 892 1.306 192 146 4.895 - 74 - - 12 Parongpong 589 614 58 119 - - - - - 13 Lembang 859 1.455 109 179 5.452 - - - - 14 Cisarua 309 477 36 52 - - - - - 15 Cikalong Wetan 540 627 69 78 - - - - - 16 Cipeundeuy 384 429 41 70 - - 6 - - JUMLAH 9.367 10.438 1.213 1.359 18.389 - 99 - - Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 33 PENYUS 5.2.2 Rencana Jangka Menengah Pada tahap ini, diharapkan terjadi peningkatan taraf pengelolaan air limbah. Pada tahap ini pula diharapkan telah berdiri lembaga yang secara khusus menangani permasalahan air limbah di Kabupaten Bandung Barat, sehingga jangkauan pelayanan lembaga tersebut terhadap masyarakat semakin luas. Salah satu indikasinya adalah dengan semakin memasyarakatnya kegiatan penyedotan tangki septik dan keberadaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Pada tahap ini, diharapkan terjadi peningkatan taraf pengelolaan air limbah, diantaranya sudah terbangun dan beroperasinya IPLT di wilayah pelayanan 1, Pada tahap ini pula diharapkan telah berdiri lembaga yang secara khusus menangani permasalahan air limbah di Kabupaten Bandung Barat, sehingga jangkauan pelayanan lembaga tersebut terhadap masyarakat semakin luas. Salah satu indikasinya adalahdengan semakin memasyarakatnya kegiatan penyedotan tangki septik dan keberadaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Program Jangka menengah masih difokuskan untuk meningkatkan akses layak dan aman, serta mengurangi masyarakat yang tanpa akses menjadi sebesar 15 %. Kegiatan yang direncanakan diantaranya adalah: ● Peningkatan kesadaran masyarakat mengnai PHBS, tidak BABs dan pentingnya Pembangunan tangka septik ● Peningkatan Pembangunan Cubluk untuk perdesaan dan tangka septik individual untuk Kawasan perkotaan ● Peningkatan Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal ● Peningkatan IPAL Kawasan permukiman untuk wilayah-wilayah yang terpilih ● Pembangunan dan Operasional IPLT ● Pelatihan operator IPLT ● Pengadaan Truk Tinja ● Pembentukan Lembaga pengelola air limbah domestic dan lumpur tinja Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 34 PENYUS ● Penyusunan program L2T2 dan L2T3 untuk mengoptimalkan IPLT yang telah terbangun ● Penyusunan Perkada mengenai retribusi pengelolaan air limbah domestic dan pengelolaan lumpur tinja Table berikut memperlihatkan target peningkatan akses layak dan aman air limbah domestik, jumlah penduduk terlayani dan kebutuhan infrastruktur sesuai dengan target capaian akses. Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 35 PENYUS Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 36 PENYUS Tabel 5.8 Target Presentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Jangka Menengah No Kecamatan Jumlah Pendudu k (Jiwa) Tanpa Akses (%) Akses Layak (%) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkota an 1 Rongga 71.306 28,50 15,00 40,00 10,00 5,00 1,50 2 Gununghalu 92.505 28,50 15,00 35,00 15,00 5,00 1,50 3 Sindangkerta 86.167 24,00 15,00 35,00 15,00 5,00 5 1,00 4 Cililin 110.966 11,50 10,00 47,00 15,00 5,00 10 1,50 5 Cihampelas 158.065 23,50 15,00 50,00 5,00 5,00 1,50 6 Cipongkor 117.952 29,00 10,00 40,00 15,00 5,00 1,00 7 Batujajar 126.956 0,00 7,00 46,50 10,00 5,00 28 2 1,50 8 Saguling 39.860 39,00 10,00 35,00 5,00 5,00 5 1,00 9 Cipatat 162.160 29,00 10,00 40,00 5,00 5,00 10 1,00 10 Padalarang 208.724 0,00 5,00 46,00 10,00 5,00 30 2 2,00 11 Ngamprah 204.336 0,00 5,00 46,00 10,00 5,00 30 2 2,00 12 Parongpong 130.728 24,00 10,00 45,00 5,00 5,00 10 1,00 13 Lembang 227.572 0,00 10,00 36,50 15,00 5,00 30 2 1,50 14 Cisarua 91.837 27,50 10,00 41,00 5,00 5,00 10 1,50 15 Cikalong Wetan 149.453 24,00 10,00 45,00 10,00 5,00 5 1,00 16 Cipeundeuy 102.186 14,00 15,00 50,00 10,00 5,00 5 1,00 JUMLAH 2.080.773 15,42 10,05 43,02 10,13 5,00 14,23 0,74 1,41 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 37 PENYUS Sumber: Hasil Analisis, 2024 Tabel 5.9 Target Jumlah Penduduk Pelayanan Air Limbah Domestik Jangka Menengah N o Kecamatan Jumlah Pendud uk (jiwa) Tanpa Akses (jiwa) Akses Layak (jiwa) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permuki man IPALD Kawas an Terten tu IPALD Perkota an 1 Rongga 71.306 20.322 10.696 28.523 7.131 3.565 - - 1070 2 Gununghalu 92.505 26.364 13.876 32.377 13.876 4.625 - - 1388 3 Sindangkerta 86.167 20.680 12.925 30.158 12.925 4.308 4.308 - 862 4 Cililin 110.966 12.761 11.097 52.154 16.645 5.548 11.097 - 1664 5 Cihampelas 158.065 37.145 23.710 79.033 7.903 7.903 - - 2371 6 Cipongkor 117.952 34.206 11.795 47.181 17.693 5.898 - - 1180 7 Batujajar 126.956 - 8.887 59.035 12.696 6.348 35.548 2.539 1904 8 Saguling 39.860 15.545 3.986 13.951 1.993 1.993 1.993 - 399 9 Cipatat 162.160 47.026 16.216 64.864 8.108 8.108 16.216 - 1622 10 Padalarang 208.724 - 10.436 96.013 20.872 10.436 62.617 4.174 4174 11 Ngamprah 204.336 - 10.217 93.995 20.434 10.217 61.301 4.087 4087 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 38 PENYUS N o Kecamatan Jumlah Pendud uk (jiwa) Tanpa Akses (jiwa) Akses Layak (jiwa) Cubluk (Pedesaan) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permuki man IPALD Kawas an Terten tu IPALD Perkota an 12 Parongpong 130.728 31.375 13.073 58.827 6.536 6.536 13.073 - 1307 13 Lembang 227.572 - 22.757 83.064 34.136 11.379 68.272 4.551 3414 14 Cisarua 91.837 25.255 9.184 37.653 4.592 4.592 9.184 - 1378 15 Cikalong Wetan 149.453 35.869 14.945 67.254 14.945 7.473 7.473 - 1495 16 Cipeundeuy 102.186 14.306 15.328 51.093 10.219 5.109 5.109 - 1022 JUMLAH 2.080.77 3 320.855 209.127 895.173 210.703 104.039 296.190 15.352 29.334 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 39 PENYUS Tabel 5.10 Kebutuhan Penambahan Infrastruktur Air Limbah Domestik Berdasarkan Target Penanganan Jangka Menengah N0 Kecamatan Akses Layak (Unit) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal IPALD Permukiman IPALD Kawasan Tertentu IPALD Perkotaan 1 Rongga 2.262 254 110 - - 21 - - 2 Gununghalu 2.465 605 180 - - 19 - - 3 Sindangkerta 2.306 625 133 1.077 - 17 - - 4 Cililin 2.325 726 171 2.774 - 33 - - 5 Cihampelas 8.208 244 244 - - 32 - - 6 Cipongkor 4.589 715 182 - - 12 - - 7 Batujajar 4.782 574 196 5.845 127 38 - - 8 Saguling 575 81 61 498 - 8 - - 9 Cipatat 2.424 328 250 4.054 - 32 - - 10 Padalarang 1.001 844 322 10.654 209 83 - - 11 Ngamprah 3.428 826 315 10.430 204 3 - - 12 Parongpong 3.589 264 202 3.268 - 26 - - 13 Lembang - 1.587 1.598 351 11.616 228 68 - - 14 Cisarua 503 186 142 2.296 - 28 - - 15 Cikalong Wetan 5.893 676 230 1.868 - 30 - - 16 Cipeundeuy 5.306 462 158 1.277 - 11 - - JUMLAH 48.070 9.006 3.245 55.658 768 463 - - Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 40 PENYUS Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 41 PENYUS 5.2.3 Rencana Jangka Panjang Pembangunan pada tahap jangka panjang merupakan rangkaian dari keseluruhan pembangunan di sektor air limbah domestik di Kabupaten Bandung Barat, pada periode perencanaan ini yang disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPALD yang telah ditentukan, dengan kondisi pada akhir tahun perencanaan 100% penduduk memiliki akses terhadap prasarana pengolahan air limbah yang memenuhi syarat teknis. Diharapkan pada akhir tahap ini telah dilakukan upaya pembangunan sistem off-site sanitation, yang didahului dengan suatu upaya introduksi intermediate system, dengan membangun sewerage pada skala pilot project. Intermediate system mengambil lokasi pada area pusat kota, fasilitas komersial, perkantoran, dan permukiman padat, areal yang diprioritaskan sebagai pilot project adalah kawasan perkotaan Padalarang dan Ngamprah. ● Peningkatan kesadaran masyarakat mengnai PHBS, tidak BABs dan pentingnya Pembangunan tangka septik ● Peningkatan Pembangunan Cubluk untuk perdesaan dan tangka septik individual untuk Kawasan perkotaan ● Peningkatan Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal ● Peningkatan IPAL Kawasan permukiman untuk wilayah-wilayah yang terpilih ● Pembangunan IPLT untuk Wilayah Pelayanan 2-4 ● Operasional IPLT 2-4 ● Pengadaan Truk Tinja ● Penyusunan program L2T2 dan L2T3 untuk mengoptimalkan IPLT yang telah terbangun ● Penyusunan Review RISPAL D Kabupaten Bandung Barat ● Pembangunan Pilot Project Sewerage (IPAL) untuk Kawasan Perkotaan Padalarang dan Ngamprah dan Batujajar Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 42 PENYUS Tabel berikut memperlihatkan target peningkatan akses layak dan aman air limbah domestik, jumlah penduduk terlayani dan kebutuhan infrastruktur sesuai dengan target capaian akses. Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 43 PENYUS Tabel 5.11 Target Presentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Jangka Panjang No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Tanpa Akses (%) Akses Layak (%) Cubluk (Pedesaa n) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S (Pelayanan IPLT) Akses Aman SPALD-T (Pelayanan IPAL) BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komuna l IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkotaa n 1 Rongga 88.232 0,00 0,00 25,00 20,00 15,00 30 5 5,00 2 Gununghalu 114.462 0,00 0,00 17,00 25,00 20,00 20 10 8,00 3 Sindangkerta 106.619 0,00 0,00 33,00 20,00 10,00 30 5 2,00 4 Cililin 137.305 0,00 0,00 15,00 15,00 5,00 50 10 5,00 5 Cihampelas 195.584 0,00 0,00 33,00 20,00 10,00 30 5 2,00 6 Cipongkor 145.949 0,00 0,00 22,00 25,00 15,00 20 10 8,00 7 Batujajar 157.091 0,00 0,00 12,00 5,00 5,00 60 5 8,00 5 8 Saguling 49.321 0,00 0,00 20,00 15,00 5,00 50 5 5,00 9 Cipatat 200.651 0,00 0,00 20,00 10,00 10,00 50 5 5,00 10 Padalarang 258.267 0,00 0,00 12,00 5,00 0,00 60 10 6,00 2 5 11 Ngamprah 252.837 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 60 10 5,00 5 12 Parongpong 161.757 0,00 0,00 15,00 15,00 5,00 50 10 5,00 13 Lembang 281.589 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 60 10 5,00 5 14 Cisarua 113.635 0,00 0,00 15,00 15,00 5,00 50 10 5,00 15 Cikalong Wetan 184.928 0,00 0,00 35,00 20,00 10,00 22 5 8,00 16 Cipeundeuy 126.440 0,00 0,00 37,00 20,00 10,00 20 5 8,00 JUMLAH 2.574.667 0,00 0,00 19,42 14,33 6,62 44,14 7,85 5,60 0,20 1,84 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 44 PENYUS Sumber: Hasil Analisis, 2024 Tabel 5.12 Target Jumlah Penduduk Pelayanan Air Limbah Domestik Jangka Panjang No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Tanp a Akses (jiwa) Akses Layak (Jiwa) Cubluk (Pedesaan ) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permuki man IPALD Kawas an Terten tu IPALD Perkotaan 1 Rongga 88.232 - - 22.058 17.646 13.235 26.470 4.412 4.412 - - 2 Gununghalu 114.462 - - 19.459 28.615 22.892 22.892 11.446 9.157 - - 3 Sindangkerta 106.619 - - 35.184 21.324 10.662 31.986 5.331 2.132 - - 4 Cililin 137.305 - - 20.596 20.596 6.865 68.653 13.731 6.865 - - 5 Cihampelas 195.584 - - 64.543 39.117 19.558 58.675 9.779 3.912 - - 6 Cipongkor 145.949 - - 32.109 36.487 21.892 29.190 14.595 11.676 - - 7 Batujajar 157.091 - - 18.851 7.855 7.855 94.254 7.855 12.567 - 7.855 8 Saguling 49.321 - - 9.864 7.398 2.466 24.661 2.466 2.466 - - 9 Cipatat 200.651 - - 40.130 20.065 20.065 100.325 10.033 10.033 - - 10 Padalarang 258.267 - - 30.992 12.913 - 154.960 25.827 15.496 5.165 12.913 11 Ngamprah 252.837 - - 25.284 25.284 - 151.702 25.284 12.642 - 12.642 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 45 PENYUS No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Tanp a Akses (jiwa) Akses Layak (Jiwa) Cubluk (Pedesaan ) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T BABS Tangki Septik Individual Tangki Septik Komun al IPALD Permuki man IPALD Kawas an Terten tu IPALD Perkotaan 12 Parongpong 161.757 - - 24.264 24.264 8.088 80.879 16.176 8.088 - - 13 Lembang 281.589 - - 28.159 28.159 - 168.953 28.159 14.079 - 14.079 14 Cisarua 113.635 - - 17.045 17.045 5.682 56.818 11.364 5.682 - - 15 Cikalong Wetan 184.928 - - 64.725 36.986 18.493 40.684 9.246 14.794 - - 16 Cipeundeuy 126.440 - - 46.783 25.288 12.644 25.288 6.322 10.115 - - JUMLAH 2.574.667 - - 500.044 369.042 170.397 1.136.390 202.023 144.116 5.165 47.489 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 46 PENYUS Tabel 5.13 Kebutuhan Penambahan Infrastruktur Air Limbah Domestik Berdasarkan Target Penanganan Jangka Panjang No Kecamatan Jumlah Kepala Kelurga (KK) Akses Layak (Unit) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T Tangki Septik Individual Tangki Septik Komuna l IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkotaan 1 Rongga 22.058 5.514 882 662 6.617 221 88 - - 2 Gununghalu 28.615 4.865 1.431 1.145 5.723 572 183 - - 3 Sindangkerta 26.655 8.796 1.066 533 7.996 267 43 - - 4 Cililin 34.326 5.149 1.030 343 17.163 687 137 - - 5 Cihampelas 48.896 16.136 1.956 978 14.669 489 78 - - 6 Cipongkor 36.487 8.027 1.824 1.095 7.297 730 234 - - 7 Batujajar 39.273 4.713 393 393 23.564 393 251 - 1.964 8 Saguling 12.330 2.466 370 123 6.165 123 49 - - 9 Cipatat 50.163 10.033 1.003 1.003 25.081 502 201 - - 10 Padalarang 64.567 7.748 646 - 38.740 1.291 310 1.291 3.228 11 Ngamprah 63.209 6.321 1.264 - 37.926 1.264 253 - 3.160 12 Parongpong 40.439 6.066 1.213 404 20.220 809 162 - - 13 Lembang 70.397 7.040 1.408 - 42.238 1.408 282 - 3.520 14 Cisarua 28.409 4.261 852 284 14.204 568 114 - - 15 Cikalong Wetan 46.232 16.181 1.849 925 10.171 462 296 - - Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 47 PENYUS No Kecamatan Jumlah Kepala Kelurga (KK) Akses Layak (Unit) Tangki Septik Individual Tangki Septik Komunal MCK Akses Aman SPALD-S Akses Aman SPALD-T Tangki Septik Individual Tangki Septik Komuna l IPALD Permukima n IPALD Kawasa n Tertent u IPALD Perkotaan 16 Cipeundeuy 31.610 11.696 1.264 632 6.322 316 202 - - JUMLAH 643.667 125.011 18.452 8.520 284.097 10.101 2.882 1.291 11.872 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Adapun arahan rencana pengembangan IPAL dan IPLT di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar berikut. Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 48 PENYUS Gambar 5.1 Peta Kebutuhan IPLT Jangka Pendek Menengah Kabupaten Bandung Barat Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 49 PENYUS Gambar 5.2 Peta Kebutuhan IPLT Jangka Panjang Kabupaten Bandung Barat Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 50 PENYUS Gambar 5.3 Peta Rencana Pengembangan IPLT Kabupaten Bandung Barat Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 51 PENYUS Gambar 5.4 Peta Kebutuhan IPAL Skala Perkotaan Kabupaten Bandung Barat Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 52 PENYUS 5.3 Rencana Pembiayaan dan Indikasi Investasi Program Analisis Kelayakan Investasi dimaksudkan untuk menilai apakah suatu proyek layak untuk dilanjutkan sampai pada tahap konstruksi terhadap investasi/ biaya kapital yang ditanam atau diperlukan untuk konstruksi, eksploitasi dan operasi serta pemeliharaan hasil proyek tersebut. Dasar dari analisis ini adalah dari besarnya investasi dan biaya operasi serta pemeliharaan yang diperlukan yang menjadikan suatu pendapatan dan/atau manfaat yang akan dihasilkan dari pelaksanaan proyek tersebut. Besaran investasi, biaya dan manfaat dalam hal ini berbeda antara kondisi bila proyek tersebut tidak dilaksanakan dibandingkan dengan kondisi bila proyek tersebut dilaksanakan. Perbedaan kondisi inilah yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam analisis ekonomi. Investasi yang diperlukan untuk pembangunan dan/atau pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) secara lengkap diuraikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bab ini. Besaran investasi ini merupakan besaran biaya konstruksi untuk pembangunan sarana dan prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sampai dengan tahun 2045 untuk optimalisasi dan/atau pengembangan pelayanan SPALD di Kabupaten Bandung Barat. Sebelum dilakukan analisis dan perhitungan kelayakan investasi, terlebih dahulu dilakukan perhitungan rencana anggaran biaya atas kegiatan atau program RISPALD, sehingga diketahui kegiatan/program apa saja yang akan direalisasikan, volume dan jumlah biaya investasi yang akan dikeluarkan serta dikelompokkan atas dasar pola dan sumber pembiayaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Perhitungan rencana anggaran biaya ini belum memasukkan faktor biaya pajak dan biaya perizinan. A. Kebutuhan Investasi Sehubungan dengan hal tersebut di atas, akan dilakukan perhitungan kebutuhan investasi atas rencana program dan kegiatan RISPALD Kabupaten Bandung Barat selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Perhitungan kebutuhan investasi ini sangat penting dilakukan, guna untuk melihat seberapa besar kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam rangka membiayai program-program pengembangan SPALD di Kabupaten Bandung Barat. Di samping itu, perhitungan biaya investasi ini merupakan Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 53 PENYUS data awal yang akan digunakan dalam rangka melakukan analisis kelayakan keuangan (investasi). Sehingga dapat diambil kesimpulan apakah program dan kegiatan serta biaya yang direncanakan dapat dikatakan layak dan/atau dapat ditindak lanjuti atau tidak. Indikasi Program dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan RISPALD Kabupaten Bandung Barat akan disusun menurut tahapan investasi, sebagai berikut:
  7. 1.Tahap I (Jangka Pendek): Tahun 2026-2027;
  8. 2.Tahap II (Jangka Menengah): Tahun 2028-2030; dan
  9. 3.Tahap III (Jangka Panjang): Tahun 2031-2045. Sejalan dengan kebutuhan investasi pengembangan SPALD menurut tahapan investasi sebagaimana dimaksud di atas, maka secara keseluruhan besaran investasi pengembangan SPALD di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp 14.126.100.879.000,00 (empat belas triliun seratus dua puluh miliar seratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Jumlah biaya investasi tersebut belum termasuk biaya pajak dan perizinan, dengan rincian menurut tahapan investasi, sebagai berikut:
  10. 1.Tahap I (Jangak Pendek) : Rp 924.961.744.000,00
  11. 2.Tahap II (Jangka Menengah) : Rp 4.219.333.365.000,00
  12. 3.Tahap III (Jangka Panjang) : Rp 8.981.805.770.000,00 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 54 PENYUS Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 55 PENYUS Tabel 5.14 Kebutuhan Investasi Pembangunan Sistem Pengeloaaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026-2045 N O JENIS KEBUTUHAN Harga Satuan Rp (ribu) JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG TOTAL KEBUTUHAN BIAYA (Ribu) SUMBER PENDANA AN 2027 2030 2045 ASPEK TEKNIS 1 Pembangunan Cubluk (Perdesaan) 3.000 28.101.353 - - 28.101.353 Swadaya Masyaraka t 2 Pembangunan Tangki Septik (UNIT) 5.000 52.187.525 260.261.072 49.655.000 362.103.597 APBN, APBD I, APBD II, SWADAYA MASYARA KAT 3 Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kap 50 KK (UNIT) 600.000 59.660.208 277.952.217 1.377.379.590 1.714.992.015 APBN, APBD I, APBD II, SWADAYA MASYARA KAT 4 Pembangunan MCK Komunal 300.000 407.700.835 973.478.789 1.968.855.024 3.350.034.648 APBN, APBD I, APBD II, SWADAYA MASYARA KAT Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 56 PENYUS N O JENIS KEBUTUHAN Harga Satuan Rp (ribu) JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG TOTAL KEBUTUHAN BIAYA (Ribu) SUMBER PENDANA AN 2027 2030 2045 5 Pembangunan Tangki Septik Komunal 300.000 363.961.823 2.701.841.287 5.076.921.545 8.142.724.655 APBN, APBD I, APBD II, SWADAYA MASYARA KAT 6 Paket Pembangunan IPLT Zona 1 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 APBN 7 Pengadaan Truk Tinja IPLT 1 500.000 - 2.000.000 4.500.000 6.500.000 APBD II 8 Pengadaan Motor Tinja IPLT 1 100.000 - 300.000 500.000 800.000 APBD II 9 Paket Pembangunan IPLT Zona 2 15.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 APBN 10 Pengadaan Truk Tinja IPLT 2 500.000 - - 6.000.000 6.000.000 APBN 11 Pengadaan Motor Tinja IPLT 2 100.000 - - 500.000 500.000 APBD II 12 Paket Pembangunan IPLT Zona 3 Kap 100 m3/hr 15.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 APBN 13 Pengadaan Truk Tinja IPLT 3 500.000 - - 6.000.000 6.000.000 APBN 14 Pengadaan Motor Tinja IPLT 3 100.000 - - 500.000 500.000 APBD II 15 Paket Pembangunan IPLT Zona 4 Kap 100 m3/hr 15.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 APBN Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 57 PENYUS N O JENIS KEBUTUHAN Harga Satuan Rp (ribu) JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG TOTAL KEBUTUHAN BIAYA (Ribu) SUMBER PENDANA AN 2027 2030 2045 16 Pengadaan Truk Tinja IPLT 4 500.000 - - 6.000.000 6.000.000 APBN 17 Pengadaan Motor Tinja IPLT 4 100.000 - - 500.000 500.000 APBD II 12 Pembangunan IPAL Skala Perkotaan 100.000.000 - - 400.000.000 400.000.000 APBD II 13 Pembangunan SR IPAL 8.000 - - 23.744.611 23.744.611 APBN ASPEK PERATURAN 1 Penyusunan Perda Air Limbah 800.000 800.000 - - 800.000 APBN, APBD I, APBD II 2 Penyusunan Perkada RISPAL Domestik 500.000 500.000 - 500.000 1.000.000 APBD II 3 Penyusunan Perda Retribusi Air Limbah dan Lumpur Tinja 800.000 800.000 - - 800.000 APBD II 4 Penyusunan Perkada Pengelola Air Limbah dan Lumpur Tinja 500.000 500.000 - - 500.000 APBD II ASPEK KELEMBAGAAN 1 Pembentukan KelembagaanPengelola Air Limbah dan Lumpur Tinja 500.000 - 500.000 1.500.000 2.000.000 APBN, APBD I, APBD II 2 Peningkatan Kapasitas Pengelolan Air Limbah dan Lumpur Tinja 500.000 - 500.000 1.500.000 2.000.000 APBN, APBD I, APBD II Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 58 PENYUS N O JENIS KEBUTUHAN Harga Satuan Rp (ribu) JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG TOTAL KEBUTUHAN BIAYA (Ribu) SUMBER PENDANA AN 2027 2030 2045 ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT - 1 Sosialisasi PHBS 250.000 250.000 750.000 3.750.000 4.750.000 APBD II 2 Sosialisasi Tidak BABs 250.000 250.000 750.000 3.750.000 4.750.000 APBD II 3 Sosialisasi Tangki Septik 250.000 250.000 750.000 3.750.000 4.750.000 APBD II 4 Sosialisasi Penyedotan Tangki Septik Terjadwal 250.000 - 250.000 750.000 1.000.000 APBD II 5 Sosialisasi Penyambungan IPAL 250.000 - - 250.000 250.000 APBD II JUMLAH 924.961.744 4.219.333.365 8.981.805.770 14.126.100.879 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 59 PENYUS 5.4 Rencana Pengaturan Kelembagaan Lembaga pengelola sarana Pengelola Air Limbah tersebut dapat berupa unit usaha yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat atau unit usaha swasta yang ditunjuk atau diberi konsesi untuk pengelolaan sarana, mulai dari sistem transportasi sampai sistem pengolahan akhir lumpur tinja selama jangka waktu tertentu. Beberapa alternatif bentuk kelembagaan pengelola sarana yang dapat diterapkan dalam upaya penanganan air limbah di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut: ● Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Barat ● Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung Barat ● Perusahaan Swasta yang diberi konsesi khusus ● Perusahaan patungan antara Pemda Kabupaten Bandung Barat dengan swasta ● Pengelolaa dilakukan swadaya oleh masyarakat pengguna Apabila pengelolaan diserahkan kepada masyarakat melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat senidir, maka pihak pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pengawas. namun demikian sebelum serah terima dilakuka antara pemerintah daerah dan lembaga pengelolan, perlu dilakukan alih teknologi/pelatihan bagi pengurus dan anggota pengelola dalam hal pemeliharaan da pemanfaata dari sarana yang telah dibangun. pelatihan yang diberika terdiri dari pelatihan teknis, keuangan dan kelembagaan. Berikut disajikan beberapa pilihan benuk kelembagaan bagi instansi pelayanan air limbah. Tabel 5.15 Pilihan Bentuk Kelembagaan Layanan Air Limbah No Aspek UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PERUSAHAAN DAERAH (PD) 1 Status hukum Unit kerja di dalam SKPD Unit kerja di dalam SKPD Badan usaha yang dibentuk dan dimiliki Pemda 2 Peran Pelaksana teknis layanan air limbah Pengelola layanan air limbah Pengelola layanan air limbah 3 Independensi Tidak independen Semi independen Independen penuh Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 60 PENYUS No Aspek UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN LAYANAN UMUM (BLU) PERUSAHAAN DAERAH (PD) 4 Rencana dan laporan kerja Bagian dari rencana dan laporan kerja SKPD induk Dikonsolidasikan pada rencana dan laporan kerja SKPD induk Tersendiri 5 Orientasi laba Tidak mencari laba Tidak harus mencari laba Mencari laba 6 Pengelolaan keuangan Mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah Tidak perlu mengikuti seluruh ketentuan pengelolaan keuangan Bebas dari ketentuan pengelolaan keuangan 7 Investasi Dari anggaran pemerintah Dari anggaran pemerintah Dari dana perusahaan. Dari anggaran pemerintah sebagai penyertaan modal 8 Biaya operasi Dari anggaran pemerintah Dari anggaran pemerintah dan pendapatan Dari pendapatan 9 Penerimaan pendapatan Tidak diperbolehkan Diperbolehkan Harus 10 Subyek pajak Bukan Bukan Iya, khusus yang sudah full cost recovery 11 Status pegawai PNS PNS & non-PNS Non-PNS 12 Dasar hukum PP No. 8/2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah Sumber: Pedoman Penyusunan RI-SPAL Kondisi eksisting saat ini pengelolaan air limbah domestik berada di salah satu Sub Koordinasi/ Seksi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, sehingga untuk ke depannya dengan direncanakannya pembangunan IPLT dan sudah terbangunnya beberapa unit IPAL Skala Permukiman perlu dilakukan peningkatan menjadu UPTD Khusus Air Limbah Domestik dan Lumpur Tinja Adapun kegiatan atau program yang bias dilaksanakan untuk menjadikan UPTD Pengelolaan Air Limpah dan lumpur Tinja sehingga menjadi unit/lembaga pengelola yang memuyai kinerja sehat diantaranya adalah:
  13. 1.Peningkatan Kinerja SDM dengan melakukan pelatihan terhadap pegawai dengan kualifiaksi yang sesuai
  14. 2.Menigkatkan fungsi pengawasan sesuai dengan tupoksi yang ada
  15. 3.meningkatkan Anggaran O&M IPAL/IPLT
  16. 4.Penambahan alat mobilitas kerja dan perlengkapan kantor Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 61 PENYUS 5.5 Rencana Edukasi dan Peran Serta Masyarakat Saat ini masyarakat masih membuang limbah rumah tangga secara konvensional dan belum ada sentuhan pengolahan secara teknis, dikarenakan kalangan masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah belum mampu mengakses media cetak secara mudah dan masyarakat tersebut kurang tertarik pada isu sanitasi apalagi isu limbah rumah tangga yang menurut mereka tidak akan menimbulkan suatu masalah meskipun belum ada pengolahannya. Hanya kalangan tertentu yang tertarik terhadap isu limbah rumah tangga. Sehingga diperlukan strategi sehingga keterlibatan masyarakat, LSM ataupun dunia usaha dalam kegiatan Pengelolaan Air limbah mengalami peingkatan.
  17. 1.Strategi Pengembangan Pemberdayaan dan Peran Masyarakat Efektifitas sistem pengelolaan air limbah sangat terkait dengan perilaku masyarakat dalam bersikap dan bertindak terhadap air limbah yang dihasilkan. Di bidang air limbah, perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan untuk mendukung sistem pengelolaan air limbah yang efektif berkaitan dengan perilaku sebagai berikut:
26. a.Bersedia tidak membuang air limbah secara sembarang pada lingkungan.
27. b.Bersedia menyediakan tangki septik sesuai standard pada masing-masing bangunan.
28. c.Bersedia mengelola tangki septik secara benar dengan melakukan pengurasan lumpur tangki septik secara rutin (setiap 3 tahun sekali).
29. d.Bersedia membayar retribusi air limbah khususnya bagi penduduk yang daerahnya telah dilayani oleh jaringan perpipaan air limbah.
  1. 2.Strategi Pengembangan Kampaye Publik (Public Campaign) Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 62 PENYUS Upaya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mendukung sistem pengolahan sampah, memerlukan suatu perencanaan rekayasa sosial (Social Engineering). Perangkat rekayasa sosial di bidang air limbah secara umum terdiri atas:
30. a.Pelaksanaan kampanye publik (Public Campaign).
31. b.Pelaksanaan penegakkan hukum dan peraturan (Rule and Regulation). Perencanaan dan pelaksanaan rekayasa sosial tersebut, pada dasarnya adalah upaya untuk mempengaruhi (merubah perilaku) masyarakat agar Tertarik, Tergerak, Terajak untuk bertindak kearah yang ditunjukan sesuai dengan sistem pengelolaan air limbah yang direncanakan. Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut: a) Meningkatnya kesadaran (Awareness) b) Meningkatnya minat (Interest) c) Tumbuhnya kebutuhan (Demand) d) Adanya partisipasi dan tindakan (Action) Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action) masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien. Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 63 PENYUS dan pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi focus utama untuk perusahaan berskala besar 5.6 Rencana Sosialisasi Dokumen Rencana Induk Rencana kegiatan sosialisasi Dokumen Rencana Induk dilakukan dimulai dari tahap penyusunan rencana induk, dimana pada tahapan penyusunan pelibatan masyarakat dan stake holder di tingkat kabupaten dimulai dari tahapan penentuan jenis dokumen masterplan/outplan/SSK, lalu penetapan kriteria dan rencana tahapan pembangunan sampai pada penentuan unit instalasi pegolahan limbah yang akan dibangun. kegiatan sosialisai ini dilakukan dengan metode Forum Group Discusion (FGD). Rencana induk Sistem Pengelolaan Air imbah ini juga dilakukan terhadap para pelaku usaha khususnya para pengembang perumahan dan kawasan ekonomi sehingga akan ada penyesuaian dari rencana pembagunan dengan RI-SPAL yang telah disusun. 5.7 Rencana Legalisasi Rencana Induk Setelah RI-SPAL Kabupaten Bandung Barat tersusun, maka tahap selanjutnya adalah tahap legalisasi RI-SPAL sehingga menjadi dokumen yang bisa dijadikan dasar dalam kegiatan pembangunan. Bentuk legalisasi dari Dokumen RI-SPAL Kabupaten Bandung Barat dapat berupa Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat. Strategi Program dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 64 PENYUS BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1 Kesimpulan
  1. 1.Kondisi eksiting (Tahun 2024) akses layanan sanitasi layak di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 66,35 %, atau masih terdapat GAP sebesar 33,65% untuk akses layak 100%.
  2. 2.Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa kondisi sanitasi di Provinsi Jawa Barat berada pada kuadran kuadran I, Sehingga arah pengembangan sistem air limbah Kabupaten Bandung Barat adalah Pengembangan Selektif Sistem Off-Site. Arah pengembangan strategi ini meliputi: a) Grand strategi kuadran I: Optimasi sistem on-site Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: 1) Pembangunan IPLT 2) Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT 3) Pengembangan program SANIMAS/IPAL Permukiman b) Grand strategi kuadran II: Pengembangan selektif sistem off-site Arah pengembangan strategi ini meliputi antara lain: 1) Optimalisasi pemanfaatan IPLT terbangun 2) Peningkatan pelayanan penyedotan lumpur tinja melalui: • Peningkatan kapasitas armada • Peningkatan kapasitas IPLT 3) Pengembangan program IPAL Permukiman/SANIMAS Kesimpulan dan Rekomendasi 1 PENYUS 4) Pengembangan sistem terpusat skala kawasan pada daerah-daerah prioritas.
  3. 3.Program Jangka Pendek difokuskan untuk meningkatkan akses layak, dengan akses layak eksiting 2024 sebesar 66,35 % dan mengurang masyarakat yang tanpa akses sebesar 33,65 % dimana masih jauh dari target nasional. Kegiatan yang direncanakan diantaranya adalah: ● Peningkatan kesadaran masyarakat mengnai PHBS, tidak BABs dan pentingnya Pembangunan tangka septik ● Peningkatan Pembangunan Cubluk untuk perdesaan dan tangka septik individual untuk Kawasan perkotaan ● Peningkatan Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal ● Peningkatan IPAL Kawasan permukiman untuk wilayah-wilayah yang terpilih ● Study dan pengadaan lahan untuk Lokasi IPLT ● Legalisasi Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat
  4. 4.Program Jangka menengah masih difokuskan untuk meningkatkan akses layak, dan mengurangi masyarakat yang tanpa akses menjadi sebesar 15 %. Kegiatan yang direncanakan diantaranya adalah: ● Peningkatan kesadaran masyarakat mengnai PHBS, tidak BABs dan pentingnya Pembangunan tangka septik ● Peningkatan Pembangunan Cubluk untuk perdesaan dan tangka septik individual untuk Kawasan perkotaan ● Peningkatan Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal ● Peningkatan IPAL Kawasan permukiman untuk wilayah-wilayah yang terpilih ● Pembangunan dan Operasional IPLT ● Pelatihan operator IPLT ● Pengadaan Truk Tinja ● Pembentukan Lembaga pengelola air limbah domestic dan lumpur tinja Kesimpulan dan Rekomendasi 2 PENYUS ● Penyusunan program L2T2 dan L2T3 untuk mengoptimalkan IPLT yang telah terbangun ● Penyusunan Perkada mengenai retribusi pengelolaan air limbah domestic dan pengelolaan lumpur tinja
  5. 5.Program Jangka Panjang tahap ini telah dilakukan upaya pembangunan sistem off-site sanitation, yang didahului dengan suatu upaya introduksi intermediate system, dengan membangun sewerage pada skala pilot project. Intermediate system mengambil lokasi pada area pusat kota, fasilitas komersial, perkantoran, dan permukiman padat, areal yang diprioritaskan sebagai pilot project adalah kawasan perkotaan Padalarang dan Ngamprah. ● Peningkatan kesadaran masyarakat mengnai PHBS, tidak BABs dan pentingnya Pembangunan tangka septik ● Peningkatan Pembangunan Cubluk untuk perdesaan dan tangka septik individual untuk Kawasan perkotaan ● Peningkatan Pembangunan MCK dan Tangki Septik Komunal ● Peningkatan IPAL Kawasan permukiman untuk wilayah-wilayah yang terpilih ● Operasional IPLT ● Pengadaan Truk Tinja ● Penyusunan program L2T2 dan L2T3 untuk mengoptimalkan IPLT yang telah terbangun ● Penyusunan Review RISPAL D kabupaten Bandung Barat ● Pembangunan untuk Kawasan Perkotaan Padalarang dan Ngamprah dan Batujajar
  6. 6.Kebutuhan investasi pengembangan SPALD menurut tahapan investasi sebagaimana dimaksud di atas, maka secara keseluruhan besaran investasi pengembangan SPALD di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp 14.126.100.879.000,00 (empat belas seratus duapuluh miliar seratus juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu Kesimpulan dan Rekomendasi 3 PENYUS rupiah). Jumlah biaya investasi tersebut belum termasuk biaya pajak dan perizinan, dengan rincian menurut tahapan investasi, sebagai berikut:
  7. 1.Tahap I (Jangak Pendek) : Rp 924.961.744.000,00
  8. 2.Tahap II (Jangka Menengah) : Rp 4.219.333.365.000,00
  9. 3.Tahap III (Jangka Panjang) : Rp 8.981.805.770.000,00
  10. 7.Kelembagaan pengelola SPALD dan Lumpur Tinja di Kabupaten Bandung Barat direkomendasikan sudah berbentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis), dimana pembentukan UPTD SPALD dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi seluruh kriteria pembentukan dan mendapatkan rekomendasi hasil konsultasi dari Gubernur (untuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota) 6.2 Rekomendasi Saran yang dapat diberikan untuk pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
  11. 1.Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan air limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat perlu disosialisasikan ke seluruh stakeholder untuk tindak lanjut tahapan berikutnya
  12. 2.Rencana Induk Sistem Pengelolaan air limbah Domestik Provinsi Jawa Barat perlu ditindaklanjuti dan dilegalisasi melalui Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat
  13. 3.Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan air limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat selanjutnya direkomendasikan untuk digunakan sebagai acuan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Bandung Barat yang berada di Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan program pembangunan 5 (lima) tahun bidang air limbah, atau Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kesimpulan dan Rekomendasi 4 PENYUS
  14. 4.Pada program lima tahunan tersebut, untuk masing-masing kegiatan, perlu ditindaklanjuti dengan Studi Kelayakan kemudian lebih lanjut ditindaklanjuti dengan Detail Engineering Design dan Studi AMDAL.
  15. 5.Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan air limbah Domestik Kabupaten Bandung Barat juga dapat digunakan sebagai acuan dalam memadukan program-program yang terkait dengan bidang air limbah seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bidang persampahan, drainase dan sebagainya, sebagai upaya melaksanakan perencanaan yang terpadu.
  16. 6.Rencana induk pengembangan sarana dan prasarana harus dievaluasi setiap 5 tahun untuk disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dan disesuaikan dengan perubahan rencana induk bidang sanitasi lainnya, tata ruang dan rencana induk SPAM serta perubahan strategi di bidang lingkungan (Local Environment Strategy), atau hasil rekomendasi audit lingkungan kota yang terkait dengan air limbah pemukiman. BUPATI BANDUNG BARAT, JEJE RITCHIE ISMAIL Kesimpulan dan Rekomendasi 5

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…