DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bangli

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PERGESERAN ANGGARAN BAB III PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3.Bupati adalah Bupati Bangli.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
17.Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau Pergeseran Anggaran Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
19.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

BAB II

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

(1)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
2. b.Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
(2)Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
1. a.pergeseran antar organisasi;
2. b.pergeseran antar unit organisasi;
3. c.pergeseran antar program;
4. d.pergeseran antar kegiatan;
5. e.pergeseran antar sub kegiatan;
6. f.pergeseran antar kelompok; dan
7. g.pergeseran antar jenis.
(3)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
1. a.pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
2. b.pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
3. c.pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
4. d.perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
(4)Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
(5)Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
(6)Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.

Pasal 4

(1)Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan mengikuti mekanisme perubahan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam hal kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
(4)Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

(1)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
(2)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Paraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
(3)Jika Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melakukan perubahan APBD, maka perubahan APBD dilakukan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
(4)Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran Kas.

BAB III

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah mengusulkan permohonan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada TAPD yang dilengkapi dengan dokumen perubahan rencana kerja anggaran sub kegiatan yang diusulkan untuk pergeseran.
(2)Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh TAPD.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian.
(4)Apabila diperlukan, TAPD dapat melakukan rapat TAPD untuk membahas permohonan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemberian persetujuan Pergeseran Anggaran oleh Sekretaris Daerah/PPKD/PA.

Pasal 9

Persetujuan dan pengesahan perubahan DPA SKPD untuk Pergeseran Anggaran baik yang dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau tidak dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Berdasarkan persetujuan Pergeseran Anggaran oleh Sekretaris Daerah/PPKD/PA, PA/KPA menyiapkan perubahan DPA-SKPD yang disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.
(2)Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
(3)Perubahan DPA-SKPD yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

Pasal 11

(1)Berdasarkan persetujuan Pergeseran Anggaran oleh Sekretaris Daerah dan/atau hasil rapat TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan, pendapatan dan aset menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2)Penyusunan rancangan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, TAPD memberitahukan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun perubahan DPA-SKPD.
(4)PA/KPA menyiapkan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada PPKD.
(5)TAPD melakukan verifikasi atas perubahan DPA-SKPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)PPKD mengesahkan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…