DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa. Perubahan pada Pasal 1, penambahan Pasal 7A, Perubahan Pasal 15, Perubahan Pasal 23, Perubahan Pasal 24 , Pasal 27 A, Pasal 27 B, Pasal 27 C, Pasal 27 D, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 39.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan identitas perangkat desa dalam rangka memudahkan administrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8.Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pemerintahan desa.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
13.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14.Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui seleksi oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa.
15.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil seleksi calon.
17.Tim/Panitia Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18.Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disebut NIPD adalah nomor identitas perangkat desa yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang menjabat perangkat desa, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah desa.
19.Buku Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat BIPD adalah buku yang digunakan untuk mencatat data dan identitas perangkat desa dan dimutakhirkan secara berkala.
2.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berhak:

a.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
b.mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
c.mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan calon kepala desa.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. c.berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
4. d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
6. f.sehat jasmani dan rohani; dan
7. g.tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
(3)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
2. b.Surat keterangan tanda penduduk;
3. c.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
4. d.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
5. e.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
7. g.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
8. h.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa.
(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Rekomendasi yang diberikan Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan yang didasarkan atas pemenuhan persyaratan dan hasil seleksi calon Perangkat Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(4)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa sesuai ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Kepala Desa mengusulkan pengangkatan perangkat Desa kepada Bupati melalui DPMD.
(2)Dalam hal Bupati memberikan persetujuan pengangkatan perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

6.Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA NOMOR INDUK PERANGKAT DESA yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yakni Pasal 27A sampai dengan Pasal 27D, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

Pasal 27A

(1)Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan NIPD.
(2)NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.4 (empat) digit tahun lahir;
2. b.2 (dua) digit bulan lahir;
3. c.2 (dua) digit tanggal lahir;
4. d.2 (dua) digit kode kecamatan;
5. e.4 (empat) digit kode Desa;
6. f.3 (tiga) digit kode jabatan perangkat Desa; dan
7. g.4 (empat) digit kode unik.
(3)NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 27B

NIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal:

a.pembinaan perangkat desa;
b.pelayanan penghasilan tetap;
c.pelayanan jaminan sosial;
d.pengelolaan administrasi perangkat desa; dan
e.pelayanan lain yang bermanfaat bagi perangkat desa.

Pasal 27C

(1)NIPD diusulkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. a.salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, yang diusulkan NIPD; dan
2. b.salinan KTP dan Ijazah Terakhir perangkat desa yang diusulkan NIPD.
(2)Berdasarkan pengusulan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi administrasi dan meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati melalui DPMD.
(3)DPMD memfasilitasi penerbitan NIPD yang telah diverifikasi oleh Camat dan memenuhi persyaratan dengan mengadministrasikan pencatatan NIPD ke dalam BIPD.
(4)Penerbitan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Bupati melimpahkan penerbitan keputusan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala DPMD.
(6)Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat petikan Keputusan NIPD oleh Kepala DPMD yang diberikan kepada setiap Perangkat Desa melalui Camat.

Pasal 27D

(1)Perangkat Desa yang mengalami rotasi antar jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Desa yang bersangkutan, harus mengajukan perubahan NIPD disesuaikan dengan jabatan yang baru.
(2)Permohonan perubahan NIPD diajukan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan salinan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Perangkat Desa, yang diusulkan perubahan NIPD.
(3)Berdasarkan permohonan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi administrasi dan meneruskan permohonan tersebut kepada DPMD.
(4)DPMD memfasilitasi penerbitan NIPD yang telah diverifikasi oleh Camat dan memenuhi persyaratan dengan mengadministrasikan pencatatan NIPD ke dalam BIPD.
(5)Bupati melimpahkan penerbitan keputusan perubahan NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMD.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
  1. 8.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7A

Pasal 15

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27A

Pasal 27B

Pasal 27C

Pasal 27D

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7A

Pasal 15

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 27A

Pasal 27B

Pasal 27C

Pasal 27D

Pasal 30

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016