DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan koperasi desa/kelurahan merah putih; ketentuan umum; kewenangan pemerintah daerah; pemberdayaan koperasi; satuan tugas; perlindungan koperasi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi rnerupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonorni masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga peru dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi,
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/ kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cits Keenan, peru membentuk koperasi desa/kelurahan rnerah push melalui pendirian, dan revitalisasi koperasi dipengembangan, desa/kelurahan,
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nom or 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah rnengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bag koperasi,
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presider Nom or 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merak Put if, peru

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dap at berturnbuh dan berkernbang dengan bark, 1 CS Dipindai dengan CamScanner Mengingat : e. 1. 2. 3. 4. 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perl menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merak Put if, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nom or 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nom or 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3502) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nom or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6856); Undang-Undang Nor for 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4033); Undang-Undang Nom or 5 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Bangkok Selatan, Kabupaten Bangkok Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangkok Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom or 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4268); Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5495) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom or 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nom or 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia CS Dipindai dengan CamScanner Tahun 2024 Nom or 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6914);

6.Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nom or 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nom or 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nom or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6856);
7.Peraturan Pernerintah Nom or 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nor for 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5539) sebagairnana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nom or 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom or 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6623),
8.Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nom or 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6322),
9.Peraturan Pemerintah Nom or 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nom or 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 6619),
10.Peraturan Menteri Dal am Negeri Nom or 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nom or 1781); CS Dipindai dengan CamScanner
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nom or 6 Tahun 2016 tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatcn Bangkok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkok Barat Tahun 2016 Nom or 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkok Barat Nom or 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nom or 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nom or 2 Semi D), MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM 3.

Pasal 1

Dal am Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan: 1.

2.unsur Daerah adalah Kabupaten Bangkok Barat. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewar perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Desa adalah desa dan desa adar atau yang disebut dengan mama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki betas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu, rnenjadi 4 CS Dipindai dengan CamScanner 6. 7. 8. g. 10. 11. 12. 13. 14. 15. dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sister pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan scbagai perangkat Kecamatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan mama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi merupakan wakil daripemerintahan yang anggotanya penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Put if yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan verge yang berdomisili di desa atau kelurahan yang same dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah prang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan dirt menjadi anggota Serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. Notaris adalah pejabat Unum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenarlg untuk mengelola usaha Koperasi. Pemberdayaan adalah papaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dura usaha, dan masyarakat secara sinergis 5 CS Dipindai dengan CamScanner 16. dalam bentuk pcnumbuhan iklim dan pengembangan usaha lerhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah papaya menjaga dan melindungi Kopcrasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati in untuk:

a.menjadi pedoman bag penyelenggaraan Koperasi Merah Put if;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi, dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah,
b.Pemberdayaan Koperasi, c. d. e. f.
g.pendanaan. satuan togas; Pelindungan Koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan dalam Peraturan Bupati in,

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dal am pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pernbentukan dan pengelolaan Koperasi, dan 6 CS Dipindai dengan CamScanner b. C. d. e. f. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan untuk berkoordinasidi bidang Koperasipemerintahan terkait dalam pembentukandengan Perangkat Daerah melalui pendirian, pengembangan, atauKoperasi revitalisasi, menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam menentukan model pernbentukan Koperasl, menyelaraskan Serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pads dokumen Daerah dan dokumenperencanaan pembangunan perencanaan Perangkat Daerah, menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bar tuan pembuatan aka notaris Koperasi, dan melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan Serta pernbinaan dan pengawasan terhadappelaporan, Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pernbentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

[1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah 7 CS Dipindai dengan CamScanner

(2)
(3)
(4)[5) mclaksanakan urusan memberikan Dcsa/Kclurahan scsuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementcrian yang menyclcnggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. Perangkat Daerah yang pcmerintahan di bidang Koperasi pendampingan dalam pendirian Koperasi di sctiap Desa/Kelurahan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pads Koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi. Dal am hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pads ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dap at diintegrasikan melalui pengernbangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dal am hal basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pads ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi dap at masuk dalam schema revitalisasi. Paragraph 2 Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiger) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi barn,
2. b.pengembangan Koperasi yang sud ah Ada, dilaksanakan pads Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup bark guns rneningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan 8 CS Dipindai dengan CamScanner C. Koperasi kinerjanya revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pads Desa/Kelurahan yang sud ah ada namur dilakukan mclaluitidak aktif/lemah yang restrukturisasi manajcmen dan/atau pcnggabungan Koperasi scsuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan di bidang pcrkopcrasian. Paragraph 3 Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi
(1)
(2)
(3)

Pasal 7

Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pads ayat (1). Dal am forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pads ayat (1) disepakati:

a.pembentukan Koperasi, b. C.

(4)Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pads ayat (2) menjadi acumen pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi mama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal, dan pemilihan colon Pengurus dan Pengawas Koperasi. 9 CS Dipindai dengan CamScanner Paragraph 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, Serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

(1)Pengajuan mama Koperasi harus desa/kelurahan setempat dengan format: memuat mama
1. a.diawali dengan Kata "Koperasi",
2. b.dilanjutkan dengan fraser "Desa Merah Put if" atau "Kelurahan Merah Put if", dan C. diakhiri dengan mama Desa dan Kelurahan setempat.
(2)Dal am hal terdapat kesamaan mama Desa/ Kelurahan, maker ditambahkan mama kecamatan/ kabupaten.

Pasal 9

(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi yang barn berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan basil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah Kelurahan khusus.
(3)Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh Kepala Desa atau Lurah sebagai ex-officio.
(4)Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)

Pasal 10

Pembentukan Koperasi dap at melakukan usaha atau kegiatan berupa:

a.gerai penyediaan sembako, b. C. gera penyediaan obat murah, penyediaan Kantor Koperasi,
d.unit simpan pin jam Koperasi;
e.gera klinik desa/kelurahan, 10 CS Dipindai dengan CamScanner

(2)
1. f.penycdiaan cold storage/cold chain atau gudang,
2. g.logistik/dislribusi; dan/atau
3. h.lain-lain scsuai pcnugasan dan kcbutuhan usaha, kcarifan lokal, kebutuhan masyarakat Dcsu/Kclurahan sctcmpat Serta karakteristik wilayah. Koperasi dap at bckcrjasama dengan Pcrangkat Daerah terkaiL scsuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pads ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja same dengan berpedoman pads anggaran dasar/anggaran rum ah tangga dan ketentuan peraturan perundarxg- undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…