DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Cipatat Tahun 2025-2029. Hal yang diatur: 1. Sistematika Rencana Pembangunan 2. Penyelenggaraan dan pendanaan pembangunan kawasan Perdesaan 3. Pelaporan dan Evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat

(3)Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Cipatat Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2 0 14 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun, 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN CIPATAT TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
10.Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perangkat daerah, pemerintah desa dan tenaga ahli yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati.
11.Kawasan Perdesaan tertentu adalah Kawasan Perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
12.Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen rencana Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN 2.1 Delineasi Kawasan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaaan (RPKP) Cipatat memiliki luas sebesar 7.979,80 ha yang meliputi 9 desa di Kecamatan Cipatat. Desa yang memiliki luas paling tinggi adalah Desa Rajamandalakulon yaitu sekitar 21,06% dari total luas kawasan. Sedangkan desa yang memiliki luas kawasan paling rendah adalah Desa Nyalindung yaitu hanya sekitar 4,44% dari total luas kawasan.

Pasal 2

(1)Rencana pembangunan kawasan perdesaan Kecamatan cipatat merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
(2)Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program Pembangunan Desa yang terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
(3)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
(4)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Desa.
(5)Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STATEGIS 3.1 Potensi dan Permasalahan Potensi adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan, sedangkan permasalahan adalah segala sesuatu yang menghambat pembangunan.

Pasal 3

(1)Sistematika Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
1. a.bab I (satu) memuat pendahuluan terdiri atas:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
  3. 3.landasan hukum.
2. b.bab II (dua) memuat deskripsi dan analisis Kawasan Perdesaan terdiri atas:
  1. 1.delineasi kawasan;
  2. 2.status indeks Desa membangun;
  3. 3.fisik dasar;
  4. 4.sosial budaya dan kependudukan;
  5. 5.ekonomi;
  6. 6.sarana dan prasarana; dan
  7. 7.kelembagaan.
3. c.bab III (tiga) memuat analisis isu strategis, terdiri atas:
  1. 1.potensi dan permasalahan;
  2. 2.klaster komoditas pendukung;
  3. 3.penelaahan dengan dokumen perencanaan lainnya;
  4. 4.isu strategis; dan
  5. 5.analisis sinergisme.
4. d.bab IV (empat) memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, terdiri atas:
  1. 1.tujuan;
  2. 2.sasaran;
  3. 3.strategi; dan
  4. 4.arah kebijakan.
5. e.bab V (lima) memuat program dan kegiatan, terdiri atas:
  1. 1.matriks program dan kegiatan;
  2. 2.indikator capaian kegiatan; dan
  3. 3.kebutuhan pendanaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 Tujuan Tujuan yang dirumuskan merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam perumusan strategi, program, dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan arahan preferensi mengenai kondisi di masa yang akan datang, baik dalam hal pemecahan permasalahan, pengoptimalan potensi, maupun penanganan isu-isu strategis Kawasan Perdesaan. Rumusan tujuan pembangunan memperhatikan:

Pasal 4

(1)Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah, pemerintah Desa dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2)Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:
1. a.APBD;
2. b.anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
3. c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

(1)Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian.
(2)Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
(3)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
(4)Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Ngamprah Pada tanggal 9 Juni 2025 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL Diundangkan di Ngamprah Pada tanggal 9 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. ADE ZAKIR BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN CIPATAT TAHUN 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan Kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pembangunan partisipatif, pembangunan tidak cukup hanya memenuhi kecukupan hidup (ekonomi, sosial, dan budaya) tetapi mencangkup juga saling memberdayakan politik demokrasi dan berkelanjutan sumber daya alam. Pembangunan kawasan perdesaan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang Kabupaten Bandung Barat. Keberadaan dari kawasan perdesaan dapat menjadi pusat pertumbuhan dan perekonomian baru di perdesaan, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dalam Pengembangan kawasan perdesaan perlu upaya mendorong sinergitas antara Pemerintah daerah dan desa-desa yang berada dalam kawasan. Pola struktur Tata Ruang, secara implisit diperankan untuk melayani Kawasan Perdesaan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu pengembangan kawasan perdesaan sehingga keberadaannya mampu menjadi titik-titik pusat pertumbuhan yang dapat mendukung perwujudan struktur ruang Kabupaten Bandung Barat yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengusulkan tema Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Pariwisata Alam dan Budaya di Kecamatan Cipatat yang meliputi 9 (sembilan) desa yaitu Desa Cipatat, Desa Citatah, Desa Gunungmasigit, Desa Cirawamekar, Desa Nyalindung, Desa Sumurbandung, Desa Mandalasari, Desa Rajamandala Kulon, Desa Ciptaharja. Pemilihan tema Berbasis Pariwisata Alam dan Budaya selain karena besarnya potensi Pariwisata Alam dan Budaya di Kecamatan Cipatat juga berdasarkan pertimbangan memantapkan keunggulan sektor pariwisata Goa Pawon dan pertimbangan memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah, dengan memperhatikan kesesuaian dengan arah pembangunan Kabupaten ke depan. Pengembangan sektor pariwisata berbasiskan wisata alam dan budaya akan memberikan dampak kemajuan ekonomi yang maksimal dengan risiko lingkungan yang minimal. Sehingga diharapkan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dapat menjadi menjadi daya ungkit peningkatan kegiatan pembangunan kawasan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa. 1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat bertujuan untuk membangun konektivitas dan sinergi antar desa dalam mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah Kawasan Perdesaan Cipatat. Secara khusus, pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat bertujuan untuk: • Pengembangan ekonomi lokal berbasis aset dan potensi desa, khususnya potensi wisata, potensi agro dan potensi ainnya yang ada di 9 desa; • Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan; • Pengembangan kegiatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada kelestarian lingkungan, mengingat di Kawasan Perdesaan Cipatat ini masuk ke dalam daerah rawan bencana. 1.3 Landasan Hukum Berikut merupakan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12.Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13.Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009Nomor l);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2); Secara geografis RPKP Cipatat berada pada 107°19'51.9024" BT- 107°22'34.9392" BT dan -6°49'56.7156" LS - -6°47'14.8344" LS. Batas administrasi dari RPKP Cipatat yaitu Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cipongkor, dan Kabupaten Cianjur. • Sebelah Utara : Kecamatan Cipeundeuy dan Kecamatan Cikalongwetan • Sebelah Selatan : Kecamatan Saguling dan Kecamatan Cipongkor • Sebelah Barat : Kabupaten Cianjur • Sebelah Timur : Kecamatan Padalarang Tabel II. 1 Luas Kawasan Berdasarkan Desa Desa Luas (ha) Persentase (%) Cipatat 1.255,78 13,00 Ciptaharja 1.330,45 13,77 Cirawamekar 1.018,62 10,54 Citatah 1.504,32 15,57 Gunungmasigit 989,66 10,24 Mandalasari 412,47 4,27 Nyalindung 354,37 3,67 Rajamandala Kulon 1.680,80 17,40 Sumurbandung 1.114,14 11,53 RKPP Cipatat 9.660,61 100 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Gambar 2. 1 Persentase Luas Kawasan Berdasarkan Desa Gambar 2. 2 Peta Orientasi Kawasan Perdesaan Cipatat Cipatat 13% Ciptaharja 14% Cirawamekar 11%Citatah 16% Gunungmasigi t 10% Mandalasari 4% Nyalindung 4% Rajamandalakulon… Sumurbandun g 11% Persentase Luas Kawasan berdasarkan Desa Gambar 2. 3 Peta Administrasi Kawasan Perdesaan Cipatat 2.2 Status Indeks Desa Membangun Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desa diklasifikasikan menjadi beberapa status: • Desa Mandiri: Desa dengan kapasitas tertinggi dan sudah memenuhi berbagai aspek pembangunan. • Desa Maju: Desa dengan potensi besar untuk berkembang menuju status mandiri. • Desa Berkembang: Desa yang mulai menunjukkan kemajuan di beberapa aspek namun masih memerlukan perhatian. • Desa Tertinggal: Desa dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur, sosial, atau ekonomi. • Desa Sangat Tertinggal: Desa yang menghadapi banyak kendala pembangunan dan masih membutuhkan bantuan dasar. Status IDM Desa mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu indikator untuk mengukur tingkat perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menentukan status desa apakah Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, atau Sangat Tertinggal.
1.Indeks Ketahanan Sosial (IKS): Mengukur kapasitas desa dalam aspek sosial, mencakup: • Pendidikan: angka melek huruf, angka partisipasi sekolah. • Kesehatan: akses terhadap fasilitas kesehatan, tingkat gizi masyarakat. • Sosial budaya: keberadaan lembaga adat, partisipasi masyarakat. • Kehidupan sosial: harmoni antarwarga dan ketersediaan fasilitas umum.
2.Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE): Menilai potensi ekonomi desa, meliputi: • Pendapatan masyarakat desa. • Kesempatan kerja dan diversifikasi pekerjaan. • Akses terhadap pasar dan produksi ekonomi lokal. • Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau usaha lainnya.
3.Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL): Mengukur kemampuan desa dalam mengelola lingkungan dan infrastruktur, meliputi: • Akses terhadap air bersih dan sanitasi. • Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. • Pengelolaan ruang desa, termasuk keberlanjutan sumber daya alam. • Tingkat bencana dan upaya mitigasi. Sebagian besar desa di RPKP Cipatat telah mencapai status Mandiri, seperti Rajamandala Kulon yang memiliki nilai IDM tertinggi (0,8976), mencerminkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang baik. Namun, desa Cirawamekar dan Mandalasari masih berstatus Maju dengan nilai IDM masing-masing 0,7705 dan 0,806, sehingga ditargetkan naik menjadi Mandiri pada 2024. Desa Nyalindung memiliki IKS tertinggi (0,9657), tetapi IKE-nya masih rendah (0,6833), menjadi potensi perbaikan. Target keseluruhan untuk 2024 adalah mempertahankan atau meningkatkan status desa menjadi Mandiri, dengan fokus pada peningkatan aspek ekonomi di desa-desa yang belum mencapai nilai optimal. Tabel II. 2 Status Indeks Desa Membangun Nama Desa IKS 2023 IKE 2023 IKL 2023 Nilai IDM 2023 Status IDM 2023 Target IDM 2024 Ciptaharja 0,9371 0,85 0,6667 0,8179 Mandiri Mandiri Cipatat 0,9257 0,75 0,9333 0,8697 Mandiri Mandiri Citatah 0,9314 0,85 0,8667 0,8827 Mandiri Mandiri Rajamandalakulon 0,9429 0,95 0,8 0,8976 Mandiri Mandiri Nyalindung 0,9657 0,6833 0,9333 0,8608 Mandiri Mandiri Gunungmasigit 0,8629 0,8167 0,7333 0,8043 Maju Mandiri Cirawamekar 0,8114 0,7 0,8 0,7705 Maju Mandiri Mandalasari 0,8514 0,7667 0,8 0,806 Maju Mandiri Sumurbandung 0,9314 0,75 0,8 0,8271 Mandiri Mandiri Sumber: Rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023 Per Desa 2.3 Fisik Dasar Analisis fisik dasar mencakup gambaran mengenai karakter fisik dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sementara analisis keagrariaan mencakup identifikasi status kepemilikan tanah dan penguasaan lahan. 2.3.1 Analisis Kesesuaian Lahan A. Batuan Geologi Jenis batuan geologi yang ada di RPKP Cipatat adalah Volcanism Subaerial, Neritic, Littoral Reef, Transition, Terrestrial Fluvial, dan Terrestrial Alluvium. Jenis batuan geologi yang memiliki jumlah paling banyak di RPKP Cipatat adalah voolcanism subaerial yaitu seluas 6.243,44 ha yang tersebar di seluruh desa. Sedangkan jenis batuan geologi yang memiliki jumlah paling sedikit adalah terrestrial alluvium yaitu seluas 51,31 ha yang hanya tersebar di Desa Sumurbandung, Ranjamandalakulon, Mandalasari, dan Cipatat. Dominasi Volcanism Subaerial berdampak signifikan pada sifat tanah dan pola penggunaan lahan di Cipatat. Secara umum, batuan vulkanik cenderung melapuk menjadi tanah yang subur, mendukung kegiatan agraris, namun di sisi lain memiliki risiko bencana geologi seperti longsor akibat sifatnya yang tidak stabil. Penyebarannya yang luas di seluruh desa menandakan pengaruh vulkanisme tidak hanya sebagai pembentuk bentang alam, tetapi juga sebagai elemen penting dalam karakteristik geomorfologi wilayah. Tabel II. 3 Jenis Batuan Geologi di RKPP Cipatat Nama Desa Volcanism Subaerial Neritic Littoral Littora l Reef Transition Terrestrial Fluvial Terrestria l Alluvium Cipatat 780,78 211,79 56,25 176,69 30,02 - 0,25 Ciptaharja 691,27 378,76 128,59 131,84 - - - Cirawamekar 969,55 - 2,53 - 46,54 - - Citatah 559,86 449,65 321,20 109,03 47,78 16,79 - Gunungmasigit 394,23 194,27 251,40 91,92 0,64 57,21 - Mandalasari 411,18 - - - - - 0,94 Nyalindung 354,37 - - - - - - Rajamandalakulo n 1.106,60 377,32 150,44 28,90 - - 15,10 Sumurbandung 975,59 - 44,38 - 59,17 - 35,01 RPKP Cipatat 6.243,44 1.611, 78 954,78 538,3 7 184,14 74,00 51,31 Gambar 2. 4 Sebaran Jenis Batuan Geologi di RKPP Cipatat 6.243,44 1.611,78 954,78 538,37 184,14 74,00 51,31 VOLCANISM SUBAERIAL NERITIC LITTORAL LITTORAL REEF TRANSITION TERRESTRIAL FLUVIAL TERRESTRIAL ALLUVIUM 0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 Jenis Batuan Geologi di RKPP Cipatat Total Gambar 2. 5 Peta Sebaran Jenis Batuan Geologi di RPKP Cipatat B. Curah Hujan Tingkat curah hujan yang ada di RPKP Cipatat adalah <1.500, 1.500- 2.000 mm/th, 2.000-2.500 mm/th, 2.500-3.000 mm/th, dan 3.000-3.500 mm/th. Tingkat curah hujan yang paling mendominasi adalah intensitas 2.000-2.500 mm/th yaitu sekitar 41% (3.903,98 ha) yang tersebar di 7 (tujuh) desa. Intensitas ini berada dalam kategori curah hujan menengah, yang biasanya cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan, seperti padi, jagung, atau kopi. Sedangkan tingkat curah hujan yang memiliki luasan paling rendah adalah intensitas 3.000-3.500 mm yaitu sekitar 7% (2.540,23) ha yang hanya tersebar di Desa Sumurbandung dan Nyalindung. Wilayah ini berpotensi lebih cocok untuk tanaman yang memerlukan kondisi basah, seperti karet atau tanaman tertentu yang toleran terhadap kelembapan tinggi. Tabel II. 4 Sebaran Curah Hujan di RPKP Cipatat (ha) Nama Desa < 1500 mm/th 1500-2000 mm/th 2000-2500 mm/th 2500-3000 mm/th 3000- 3500 mm/th Rajamandalakulon - - 678,83 999,52 - Citatah 461,88 611,30 431,13 - - Ciptaharja - 186,30 1.117,67 26,48 - Cipatat - 477,74 581,01 197,03 - Sumurbandung - - 53,88 579,22 481,04 Cirawamekar - 43,31 852,35 122,96 - Gunungmasigit 450,28 353,17 186,21 - - Mandalasari - - - 412,12 - Nyalindung - - 2,90 202,90 148,57 RPKP Cipatat 912,17 1.671,82 3.903,98 2.540,23 629,62 Gambar 2. 6 Persentase Luas Curah Hujan di RPKP Cipatat Gambar 2.7 Peta Sebaran Surah Hujan di RPKP Cipatat 10% 17% 40% 26% 7% Persentase Luas Curah Hujan RPKP Cipatat < 1500 mm/th 1500-2000 mm/th 2000-2500 mm/th 2500-3000 mm/th 3000-3500 mm/th C. Jenis Tanah Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem lingkungan yang memiliki peran signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem dan aktivitas manusia. Setiap jenis tanah memiliki karakteristik fisik, kimia, dan biologi yang memengaruhi kemampuannya dalam mendukung berbagai fungsi ekologis maupun kebutuhan pembangunan. Analisis terhadap jenis tanah membantu menentukan kesesuaian lahan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan terhadap lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah RPKP Cipatat memiliki jenis tanah dominan latosol coklat tua kemerahan, yang mencakup area seluas 2.779,46 hektar. Jenis tanah latosol ini umumnya terbentuk di daerah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi, sehingga sering dijumpai pada kawasan dengan pelapukan batuan yang intensif. Karakteristik utama tanah latosol adalah teksturnya yang gembur hingga lempung, kemasaman tinggi, dan kandungan hara yang relatif rendah karena pencucian mineral akibat curah hujan yang tinggi. Tabel II. 5 Jenis Tanah RPKP Cipatat (ha) Nama Desa Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol Kompleks Podsolik Merah Kekuninga n, Podsolik Kuning dan Regosol Latosol Coklat Latosol Coklat Tua Kemera han Podsolik Kuning Cipatat 50,18 128,06 542,78 - - 534,76 - Ciptaharja - 230,76 753,49 - - 346,20 - Cirawamekar 148,32 25,08 - 107,92 262,22 475,09 - Citatah - 296,85 678,45 195,42 - 333,60 - Gunungmasigit - 292,69 288,34 346,66 61,69 0,26 - Mandalasari 133,33 - - 13,88 - 264,92 - Nyalindung 0,01 - - - 350,13 4,23 - Rajamandalakulon 124,17 250,87 411,11 71,80 - 820,40 - Sumurbandung 174,92 - - 350,94 384,23 - 204,05 RPKP Cipatat 630,92 1.224,3 2 2.674,17 1.086,62 1.058, 28 2.779,4 6 204,05 Gambar 2. 7 Jenis Tanah RPKP Cipatat Gambar 2.9 Jenis Tanah RPKP Cipatat 29% 28% 13% 11% 11% 6% 2% Persentase Jenis Tanah RPKP Cipatat Latosol Coklat Tua Kemerahan Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol Latosol Coklat Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan Podsolik Kuning D. Kemiringan Lereng Kemiringan lereng merupakan salah satu parameter penting dalam analisis tata ruang, terutama dalam konteks perencanaan dan pengelolaan lahan. Faktor ini memainkan peran signifikan dalam menentukan kelayakan suatu wilayah untuk berbagai jenis penggunaan. Hasil analisis ini tidak hanya membantu dalam merancang pola pemanfaatan lahan yang optimal, tetapi juga mendukung pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana alam serta konservasi lingkungan. Kemiringan lereng di RPKP Cipatat didominasi oleh kemiringan >40% yaitu seluas5.079,87 ha yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sebagian besar memiliki lereng yang sangat curam. Dalam teori perencanaan ruang, kemiringan lereng >40% termasuk kategori lereng sangat curam yang memiliki keterbatasan untuk berbagai bentuk pemanfaatan lahan, seperti permukiman, pertanian intensif, maupun pembangunan infrastruktur besar. Menurut land capability classification, lereng curam cenderung memiliki risiko tinggi terhadap erosi, ketidakstabilan tanah, dan bencana longsor, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Tabel II. 6 Kemiringan Lereng RPKP Cipatat (ha) Nama Desa 0 - 8% 15 - 25% > 40% Cipatat 424,30 0,55 830,93 Ciptaharja 457,04 66,52 806,89 Cirawamekar 444,22 418,75 155,65 Citatah 189,89 139,81 1.174,62 Gunungmasigit 346,05 244,08 399,53 Mandalasari 400,86 - 11,27 Nyalindung - 314,76 39,61 Rajamandalakulon 358,57 377,85 941,93 Sumurbandung 4,82 389,87 719,45 RPKP Cipatat 2.625,75 1.952,19 5.079,87 Gambar 2. 8 Kemiringan Lereng RPKP Cipatat Gambar 2.11 Kemiringan Lereng RPKP Cipatat 27% 20% 53% Persentase Kemiringan Lereng RPKP Cipatat 0 - 8% 15 - 25% > 40% E. Kesesuaian Lahan Pertanian Pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian, dan keberlanjutan ekosistem. Namun, pemanfaatan lahan pertanian sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan, tekanan urbanisasi, serta perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan karakteristik biofisik dan sosial-ekonomi wilayah, guna mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Hasil analisis kesesuaian lahan pertanian menunjukkan bahwa RPKP Cipatat sebagian besar memiliki tingkat kesesuaian lahan yang sangat tinggi. Dalam hal ini, kelas sangat sesuai mencakup area sebesar 1.962,62 hektar, yang berarti lahan tersebut memiliki kondisi fisik, kimia, dan lingkungan yang optimal untuk aktivitas pertanian Tabel II. 7 Kesesuaian Lahan Pertanian RPKP Cipatat (ha) Nama Desa Sangat Sesuai Sesuai Cukup Sesuai Tidak Sesuai Cipatat 311,35 739,39 47,01 158,02 Ciptaharja 271,10 992,38 6,36 60,61 Cirawamekar 332,95 547,66 65,69 72,33 Citatah 247,81 654,48 167,27 434,82 Gunungmasigit 306,02 400,68 48,18 234,78 Mandalasari 282,05 114,03 5,31 10,74 Nyalindung - 112,22 164,45 77,70 Rajamandalakulon 206,51 1.128,81 48,44 294,59 Sumurbandung 4,82 137,95 753,00 218,37 RPKP Cipatat 1.962,62 4.827,59 1.305,71 1.561,95 Gambar 2. 9 Kesesuaian Lahan Pertanian RPKP Cipatat (ha) Gambar 2.13 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian RPKP Cipatat 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung Kesesuaian Lahan Pertanian RPKP Cipatat (ha) Tidak Sesuai Cukup Sesuai Sesuai Sangat Sesuai 2.3.2 Analisis Kecenderungan Perubahan Guna Lahan Analisis kecenderungan perubahan guna lahan merupakan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pola perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana lahan digunakan saat ini, apa yang mendorong perubahan tersebut, dan bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dengan memahami pola perubahan, pengambil kebijakan dapat merancang strategi mitigasi atau adaptasi yang relevan. Analisis ini sangat penting dalam perencanaan tata ruang, terutama untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Kecenderungan perubahan guna lahan yang digunakan dalam analisis ini adalah penggunaan lahan tahun 2014 (Tabel II.7) dan penggunaan lahan tahun 2020 (Tabel II. 8). A. Penggunaan Lahan Tahun 2014 Penggunaan lahan lampau memberikan gambaran tentang bagaimana suatu wilayah berkembang dan bertransformasi, sementara penggunaan lahan eksisting menunjukkan keadaan aktual penggunaan lahan yang terjadi saat ini. Pada analisis ini penggunaan lahan lampau yang digunakan adalah tahun 2014. Penggunaan lahan di RPKP Cipatat pada tahun 2014 didominasi oleh penggunaan lahan perkebunan yaitu sebesar 43.75% Tabel II. 8 Penggunaan Lahan RPKP Cipatat Tahun 2014 (ha) Jenis Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung Total % Perkebunan 453,19 906,72 475,42 342,55 379,01 45,93 201,54 1236,38 184,55 4225,29 43,75 Tegal/Ladang 501,4 184,64 405,77 874,25 256,95 44,31 27,37 13,86 497,58 2806,13 29,06 Sawah 124,79 52,97 49,83 17,09 20,05 241,45 42,67 178,22 66,76 793,85 8,22 Permukiman 73,28 79,2 29,99 120,61 76,54 43,39 38,19 120,26 54,97 636,43 6,58 Semak Belukar 50,38 84,7 45,62 37,46 62,09 18,02 1,68 17,07 199,91 516,94 5,35 Tambang 36,62 - 3,29 103,98 127,63 - - - - 271,52 2,81 Hutan - 2,58 - 0,68 50,51 - - 36,57 74,21 164,54 1,7 Tanah Kosong 8,24 3,54 0,8 5,28 13,21 0,6 35,13 12,56 33,78 113,14 1,17 Sungai 5,32 3,07 7,72 1,32 - 18,39 6,69 36,54 1,23 80,28 0,83 Industri 0,6 13,03 0,19 0,76 - - 0,57 26,81 0,91 42,87 0,44 Rawa - - - 0,4 3,66 - - - - 4,06 0,04 Stadion/ Lapangan 1,86 - - - - - 0,51 - 0,24 2,61 0,03 Bandara 0,1 - - - - - - - - 0,1 0 Gambar 2. 10 Persentase Penggunaan Lahan RPKP Cipatat Tahun 2014 Gambar 2.15 Penggunaan Lahan RPKP Cipatat Tahun 2014 43,75 29,06 8,22 6,58 5,35 2,81 1,7 1,17 0,83 0,44 0,04 0,03 0 Perkebunan Tegal/Ladang Sawah Permukiman Semak Belukar Tambang Hutan Tanah Kosong Sungai Industri Rawa Stadion/ Lapangan Bandara Persentase Penggunaan Lahan Tahun 2014 (%) B. Penggunaan Lahan Tahun 2020 Analisis penggunaan lahan eksisting merupakan langkah awal yang krusial dalam perencanaan wilayah yang bertujuan untuk memahami pola dan distribusi pemanfaatan lahan yang ada di suatu kawasan. Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana lahan telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, analisis ini juga memberikan gambaran mengenai potensi, tantangan, dan masalah yang mungkin timbul akibat pemanfaatan lahan yang tidak optimal atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan lahan eksisting pada yang digunakan dalam analisis ini adalah penggunaan lahan tahun 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa RPKP Cipatat pada tahun 2020, penggunaan lahan yang dominan adalah ladang dengan persentase 26,86%. Dominasi penggunaan lahan ladang menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya produksi tanaman pangan atau perkebunan, mungkin masih menjadi salah satu sektor utama dalam kawasan tersebut. Tabel II. 9 Penggunaan Lahan RPKP Cipatat Tahun 2020 (ha) Jenis Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung Total % Ladang 372,58 254,87 270,66 736,37 322,40 37,07 77,48 46,58 476,71 2.594,73 26,86 Semak Belukar 401,22 568,05 289,14 382,83 143,55 13,91 30,08 183,07 299,99 2.311,82 23,93 Perkebunan 65,29 177,62 291,70 10,18 82,78 60,51 68,45 743,32 107,78 1.607,61 16,64 Permukiman 174,88 205,31 98,79 239,61 168,22 111,22 111,93 201,33 140,81 1.452,10 15,03 Sawah 152,28 51,66 63,97 23,45 75,82 175,18 42,11 214,54 85,74 884,75 9,16 Hutan 47,49 72,39 0,00 0,00 36,54 0,00 0,00 244,99 2,23 403,64 4,18 Pertambangan 36,62 0,00 3,29 103,98 127,63 0,00 0,00 0,00 0,00 271,52 2,81 Tanah Kosong 3,87 0,28 - 1,95 24,86 - 23,82 6,43 0,04 61,25 0,63 Waduk - - - - - 14,59 - 23,93 - 38,52 0,40 Industri 0,23 0,27 0,19 0,52 - - - 16,63 0,84 18,68 0,19 Vegetasi Non Budidaya - - 0,88 5,49 7,61 - - - - 13,98 0,14 Stadion 1,25 - - - - - 0,51 - - 1,75 0,02 Rawa - - - - 0,24 - - - - 0,24 0,00 Bandara 0,06 - - - - - - - - 0,06 0,00 Gambar 2. 11 Persentase Penggunaan Lahan RPKP Cipatat Tahun 2020 Gambar 2.17 Peta Penggunaan Lahan RPKP Cipatat Tahun 2020 26,86 23,93 16,64 15,03 9,16 4,18 2,81 0,63 0,40 0,19 0,14 0,02 0,00 0,00 Ladang Semak Belukar Perkebunan Permukiman Sawah Hutan Pertambangan Tanah Kosong Waduk Industri Vegetasi Non Budidaya Stadion Rawa Bandara Persentase Penggunaan Lahan Tahun 2020 C. Perubahan Penggunaan Lahan Perubahan guna lahan merupakan proses transformasi yang terjadi pada suatu lahan dari satu fungsi tertentu ke fungsi lain, akibat dari tekanan lingkungan, sosial, ekonomi, atau kebijakan. Fenomena ini sering kali berkaitan erat dengan perkembangan wilayah, urbanisasi, atau kebutuhan akan sumber daya. Perubahan guna lahan dapat berdampak positif, seperti peningkatan perekonomian, tetapi juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan atau konflik sosial. Perubahan penggunaan lahan di RPKP Cipatat dari Tahun 2014 – 2020 adalah sebesar 46%. Dari 46% tersebut, jenis penggunaan lahan yang paling banyak mengalami perubahan adalah perkebunan yang menjadi semak belukar sebesar 11,56%. Penggunaan lahan yang tidak mengalami perubahan adalah sebesar 54%, jenis penggunaan lahannya adalah Ladang (1.826,07 ha), Perkebunan (1.391,19 ha), Sawah (632,03 ha), Permukiman (492,01 ha), Semak Belukar (382,36 ha), Pertambangan (271,52 ha), Hutan (84,31ha), Tanah Kosong (39,69 ha), Waduk (30,90 ha), Industri (18,68 ha), Stadion (2,61 ha), Rawa (0,24 ha), Bandara 0,10 (ha). Data yang menunjukkan sebagian besar lahan tetap tidak berubah (54%) mencerminkan upaya untuk mempertahankan fungsi ekosistem yang sudah ada, seperti ladang, sawah, dan permukiman. Namun, konversi lahan yang terjadi dalam bentuk perkebunan menjadi semak belukar menandakan tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan produktivitas lahan secara menyeluruh. Tabel II. 10 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2014 - 2020 (ha) Perubahan Cipatat Ciptaharja Cirawa mekar Citatah Gunung masigit Mandalasari Nyalindung Rajamandal a kulon Sumurba ndung Total Belukar - Hutan 27,18 19,48 15,41 62,07 Belukar - Ladang 1,69 3,59 2,99 0,20 5,03 0,73 0,60 14,82 Belukar - Perkebunan 8,03 0,00 0,11 8,14 Belukar - Permukima n 0,56 1,09 3,03 1,61 0,01 6,31 Belukar - Sawah 0,04 0,03 0,70 0,02 1,76 0,07 5,84 8,45 Hutan - Ladang 1,00 0,68 13,63 0,15 3,13 18,59 Hutan - Perkebunan 68,84 68,84 Hutan - Permukima n 0,44 0,44 Industri - Perkebunan 0,19 0,19 Industri - Permukima n 0,37 12,77 0,24 0,57 9,97 0,06 23,98 Ladang - Permukima n 3,83 17,02 39,24 65,31 22,77 1,73 3,19 40,84 193,91 Ladang - Semak Belukar 235,97 33,49 153,17 274,24 26,82 7,53 0,70 42,19 774,12 Ladang - Tanah Kosong 17,30 17,30 Perubahan Cipatat Ciptaharja Cirawa mekar Citatah Gunung masigit Mandalasari Nyalindung Rajamandal a kulon Sumurba ndung Total Perkebunan - Hutan 19,45 51,33 0,02 185,00 255,79 Perkebunan - Ladang 93,58 108,96 46,12 167,10 96,67 1,10 50,22 29,54 41,54 634,82 Perkebunan - Permukima n 94,80 92,69 40,97 89,10 82,61 32,46 62,01 50,54 53,73 598,93 Perkebunan - Sawah 34,25 12,43 13,02 5,43 55,61 7,15 7,72 72,42 18,14 226,15 Perkebunan - Semak Belukar 150,15 468,68 90,92 72,66 65,86 26,67 175,14 67,08 1.117, 15 Perkebunan - Tanah Kosong 3,25 3,25 Perkebunan - Vegetasi Non Budidaya 0,23 1,29 1,53 Perkebunan - Waduk 7,61 7,61 Permukima n - Hutan 0,86 0,07 0,51 1,45 Permukima n - Ladang 7,67 6,18 2,80 26,46 11,82 0,54 2,81 1,12 9,00 68,39 Permukima n - Perkebunan 2,36 2,13 5,20 1,92 1,43 0,60 2,03 14,37 2,27 32,31 Permukima n - Sawah 2,56 0,14 0,25 0,05 0,57 2,57 0,52 3,67 0,58 10,93 Permukima n - Semak Belukar 4,14 3,49 4,88 7,98 2,37 0,17 0,84 4,77 2,35 30,98 Perubahan Cipatat Ciptaharja Cirawa mekar Citatah Gunung masigit Mandalasari Nyalindung Rajamandal a kulon Sumurba ndung Total Permukima n - Tanah Kosong 0,93 0,08 1,02 Permukima n - Vegetasi Non Budidaya 0,64 1,71 1,45 3,81 Rawa - Ladang 0,40 2,74 3,14 Rawa - Permukima n 0,67 0,67 Sawah - Perkebunan 0,21 1,39 1,54 1,37 44,22 4,72 1,68 1,41 56,54 Sawah - Permukima n 14,28 13,50 1,73 0,35 0,64 35,70 5,96 43,51 5,15 120,82 Semak Belukar - Ladang 7,11 5,26 6,26 2,46 7,88 28,97 Semak Belukar - Permukima n 4,13 1,51 5,65 Semak Belukar - Vegetasi Non Budidaya 3,79 4,86 8,65 Tanah Kosong - Hutan 0,02 0,02 Perubahan Cipatat Ciptaharja Cirawa mekar Citatah Gunung masigit Mandalasari Nyalindung Rajamandal a kulon Sumurba ndung Total Tanah Kosong - Perkebunan 1,71 0,32 0,80 6,28 6,67 3,53 31,09 50,40 Tanah Kosong - Permukima n 1,06 2,08 0,82 0,17 0,33 3,20 0,89 8,55 Tanah Kosong - Sawah 1,59 0,77 0,03 1,58 0,27 1,39 1,57 7,20 Tanah Kosong - Semak Belukar 0,00 0,10 2,49 1,80 0,05 0,11 2,66 7,21 Tidak Berubah (Bandara) 0,10 0,10 Tidak Berubah (Hutan) 1,58 36,45 44,05 2,23 84,31 Tidak Berubah (Industri) 0,23 0,27 0,19 0,52 16,63 0,84 18,68 Tidak Berubah (Ladang) 262,53 135,15 213,51 535,35 190,06 34,70 24,45 15,77 414,55 1.826, 07 Tidak Berubah (Perkebunan ) 61,00 173,77 284,16 8,26 73,70 7,66 55,03 723,55 4,06 1.391, 19 Tidak Berubah (Permukima n) 55,79 67,26 16,29 82,73 57,88 39,48 35,38 96,42 40,77 492,01 Perubahan Cipatat Ciptaharja Cirawa mekar Citatah Gunung masigit Mandalasari Nyalindung Rajamandal a kulon Sumurba ndung Total Tidak Berubah (Pertambang an) 36,62 3,29 103,98 127,63 271,52 Tidak Berubah (Rawa) 0,24 0,24 Tidak Berubah (Sawah) 113,84 38,33 50,67 17,25 18,04 163,43 32,42 136,88 61,18 632,03 Tidak Berubah (Semak Belukar) 10,93 62,29 40,17 25,49 46,70 6,21 1,82 3,04 185,71 382,36 Tidak Berubah (Stadion) 1,86 0,51 0,24 2,61 Tidak Berubah (Tanah Kosong) 3,87 0,28 1,95 3,38 23,82 6,34 0,04 39,69 Tidak Berubah (Waduk) 14,59 16,31 30,90 Total 1.255,7 8 1.330,45 1.018,62 1.504,50 989,66 412,47 354,37 1.680,80 1.114,14 9.660, 78 Gambar 2.18 Persentase Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2014-2020 18,90% 14,40% 6,54% 5,09% 3,96% 2,81% 0,87% 0,41% 0,32% 0,19% 0,03% 0,00% 0,00% 11,56% 8,01% 6,57% 6,20% 2,65% 2,34% 2,01% 1,25% 0,71% 0,71% 0,64% 0,59% 0,52% 0,33% 0,32% 0,30% 0,25% 0,19% 0,18% 0,15% 0,11% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% Tidak Berubah (Ladang) Tidak Berubah (Sawah) Tidak Berubah (Semak Belukar) Tidak Berubah (Hutan) Tidak Berubah (Waduk) Tidak Berubah (Stadion) Tidak Berubah (Bandara) Ladang - Semak Belukar Perkebunan - Permukiman Perkebunan - Sawah Sawah - Permukiman Permukiman - Ladang Sawah - Perkebunan Permukiman - Perkebunan Semak Belukar - Ladang Hutan - Ladang Belukar - Ladang Semak Belukar -Vegetasi Non Budidaya Belukar - Sawah Perkebunan - Waduk Tanah Kosong - Sawah Semak Belukar - Permukiman Perkebunan - Tanah Kosong Perkebunan - Vegetasi Non Budidaya Permukiman - Tanah Kosong Hutan - Permukiman Tanah Kosong - Hutan Kecenderungan Perubahan Lahan Tahun 2014 - 2020 Gambar 2.19 Proporsi Perubahan Pemggunaan Lahan Tahun 2014-2020 Gambar 2.20 Peta Kecenderungan Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2014-2020 Tidak Berubah 54% Berubah 46% Proporsi Perubahan Penggunaan Lahan 2.3.3 Identifikasi Kebencanaan Identifikasi kebencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi- lokasi yang memiliki kerawanan bencana. Di RPKP Cipatat terdapat 4 (empat) jenis kerawanan bencana dengan tingkatan tertentu, yaitu Rawan Bencana Banjir Bandang, Rawan Bencana Banjir, Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Rawan Bencana Tanah Longsor. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, semua desa di RPKP Cipatat termasuk ke daerah rawan bencana dengan luas total 3.953 ha. Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi merupakan jenis yang memiliki luas paling tinggi yaitu sebesar 1.743 ha, kecuali Desa Mandalasari yang dianggap aman dari risiko ini. Desa yang memiliki Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi paling luas adalah Desa Gunungmasigit yaitu sebesar 284 ha. Desa Gunungmasigit sebagai desa dengan area tanah longsor tingkat tinggi paling luas (284 ha) menunjukkan bahwa desa ini memiliki topografi yang lebih curam atau karakteristik geologi yang lebih rentan terhadap longsor. Daerah ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan mitigasi bencana, seperti penerapan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana, atau program reboisasi untuk mencegah longsor. Tabel II. 11 Kawasan Rawan Bencana RPKP Cipatat (Ha) Nama Desa Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Sedang Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi Luas Total Cipatat 5 21 216 161 14 88 505 Ciptaharja - - 132 203 32 167 534 Cirawamekar 4 - 8 15 267 189 483 Citatah - - 65 95 40 44 244 Gunungmasigit - 2 53 0 88 284 427 Mandalasari 27 15 36 138 - - 216 Nyalindung - 0 - 1 30 65 96 Rajamandalakulon 1 37 10 231 133 661 1.073 Nama Desa Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Sedang Rawan Bencana Tanah Longsor Tingkat Tinggi Luas Total Sumurbandung - - 34 34 62 245 375 RPKP Cipatat 37 75 554 878 666 1.743 3.953 Gambar 2. 12 Luas Kawasan Rawan Bencana RPKP Cipatat (Ha) Gambar 2.22 Peta Kawasan Rawan Bencana Kawasan Perdesaa Cipatat 1.743 878 666 554 75 37 0 500 1.000 1.500 2.000 Rawan Bencana Tanah Longsor… Rawan Bencana Kekeringan… Rawan Bencana Tanah Longsor… Rawan Bencana Kebakaran Hutan… Rawan Bencana Banjir Tingkat… Rawan Bencana Banjir Bandang… Luas Kawasan Rawan Bencana RPKP Cipatat (Ha) 2.3.4 Identifikasi kawasan-kawasan yang sensitif secara lingkungan Identifikasi kawasan-kawasan yang sensitif secara lingkungan menjadi langkah penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga fungsi ekologis suatu wilayah. Kawasan-kawasan ini biasanya memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya rentan terhadap perubahan, baik akibat aktivitas manusia maupun fenomena alam. Sensitivitas lingkungan ini dapat muncul karena keberadaan habitat unik, spesies endemik, atau kondisi ekologis yang langka dan sulit pulih jika terganggu. Dalam konteks ini, RPKP Cipatat memiliki banyak geosite, yaitu lokasi- lokasi dengan nilai geologi yang signifikan, sehingga memerlukan perhatian khusus karena mengandung elemen yang tidak hanya penting secara ekologis tetapi juga bernilai tinggi untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata. Keunikan ekosistem di RPKP Cipatat ini sering kali mencakup interaksi yang erat antara elemen geologi, biologi, dan hidrologi. Geosite di kawasan sensitif lingkungan, seperti gua karst, mata air, atau bukit vulkanik, sering kali menjadi tempat hidup spesies langka atau organisme yang hanya bisa bertahan di lingkungan tertentu. Selain itu, geosite ini juga menyimpan sejarah geologis yang merekam proses-proses alam selama jutaan tahun, menjadikannya warisan alam yang berharga. Oleh karena itu, memahami keunikan ekosistem dan interaksinya dengan geosite adalah langkah awal yang sangat penting untuk mengidentifikasi kawasan yang perlu mendapatkan perlindungan dan pengelolaan khusus. Kawasan yang memiliki banyak geosite cenderung menjadi sasaran aktivitas manusia, baik untuk pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya alam, maupun pariwisata. Tanpa pengelolaan yang tepat, aktivitas ini dapat mengancam integritas geosite dan keunikan ekosistemnya. Selain itu, kawasan dengan sensitivitas lingkungan yang tinggi dan kaya akan geosite sering kali memiliki nilai pariwisata yang besar. Potensi ini harus dioptimalkan melalui pengembangan wisata berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip konservasi. Identifikasi ini dilakukan dengan pemetaan sebaran geosite di RPKP Cipatat, sehingga memungkinkan pengelola kawasan untuk menentukan zona-zona yang aman untuk pengembangan wisata dan zona yang harus dilindungi sepenuhnya. Edukasi kepada masyarakat setempat dan pengunjung juga diperlukan agar mereka memahami pentingnya menjaga kawasan tersebut, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pelestarian geosite dan ekosistem uniknya. Dengan demikian, identifikasi kawasan sensitif lingkungan yang memiliki banyak geosite tidak hanya menjadi upaya perlindungan, tetapi juga langkah strategis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, nilai ilmiah, ekologis, dan sosial dari kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistemnya. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Berikut merupakan sebaran geosite yang ada di RPKP Cipatat. Tabel II. 12 Sebaran Geosite RPKP Cipatat No. Nama Geosite Kategori Deskripsi Singkat Desa Jarak Dari Kota Terdekat Akses Pengelola Atraksi Status Objek 1 Gua Pawon

a.Bentang Alam Kars
b.Ranah batuan Batuan sedimen
c.Proses Geologi Proses internal pengangkatan proses eksternal pelapukan Bentang Alam Kars : batuan utama sedimen (batu gamping), mata air, pelarutan, berfosil, gua, kehidupan manusia purba, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat. Gunungmasigit 1 KM Sangat Mudah Pemda Menyusuri Gua Destinasi Wisata 2 Mata Air Lembah Gua Pawon
a.Bentang Alam Kars
b.Batuan Utama Sedimen
c.Proses Geologi Proses internal pengangkatan proses eksternal pelapukan Bentang Alam Kars : batuan sedimen (batu gamping), mata air, struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat Gunungmasigit 1,5 KM Mudah Perhutani Mata Air Kawasan Konservasi 3 Tebing Citatah 90 Karang Panganten
a.Bentang Alam Kars
b.Batuan Utama Sedimen
c.Proses Geologi Proses internal pensesaran proses eksternal pelarutan Bentang Alam Kars : batuan sedimen (batu gamping), struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal. Gunungmasigit 1 KM Sangat Mudah Perhutani Panjat Tebing Destinasi Wisata 4 Tebing Masigit
a.Bentang Alam Kars Bentang Alam Kars : batuan utama Gunungmasigit 1 KM Sangat Mudah Perhutani Panjat Tebing Destinasi Wisata No. Nama Geosite Kategori Deskripsi Singkat Desa Jarak Dari Kota Terdekat Akses Pengelola Atraksi Status Objek
b.Ranah batuan Batuan sedimen
c.Proses Geologi Proses internal pengangkatan pensesaran proses eksternal pelapukan pelarutan sedimen (batu gamping), struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat. 5 Batu Aki
a.Bentang Alam Perbukitan
b.Ranah batuan Batuan beku
c.Proses Geologi Proses internal vulkanisme Proses internal pelapukan batuan endapan volkanik atau endapan laharik Komponennya terdiri dari batuan andesit berbentuk khas bulat sampai bundar dengan ukuran 50 – 70 cm. Ramandalakulon 4,5 KM Sangat Mudah LMDH Destinasi Wisata 6 Sanghyang Kenit a.Bentang Alam Kars
b.Batuan Utama Sedimen c.Proses Geologi Proses internal • pengangkatan proses eksternal • pelapukan Bentang Alam Kars : batuan sedimen (batu gamping), sungai bawah tanah, struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat. Ramandalakulon 6 KM Sangat Mudah Perhutani Arung Jeram Manyusuri Gua Destinasi Wisata 7 Sanghyang Tikoro
a.Bentang Alam Kars b. Batuan Utama Sedimen
c.Proses Geologi Bentang Alam Kars : batuan sedimen (batu gamping), sungai bawah Ramandalakulon 7 KM Sangat Mudah Perhutani Menyusuri Gua Destinasi Wisata No. Nama Geosite Kategori Deskripsi Singkat Desa Jarak Dari Kota Terdekat Akses Pengelola Atraksi Status Objek Proses internal • pengangkatan proses eksternal • pelapukan tanah, struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat. 8 Curug Jawa
f.Bentang Alam · Perbukitan g. Ranah batuan · Batuan sedimen
h.Proses Geologi Proses internal · pengangkatan proses eksternal · pelapukan Bentang Alam Perbukitan, batuan sedimen (batu lempung berlapis pasir dan napal), struktur sesar, lingkungan endapan turbidit yang terangkat. Ramandalakulon 6 KM Sangat Mudah Perhutani Air Terjun Air Panas Destinasi Wisata 9 Curug Bedil
f.Bentang Alam · Perbukitan g. Ranah batuan · Batuan sedimen
h.Proses Geologi Proses internal · pensesaran Proses internal pelapukan Bentang Alam Perbukitan, batuan sedimen (batu lempung berlapis pasir dan napal), struktur sesar, lingkungan endapan turbidit yang terangkat. Ramandalakulon 7 KM Sangat Mudah Perhutani Air Terjun Destinasi Wisata 10 Sanghyang Poek
f.Bentang Alam · Kars g. Ranah batuan · Batuan sedimen h. Proses Geologi Proses internal · pengangkatan proses eksternal · pelapukan Bentang Alam Kars : batuan sedimen (batu gamping), struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat. Ramandalakulon 10 KM Sangat Mudah Perhutani Menyusuri Gua Destinasi Wisata No. Nama Geosite Kategori Deskripsi Singkat Desa Jarak Dari Kota Terdekat Akses Pengelola Atraksi Status Objek 11 Sanghyang Heuleut
i.Bentang Alam · Kars j. Ranah batuan · Batuan sedimen k. Proses Geologi Proses internal · pengangkatan proses eksternal · pelapukan Bentang Alam Kars : batuan sedimen batu pasir kompak berlapis, lingkungan pengendapan batuan sedimen turbidit Ramandalakulon 11 KM Sulit Perhutani Hiking Destinasi Wisata 12 Tebing Citatah 48
f.Bentang Alam · Perbukitan g. Ranah batuan · Batuan sedimen
h.Proses Geologi Proses internal · pensesaran proses eksternal · pelapukan Bentang Alam Kars : batuan utama sedimen (batu gamping), struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal yang terangkat. Citatah 1 KM Sangat Mudah Perhutani Panjat Tebing Destinasi Wisata 13 Tebing 125
c.Bentang Alam Kars d. Batuan Utama Sedimen
c.Proses Geologi Proses internal • pensesaran proses eksternal
d.• pelarutan Bentang Alam Kars : batuan sedimen (batu gamping), struktur sesar, pelarutan, berfosil, lingkungan pengendapan laut dangkal. Citatah 1 KM Sangat Mudah Perhutani Panjat Tebing Destinasi Wisata 14 Stone Garden Citatah
f.Bentang Alam · Kars g. Ranah batuan · Batuan sedimen
h.Proses Geologi Proses internal · pengangkatan Bentang Alam Kars : batuan utama sedimen (batu gamping), mata air, pelarutan, berfosil, komunitas kera, lingkungan Citatah 1 KM Sangat Mudah Pemda Hiking Destinasi Wisata No. Nama Geosite Kategori Deskripsi Singkat Desa Jarak Dari Kota Terdekat Akses Pengelola Atraksi Status Objek · pensesaran proses eksternal · pelapukan pengendapan laut dangkal yang terangkat. 15 Sanghyang Lawang
f.Bentang Alam · Perbukitan · Kars
g.Ranah batuan · Batuan sedimen
h.Proses Geologi Proses internal · pengangkatan proses eksternal · pelapukan · pelarutan Bentang alam kars : batuan sedimen terdapat fosil, dengan proses pelarutan. Termasuk lingkungan pengendapan laut dangkal. Citatah 3 KM Sangat Mudah Perhutani Kawasan Konservasi 16 Mata Air Cipaneguh
f.Bentang Alam · Perbukitan · Kars
g.Ranah batuan · Batuan sedimen
h.Proses Geologi Proses internal · pengangkatan proses eksternal · pelapukan · pelarutan bentang alam kars : batuan utama sedimen batu gamping, terdapat mata air dan sungai bawah tanah yang termasuk dalam KBAK (Kawasan Bentang Alam Karst), Citatah 5 KM Mudah Perhutani Mata Air Kawasan Konservasi Gambar 2. 13 Peta Sebaran Geosite di RPKP Cipatat Tabel II. 13 Keanekaragaman Hayati No. Nama Keanekaragam an Hayati Deskripsi Nama Desa Hasil Asesmen Pengklasifikasian Keanekaragaman Hayati Skor Saintifi k Skor Eduka si Skor Pariwisata Skor Risiko Degradasi Skor Rata- rata Klasifikasi 1 Ekosistem Karst Citatah Fosil terumbu karang, kelelawar, jamur, spesies pohon Gunungmasigi t 340 280 220 200 260 Sedang 2 Wana Mandala Cengkrong Hutan Pinus Rajamandalak ulon 185 280 220 280 241 Sedang 3 Taman Buah Alam Segar Jambu Kristal, lengkeng, durian, kelapa pandan wangi, rambutan binjai Ciptaharja 195 270 235 305 251 Sedang Gambar 2. 14 Peta Keanekaragaman Hayati Tabel II. 14 Keanekaragaman Budaya No. Nama Keanekaragam an Budaya Deskripsi Nama Desa Hasil Asesmen Pengklasifikasian Keanekaragaman Budaya Skor Saintifi k Skor Eduka si Skor Pariwisata Skor Risiko Degradasi Skor Rata- rata Klasifikasi 1 Guha Pawon Situs fosil manusia pawon Gunungmasi git 380 280 270 200 283 Sedang 2 Makam Mbah Entang dan Ibu Entang (Mbah Dalam Jagat Sakti) Bangunan Bersejarah Nyalindung 170 185 195 295 211 Sedang 3 Sumber Air Cikahuripan dan Cikarahayuan Sumber Air/Pancur an Nyalindung 150 195 185 290 205 Sedang 4 Terowongan Sasaksaat Bangunan Bersejarah Sumurbandu ng 165 140 175 155 159 Rendah 5 Pabrik Karet Nyalindung Bangunan Bersejarah Cirawamekar 140 155 185 335 204 Sedang 6 Stasiun KA Sasaksaat Bangunan Bersejarah Sumurbandu ng 195 215 235 270 229 Sedang 7 Benteng Cidepong Pasir Kopi Bangunan Bersejarah Sumurbandu ng 140 115 145 125 131 Rendah 8 Benteng Bukit 500 Citatah Bangunan Bersejarah Citatah 140 115 145 125 131 Rendah 9 Jembatan KA Cikubang Bangunan Bersejarah Nyalindung 110 85 110 95 10 Rendah 10 Rumah Dinas Karyawan ST. Sasaksaat Bangunan Bersejarah Sumurbandu ng 120 110 140 155 131 Rendah 11 Benteng Legokjawa Tonjong Bangunan Bersejarah Cirawamekar 120 105 135 155 129 Rendah 12 Budaya Nyalin Budaya Adat Istiadat Gunungmasi git 120 100 140 135 124 Rendah 13 Budaya Rahengan Budaya Adat Istiadat Citatah 160 150 170 200 170 Rendah 14 Budaya Hajat Arwah Budaya Adat Istiadat Nyalindung 155 150 170 200 169 Rendah 15 Hajat Cai Cikarahayuan dan Cikahuripan Budaya Adat Istiadat Nyalindung 160 150 170 200 170 Rendah Gambar 2. 15 Peta Keanekaragaman Budaya 2.3.5 Identifikasi kawasan yang memiliki riwayat konflik kepemilikan tanah maupun penguasaan lahan Objek wisata yang berada di RPKP Cipatat termasuk kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting seperti geosite, situs budaya, atau kawasan ekologis, yang mana hal ini banyak yang tidak berada di bawah kendali atau kepemilikan pemerintah. Banyak dari lokasi-lokasi ini justru berada di atas lahan milik pribadi atau kelompok tertentu, baik masyarakat adat, pihak swasta, maupun individu. Status kepemilikan ini menyebabkan pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan, melestarikan, atau bahkan melindungi kawasan tersebut. Ketergantungan izin dari pemilik lahan sering menjadi kendala utama dalam menjadikan lokasi-lokasi tersebut sebagai destinasi wisata yang hendak dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kepemilikan pribadi terhadap lokasi wisata dan geosite membawa tantangan besar dalam pengelolaan potensi wisata secara terintegrasi. Dalam banyak kasus, pemilik lahan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan pelestarian nilai-nilai penting yang terkandung di lokasi tersebut. Hal ini bisa mengarah pada eksploitasi berlebihan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Akibatnya, kawasan yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan justru mengalami kerusakan lingkungan atau kehilangan nilai sejarah dan budayanya. Di sisi lain, status kepemilikan ini juga menjadi tantangan dalam hal regulasi dan pengawasan. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk menerapkan aturan konservasi atau pengelolaan karena lokasi tersebut bukan bagian dari aset publik. Contohnya, upaya pelestarian geosite sering kali memerlukan perlindungan hukum khusus, tetapi sulit diterapkan jika lokasi tersebut adalah tanah milik individu. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mencari solusi kolaboratif, seperti pemberdayaan masyarakat setempat atau kemitraan dengan pihak swasta, untuk memastikan kawasan tersebut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan wisata dan pendidikan. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk menciptakan model pengelolaan yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Kepemilikan pribadi atas lokasi wisata dapat dijadikan basis untuk program kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemilik lahan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan teknis kepada pemilik lahan agar mereka lebih terdorong untuk mengelola kawasan tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, masyarakat lokal juga dapat dilibatkan sebagai pengelola utama, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga nilai ekologis, budaya, atau sejarah di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap situasi ini. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan membangun mekanisme kerjasama yang fleksibel, seperti program sewa jangka panjang, hibah lahan, atau kemitraan konservasi. Selain itu, edukasi kepada pemilik lahan tentang pentingnya menjaga nilai-nilai yang ada di lokasi mereka juga perlu diperkuat. Dengan strategi yang tepat, lokasi wisata dan kawasan bernilai tinggi yang saat ini berada di bawah kepemilikan pribadi dapat tetap dijaga kelestariannya sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas dan generasi mendatang. 2.4 Sosial Budaya dan Kependudukan Analisis kependudukan dan sosial budaya merupakan bagian penting dalam memahami dinamika suatu wilayah, terutama dalam konteks perencanaan dan pembangunan. Melalui analisis kependudukan, kita dapat menggali informasi terkait struktur usia, tingkat pertumbuhan penduduk, serta distribusi penduduk yang dapat berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, dan kebijakan sosial ekonomi. Sementara itu, analisis sosial budaya memberi wawasan mengenai cara hidup masyarakat, pola interaksi sosial, serta potensi atau tantangan yang ada dalam pengembangan budaya lokal. Keduanya memiliki kaitan yang erat, karena perubahan dalam komposisi penduduk dapat mempengaruhi kebudayaan dan, sebaliknya, nilai-nilai sosial budaya dapat mempengaruhi pola pertumbuhan dan distribusi penduduk. A. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk RPKP Cipatat dari tahun 2021-2024 bersifat fluktuatif yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk di kawasan RPKP Cipatat selama periode tersebut tidak mengalami pola yang stabil, melainkan mengalami perubahan yang naik-turun secara tidak terduga. Namun, ada satu desa yang menunjukkan pola demografis yang lebih stabil, namun cenderung negatif karena konstan mengalami penurunan, yaitu desa Nyalindung. Tabel II. 15 Jumlah Penduduk RPKP Cipatat Tahun 2020-2024 (jiwa) Desa 2021 2022 2023* 2024 Cipatat 13.910 12.817 12.675 13.484 Ciptaharja 16.371 14.837 14.540 15.481 Cirawamekar 6.910 6.581 6.483 6.617 Citatah 18.760 16.677 16.565 18.425 Gunungmasigit 16.964 16.423 16.314 16.636 Mandalasari 10.225 8.425 8.079 9.187 Nyalindung 6.433 6.142 5.987 5.968 Rajamandalakulon 18.243 16.002 15.746 17.474 Sumurbandung 8.050 7.800 7.826 8.127 RPKP Cipatat 115.866 105.704 104.215 111.399 Keterangan: * : Data tahun 2023 merupakan hasil interpolasi dari tahun 2022 dan 2024 Gambar 2. 16 Jumlah Penduduk RPKP Cipatat Tahun 2020-2024 (jiwa) B. Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menggambarkan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Di RPKP Cipatat pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 57.080 jiwa, sedangkan perempuan hanya berjumlah 54.319 jiwa. Namun, ada satu desa yang didominasi oleh perempuan yaitu Desa Mandalasari dengan perbandingan 4.665 jiwa penduduk perempuan dan 4.522 jiwa penduduk laki-laki. 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 2021 2022 2023* 2024 Jumlah Penduduk Tahun 2021 - 2024 (jiwa) Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung Tabel II. 16 Komposisi Penduduk Tahun 2024 menurut Jenis Kelamin (jiwa) Desa Laki-laki Perempuan Cipatat 6.801 6.683 Ciptaharja 7.778 7.703 Cirawamekar 3.609 3.008 Citatah 9.401 9.024 Gunungmasigit 8.594 8.042 Mandalasari 4.522 4.665 Nyalindung 3.084 2.884 Rajamandalakulon 9.180 8.294 Sumurbandung 4.111 4.016 RPKP Cipatat 57.080 54.319 Sumber: idm.kemendesa.go.id Gambar 2. 17 Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin (jiwa) C. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Komposisi penduduk menurut umur adalah pembagian atau pengelompokan jumlah penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan kelompok umur tertentu. Struktur penduduk menurut umur ini divisualisasikan melalui piramida penduduk, yang menunjukkan proporsi masing-masing kelompok umur dalam bentuk grafik. Komposisi penduduk menurut umur di RPKP Cipatat pada tahun 2024 didominasi oleh kelompok umur 13 – 15 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, anak-anak remaja yang berada pada usia transisi dari sekolah dasar menuju sekolah menengah sangat dominan. 6.801 7.778 3.609 9.401 8.594 4.522 3.084 9.180 4.111 6.683 7.703 3.008 9.024 8.042 4.665 2.884 8.294 4.016 15.000 10.000 5.000 0 5 000 10 000 Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin (jiwa) Perempuan Laki-laki Tabel II. 17 Komposisi Penduduk Tahun 2024 menurut Kelompok Umur (jiwa) Desa <3 tahun 3-6 tahun 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-59 tahun >59 tahun Cipatat 224 854 2.314 6.066 3.738 0 729 Ciptaharja 298 2.113 2.764 3.295 2.123 4.160 728 Cirawamekar 130 349 1.010 2.547 1.920 0 661 Citatah 224 660 5.559 7.390 2.339 0 458 Gunungmasigit 798 1.143 1.831 895 937 9.658 1.374 Mandalasari 141 736 1.671 3.812 2.321 0 483 Nyalindung 102 785 1.258 2.487 1.024 0 517 Rajamandalakulon 1.143 1.422 2.778 1.478 1.619 6.041 2.993 Sumurbandung 235 577 1.678 2.819 2.235 0 583 RPKP Cipatat 3.295 8.639 20.863 30.789 18.256 19.859 8.526 Sumber: idm.kemendesa.go.id Gambar 2. 18 Piramida Penduduk RPKP Cipatat D. Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian Komposisi penduduk menurut mata pencaharian adalah pembagian atau pengelompokan penduduk berdasarkan jenis pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang mereka lakukan untuk memperoleh penghasilan. Komposisi ini menggambarkan struktur sosial dan ekonomi suatu wilayah. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian pada tahun 2024 di RPKP Cipatat didominasi oleh petani sebanyak 5.414 jiwa, hal ini memberikan gambaran bahwa sektor pertanian adalah sektor utama di wilayah ini yang menyerap tenaga kerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat lebih banyak berfokus pada pertanian. 8.526 19.859 18.256 30.789 20.863 8.639 3.295 >59 tahun keatas 19-59 tahun 16-18 tahun 13-15 tahun 7-12 tahun 3-6 tahun <3 tahun Piramida Penduduk (Jiwa) Tabel II. 18 Komposisi Penduduk menurut Kelompok Mata Pencaharian (jiwa) Desa Petani Buruh Tani/Buruh Nelayan Buruh Pabrik PNS Pegawai Swasta Wiraswasta / pedagang TNI POLRI Dokter (Swasta/ Honorer) Bidan (Swasta/ Honorer) Perawat (Swasta/ Honorer) Lainnya Total Cipatat 536 421 0 148 449 636 67 8 5 5 8 358 2.641 Ciptaharja 590 309 245 106 238 347 5 8 2 4 10 4 1.868 Cirawamekar 542 1.635 170 32 244 85 7 1 0 1 0 0 2.717 Citatah 1.455 1.940 1.783 98 1.854 360 11 4 0 5 8 2 7.520 Gunungmasigit 908 316 1.177 28 6 268 3 2 0 3 5 0 2.716 Mandalasari 171 647 383 59 445 2.273 7 1 0 3 2 378 4.369 Nyalindung 50 116 968 21 17 80 7 1 0 2 5 244 1.511 Rajamandalakulon 456 882 708 187 819 440 16 40 3 6 5 66 3.628 Sumurbandung 706 815 1.487 114 1.498 228 2 1 3 1 1 635 5.491 RPKP Cipatat 5.414 70.81 6.921 793 5.570 4.717 125 66 13 30 44 1.687 59.431 Sumber: idm.kemendesa.go.id Gambar 2. 19 Struktur Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian (jiwa) 2.4.1 Analisis Kepadatan Penduduk Analisis kepadatan penduduk dihitung sebagai rasio jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang merupakan salah satu indikator penting dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Kepadatan penduduk di RPKP Cipatat pada tahun 2024 adalah sebesar 1.153 jiwa/km2 menunjukkan tingkat konsentrasi populasi yang relatif moderat, yang mengindikasikan bahwa wilayah ini tidak terlalu padat namun juga tidak sepenuhnya sparsely populated (jarang dihuni). Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Mandalasari yaitu sebesar 3.344 jiwa/km2 yang menunjukkan bahwa desa ini lebih berkembang atau memiliki potensi urbanisasi yang lebih besar. Sedangkan Desa Cirawamekar dengan kepadatan yang relatif lebih rendah (650 jiwa/km2) mencerminkan wilayah yang lebih rural atau terpencil dengan pengaruh terbatas dari faktor urbanisasi dan kurangnya fasilitas atau pekerjaan yang menarik. 7.081 6.921 5.570 5.414 4.717 1.687 793 125 66 44 30 13 Buruh Tani/Buruh Nelayan Buruh Pabrik Pegawai Swasta Petani Wiraswasta / pedagang Lainnya PNS TNI POLRI Perawat (Swasta/ Honorer) Bidan (Swasta/ Honorer) Dokter (Swasta/ Honorer) Struktur Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian (jiwa) Tabel II. 19 Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (Jiwa/Km2) Desa Kepadatan Penduduk Cipatat 1.074 Ciptaharja 1.164 Cirawamekar 650 Citatah 1.225 Gunungmasigit 1.681 Mandalasari 2.227 Nyalindung 1.684 Rajamandalakulon 1.040 Sumurbandung 729 RKPP Cipatat 1.153 Sumber: Hasil Analisis, 2024 Gambar 2. 20 Kepadatan Penduduk Tahun 2024 (Jiwa/Km2) 2.227 1.684 1.681 1.225 1.164 1.074 1.040 729 650 Mandalasari Nyalindung Gunungmasigit Citatah Ciptaharja Cipatat Rajamandalakulon Sumurbandung Cirawamekar Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 2.4.2 Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu indikator penting dalam studi demografi yang menggambarkan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah moving average dikarenakan data jumlah penduduk RPKCP Cipatat pada tahun 2021 – 2024 bersifat fluktuatif. Secara sederhana, moving average menghitung rata-rata dari sejumlah periode data yang bergerak. Dalam konteks pertumbuhan penduduk, moving average membantu untuk melihat pola umum perubahan jumlah penduduk tanpa terganggu oleh lonjakan atau penurunan yang bersifat sementara. Laju pertumbuhan penduduk di RPKP Cipatat menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi kawasan tersebut. Pada tahun 2021-2022, tercatat penurunan laju pertumbuhan sebesar -0,05%, yang bisa diindikasikan oleh berbagai faktor seperti migrasi keluar atau berkurangnya angka kelahiran. Namun, pada tahun 2022-2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,03%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi penduduk. Meski demikian, pada tahun 2023-2024 laju pertumbuhan kembali menurun menjadi 0,02% yang mengindikasikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan tidak berlanjut atau masih terbatas. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan dalam faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Tabel II. 20 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Desa Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 Cipatat -0,05 0,03 0,02 Ciptaharja -0,06 0,02 0,02 Cirawamekar -0,03 0,00 0,01 Citatah -0,06 0,05 0,03 Gunungmasigit -0,02 0,01 0,00 Mandalasari -0,12 0,05 0,03 Nyalindung -0,04 -0,01 0,00 Rajamandalakulon -0,07 0,05 0,03 Desa Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 Sumurbandung -0,01 0,02 0,01 RKPP Cipatat -0,05 0,03 0,02 2.4.3 Analisis Sex Rasio Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah indikator demografis yang menggambarkan perbandingan jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan dalam suatu populasi. Analisis ini tidak hanya berguna untuk perencanaan kebijakan pembangunan, tetapi juga penting dalam memetakan kebutuhan masyarakat, seperti akses layanan kesehatan untuk ibu dan anak, pendidikan, serta pekerjaan. Selain itu, komposisi penduduk menurut jenis kelamin juga memiliki implikasi terhadap ketimpangan sosial, dengan mempertimbangkan hak dan kesempatan yang setara bagi semua jenis kelamin. Dengan demikian, analisis komposisi penduduk menurut jenis kelamin menjadi salah satu elemen fundamental dalam memahami dinamika demografis dan merancang program-program yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nilai rasio jenis kelamin yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sedangkan nilai kurang dari 100 menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, secara umum RPKP Cipatat memiliki nilai rasio jenis kelamin yang lebih dari 100, yaitu 105 sehingga menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Namun terdapat satu desa yang memiliki rasio jenis kelamin kurang dari 100, yaitu 97 sehingga desa ini memiliki jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki. Tabel II. 21 Sex Ratio RPKP Cipatat (jiwa) Desa Sex Ratio Cipatat 107 Ciptaharja 111 Cirawamekar 97 Citatah 101 Desa Sex Ratio Gunungmasigit 104 Mandalasari 107 Nyalindung 102 Rajamandalakulon 102 Sumurbandung 120 RPKP Cipatat 105 Sumber: idm.kemendesa.go.id Gambar 2. 21 Sex Ratio RPKP Cipatat Tahun 2024 2.4.4 Analisis Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk memperkirakan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk pada masa yang akan datang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk di masa depan berdasarkan data dan tren yang ada. Dalam konteks perencanaan wilayah dan kota, proyeksi penduduk memiliki peran penting dalam membantu merencanakan kebutuhan di berbagai sektor. Periode proyeksi yang digunakan dalam analisis ini adalah tahun 2025-2029. berdasaran analisis yang telah dilakukan, RPKP Cipatat pada tahun tersebut mengalami berbagai kenaikan dan penurunan jumlah penduduk, sama hal nya dengan jumlah penduduk pada tahun 2021- 2024 120 111 107 107 104 102 102 101 97 Sumurbandung Ciptaharja Cipatat Mandalasari Gunungmasigit Nyalindung Rajamandalakulon Citatah Cirawamekar Sex Ratio (jiwa) Tabel II. 22 Proyeksi Penduduk RPKP Cipatat Tahun 2025 – 2029 (jiwa) Desa 2025 2026 2027 2028 2029 Cipatat 13.134 12.992 13.098 13.203 13.075 Ciptaharja 15.249 14.953 15.090 15.228 15.097 Cirawamekar 6.658 6.560 6.586 6.612 6.602 Citatah 17.334 17.222 17.441 17.661 17.333 Gunungmasigit 16.567 16.458 16.506 16.553 16.510 Mandalasari 8.910 8.564 8.725 8.887 8.733 Nyalindung 6.187 6.032 6.047 6.063 6.089 Rajamandalakulon 16.664 16.407 16.628 16.848 16.566 Sumurbandung 7.892 7.918 7.948 7.979 7.919 RPKP Cipatat 108.595 107.106 108.070 109.033 107.924 Gambar 2. 22 Proyeksi Penduduk RPKP Cipatat Tahun 2025 – 2029 (jiwa) 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 2025 2026 2027 2028 2029 Proyeksi Penduduk Tahun 2025 - 2029 (jiwa) Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung 2.4.5 Kondisi Sosial Budaya Kondisi sosial budaya di kawasan perdesaan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Masyarakat perdesaan cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih erat yang bisa dilihat dari kebersamaan dan gotong royong masih sangat kuat dan juga masih mempertahankan warisan budaya yang dimiliki. RPKP Cipatat memiliki banyak budaya tradisional seperti upacara adat dan seni lokal (tari, musik, kerajinan) yang masih dipertahankan. Keragaman budaya yang terdapat di RPKP Cipatat mencerminkan kekayaan tradisi lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satu bentuk keunikan budaya tersebut adalah upacara-upacara adat, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Upacara ini tidak hanya menggambarkan nilai-nilai spiritual dan penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga mempererat ikatan sosial di antara warga. Selain itu, keberadaan sanggar seni di kawasan ini turut memperkaya kehidupan budaya dengan menjadi wadah pelestarian seni tradisional. Sanggar seni juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal dan menjaga warisan budaya daerah. Kombinasi antara upacara adat dan aktivitas seni menjadikan RPKP Cipatat berpotensi menjadi destinasi wisata budaya yang menarik. Berikut ini merupakan keragaman budaya yang ada di RPKP Cipatat
1. 1.Budaya Nyalin di Desa Gunungmasigit Tradisi nyalin adalah kegiatan memanen padi dengan diiringi upacara serta menyediakan berbagai barang-barang untuk menghormati Nyi Pohaci Sanghyang Sri. Tujuan utama kegiatan ini adalah memanen padi untuk dijadikan indung paré. Tahapan yang dilakukan dalam upacara ini adalah tatahar, ngukusan, sanduk-sanduk, mitembeyan mipit paré, dan ngaarwahan. Untuk menjaga agar tradisi ini tetap ada, maka ada inisiatif dari sesepuh dilaksanakan kolektif di sawah yang terpilih dan kegiatan ini dilaksanakan di akhir menanam padi dalam setahun. Kriteria sawah yang terpilih menurut sesepuh, yaitu (1) padi yang akan dipanen harus lebih bagus dari semua sawah yang ada di lingkungan, (2) tempatnya strategis,

(3)panyawah dan keluarganya harus menyanggupi untuk melaksanakan nyalin.

2.Budaya Rahengan di Citatah Upacara Rahengan merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Citatah kepada Dewi padi (Sri Pohaci) dan Tuhan YME atas hasil panen yang didapat dan mengharapkan keberhasilan panen mendatang berlimpah tidak ada bencana apa pun. Upacara Rahengan yang bertujuan sebagai penghormatan pada Dewi Sri ini dianggap penting, karena Sri Pohaci (padi) dianggap menjadi makanan utama yang memberi kehidupan dan menjadi simbol perempuan dalam kepercayaan masyarakat desa Citatah. Kaum perempuan memiliki fungsi yang menonjol dalam beberapa prosesi ritual tertentu meskipun secara hierarkis bukanlah ritual inti. Ritual inti dipimpin langsung oleh laki-laki yakni sesepuh desa dan ketua adat. Namun perempuan lebih banyak memegang peranan dari sejak acara persiapan ritual hingga pasca ritual. Melalui keyakinan dan pembagian perannya dalam ritual ini tampak bagaimana performativitas perempuan didefinisikan dan diperlakukan oleh masyarakat (adat).
3.Budaya Hajat Arwah di Desa Nyalindung Hajat Arwah yang dilaksanakan pada bulan Syaban menjelang bulan Ramadhan yang sudah menjadi ketentuan aturan leluhur yang turun temurun. Tradisi ini dilaksanakan untuk persiapan menghadapi bulan Puasa (Ramadhan). Menurut kepercayaan orang Sunda, Hajat Arwah harus dilakukan dengan fokus tujuan untuk “menghadiahkan” doa kepada leluhur sebagai bukti penghormatan kepada leluhur yang telah berjuang untuk wilayah tersebut. Ada dua macam model doa yang dipresentasikan dalam ritual Hajat Arwah yaitu doa berjamaah dan doa secara individu. Doa yang dilakukan secara berjamaah adalah Sholawatan yang dilantunkan sambil berjalan beriringan menuju tempat makam leluhur, dengan diiringi oleh musik genjringan/ marawis
4.Hajat Cai Cikarahayuan dan Cikahuripan di Desa Nyalindung Kegiatan ini sebagai bentuk syukur nikmat melimpahnya air kepada para petani serta bentuk melestarikan budaya dan menjadi ajang silaturahmi. Prosesi hajat Cai ngaruat lembur diawali dengan tarian atau ibing pencak silat mikul Cai Dina lodong yang dilakukan oleh jawara pencak silat, mereka membawa air keramat dari Pancuran yang menggambarkan bahwa air itu hidup dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selanjutnya, para sesepuh Kampung memasuki tempat upacara untuk berdoa memanjatkan doa kepada Tuhan YME semoga hajat ini membawa kebarokahan bagi masyarakat, selesai berdoa sesepuh memercikkan air keramat di sekitar tempat upacara dan mempersilakan air doa kepada Bupati Bandung Barat untuk memercikkan air tersebut untuk keselamatan Kabupaten Bandung Barat. Akhir kegiatan ini dilakukan dengan perang air yang diawali oleh ibingan Puncak silat, kemudian semua warga mengikutinya dengan gembira dan penuh kekeluargaan sebagai ungkapan kebahagiaan serta rasa syukur masyarakat. Tabel II. 23 Ketersediaan Sanggar Seni dan Kesenian Nama Desa Jumlah Sanggar Kesenian Cipatat 2 Pencak Silat, Jaipongan, Sisingaan Ciptaharja 1 Pencak Silat, Jaipongan Cirawamekar 4 Pencak Silat, Jaipongan, Kuda Lumping Citatah 0 Gunungmasigit 3 Pencak Silat, Calung Mandalasari 1 Kacapi, Suling, Degung Nyalindung 1 Kacapi, Suling, Degung Rajamandala Kulon 1 Pencak Silat, Jaipongan Sumurbandung 0 RPKP Cipatat 13 2.5 Ekonomi Analisis ekonomi dalam konteks kawasan perdesaan berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian di wilayah tersebut. Analisis ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui keadaan ekonomi saat ini, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di RPKP Cipatat. Analisis ini melibatkan pemahaman tentang berbagai aspek ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di perdesaan seperti sektor-sektor ekonomi dominan di kawasan tersebut. 2.5.1 Analisis Ekonomi Sektoral Analisis ekonomi sektoral merupakan pendekatan strategis untuk memahami dinamika dan kontribusi berbagai sektor ekonomi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan menelaah sektor-sektor utama, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, peluang, tantangan, dan potensi pertumbuhan yang ada di dalam wilayah tersebut. Berdasarkan analisis ekonomi sektoral yang telah dilakukan, bahwa RPKP Cipatat menunjukkan dominasi sektor primer oleh pertanian, sektor sekunder oleh industri UMKM, dan sektor tersier oleh pariwisata, hal ini mencerminkan struktur ekonomi di RPKP Cipatat yang beragam. Sektor primer yang didominasi oleh pertanian menunjukkan ketergantungan pada sumber daya alam sebagai basis ekonomi utama. Sektor sekunder yang didominasi oleh industri UMKM mencerminkan potensi lokal dalam memproses bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah meski dalam skala terbatas. Sementara itu, dominasi sektor tersier oleh pariwisata yang mengindikasikan adanya pergeseran ekonomi ke sektor jasa. Dengan pariwisata menjadi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di RPKP Cipatat, maka akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan serta dapat menggerakkan sektor pendukung lainnya. Ketiga sektor tersebut saling terkait dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh RPKP Cipatat. Tabel II. 24 Analisis Ekonomi Sektoral Desa Sektor Ekonomi Primer Sekunder Tersier Ciptaharja Pertanian: Sawah, Singkong dan Pisang Peternakan: Kambing dan Ayam Petelur Perikanan Industri UMKM: Mebel Kursi, Meja dan Lemari dan Industri Barang Logam, Anyaman Sentra Industri UMKM: Pisang dan Daun Pisang Geowisata: Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala Agrowisata: Taman Buah Purnawangi Maju Jaya (Perkebunan Durian, Kelengkeng dan Jambu Kristal) Wisata: Wisata minat khusus (panjat tebing), pemandian air panas Jasa: Ekspedisi J&T Cargo Cipatat Pertanian: Pisang Peternakan: Itik manila, Pesona Satwa Kambing Industri UMKM: Furniture dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur dan Lemari), dan industri pakaian Sentra Industri UMKM: Kerajinan truk oleng, peuyeum, gula aren, keripik, basreng, bambu Geowisata: Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala Jasa: BRI Link Citatah Pertanian: Sawah dan Singkong Peternakan: Kambing Industri UMKM: Kerajinan Sentra Industri UMKM: Marmer Geowisata: Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala Wisata: Ecopark Kampung Sawah Toko: Hasil Pahatan Batu dan Patung Ayam Rajamandalakulon Pertanian: Sawah,Singkong,Jagung dan Perkebunan Karet Perikanan: Ikan Nila, Ikan Mas, dan Gurame Industri UMKM: Makanan (keripik pisang, olahan pertanian) Geowisata: Pusat Kawasan Geopark Rajamandala Wisata: Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro, Waduk Saguling, Pemandian Air Panas Cisameng, Curug Jawa Nyalindung Pertanian: Pertanian dan perkebunan (timun) Sentra Industri UMKM: Tahu Industri UMKM: Tahu Sumedang dan Mebel Wisata: Wisata budaya Prasasti Mbah Entang, Hajat cai, dan Hajat Arwah Gunungmasigit Pertanian: Sawah dan Jagung Industri UMKM: Industri Barang Galian bukan Logam Sentra Industri UMKM: Pengrajin Batu, keripik Geowisata: Goa Pawon (unggulan), Kawasan Pasir Pawon Wisata: Indiana Camp, Tebing 90, Stone Garden, Gunung Halimun, dan wisata minat skhusus (jeep adventure) Jasa: BRI Link Cirawamekar Pertanian: Sentra Industri UMKM: Desa Sektor Ekonomi Primer Sekunder Tersier Sayuran (timun), buah (durian), kacang-kacangan Peternakan: Kambing dan Ayam Keripik Timun (Kribo), Keripik Ampas Aci (Elod) Mandalasari Industri UMKM: Kulit Barang dari Kulit dan Alas kaki dari Kulit Wisata: Curug Orok Sumurbandung Pertanian: Singkong, Jagung Peternakan: Domba Sambung Sentra Industri UMKM: Peuyeum dan Elod Wisata: Vila Lampu,Patilasan Dipati Ukur dan Benteng Blanda Gambar 2. 23 Sektor Primer (Pertanian) Gambar 2. 24 Sektor Primer (Peternakan) Gambar 2. 25 Sektor Sekunder (Sentra Pembuatan Elod) 2.5.2 Analisis Investasi Salah satu faktor kunci untuk merealisasikan potensi-potensi yang dimiliki RPKP Cipatat adalah investasi yang tepat dan berkelanjutan. Investasi dalam sektor pariwisata perdesaan tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan kapasitas lokal. Terdapat potensi investasi di RPKP Cipatat yang tercantum dalam Konsep Investasi Kabupaten Bandung Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu berupa Kawasan Wisata di Kawasan Karst Stone Garden, Kampung Parakan Salam, dan Agrowisata kebun Buah Alam Segar.
1.Kawasan Karst Stone Garden Kawasan Karst Stone Garden memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang memanfaatkan keunikan bentang alam karst. Kawasan ini dapat dikembangkan dengan fokus pada pelestarian alam sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan fasilitas wisata seperti jalur pendakian, area foto, serta edukasi geologi dan ekologi dapat menjadi daya tarik utama. Selain itu, dengan pendekatan ekonomi kreatif, produk- produk lokal seperti kerajinan tangan berbasis batuan karst dan kuliner khas bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, menjadikan sektor pariwisata ini sebagai pendorong utama perekonomian daerah.
2.Kampung Parakan Salam Kampung Parakan Salam memiliki potensi untuk menjadi destinasi wisata berbasis budaya dan agrowisata, yang menggabungkan keindahan alam dengan kearifan lokal. Dengan menerapkan teori pembangunan berbasis komunitas, wisata di kampung ini dapat berfokus pada pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengelolaan wisata pertanian, kerajinan tangan, dan budaya lokal. Produk pertanian organik dan kerajinan khas yang dihasilkan masyarakat setempat dapat dijadikan daya tarik utama, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat melalui konsep agrowisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3.Agrowisata Kebun Buah Alam Segar Agrowisata Kebun Buah Alam Segar menawarkan pengalaman wisata yang memadukan edukasi dan rekreasi dengan cara mengenalkan pengunjung pada dunia pertanian. Dengan kegiatan seperti panen buah bersama, wisata edukasi pertanian, serta produk buah segar dan olahan yang dijual langsung kepada pengunjung, Agrowisata Kebun Buah Alam Segar ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani lokal sekaligus memberikan wawasan tentang keberlanjutan pertanian kepada masyarakat luas. 2.5.3 Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan keluarga merupakan fondasi utama bagi pembangunan masyarakat yang berkualitas. BKKBN mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual, serta dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yang meliputi tiga dimensi utama yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Kesejahteraan keluarga di perdesaan memiliki karakteristik yang unik yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar, ketergantungan pada sektor agraris, dan pola sosial yang mengikat. Dalam konteks ini, pengembangan sektor pariwisata di RPKP Cipatat dapat menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga jika direncanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Tabel II. 25 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga oleh BKKBN No. Nama Program Nama Desa Cipatat Cipta harja Cirawa mekar Citatah Gunung masigit Mandala sari Nyalind ung Rajama ndala kulon Sumur bandung RPKP Cipatat 1 Pemberian Program Keluarga Harapan Kepada Pus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Peningkatan Kemampuan Akses Dan Aset Kpm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Kpm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 Penyelenggaraan Bantuan Permodalan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 Promosi Dan Pemasaran Koperasi Dan Umkm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 Pelatihan Produksi Dan Pemasaran Bagi Usaha Rumah Tangga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Keluarga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 Fasilitasi Dan Pembinaan Pengembangan Usaha Nelayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Terkelolanya Sistem Pembenihan Ikan Yang Berkelanjutan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Melaksanakan 1-4 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 Melaksanakan 5-7 Kegiatan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13 Melaksanakan 8-10 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Yang Tidak Melaksanakan 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 2.6 Sarana dan Prasarana Prasarana merupakan kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu kawasan/wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan sarana merupakan fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, sarana dan prasarana dasar merupakan hal yang harus terpenuhi bagi seluruh warga kota atau desa agar dapat mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan perdesaan antara lain: sarana pendidikan; sarana kesehatan; sarana produksi; sarana sosial budaya; sarana transportasi; sarana dan prasarana transportasi; sarana dan prasarana energi; sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; sarana dan prasarana air bersih; sarana dan prasarana irigasi; serta sarana dan prasarana sanitasi yang terdapat areal kawasan perdesaan. 2.6.1 Analisis Ketersediaan Jumlah dan Kapasitas Sarana Pendidikan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada ketersediaan dan kualitas sarana pendidikan. Sebagai salah satu komponen utama pembangunan manusia, pendidikan berperan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, produktif, dan inovatif. Di kawasan perdesaan, sarana pendidikan yang memadai menjadi kunci untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan memaksimalkan potensi lokal. Kondisi sarana pendidikan di RPKP Cipatat adalah pendidikan dasar sudah cukup merata, namun akses ke jenjang pendidikan menengah dan atas masih lebih terkonsentrasi di desa tertentu. Desa Citatah memiliki jumlah SD terbanyak, yaitu 9 unit, diikuti oleh Rajamandala Kulon dan Gunungmasigit dengan masing-masing 8 unit, sedangkan desa seperti Mandalasari dan Cirawamekar memiliki sarana SD paling sedikit, yaitu 4 unit. Sarana SMP/MTs cenderung merata, namun terbatas pada 1–2 unit per desa, yang dapat menjadi tantangan dalam mengakomodasi lulusan SD yang meningkat setiap tahunnya. Fasilitas untuk jenjang pendidikan atas (SMU/MA/SMK) jauh lebih terbatas, dengan sebagian besar desa hanya memiliki 1 unit atau bahkan tidak ada sama sekali, kecuali di Rajamandala Kulon, Gunungmasigit, dan Ciptaharja yang memiliki 2 unit. Tabel II. 26 Ketersediaan, Jarak, dan Waktu Tempuh Sarana Pendidikan Nama Desa Sarana Pendidikan SD/MI SMP/MTS SMU/MA/SMK Jumla h (Unit) Jarak Terdeka t (Meter) Waktu Tempu h Terdeka t (Menit) Jumla h (Unit) Jarak Terdeka t (Meter) Waktu Tempu h Terdeka t (Menit) Jumla h (Unit) Jarak Terdeka t (Meter) Waktu Tempu h Terdeka t (Menit) Cipatat 7 300 3 - 500 3 - 4000 12 Ciptaharja 6 50 5 5 75 5 4 30 2 Cirawamekar 4 10 1 2 500 15 2 2.000 20 Citatah 9 500 5 4 500 5 2 2.500 10 Gunungmasigit 8 50 5 3 100 10 1 100 10 Mandalasari 4 10 1 1 3.000 3 1 1.000 5 Nyalindung 5 500 2 1 700 3 1 200 10 Rajamandalakul on 8 15 3 2 30 3 2 10 5 Sumurbandung 5 300 10 - 3.000 15 - 4.000 20 RPKP Cipatat 49 - - 18 - - 13 - - Gambar 2. 26 Jumlah Sarana Pendidikan (Unit) 2.6.2 Analisis Ketersediaan Jumlah Sarana Kesehatan Ketersediaan sarana kesehatan di perdesaan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika suatu daerah sedang melakukan perkembangan, seperti yang terjadi di RPKP Cipatat ini yaitu mengembangkan sektor pariwisata. Kondisi ini menjadi lebih kompleks, karena pengembangan pariwisata berpotensi meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan, baik untuk wisatawan maupun masyarakat setempat. Sehingga ada dua dimensi yang perlu dianalisis, yaitu kesiapan sarana kesehatan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat dan potensi perbaikan yang datang seiring berkembangnya sektor pariwisata. Sarana kesehatan dasar seperti tempat praktek bidan, dokter, dan apotek sudah tersedia di sebagian besar desa yang ada di RPKP Cipatat. Desa Rajamandala Kulon memiliki fasilitas kesehatan paling lengkap, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi desa-desa di sekitarnya. 7 6 4 9 8 4 5 8 5 0 2 4 6 8 10 Cipatat Ciptaharja Cirawamekar Citatah Gunungmasigit Mandalasari Nyalindung Rajamandalakulon Sumurbandung Jumlah Sarana Pendidikan (Unit) SMU/MA/SMK SMP/MTs SD Tabel II. 27 Ketersediaan Sarana Kesehatan Nama Desa Sarana Kesehatan RS Bersalin Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Tanpa Rawat Inap Puskesmas Pembantu Rumah Bersalin Poliklinik/Balai Pengobatan Tempat Praktek Dokter Tempat Praktek Bidan Apotek Ciptaharja - Ada - - Ada Ada Ada Ada Ada Cipatat - - Ada - Ada Ada Ada Ada Ada Citatah - - Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Rajamandalakulon Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Nyalindung - - - - - Ada Ada Ada - Gunungmasigit - - - Ada Ada Ada - Ada - Cirawamekar - - - Ada Ada - - Ada - Mandalasari - - - - Ada Ada - Ada - Sumurbandung - - - - - Ada - Ada - RPKP Cipatat Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.6.3 Analisis Ketersediaan Jumlah dan Kapasitas Sarana Produksi Salah satu komponen penting dalam pembangunan kawasan perdesaan berbasis wisata adalah ketersediaan dan kapasitas sarana produksi, yang mencakup infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan wisata. Dengan pengelolaan sarana produksi yang tepat dan dengan kapasitas yang memadai, pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat yang berbasis wisata dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di perdesaan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Jumlah dan kapasitas sarana produksi pertanian di kawasan perdesaan merupakan faktor penting dalam mendukung keberlanjutan dan produktivitas sektor pertanian. Sarana produksi pertanian meliputi alat dan mesin pertanian, irigasi, bibit unggul, pupuk, serta sistem penyimpanan dan distribusi hasil pertanian. Di RPKP Cipatat, jumlah sarana produksi ini masih terbatas karena tingkat perkembangan infrastruktur dan aksesibilitas yang masih kurang baik. Kapasitas sarana produksi yang ada perlu ditingkatkan untuk mendukung produksi pertanian yang efisien dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta kebutuhan pasar yang terus berkembang. Pengembangan kapasitas sarana produksi dapat dilakukan melalui peningkatan investasi di sektor pertanian, pemberian bantuan teknologi, serta pelatihan kepada petani untuk memaksimalkan penggunaan sarana yang ada. Infrastruktur pendukung, seperti sistem irigasi yang baik, serta akses terhadap pupuk dan bibit unggul, juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang untuk mendistribusikan dan meningkatkan jumlah serta kapasitas sarana produksi pertanian di kawasan perdesaan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan secara keseluruhan. 2.6.4 Analisis Ketersediaan Sarana Sosial Budaya Ketersediaan sarana sosial budaya di RPKP Cipatat memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berbasis pada budaya lokal. Dengan sarana yang memadai, masyarakat desa dapat melestarikan dan mempromosikan kebudayaan mereka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi aktif dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dan sarana sosial budaya berjalan seiring, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perdesaan. Sarana sosial budaya yang ada di RPKP Cipatat di antaranya adalah balai desa, pusat-pusat kegiatan masyarakat, dan tempat ibadah yang menjadi titik sentral bagi kegiatan sosial dan keagamaan. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai wadah untuk pelaksanaan kegiatan budaya, seperti seni tari, musik tradisional, atau perayaan adat yang ada di RPKP Cipatat. Fasilitas lain seperti perpustakaan desa atau ruang edukasi lainnya pelu direncanakan untuk memperkenalkan literasi, memperkaya pengetahuan, dan mengakses informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. 2.6.5 Analisis Ketersediaan Sarana Pemerintahan Ketersediaan sarana pemerintahan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Infrastruktur pemerintahan yang memadai, menjadi penentu keberhasilan pembangunan perdesaan, khususnya ketika pariwisata dijadikan sektor unggulan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan sektor swasta, serta sistem perizinan yang efektif, dengan kebijakan yang jelas dan terkoordinasi, akan mendorong para pelaku usaha pariwisata untuk berinvestasi di desa-desa wisata. Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan di desa-desa RPKP Cipatat memiliki beberapa permasalahan seperti kurangnya akses internet yang terbatas, serta sarana komunikasi yang belum optimal. Hal ini menghambat pelayanan publik yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Penyuluhan kepada perangkat desa mengenai pentingnya efisiensi administrasi dan pelayanan publik juga menjadi langkah yang sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan teknis dan sumber daya agar desa-desa dengan kualitas sarana pemerintahan yang terbatas dapat berkembang, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan pembangunan desa berjalan lebih optimal. 2.6.6 Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam menarik wisatawan dan memastikan kelancaran arus wisatawan serta distribusi barang dan jasa di kawasan tersebut, serta dapat meningkatkan konektivitas antara kawasan perdesaan dengan pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dan tujuan lainnya. Sehingga ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai di kawasan perdesaan menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan. Salah satu tantangan utama dalam mendukung pengembangan pariwisata di RPKP Cipatat adalah keterbatasan sarana serta prasarana transportasi. Kondisi sarana prasarana transportasi RPKP Cipatat diantaranya adalah kondisi jalan yang masih kurang baik, dengan banyak ruas jalan yang berlubang. Beberapa bagian jalan bahkan hanya terbuat dari bebatuan, bukan aspal, sehingga perbaikan dan pengaspalan jalan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung mobilitas yang lebih efisien di kawasan ini. Adapun rencana Sarana dan Prasarana Transportasi yang ada di RPKP Cipatat dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2044 adalah sebagai berikut: Tabel II. 28 Jaringan Transportasi Darat Jaringan Transportasi Darat Nama Jalan Panjang (km) Jalan Arteri Primer Cisomang - Bts. Kota Padalarang 4,47 Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang 13,66 Eks Toll Rajamandala 0,01 Jln. Raya Rajamandala (Rajamandala) 0,40 Jalan Arteri Primer Total 18,54 Jalan Kolektor Primer Rajamandala - Cipanas (JKP-4) 10,97 Rajamandala - Cipeundeuy - Cikalongwetan (JKP-3) 2,13 Jalan Kolektor Primer Total 13,10 Jalan Kolektor Sekunder Lingkar Kotabaru – Cipatat 5,39 Jalan Kolektor Sekunder Total 5,39 Jalan Lokal Primer Citatah – Nyalindung 8,70 Kertamukti – Sarimukti 1,38 Jalan Lokal Primer Total 10,07 Jalan Lingkungan Sekunder Bojonghonje - Cikopeng – Cilimus 0,78 Cibadak – Balekambang 1,12 Cibihbul - Liung Gunung 3,00 Cibodas – Balekambang 1,26 Cibogo – Cibuntu 1,09 Cibogo – Cikatomas 1,55 Cibogo - Tagog Munding 1,55 Cibonteng 0,51 Cibonteng - Legokpendeuy 1,02 Cibonteng - Sasaksaat 1,73 Cibukur - Cinangsih 2,36 Ciburahol - Haur 0,38 Ciburahol - Warung Tiwu 1,75 Cigarukgak /Jln. Desa 0,15 Cikubang - Babakan Rongga 3,29 Ciloa - Cibarengkok 0,66 Ciloa - Cipada 1,58 Cimerang - Gugunturan 0,35 Cimeta - Batukarut 1,20 Cinangka - Babakan Bandung 0,52 Cintalaksana - Sumbang 1,76 Cipari - Ciloa 0,04 Jaringan Transportasi Darat Nama Jalan Panjang (km) Cipeureudeuy - Pakemitan 1,63 Cipicung - Cibangkonol 0,42 Ciptaharja - Cioray 1,01 Cipulus 0,25 Cipulus - Cinangsi 1,55 Ciranji - Ciruman 0,86 Cirawa - Gunung Masigit 0,82 Cirawa - Gunungmasigit 1,58 Cisameng 1,89 Cisereuh - Cikadal 1,20 Citatah - Ciparang 1,49 Citatah - Pasegan 1,86 Ciwalahir 4,42 Desa 13,56 Desa Citatah - Gunung Masigit - Desa Selajambe - Cilimus 3,10 Desa Pasir Jati - Ciames 0,77 Kasegan 0,63 Kp. Pojok 1,94 Legok Jawa - Batu Nunggul 1,12 Legok Jawa - Palasari 1,45 Medal Wangi-Pareang Lio 0,64 Mumunggang - Goa Pawon 0,63 Nyomplong 1,20 Nyomplong - Nyomplong Tengah 0,26 Nyomplong - Pesantren 0,81 Pakemitan - Citapen 1,25 Palasari - Cabe Areuy 1,04 Pareang Pintu - Ciranji 1,55 Pareang Pintu - Medal Wangi 0,55 Pasir Hegar 0,08 Pasir Peuti 1,24 Pasirlame - Cinona 0,89 Poros 1,48 Rawasari 0,17 Sekip - Bobojong 0,22 Sekip - Bojongloa 0,43 Sekip - Pojok 1 2,22 Sekip - Pojok 3 0,73 Jaringan Transportasi Darat Nama Jalan Panjang (km) Sekip - Pojok 4 0,05 Sekip - Pusdikiv 0,82 Selakuning - Lebak Leungsir 0,19 Semper - Parakan Kopo 1,36 Sindangmekar 3,55 Sindangmekar - Cidepong 5,70 Singapura 0,33 Singapura - Cipulus 0,46 Stasiun - Cimerang 1,16 Sukarame-Nyomplong 0,65 Warung Tiwu - Nyomplong 1,08 Jalan Lingkungan Sekunder Total 99,93 Jalan Tol Cikampek - Padalarang 2,34 Ciranjang - Padalarang 20,36 Jalan Tol Total 22,70 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Bogor - Yogyakarta 17,02 Jakarta - Padalarang 5,24 Kereta Cepat Jakarta - Bandung 3,29 Shortcut Cipatat - Cilame 11,84 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Total 37,39 Tabel II. 29 Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Transportasi Keterangan Lokasi Stasiun Penumpang Stasiun Rajamandala Stasiun Penumpang Stasiun Cipatat Stasiun Penumpang Stasiun Sasaksaat Terminal Penumpang Tipe C Terminal Cipatat Jembatan Cimeta Gambar 2. 27 Peta Rencana Jaringan dan Infrastruktur Transportasi 2.6.7 Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Energi Ketersediaan sarana dan prasarana energi, khususnya energi listrik, merupakan fondasi penting bagi pembangunan kawasan perdesaan. Energi tidak hanya mendukung kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, kualitas layanan publik, dan pengembangan infrastruktur. Dalam konteks pembangunan perdesaan, akses yang memadai terhadap energi adalah prasyarat untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses energi listrik memungkinkan pengoperasian peralatan modern untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Misalnya, pompa irigasi, pengering hasil panen, dan penyimpanan dingin untuk produk perikanan. Pengembangan energi terbarukan yang memanfaatkan potensi lokal perlu menjadi prioritas, sehingga tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Berikut merupakan jaringan dan infrastruktur energi di RPKP Cipatat yang dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2044 Tabel II. 30 Jaringan Energi Jaringan Energi Keterangan Panjang (km) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) SUTET Cianjur - Padalarang 14,78 SUTET Cirata - Saguling 1 5,44 SUTET Saguling - Bandung Selatan 1 1,90 SUTET Saguling - Bandung Selatan 2 2,78 SUTET Saguling - Cibinong 7 7,66 SUTET Saguling - PLTA Saguling 0,43 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Total 32,98 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) SUTT Cigereleng - Cianjur 6,50 SUTT Padalarang Baru - Cirata 6,86 SUTT Padalarang Baru - Jatiluhur 5,32 SUTT PLTS JABAR IV - Rajamandala 1,86 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Total 20,54 Tabel II. 31 Infrastruktur Energi Infrastruktur Energi Keterangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PLTA Saguling Gardu Listrik Gas insulated switchgear tegangan ekstra tinggi Saguling Gardu Listrik Gardu Induk tegangan ekstra tinggi Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling Meskipun upaya elektrifikasi terus dilakukan, kenyataannya masih banyak rumah tangga yang belum teraliri listrik dari PLN. RPKP Cipatat ini masih menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap energi listrik. Berikut merupakan jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN dan yang belum teraliri listrik di RPKP Cipatat. Tabel II. 32 Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik PLN dan yang Belum Teraliri Listrik Nama Desa Jumlah keluarga di Desa yang menggunakan sumber listrik dari PLN (KK) Jumlah keluarga yang belum teraliri listrik Jumlah Rumah Tangga yang belum teraliri listrik Ciptaharja 4.415 31 185 Cipatat 3.900 0 78 Citatah 5.715 0 20 Rajamandalakulon 5.721 0 0 Nyalindung 1.860 0 30 Gunungmasigit 5.215 0 53 Cirawamekar 2.153 0 168 Mandalasari 3.065 30 73 Sumurbandung 2.612 47 2 RPKP Cipatat 34.656 108 609 Sumber: idm.kemendesa.go.id Jumlah keluarga di RPKP Cipatat yang sudah teraliri listrik dari PLN adalah 34.656 keluarga. Sementara itu, terdapat 609 rumah tangga yang belum teraliri listrik. Jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik paling banyak adalah di Desa Ciptaharja sebanyak 185 rumah tangga. Untuk itu, diperlukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan agar energi listrik dari PLN dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa, termasuk mereka yang berada di wilayah yang sulit dijangkau. Gambar 2. 28 Peta Rencana Jaringan dan Infrastruktur Energi 2.6.8 Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi Ketersediaan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi yang memadai sangat penting untuk mendukung pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat. Infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan konektivitas yang efisien di kawasan perdesaan Cipatat. Dengan investasi yang tepat, pembangunan sarana dan prasarana infokom dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan kawasan wisata perdesaan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Jaringan telekomunikasi yang ada di RPKP Cipatat dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2044 adalah jaringan tetap berupa kabel fiber optik sepanjang 40,53 km. Sedangkan untuk infrastruktur telekomunikasi yang ada adalah jaringan bergerak seluler berupa Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomatis (STO). Gambar 2. 29 Peta Rencana Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi 2.6.9 Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Warga RKPP Cipatat memperoleh air bersih dari beberapa sumber yaitu air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM), air ledeng tanpa meteran, sumur bor/pompa, sumur, dan mata air. Sumur bor/pompa, sumur, dan mata air tersedia di semua desa. Sedangkan air ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) tidak tersedia di 4 (empat) desa yaitu Desa Citatah, Gunungmasigit, Cirawamekar, dan Sumurbandung. Kemudian air ledeng tanpa meteran juga tidak tersedia di 2 (dua) desa yaitu Desa Gunungmasigit dan Cirawamekar. Tabel II. 33 Ketersediaan Sarana Air Bersih Nama Desa Air Ledeng Dengan Meteran (PAM/PDAM) Air Ledeng Tanpa Meteran Sumur Bor/Pompa Sumur Mata Air Ciptaharja Ada Ada Ada Ada Ada Cipatat Ada Ada Ada Ada Ada Citatah Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Rajamandalakulon Ada Ada Ada Ada Ada Nyalindung Ada Ada Ada Ada Ada Gunungmasigit Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Cirawamekar Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Mandalasari Ada Ada Ada Ada Ada Sumurbandung Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: idm.kemendesa.go.id 2.6.10 Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sistem Manajemen Air Sarana dan prasarana irigasi yang baik serta sistem manajemen air yang terintegrasi merupakan kunci untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan air yang efisien dan pemerataan akses irigasi, sektor pertanian di perdesaan dapat berkembang lebih produktif, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya, memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, sinergi antara pembangunan fisik, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jaringan sumber daya air yang ada di RPKP Cipatat dalam RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2044 adalah jaringan irigasi primer yang terdiri dari Daerah Irigasi Rajamandalakulon dan Daerah Irigasi Pasirangin serta jaringan irigasi sekunder yang terdiri dari Daerah Irigasi Rajamandalakulon. Sedangkan untuk infrastruktur sumber daya air yang ada adalah bangunan sumber daya air yang terdiri Bagi Sadap Rajamandala yang berjumlah 6 unit, Bendung Rajamandala yang berjumlah 1 unit, dan Bendung Pasirangin yang berjumlah 1 unit. Tabel II. 34 Jaringan Irigasi RPKP Cipatat (km) Nama Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Sekunder Total Daerah Irigasi Pasirangin 4,48 - 4,48 Daerah Irigasi Rajamandala 9,39 3,01 12,40 Total 13,87 3,01 16,88 Gambar 2. 30 Peta Rencana Jaringan dan Infrastruktur Sumber Daya Air 2.6.11 Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Warga RPKP Cipatat dalam hal sanitasi menggunakan jamban sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan ada juga yang bukan jamban. Jamban sendiri merupakan sarana sanitasi yang paling banyak jumlahnya, yaitu 30.893. sedangkan bukan jamban merupakan sarana sanitasi yang jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak 279. Tabel II. 35 Jumlah Sarana Sanitasi Nama Desa Jamban Sendiri Jamban Bersama Jamban Umum Bukan Jamban Ciptaharja 3.652 527 267 0 Cipatat 3.559 474 65 0 Citatah 5.602 112 11 0 Rajamandalakulon 4.739 589 392 7 Nyalindung 1.860 0 0 0 Gunungmasigit 4.986 93 113 23 Cirawamekar 1.454 221 230 249 Mandalasari 2.591 124 10 0 Sumurbandung 2.450 92 70 0 RPKP Cipatat 30.893 2.232 1.158 279 Sumber: idm.kemendesa.go.id 2.7 Kelembagaan Kelembagaan merupakan unsur-unsur pelaku pembangunan dalam lingkup Kawasan Perdesaan, termasuk di dalamnya kelembagaan desa. Kelembagaan di Kawasan Perdesaan terdiri dari kelembagaan formal dan informal. Kelembagaan formal dibentuk oleh pemerintah atau sekelompok masyarakat yang kemudian ditetapkan secara hukum. Sementara itu kelembagaan informal tumbuh di masyarakat dan keberadaannya tidak ditetapkan secara hukum. Analisis kelembagaan bertujuan untuk melihat kondisi kelembagaan serta peranan lembaga lokal atau instansi teknis yang berwenang dalam pengambilan keputusan di suatu Kawasan Perdesaan. Dengan demikian penyelenggaraan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan suatu konflik. 2.7.1 Analisis Sistem Kelembagaan Peran sistem kelembagaan—baik formal maupun non-formal— memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat. Kelembagaan ini bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pariwisata di RPKP Cipatat. Dengan pengelolaan kelembagaan formal dan non-formal yang baik, kawasan perdesaan dapat menjadi destinasi wisata yang bukan hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. 2.7.2 Analisis Susunan dan Peran Kelembagaan Formal Analisis kelembagaan formal penting untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan, regulasi, dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga- lembaga formal yang berinteraksi dan memengaruhi pembangunan, pengelolaan, dan konservasi kawasan. Kelembagaan formal mencakup lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta institusi lainnya yang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program tertentu. Berikut merupakan Susunan Dan Personalia Kawasan Perdesaan Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2.Asisten Pemerintahan Sekretaris : 1. Kepala Badan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
2.Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
3.Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4.Kepala Bidang Perencanaan Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5.Kepala Bidang Pemberdayaan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6.Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7.Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Perekonomian Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
8.Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9.Bidang Advokasi dan Informasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
10.Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan;
11.Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
12.Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13.Kepala Bidang Bina Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Adapun berikut ini merupakan lembaga-lembaga formal yang ada di RPKP Cipatat Tabel II. 36 Lembaga Formal Desa PKK Karang Taruna Kelompok Tani Lembaga Pengelolaan Air Linmas Rajamandala Kulon 28 28 22 1 23 Ciptaharja 25 25 12 3 23 Cipatat 22 22 17 0 23 Citatah 11 23 11 0 23 Gunungmasigit 20 25 8 1 23 Cirawamekar 24 17 5 0 21 Nyalindung 18 18 2 0 23 Sumurbandung 18 18 8 1 23 Mandalasari 16 16 13 1 23 RPKP Cipatat 233 244 128 10 205 2.7.3 Analisis Susunan dan Peran Kelembagaan Sektoral Analisis kelembagaan sektoral merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk memahami peran, fungsi, dan hubungan antar lembaga yang terlibat dalam suatu sektor. Pariwisata sebagai sektor potensial di RPKP Cipatat yang multidimensional dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, tanggung jawab, dan peran yang saling terkait. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Gambar 2. 31 Lembaga Pengelola Geopark Rajamandala
1.Penanggung Jawab, adalah Bupati
2.General Manager, Bertugas sebagai penanggung jawab penyelenggaraan organisasi yang diangkat dari pejabat yang memiliki kaitan dengan pengembangan pariwisata, dan dibantu oleh Dewan Pelaksana Harian.
3.Dewan Pelaksana Harian, Bertugas sebagai penyelenggaraan organisasi sehari hari yang dipilih berdasarkan seleksi yang ketat (baik dari asosiasi ataupun praktisi) dan dibantu oleh empat Divisi Teknis yang anggotanya dipilih sama dengan ketua harian yaitu melalui seleksi yang terdiri dari tenaga professional di bidangnya dibantu oleh

a.Divisi Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan kegiatan pengembangan Geopark ke depan termasuk evaluasinya
b.Divisi Konservasi mempunyai tugas dan kewajiban memberi rekomendasi terhadap warisan geologi, warisan biologi dan warisan budaya yang ada di dalam kawasan Geopark, yang perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan keberadaannya
c.Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kepedulian masyarakat setempat guna mendukung pengembangan geopark yang berkelanjutan.
d.Divisi Promosi dan Pemasaran, mempunyai tugas dan kewajiban melakukan promosi dan pemasaran Geopark di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
1. 4.Sekretaris, bertugas membatu urusan administrasi dan lain-lain bagi Dewan Pelaksana harian.
2. 5.Dewan Penasihat terdiri dari orang-orang dinas instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan kompeten dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Tugas Dewan Pengurus adalah memberi masukan dan usulan tentang pengembangan dan pemecahan masalah yang timbul pada penyelenggaraan Geopark.
3. 6.Dewan Pakar terdiri dari para tenaga ahli dari akademisi maupun praktisi yang dinilai memiliki kemampuan di bidangnya dalam memperkuat pengembangan geopark . Potensi dan permasalahan dapat diidentifikasi untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan atau menyelesaikan masalah. Potensi dan masalah disini dikelompokkan menjadi 5 aspek utama dalam pembangunan kawasan perdesaan yaitu aspek fisik dasar, sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, juga kelembagaan. Rumusan potensi dan masalah didapat dari hasil perolehan data sekunder, observasi lapangan, dan FGD (Focus Group Discussion) dengan perangkat desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel III. 1 Isu Kawasan Perdesaan Cipatat Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Ciptaharja • Potensi rawan bencana alam (Gempa Bumi, Rawan Gerakan Tanah, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi, Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) • Pernah terjadi Gerakan tanah dan longsor di RW 06 dan RW 07 di Kebun dan Sawah • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 1 Grup • Padepokan pencak silat di RW 012 dan RW 018 • Jaipongan di RW 05 • Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala • Potensi wisata minat khusus berupa panjat tebing (Botanium) • Potensi wisata pemandian • Potensi wisata agro taman buah Purnawangi Maju Jaya (Durian, Lengkeng, Jambu Kristal) • Terdapat industri UMKM Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebanyak 2 unit • Industri UMKM berupa Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan terbanyak di Kecamatan Cipatat dengan jumlah 5 unit • Sentra Pisang dan Daun Pisang • Peternakan ayam petelur dan pembibitan di RW 03 sebesar 20 Ha (karyawan dari Ciptaharja) • Belum adanya fasilitas penunjang wisata agro • Akses menuju wisata kurang (jalan setapak dan Perhutani) di RW 05 • Terdapat Puskesmas dan Koramil • Terdapat sarana Pendidikan dari SD (5 unit), SMP (3 unit), SMA (3 unit), dan SMK (2 unit) • Moda transportasi Ojek • Terdapat air baku Cipaneyah (Pamsimas) bisa untuk 100 Ha sawah • Jalan (akses) kurang baik • Keamanan (perlunya kaca cembung) • Belum terdapat gedung serbaguna • Kurangnya penerangan (PJU) di Perbatasan Saguling • Membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar (oleh warga) • Terdapat petugas pengangkutan sampah dan dikelola hanya untuk Perumahan saja • Masih terdapat 185 KK yang belum teraliri listrik • Belum terdapat moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) Pengelolaan wisata belum ada Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan • Kurangnya sarana ekonomi (kedai makanan, restoran, hotel/penginapan) Cipatat • Potensi rawan bencana alam gempa bumi, Rawan Gerakan Tanah, Banjir Tingkat Tinggi, Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi, Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) • Wilayah perbatasan Kecamatan Saguling pernah terjadi longsor • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 10 Grup • Budaya berupa pencak silat, sisingaan, dan jaipong • Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala • Industri UMKM berupa industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll) terbanyak di Kecamatan Cipatat dengan jumlah 25 unit • Industri UMKM berupa Industri pakaian jadi terbanyak di Kecamatan Cipatat dengan jumlah 8 unit • Sentra Industri UMKM berupa kerajinan truk oleng mini (mainan) di RW 09 – 018 (sepanjang jalan utama, Jalan raya Bandung-Cianjur) • Industri UMKM Makanan berupa peuyeum (bahan baku dari Bayah Banten dan Sukabumi) di RW 010 • Sentra Gula Aren di RW 017 dan RW 020 • Sentra Keripik di RW 08 • Sentra Basreng di RW 01 • Penghasil bambu di RW 10 • Terdapat Geolistrik • Terdapat Puskesmas (Dokter hanya jam kerja) • Terdapat Reservoir untuk melayani 6 RW (>1.000 jiwa, 3 l/d) dengan kualitas air baik, namun pada saat hujan pipa sering lepas • Terdapat Stasiun Cipatat yang masih beroperasi • Kualitas air mengandung kapur • Akses sulit karena terdapat lahan Perhutani sehingga dari jalan utama (Jalan raya Bandung- Cianjur) masuk ke desa harus melalui Desa Citatah dan Akses ke Kecamatan Saguling sangat kecil hanya cukup 1 kendaraan bermotor roda 2, sehingga diharapkan jalan bisa dibeton • Masih terdapat 132 RT yang belum teraliri listrik • Jumlah Dokter Tidak ada BUMDES Wahana karya (pengelolaan air bersih dan batu kapur yaitu kalsium) Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan • Peternakan itik manila di RW 019 dan Pesona Satwa Kambing (milik swasta) • Terdapat lahan Perhutani di RW 014 • Terdapat kegiatan CFD Minggu di lapang desa (Pangapuran), diharapkan terdapat mini soccer, tribun, dan jogging track • Terdapat Pasar Desa dan 8 Ruko di RW 03 • Belum tersedianya koperasi/bumdes dan sarana perbankan Citatah • Kawasan karst Citatah yang kaya akan batuan karbonat juga berpotensi sebagai bahan tambang dan terdapat situs arkeologi Kerusakan lingkungan, seperti tanah bekas galian tambang yang terbengkalai, polusi udara, dan longsor • Potensi rawan bencana alam gempa bumi, Rawan Gerakan • Pelaksanaan upacara pertanian rahengan yakni upacara penghormatan pada Dewi Sri yang dilangsungkan jelang musim panen namun masyarakat saat ini mulai jenuh, sehingga perlu adanya penguatan kesadaran budaya • Belum ada event budaya • Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala Terdapat objek wisata Stone Garden Citatah • Terdapat Ecopark Kampung Sawah di RW 10, perlu penambahan jogging track • Industri UMKM berupa Industri kerajinan dan lainnya terbanyak di Kecamatan Cipatat dengan jumlah 8 unit • Potensi pertokoan sebanyak 11 RW sepanjang jalan utama (Jalan raya Bandung- Cianjur) • Sentra kerajinan marmer di RW 017/Dusun 2 • Desa Citatah berada di wilayah strategis, yaitu jalur transportasi antar- kota (Jalan raya Bandung-Cianjur) yang banyak dilalui para wisatawan • Membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar. • Masih terdapat 20 RT yang belum teraliri listrik Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang • Sumber air (kekeringan) di RW 01 dan RW 02, sehingga saat ini masih bersumber dari Gunung Masigit Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Tanah, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi, Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) • Terdapat bekas galian yang sudah tidak dikelola, harapannya bisa dikelola oleh masyarakat • Pernah terjadi kekeringan Dusun 01 dan Dusun 04 • Terdapat lahan sawah 3 Ha untuk ketahanan pangan • Sudah terdapat pasar desa di RW 04 • Bahan baku keramik dari Plered • Belum tersedianya sarana perbankan Rajamandalakulon • Potensi rawan bencana alam gempa bumi, Rawan Gerakan Tanah - Tanah Longsor Kelas Menengah dan Tinggi • Terdapat permukiman di bantaran sungai yaitu 45 bangunan • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 1 Grup • Budaya berupa pencak silat dan jaipongan • Terdapat objek wisata unggulan Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro, Waduk Saguling, Pemandian Air Panas Cisameng, dan Curug Jawa • Termasuk Kawasan Geopark Rajamandala • Terdapat banyak geosite karena pusatnya Kawasan Geopark Rajamandala • Terdapat komoditas potensial yaitu pertanian • Akses jalan rusak saat masuk desa dari jalan utama (Jalan raya Bandung-Cianjur) • Sudah 100% teraliri listrik Terdapat Pemukiman Di Bawah SUTET/SUTT/SUTTAS dalam 1 lokasi sebanyak 15 bangunan POKDARWIS Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan (sawah) dan perikanan (nila, emas, gurame) • Industri UMKM berupa Industri makanan terbanyak di Kecamatan Cipatat dengan jumlah 27 unit (keripik pisang dan olahan pertanian) dan industri minuman sebanyak 8 unit • Lahan parkir hanya di Sanghyang Heuleut dan Sanghyang Kenit (1 titik) yang dikelola POKDARWIS • Akses penghubung antar geosite masih kurang terutama dari Sanghyang Heuleut ke bagian selatan • Kurangnya sarana ekonomi (kedai makanan, restoran, hotel/penginapan) Nyalindung Potensi rawan bencana alam gempa bumi, Rawan Gerakan Tanah, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 1 Grup • Budaya hajat cai/marak lauk • Situs mata air Cikahuripan dan Cikahayuan (7 Pancuran) di RW 08 Parakan Salam • Masih terdapat budaya yang kental dan didukung kalender wisata budaya • Terdapat komoditas potensial yaitu pertanian dan perkebunan • Perkebunan 80 Ha • Pertanian (timun) hanya konsumsi warga • Sudah terdapat kalender wisata budaya (Prasasti Mbah Entang RW 06, Hajat Cai Ngaruwat Lembur pada saat muharam, Hajat Arwah/Nadran pada saat ramadhan) • Memiliki mata air bersih, seperti Mata air Mang Ade Cireng, Mata air Mang Odon, dan Cimani Agung yang digunakan untuk air baku di RW 015 • Membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar. • Masih terdapat 30 RT yang belum teraliri Listrik • Belum tersedianya Listrik untuk fasilitas umum (musholla, posyandu, dll) • POKDARWIS bersama • BUMDES berjalan Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi) • Terdapat situs batu namun perlu pengelolaan • Pengembangan lahan sebesar 2 Ha di depan kantor desa untuk Kawasan Perkantoran, Pasar Desa, SMAN, dan Lapangan Sepak Bola • Belum tersedianya pasar desa, koperasi/bumdes dan sarana perbankan, sarana ekonomi (kedai makanan, restoran, hotel/penginapan) Gunungmasigit • Potensi rawan bencana alam (Banjir, Rawan Gerakan Tanah, Banjir Tingkat Tinggi, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) • Pernah terjadi longsor (RW 016 Kampung Riung Gunung) • Pernah terjadi banjir karena irigasi tadah hujan jebol • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 3 Grup • Kesenian berupa seni calung, pencak silat, upacara saweran pertahun • Masih kurangnya peralatan budaya • Terdapat objek wisata unggulan Goa Pawon Terdapat Kawasan Pasir Pawon (kawasan taman batu) dan Indiana Camp (tebing karst Gunung Masigit) • Terdapat objek wisata lainnya seperti Tebing 90, Gunung Masigit, Stone Garden, Gunung Halimun • Terdapat potensi wisata minat khusus berupa Adventure Jeep • Industri UMKM berupa Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (kerajinan dan pengolahan batu) berupa souvenir dari batu (celengan, dll) dan makam • Tersedianya MCK, tempat parkir • Masih terdapat 53 RT yang belum teraliri listrik Jumlah tenaga kesehatan lainnya 2 orang • Jalan gang mau dikembangkan tetapi belum ada pembebasan lahan • Pada musim kekeringan air bersih beli • Pernah melakukan penggalian sumur bor tetapi gagal • BUMDES tidak aktif • POKDARWIS (penetapan dari pemda) per objek wisata • Penguatan tata kelola Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan terbanyak di Kecamatan Cipatat dengan jumlah 20 unit • Industri UMKM makanan berupa keripik • Pertanian: padi, jagung (pakan ternak) • Belum tersedianya pasar desa, sarana perbankan, sarana ekonomi (kedai makanan, restoran, hotel/penginapan) • Harga jual dari tengkulak rendah • Punahnya pengrajin bilik/cukil padahal bahan bakunya masih ada (awi tali dan awi gombong) • Perlunya upaya peningkatan SDM kelompok tani (pelatihan dan bantuan alat tani) • Belum ada rute wisata Cirawamekar • Potensi rawan bencana alam gempa bumi, Rawan Gerakan Tanah, Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi, • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 4 Grup • Budaya Singa Depok RW 011, Jaipongan, Kuda Lumping, Pencak Silat di setiap RW • Lokasi kegiatan budaya di Gor Desa • Benteng peninggalan Belanda Batununggal di RW 02 dan RW 012 • Industri UMKM makanan yaitu Keripik Kribo (Timun), Elod (Keripik Ampas Aci) di RW 05 • Pertanian berupa sayuran dan buah-buahan (timun, durian, dan kacang) • Belum tersedianya pasar desa rencana akan dibangun di dekat Kantor Desa, sarana perbankan, sarana ekonomi (kedai • Terdapat fasilitas kesehatan berupa bidan desa • Jalan Kabupaten kondisi rusak • Membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar. • Masih terdapat 200 RT yang belum teraliri Listrik terutama rumah bantuan BSPS Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) • Pernah terjadi kebakaran hutan di HGU • Pernah terjadi longsor dan dipindahkan 30 KK ke dekat kantor desa • Pernah terjadi pergerakan tanah di RW 10 (Bale Kambang) • Terdapat 2 Dusun yang berada di kemiringan lereng yang tinggi (tanah miring) • Rawan longsor RW 013 makanan, restoran, hotel/penginapan) • Jumlah Dokter Tidak ada • Akses telekomunikasi masih kurang (penggunaan telepon seluler dan sinyal) • Belum terdapat moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) Mandalasari Potensi rawan bencana alam (Banjir, Rawan Gerakan Tanah, Banjir Tingkat Tinggi, Banjir Bandang Tingkat • Terdapat lingkungan seni berupa sanggar sebanyak 1 Grup • Kurangnya akses pengetahuan masyarakat • Terdapat industri UMKM kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebanyak 1 unit • Terdapat wisata Curug Orok • Belum tersedianya pasar desa, koperasi/bumdes dan sarana perbankan, sarana ekonomi (kedai • Masih terdapat 73 RT yang belum teraliri listrik • Jumlah Dokter Tidak ada Desa Fisik Dasar Sosial Budaya Ekonomi Sarana dan Prasarana Kelembagaan Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi, Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) makanan, restoran, hotel/penginapan) Sumurbandung Potensi rawan bencana alam (Banjir, Rawan Gerakan Tanah, Tanah Longsor Tingkat Sedang, Tanah Longsor Tingkat Tinggi, Kekeringan Tingkat Tinggi, Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi) • Kampung Singapura yaitu tempat persinggahan/patilasan Prabu Siliwangi (RW 011-014) • Situs Sumur Bandung di RW 014 yang dikelola oleh kepala desa • Patilasan Dipatiukur di RW 015 • Benteng Belanda di RW 07 • Pertanian berupa singkong dan jagung • Peternakan domba sambung milik perseorangan • Industri UMKM makanan berupa peuyeum dan elod (keripik aci) • Belum tersedianya pasar desa, koperasi/bumdes dan sarana perbankan, sarana ekonomi (kedai makanan, restoran, hotel/penginapan) • Jalan desa 50% dalam kondisi rusak • Terdapat jalan buntu untuk akses langsung ke Kecamatan Cikalongwetan • Membuang sampah ke dalam lubang atau dibakar. Membuang air limbah ke drainase (got selokan) • Masih terdapat >2 RT yang belum teraliri listrik • Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang • Masih banyak warga yang belum memiliki jamban • Terdapat Pemukiman Di Bawah SUTET/SUTT/SUTTAS dalam 2 lokasi sebanyak 40 bangunan BUMDES berjalan Keterangan : Hitam = Potensi (Isu Positif) Merah = Masalah (Isu Negatif) 108 Gambar 3. 1 Peta Isu RPKP Cipatat 3.2 Klaster Komoditas Pendukung Klaster merupakan konsentrasi geografis yang saling berhubungan meliputi kesatuan industri dan lembaga-lembaga terkait dan saling berkompetisi dan bekerja sama (Michel Porter, 1998), kata klaster sering digunakan untuk menyebutkan kawasan yang memiliki kesamaan baik itu kesamaan industri atau geografis. Perumusan komoditas unggulan/klaster dalam dokumen RPKP ini dilakukan melalui proses pemetaan aset dan potensi di masing-masing desa dalam kawasan. Pemetaan aset dan potensi desa ini dilakukan untuk mengetahui potensi pengembangan komoditas unggulan, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan pengembangan komoditas tersebut baik dalam skala desa maupun kawasan perdesaan. Klaster dalam kawasan perdesaan ini terdiri atas 2 (dua) klaster yaitu: klaster komoditas dan klaster pendukung. Pertama, klaster komoditas yang ditetapkan berdasarkan tema pengembangan kawasan, didukung oleh dokumen perencanaan kabupaten, desa serta usulan dan aspirasi masyarakat yang didokumentasikan dari hasil studi, survei, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Kedua, klaster pendukung yaitu berupa layanan, jaringan, pengembangan kelembagaan serta infrastruktur fisik yang diproyeksikan sebagai pendukung klaster komoditas. 3.2.1 Perumusan Komoditas Unggulan/Klaster dan Sasaran Klaster Pengembangan pembangunan kawasan Perdesaan di Kecamatan Cipatat sesuai amanat SK Nomor: 188.45/Kep.475-BPMPD/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 bahwa potensi desa yang dapat dikembangkan di kawasan perdesaan yaitu dibidang Pertanian, Peternakan, Perindustrian, Perkebunan, Pariwisata, dan lain-lain. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian di suatu wilayah dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. PEL dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ekonomi lokal disini diterjemahkan dalam sektor primer (pertanian, peternakan, dan perikanan), sektor sekunder (industri UMKM), dan sektor tersier (pariwisata dan perdagangan). Perumusan komoditas unggulan/klaster dalam dokumen RPKP ini dilakukan melalui proses pemetaan aset dan potensi di masing-masing desa dalam kawasan. Pemetaan aset dan potensi desa ini dilakukan untuk mengetahui potensi pengembangan komoditas unggulan, permasalahan yang dihadapi, serta tantangan pengembangan komoditas tersebut baik dalam skala desa maupun kawasan perdesaan. Selain itu, hasil pemetaan aset dan potensi tersebut kemudian didialogkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah desa, BUM Desa, pelaku ekonomi tingkat desa, kelompok-kelompok yang terlibat secara sektoral (kelompok tani, pokdarwis, kelompok budaya, dll), dan SKPD terkait. Dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Cipatat terdapat beberapa klaster/komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu:
4. 1.Klaster 1 : Industri UMKM
a.Makanan (Keripik, Peuyeum, Basreng, Gula Aren)
b.Kerajinan (Kayu/Batu)
1. 2.Klaster 2 : Agro
a.Pertanian (Padi, Jagung, Singkong, Pisang dan Daun Pisang, Timun, Durian, Kacang)
b.Peternakan (Ayam, Kambing, Itik Manila)
c.Perikanan (Nila, Emas, Gurame)
1. 3.Klaster 3 : Wisata
a.Geowisata
b.Agrowisata
c.Wisata Budaya Tabel III. 2 Analisis Klaster Kawasan Perdesaan Cipatat No. Klaster Lokasi Sasaran A Industri UMKM 1 Makanan (Keripik, Peuyeum, Basreng, Gula Aren) Desa Cipatat Desa Rajamandalakulon Desa Gunungmasigit Desa Cirawamekar Desa Sumurbandung Jumlah produksi /pemasaran produk 2 Kerajinan (Kayu/Batu) Desa Ciptaharja Desa Cipatat Desa Citatah Desa Mandalasari Jumlah produksi /pemasaran produk B Agro 1 Pertanian (Padi,Jagung, Singkong, Pisang dan Daun Pisang, Timun, Durian, Kacang) Desa Citatah Desa Rajamandalakulon Desa Nyalindung Desa Gunungmasigit Desa Cirawamekar Desa Sumurbandung Volume, Jumlah Produksi, dan Jenis Produk Olahan 2 Peternakan (Ayam, Kambing, Itik Manila) Desa Ciptaharja Desa Cipatat Volume dan Jumlah Produksi 3 Perikanan (Nila, Emas, Gurame) Desa Rajamandalakulon Volume dan Jumlah Produksi C Wisata 1 Geowisata Desa Ciptaharja Desa Cipatat Desa Citatah Desa Rajamandalakulon Desa Gunungmasigit Kunjungan wisatawan 2 Agrowisata Desa Ciptaharja Desa Citatah Kunjungan wisatawan 3 Wisata Pendidikan dan Kebudayaan Desa Nyalindung Desa Cirawamekar Desa Sumurbandung Kunjungan wisatawan, Penampilan Pertunjukan Sumber : Hasil Analisis. 2024 Gambar 3. 2 Klaster Komoditas Utama 3.2.2 Klaster Pendukung Dalam pengembangan suatu kawasan dibutuhkan klaster pendukung untuk memperkuat klaster komoditas. Klaster pendukung bertujuan untuk menyediakan layanan pendukung yang terdiri dari:
a.Infrastruktur, berupa jalan penghubung antar desa maupun jalan usaha tani untuk meningkatkan aksesibilitas pasar komoditas pertanian serta akses wisatawan yang melakukan kunjungan ke destinasi wisata juga infrastruktur lainnya seperti air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan lainnya.
b.Energi, terutama energi listrik diperlukan untuk penunjang infrastruktur pariwisata, pertanian, serta kegiatan usaha pengolahan pangan di kawasan. Ketersediaan energi ini juga dapat dipenuhi dengan dukungan sarana pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan (EBT);
c.Pendidikan, terutama didorong melalui pendidikan latihan kerja dan pendidikan non formal serta informal guna peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, dan pariwisata;
d.Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta penunjang kegiatan wisata di kawasan;
e.Transportasi, diperlukan terutama untuk pengangkutan wisatawan dari pusat kawasan menuju ke destinasi-destinasi wisata kawasan serta untuk meningkatkan aksesibilitas pasar bagi komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan;
f.Kebencanaan, diperlukan terkait jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, titik kumpul, dan sarana pendukung mitigasi bencana karena lokasi kawasan didominasi dengan daerah rawan bencana;
g.Permodalan dan SDM, dukungan permodalan terutama bagi UMKM yang memerlukan insentif modal bagi pengembangan usaha dan modal pengembangan SDM. Sasaran klaster pendukung ini yaitu:
a.Pusat informasi wisata
b.Jalan penghubung antar desa dan jalan penghubung ke objek wisata
c.Perbaikan jalan utama
d.Pelayanan jaringan telekomunikasi terutama sinyal
e.Pelayanan jaringan irigasi untuk sektor primer
f.Pelayanan jaringan listrik
g.Pengembangan jaringan transportasi wisatawan
h.Ketersediaan lahan parkir wisatawan
i.Ketersediaan dan pelayanan jaringan air bersih
j.Ketersediaan dan pelayanan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi
k.Ketersediaan pasar kuliner/hasil olahan produksi UMKM
l.Pelayanan perbankan
m.Ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan
n.Pengembangan SDM 3.3 Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Penelaahan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen kebijakan secara spasial maupun secara sektoral dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. 3.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010-2025 Klaster kawasan penyangga II : Kecamatan Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, dan Cikalong Wetan di Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Cipatat diantaranya Desa Ciptaraharja, Desa Citatah, Desa Gunung Masigit, Desa Padalarang dan Desa Ciburuy. Pengembangan Destinasi Kawasan Kars Citatah; meliputi pembangunan geotheater dan museum geologi; dan pembangunan museum geologi dibangun dengan konsep tiga massa yang digabungkan menjadi satu dengan mengangkat filosogi desain yang diambil dari rangkaian 3 bukit yang ada dan dijadikan situs yaitu Pasir Pawon (stone garden), Masigit, dan Pasir Bancana). Perencanaan kawasan prioritas ini akan difokuskan kepada lima rencana kawasan, yaitu kawasan tapak terpilih, kawasan desa adat, kawasan pusat penjualan hasil kerajinan tangan dan makanan tradisional dan pusat industri kapur, onyx dan marmer. 3.3.2 Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) untuk Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat – Purwakarta dan sekitarnya yaitu Gua Pawon – Citatah dan Waduk Cirata (daya tarik wisata primer) dan Maribaya dan Curug Malela (daya tarik wisata sekunder). 3.3.3 Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 • Rencana pengembangan jalan kolektor primer tiga Rajamandala- Cipeundeuy-Cikalong • Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi di Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat-Purwakarta dan sekitarnya. Gambar 3. 3 Peta Destinasi Pariwisata Nasional Bandung - Ciwidey dan Sekitarnya Gambar 3. 4 Peta Destinasi Pariwisata Cekungan Bandung dan Sekitarnya 3.3.4 Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung Barat adalah “Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk Mendukung Perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya”. Berikut rencana struktur ruang dan pola ruang yang terdapat di Kawasan Perdesaan Cipatat: • PPK Cipatat • Terminal Tipe C • Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota: Shortcut Cipatat – Cilame. • Stasiun Penumpang: Cipatat, Rajamandala, dan Sasaksaat • PLTA Saguling • SUTET, SUTT, Gas insulated switchgear tegangan ekstra tinggi Saguling, Gardu Induk tegangan ekstra tinggi Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling • Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan kekeringan • IPAL terpadu • SPA, TPA Sarimukti • Kawasan cagar budaya di Situs Cagar Budaya Gua Pawon, Kawasan Kampung Budaya Gua Pawon dan Kawasan Gua Terusan Air Sanghiang Tikoro • Kawasan wisata: Gua Pawon, Kawasan Karst Stone Garden, Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro, Waduk Saguling, Pemandian Air Panas Cisameng, dan Curug Jawa Gambar 3. 5 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat Gambar 3. 6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bandung Barat 3.3.5 Perda No. 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2045 Isu strategis Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
1. 1.Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter, Sehat, Cerdas dan Inklusif
2. 2.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas dan Urgensi Mitigasi Bencana
3. 3.Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah yang Berkelanjutan
4. 4.Produktivitas Berbasis Sektor Unggulan
5. 5.Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
6. 6.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kolaboratif dan Inovatif Visi Kabupaten Bandung Barat 2025-2045: Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
7. 1.Sejahtera: Bandung Barat memiliki masyarakat yang sejahtera dengan dukungan pembangunan ekonomi mandiri berbasis sektor unggulan serta lingkungan hidup yang lestari
8. 2.Maju: Bandung Barat menjadi daerah maju dan terdepan di bidang sumber daya manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritual serta maju di bidang ekonomi dengan dukungan pembangunan lingkungan hidup, infrastruktur kewilayahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. 3.Berkelanjutan: Bandung Barat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius. Perekonomian yang inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Selain pokok-pokok visi, RPJPD Kabupaten Bandung Barat juga memiliki sasaran visi yang memuat indikator kinerja yang dapat mengukur tingkat ketercapaian dari visi yang telah dirumuskan menjadi 5 (lima) sasaran visi disertai dengan targetnya, yaitu:
10. 1.Kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang
11. 2.Pendapatan per kapita setara negara maju
12. 3.Daya saing sumber daya manusia meningkat
13. 4.Kepemimpinan dan pengaruh regional
14. 5.Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission Penjelasan Misi Kabupaten Bandung Barat 2025-2045
15. 1.Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat. Misi ini juga disusun agar SDM Masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih berkarakter, cerdas sehat dan inklusif
16. 2.Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak dan Berkarakter Misi ini disusun untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang berakhlak dan berkarakter dengan tetap menjungjung tinggi nilai-nilai budaya dan spiritual
17. 3.Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Mandiri Berbasis Sektor Unggulan Misi ini bertujuan untuk menguatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan nilai Inklusivitas. Misi ini juga disusun untuk mengembangkan city branding dan economic power house Kabupaten Bandung Barat pada masa yang akan datang.
18. 4.Misi 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat agar semakin inovatif dan lincah terutama dalam merespons dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
19. 5.Misi 5: Mewujudkan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah Misi ini disusun untuk meningkatkan kondusivitas dan stabilitas daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang aman dan terjaga
20. 6.Misi 6: Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Misi ini disusun untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat
21. 7.Misi 7: Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Misi ini disusun untuk mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
22. 8.Misi 8: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh bencana Gambar 3. 7 Tema Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2045 3.3.5 Rancangan Teknoratik RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2029 Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Kurang memadainya akses menuju destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
b.Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan yang telah ada, dan kurangnya pengembangan potensi wisata sebagai destinasi wisata baru;
c.Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;
d.Masih rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi kreatif
e.Belum efektifnya kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif
f.Masih kurangnya daya saing pelaku usaha dan pendukung pariwisata Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
b.Berkurangnya hasil usaha pertanian dan peternakan;
c.Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan berkurangnya tingkat produksi pertanian;
d.Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
e.Berkurangnya Minat usaha tani dan ternak;
f.Penyampaian informasi mengenai pertanian dan peternakan kepada masyarakat Belum Optimal relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan;
g.Relatif rendahnya Produktivitas ternak;
h.Tempat pemotongan hewan ternak/unggas yang berada di bawah standar ketentuan kesmavet;
i.Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah belum tersedia;
j.Ketersedian Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang sulit karena ketersediaan lahan tanam dan kualias HPT yang belum memenuhi standar gizi yang di butuhkan oleh ternak;
k.Penyakit pada hewan/ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang cukup besar bagi peternak khususnya dan masyarakat Bandung Barat. Karena banyak penyakit hewan/ternak yang tidak hanya menyerang hewan/ternak tetapi juga dapat menular kepada manusia. Kondisi peternakan di Bandung Barat yang sebagian besarnya merupakan peternakan rakyat akan sangat rentan dengan ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis strategis.
l.letak geografis Bandung Barat yang sangat strategis, menyebabkan tingginya lalu lintas hewan/ternak yang dapat menimbulkan rentannya perpindahan penyakit;
m.Minimnya sarana dan prasarana serta SDM kesehatan hewan walaupun merupakan kendala klasik namun tetap masih menjadi faktor kurangnya pelayanan kesehatan hewan.
n.Akses ke lokasi kelompok tani kurang baik dan kondisi musim penghujan menyulitkan pengiriman barang ke lokasi. Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Perlu dioptimalkan pengamanan, penguatan dan akses pada pasar tradisional agar mendukung produktivitas.
b.Kurangnya jaringan pemasaran, pemberian fasilitas permodalan, kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen sehingga menjadi lambatnya perkembangan perdagangan.
c.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan produk dalam negeri yang dapat mengutungkan masyarakat lokal. Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Perlu dilaksanakan kajian secara komprehensif mengenai dampak negatif hasil proses pengelolaan industri agar bisa di selesaikan secara menyeluruh dan menyelesaikan masalah hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;.
b.Masih kurangnya Kontribusi keterkaitan industri besar yang ada di Bandung Barat dengan IKM setempat;
c.Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal);
d.Belum optimalnya pemasaran produk IKM.
e.SDM yang belum bisa memenuhi syarat untuk tinggal di daerah penempatan
f.Pembagian kuota di tentukan oleh Provinsi sehingga syarat yang diberikan terkadang tidak sesuai kemampuan SDM Yang ada
g.Penganggaran pemberangkatan dibebankan ke APBD daerah kabupaten masing masing sehingga membutuhkan anggaran yang sesuai Rekomendasi rangkaian kinerja yang dapat dicapai untuk periode 2025-2029 dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perumusan Visi, antara lain:
1. 1.Terpenuhinya pelayanan dasar dan perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan
2. 2.Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan
3. 3.Peningkatan produktivitas dan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan
4. 4.Terwujudnya Transformasi digital yang adaftif
5. 5.Terwujudnya pemerintahan yang kolaboratif, adaptif dan berintegritas
6. 6.Terwujudnya kondusivitas wilayah dan kerukunan umat beragama yang didasari nilai-nilai budaya lokal
7. 7.Peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender serta masyarakat inklusif
8. 8.Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dengan memperhatikan kualitas lingkungan
9. 9.Peningkatan ketahanan air dan kemandirian pangan
10. 10.Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim 3.3.6 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat • Daya Saing Sumberdaya Manusia • Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan • Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerataan Kesejahteraan • Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah • Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan • Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat “ KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN” Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah: • Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian • Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut: • Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Kreatif, • Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) • Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pengembangan Industri Yang Berdaya Saing Serta Berkeadilan • Memelihara Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, Adalah Terpeliharanya Kondisi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan • Mengintegrasikan Kearifan Nilai-nilai Agama Dan Budaya Dalam Pembangunan 3.3.7 Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat Visi “Terwujudnya Pembangunan Kawasan Wisata Alam Berdasarkan Potensi dan Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan” MISI : • mewujudkan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah tujuan wisata regional Jawa Barat; • memperkenalkan, mendaya gunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata serta seni budaya daerah; mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan daerah; meningkatkan tingkat profesionalitas kepariwisataan melalui peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraan jasmani dan rohani, melalui kinerja manajemen, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kepariwisataan; • menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; mewujudkan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator kepariwisataan; dan • meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Berikut pembangunan wisata di Kecamatan Cipatat: • Kawasan Ekowisata yang terletak di jalur barat yaitu: Gua Pawon, Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro, Waduk Saguling, Pemandian Air Panas Cisameng, dan Curug Jawa • Kawasan Wisata Danau Bandung Barat Bagian Selatan yaitu Danau Saguling Gambar 3. 8 Destinasi Wisata Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat 3.3.8 Review RIPPARKAB Bandung Barat Tahun 2021 • Mengembangkan kawasan pariwisata Prioritas yang dimiliki, dikerjasamakan dan BUMD yaitu Goa Pawon • Mengembangkan kawasan pariwisata potensial yaitu Wisata ekstrem dan edukasi Cipatat – Rajamandala. • Pariwisata yang tumbuh berkembang di bagian selatan (Pariwisata geologi di Cipatat-Gua Pawon, Pariwisata olahraga air – pemanfaatan waduk untuk sarana olahraga air dan wisata arung jeram di bagian S. Citarum yang relatif bersih di Kecamatan Cipatat • Pusat Pelayanan Pariwisata Sekunder (PPS) dengan fungsi distribusi bagian barat yaitu Cipatat • Cipatat dsk merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan rencana besarnya (Stone Garden) Gambar 3. 9 Peta Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat 3.3.9 Masterplan Geopark Rajamandala Tahun 2021 • Warisan Geologi : Tebing Citatah 90 Karang Panganten, Mata Air Lembah Gua Pawon, Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Curug Jawa, Curug Bedil, Batu Aki, Tebing Citatah 48, Sanghyang Poek, Sanghyang Heuleut, Gua Pawon, Tebing Masigit, Stone Garden Citatah, Sanghyang Lawang, Sungai Cipaneguh • Keanekaragaman Hayati : Ekosistem Karst Citatah, TWA Batu Aki Sanghyang Heuleut, Ekosistem Waduk Saguling, Wana Mandala Cengkrong, Taman Buah Alam Segar • Keanekaragaman Budaya : Guha Pawon, Makan Mbah Entang dan Ibu Entang (Mbah Dalam Jagat Sakti), Sumber Air Cikahuripan dan Cikarahayuan, Terowongan Sasaksaat, Pabrik Karet Nyalindung, Stasiun KA Sasaksaat, Benteng Cidepong Pasir Kopi, Benteng Bukit 500 Citatah, Jembatan KA Cikubang, Rumah Dinas Karyawan ST. Sasaksaat, Benteng Legokjawa Tonjong, Budaya Nyalin, Budaya Ngalokat, Budaya Rahengan, Budaya Hajat Arwah, Hajat Cai Cikarahayuan dan Cikahuripan • Daya Tarik Wisata : Gua Pawon, Stone Garden, Indiana Camp, Pemancingan Ratu Mas Ayu, Sanghyang Poek, Sanghyang Tikoro, Arung Jeram Cisameng, Kolam Air Panas Rajamandala, Sanghyang Heuleut, dan Sanghyang Kenit. • Termasuk dua cluster utama di Geopark Rajamandala yaitu Area Geowisata Citatah – Gunung Masigit dan Area Geowisata Pabeasan – Ciburuy. Gambar 3. 10 Peta Dua Cluster Utama di Geopark Rajamandala Visi yang diusung dalam pembangunan Geopark Rajamandala pada periode saat ini hingga 2031 adalah : Geopark Rajamandala Sebagai Geopark Nasional Yang Bersinergi Dengan Ekowisata Lain Di Kabupaten Bandung Barat Adapun misi-misi dalam pengembangan dan pembangunan Geopark Rajamandala adalah :
a.Mengembangkan geowisata Rajamandala sebagai bagian wisata pendidikan, wisata alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan perlindungan/konservasi.
b.Meningkatkan daya saing melalui peningkatan sarana dan prasarana geowisata dan kualitas produk geowisata.
c.Melakukan pemasaran yang efektif (cost effective) dan sesuai dengan pengembangan produk geowisata.
d.Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan wilayah sekitar.
e.Peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan Geopark Rajamandala. Tujuan Pembangunan Geopark rajamandala adalah : Menciptakan Geopark Rajamandala Sebagai Salah Satu Destinasi Berkelanjutan dengan Dukungan Infrastruktur dan Pemasaran Yang Berkualitas 3.3.10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 1) Peraturan Desa Ciptaharja Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Ciptaharja Tahun 2019 – 2025 Visi Misi Kepala Desa Ciptaharja yaitu : “INOVATIF, BERDAYA SAING DAN MANDIRI” (IDAMAN) Masalah: • Bidang pendidikan: kondisi sarana pendidikan kurang baik • Bidang kesehatan: posyandu belum tersedia di setiap RW, polindes belum lengkap, sekitar 15-20% belum memiliki MCK yang layak, belum ada tempat penampungan sampah, belum tersedia tenaga medis, dan ketersediaan air bersih terutama pada musim kekeringan. • Bidang sarana dan prasarana infrastruktur: hampir seluruh jalan yang ada kondisinya rusak berat, sekitar 85% saluran air/parit belum terbangun • Bidang lingkungan hidup: pada musim kemarau 95% lahan pertanian tidak bisa ditanami (debit air kecil), sekitar 35% belum tersambung listrik, belum ada PJU, masih terdapat permukiman kumuh • Bidang sosial budaya: sekitar 35% masyarakat usia produktif belum memiliki pekerjaan tetap, sarana pendukung pertanian masih kurang, pengembangan seni budaya kurang (dana), potensi wisata belum bisa dikembangkan karena akses jalan belum ada, kurangnya sarana penunjang kesenian. • Bidang koperasi dan UMK: pengelolaan BUMDES masih kurang, pelaku UMKM belum bisa berkembang (modal), petani ikan perlu modal, pengrajin kurang modal dan pembinaan. Program-program Akselerasi kegiatan Pembangunan Desa, diantaranya : • Melanjutkan berbagai Program yang belum dicapai oleh Kepala Desa Sebelumnya, kebetulan di Desa Ciptaharja sebagian besar merupakan Program Lanjutan, karena Kepala Desanya Ciptaharja yang baru memimpin • Pengembangan Sarana dan Prasarana pendidikan, pemerataan, dan optimalisasi di bidang Pendidikan dasar, baik formal maupun non formal, terutama yang diharapkan pada akhir tahun 2012 dipastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa baca tulis , serta seluruh masyarakat. • Penataan, Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana infrastruktur ekonomi, terutama Jalan Desa dan Irigasi Saluran Air. • Pengembangan , dan peningkatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. • Penataan dan pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup • Pemeliharaan, revitalisasi, serta pelestarian seni dan budaya desa • Mengupayakan berbagi hal yang dapat menumbuhkan peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat Desa Ciptaharja. • Peningkatan pemeliharaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang keolahragaan • Meningkatnya serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman di lingkungan Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. • Peningkatan ketaatan dan kerukunan kehidupan masyarakat dalam bidang keagamaan. 2) Peraturan Desa Cipatat Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Desa Cipatat Tahun 2019 – 2025 VISI DESA TERWUJUDNYA DESA CIPATAT YANG REPEH RAPIH KERTARAHARJA MELALUI PEMBANGUNAN PARTISIFATIF YANG BERBASISKAN KEAGAMAAN, GOTONG ROYONGDAN BERWAWASAN KEMANDIRIAN MISI DESA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA DAN BERKEADILAN DENGAN MENCIPTAKAN IKLIM AMAN ,TERTIB,DAMAI DAN DINAMIS Masalah: • Pada musim Hujan terjadi Tanah Longsor di Wilayah RW. 017, RW. 021,20,07, 04 sehingga area lahan persawahan banyak yang tidak terairi air, karena longsor memutuskan aliran sungai • Pada musim Hujan terjadi Tanah Longsor di Wilayah RW. 011 sehingga merusak Jalan Desa, karena volume air besar apabila musim penghujan. • Pada musim Hujan terjadi Tanah Longsor di Wilayah RW.021, 020 sehingga dapat memutuskan akses jalan yang menghubungkan antar kampung • Pada musim Pancaroba sering terjadi beberapa penyakit, diare, ispa dan muntaber • Pada musim kemarau terjadi kekurangan air bersih akibat sumber mata air sebagian mengering • Masalah pada pendidikan (ketersediaan sarana pendidikan), kesehatan (sanitasi) dan rutilahu • Masalah ekonomi: masih terdapat saluran irigasi yang rusak, UMKM kurang modal dan sarana pendukung lainnya juga pembinaan Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah: • Sosialisasi yang efektif dan kontinu • Pembinaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam segala bentuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. • Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi aparatur melalui pendidikan umum. Diklat struktural dan teknis fungsional. • Meningkatkan kapabilitas kepemimpinan pemerintah tingkat RT. Dan RW. dengan mengedepankan keteladanan. • Meningkatkan semangat dan jiwa kewirausahaan baik bagi aparatur maupun bagi masyarakat luas. • Memberikan kesempatan kepada aparatur maupun masyarakat untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah. • Mengoptimalkan pengelolaan dana bantuan pemerintah yang telah bergulir di masyarakat. • Melembagakan perekonomian masyarakat. • Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan. • Memberi dorongan dan membantu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 3) Peraturan Desa Citatah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Citatah Tahun 2019 – 2025 VISI DESA “Membangun bersama masyarakat demi Terwujudnya Masyarakat Desa Citatah Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah” Misi desa sebagai berikut:
1. 1.Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketenteraman Masyarakat.
2. 2.Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. 3.Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. 4.Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat; Masalah: • Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan • Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni • Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk) • Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik • Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen • Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan • Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk • Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK 4) Peraturan Desa Rajamandalakulon Nomor 04 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Rajamandalakulon Tahun 2019 – 2025 VISI DESA: “ASLI” (Aman, Sehat, Lestari, dan Inovatif) Masalah: • Pendidikan: kurangnya sarana pendidikan • Kesehatan: belum tersedia sarana kesehatan (ambulans), sarana dan prasarana Pustu belum lengkap, kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan masih kurang, kesulitan air bersih pada musim kemarau • Sarana dan prasarana: perlunya pemeliharaan jembatan dan jalan, hampir 50% drainase belum terbangun, perlu tembok penahan longsor • Seni budaya: kurangnya pembinaan pada para tokoh seniman tradisional, grup kesenian belum dikelola dengan baik • Lingkungan hidup: 100% lahan pertanian padi merupakan sawah tadah hujan (musim kemarau), rutilahu, PJU, permukiman kumuh • Pertanian dan peternakan: sarana dan prasarana pendukung pertanian masih kurang • Koperasi dan UKM: BUMDES belum berjalan dengan baik, perlu perhatian khusus para pelaku UMKM, tidak terdapat wadah sentra usaha UMKM makanan dan kerajinan 5) Peraturan Desa Nyalindung Tahun 2024 tentang Perubahan RPJM Desa Nyalindung Tahun 2019 – 2027 VISI DESA: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA NYALINDUNG SOMEAH YANG LEBIH MAJU “SOSIAL MEMBANGUN AGAMIS DAN HARMONIS “ Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : • Melanjutkan program - program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Nyalindung periode lalu dan yang akan datang, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Nyalindung • Memberikan Pelayanan terbaik untuk warga masyarakat Desa Nyalindung • Memaksimalkan kinerja perangkat Desa menjadi semakin lebih Baik • Penyelenggaraan Pemerintah yang transparan Jujur dan Bijaksana • Melaksanakan pembangunan Desa secara Adil, Merata, terencana dan berkelanjutan • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga masyarakat Desa • Nyalindung melalui program GEMMAS “ Gerakan Memakmurkan Masjid“ • Meningkatkan peran aktif Masyarakat desa, lembaga yang ada dan Pemuda Karang Taruna untuk mendukung kemajuan dan perkembangan Desa Nyalindung dalam segala bidang • Menciptakan kondisi masyarakat Desa Nyalindung yang Aman, Tertib, guyub dan Rukun dalam kehidupan bermasyarakat • Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Nyalindung melalui program One Unit One Produk • Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan, kebersihan dengan terus berinovasi guna meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan teknologi tepat guna sebagai wadah inovasi Desa Masalah: • Jalan dan jembatan masih banyak yang berkondisi buruk • Sarana pendidikan masih kurang dan kondisinya kurang baik • Bangunan posyandu masih kurang • Belum tersedianya sarana kesehatan (ambulans) • Perlunya sarana pendukung seni dan budaya • Masih terdapat rutilahu • Masih terdapat rumah yang belum terlayani listrik 6) Peraturan Desa Gunungmasigit Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Gunungmasigit Tahun 2019 – 2025 VISI DESA: “MAKMUR, ASPIRATIF, JUJUR dan UNGGUL ” ( MAJU) Yang berbasiskan PANCAKARYA Pada Sumber Daya manusia yang berkualitas dengan pengembangan Teknologi, Inovatif dan Ekonomi Kreatif menuju Desa yang maju Misi:
5. 1.Meningkatkan Pelayanan untuk masyarakat di dalam sistem pemerintahan yang bersih, Amanah, Transparansi publik yang diantaranya : - Pusat pelayanan masyarakat yang terpadu - Menerapkan sistem pelayanan kependudukan yang berbasis IT ( Teknologi) - Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat yang Mudah, Cepat, tepat Akurat yang berbasis online dengan Sistem Aplikasi. - Keterbukaan Keuangan Desa yang Transparansi Publik.
6. 2.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan siap bersaing di era Globalisasi diantaranya : - Meningkatkan Kualitas Pendidikan baik Formal ataupun Non formal melalui Program Desa Cerdas. - Menyelenggarakan Pelatihan – pelatihan dalam bidang keahlian atau skill untuk menyiapkan generasi yang siap bekerja. - Mengadakan pembinaan guru – guru ngaji untuk menciptakan generasi- generasi yang agamis. - Meningkatkan Sarana Prasana kesehatan baik PUSTU, Poskedes serta Posyandu dalam gerakan Desa Sehat. - Menyiapkan Generasi-generasi yang berprestasi baik dalam Bidang Olah Raga, Kesenian serta Bidang Keagamaan.
7. 3.Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang berdaya saing Tinggi - Meningkatkan pembinaan UMKM baik dalam Pemasaran ataupun pengembangan Usaha UMKM itu sendiri serta sektor usaha pariwisata yang dikemas dalam sebuah marketing BUMDES - Meningkatkan Sarana Prasarana Perekonomian Desa - Pembinaan Terhadap Kelompok Tani - Berusaha menciptakan lapangan usaha yang produktif dengan program “ Kampung Tani dan Desa Wisata “ yang memberdayakan masyarakat lokal. - Menciptakan penataan usaha Desa yang berkualitas berbasiskan pada produktivitas perekonomian daerah. - Meningkatkan serta memperkuat perekonomian masyarakat dengan lebih mengembangkan BUMDESA/KOPERASI/UMKM.
8. 4.Pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan yang nyaman, aman dan tenteram. - Meningkatkan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Infrastruktur lingkungan masyarakat Desa. - Meningkatkan Sarana Prasarana olah raga “ Lapang Sepakbola” - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa. - Meningkatkan pengelolaan sampah yang berbasis Teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
9. 5.Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga Desa. Menyelenggarakan Peningkatan Sumber daya manusia melalui berbagai bimbingan teknis baik untuk Aparatur Pemerintah Desa dan lembaga - lembaga yang ada di desa sehingga nantinya dapat memperkuat berjalanya roda pemerintahan secara globalisasi. Masalah: a) Bidang Pendidikan : masih memerlukan peningkatan sarana fisik dan kelengkapan lainya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Baik Sekolah Formal Ataupun Non Formal. b) Bidang Kesehatan o Perlu Pengadaan Ambulans Desa o Sarana & Prasarana PUSTU, Polindes, Posyandu belum lengkap o Kesadaran Masyarakat akan kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan o Masih adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih apabila musim kemarau c) Bidang Sarana dan Prasarana o Infrastruktur Jalan dan Irigasi ( Selokan) o Belum Perlunya Pemeliharaan Jembatan di beberapa Dusun o Pembangunan /Pemeliharaan Jalan Desa atau Jalan Lingkungan spesifikasinya harus ditingkatkan dari penetrasi ke Rabat Beton, Hotmix, Paving Block o Hampir 80 % saluran parit (Drainage) jalan Desa belum terbangun o Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) masih ada di beberapa dusun perlu dibangunkan o Banyaknya gorong-gorong yang mampet baik di Dusun I Dusun II, Dusun III dan Dusun IV o Jalan Gang di tiap lingkungan RW belum selesai dibangun d) Seni Budaya o Kurangnya pembinaan pada para tokoh seniman tradisional o Banyak Grup kesenian tradisional yang masih eksis tapi tidak dikelola dengan benar e) Lingkungan Hidup o Dikala musim kemarau 100 % lahan pertanian padi merupakan sawah tadah hujan o Belum tertatanya pemukiman warga secara baik o Masih adanya rumah tidak layak huni yang tersebar di tiap RW o Belum Maksimal penerangan jalan Desa, jalan lingkungan dan jalan gang o Masih adanya lingkungan pemukiman yang kumuh f) Bidang Ketenaga Kerjaan o Masih Banyak Usia Produktif yang belum mempunyai pekerjaan tetap o Sarana pendukung pertanian masih kurang o Masih ada usia produktif yang tidak memiliki keahlian (skil) g) Pertanian dan Peternakan o Bibit Tanaman bagi petani kurang tersedia o Harga pupuk dirasakan masyarakat petani begitu mahal o Kompetensi Para petani masih kurang o Perlu adanya bantuan bibit ternak yang baik terutama ternak domba h) Bidang Koperasi dan UKM o BUMDES yang ada belum berjalan / dikelola dengan baik o Perlunya perhatian khusus pada para Pelaku Usaha kecil menengah (UMKM) o Tidak adanya wadah sentra untuk para usaha kerajinan tangan, baik kerajinan makanan ringan maupun kerajinan mainan. 7) Peraturan Desa Cirawamekar Tahun 2020 tentang RPJM Desa Cirawamekar Tahun 2019 – 2025 VISI DESA: “MENUJU MASYARAKAT UNGGUL DAN BERDAYA “ UNGGUL Mengandung Arti : Terciptanya Masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari kehidupannya dengan tetap berkarakter, Mandiri, Sehat, Cerdas dan Religius. BERDAYA Mengandung Arti : Sebuah Kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan bertahan dan siap melakukan perubahan sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi. TERWUJUDNYA DESA CIRAWAMEKAR “ MENGGEMA“ MENGGERAKAN EKONOMI MASYARAKAT Melalui :
10. 1.Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tetap sasaran
11. 2.Pengembangan UKM (Satu RW satu Produk)
12. 3.Pemberdayaan Usaha Kolektif Karang Taruna
13. 4.Pemberdayaan Wanita (Kelompok Usaha Wanita)
14. 5.Pengembangan Kawasan Wisata Ramah Lingkungan
15. 6.Kerja sama Perbankan untuk program (Tamasya) Tabungan Masyarakat Desa
16. 7.Kerja sama dengan Pengusaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corpotare Sosial Responsibility), yang mengacu Kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 : 2 % laba harus disisihkan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Misi :
17. 1.Membangun Infrastruktur Desa.
18. 2.Membangun Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Desa.
19. 3.Digitalisasi Pelayanan Masyarakat
20. 4.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
21. 5.Membangun Ekonomi Masyarakat berbasis Kekuatan Lokal
22. 6.Membangun Pemahaman Hukum/dan Perundang-undangan Masalah: • Sarana pendidikan kondisinya kurang baik • Sarana pelayanan kesehatan masih kurang • Kondisi jalan kabupaten penghubung ke jalan utama (Bandung – Cianjur) rusak • Kondisi jalan penghubung antar desa banyak yang rusak • Pengembangan UMKM makanan (keripik) masih kurang sarana pendukung (modal) • Masih terdapat rumah yang belum terlayani listrik • Sarana dan prasarana pendukung pertanian masih kurang • Masih sulitnya air bersih • Belum tersedianya saluran air/drainase 8) Peraturan Desa Mandalasari Nomor 03 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Mandalasari Tahun 2021 – 2027 VISI DESA: PASTI yaitu Pas di Hati “Mewujudkan Desa Mandalasari Mandiri dengan Masyarakat yang Sejahtera, Religius, dan Bermartabat” Misi: • Menciptakan penataan desa yang berkualitas dan professional melalui program desa bersih dan transparan • Meningkatkan mutu layanan Kesehatan di desa melalui program Gerakan desa sehat • Mengoptimalkan hasil produksi pertanian dan Perkebunan masyarakat melalui Gerakan mandiri pangan • Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha desa (BUMDES) • Meningkatkan kualitas SDM dan SDA • Menanamkan nilai – nilai religius dan kearifan lokal melalui program desa mengaji • Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan melalui program internet desa • Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai melalui program desa membangun Masalah: • Masih terdapat jalan desa dengan kondisi buruk • Sarana kesehatan masih kurang • Sarana dan prasarana desa belum memadai • Terdapat lahan sawah yang gagal panen karena hama • Pada musim hujan jalan desa sering becek dan berpotensi longsor • Pada musim hujan banyak warga yang terserang penyakit • Pada saat musim kemarau terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih • Pada musim tanam harga pupuk mahal • Sarana pertanian masih kurang (modal) • Perlu peningkatan peran kelembagaan desa 9) Peraturan Desa Sumurbandung Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJM Desa Sumurbandung Tahun 2021 – 2027 VISI DESA: ”AMANAH BIJAKSANA YAKIN“ Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah beserta masyarakat Desa dapat dilihat dari kemajuan di berbagai bidang. TERWUJUDNYA DESA SUMURBANDUNG “ TERWUJUD MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA DALAM BERBAGAI ASPEK “
a.Menciptakan kondisi kondusif lingkungan dan agamis ditunjang oleh tersedianya sarana peribadahan dan sumber daya manusia yang kompeten membangun pola hidup sehat melalui pemberdayaan kader kesehatan dan optimalisasi Desa siaga
b.Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan akuntabilitas partisipasi dan reponsif.
c.Meningkatkan dan memperdayakan peranan perempuan dan pemuda , dengan adat istiadat dan budaya lokal.
d.Membangun sarana dan prasarana yang berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif , infrastruktur perdesaan ,dalam upaya peningkatan indeks daya beli masyarakat ,serta peningkatan sumber daya masyarakat desa yang berkualitas • yang amanah dengan menciptakan suasana bersih, berwibawa, tertib dan dinamis. • Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terampil, cerdas dan sehat. • Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat. Masalah: • kurangnya air bersih atau pembuatan sumur di lingkungan masyarakat. • Anak balita di Rw07 menderita gizi buruk • Anak usia dini di RW 14 belum mendapatkan pelayanan pendidikan • Jalan desa sepanjang rw01 banyak berlubang dan becek • Lahan sawah di RW 01 sering gagal panen karna serangan hama • Pada musim kemarau banyak sawah yang kekeringan • 10 rumah di wilayah desa tidak layak huni • Pada musim hujan DAM bendungan berpotensi longsor • Pada musim hujan kurangnya air bersih • Pada musim hujan banyak warga yang terkena penyakit • Pada musim pancaroba banyak warga yang karangannya pasokan pangan Tabel III. 3 Konvergensi Kebijakan Kawasan Perdesaan Cipatat No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010-2025 • Klaster kawasan penyangga II : Desa Ciptaraharja, Desa Citatah, Desa Gunung Masigit • Pengembangan Destinasi Kawasan Kars Citatah : Pasir Pawon (stone garden), Masigit, dan Pasir Bancana) • Perencanaan kawasan prioritas ini akan difokuskan kepada lima rencana kawasan, yaitu kawasan tapak terpilih, kawasan desa adat, kawasan pusat penjualan hasil kerajinan tangan dan makanan tradisional dan pusat industri kapur, onyx dan marmer. 2 Perda Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat 2015 - 2025 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) untuk Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat – Purwakarta dan sekitarnya yaitu Gua Pawon – Citatah dan Waduk Cirata (daya tarik wisata primer) 3 Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022 – 2042 • Rencana pengembangan jalan kolektor primer tiga Rajamandala-Cipeundeuy- Cikalong • Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi di Kawasan Pariwisata Pendidikan Berbasis Alam Bandung Barat-Purwakarta dan sekitarnya. 4 Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata 2024-2044 • PPK Cipatat • Terminal Tipe C • Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota: Shortcut Cipatat – Cilame. • Stasiun Penumpang: Cipatat, Rajamandala, dan Sasaksaat No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat • PLTA Saguling • SUTET, SUTT, Gas insulated switchgear tegangan ekstra tinggi Saguling, Gardu Induk tegangan ekstra tinggi Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling • Jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan kekeringan • IPAL terpadu • SPA, TPA Sarimukti • Kawasan cagar budaya di Situs Cagar Budaya Gua Pawon, Kawasan Kampung Budaya Gua Pawon dan Kawasan Gua Terusan Air Sanghiang Tikoro • Kawasan wisata: Gua Pawon, Kawasan Karst Stone Garden, Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro, Waduk Saguling, Pemandian Air Panas Cisameng, dan Curug Jawa 5 Perda No. 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2045 Isu strategis Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:
1. 1.Percepatan Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter, Sehat, Cerdas dan Inklusif
2. 2.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Berkualitas dan Urgensi Mitigasi Bencana
3. 3.Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Wilayah yang Berkelanjutan
4. 4.Produktivitas Berbasis Sektor Unggulan
5. 5.Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
6. 6.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kolaboratif dan Inovatif Visi Kabupaten Bandung Barat 2025-2045: Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan 6 Rancangan Teknoratik RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Kurang memadainya akses menuju destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
b.Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan yang telah ada, dan kurangnya pengembangan potensi wisata sebagai destinasi wisata baru;
c.Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;
d.Masih rendahnya daya saing pelaku usaha ekonomi kreatif
e.Belum efektifnya kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif
f.Masih kurangnya daya saing pelaku usaha dan pendukung pariwisata Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Kurangnya penerapan teknologi pertanian oleh petani;
b.Berkurangnya hasil usaha pertanian dan peternakan;
c.Masih tingginya gangguan hama/penyakit tanaman yang menyebabkan berkurangnya tingkat produksi pertanian;
d.Makin berkurangnya luas lahan pertanian produktif;
e.Berkurangnya Minat usaha tani dan ternak;
f.Penyampaian informasi mengenai pertanian dan peternakan kepada masyarakat Belum Optimal relatif masih rendah dan keterbatasan permodalan;
g.Relatif rendahnya Produktivitas ternak;
h.Tempat pemotongan hewan ternak/unggas yang berada di bawah standar ketentuan kesmavet; No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan
i.Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah belum tersedia;
j.Ketersedian Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang sulit karena ketersediaan lahan tanam dan kualias HPT yang belum memenuhi standar gizi yang di butuhkan oleh ternak;
k.Penyakit pada hewan/ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang cukup besar bagi peternak khususnya dan masyarakat Bandung Barat. Karena banyak penyakit hewan/ternak yang tidak hanya menyerang hewan/ternak tetapi juga dapat menular kepada manusia. Kondisi peternakan di Bandung Barat yang sebagian besarnya merupakan peternakan rakyat akan sangat rentan dengan ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis strategis.
l.letak geografis Bandung Barat yang sangat strategis, menyebabkan tingginya lalu lintas hewan/ternak yang dapat menimbulkan rentannya perpindahan penyakit;
m.Minimnya sarana dan prasarana serta SDM kesehatan hewan walaupun merupakan kendala klasik namun tetap masih menjadi faktor kurangnya pelayanan kesehatan hewan.
n.Akses ke lokasi kelompok tani kurang baik dan kondisi musim penghujan menyulitkan pengiriman barang ke lokasi. Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Perlu dioptimalkan pengamanan, penguatan dan akses pada pasar tradisional agar mendukung produktivitas. No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan
b.Kurangnya jaringan pemasaran, pemberian fasilitas permodalan, kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen sehingga menjadi lambatnya perkembangan perdagangan.
c.Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat penggunaan produk dalam negeri yang dapat mengutungkan masyarakat lokal. Permasalahan pembangunan penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:
a.Perlu dilaksanakan kajian secara komprehensif mengenai dampak negatif hasil proses pengelolaan industri agar bisa di selesaikan secara menyeluruh dan menyelesaikan masalah hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;.
b.Masih kurangnya Kontribusi keterkaitan industri besar yang ada di Bandung Barat dengan IKM setempat;
c.Belum optimalnya jasa pelayanan/rekomendasi untuk pemberian lisensi terhadap produk IKM (seperti HAKI, Hak Cipta, Label Halal);
d.Belum optimalnya pemasaran produk IKM.
e.SDM yang belum bisa memenuhi syarat untuk tinggal di daerah penempatan
f.Pembagian kuota di tentukan oleh Provinsi sehingga syarat yang diberikan terkadang tidak sesuai kemampuan SDM Yang ada
g.Penganggaran pemberangkatan dibebankan ke APBD daerah kabupaten masing masing sehingga membutuhkan anggaran yang sesuai 7 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat 2024 – 2026 • Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat “ KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN” • Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah: No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan • Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversifikasi pengolahan hasil-hasil pertanian • Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. 8 Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat 2012 • Visi “Terwujudnya Pembangunan Kawasan Wisata Alam Berdasarkan Potensi dan Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan” • Kawasan Ekowisata yang terletak di jalur barat yaitu: Gua Pawon, Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro, Waduk Saguling, Pemandian Air Panas Cisameng, dan Curug Jawa • Kawasan Wisata Danau Bandung Barat Bagian Selatan yaitu Danau Saguling 9 Review RIPPARKAB Bandung Barat 2021 • Mengembangkan kawasan pariwisata Prioritas yang dimiliki, dikerjasamakan dan BUMD yaitu Goa Pawon • Mengembangkan kawasan pariwisata potensial yaitu Wisata ekstrem dan edukasi Cipatat – Rajamandala. • Pariwisata yang tumbuh berkembang di bagian selatan (Pariwisata geologi di Cipatat-Gua Pawon, Pariwisata olahraga air – pemanfaatan waduk untuk sarana olahraga air dan wisata arung jeram di bagian S. Citarum yang relatif bersih di Kecamatan Cipatat • Pusat Pelayanan Pariwisata Sekunder (PPS) dengan fungsi distribusi bagian barat yaitu Cipatat • Cipatat dsk merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan rencana besarnya (Stone Garden) No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan 10 Masterplan Geopark Rajamandala 2021 • Warisan Geologi : Tebing Citatah 90 Karang Panganten, Mata Air Lembah Gua Pawon, Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Curug Jawa, Curug Bedil, Batu Aki, Tebing Citatah 48, Sanghyang Poek, Sanghyang Heuleut, Gua Pawon, Tebing Masigit, Stone Garden Citatah, Sanghyang Lawang, Sungai Cipaneguh • Keanekaragaman Hayati : Ekosistem Karst Citatah, TWA Batu Aki Sanghyang Heuleut, Ekosistem Waduk Saguling, Wana Mandala Cengkrong, Taman Buah Alam Segar • Keanekaragaman Budaya : Guha Pawon, Makan Mbah Entang dan Ibu Entang (Mbah Dalam Jagat Sakti), Sumber Air Cikahuripan dan Cikarahayuan, Terowongan Sasaksaat, Pabrik Karet Nyalindung, Stasiun KA Sasaksaat, Benteng Cidepong Pasir Kopi, Benteng Bukit 500 Citatah, Jembatan KA Cikubang, Rumah Dinas Karyawan ST. Sasaksaat, Benteng Legokjawa Tonjong, Budaya Nyalin, Budaya Ngalokat, Budaya Rahengan, Budaya Hajat Arwah, Hajat Cai Cikarahayuan dan Cikahuripan • Daya Tarik Wisata : Gua Pawon, Stone Garden, Indiana Camp, Pemancingan Ratu Mas Ayu, Sanghyang Poek, Sanghyang Tikoro, Arung Jeram Cisameng, Kolam Air Panas Rajamandala, Sanghyang Heuleut, dan Sanghyang Kenit. • Termasuk dua cluster utama di Geopark Rajamandala yaitu Area Geowisata Citatah – Gunung Masigit dan Area Geowisata Pabeasan – Ciburuy. • Visi : Geopark Rajamandala Sebagai Geopark Nasional Yang Bersinergi Dengan Ekowisata Lain Di Kabupaten Bandung Barat • Tujuan Pembangunan Geopark rajamandala adalah : Menciptakan Geopark Rajamandala Sebagai Salah Satu Destinasi Berkelanjutan dengan Dukungan Infrastruktur dan Pemasaran Yang Berkualitas No. Dokumen Kebijakan Periode Penjelasan 11 RPJM Desa (Sembilan Desa di Lokasi Kajian) 2019 - 2027 Masalah yang banyak terjadi di masing-masing desa yaitu: • Pelayanan (ketersediaan dan kondisi) sarana dan prasarana dasar • Sarana kesehatan masih kurang • Sarana dan prasarana pendukung pertanian masih kurang (modal, pupuk, bibit, dll) • Sarana dan prasarana pendukung UMKM masih kurang (modal, pembinaan, pemasaran, dll) • Kondisi jalan masih banyak yang rusak • Sistem pengelolaan sampah masih kurang • Ketersediaan air masih kurang • Belum tersedianya drainase yang baik • Masih terdapat rumah yang belum terlayani listrik • Sistem pengelolaan air limbah belum baik • Masih kurangnya pengembangan sarana seni dan budaya • Peran kelembagaan masih kurang Sumber : Hasil Analisis, 2024 3.4 Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan/masyarakat di masa yang akan datang. Karakteristik suatu isu strategis sendiri adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan di masa depan. Isu strategis Kawasan Perdesaan ditentukan berdasarkan kriteria:
1. 1.Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kawasan Perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
2. 2.Kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari hasil identifikasi, sehingga dihasilkan isu strategis: “Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Perkembangan Ekonomi Lokal” Gambar 3. 11 Strategis Kawasan Perdesaan Cipatat Gambar 3. 12 Peta Konvergensi Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat 3.5 Analisis Sinergisme Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif, holistik dan komprehensif, keterpaduan, dan berkesinambungan. Artinya, pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme. Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme. Analisis sinergisme pembangunan kawasan merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan suatu sistem berupa rangkaian komponen/entitas pembangunan kawasan yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan. Penyusunan model sinergisme dilakukan melalui analisis Sinergisme dengan tahapan perumusan tujuan pembangunan kawasan sesuai dengan kesepakatan, penetapan komoditas unggulan /klaster, analisis klaster, penyusunan kerangka model, kesepakatan model. Kerangka sistem di bawah ini menjelaskan model sinergi antar pemangku kepentingan dan peran masing-masing institusi dalam program pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat. Model sinergi ini didasarkan pada kontribusi peran masing-masing institusi dalam sub sistem dari setiap klaster. Gambar 3. 13 Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat 1) Visi kabupaten/kota; 2) Isu-isu strategis Kawasan Perdesaan; 3) Aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan; dan 4) Kondisi internal dan eksternal Kawasan Perdesaan. Pertimbangan penyusunan tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat, yaitu:
3. 1.RPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 – 2026: Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan
4. 2.RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2045: Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
5. 3.Isu Strategis: : Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Perkembangan Ekonomi Lokal.
6. 4.Aspirasi masyarakat Kawasan Perdesaan yang sudah diwakilkan kepada perangkat desa pada pertemuan FGD (Focus Group Discussion) dalam penjaringan isu pada masing-masing desa.
7. 5.Kondisi internal dan eksternal Kawasan Perdesaan yang disusun berdasarkan matriks SWOT dan sintesa kebijakan. Tabel IV. 1 Matriks Analisis SWOT Analisis SWOT Strenghts (Kekuatan) • Enam Geosite Rajamandala • Wisata minat khusus • Wisata Pendidikan berbasis alam • Situs budaya (Kampung Singapura, Situs Sumur Bandung), • Sanggar seni budaya. • Kegiatan UMKM (makanan tradisional, kerajinan tangan) • Kegiatan pertanian (padi, jagung, pisang, buah-buahan) • Kegiatan peternakan (ayam, kambing, itik) • Kegiatan perikanan (nila, mas, gurami) • Banding wisata “Breathtaking” Yes We CAN (Culture, Adventure & Nature) Weaknesses (Kelemahan) • Kualitas jaringan akses produksi pertanian, dan jalur wisata masih rusak. • Belum ada pengelolaan sampah. • Akses pelayanan Kesehatan masih terbatas dibeberapa desa. • Ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau. • Pasar desa masih perlu dikembangkan. • Sarana dan prasaran pertanian masih terbatas. • Fasilitas pendukung wisata masih terbatas. • Industri UMKM perlu scall-up (kualitas produk, pemasaran). • Aktivitas pengolahan hasil pertambangan dan pertambangan masih tidak ramah lingkungan. • Potensi rawan bencana banjir, Gerakan tanah, longsor. • Tata kelola kelembagaan usaha desa dan sektor wisata belum optimal dan sinergis. Opportunities (Peluang) • Bagian dari destinasi pariwisata nasional. • Penetapan situs cagar budaya, situs taman bumi. • Pusat Pelayanan Kawasan Cipatat. • Simpul transportasi kereta api (Jakarta, Bandung). Threats (Tantangan) • Belum ada kalender wisata skala kabupaten dan provinsi. • Keberadaan situs geologi belum masuk dalam Pendidikan muatan lokal. Sintesa Kebijakan • Perpres No.111/2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • PP No.50/2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010-2025 • Perda Prov.Jabar No.9/2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prov.Jabar Tahun 2022 – 2042 • Perda Prov.Jabar No.15/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Prov.Jabar Tahun 2015 - 2025 • Perda Kabupaten Bandung Barat No.2/2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 • Perda Kabupaten Bandung Barat No.4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. • Perda No. 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2045 • Rancangan Teknoratik RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2029 • Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Bandung Barat 2024 - 2026 • Masterplan Kawasan Geopark Rajamandala Tahun 2021 • RPJM Desa (9 Desa) Tahun 2019-2027 Dari hasil pertimbangan tersebut diatas maka dihasilkan Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat, yaitu: “Mewujudkan Kawasan Pedesaan Cipatat yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui pengembangan sektor Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis pada Potensi Lokal dan Prinsip-prinsip Keberlanjutan” Kata Kunci : • Agroindustri • Wisata ramah lingkungan • Potensi lokal • Kearifan lokal • Pelestarian lingkungan • Pembangunan berkelanjutan 4.2 Sasaran Sasaran merupakan pernyataan-pernyataan target yang harus dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan, yang dinyatakan secara spesifik dan rasional, mudah diukur dan mudah dicapai, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan kawasan. Sasaran disusun dengan memperhatikan: 1) Tujuan yang akan dicapai; 2) Isu-isu strategis Kawasan Perdesaan; 3) Sifat yang spesifik dan tingkat sasaran yang jelas; 4) Target sasaran yang bisa diukur; 5) Kapasitas dan sumber daya yang ada; 6) Keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan; 7) Batas waktu pencapaian; 8) Langkah-langkah pencapaian secara bertahap. Sasaran Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat, yaitu:
8. 1.Terwujudnya proses produksi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang berkesinambungan
9. 2.Terwujudnya destinasi wisata alam dan edukasi yang aman, nyaman, dan berkesan
10. 3.Terwujudnya lingkungan pedesaan yang resik dan berkelanjutan 4.3 Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi mempertimbangkan: 1) Kondisi internal dan eksternal Kawasan Perdesaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan); 2) Berbagai kepentingan yang berbeda; 3) Nilai-nilai pembangunan prioritas daerah; dan 4) Kearifan lokal masyarakat Kawasan Perdesaan. Dari Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat yaitu Mewujudkan Kawasan Pedesaan Cipatat yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui pengembangan sektor Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis pada Potensi Lokal dan Prinsip-Prinsip Keberlanjutan. Lalu diturunkan ke sasaran, dimana antar sasaran menghasilkan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. 1) Sasaran 1: Terwujudnya proses produksi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang berkesinambungan Strategi:
a.Meningkatkan kualitas benih dan stabilitas pupuk.
b.Stimulasi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan menengah.
c.Memperluas pasar produk olahan.
d.Membentuk dan memperkuat koperasi pertanian.
e.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.
f.Meningkatkan sinergitas antar desa dalam proses produksi dan pemasaran hasil 2) Sasaran 2: Terwujudnya destinasi wisata alam dan edukasi yang aman, nyaman, dan berkesan Strategi:
a.Mengembangkan produk/paket wisata alam yang berkelanjutan (agrowisata, wisata petualangan, minat khusus dll)
b.Meningkatkan kualitas infrastruktur wisata alam (Jalan, penginapan, fasilitas umum, dan pengelolaan sampah)
c.Mempromosikan dan kampanye wisata berbasis alam dan edukasi
d.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pelaku wisata, pamong, masyarakat) 3) Sasaran 3: Terwujudnya lingkungan pedesaan yang resik dan berkelanjutan Strategi:
a.Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah, Pisman, gotong royong)
b.Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi aman
c.Melarang kegiatan tambang diwilayah warisan geologi ((Tebing Citatah 90 Karang Panganten, Mata Air Lembah Goa Pawon, Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Poek, Goa Pawon, Tebing Masigit, Stone Garden Citatah, Sungai Cipaneguh)
d.Mengganti bahan bakar industri kapur yang tidak ramah lingkungan
e.Revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman multifungsi 4.4 Arah Kebijakan Arah kebijakan mengarahkan rumusan strategi agar secara rasional dapat lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun, serta konsisten dengan kebijakan dan peraturan yang telah berlaku. Berikut adalah rumusan dan hasil arah kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat. Tabel IV. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Cipatat Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya proses produksi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang berkesinambungan Meningkatkan kualitas benih dan stabilitas pupuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Desa berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui supply benih berkualitas dan menjaga pasokan pupuk. Stimulasi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan menengah. • Memfasilitasi akses terhadap pemodalan. • Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan vokasi di bidang pengolahan hasil pertanian. • Memfasilitasi transfer teknologi tepat guna bagi UMKM pengolahan hasil pertanian, Sasaran Strategi Arah Kebijakan termasuk teknologi pengolahan, pengemasan, dan pemasaran Terwujudnya proses produksi pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian yang berkesinambungan Memperluas pasar produk olahan. Memperluas pasar produk olahan melalui peningkatan promosi, penerapan standar mutu, serta pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha swasta. Membentuk dan memperkuat koperasi pertanian. Melakukan pelatihan manajemen koperasi secara berkala untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. • Meningkatkan jumlah penyuluh lapangan yang kompeten. • Membangun inkubator bisnis untuk mendukung pengembangan usaha berbasis pertanian. Meningkatkan sinergitas antar desa dalam proses produksi dan pemasaran hasil. • Mendorong BUMDes di setiap desa untuk berkolaborasi dalam pengadaan input pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran. • Memperbaiki dan membangun jalan antar desa untuk memudahkan transportasi hasil pertanian. Terwujudnya destinasi wisata alam dan edukasi yang aman, nyaman, dan berkesan Mengembangkan produk/paket wisata alam yang berkelanjutan (agrowisata, wisata petualangan, minat khusus dll) • Pengembangan produk wisata unik dan bernilai tambah, seperti wisata budaya, wisata petualangan, wisata kuliner lokal, atau gabungan dari semuanya. • Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan produk wisata. • Menginisiasi kerjasama antar pelaku usaha pariwisata. Terwujudnya destinasi wisata alam dan edukasi yang aman, nyaman, dan berkesan Meningkatkan kualitas infrastruktur wisata alam (Jalan, penginapan, fasilitas umum, dan pengelolaan sampah) • Memperbaiki dan membangun jalan, jembatan, dan jalur trecking/ pendakian yang aman dan nyaman. • Menyediakan fasilitas umum yang memadai seperti toilet, tempat sampah, dan area parkir pada lokasi tujuan wisata. • Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik di kawasan wisata. Mempromosikan dan kampanye wisata berbasis alam dan edukasi • Menyediakan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami tentang alam, budaya, dan sejarah setempat. • Mengadakan lomba fotografi dan videografi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap wisata alam. Sasaran Strategi Arah Kebijakan • Memfasilitasi program kunjungan studi bagi siswa dan mahasiswa ke destinasi wisata alam. Terwujudnya destinasi wisata alam dan edukasi yang aman, nyaman, dan berkesan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (pelaku wisata, pamong, masyarakat) • Melaksanakan pelatihan secara berkala bagi pelaku wisata, pamong, dan masyarakat tentang berbagai aspek pariwisata, seperti pelayanan pelanggan, bahasa asing, dan pengelolaan destinasi. • Memberikan sertifikasi kompetensi kepada pelaku wisata untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Terwujudnya lingkungan pedesaan yang resik dan berkelanjutan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah, pilah sampah, gotong royong) • Melakukan kampanye sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya pengelolaan sampah, pemilahan sampah, dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. • Membentuk KSL (kelompok sadar lingkungan) pengelolaan sampah untuk mengelola sampah di tingkat komunitas. • Menyediakan fasilitas pengolahan sampah sederhana, seperti komposter untuk sampah organik dan tempat penampungan sementara untuk sampah anorganik. Terwujudnya lingkungan pedesaan yang resik dan berkelanjutan Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi aman • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Memperluas jangkauan SPAM ke beberapa desa, dengan prioritas pada daerah yang belum terlayani atau layanannya masih terbatas. • Rehabilitasi Sistem Sanitasi: pembangunan septic tank komunal, sistem jaringan drainase. Melarang kegiatan tambang diwilayah warisan geologi (Tebing Citatah 90 Karang Panganten, Mata Air Lembah Goa Pawon, Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Poek, Goa Pawon, Tebing Masigit, Stone Garden Citatah, Sungai Cipaneguh). • Mendorong penetapan peraturan daerah kawasan lindung • Pengembangan ekonomi alternatif, diantaranya pariwisata, pengembangan produk-produk lokal berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Mengganti bahan bakar industri kapur yang tidak ramah lingkungan • Memberikan subsidi bagi industri yang beralih ke penggunaan bahan bakar alternatif yang lebih ramah Sasaran Strategi Arah Kebijakan lingkungan, seperti biomassa atau gas alam. • Memberikan keringanan pajak bagi investasi dalam teknologi pengolahan bahan bakar alternatif. Terwujudnya lingkungan pedesaan yang resik dan berkelanjutan Revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman multifungsi • Menetapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan revegetasi. • Pemberdayaan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam kegiatan revegetasi. • Menyusun daftar tanaman rekomendasi yang dapat digunakan untuk revegetasi, mempertimbangkan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial Sumber: Hasil Analisis, 2024 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/ non-pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Perumusan program disertai dengan indikator capaian kinerja program. Perumusan program RPKP memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Program harus disusun dalam kerangka strategis Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam mengatasi permasalahan atau mengembangkan potensi Kawasan Perdesaan; 2) Penyusunan program harus melibatkan TKPKP, lembaga pemerintah, dan masyarakat desa terkait untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja program; 3) Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah dimengerti sehingga dapat dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan; 4) Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja sasaran melalui strategi dan kebijakan. Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan. Kegiatan mempunyai jangka waktu minimal satu tahun atau lebih sesuai dengan program pembangunan yang direncanakan sepanjang periode lima tahun pembangunan. Di dalam penyusunan kegiatan harus mencantumkan hal-hal yang meliputi: 1) Nama kegiatan 2) Lokasi 3) Volume dan satuan 4) Jumlah dana, sumber dana, dan pihak pemberi dana/penanggungjawab program/kegiatan 5) Waktu pelaksanaan 6) Indikator capaian kinerja kegiatan. 5.2 Indikator Capaian Kegiatan Indikator capaian kegiatan merupakan rangkaian rumusan yang menjadi standar baku untuk digunakan dalam menilai kegiatan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, indikator capaian kegiatan ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Tabel Program, Kegiatan, Pendanaan, dan Indikator Capaian Kawasan Perdesaan Cipatat 2025 – 2029 Program/ Kegiatan Lokasi Volume Tahun Ke- Satu an Jumlah Dana Tahun Ke- (Juta Rupiah) Sumb er Dana Para Pihak Waktu Pelaksanaan Tahun Ke- Capaian Kinerja Indikator Capaian Ko ndi si Kin erj a Aw al Per iod e RP KP Target Kinerja Tahun Ke- Ko ndi si Kin erj a Ak hir Per iod e RP KP 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 2 0 2 5 2 0 2 6 2 0 2 7 2 0 2 8 2 0 2 9 20 25 20 26 20 27 20 28 202 9 Program peningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian & perikanan Persentas e peningkat an produksi pertanian dan perikanan - 35 % 47 % 63 % 93 % ## # 10 0% Pengadaa n benih yang berkualita s CTT 1 1 1 Pake t 10 10 10 APBD Kab · Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an Benih yang berkualita s untuk kelompok tani - 1 2 3 3 RMK 2 1 2 Pake t 20 10 20 - 2 3 5 5 NYD 1 1 1 Pake t 10 10 10 - 1 2 3 3 GMS 1 1 1 Pake t 10 10 10 - 1 2 3 3 CRM 1 1 1 Pake t 10 10 10 - 1 2 3 3 SMB 1 1 1 Pake t 10 10 10 - 1 2 3 3 Pengadaa n pupuk berkualita s subsidi harga pupuk dan bekerjasa ma dengan pihak CTT 1 1 1 Kegi atan 31 6. 5 31 6. 5 31 6. 5 APBD Kab · Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an Kegiatan pembuat an pupuk dan kerjasam a dengan pihak swasta/b alai - 1 2 3 3 RMK 2 1 2 Kegi atan 63 3. 0 31 6. 5 63 3. 0 - 2 3 5 5 NYD 1 1 1 Kegi atan 31 6. 5 31 6. 5 31 6. 5 - 1 2 3 3 GMS 1 1 1 Kegi atan 31 6. 5 31 6. 5 31 6. 5 - 1 2 3 3 swasta/b alai CRM 1 1 1 Kegi atan 31 6. 5 31 6. 5 - 1 2 3 3 SMB 1 1 1 Kegi atan 31 6. 5 31 6. 5 - 1 2 3 3 Pengadaa n sarana pendukun g alat dan mesin pertanian CTT 1 1 1 Kegi atan 50 50 50 APBD Kab · Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an Tersedian ya sarana pendukun g alat dan mesin pertanian - 1 2 3 3 RMK 2 1 2 Kegi atan 10 0 50 10 0 - 2 3 5 5 NYD 1 1 1 Kegi atan 50 50 50 - 1 2 3 3 GMS 1 1 1 Kegi atan 50 50 50 - 1 2 3 3 CRM 1 1 1 Kegi atan 50 50 - 1 2 3 3 SMB 1 1 1 Kegi atan 50 50 - 1 2 3 3 Pengadaa n benih/ind uk unggul sebagai penunjan g kampung budidaya gurame RMK 2 2 2 2 Pake t 75 80 85 90 APBD Kab Dinas Perikan an dan Petern akan Jumlah kelompok budidaya ikan yang menerim a bantuan 2 4 6 8 10 10 Penyedia an dan Pengemb angan Prasaran a pertanian (RJIT, JUT) seluruh desa 1 3 3 3 3 Pake t 25 0 75 0 75 0 75 0 75 0 APBD Kab - Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an Jumlah prasaran a pertanian yang terbangu n 5 6 9 12 15 18 18 Program pengembangan industri pengolahan hasil pertanian skala kecil dan menengah. Persent ase Pertum buhan industri pengola han hasil pertani an skala kecil dan meneng ah. - 1 1 % 3 3 % 5 6 % 7 8 % 10 0 % 10 0 % Fasilitasi modal untuk pelaku UMKM Seluruh Desa 2 3 4 5 6 Kelo mpo k UMK M 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 APBD Kab · Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Jumlah kelompok UMKM yang difaslitiasi akses permodal an (bank, swasta, dll) 0 2 4 6 8 10 10 Pemberd ayaan UMKM (Pembina an dan pelatihan pelaku UMKM) Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Ke giata n 70 14 0 14 0 14 0 14 0 APBD Kab Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah Jumlah pelaku UMKM yang dilatih 0 30 90 15 0 21 0 27 0 27 0 Pengemb angan UMKM (Pengada an bantuan sarana dan prasaran a untuk pelaku UMKM) Seluruh Desa 2 2 2 2 2 Kelo mpo k UMK M 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0 APBD Kab · Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Jumlah kelompok UMKM yang mendapa t bantuan 0 2 4 6 8 10 10 Pemberd ayaan dan Pengemb angan IKM (pemberi an bantuan sarana dan prasaran a kepada IKM berserta pembinaa n & pelatihan IKM) Seluruh Desa 1 2 3 4 5 pake t 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 APBD Kab Disperi ndag terpenuhi nya kebutuha n sarana dan prasaran a IKM 0 1 3 6 9 12 12 Pemberd ayaan masyarak at dalam penganek aragam pangan Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Kegi atan 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 APBD Kab Dinas Ketaha han Pangan dan Pertani an Jumlah kelompok masyarak at yang mempero leh pengemb angan SDM penganek aragam pangan 1 2 4 6 8 10 10 Pengemb angan Usaha pengolah an pangan berbasis sumber daya lokal Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Pake t 25 0 35 0 35 0 35 0 35 0 APBD Kab - Dinas Ketaha han Pangan dan Pertani an - Disperi ndag Jumlah kelompok pelaku usaha pengolah an pangan lokal yang terfasilita si 1 2 4 6 8 10 10 Pelatihan pengolah an produk asal ikan dan hewan Seluruh Desa 1 1 1 1 Kegi atan 50 55 60 65 APBD Kab Dinas Perikan an dan Petern akan Jumlah Kelompok Budidaya dan pengolah Ikan dan hewan yang dilatih 0 30 60 90 12 0 12 0 Program perluasan pasar produk olahan Persetase perluasan pasar produk olahan - 67 % 74 % 82 % 91 % 10 0% 10 0% Peningk atan promosi Mengikut sertakan produk ke dalam agenda pameran sejenis di tingkat provinsi dan nasional Seluruh Desa 5 5 5 5 5 Kegi atan 30 0 31 0 32 0 33 0 35 0 APBD Kab · Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah · DPMPT SP - Disperi ndag Promosi produk UMKM tingkat provinsi dan nasional - 5 10 15 20 25 25 Inisiasi sertifikasi standar mutu produk UMKM (Sertikat Halal) Seluruh Desa 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 Prod uk UMK M 30 33 36 39 42 APBD Kab Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah Jumlah produk UMKM yang bersertifik at halal 98 7 10 87 11 97 13 17 14 47 15 87 15 87 Menjali n kerja sama kemitraa n dengan pelaku usaha swasta Seluruh Desa 1 1 1 1 1 Mitr a 50 50 50 50 50 APBD Kab · Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah · Bappeli tbangd a Mitra pelaku usaha swasta 0 1 2 3 4 5 5 Program pengembangan koperasi pertanian Persentas e Koperasi Pertanian yang berkualita s - 2 % 33 % 55 % 78 % 10 0% 10 0% Pembe ntukan koperasi pertanian Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Kope rasi 75 15 0 15 0 15 0 15 0 APBD Kab Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah Jumlah Koperasi pertanian yang terbentuk 0 1 3 5 7 9 9 Pelatih an Perkoper asian Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Kegi atan 10 0 20 0 20 0 20 0 20 0 APBD Kab Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah Jumlah Koperasi pertanian yang mengikuti pelatihan perkopera sian 0 1 3 5 7 9 9 Uji kompeten si Pengurus dan Pengawa sn Koperasi Seluruh Desa 2 2 2 2 Kegi atan 40 0 40 0 40 0 40 0 APBD Kab Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah Jumlah Pengurus dan Pengawa s koperasi pertanian yang bersertifik at 0 0 30 50 70 90 90 Pemeri ngkatan Koperasi Seluruh Desa 2 2 2 2 Kegi atan 60 60 60 60 APBD Kab Dinas Kopera si, Usaha Kecil dan Menen gah Jumlah Koperasi pertanian yang berkualita s 0 0 3 5 7 9 9 Program peningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian & perikanan Persentas e Peningkat an kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian - 13 % 41 % 59 % 78 % 10 0% 10 0% Pelatih an dan sertifikasi penyuluh lapangan Seluruh Desa 1 0 Oran g 50 APBD Kab · Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an · Dinas Perikan an dan Petern akan jumlah penyuluh lapangan yang mengikuti pelatihan - 0 10 0 0 0 10 Pelatihan budidaya peternak an Seluruh Desa 1 1 1 1 Kegi atan 50 55 60 65 APBD Kab Dinas Perikan an dan Petern akan Jumlah Kelompok Budidaya Ikan yang dilatih 0 30 60 90 12 0 12 0 Pelatihan Pembuat an Pakan Ikan Seluruh Desa 1 1 1 1 Kegi atan 50 55 60 65 APBD Kab Dinas Perikan an dan Petern akan Jumlah Kelompok Budidaya Ikan yang dilatih 30 60 90 12 0 15 0 15 0 Pelatihan Budidaya Ikan Seluruh Desa 1 1 1 1 1 Kegi atan 50 50 55 60 65 APBD Kab Dinas Perikan an dan Petern akan Jumlah Kelompok Budidaya Ikan yang dilatih 30 60 90 12 0 15 0 18 0 18 0 Penyul uhan teknologi pertanian Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Kegi atan 50 10 0 10 0 10 0 10 0 APBD Kab · Dinas Ketaha nan Pangan dan Pertani an · Dinas Perikan an dan Petern akan Terlaksan akanya kegiatan penyuluh an teknologi pertanian - 1 3 5 7 9 9 Program peningkatan sinergitas antar desa dalam proses produksi dan pemasaran hasil Persentas e peningkat an sinergitas antar desa dalam proses produksi dan pemasara n hasil - 10 % 40 % 63 % 82 % 10 0% 10 0% Pembin aan pengemb angan usaha BUMDES MA Seluruh Desa 1 1 1 1 1 Kegi atan 50 60 70 80 90 APBN , APBD Kab · Kemen des · Dinas Pembe rdayaa n Masyar akat dan Desa Terlaksan anya kegiatan pembinaa n BUMDES MA - 1 2 3 4 5 5 Penyert aan Modal BUMDES MA Seluruh Desa 1 1 Pake t 50 0 50 0 APBD Kab, APBD es Dinas Pembe rdayaa n Masyar akat dan Desa, Pemeri ntah Desa Pemberia n modal BUMDES MA - 1 2 2 Pelatihan manajem en pengurus BUMDES MA Seluruh Desa 1 1 1 1 1 Kegi atan 50 60 70 80 90 APBN , APBD Kab · Kemen des · Dinas Pembe rdayaa n Masyar akat dan Desa · Dinas Tenaga Kerja Terlaksan anya kegiatan Pelatihan manajem en BUMDES MA - 1 2 3 4 5 5 Pelatihan berbasis kompeten si Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Pake t 80 16 0 16 0 16 0 16 0 APBN , APBD Kab Dinas Tenaga Kerja Pemberia n pelatihan yang dibutuhka n untuk peningkat an kompeten si dan keterampi lan - 1 3 5 7 9 9 Pengemb angan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfa atan Dan Perlindun gan Hak Kekayaan Intelektua l (sertifikasi ) Seluruh Desa 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 Prod uk 10 0 12 5 13 0 15 0 17 5 APBD Kab APBN - Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan - Kement erian Ekono mi Kreatif Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi - 20 45 75 11 0 15 0 15 0 Pengemb angan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan Sertifikasi Seluruh Desa 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 Oran g 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 APBD Kab APBN - Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan - Kement erian Ekono mi Kreatif Sumber daya manusia ekonomi kreatif yang ditingkatk an kompeten sinya dan bersertifik at - 10 25 45 70 10 5 10 5 Perbaikan jalan desa GMS 2 2 Km 30 30 APBD Kab dan APBD es · Pemeri ntah Desa Memperb aiki dan memban gun jalan antar desa untuk memuda hkan transport asi hasil pertanian. - 2 4 4 CTT 2 Km 30 - 2 2 CPT 2 Km 30 - 2 2 RMK 0. 3 Km 5 - 0. 3 0.3 SMB 1 Km 15 - 1 1 CRM 1 Km 15 - 1 1 Program pengembangan produk/paket wisata alam yang berkelanjutan (agrowisata, wisata petualangan, minat khusus dll) Persentas e Pengemb angan produk/p aket wisata alam yang berkelanj utan (agrowisa ta, wisata petualan gan, minat khusus dll) - 30 % 47 % 61 % 77 % 10 0% 10 0% Pembuat an Festival Budaya dan Kuliner Seluruh Desa 1 1 1 1 Kegi atan 25 0 25 0 25 0 25 0 APBD Kab dan Swas ta · Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan · Swasta Jumlah Festival tahunan yang menampil kan budaya lokal dan kuliner - 1 2 3 4 4 Pengemb angan wisata petualan gan, wisata edukasi, wisata minat khusus Geopark Rajamand ala 1 1 1 1 1 Kegi atan 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Tersedian ya paket wisata petualan gan yang beragam 1 2 3 4 5 6 6 Pengemb angan wisata pendidika n dan budaya Seluruh Desa 5 6 7 8 9 Kegi atan 25 0 30 0 35 0 40 0 45 0 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah Penetapa n Warisan Budaya Tak Benda dan Warisan Budaya Benda 4 9 15 22 30 39 39 Pengemb angan agrowisat a GMS, CPT, RMK 1 1 1 1 1 Kegi atan 75 10 0 12 5 15 0 17 5 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Terwujud nya desa agrowisat a 0 1 2 3 4 5 5 Pengemb angan geowisat a Geopark Rajamandal a 1 1 1 1 1 Kegi atan 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah Destinasi Geowisat a yang dikemban gkan 9 10 11 12 13 14 14 Program Peningkatan kualitas infrastruktur wisata alam (Jalan, penginapan, fasilitas umum, dan pengelolaan sampah) Persentas e peningkat an kualitas infrastruk tur wisata alam (Jalan, penginap an, fasilitas umum, dan pengelola an sampah) - 20 % 49 % 58 % 74 % 10 0% 10 0% Fasilitasi Kerjasam a desa dengan pihak ketiga Geopark Rajamandal a 1 1 1 1 Doku men 10 12 14 16 APBD Kab · Dinas Pembe rdayaa n Masyar akat Desa - Disparb ud Jumlah dokumen Kerjasam a Desa dengan pihak ketiga 3 4 5 6 7 7 Perbaikan jalan menuju geosite CTT NYD CRW RMK 3. 5 1 2. 8 KM 73 00 10 00 60 00 APBN , APBD Kab dan APBD es - Dinas Pekerja an Umum dan Tata Ruang - Pemeri ntah Desa Jumlah KM Jalan dalam kondisi baik 2.8 6. 3 7. 3 10 .1 10. 1 Pembang unan Jalur Trekking yang Aman Geopark Rajamand ala 2 2 2 3 Pake t 50 0 50 0 50 0 50 0 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Tersedian ya jalur tracking yang aman di destinasi wisata 0 2 4 6 9 9 Penyedia an toilet pada seluruh objek wisata (geowisat a, agrowisat a, dan wisata budaya) Geopark Rajamand ala 1 1 1 1 1 Pake t 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 APBD Kab dan Swas ta · Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan · Swasta Tersedian ya toilet pada seluruh objek wisata 9 10 11 12 13 14 14 Fasilitasi penerbita n persetuju an lingkunga n pada seluruh objek wisata (geowisat a, agrowisat a, dan wisata budaya) Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Doku men 10 20 20 20 20 APBD Kab · Dinas Lingkun gan Hidup Dokumen Persetuju an Lingkung an yang diterbitka n - 1 3 5 7 9 9 pembinaa n dan pengawa san pengelola an lingkunga n pada seluruh objek wisata (geowisat a, agrowisat a, dan wisata budaya) Seluruh Desa 1 2 2 2 2 Pela ku Usah a Wisa ta 25 50 50 50 50 APBD Kab · Dinas Lingkun gan Hidup Pelaku Usaha Wisata yang dibina dan diawasi - 1 3 5 7 9 9 Penataan area parkir pada seluruh objek wisata (geowisat a, agrowisat a, dan wisata budaya) Geopark Rajamand ala 2 2 2 3 Pake t 25 0 25 0 25 0 25 0 APBD Kab, APBD es, dan Swas ta · Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan · Pemeri ntah Desa · Swasta Jumlah area parkir pada seluruh objek wisata yang tertata - 2 4 6 9 9 Pengemb angan homestay Geopark Rajamand ala 3 3 3 3 Pake t 15 0 15 0 15 0 15 0 APBD Kab, APBD es, dan Masy araka t · Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan · Pemeri ntah Desa · Masyar akat Jumlah Homesta y yang dikemban gkan 9 12 15 18 21 21 Pembent ukan Desa Tangguh Bencana (Sosialisa si, Pelatihan, Geladi, Simulasi, Pemberia n APD, dan papan informasi kebencan aan) Seluruh Desa 3 2 2 2 Desa 15 00 10 00 10 00 10 00 APBD Kab, APBD Prov BPBD Kab dan BPBD Prov Terbentuk nya desa tangguh bencana - 3 5 7 9 9 Program promosi dan kampanye wisata berbasis alam dan edukasi Persentas e peningkat an kunjunga n wisata ke kawasan Geosite - 4 % 29 % 73 % 92 % 10 0% 10 0% Pembuat an manuskri p kawasan geopark rajamand ala dalam presfektif sejarah geologis dan presfektif budaya sunda Geopark rajamandal a 1 1 Pake t 20 20 APBD Prov Dina s Pendidi kan Provins i Jabar Tersedian ya manuskri p sejarah geologi dan manuskri p budaya - - 1 2 - - 2 Menginisi asi lomba fotografi dan videografi bertemak an alam, aktivitas pariwisat a. Seluruh desa 1 1 1 1 1 Kegi atan 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah kegiatan lomba fotograph i dan videograp hi - 1 2 3 4 5 5 Geopark to school : rangkaian edukasi geologi yang dipaduka n dengan kunjunga n lapangan ke beberapa geosite, potensi pertanian Pedesaan Cipatat Seluruh desa 2 2 2 2 Pake t 10 0 10 0 10 0 10 0 APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah sekolah yang terlibat - 10 20 30 40 40 Pembuat an website Kawasan Seluruh desa 1 Pake t 10 0 APBD Kab - Diskom info Pembuat an website kawasan 1 1 Penguata n promosi wisata melalui media elektronik Seluruh desa 1 1 1 1 1 Pake t 75 75 75 75 75 APBD Kab, APBD es - Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan - Pemeri ntah Desa Jumlah paket promosi kawasan melalui media sosial yang dibuat - 1 2 3 4 5 5 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pelaku wisata, pamong, masyarakat) Persentas e peningkat an sumberda ya manusia (pelaku wisata, pamong, masyarak at) yang kompeten - 1 % 29 % 57 % 85 % 10 0% 10 0% Pelatihan hospitalit y bagi pelaku pariwisat a (pokdarwi s, bumdes, dan pelaku usaha homestay , perjalana n wisata) Seluruh desa 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 Oran g 75 85 95 10 5 11 0 APBN , APBD Kab · Kemen desa · Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah pelaku pariwisat a kompeten - 40 80 12 0 14 0 14 0 Pelatihan bahasa asing bagi pelaku pariwisat a (pokdarwi s dan pelaku usaha homestay ) Seluruh desa 4 0 4 0 4 0 4 0 Oran g 75 85 95 10 5 11 0 APBD Prov, APBD Kab Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah pelaku pariwisat a bisa berbahas a inggris - 40 80 12 0 14 0 14 0 Fasilitasi Sertifikasi kompeten si pengelola an wisata petualan gan Geopark Rajamandal a 1 0 1 0 1 0 1 0 Oran g 20 20 20 20 APBN APBD Kab - Kemete rian Pariwis ata - Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah pelaku usaha bersertifik at kompeten si - 10 20 30 40 40 Penguata n fungsi Lembaga Kemasyar akatan Desa Seluruh desa 1 1 1 1 Kegi atan 50 60 70 80 APBD Kab Dina s Pembe rdayaa n Masyar akat dan Desa Terlaksan anya kegiatan penguata n fungsi LKD 1 2 3 4 4 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (bank sampah, Pilah sampah, gotong royong) Persentas e cakupan pengelola an sampah domestik - 26 % 42 % 62 % 81 % 10 0% 10 0% Sosialis asi pengelola an sampah barbasis masyarak at Seluruh desa 1 1 1 1 1 Kegi atan 25 25 25 25 25 APBD Kab Dina s Lingkun gan Hidup Terlaksan anya sosialisasi pengelola an sampah berbasis masyarak at 1 2 3 4 5 6 6 Pembin aan komunita s/kelomp ok pengelola sampah Seluruh desa 3 4 5 6 7 Kelo mpo k 20 25 30 35 40 APBD Kab Dina s Lingkun gan Hidup komunita s/kelomp ok pengelola sampah yang terbina - 3 4 5 6 7 7 Pembe ntukan kelompok sadar lingkunga n Seluruh desa 1 Kelo mpo k 20 0 APBD Kab Dina s Lingkun gan Hidup kelompok masyarak at sadar lingkunga n - 1 Pembe ntukan kelompok bank sampah dan pengadaa n peralatan dan mesin pengolah Seluruh desa 1 2 2 2 2 Pake t 15 0 30 0 30 0 30 0 30 0 APBD Kab, APBD es Dina s Lingkun gan Hidup Pemeri ntah Desa terbentuk anya kelompok bank sampah dan tersedian ya paket peralatan dan pengolah sampah - 1 3 5 7 9 9 Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi aman, elektrifikasi persentas e sambung an rumah tangga yang terlayani akses air bersih, sanitasi aman, dan elektrifika si - 44 % 59 % 73 % 86 % 10 0% 10 0% Pemba ngunan SPAM RMK, CTT, CRW, MDL, CTH 1 1 1 1 1 Unit 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 APBN APBD Kab Kem PUPR DPUTR Jumlah SR air bersih 40 65 90 11 5 13 5 15 5 15 5 Pemba ngunan SPAL-D GMS,CR W,NYD,SM B, MDL 1 1 1 1 1 Pake t 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 APBN APBD Kab Kem endesa DPUTR Jumlah SR terlayani 66 88 11 0 13 2 15 4 17 6 17 6 Pemba ngunan jaringan drainase Seluruh desa 1 2 2 2 2 Pake t 15 0 30 0 30 0 30 0 30 0 APBD Prov Dina s PUTR Prov Panjang saluran drainase - 1 3 5 7 9 9 Progra m Listrik Desa (Lisdes) Seluruh desa 2 2 2 3 Pake t 20 0 20 0 20 0 30 0 APBN , APBD Prov ESD M % elektrifika si - - 2 4 6 9 9 Melarang kegiatan tambang diwilayah warisan geologi (Tebing Citatah 90 Karang Panganten, Mata Air Lembah Goa Pawon, Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Poek, Goa Pawon, Tebing Masigit, Stone Garden Citatah, Sungai Cipaneguh). Persentas e pelestaria n lingkunga n di wilayah warisan geologi - 7 % 28 % 50 % 64 % 10 0% 10 0% Pedom an Pelestaria n Pemanfa atan Kawasan Karst Geopark Rajamand ala 1 Pake t 25 0 APBD Prov DLH Prov Pedoman pelaksan a kebijakan - - 1 - - - 1 Perda Pelestaria n Kawasan Karst Geopark Rajamand ala 1 Pake t 35 0 APBD Prov DLH Prov Perda - - - 1 - - 1 Penda mpingan bisnis bagi pelaku ekonomi kreatif untuk meningka tkan kualitas produk dan manajem en usaha. Seluruh desa 1 2 3 3 3 Kegi atan 10 0 20 0 30 0 30 0 30 0 APBN , APBD Kab Kem endesa Dinas Pariwis ata dan Kebuda yaan Jumlah Kegiatan pendampi ngan bisnis bagi pelaku usaha ekonomi kreatif - 1 3 6 9 12 12 Mengganti bahan bakar industri kapur yang tidak ramah lingkungan Persentas e peningkat an perusaha an yang beralih ke bahan bakar ramah lingkunga n - 11 % 33 % 55 % 78 % 10 0% 10 0% Subsidi bagi industri yang beralih ke pengguna an bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkunga n, seperti biomassa atau gas alam. Seluruh desa 2 4 4 4 4 Pake t 50 10 0 10 0 10 0 10 0 APBN ESDM Pelaku usaha beralih bahan bakar - 2 6 10 14 18 18 Keringa nan pajak bagi investasi dalam teknologi pengolah an bahan bakar alternatif Seluruh desa 2 4 4 4 4 Pake t 50 10 0 10 0 10 0 10 0 APBN ESDM Pelaku usaha menggun akan teknologi ramah lingkunga n - 2 6 10 14 18 18 Revegetasi lahan bekas tambang dengan tanaman multifungsi Persentas e Revegeta si lahan bekas tambang dengan tanaman multifung si - 30 % 40 % 60 % 80 % 10 0% 10 0% Penda mpingan pengawa san pelaksan aan revegetas i lahan bekas tambang sesuai dengan persetuju an lingkunga n Seluruh desa 1 1 1 1 1 Kegi atan 10 15 20 25 30 APBD Kab Dinas Lingkun gan Hidup Jumlah Pendampi ngan pengawa san kegiatan revegetas i lahan bekas tambang - 1 2 3 4 5 5 Rehabilitasi lahan kritis Persentas e lahan yang direhabilit asi 20 % 50 % 10 0 % 10 0% Pember dayaan masyarak at dalam kegiatan rehabilita si lahan kritis Seluruh desa 1 1 Kegi atan 10 0 10 0 APBD Kab Dinas Lingkun gan Hidup Jumlah kegiatan rehabilita si lahan kritis - 1 2 2 Keterangan: • Desa Ciptaharja = CTH • Desa Cipatat = CPT • Desa Citatah = CTT • Desa Rajamandalakulon = RMK • DesaNyalindung = NYD Desa Gunungmasigit = GMS • Desa Cirawamek = CRM • Desa Mandalasari = MDS • Desa Sumurbandung = SMB • • • A. Peta Kawasan Perdesaan B. Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. JEJE RITCHIE ISMAIL

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…