DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, dengan pengaturan terkait Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Program Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, Penanggulangan Tuberkulosis, Peran Serta Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi, serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;

d.b a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b d a n h u r u f c, perlu menetapkan Peraturan B u p a t i t e n t a n g R e n c a n a A k s i D a e r a h Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030; Mengringat 1 . P a s a l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Pemerintahan D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa k a l i teralchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2 0 2 3 t e n t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah P e n g g a n t i U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 2 3 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 2 6 T a h u n 2 0 2 4 t e n t a n g Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 2 0 2 4 N o m o r 3 1 2 , Tambahan L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a Nomor 7063); MEMUTUSKAN: Menetapkan: P E R AT U R A N B U PAT I T E N TA N G R E N C A N A A K S I D A E R A H PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030.

BAB I

ICETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Tu b e r l c u l o s i s yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang lcronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru clan organ lainnya.
2.R e n c a n a Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah b e m p a langlcah-langkah konlcrit dan temkur yang telah disepalcati oleh para pemanglcu.
3.Penanggulangan TBC merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamalcan aspek p r o m o t i f d a n preventif, t a n p a mengabaikan a s p e k k u r a t i f c l a n rehabilitatif u n t u k melindungi kesehatan masyaralcat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan a t a u kematian, m e m u t u s k a n penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan alcibat TBC.
4.F a s i l i t a s Pelayanan kesehatan adalah s u a t u a l a t d a n / atau t e m p a t y a n g digunakan u n t u k menyelenggarakan u p a y a pelayanan kesehatan, b a i k promotif, preventif, k u r a t i f m a u p u n r e h a b i l i t a t i f y a n g d i l a k u k a n o l e h pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5.D i r e c t l y Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disingkat DOTS adalah pengobatan janglca pendek dengan pengawasan langsung merupakan suatu strategi rekomendasi WHO yang dilaksanakan d i pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan mengobati kasus TBC.
6.T r a t m e n t Coverage yang selanjutnya disingkat TC adalah jumlah semua kasus TBC yang dilaporkan dan diobati diantara jumlah kasus estimasi kasus TBC yang ditemulcan.
7.T r e a t m e n t Success Rate atau TSR adalah j u m l a h semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TBC yang diobati clan dilaporkan.
8.M a n a j e m e n Te r p a d u Pengendalian Tu b e r k u l o s i s R e s i s t e n O b a t y a n g selanjutnya disingkat MTPRO merupakan penanggulangan TBC Resisten Obat yang dilaicsanalcan dengan menggunakan kerangka k e r j a strategi DOTS, dimana setiap komponen yang ada d i dalamnya lebih ditekankan kepada penatalaksanaan kasus TBC RO dengan pendekatan programatik.
9.O b a t A n t i Tuberlculosis y a n g selanjutnya disingkat dengan O AT adalah penanggulangan TBC yang disediakan oleh pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma.
10.Tubericulosis Resisten O b a t a t a u T B C R 0 a d a l a h p e n y a k i t T B C y a n g disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis yang sudah mengalarni kekebalan terhadap OAT.
11.Tuberkulosis Multi Drug Resistant yang selanjutnya disingkat IBC-MDR adalah TBC resisten terhadap Isoniazid (INH) d a n Rilampisin, dengan a t a u tanpa resistensi terhadap OAT lini pertama.
12.Tuberlculosis Diabetes Melitus yang selanjutnya disingkat TBC D M adalah penyakit TBC dengan penyerta DM.
13.Tuberculosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat TBC HIV adalah penyakit TBC dengan penyerta HIV.
14.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat A RV adalah o b a t yang diberikan untuk pengobatan infeksi H I V u n t u k mengrurangi r i s i k o penularan H I V, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita H I V, d a n menurunkan j u m l a h v i r u s dalam darah sampai tidal( terdeteksi.
15.T i m Percepatan Penanggulangan TBC adalah Tim lintas seictor yang memililci tugas mengoordinasikan, mensinergikan, d a n mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi.
16.Perilalcu Hidup Bersih d a n Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat.
17.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah program untuk melindungi pasien, petugas dan pengruhjung serta keluarga dani risiko tertularnya infeksi karena dirawat, bertugas dan juga bericunjtmg ke suatu rumah salcit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah d a n DPRD d a n ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Pengarah adalah pejabatipemanglcu kepentingan yang bertugas memberikan arahan strategris dan kebijakan untuk mempercepat penanggulangan TBC.
20.Pelaksana adalah pejabat/pemangku kepentingan y a n g bertanggrungjawab langsung atas implementasi teknis dan operasional kegiatan penanggulangan TBC sesuai kebijakan dan arahan dan i unsur pengarah dan penanggungjawab tim.
21.D a e r a h adalah Kabupaten Banggai.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan u r u s a n pemerintahan y a n g menjadi kewenangan daerah otonorn.
23.B u p a t i adalah Bupati Banggai.
24.Selcretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
25.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Banggai.
26.D i n a s adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.
27.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.p r o g r a m RAD Penanggulangan TBC;
b.T i m Percepatan Penanggulangan TBC;
c.Penanggulangan TBC;
d.p e r a n serta masyarakat; dan
e.m o n i t o r i n g dan evaluasi.

BAB III

PROGRAM RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 3

(I) B u p a t i menetapkan RAD Penanggulangan TBC Daerah Tahun 2025 - 2030.

(2)R A D Penanggulangan T B C sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d i s u s u n dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Analisa Situasi;
3. c.Bab III : Isu Strategis;
4. d.Bab IV : Indikator dan Target Kinerja;
5. e.Bab V : Strategi, Kegriatan dan Keluaran;
6. f.Bab VI : Anggaran clan Pembiayaan;
7. g.Bab VII : Monitoring dan Evaluasi; dan
8. h.Bab VIII : Penutup. Penjabaran RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupalcan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati mi.
(3)

BAB IV

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

(1)B u p a t i membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC untuk melaksanalcan RAD Penanggulangan TBC.
(2)T i m Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri atas :
1. a.pengarah;
2. b.ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.pelaksana.
(3)T i m sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( I ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 5

(1)P e m e r i n t a h D a e r a h melaksanakan Penanggulangan T B C secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat sesuai dengan kebijalcan nasional.
(2)Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.promosi kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat;
2. b.penemuan k a s u s a k t i f d a n p a s i f s e r t a perluasan s k r i n i n g kelompok berisiko;
3. c.pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan sesuai standar;
4. d.pencegahan penularan dan pengobatan pencegahan TBC (TPT); dan
5. e.penguatan pencatatan, pelaporan, dan sistem informasi yang terintegrasi.
(3)Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Penanggulangan I B C d i Daerah melibatkan u n s u r pemanglcu kepentingan yang terdiri dan:
1. a.k e l o m p o k masyarakat;
2. b.s e k t o r swasta/dunia usaha;
3. c.o r g a n i s a s i profesi kesehatan;
4. d.o r g a n i s a s i masyarakat;
5. e.l e m b a g a swadaya masyarakat; dan
  1. 1.p e r g r u r u a n tinggi.
(2)P e r a n serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.d u k u n g a n kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan;
2. b.t e r d a p a t s a t g a s d i s e t i a p l e v e l p e m e r i n t a h a n b a i k k e c a m a t a n , desalkelurahan yang memimpin Penanggulangan IBC;
3. c.m e n g a l o k a s i k a n pendanaan dan kegiatan dalam Penanggulangan TBC;
4. d.m e m b e r i k a n dukungan bantuan sarana dan prasarana untuk mendulcung Penanggulangan IBC;
5. e.b e r p e r a n aktif dalam upaya penemuan kasus secara aktif di institusi;
  1. 1.b e r p e r a n a k t i f dalam mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC;
6. g.m o n i t o r i n g dan evaluasi secara mtin dan konsisten; dan
7. h.p e m b e r i a n bantuan bagi masyarakat yang terkena TBC.

Pasal 7

(1)M a s y a r a k a t berperan serta dalam upaya Penanggulangan TBC sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)P e r a n serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.m e m a n d i r i k a n masyarakat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan Penanggulangan TBC;
2. b.p e m b e r i a n d o r o n g a n k e p a d a m a s y a r a k a t u n t u k b e r p e r a n a k t i f d a l a m pelaporan k a s u s I B C d i l i n g k u n g a n n y a k e p a d a p e t u g a s k e s e h a t a n d i fasilitas layanan kesehatan terdekat atau pusat kesehatan masyarakat.

BAB VII

MONITORING DAN EVALLIASI

Pasal 8

(1)D i n a s m e l a l c u k a n m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i p e n y e l e n g g a r a a n R A D Penanggulangan I B C .
(2)M o n i t o r i n g d a n evaluasi sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i l a k s a n a k a n melalui p e n i l a i a n c a p a i a n t a r g e t i n d i k a t o r u t a m a d a n t a r g e t i n d i k a t o r operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan I B C .

Pasal 9

Kepala D i n a s m e l a p o r k a n pelaksanaan percepatan Penanggulangan T B C k e p a d a pengarah 1 ( s a t u ) k a l i d a l a m 1 ( s a t u ) t a h u n d a n / a t a u s e w a k t u - w a k t u a p a b i l a diperlukan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengrundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai. Ditetapkan di L u w u k pada tanggal : 1 0 A l c i f t l a S Diundangkan di L u w u k pada tanggal / 1 - 1 c , E P I vs 10A K AERAH KABUPATEN BANGGAI, ONGKO BERITA DAERAH KABLTATEN BANGGAI TAHUNIpINOMOR

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…