DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 99 tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, perlu adanya penyesuaian dengan ketersediaan dana kas daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13.Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
14.Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 56 Seri E); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 56 Seri E), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penyaluran dana ADD ke Rekening Kas Desa dilakukan setiap bulan dan secara bertahap.
(2)Penyaluran ADD yang dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembayaran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(3)Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran selain Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(4)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dari besaran ADD, dengan rincian:
1. a.Tahap kesatu sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat pada bulan Januari;
2. b.Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat pada bulan April;
3. c.Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) paling cepat pada bulan Juli; dan
4. d.Tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) paling cepat pada bulan Oktober.
(5)Dalam hal terjadi penambahan besaran ADD, penyaluran dilaksanakan secara sekaligus melalui 1 (satu) tahapan pencairan.
(6)Penyaluran dana ADD ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
(7)Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan, dari Rekening Kas Daerah ke rekening penerima melalui Rekening Kas Desa.
(8)Dalam hal terdapat lebih salur pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka sisa pembayaran tersebut dapat digunakan untuk pembayaran selain pembayaran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(9)Dalam hal terdapat kurang salur pembayaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka kekurangan pembayaran tersebut menggunakan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penyaluran ADD Tahap Kesatu ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
1. a.Surat Pengantar Camat;
2. b.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri dengan APB Desa berbasis aplikasi sistem keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. c.RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Desa.
4. d.Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan; dan
5. e.Daftar Rencana Kegiatan Sumber Pendanaan ADD tahun anggaran berjalan.
(2)Dalam hal Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena tidak ada Kepala Desa, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya dan/atau draft RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
(3)Penyaluran ADD Tahap kedua ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. a.Surat Pengantar Camat;
2. b.LPPD tahun sebelumnya yang dihimpun di kantor Kecamatan;
3. c.Laporan pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis aplikasi yang telah terserap minimal 90% (sembilan puluh persen) dari ADD Tahap Kesatu, yang dilengkapi dengan Buku kas Umum (BKU) khusus ADD, dan bukti penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegiatan yang dibiayai dari ADD yang sesuai dengan peruturan perundang-undangan; dan
4. d.Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah realisasi bulanan manual dan berbasis aplikasi setiap akhir bulannya.
(4)Penyaluran ADD tahap Ketiga ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintah Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. a.Surat Pengantar Camat;
2. b.Laporan Pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis aplikasi yang telah terserap minimal 80% (delapan puluh persen) dari ADD Tahap Kesatu dan Kedua, yang dilengkapi dengan Buku Kas Umum (BKU) khusus ADD, dan bukti penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegiatan yang dibiayai dari ADD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah realisasi bulanan manual dan berbasis aplikasi setiap akhir bulannya.
(5)Penyaluran ADD Tahap Keempat ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemerintahan Desa untuk divalidasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. a.Surat Pengantar Camat;
2. b.Laporan Pertanggungjawaban bulanan manual dan berbasis aplikasi yang telah terserap minimal 80% (delapan puluh persen) dari ADD Tahap Kesatu, Kedua dan Ketiga, yang dilengkapi dengan Buku Kas Umum (BKU) khusus ADD, dan bukti penerimaan/pengeluaran (SPJ) kegiatan yang dibiayai dari ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah realisasi bulanan manual dan berbasis aplikasi setiap akhir bulannya. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Mentok pada tanggal 7 Januari 2025 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. H. SUKIRMAN Diundangkan di Mentok pada tanggal 7 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. MUHAMMAD SOLEH BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI E LOGO DESA Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : 3 Tahun 2025 Tanggal : 7 Januari 2025 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN
  1. 1.Format Surat Permohonan Penyaluran ADD PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT KECAMATAN.… DESA …. Jl. …. No. … (nama daerah dan kode pos) Telp. …. Laman …. Pos-el …. Mentok,……….. 2025 Nomor : …………………… Sifat : …………………… Lampiran : ......................... Hal : Permohonan Pencairan ADD Tahap I Yth. Bupati ……………….. di …………………….. Mempedomani Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor : ….. Tahun 20.. tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025. Dengan ini kami mohon penyaluran dana ADD Tahap 1 (Satu) Tahun Anggaran 2025. Bersama dengan ini kami sampaikan dokumen persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
  2. 1.Surat Pengantar Camat
  3. 2.Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan APBDesa berbasis aplikasi system keuangan Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  4. 3.RPJM Desa dan RKP Desa Tahun Berjalan
  5. 4.Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan
  6. 5.Daftar Usulan Rencana Kegiatan Sumber Pendanaan ADD Tahun Anggaran berjalan
  7. 6.Fotocopy Rekening Kas Desa (dilegalisir oleh Bank)
  8. 7.Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)
  9. 8.Pakta Integritas Kepala Desa Demikian permohonan pencairan dana ADD tahap l (satu) ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Kepala Desa ……, Nama NIPD
  10. 2.Format Verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD Kabupaten : Kecamatan : Desa :
  11. 1.Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan
4. a.Kendali Kegiatan NO URAIAN HASIL PEMERIKSAAN (√) YA TIDAK
  1. 1.Semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
  2. 2.Mematuhi kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. b.Administrasi Umum NO URAIAN HASIL PEMERIKSAAN (√) ADA TIDAK ADA SESUAI KETENTUAN TIDAK SESUAI
  1. 1.Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati
  2. 2.Fotocopy RKD
  3. 3.Fotocopy SK Kaur Keuangan/Bendahara
  4. 4.Fotocopy SK Penunjukkan Bank Sumsel Babel sebagai bank penyimpan dan pencairan
  5. 5.Pakta integritas
6. c.Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I NO URAIAN HASIL PEMERIKSAAN (√) ADA TIDAK ADA SESUAI KETENTUAN TIDAK SESUAI
  1. 1.Surat pengantar Camat
  2. 2.Perdes tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri dengan APB Desa berbasis sistem keuangan Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  3. 3.LPPD tahun sebelumnya yang dihimpun di kantor Kecamatan.
  4. 4.RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan.
  5. 5.Perdes tentang APB Desa Tahun Berjalan.
  6. 6.DURK ADD Tahun Berjalan.
7. d.Dokumen Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I, II, Tahap III dan Tahap IV - Surat pengantar camat - Form verifikasi (sesuai contoh) Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antar Tim, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: a) LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran. b) TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa. Catatan : Rekomendasi ini dibuat di : Pada tanggal : Dibuat oleh Tim Verifikasi : NAMA TANDA TANGAN 1. 2. 3.
  1. 4.dst LOGO DESA
  2. 3.Format Pakta Integritas PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT KECAMATAN.… DESA …. Jl. …. No. … (nama daerah dan kode pos) Telp. …. Laman …. Pos-el …. PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : KEPALA DESA/PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN Alamat : ...................................................................... No.Tlp/HP : ...................................................................... Dengan ini menyatakan:
  3. 1.bahwa kami benar-benar menerima dana .......... Tahun Anggaran .......... dari APBD Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp. .................
  4. 2.bahwa dana yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan kami pergunakan sesuai dengan APB Desa, RPJM Desa, RKP Desa dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  5. 3.bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administrasi maupun dihadapan hukum;
  6. 4.bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
8. a.semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai Peraturan Perundang- undangan; dan
9. b.mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Demikian pakta integritas ini kami buat dan laksanakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal bulan tahun Yang Menyatakan Kepala Desa .........., Nama NIPD Materai Rp.10.000
  1. 4.Contoh Surat Pengesahan Keabsahan SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN TERHADAP SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) TAHAP .... ADD DESA........ KECAMATAN................... TAHUN ANGGARAN 20........ Saya yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Desa ................... telah melaksanakan Pemeriksaan dan Verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ..... Tahun Anggaran 20....... yang dibuat Kaur Keuangan, dengan perincian nilai pertanggungjawaban (SPJ) ADD sebagai berikut: A. Nilai SPJ ADD Tahap.. TA 20... sebesar : Rp. ............................. B. Perincian Belanja SPJ ADD adalah : Rp. ............................. - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp. ............................. - Bidang Pembangunan Desa : Rp. ............................. - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. ............................. - Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp. ............................. - Bidang Penanggulangan Bencana.... : Rp. ............................. C. Sisa Kas : Rp. ............................. Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  2. 1.Kaur Keuangan telah melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan Pengeluaran Keuangan Desa/ADD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. 2.Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap ..... Tahun 20..... tersebut setelah saya periksa adalah benar, lengkap, tidak fiktif, sesuai dengan rencana belanja Desa dalam dokumen APB Desa, DPA dan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  4. 3.Semua belanja Desa dari SPJ ADD Tahap .... Tahun 20...... tersebut sudah disalurkan/dibelanjakan secara benar oleh Kaur Keuangan dan dari belanja barang/modal sudah ada wujud barang/benda/bangunannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Surat Pengesahan Keabsahan SPJ ADD Tahap .... Tahun 20..... ini saya buat dengan sebenarnya tanpa rekayasa untuk saya pertanggungjawabkan atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan dana ADD Tahun 20.... dan apabila saya menyatakan hal ini tidak benar maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Demian Surat Pengesahan SPJ ADD ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan dalam permintaan pencairan ADD selanjutnya. Tempat, Tanggal Bulan Tahun Sekretaris Desa, Nama NIPD BUPATI BANGKA BARAT, ttd. H. SUKIRMAN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023