DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banggai

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perbup ini mengatur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH. 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
3.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
4.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan Bobot Nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
7.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber Air Tanah.
8.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak dan sumur bor.
9.Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11.Daerah adalah Kabupaten Banggai.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagi unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
13.Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan PAT yaitu NPA.
(2)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari HAB dan BAT.
(3)BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut: 3
1. a.jenis sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi sumber Air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
4. d.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air Tanah; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(4)Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(5)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
1. a.jenis sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi sumber Air berupa Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(6)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b meliputi:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf a dan ayat (5) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (6) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, meliputi:
1. a.kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air.
2. b.kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
3. c.kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah. 4
4. d.kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.
5. e.kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
  1. 2.produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
  2. 3.produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan Air minum.
(4)Kegiatan usaha dengan Tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(5)Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung bantu proses atau baku utama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)ketentuan mengenai kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
(7)Pengelompokan pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan ayat (6) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
(3)Interval volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur provinsi sulawesi tengah.

Pasal 5

(1)Wajib Pajak yang melakukan pengambilan Air Tanah melaporkan pengambilan Air Tanah dalam satuan m 3 (meter kubik) yang tercantum dalam meter air kepada Perangkat Daerah sesuai format laporan bulanan pemakaian Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
(2)Apabila Pemanfaatan Air Tanah tidak menggunakan alat ukur volume Air (water meter) maka penetapan volume Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai dengan volume wadah penampungan Air Tanah. 7 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1.AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
2.AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF Komponen NPA Pengambilan BAT HAB (HAB × BAT) (m 3 ) 60%S + 40%P (Rp/m 3 ) (Rp/m 3 ) 1 Kelompok 1 0 - 50 16 × 60% = 9.6 9.00 × 40% = 3.60 13.20 4,000 52,800 51 - 500 16 × 60% = 9.6 13.50 × 40% = 5.40 15.00 4,000 60,000 501 - 1.000 16 × 60% = 9.6 20.25 × 40% = 8.10 17.70 4,000 70,800 1.001 - 2.500 16 × 60% = 9.6 30.38 × 40% = 12.15 21.75 4,000 87,008 > 2.500 16 × 60% = 9.6 45.56 × 40% = 18.22 27.82 4,000 111,296 2 Kelompok 2 0 - 50 16 × 60% = 9.6 7.00 × 40% = 2.80 12.40 4,000 49,600 51 - 500 16 × 60% = 9.6 10.50 × 40% = 4.20 13.80 4,000 55,200 501 - 1.000 16 × 60% = 9.6 15.75 × 40% = 6.30 15.90 4,000 63,600 1.001 - 2.500 16 × 60% = 9.6 23.63 × 40% = 9.45 19.05 4,000 76,208 > 2.500 16 × 60% = 9.6 35.44 × 40% = 14.18 23.78 4,000 95,104 3 Kelompok 3 0 - 50 16 × 60% = 9.6 5.00 × 40% = 2.00 11.60 4,000 46,400 51 - 500 16 × 60% = 9.6 7.50 × 40% = 3.00 12.60 4,000 50,400 501 - 1.000 16 × 60% = 9.6 11.25 × 40% = 4.50 14.10 4,000 56,400 1.001 - 2.500 16 × 60% = 9.6 16.88 × 40% = 6.75 16.35 4,000 65,408 > 2.500 16 × 60% = 9.6 25.31 × 40% = 10.12 19.72 4,000 78,896 4 Kelompok 4 0 - 50 16 × 60% = 9.6 3.00 × 40% = 1.20 10.80 4,000 43,200 51 - 500 16 × 60% = 9.6 4.50 × 40% = 1.80 11.40 4,000 45,600 501 - 1.000 16 × 60% = 9.6 6.75 × 40% = 2.70 12.30 4,000 49,200 1.001 - 2.500 16 × 60% = 9.6 10.13 × 40% = 4.05 13.65 4,000 54,608 > 2.500 16 × 60% = 9.6 15.19 × 40% = 6.08 15.68 4,000 62,704 5 Kelompok 5 0 - 50 16 × 60% = 9.6 1.00 × 40% = 0.40 10.00 4,000 40,000 51 - 500 16 × 60% = 9.6 1.50 × 40% = 0.60 10.20 4,000 40,800 501 - 1.000 16 × 60% = 9.6 2.25 × 40% = 0.90 10.50 4,000 42,000 1.001 - 2.500 16 × 60% = 9.6 3.38 × 40% = 1.35 10.95 4,000 43,808 > 2.500 16 × 60% = 9.6 5.06 × 40% = 2.02 11.62 4,000 46,496 No Peruntukan Komponen Komponen Sumberdaya Alam Peruntukan dan Pengelolaan (60% S) (40% P) Komponen NPA Pengambilan BAT HAB (HAB × BAT) (m 3 ) 60%S + 40%P (Rp/m 3 ) (Rp/m 3 ) 1 Kelompok 1 0 - 50 9 × 60% = 5.4 9.00 × 40% = 3.60 9.00 4,000 36,000 51 - 500 9 × 60% = 5.4 13.50 × 40% = 5.40 10.80 4,000 43,200 501 - 1.000 9 × 60% = 5.4 20.25 × 40% = 8.10 13.50 4,000 54,000 1.001 - 2.500 9 × 60% = 5.4 30.38 × 40% = 12.15 17.55 4,000 70,208 > 2.500 9 × 60% = 5.4 45.56 × 40% = 18.22 23.62 4,000 94,496 Peruntukan dan Pengelolaan (60% S) (40% P) No Peruntukan Komponen Komponen Sumberdaya Alam 8
3.AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF 2 Kelompok 2 0 - 50 9 × 60% = 5.4 7.00 × 40% = 2.80 8.20 4,000 32,800 51 - 500 9 × 60% = 5.4 10.50 × 40% = 4.20 9.60 4,000 38,400 501 - 1.000 9 × 60% = 5.4 15.75 × 40% = 6.30 11.70 4,000 46,800 1.001 - 2.500 9 × 60% = 5.4 23.63 × 40% = 9.45 14.85 4,000 59,408 > 2.500 9 × 60% = 5.4 35.44 × 40% = 14.18 19.58 4,000 78,304 3 Kelompok 3 0 - 50 9 × 60% = 5.4 5.00 × 40% = 2.00 7.40 4,000 29,600 51 - 500 9 × 60% = 5.4 7.50 × 40% = 3.00 8.40 4,000 33,600 501 - 1.000 9 × 60% = 5.4 11.25 × 40% = 4.50 9.90 4,000 39,600 1.001 - 2.500 9 × 60% = 5.4 16.88 × 40% = 6.75 12.15 4,000 48,608 > 2.500 9 × 60% = 5.4 25.31 × 40% = 10.12 15.52 4,000 62,096 4 Kelompok 4 0 - 50 9 × 60% = 5.4 3.00 × 40% = 1.20 6.60 4,000 26,400 51 - 500 9 × 60% = 5.4 4.50 × 40% = 1.80 7.20 4,000 28,800 501 - 1.000 9 × 60% = 5.4 6.75 × 40% = 2.70 8.10 4,000 32,400 1.001 - 2.500 9 × 60% = 5.4 10.13 × 40% = 4.05 9.45 4,000 37,808 > 2.500 9 × 60% = 5.4 15.19 × 40% = 6.08 11.48 4,000 45,904 5 Kelompok 5 0 - 50 9 × 60% = 5.4 1.00 × 40% = 0.40 5.80 4,000 23,200 51 - 500 9 × 60% = 5.4 1.50 × 40% = 0.60 6.00 4,000 24,000 501 - 1.000 9 × 60% = 5.4 2.25 × 40% = 0.90 6.30 4,000 25,200 1.001 - 2.500 9 × 60% = 5.4 3.38 × 40% = 1.35 6.75 4,000 27,008 > 2.500 9 × 60% = 5.4 5.06 × 40% = 2.02 7.42 4,000 29,696 Komponen NPA Pengambilan BAT HAB (HAB × BAT) (m 3 ) 60%S + 40%P (Rp/m 3 ) (Rp/m 3 ) 1 Kelompok 1 0 - 50 4 × 60% = 2.4 9.00 × 40% = 3.60 6.00 4,000 24,000 51 - 500 4 × 60% = 2.4 13.50 × 40% = 5.40 7.80 4,000 31,200 501 - 1.000 4 × 60% = 2.4 20.25 × 40% = 8.10 10.50 4,000 42,000 1.001 - 2.500 4 × 60% = 2.4 30.38 × 40% = 12.15 14.55 4,000 58,208 > 2.500 4 × 60% = 2.4 45.56 × 40% = 18.22 20.62 4,000 82,496 2 Kelompok 2 0 - 50 4 × 60% = 2.4 7.00 × 40% = 2.80 5.20 4,000 20,800 51 - 500 4 × 60% = 2.4 10.50 × 40% = 4.20 6.60 4,000 26,400 501 - 1.000 4 × 60% = 2.4 15.75 × 40% = 6.30 8.70 4,000 34,800 1.001 - 2.500 4 × 60% = 2.4 23.63 × 40% = 9.45 11.85 4,000 47,408 > 2.500 4 × 60% = 2.4 35.44 × 40% = 14.18 16.58 4,000 66,304 3 Kelompok 3 0 - 50 4 × 60% = 2.4 5.00 × 40% = 2.00 4.40 4,000 17,600 51 - 500 4 × 60% = 2.4 7.50 × 40% = 3.00 5.40 4,000 21,600 501 - 1.000 4 × 60% = 2.4 11.25 × 40% = 4.50 6.90 4,000 27,600 1.001 - 2.500 4 × 60% = 2.4 16.88 × 40% = 6.75 9.15 4,000 36,608 > 2.500 4 × 60% = 2.4 25.31 × 40% = 10.12 12.52 4,000 50,096 No Peruntukan Komponen Komponen Sumberdaya Alam Peruntukan dan Pengelolaan (60% S) (40% P) 10 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH FORMAT LAPORAN BULANAN PEMAKAIAN AIR TANAH Nama Perusahaan : ……………............... Alamat : ……………............... No.Telp/HP : ……………............... Email : ……………............... Jenis Usaha : ……………............... Sumber Air Alternatif : PDAM/Air Permukaan/Tidak Ada Priode : Bulan …………….20xx Sumur Bor ke No. SIPA (License Number) Tanggal Pencatatan Angka Pada Meter Air Jumlah Pengambilan Bulan Ini (M3) Kondisi Meter Air Keterangan Bulan Lalu Bulan Ini A B C D E F G H Luwuk, Tgl-Bln-Tahun Penanggung Jawab Perusahaan/Pengelola Tandatangan dan Stempel Perusahaan/Pengelola (Nama Jelas)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…