DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati bangka barat nomor 33 tahun 2023 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara berbasis E-Presensi dan E-Kinerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkok Barat Nom or 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Berbasis e- Presensi dan e-kinerja; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nom or 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 4033); Undang-Undang Nom or 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4268); ........ Dipindai dengan CamScanner' :cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nor for 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nor for 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 5. 6. 7. Nor for 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6856); Undang-Undang Nor for 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nom or 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 6897); Peraturan Pemerintah Nom or 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nom or 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nom or 72 Tahun 2019 tentang Perubahan ates Peraturan Pernerintah Nom or 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomro 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6402); Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nom or 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6037) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nom or 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 8. Republik Indonesia Tahun 2020 Nor for 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nom or 6477); Peraturan Pemerintah Nom or 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nor for 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 6264); ........ Dipindai dengan CamScanner' :cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.Peraturan Pemerintadm Nom or 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom or 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6718);
10.Peraturan Presiden Nom or 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instant Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nor for 50); 1 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nom or 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Semi 155);
12.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nom or 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nom or 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Seri 384); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS E-PRESENSI DAN E-KINERJA. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nor for 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Pernberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Berbasis E-Presensi Dan E-Kinelja (Benita Daerah Kabupaten Bangkok Barat Tahun 2023 Nom or 19 Semi E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diandra angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiger) angka yakni angka 6a, angka 6b dan angka 6c dan angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Dipindai dengan CamScannei" ....... 2. 3. 4. 5. 6. 6a. 6b. 6c. 7. 8. 9. 10. PemerintaLh Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Bangkok Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkok Barat; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Somber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat. Dinas Komunikasi dan Inforrnatika adalah Dinas Kornunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat. Satuan Pendidikan adalah kelornpok layman pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pads jaipur formal, nonformal dan informal. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan yang rnenyelenggarakan pendidikan formal pads jenjang dasar. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satan pendidikan yang rnenyelenggarakan pendidikan formal pads jenjang rnenengah. Kepala Badan adalah Kepala Baden Kepegawaian dan Pengernbangan Surnber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian Leda yang bekerja pads instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi togas dalam suatu jabatan pemerintahan tau diserahi tugs negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah verge negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat ........ Dipindai dengan CamScanner' :cs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. untuk menduduki jabatan pembina kepegawaian pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah verge negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan pcrjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka melaksanakan togas pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai. Basic TPP adalah besaran komponen dasar perhitungan terhadap kriteria TPP yang akan diperoleh ASN dalam melaksanakan togas dan kewajibannya sesuai dengan eseloneering dan/atau kelas jabatan yang telah ditetapkan. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan ates basil kerja dan perilaku kerja Pegawai. Aktivitas Kerja adalah proses atau tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai/ memenuhi basil kerja. Produktivitas Kerja adalah laporan aktivitas kerja buchanan basil akumulasi kerja harian dalam 1 (satu) bulan. Presensi Manual adalah kehadiran pegawai pads seat rnelaksanakan tugs kedinasan yang dibuktikan dengan pernbubuhan para atau tanda tangan pads lembar atau dafter kehadiran sesuai ketentuan jam masuk kerja. Presensi Online adalah yang selanjutnya disebut e-Presensi adalah sister pencatatan kehadiran pegawai yang dilakukan melalui proses perekaman secara elektronik atau digital. Gawai adalah perangkat elektronik yang mernilild fungsi khusus selain sebagai slat komunikasi. Teleport Seluler adalah perangkat elektronik yang digunakan sebagai media telekomunikasi yang dilengkapi dengan fitter mutakhir dan berkemampuan tinggi yang lebih dikenal dengan ponsel cerdas (Smartphone) . Aplikasi e-Presensi adalah perangkat lunak berbasis android yang berfungsi untuk melakukan perekaman, pencatatan dan pengolahan data kehadiran pegawai secara elektronik/ digital dan diakses secara online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs Dipindai dengan I CamScannerE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 23. 24. 25. 26. Aplikasi e-Kinedn adalah Perangkat Lunak bcrbasis web yang digunakan untuk merckam dan mengukur aktivitas harian Pcgawai ASN dalam mencapai/memcnuhi ckspektasi kincrju. Aplikasi Sistcm Informasi Pembayaran TPP untuk selanjutnya disebut SIP-TPP adalah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mcngclola pembayaran TPP Pcgawai ASN dilingkungan Pcmerintah Kabupaten Bangka Barat. Administrator e-Presensi adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab untuk mengelola, memelihara, melakukan konfigurasi dan mengoperasikan sister/server Aplikasi e- Presensi. Administrator e-Kinerja adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, melakukan konfigurasi dan rnengoperasikan sister/server Aplikasi e- Kinerja. Operator e-Presensi adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab untuk mengelola data laporan pads e-Presensi.
2.Ketentuan pads Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)
(2)
(3)TPP diberikan kepada ASN setiap bulan berdasarkan klasifikasi jabatan dan tanggung jawab pekedaan bag echelon /non echelon /fungsional. Pernberian TPP dinilai berdasarkan :
1. a.Produktivitas kerja dalam bentuk laporan aktivitas kerja buchanan Pegawai ASN .
2. b.Disiplin kerja pegawai ASN yang meliputi variabel:
  1. 1.Kehadiran Apel mingguan dan upacara Peringatan Hari Besar Negara pads hart kerja
  2. 2.Kehadiran atau kepatuhan dalam mentaati jam kerr sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran TPP sebagaimana dimaksud pads Pasal 4 ayat (2) diberikan berdasarkan pads:
3. a.Produktivitas kerr sebesar 60% (enarn puluh per seratus) dari besaran TPP yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dipindai dengan CamScanner"cs .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. b.Disiplin Keda sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran TPP yang ditctapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. a.Ketentuan pads Pasal 6 hurul' c, diandra angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penilaian Komponen TPP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diukur dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran pegawai dalam 1(satu) bulan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: a. b. c. Pencatatan Kehadiran Pegawai ASN dilakukan secara elektronik melalui e-Presensi dan wajib dilakukan oleh Seluruh Pegawai ASN pads setiap hart Leda sebagai bukti kehadiran pegawai. Pencatatan/perekaman kehadiran Pegawai ASN melalui aplikasi e-presensi telah didukung oleh deteksi lokasi kerja dengan fitter geo location pads seat jam mask dan jam pulang kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur jam kerja pegawai; Pencatatan/ perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sebanyak 2 (due) Kali, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.Untuk Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hart kerja:

a.Hari Senin sampai Kamis No Jenis Presensi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kerja dimulai 1 Presensi Masuk Pukul 06.30 WIB Pukul 07.30 WIB 2 Presensi Pulang Pukul 16.00 s.d 23.59 WIB Pukul 16.00 WIB
b.Hari Jumat No Jonis Presensi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kellia dirnulai 1 Presensi Masuk Pukul 06.30 WIB Pukul 07.00 WIB 2 Presensi Pulang s.dPukul 16.30 23.59 WIB Pukul 16.30 WIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Dipindai dengan . CamScannerl§
1. 2.Untuk Organisasi/unit organisasi/unit pclayanan yang menerapkan 6 (enam) hart Leda :
a.Hari Senin sampai Kamis No Jonis Prescnsi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kerja dimulai
1. 1.Presensi Masuk Pukul 06.30 s.d 07.30 WIB Pukul 07.30 WIB
2. 2.Presensi Pulang Pukul 14.00 s.d 23.59 WIB Pukul 14.00 WIB
b.Hari Jurnat No Jonis Presensi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kerja dimulai
1. 1.Presensi Masuk Pukul 06.30 s.d 07.30 WIB Pukul 06.30 WIB
2. 2.Presensi Pulang Pukul 11.30 s.d 23.59 WIB Pukul 1 1.30 WIB C. Hari Sabtu No Jonis Presensi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kerja dimulai
3. 1.Presensi Masuk Pukul 06.30 s.d 07.30 WIB Pukul 07.30 WIB
4. 2.Presensi Pulang Pukul 11.30 s.d 23.59 WIB Pukul 11.30 WIB
5. 3.Untuk unit organisasi/unit pelayanan yang menerapkan jam kerja secara shift/ bergilir, Presensi online dilakukan sesuai jam Leda shift yang berlalku dengan dilampiri Surat perintah togas dan jadwal piker yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai larnpiran laporan presensi, dengan ketentuan presensi sebagai berikut: No Jonis Presensi Waktu Presensi dirnulai Waktu Jam Kerja dimulai
6. 1.Presensi Shift Pagi
a.Presensi Masuk Pukul 06.30 WIB Pukul 07.30 WIB
b.Presensi Pulang Pukul 14.00 s.d 15.00 WIB Pukul 14.00 WIB
1. 2.Presensi Shift Siang
a.Presensi Masuk Pukul 13.45 WIB Pukul 14.00 WIB
b.Presensi Pulang Pukul 21.00 s.d 23.59 WIB Pukul 21.00 WIB 3. S Presensi Shift Malam k
a.Presensi Masuk Pukul 20.45 s.d 23.59 WIB Pukul 21.00 WIB
b.Presensi Pulang Pukul 07.00 s.d 15.00 WIB Pukul 07.30 WIB Dipindai dengan CamScannercs ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a. Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan 5 (lima) hart kerja:
a.Hart Scnin sampai Kamis No Jenis Presensi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kerja dimulai I Presensi Masuk Pukul 06.30 WIB Pukul 07.30 WIB 2 Presensi Pulang Pukul 16.00 s.d 23.59 WIB Pukul 16.00 WIB
b.Hari Jumat No Jonis Presensi Waktu Presensi dimulai Waktu Jam Kerja dimulai 1 Presensi Masuk Pukul 06.30 WIB Pukul 07.00 WIB 2 Presensi Pulang Pukul 11.00 s.d 23.59 WIB Pukul 11.00 WIB d. e. f. g. Ketidakhadiran menjadi faktor pengurang pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja. Faktor Pengurang pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pads angka 4, terdiri dari :
a.Tidak Masuk Kerja Tampa Keterangan;
b.Terlarnbat Masuk kerja;
c.Tidak melaksanakan Apel rningguan dan upacara Peringatan Hari Besar Negara pads hart ke1ja;dan
d.Pulang Sebelurn Walktunya. Faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pads angka 5, dinyatakan dalam per seratus (%). Rincian Faktor Pengurangan Porelahan TPP sebagaimana dimaksud pads angka 6 tercantum dalam Lampiran II Peraturan in.
1. 4.Ketentuan pads Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perhitungan Penilaian TPP Produktivitas kerja dan disiplin Leda adalah sebagai berikut:

a.Perhitungan Penilaian TPP Berdasarkan Produktivitas Kerja adalah sebagai berikut: TPP Produktivitas Keda ° Nilai/Bobot Aktivitas Keda x ( 60% x (Beban Kerja+Prestasi Kcrja+Kondisi Kcda U)
b.Perhitungan Penilaian TPP Berdasarkan Disiplin Kerja adalah sebagai berikut: TPP Disiplin Kerja = ( 40% x Basic TPP)-(Z (Jumlah % Faktor Pengurang atau %Pemotongan)) x (40% x (Beban Kerja+PrestasiKerja+Kondisi Kerja 1))

(2)Perhitungan Penilaian TPP berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin kerja terintegrasi dengan aplikasi perhitungan TPP yang digunakan dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5.Ketentuan pads Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)
(2)
(3)
(4)e-Presensi merupakan aplikasi pengelola kehadiran Pegawai ASN yang dikembangkan oleh Dines Komunikasi dan Informatika khusus dalam platform android untuk pegawai dan aplikasi berbasis web untuk administrator dan operator e-Presensi. Dal am hal pengelolaan e-Presensi menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Inforrnatika. Pengguna e-presensi adalah Pegawai ASN dan Non ASN. Pengguna fanya dap at rnenggunakan 1 (satu) akun dalam 1 (satu) perangkat. Dipindai dengan CamScanner"cs .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)Pengguna sebagaimana dimaksud pads ayat (4) wajib menginstall c-presensi be dalam ponsel untuk mencatat kehadirannya pads hart ked sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). e-Presensi digunakan sebagai acumen dalam penilaian displin Leda. Untuk memperlancar proses pengelolaan e-Presesni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika rnenetapkan 2 (due) prang Pegawai sebagai administrator dan 1 (satu) orange Operator e- Presensi untuk masing-masing OPD. Apabila e-Presensi tidak dap at berfungsi Karena kerusakan sister atau terkendala pads server, maker Kepala Dinas Kornunikasi dan lnformatika dap at memberikan saran/ rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk penggunaan presensi manual sampai dengan Presensi online dap at kembali berfungsi secara normal. Presensi manual sebagaimana dimaksud pads ayat (8) wajib dilaporkan setiap hart kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

6.Ketentuan pads BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIIA dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16A, sehingga BAB VIIIA dan Pasal 16A sebagai berikut : BAB VIIIA

Pasal 16A

Pengurangan atau pemotongan TPP sebagairnana diatur dalam Peraturan Bupati in mulai dilaksanakan terhitung bulan Februari 2025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cs Dipindai dengan . CamScarlt1el' Pasal II Peraturan Bupati in mulai berlaku pads tanggal diundangkan. Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Mentok pads tanggal II Maret 2025 H3I=BANGKA BARAT, P A Diundangkan di Mentok pads tanggal II Maret 2025 SEKR IS DAERAH BANGKA BARAT, w\)' SOLEH BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR ii SERI E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Dipindai dengan . CamScannerl§

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…