DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan, yang meliputi ketentuan umum, nama, objek, subjek dan Wajib Retribusi, dan golongan retribusi, perhitungan tarif retribusi, wilayah pemungutan, kewenangan pemungutan, pemungutan retribusi, pemeriksaan retribusi, kedaluwarsa retribusi, penghapusan piutang retribusi, keberatan retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, serta insentif pemungutan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEBERSIHAN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis Kebersihan adalah UPT Kebersihan yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bandung Barat
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
9.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
10.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
11.Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
12.Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
15.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
16.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
17.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21.Retribusi Pelayanan Kebersihan, adalah pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
22.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
24.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
28.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
31.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32.Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengatur mengenai kerjasama pengangkutan sampah. Perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang terlibat dan menentukan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah.
33.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
34.Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
4. d.penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. e.pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan pada:
1. a.jalan umum;
2. b.taman;
3. c.tempat ibadah;
4. d.sosial; dan
5. e.tempat pemakaman umum.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi yang memperoleh pelayanan kebersihan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan, meliputi:
1. a.jenis pelayanan Sampah;
2. b.jenis penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah; dan
3. c.jenis pengelolaan air limbah domestik dan/atau penyediaan penyedotan kakus.
(2)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis pelayanan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 4 (empat) kategori sebagai berikut:
1. a.kategori rumah tangga;
2. b.kategori bisnis;
3. c.kategori industri;dan
4. d.kategori umum. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
(3)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis pelayanan Sampah kategori rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas 4 (empat) kelas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.rumah tangga kelas miskin dengan kriteria pengguna daya listrik 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere;
2. b.rumah tangga kelas bawah dengan kriteria pengguna daya listrik mulai dari 900 (sembilan ratus) volt-ampere sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) volt-ampere;
3. c.rumah tangga kelas menengah dengan kriteria pengguna daya listrik mulai dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) volt- ampere sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) volt- ampere;dan
4. d.rumah tangga kelas atas dengan kriteria pengguna daya listrik mulai dari 6.600 (enam ribu enam ratus) volt- ampere ke atas.
(4)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis pelayanan Sampah kategori bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri atas 3 (tiga) kelas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.bisnis kecil dengan kriteria listrik 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) volt-ampere;
2. b.bisnis sedang dengan kriteria listrik 6.600 (enam ribu enam ratus) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilo volt-ampere;dan
3. c.bisnis besar dengan kriteria listrik lebih dari 200 (dua ratus) kilo volt-ampere.
(5)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis pelayanan Sampah kategori industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, terdiri atas 3 (tiga) kelas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.industri kecil dengan listrik 450 (empat ratus lima puluh) volt-ampere sampai dengan 200 (dua ratus) kilo volt-ampere;
2. b.industri menengah dengan listrik lebih dari 200 (dua ratus) kilo volt-ampere;dan
3. c.industri besar dengan listrik lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) kilo volt-ampere.
(6)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis pelayanan Sampah kategori umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, terdiri atas 3 (tiga) kelas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kantor pemerintahan;
2. b.fasilitas pendidikan;dan
3. c.fasilitas kesehatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
(7)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah oleh swasta.
(8)Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan jenis pengelolaan air limbah domestik dan/atau penyediaan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 5 (lima) kelas dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.0 (nol) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer;
2. b.11 (sebelas) kilometer sampai dengan 20 (dua puluh) kilometer;
3. c.21 (dua puluh satu) kilometer sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer;
4. d.31 (tiga puluh satu) kilometer sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer;dan
5. e.41 (empat puluh satu) kilometer keatas.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Jasa pelayanan kebersihan, terdiri atas:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengangkutan;
3. c.pengolahan; dan
4. d.pemrosesan akhir.
(2)Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
1. a.periode bulanan untuk Subjek Retribusi jenis Pelayanan Kebersihan kategori rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
2. b.volume sampah untuk Subjek Retribusi jenis pelayanan kebersihan kategori bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
3. c.volume sampah untuk Subjek Retribusi jenis pelayanan sampah kategori industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
4. d.volume sampah untuk Subjek Retribusi jenis pelayanan sampah kategori umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
5. e.volume sampah untuk Subjek Retribusi jenis penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7);
6. f.volume limbah untuk Subjek Retribusi jenis pengelolaan air limbah domestik dan/atau penyediaan penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8);

Pasal 7

(1)Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dilaksanakan langsung di tempat pelayanan kebersihan di Daerah.

BAB V

KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1)Bupati berwenang melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada Wajib Retribusi.
(2)Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
1. a.Wajib Retribusi yang telah terdaftar;
2. b.Wajib Retribusi yang belum terdaftar; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
3. c.Wajib Retribusi yang telah terdaftar maupun belum terdaftar yang mempunyai kelebihan volume Sampah dan/atau menghasilkan sampah di atas 1m³ (satu meter kubik) setiap hari;
4. d.Wajib Retribusi yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah;dan
5. e.Wajib Retribusi atau pihak lainnya melalui Perjanjian Kerjasama pemungutan Retribusi dengan Dinas.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan kepada Wajib Retribusi yang telah terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.berdasarkan data Wajib Retribusi yang terdaftar, Dinas membuat target Retribusi sesuai dengan besaran nilai retribusi yang ditetapkan sesuai tarif Retribusi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. b.pelaksanaan pemungutan Retribusi dilakukan setiap bulan;
3. c.Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik;
4. d.Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi kepada petugas pemungut atau melalui pembayaran yang sah;
5. e.Dinas menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke rekening kas Daerah, selanjutnya Dinas menerbitkan SSRD;
6. f.berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat serta melibatkan rukun tetangga/rukun warga guna melakukan pemungutan Retribusi;
7. g.sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
8. h.hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g, disetorkan oleh bendahara penerima Dinas ke rekening bendahara umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan; dan
9. i.dalam hal batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf h jatuh pada hari libur atau cuti bersama nasional, penyetoran dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
(2)Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan kepada Wajib Retribusi yang belum terdaftar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Dinas melakukan pendataan Wajib Retribusi yang belum terdaftar;
2. b.data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat secara sistematis yang sekurang-kurangnya meliputi nama dan alamat Wajib Retribusi;
3. c.berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas membuat daftar ketetapan tarif Retribusi dan selanjutnya menerbitkan SKRD;
4. d.Dinas menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke rekening kas Daerah, selanjutnya Dinas menerbitkan SSRD;
5. e.Dinas melalui UPT Kebersihan berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat serta melibatkan rukun tetangga/rukun warga untuk melakukan pendataan Wajib Retribusi yang belum terdaftar;
6. f.berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa setempat serta melibatkan rukun tetangga/rukun warga guna melakukan pemungutan Retribusi;
7. g.sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
8. h.hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf g, disetorkan oleh bendahara penerima Dinas ke rekening bendahara umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan; dan
9. i.dalam hal batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf h jatuh pada hari libur atau cuti bersama nasional, penyetoran dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(3)Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan kepada Wajib Retribusi yang mempunyai kelebihan volume sampah dan/atau menghasilkan sampah di atas 1m³ (satu meter kubik) setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Dinas melakukan pendataan berdasarkan jumlah volume sampah yang dibuang oleh wajib retribusi setiap hari;
2. b.hasil pendataan selama 1 (satu) bulan dari setiap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar besarnya ketetapan tarif Retribusi kebersihan yang harus dibayar;
3. c.berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala Dinas menerbitkan SKRD;
4. d.berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas melakukan pungutan Retribusi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
5. e.Wajib Retribusi dapat menyetorkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya atau melalui petugas pemungut Retribusi dan melaporkan ke bendahara penerimaan Dinas;
6. f.Sebagai tanda bukti pembayaran, kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
7. g.hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f, disetorkan oleh bendahara penerima Dinas ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari sejak pemungutan dilakukan; dan
8. h.dalam hal batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf g jatuh pada hari libur atau cuti bersama nasional, penyetoran dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4)Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan kepada Wajib Retribusi yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah dengan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dinas melakukan pendataan pihak-pihak yang akan melakukan Perjanjian Kerjasama pengangkutan sampah;
2. b.Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan Perjanjian Kerjasama pengangkutan sampah;
3. c.pihak yang dapat melakukan kerjasama pengangkutan sampah adalah badan usaha swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dan atau pihak lainnya;
4. d.berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas menerbitkan SKRD;
5. e.berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas melakukan pungutan retribusi;
6. f.Wajib Retribusi dapat menyetorkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya atau melalui petugas pemungut Retribusi dan melaporkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup;
7. g.sebagai tanda bukti pembayaran kepada setiap Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan diberikan SSRD atau bukti pembayaran lain yang sah;
8. h.hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf f, disetorkan oleh Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari sejak pemungutan dilakukan.
9. i.dalam hal batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf h jatuh pada hari libur atau cuti bersama nasional, penyetoran dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(5)Pemungutan Retribusi pelayanan kebersihan kepada Wajib Retribusi atau pihak lainnya melalui Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi dengan Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
1. a.Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi;
2. b.kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan;
3. c.penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto;
4. d.pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah;
5. e.pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi;
6. f.selain pertimbangan sebagaimana; dimaksud pada huruf e pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal;
7. g.pihak ketiga yang dapat bekerja sama dalam melakukan pemungutan Retribusi meliputi:
  1. 1.badan usaha milik negara;
  2. 2.badan usaha milik daerah;
  3. 3.badan usaha milik desa; dan
  4. 4.badan usaha swasta.
8. h.badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4 meliputi:
  1. 1.perseroan;
  2. 2.persekutuan komanditer;
  3. 3.koperasi.
9. i.kerja sama pemungutan Retribusi dilaksanakan melalui pemilihan atau penunjukan secara langsung;
10. j.pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf i didasarkan pada prinsip:
  1. 1.dilaksanakan secara terbuka;
  2. 2.sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
  3. 3.memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
  4. 4.dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, handal dan kompeten;
  5. 5.tertib administrasi; dan
  6. 6.tertib pelaporan.
11. k.mekanisme pemilihan dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.
12. l.dalam hal pelaksanaan pengumuman kerjasama pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf i belum dapat diakomodir dalam sistem layanan pengadaan secara elektronik, pengumuman dapat dilaksanakan melalui surat kabar atau website Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi tepat waktu atau kurang bayar, Wajib Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran atau surat peringatan.
(2)Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…