DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang satu data indonesia tingkat kabupaten bangka barat; ketentuan umum; maksud,tujuan dan ruang lingkup; prinsip satu data kabupaten; penyelenggaraan satu data indonesia tingkat kabupaten; penyelenggaraan satu data indonesia; pendanaan; partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sato Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bangkok Barat; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. 5. 6. 7. Undang~Undang Nom or 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nom or 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3683); Undang-Undang Nom or 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangkok Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 4033); Undang-Undang Nom or 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangkok Selatan, Kabupaten Bangkok Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangkok Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor for 4268); Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4421); Undang-Undang Nor for II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4843) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nom or 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nom or 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6905) ; Undang-Undang Nom or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4846); 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Puhlik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nom or 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5038) , Undang-Undang Nom or 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom or 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5214); Peraturan Pemerintah Nom or 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom or 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3854), Peraturan Pemerintah Nom or 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6400); Peraturan Pemerintah Nor for 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom or 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nor for 6657); Peraturan Presider Nom or 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or l 12); Peraturan Daerah Kabupaten Bangkok Barat Nom or 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkok Barat Tahun 2016 Nom or 2 Semi D), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkok Barat Nom or 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keernpat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkok Barat Nom or 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nom or 2 Semi D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati iiyang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kabupaten adalah Kabupaten Bangkok Barat. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bangkok Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Instansi Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewar Penlvaldlan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mengurus ums an Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonorn dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Badan Pus at Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lernbaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presider dan rnemiliki Kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data pemerintah daerah Kabupaten untuk rnenghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dap at dipertanggungiawabkan, Serta mud ah diakses dan dibagipakaikan enter Instansi Pus at dan Instant Daerah rnelalui pemenuhan stander data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan bode referensi dan data induk.

9.Data adalah catatan ates kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambler, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu de, objek, kondisi, atau situasi.
10.Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau cir khusus suatu populasi yang diperoleh dengan Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugs-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tunas pokok instars yang bersangkutan.
12.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geograiis, dimers ukuran, dan/atau karakteristik objek elem dan/atauatau buatan manusia yang berada di bawah, pads, atau di ates permukaan bum.
13.Standar Data adalah stander yang mendasari Data tertentu.
14.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk rnenggarnbarkan Data, rnenjelaskan Data, Serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan enter sister elektronik yang saling berinteraksi.
16.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norrna tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai denganproses ketentuan dalarn Peraturan Bupati ii untuk digunakan bersanna.
18.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari dafter Data yang akan dikumpulkan pads tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
19.Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten adalah adah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
20.Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten adalah kepala baden yang melaksanakan togas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten.
21.Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten adalah media bag-pakai Data yang dap at diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. '2'2.. Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten adalah instansi vertikal yang melaksanakan tunas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Bangka Barat.
23.Pembina Data Geospasial tingkat Kabupaten adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalarn jaringan informasi geospasial.
24.Walidata tingkat Kabupaten adalah unit pads Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, Serta menyebarluaskan Data.
25.Walidata Pendukung Kabupaten adalah unit pads Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu waiidata tingkat Daerah.
26.Produsen Data tingkat Kabupaten adalah unit pads Instansi Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27.Pengguna Data adalah Instansi Pus at, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok prang, tau baden hokum yang menggunakan Data.
28.Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di baden publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instant Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten untuk Inendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
(2)Pengaturan Sato Data Indonesia Tingkat Kabupaten bertujuan untuk :
1. a.Memberikan acumen pelaksanaan dan pedoman bag Instansi Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
2. b.Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutalkhir, terpadu, dap at dipertanggungjawabkan, Serta mud ah diakses dan dibagipakaikan enter Instansi Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan,
3. c.Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pads Data; dan
4. d.Mendukung sister statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. a.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati in : Prinsip Satu Data Kabupaten;

b.Penyelenggara Sato Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
c.Penyelenggaraan Sato Data Indonesia,
d.Pendanaan,
e.Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hokum Publik. b. C.

BAB III

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN

Pasal 4

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi Standar Data, Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memiliki Metadata; Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah hams memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/ tau Data Indus. sebagaimana dimaksud

Pasal 5

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah hams memenuhi Standar Data.
(2)Standar Data sebagaimana dimaksud pads ayat (l) terdiri ates :
1. a.Konsep,
2. b.Deinisi
3. c.Klasiiikasi;
4. d.Ukuran; dan
5. e.Satuan
(3)Konsep sebagaimana dimaksud pads ayat (2) hump a merupakan de yang rnendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
(4)Delinisi sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang member betas atau membedakan secara jelas art dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain;
(5)Klasifikasi pads ayat (2) huruf C merupakan penggolongan Data secara sistematis be dalam kelompok tau kategori berdasarkan kritenla yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibalkukan secara lugs
(6)Ukuran sebagaimana dirnaksud pads ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, tau cakupan.
(7)Satuan sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai stander untuk mengukur tau menkar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

(l) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dap at disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau cir khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang- undangan. Data

(2)Standar Data untuk Data slain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pus at.
(3)Pembina Data lainnya tingkat pus at sebagaimana dimaksud pads ayat (2) merupakan salah sat Instansi Pus at yang diberi kewenangan melakukan pembina.an terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presider Nom or 39 Tahun 2019, selain baden yang melaksanakan tugs pemerintahan di bidang kegiatan statistik tau baden yang melaksanakan tugs pemerintahan di bidang informasi geospasial. Pasal '7 (l) Standar Data yang berlaku lints Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pus at.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) diatur dalarn Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pus at.

Pasal 8

(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus dilengkapi dengan Metadata.
(2)Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
(3)Struktur yang baku sebagairnana dimaksud pads ayat (2) merujuk pads bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
(4)Format yang baku sebagaimana dimaksud pads ayat (2) rnerujuk pads spesifikasi atau stander teknis dari Metadata.

Pasal 9

(1)Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lints Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pus at.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagairnana dimaksud pads ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pus at.
(1)Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
(2)Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pads ayat (1), Data harus :
1. a.Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ schema/kornposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
2. b.Disimpan dalam format terbuka yang dap at dibaca sister elektronik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 11

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pus at.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 12

Data IndonesiaPenyelenggara Sato dilaksanakan oleh :

a.Pembina Data tingkat Kabupaten,
b.Walidata tingkat Kabupaten; C. Walidata Pendukung Kabupaten, dan
d.Produsen Data tingkat Kabupaten. Tingkat Kabupaten

Pasal 13

(1)Pembina Data tingkat Kabupaten mempunyai togas :
1. a.memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data, dan
2. b.melakukan pembinaan penyelenggaraan Sato Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)Pembina Data tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pads ayat (1) meliputi :
1. a.Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten, dan
2. b.Pembina Data Geospasial tingkat Kabupaten.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…