DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I - Ketentuan Umum Bab II - Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Bab III - Hasil Usaha Bab IV - Pembiayaan Bab V - Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti guna memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah, pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan perekonomian daerah;
c.bahwa penyertaan modal daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti, yang menegaskan bahwa pemenuhan modal dasar berupa penyertaan modal secara bertahap dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah Untuk Pemenuhan Modal Dasar Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH UNTUK PEMENUHAN MODAL DASAR PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BHUKTI MUKTI BHAKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.D aerah adalah Kabupaten Bangli.
2.P emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Bangli.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Perseroda BMB adalah badan usaha milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda BMB.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dipergunakan sebagai investasi Pemerintah Daerah guna menambah pendapatan asli Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun 2025 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk pemenuhan Modal Dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 4

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah. BAB IV PEMBIAYAAN

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 11 Juni 2025 BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA Diundangkan di Bangli pada tanggal 11 Juni 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, I MADE ARI PULASARI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 13

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

HASIL USAHA

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

HASIL USAHA

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pasal 5

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023