DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang pedoman penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan desa di kabupaten bangka barat; ketentuan umum; Maksud tan tujuan; penggunaan dana desa untuk ketahanan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pagan dalam rnendukung Swasembada pangan Desa. 1 Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang Dasar NegaraPasal 18 ayat (6) Undang - Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nom or 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangkok Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4033), Undang-Undang Nom or 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangkok Selatan, Kabupaten Bangkok Tengah, Kabupaten Bangkok Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangkok Belitung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4268), Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 7, Tambahan Lernbaran i Negara Republik Indonesia Nor for 5495) sebagaimana elah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Ates Undang- Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nom or 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6914); Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nor for 244, Tambahan Lembaran Negara Republik.Indonesia Nom or 5587), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nom or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang Nom or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 6856), Peraturan Pemerintah Nom or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2 7. 8. 9. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5539); Peraturan Pemerintah Nom or 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6883); Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nom or 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nor for 1000); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nor for 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nor for 1083), g , MEMUTUSKAN : 55 n 1. Menetapkan TENTANG PEDOMAN PENGGUNAANPERATURAN BUPATI DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati in adalah sebagai Pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dalam mencapai swasembada pagan kepada Kecamatan, Kepala Desa, masyarakat Desa, BUM Desa, BUM Desa bersama Serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, Tujuan pcngaturan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalarn mendukung Swasembada pagan sebagai berikut : a. b. C. d. e. f. g. h. menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, Serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan parlgan, memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20 % (due puluh person) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desk, BUM Desa bersarna, atau lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah enter Desk; mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, pasternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa Serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketehanan pangan, . menguatkan peran Pemerin'tah Kabupaten, Kecamatan untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bag pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. meningkatkan kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahan pan gar, meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan, menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20 % (due puluh person) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pagan: meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa, 6 i. j. rneningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di scktor usaha pangan (hulu lapanganmemperluasdan/atau hilir), pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa, dan meningkatkan kerja same/ kolaburasi di Desa dan enter Desa, supra Desa, Serta enter pelaku ekonomi di sektor pangan.

BAB III

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

Perencanaan penggunaan Dana Q Desa untuk ketahanan pangan dilakukan melalui cahapan sebagai berikut a. b. C. Indcntifikasi potensi somber days ekonomi dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa, Musyawarah kelompok pelaku usaha pangan, dan Musyawarah Desa.

Pasal 4

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dap at dilakukaln dengan tahapan :

a.desa (Tim RKP Desa) melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari basil identiiikasi Desa memilih dan menetapkan ternatik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pagan, 7

(2)
1. b.proses identiikasi Desa (Tim RKP C. dalam Desa) dap at melibatkan ten aga pend amping profesional (Kementerian Desa dan PDT) bar tuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan), penggerak swadaya masyarakat, tau pick terkait lainnya, bar tuan sebagaimana dimaksud pads hurup b bertujuan untuk rnelcngkapi somber data dan analisis terkait dengan somber days ekonomi (komoditas seperti : Jagung, Padi, Cabal, sayur - mayor, ubi, sago, ikan tele, ikan Nile, udang air tawar, ayarn petelur, ayam pedaling, batik, unggas, Kambing, sap) pelaku ekonomi, dan pendapatan di sektor pangan Desa, I Musyawarah kelompok sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, men hasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, IC1'1C811a. anggaran dan biaya Serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa) .
2. a.Usulan program kegiatan dimaksud pads ayat memperhatikan : sebagaimana
(2)dengan 1 . untuk siklus usaha tani, rencana usaha mernpertinlbangkan hal-hal sebagai berikut : a) Perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus permanent/masa tan am, BUM Desa dan BUM Desa bersama peru mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk rnelakukan atau 8 b) C) d) C) pengembangan tematik/potent Si/product unggulan secara eisien, efektif dan ekonomi, analisis kelayakan usaha tertuang pads form kelayakan usaha sebagaimana terlampir pads lampiran 2 (due) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan in; penyiapan lahan (milk sendiri/sewer dap at dikerjakan dengan BUM Desa/BUM Dcsa bersama; Pembibitan, BUM Desa/BUM Desa bersama dap at bekerja same dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu (betas, jagung, kedelai, sayur- rnayur); I penanaman dalam schema usaha tani BUM Desa/BUM Desa bersama bekerja same dengan kelompok-kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pole kornoditas tertentu untuk basil yang memiliki forgo tinggi pasaran. BUM Desa/ BUM Desa bersama dap at tan am di meminta dukungan dan fasilitasi dari Dines atau OPD terkait, 1) penleliharaan dilakukan oleh kelompok usaha. Tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersarna yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait, g) pemanenan untuk memperoleh basil yang optimal, metode pemanenan dan pasca parer dilakukan dengan mempertimbangan teknik yang lebih rnaju, 9 IIIIIIIII-I---l-I l1l-_ h) penyimpanan basil parer oleh BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu basil parer dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pagan, dan i) pemasaran dap at dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama langsung kepada konsumen ates basil ke pasar yangpertanian atau dijual lugs, dan j) perhitungan untung/rugi BUM Desa atau BUM Desa bersama memilild pengelolaan has yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani Serta rnemperoleh forgo yang menguntungkan. *.

2.untuk usaha di sekor peternakan, perikanan, asa penglahan pangan rencana usaha Inempertimbangkan hal- hal sebagai berikut : a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut antara lain peternakan, perikanan, dan asa pengolahan pangan, b) analisis kelayakan usaha tertuang pads form kelayakan usaha sebagaimana terlafnpir pads lampiran 2 (due) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ii; c) pro produksi penyiapan lahan (milk sendiri/ sewer) dap at dikerjasamakan dengan BUM Desa/ BUM Desa bersama, d) produksi pembibitan kegiatannya meliputi antara lain pemeliharaan, pernanenan, penylmpanan, secara 10 . I

(3)C) 0 pemasaran, dan perhitungan untung/rugi BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan has yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha peternakan pengolahan panganperikanan, asa Serta memperoleh forgo menguntungkan. musyawarah kelompokdari yang b. dib ahas basil dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf c, rnembahas program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan Dana Desa yang selanjutkan ditetapkan rnenjadi RKPDesa/RKPDes Perubahan, dan APB Des/APBDes Perubahan Tahun berjalan.
(1)
(2)

Pasal 5

kegiatan ketahananProgram pangan dilaksanakan setelah Desa menetapkan RPJM Des/RPJMDes Perubahannya, dan RPJMDes/RPJMDes Perubahan yang telah ditetapkan selanjunya dituangkan dalaln RKPDes/RKPDcs Perubahan untuk dianggarkan melalui APBDes/APBDes Perubahan, dan ditetapkan menjadi dokumen pelaksana anggaran program kegiatan ketahan pagan.

Pasal 6

Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau Kelompok ekonomi masyarakat. 11 II'll |-_ I

Pasal 7

Dalarn hal Desa blum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, rnaka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh Iembaga ekonomi rnasyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.

Pasal 8

Dal am hal Desa blum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonorni masyarakat lainnya di Desa, maker Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan .

Pasal 9

<1 Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) scbagairnana dimaksud pads Pasal 8 merupakan embrio terbentukan BUM Desa, atau BUM Desa bersama. s

Pasal 10

Realisasi belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan penyaluran Dana Desa danmelalui mekanisme mencairkan kepada pelaksana programselanjutnya kegiatan ketahanan pangan melalui mekanisme : a. b. dalam hal pelaksananya adalah BUM Desa atau bersama, maker Desa menyalurkanBUM Desa pangan melaluiuntuk ketahananDana Desa transfer dari rekening has Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama, dalam hal pelaksananya adalah lembaga ekonorni seperti koperasi, maker Desalainnya di Desa Dana Desa untuk ketahananmenyalurkan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa lembaga ekonomi masyarakatkepada rekening lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana 12 -_ C. d. e. anggaran dan biaya yang sud ah disuse, dan dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pagan di Desa, maker Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening has Desa be rekening TPK ketahanan pangan di Desa, Surat Keputusansetelah TPK mendapatkan Kepala Desa dan memiliki rekening. BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga Desaekonomi masyarakat lainnya di melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sud ah ditetapkan. realisasi belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pads pasal 9 BUM Desa, BUM Desa bersama dan / atau kelorrlpok ekonomi masyarakat dengan terlebih dafgulu mengajukan proposal rencana penggunaan Dana Desa ketahanan pangan kepada pemerintah Desa dengan mengacu kepada aturan yang berlaku .

Pasal 11

Penyertaan modal dicatat pads pengeluaran pembiayaan dengan bode rekening penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama atau kerjasama Desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa wajib menyanlpaikan Laporan pelaksanaan Program dan kegiatan ketahan pangan yang merupakan bagman dari laporan penggelolaan keuangan Desk kepada Bupati melaui OPD terkait, yang selanjutnya digunakan sebagai bahama evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan. 13

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…