DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pengadaan tenaga alih daya; ruang lingkup; tenaga alih daya; perencanaan; mekanisme pengadaan tenaga ahli daya; pengawasan dan evaluasi; pergantian tenaga alih daya; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan pemeliharaan kebersihan, pengemudi, pengamanan dan pekerjaan lain yang menggunakan tenaga alih daya lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan personil pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat maka dibutuhkan pengadaan tenaga alih daya;
c.bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan guna kepastian hukum dalam pengadaan dan penggunaan tenaga alih daya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman pengadaan tenaga alih daya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2.Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Alih Daya (outsourcing) adalah pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah ke pihak ketiga yang merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
6.Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
7.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi dan melakukan pendampingan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
8.Tenaga Kebersihan/Cleaning service adalah satuan atau kelompok petugas yang bertugas atau bekerja di bidang kebersihan serta melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan .
9.Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerja serta melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
10.Pramusaji adalah orang yang bertugas atau bekerja di bidang penyajian makanan dan minuman serta melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
11.Resepsionis adalah orang yang bertugas menyambut, melayani, dan memberikan informasi kepada tamu atau pengunjung serta pencatatan agenda kantor serta melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
12.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang memiliki identitas kependudukan Kabupaten Bangka Barat yang dibuktikan dengan dokumen kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga termutakhir serta melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.tenaga Alih Daya;
b.perencanaan;
c.mekanisme pengadaan tenaga Alih Daya;
d.pengawasan dan evaluasi; dan
e.pergantian tenaga Alih Daya.

BAB III

TENAGA ALIH DAYA

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh tenaga Alih Daya.
(2)Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan untuk memenuhi kebutuhan formasi yang tidak terdapat dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja ASN.
(3)Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.jasa Pengemudi;
2. b.jasa Tenaga Kebersihan;
3. c.jasa Satuan Pengamanan;
4. d.Pramusaji; dan
5. e.Resepsionis.
(4)Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan tenaga kerja lokal dan memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya.
(5)Pengadaan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan persetujuan Bupati melalui tim pertimbangan tenaga Alih Daya.
(6)Tim pertimbangan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Seluruh Asisten Sekretariat Daerah;
3. c.Inspektur Daerah;
4. d.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah;
6. f.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah;
7. g.Kepala Perangkat Daerah yang mengusulkan kebutuhan tenaga alih daya;
8. h.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
9. i.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
10. j.Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
(7)Tim pertimbangan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(8)Tenaga Alih Daya diberikan upah setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah yang membutuhkan tenaga Alih Daya melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan setiap tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan.
(2)Perangkat Daerah yang membutuhkan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan Kepada Tim pengadaan tenaga alih daya.
(3)Usulan pengadaan tenaga alih daya diajukan pada saat penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk tim pertimbangan pengadaan tenaga Alih Daya untuk melakukan kajian terhadap kelayakan usulan kebutuhan tenaga Alih Daya.
(5)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian memberikan rekomendasi terhadap usulan tenaga Alih Daya berdasarkan pada hasil kajian tim pertimbangan tenaga Alih Daya.
(6)Persetujuan usulan tenaga Alih Daya dituangkan dalam surat persetujuan tenaga Alih Daya yang ditandatangani oleh Bupati dan menjadi lampiran pengajuan rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA

Pasal 5

Pengadaan tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan tenaga Alih Daya.
(2)Sekretaris Daerah melalui Pengguna Anggaran masing- masing OPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan tenaga Alih Daya dan melaporkan ke Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan tenaga Alih Daya.
(3)Hasil Evaluasi tersebut wajib dilaporkan Pengguna Anggaran setiap OPD ke Bupati c.q Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB VII

PERGANTIAN TENAGA ALIH DAYA

Pasal 7

(1)Pergantian tenaga Alih Daya dilakukan jika:
1. a.berkinerja buruk/tidak memenuhi target kinerja;
2. b.mengundurkan diri; dan/atau
3. c.meninggal dunia.
(2)Dalam hal tenaga alih daya berkinerja buruk/tidak memenuhi target kinerja, maka Pengguna Anggaran dapat melakukan pergantian ke penyedia dan menyampaikan tembusan ke Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga Alih Daya sebagaimana dalam Pasal 4, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan, organisasi, pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 9

(1)Dalam hal pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja belum terpenuhi, maka Perangkat Daerah dapat melakukan pengadaan tenaga Alih Daya yang terdapat dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui tim pertimbangan tenaga Alih Daya.
(2)Pengadaan tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai tahun 2025.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat. Ditetapkan di Mentok pada tanggal 12 Maret 2025 BUPATI BANGKA BARAT, ttd. H. SUKIRMAN Diundangkan di Mentok pada tanggal 12 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT, ttd. MUHAMMAD SOLEH BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7 SERI E

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…