DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dart Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain pengaturan terkait Bentuk Peran Serta Setiap Masyarakat dan Badan Usaha dan Komunitas serta Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan B u p a t i tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dart Pengelolaan Lingkungan Hidup; : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d i u b a h beberapa k a l i t e r a k h i r dengan Undang- Undang N o m o r 6 Ta h u n 2 0 2 3 t e n t a n g Penetapatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a Ta h u n 2 0 2 3 Nomor 4 1 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang N o m o r 1 2 6 T a h u n 2 0 2 4 t e n t a n g Kabupaten B a n g g a i d i P r o v i n s i S u l a w e s i Te n g a h (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a Ta b u n 2 0 2 4 Nomor 3 1 2 , Ta m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Nomor 7063);
4.Peraturan D a e r a h K a b u p a t e n B a n g g a i N o m o r 4 Tahun 2 0 2 4 t e n t a n g R e n c a n a P e r l i n d u n g a n d a n Pengelolaan L i n g k u n g a n H i d u p ( L e m b a r a n d a e r a h Kabupaten Banggai Ta h u n 2 0 2 4 N o m o r 4 , Ta m b a h a n Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 31); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI N O M O R 4 TAHUN 2 0 2 4 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN D A N PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat adalah orang perorangan a t a u komunitas yang h i d u p bersama dalam s u a t u wilayah, memiliki aturan, nilai, d a n norma yang sama, serta berinteraksi secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.
2.B a d a n Usaha adalah perusahaan berbentuk badan h u k u m yang menjalankan jenis u s a h a bersifat tetap, t e r u s menerus, d a n d i d i r i k a n sesuai dengan peraturan perundang-undangan, s e r t a b e k e r j a d a n berkedudukan d a l a m wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu y a n g dilakukan u n t u k melestarikan fungsi lingkungan h i d u p d a n mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4.Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dani setiap pengadu kepada instansi y a n g bertangung jawab mengenai dugaan terjadinya pencemaran d a n / a t a u perusakan lingkungan h i d u p d a n i u s a h a kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau pasca pelaksanaan.
5.P e r a n Serta Masyarakat adalah keterlibatan a k t i f masyarakat b a i k secara individu m a u p u n k e l o m p o k d a l a m p r o s e s perencanaan, pelaksanaan, pemantauan d a n evaluasi kegiatan a t a u program y a n g berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6.Peran Serta Badan Usaha adalah keterlibatan aktif badan usaha dalam proses pemantauan d a n p e l a p o r a n y a n g b e r k a i t a n d e n g a n p e l i n d u n g a n d a n pengelolaan lingkungan hidup
7.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah m a s u k atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinga melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.
8.D a e r a h adalah Kabupaten Banggai.
9.Pemerintah D a e r a h a d a l a h u n s u r pembantu k e p a l a D a e r a h d a n d e w a n perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Bupati adalah Bupati Banggai.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah d a l a m penyelenggaraan u r u s a n p e m e r i n t a h a n y a n g m e n j a d i kewenangan Daerah.
12.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.b e n t u k Peran Serta setiap orang, Badan Usaha dan komunitas; dan
b.tata cara pemberian penghargaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK PERAN SERTA SETIAP MASYARAKAT DAN BADAN USAHA DAN KOMUNITAS

Pasal 3

Peran Serta Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

a.penyampaian p e n d a p a t d a n s a r a n d a l a m p r o s e s penyusunan d o k u m e n lingkungan;
b.keterlibatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup;
c.pembentukan komunitas atau kelompok peduli lingkungan;
d.memberikan informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusalcan lingkungan;
e.e d u k a s i u n t u k meningkatkan kesadaran d a l a m k e g i a t a n d a n t i n d a k a n pelestarian lingkungan kepada Masyarakat lainnya; dan
f.keterlibatan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga.

Pasal 4

Peran Serta Badan Usaha dapat dilakukan dalam bentuk;

a.k e p a t u h a n terhadap peraturan;
b.tatakelola pengelolaan lingkungan;
c.pengembangan usaha berwawasan lingkungan;
d.pelestarian lingkungan; dan
e.pelaporan dan keterbukaan informasi

Pasal 5

(1)Peran S e r t a Masyarakat d a l a m proses penyusunan d o k u m e n lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.analisis mengenai dampak lingkungan;
2. b.kajian lingkungan hidup strategis;
3. c.upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
4. d.dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2)Peran s e r t a keterlibatan d a l a m musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
1. a.musyawarah desa/kelurahan;
2. b.musyawarah kecamatan; dan
3. c.musyawarah kabupaten.
(3)Peran serta dalam pembentukan komunitas atau kelompok peduli lingkungan sebagaimana dimaksud dalam P a s a l 3 h u r u f c diinisiasi oleh Masyarakat itu sendiri d a n ditetapkan a t a u d i k e t a h u i o l e h Pemerintah Kecamatan d a n Kelurahan.
(4)Peran s e r t a d a l a m memberikan i n f o r m a s i terhadap d u g a a n Pencemaran Lingkungan Hidup dan kemsakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
1. a.pemberian saran;
2. b.pendapat;
3. c.pengaduan; clan
4. d.pelaporan.
(5)Peran serta melalui edukasi u n t u k meningkatkan kesadaran dalam kegiatan dan tindakan pelestarian lingkungan kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
1. a.kegiatan sosialisasi;
2. b.kegiatan Gerakan penghijauan;
3. c.pendidikan dan pelatihan;
4. d.partisipasi dalam pendanaan; dan
5. e.forum diskusi kelompok.
(6)Peran s e r t a keterlibatan d a l a m pengelolaan persampahan r u m a h t a n g g a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
1. a.pemilahan sampah rumah tangga;
2. b.pengurangan sampah rumah tangga; clan
3. c.pengolahan sampah.

Pasal 6

(1)Peran Serta Badan Usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.izin lingkungan;
2. b.pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
3. c.baku mutu lingkungan.
(2)Peran serta dalam tatakelola lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.keterlibatan dalam penyusunan kebijakan;
2. b.pengawasan sosial;
3. c.reiclamasi lahan;
4. d.menggunakan teknologi bersih dan berkelanjutan; clan
5. e.meminimalkan emisi gas buang.
(3)Peran serta dalam pengembangan usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
1. a.mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan; dan
2. b.menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan.
(4)Peran s e r t a d a l a m pelestarian lingkungan sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 4 huruf d meliputi:
1. a.berinovasi dalam teknologi ramah lingkungan;
2. b.berinovasi dalam efesiensi produksi;
3. c.berinovasi dalam pengolahan limbah; clan
4. d.berkolaborasi dalam program pelestarian dan rehabilitasi lingkungan.
(5)Peran serta dalam pelaporan dan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
1. a.ketepatan dan kelengkapan laporan; dan
2. b.penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 7

(1)Penyampaian informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kemsakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam P a s a l 5 ayat (4) dapat dilakukan secara lisan dan tulisan.
(2)Penyampaian informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam a y a t (1) dapat dilakukan secara langsung yaitu datang kepada kantor Dinas.
(3)Penyampaian informasi terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan kerusakan lingkungan secara t i d a k langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara:
1. a.surat tertulis yang ditujukan kepada kepala Dinas;
2. b.melalui layanan pesan singkat dan/atau whatsapp;
3. c.melalui surat elektronik;
4. d.melalui telepon; dan
5. e.website Dinas.

Pasal 8

(1)Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi:
1. a.i d e n t i t a s pelapor meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.alamat; dan
  3. 3.nomor telepon.
2. b.deskripsi dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup;
3. c.l o k a s i dan waktu dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
4. d.b u k t i dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup.
(2)Dinas wajib melakukan tindak lanjut terhadap laporan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
(3)Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran y a n g merupakan bagian t i d a k terpisahkan dan i peraturan Bupati mi.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang telah berpartisipasi terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.sertifilcat; dan
3. c.hadiah.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat dan B a d a n U s a h a a t a s dedikasi terhadap Perlindungan d a n Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(3)Selain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bempa:
1. a.pelatihan;
2. b.penyuluhan; dan/atau
3. c.dukungan sarana prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 10

Dinas melaksanakan pengawasan t e r h a d a p pelaksanaan p e r a n s e r t a Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

(1)Dinas m e l a k s a n a k a n m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i s e c a r a berka1a p a l i n g sedilcit setiap 6 (enam) b u l a n sekali; dan
(2)Hasil m o n i t o r i n g dan e ‘ a l u a s i sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…