DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan ketentuan pada Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perarturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
11.Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 33); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
1. a.transport dari terminal/ stasiun/ bandara/ pelabuhan/ pool kendaraan travel tempat keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel tempat tujuan dan sebaliknya;
2. b.biaya taksi dengan ketentuan: 1) keberangkatan: a) dari tempat tujuan menuju terminal/ stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan b) dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel kedatangan menuju tempat tujuan. 2) keberangkatan: a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan b) dari terminal/ stasiun/ bandara/ pelabuhan/ pool kendaraan travel kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
3. c.dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari terminal/stasiun/bandara/pelabuhan/pool kendaraan travel, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya;
4. d.biaya transport dari hotel atau penginapan ke tempat tujuan penugasan dan sebaliknya;
5. e.retribusi/airport tax dan sejenisnya yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
6. f.biaya test rapid dan/atau swab dalam rangka pelaksanan Perjalanan Dinas berdasarkan kebutuhan Biaya Riil;
7. g.biaya transport bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan Biaya Riil;
8. h.biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. i.dalam hal pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional/mobil pribadi ke dan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dapat diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan jarak yang ditempuh berdasarkan Standar Satuan Biaya; dan
10. j.biaya transport dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Biaya Riil.
(2)Dihapus.
(3)Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
(4)Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas.

2.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
(2)Biaya penginapan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dibayarkan sesuai Biaya Riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan;
2. b.diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain;
3. c.diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari ditempat bersangkutan, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas; dan
4. d.diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain yang mengikuti pendidikan/ kursus/ workshop/seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan panitia penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
(3)Dihapus.
(4)Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;dan
2. b.biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
(5)Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada penginapan yang sama.
(6)Dalam hal biaya penginapan pada penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.
(7)Dalam hal Pelaksana SPD merupakan ajudan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas bersama-sama dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD, apabila menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat Negara dan/atau Pimpinan DPRD, maka Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pejabat Negara Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
(2)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, bersifat insidentil, untuk kegiatan yang dilakukan secara kolektif serta bertaraf nasional dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
(3)Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayarkan sesuai kebutuhan Biaya Riil.

4.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penggolongan tingkat biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diberikan biaya dengan komponen sebagai berikut:

a.uang harian;
b.biaya transport;
c.biaya penginapan;
d.uang representasi; dan/atau
e.sewa kendaraan dalam kota.
f.dihapus.
1. 5.Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara at cost (Biaya Riil) dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.Surat Tugas yang sah;
2. b.SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.daftar pengeluaran riil;
5. e.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
6. f.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
7. g.laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus
(6)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.foto copy surat keputusan pindah;
2. b.SPD yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang;
3. c.kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
4. d.kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
5. e.kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
  1. 6.Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. Ditetapkan di Bangli pada tanggal 10 Maret 2025 BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA Diundangkan di Bangli pada tanggal 10 Maret 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, I MADE ARI PULASARI BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 5. LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT TUGAS NO URAIAN JENIS PERJALANAN LUAR KOTA (LUAR WILAYAH PROVINSI) LUAR KOTA (DALAM WILAYAH PROVINSI) DALAM KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD Sekretaris DPRD - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pihak Lain Istri/Suami Pejabat Negara Asisten/Staf Ahli/ - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Pihak Lain Inspektur - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Pihak Lain Kepala Badan - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Pihak Lain Kepala Dinas - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Bupati Bupati Bupati Ketua DPRD Ketua DPRD Ketua DPRD Bupati Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris Daerah Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati Bupati Bupati Ketua DPRD Ketua DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Inspektur Inspektur Inspektur Inspektur Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Bupati Bupati Bupati Ketua DPRD Ketua DPRD Ketua DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Inspektur Inspektur Inspektur Inspektur Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Badan Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas 13 14 15 Pihak Lain Direktur RSU - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Pihak Lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Pihak Lain Camat - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV dan Staf - Pejabat Fungsional dan Pihak Lain Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Bupati Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Direktur Direktur Direktur Direktur Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Camat Camat Camat Camat Direktur Direktur Direktur Direktur Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Camat Camat Camat Camat BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS FORMAT SURAT TUGAS KOP PERANGKAT DAERAH SURAT TUGAS Nomor : ……..……… Yang bertanda tangan dibawah ini : N a m a : N I P : J a b a t a n : MEMERINTAHKAN : N a m a : N I P : J a b a t a n : Untuk melaksanakan tugas ….…………………………….............. selama ........ hari. tanggal.........sampai tanggal ............ Demikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Ditetapkan di Bangli Pada tanggal............ Pejabat yang berwenang, (.........................................) NIP. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Daerah Alamat ……………………………………………………… …. SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) Nomor : Lembar ke : 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 2 Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 3 a. Pangkat dan Golongan a.
6. b.Jabatan / Instansi b.
7. c.Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c. 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat Angkutan yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat a.
8. b.Tempat Tujuan b. 7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
9. b.Tanggal Berangkat b.
10. c.Tanggal harus kembali c. 8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9 Pembebanan Anggaran
11. a.Instansi a.
12. b.Akun (Kode Rekening) b. 10 Keterangan lain - lain Dikeluarkan di Bangli Pada tanggal Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (........................................) NIP. I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (...........................................) NIP. II Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (...........................................) NIP. III Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (...........................................) NIP. IV Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (...........................................) NIP. V Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....................................) NIP Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (...........................................) NIP. VI Tiba di : (tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....................................) NIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....................................) NIP VII Catatan Lain-Lain VIII PA/KPA menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (DALAM WILAYAH KABUPATEN) URAIAN SATUAN UANG HARIAN (RP.) DIKLAT (RP.) DALAM KOTA (DALAM WILAYAH KABUPATEN) OH 190.000,00 140.000,00 B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA NO PROVINSI SATUAN UANG HARIAN (RP) DIKLAT (RP.)
  1. 1.ACEH OH 360.000,00 110.000,00
  2. 2.SUMATERA UTARA OH 370.000,00 110.000,00
  3. 3.RIAU OH 370.000,00 110.000,00
  4. 4.KEPULAUAN RIAU OH 370.000,00 110.000,00
  5. 5.JAMBI OH 370.000,00 110.000,00
  6. 6.SUMATERA BARAT OH 380.000,00 110.000,00
  7. 7.SUMATERA SELATAN OH 380.000,00 110.000,00
  8. 8.LAMPUNG OH 380.000,00 110.000,00
  9. 9.BENGKULU OH 380.000,00 110.000,00
  10. 10.BANGKA BELITUNG OH 410.000,00 120.000,00
  11. 11.BANTEN OH 370.000,00 110.000,00
  12. 12.JAWA BARAT OH 430.000,00 130.000,00
  13. 13.D.K.I. JAKARTA OH 530.000,00 160.000,00
  14. 14.JAWA TENGAH OH 370.000,00 110.000,00
  15. 15.D.I. YOGYAKARTA OH 420.000,00 130.000,00
  16. 16.JAWA TIMUR OH 410.000,00 120.000,00
  17. 17.BALI OH 480.000,00 140.000.00
  18. 18.NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000,00 130.000,00
  19. 19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000,00 130.000,00
  20. 20.KALIMANTAN BARAT OH 380.000,00 110.000,00
  21. 21.KALIMANTAN TENGAH OH 360.000,00 110.000,00
  22. 22.KALIMANTAN SELATAN OH 380.000,00 110.000,00
  23. 23.KALIMANTAN TIMUR OH 430.000,00 130.000,00
  24. 24.KALIMANTAN UTARA OH 430.000,00 130.000,00
  25. 25.SULAWESI UTARA OH 370.000,00 110.000,00
  26. 26.GORONTALO OH 370.000,00 110.000,00
  27. 27.SULAWESI BARAT OH 410.000,00 120.000,00 28 SULAWESI SELATAN OH 430.000,00 130.000,00
  28. 29.SULAWESI TENGAH OH 370.000,00 110.000,00
  29. 30.SULAWESI TENGGARA OH 380.000,00 110.000,00
  30. 31.MALUKU OH 380.000,00 110.000,00
  31. 32.MALUKI UTARA OH 430.000,00 130.000,00
  32. 33.PAPUA OH 580.000,00 170.000,00
  33. 34.PAPUA BARAT OH 480.000,00 140.000,00
  34. 35.PAPUA SELATAN OH 580.000,00 170.000,00
  35. 36.PAPUA BARAT DAYA OH 480.000,00 140.000,00
  36. 37.PAPUA TENGAH OH 580.000,00 170.000,00
  37. 38.PAPUA PEGUNUNGAN OH 580.000,00 170.000,00 Keterangan : • Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar kota lebih dari 8 (delapan) jam. Pengganti biaya keperluan sehari hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di luar daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. • Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS A. JENIS DAN FASILITAS TRANSPORT NO URAIAN TINGKAT PERJALANAN DINAS MODA TRANSPORTASI KETERANGAN PESAWA T UDARA KAPAL LAUT KERETA API/BUS 1. a. b. PEJABAT NEGARA Bupati Wakil Bupati A A Bisnis Bisnis Kelas I Kelas I Eksekutif Eksekutif Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata 2. a. b. c. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD A A B Bisnis Bisnis Ekonomi Kelas I Kelas I Kelas I Eksekutif Eksekutif Eksekutif Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata
  38. 3.SEKRETARIS DAERAH B Ekonomi Kelas I Eksekutif Kebutuhan nyata
  39. 4.ISTRI/SUAMI PEJABAT NEGARA, ISTRI SUAMI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, ISTRI SEKRETARIS DAERAH C Ekonomi Kelas I Eksekutif Kebutuhan nyata 5. a. b. c. d. PEGAWAI NEGERI SIPIL Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III dan Pegawai Golongan IV Pejabat Eselon IV dan Pegawai Golongan III Pegawai Gol II dan Gol I dan/atau Pegawai Tidak Tetap B C D E Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi Kelas I Kelas II Kelas II Kelas II Eksekutif Eksekutif Eksekutif Eksekutif Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata 6. a. b. c. PIHAK LAIN Pendidikan S2 dan S3 Pendidikan S1 Pendidikan Diploma ke bawah dan Non Pendidikan C D E Ekonomi Ekonomi Ekonomi Kelas II Kelas II Kelas II Eksekutif Eksekutif Eksekutif Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata Kebutuhan nyata B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA PERGI PULANG (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BUPATI, KETUA DPRD, WAKIL BUPATI, WAKIL KETUA DPRD LAINNYA BISNIS EKONOMI
  40. 1.DENPASAR JAKARTA Rp. 5.305.000,00 Rp. 3.262.000,00
  41. 2.DENPASAR AMBON Rp. 8.054.000,00 Rp. 4.471.000,00
  42. 3.DENPASAR BALIKPAPAN Rp.10.739.000,00 Rp. 5.648.000,00
  43. 4.DENPASAR BANDA ACEH Rp. 10.835.000,00 Rp. 6.279.000,00
  44. 5.DENPASAR BANDAR LAMPUNG Rp. 6.236.000,00 Rp. 3.647.000,00
  45. 6.DENPASAR BANDUNG Rp. 5.626.000,00 Rp. 3.252.000,00
  46. 7.DENPASAR BANJARMASIN Rp. 8.792.000,00 Rp. 4.920.000,00
  47. 8.DENPASAR BATAM Rp. 8.450.000,00 Rp. 4.824.000,00
  48. 9.DENPASAR BIAK Rp. 16.729.000,00 Rp. 8.995.000,00
  49. 10.DENPASAR JAYAPURA Rp. 11.680.000,00 Rp. 6.845.000,00
  50. 11.DENPASAR KUPANG Rp. 5.091.000,00 Rp.2.952.000,00
  51. 12.DENPASAR MAKASAR Rp. 4.182.000,00 Rp. 2.631.000,00
  52. 13.DENPASAR MANADO Rp. 7.851.000,00 Rp. 4.278.000,00
  53. 14.DENPASAR MATARAM Rp. 1.840.000,00 Rp. 1.390.000,00
  54. 15.DENPASAR MEDAN Rp. 10.589.000,00 Rp.5.658.000,00
  55. 16.DENPASAR PADANG Rp. 9.049.000,00 Rp. 4.888.000,00
  56. 17.DENPASAR PALANGKARAYA Rp. 8.557.000,00 Rp. 4.909.000,00
  57. 18.DENPASAR PALEMBANG Rp. 7.541.000,00 Rp. 4.278.000,00
  58. 19.DENPASAR PEKANBARU Rp. 9.092.000,00 Rp. 4.942.000,00
  59. 20.DENPASAR PONTIANAK Rp. 7.990.000,00 Rp. 4.738.000,00
  60. 21.DENPASAR TIMIKA Rp. 10.140.000,00 Rp. 6.129.000,00
  61. 22.DENPASAR JAMBI Rp. 7.733.000,00 Rp. 4.439.000,00
  62. 23.DENPASAR YOGYAKARTA Rp. 3.861.000,00 Rp. 2.481.000,00
  63. 24.DENPASAR KENDARI Rp. 5.455.000,00 Rp. 3.273.000,00
  64. 25.DENPASAR SURABAYA Rp. 3.198.000,00 Rp. 1.979.000,00 Keterangan : • Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). • Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar kota pada daerah yang tidak ada standar biayanya dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). • Untuk biaya angkutan Bus/Kereta/Kapal Laut/Sejenisnya untuk seluruh kota-kota tujuan disesuaikan dengan Biaya Riil. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS A. SATUAN BIAYA TAKSI (TRANSPORTASI DARAT) PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DALAM NEGERI): NO PROVINSI SATUAN BESARAN (RP)
  65. 1.ACEH Orang/Kali Rp. 123.000,00
  66. 2.SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp. 232.000,00
  67. 3.RIAU Orang/Kali Rp. 94.000,00
  68. 4.KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp. 137.000,00
  69. 5.JAMBI Orang/Kali Rp. 147.000,00
  70. 6.SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp. 190.000,00
  71. 7.SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp. 128.000,00
  72. 8.LAMPUNG Orang/Kali Rp. 167.000,00
  73. 9.BENGKULU Orang/Kali Rp. 109.000,00
  74. 10.BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp. 90.000,00
  75. 11.BANTEN Orang/Kali Rp. 446.000,00
  76. 12.JAWA BARAT Orang/Kali Rp. 166.000,00
  77. 13.D.K.I. JAKARTA Orang/Kali Rp. 256.000,00
  78. 14.JAWA TENGAH Orang/Kali Rp. 75.000,00
  79. 15.D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali Rp. 118.000,00
  80. 16.JAWA TIMUR Orang/Kali Rp. 194.000,00
  81. 17.BALI Orang/Kali Rp. 159.000,00
  82. 18.NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp. 231.000,00
  83. 19.NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp. 108.000,00
  84. 20.KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp. 135.000,00
  85. 21.KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp. 111.000,00
  86. 22.KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp.150.000,00
  87. 23.KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp. 450.000,00
  88. 24.KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp. 102.000,00
  89. 25.SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp. 138.000,00
  90. 26.GORONTALO Orang/Kali Rp. 240.000,00
  91. 27.SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp. 313.000,00 28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp. 145.000,00
  92. 29.SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp. 165.000,00
  93. 30.SULAWESI TENGGARA Orang/Kali Rp. 171.000,00
  94. 31.MALUKU Orang/Kali Rp. 240.000,00
  95. 32.MALUKI UTARA Orang/Kali Rp. 215.000,00
  96. 33.PAPUA Orang/Kali Rp. 431.000,00
  97. 34.PAPUA BARAT Orang/Kali Rp. 182.000,00 Keterangan : • Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar Kota dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar kota sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara at cost) B. SATUAN BIAYA TAKSI (TRANSPORTASI DARAT) DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY) NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali Rp 284.000,00 2 Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali Rp 284.000,00 3 Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali Rp 300.000,00 4 Jakarta Kota Bogor Orang/Kali Rp 300.000,00 5 Jakarta Kota Depok Orang/Kali Rp 275.000,00 6 Jakarta Kota Tanggerang Orang/Kali Rp 286.000,00 7 Jakarta Kota Tanggerang Selatan Orang/Kali Rp 286.000,00 8 Jakarta Kab. Tanggerang Orang/Kali Rp 310.000,00 9 Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali Rp 428.000,00 Keterangan : • Satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar kota sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara at cost) C. SATUAN BIAYA TAKSI (TRANSPORTASI DARAT) DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) ACEH 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali Rp 275.000,00 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali Rp 298.000,00 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali Rp 183.000,00 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali Rp 238.000,00 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali Rp 325.000,00 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali Rp 420.000,00 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali Rp 315.000,00 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali Rp 293.000,00 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali Rp 460.000,00 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali Rp 289.000,00 11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali Rp 270.000,00 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali Rp 278.000,00 13 Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali Rp 220.000,00 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali Rp 370.000,00 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali Rp 275.000,00 16 Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali Rp 190.000,00 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali Rp 205.000,00 18 Banda Aceh Kota Langsa Orang/Kali Rp 301.000,00 19 Banda Aceh Kota Lhokseumawe Orang/Kali Rp 240.000,00 20 Banda Aceh Kota Subulussa]am Orang/Kali Rp 400.000,00 SUMATERA UTARA 21 Medan Kab. Asahan Orang/Kali Rp 259.000,00 22 Medan Kab. Batubara Orang/Kali Rp 225.000,00 23 Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp 270.000,00 24 Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp 186.000,00 25 Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp 300.000,00 26 Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp 200.000,00 27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp 287.000,00 28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Orang/Kali Rp 360.000,00 29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp 300.000,00 30 Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp 186.000,00 31 Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp 420.000,00 32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp 420.000,00 33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp 420.000,00 34 Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp 300.000,00 35 Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp 330.000,00 36 Medan kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp 200.000,00 37 Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp 264.000,00 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp 328.000,00 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp 345.000,00 40 Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp 330.000,00 41 Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp 300.000,00 42 Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp 180.000,00 43 Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp 225.000,00 44 Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp 345.000,00 45 Medan Kota tanjung Balai Orang/Kali Rp 285.000,00 46 Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp 203.000,00 RIAU 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali Rp 380.000,00 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp 315.000,00 49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali Rp 200.000,00 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali Rp 300.000,00 51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali Rp 225.000,00 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali Rp 350.000,00

53.Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali Rp 322.000,00 54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali Rp 350.000,00 55 Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali Rp 400.000,00 KEPULAUAN RIAU 56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali Rp 185.000,00 JAMBI 57 Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali Rp 175.000,00 58 Jambi Kab. Bungo Orang/Kali Rp 270.000,00 59 Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali Rp 325.000,00 60 Jambi Kab. Merangin Orang/Kali Rp 260.000,00 61 Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali Rp 170.000,00 62 Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali Rp 241.000,00 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Orang/Kali Rp 225.000,00 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali Rp 190.000,00 65 Jambi Kab. Tebo Orang/Kali Rp 250.000,00 66 Jambi Kota Sungai Penuh Orang/Kali Rp 308.000,00 SUMATERA BARAT 67 Padang Kab. Agam Orang/Kali Rp 225.000,00 68 Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali Rp 250.000,00 69 Padang Kab. Lima Puluh Kota Orang/Kali Rp 225.000,00 70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali Rp 205.000,00 71 Padang Kab. Pasaman Orang/Kali Rp 250.000,00 72 Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali Rp 250.000,00 73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali Rp 205.000,00 74 Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali Rp 225.000,00 75 Padang Kab. Solok Orang/Kali Rp 210.000,00 76 Padang Kab. Solok Selatan Orang/Kali Rp 250.000,00 77 Padang Kab. Tarrah Datar Orang/Kali Rp 220.000,00 78 Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kali Rp 215.000,00 79 Padang Kota Padang Panjang Orang/Kali Rp 210.000,00 80 Padang Kota Pariaman Orang/Kali Rp 200.000,00 81 Padang Kota Payakumbuh Orang/Kali Rp 225.000,00 82 Padang Kota Sawahlunto Orang/Kali Rp 215.000,00 83 Padang Kota Solok Orang/Kali Rp 210.000,00 SUMATERA SELATAN 84 Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali Rp 203.000,00 85 Palembang Kab. Empat Lawang Orang/Kali Rp 315.000,00 86 Palembang Kab. Lahat Orang/Kali Rp 250.000,00 87 Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali Rp 235.000,00 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali Rp 235.000,00 89 Palembang Kab. Musi Rawas Orang/Kali Rp 320.000,00 90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali Rp 325.000,00 91 Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali Rp 205.000,00 92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/Kali Rp 205.000,00 93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali Rp 248.000,00 94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Orang/Kali Rp 250.000,00 95 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Orang/Kali Rp 245.000,00 96 Palembang Kab. Pali Orang/Kali Rp 265.000,00 97 Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali Rp 290.000,00 98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali Rp 280.000,00 99 Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali Rp 205.000,00 LAMPUNG 100 Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Orang/Kali Rp 270.000,00 101 Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali Rp 234.000,00 102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/Kali Rp 246.000,00 103 Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Orang/Kali Rp 246.000,00 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali Rp 252.000,00 105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/Kali Rp 276.000,00 106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/Kali Rp 216.000,00 107 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/Kali Rp 200.000,00 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali Rp 222.000,00 109 Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/Kali Rp 240.000,00 110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali Rp 252.000,00 111 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Orang/Kali Rp 267.000,00 112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali Rp 270.000,00 113 Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali Rp 234.000,00 BENGKULU 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali Rp 344.000,00 115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali Rp 232.000,00 116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali Rp 313.000,00 117 Bengkulu Kab. Kaur Orang/Kali Rp 385.000,00 118 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali Rp 298.000,00 119 Bengkulu Kab. Lebong Orang/Kali Rp 375.000,00 120 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/Kali Rp 423.000,00 121 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali Rp 313.000,00 122 Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali Rp 282.000,00 BANGKA BELITUNG 123 Pangkalpinang Kab. Bangka Orang/Kali Rp 250.000,00 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kali Rp 275.000,00 125 Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali Rp 275.000,00 126 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali Rp 250.000,00 BANTEN 127 Se rang Kab. Lebak Orang/Kali Rp 208.000,00 128 Se rang Kab. Pandeglang Orang/Kali Rp 138.000,00 129 Se rang Kab. Serang Orang/Kali Rp 160.000,00 130 Serang Kab. Tangerang Orang/Kali Rp 254.000,00 131 Se rang Kota Cilegon Orang/Kali Rp 160.000,00 132 Se rang Kota Tangerang Orang/Kali Rp 313.000,00 133 Se rang Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp 347.000,00 JAWA BARAT 134 Bandung Kab. Bandung Orang/Kali Rp 183.000,00 135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali Rp 275.000,00 136 Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali Rp 265.000,00 137 Bandung Kab. Bogor Orang/Kali Rp 185.000,00 138 Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali Rp 245.000,00 139 Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali Rp 215.000,00 140 Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali Rp 280.000,00 141 Bandung Kab. Garut Orang/Kali Rp 243.000,00 142 Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali Rp 275.000,00 143 Bandung Kab. Karawang Orang/Kali Rp 248.000,00 144 Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali Rp 275.000,00 145 Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali Rp 235.000,00 146 Bandung Kab. Pangadaran Orang/Kali Rp 283.000,00 147 Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali Rp 218.000,00 148 Bandung Kab. Subang Orang/Kali Rp 208.000,00 149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali Rp 245.000,00 150 Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali Rp 230.000,00 151 Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali Rp 245.000,00 152 Bandung Kata Banjar Orang/Kali Rp 283.000,00 153 Bandung Kata Bekasi Orang/Kali Rp 265.000,00 154 Bandung Kata Boger Orang/Kali Rp 285.000,00 155 Bandung Kata Cimahi Orang/Kali Rp 168.000,00 156 Bandung Kata Cirebon Orang/Kali Rp 270.000,00 157 Bandung Kata Depok Orang/Kali Rp 275.000,00 158 Bandung Kata Sukabumi Orang/Kali Rp 226.000,00 159 Bandung Kata Tasikmalaya Orang/Kali Rp 245.000,00 JAWA TENGAH 160 Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali Rp 260.000,00 161 Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali Rp 257.000,00 162 Semarang Kab. Batang Orang/Kali Rp 240.000,00 163 Semarang Kab. Blora Orang/Kali Rp 270.000,00 164 Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali Rp 240.000,00 165 Semarang Kab. Brebes Orang/Kali Rp 263.000,00 166 Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali Rp 280.000,00 167 Semarang Kab. Demak Orang/Kali Rp 230.000,00 168 Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali Rp 235.000,00 169 Semarang Kab. Jepara Orang/Kali Rp 240.000,00 170 Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali Rp 250.000,00 171 Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali Rp 260.000,00 172 Semarang Kab. Kendal Orang/Kali Rp 230.000,00 173 Semarang Kab. Klaten Orang/Kali Rp 250.000,00 174 Semarang Kab.Kudus Orang/Kali Rp 235.000,00 175 Semarang Kab. Magelang Orang/Kali Rp 240.000,00 176 Semarang Kab. Pati Orang/Kali Rp 240.000,00 177 Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali Rp 245.000,00 178 Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali Rp 250.000,00 179 Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali Rp 270.000,00 180 Semarang Kab. Purworejo Orang/Kali Rp 250.000,00 181 Semarang Kab. Rembang Orang/Kali Rp 250.000,00 182 Semarang Kab. Semarang Orang/Kali Rp 230.000,00 183 Semarang Kab. Sragen Orang/Kali Rp 250.000,00 184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali Rp 250.000,00 185 Semarang Kab. Tegal Orang/Kali Rp 260.000,00 186 Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali Rp 240.000,00 187 Semarang Kab. Wonogiri Orang/ Kali Rp 250.000,00 188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali Rp 250.000,00 189 Semarang Kota Magelang Orang/Kali Rp 240.000,00 190 Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali Rp 245.000,00 191 Semarang Kota Salatiga Orang/Kali Rp 235.000,00 192 Semarang Kota Surakarta Orang/Kali Rp 245.000,00 193 Semarang Kata Tegal Orang/Kali Rp 260.000,00 D.I. YOGYAKARTA 194 Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali Rp 250.000,00 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali Rp 350.000,00 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali Rp 350.000,00 197 Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali Rp 200.000,00 JAWA TIMUR 198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali Rp 225.000,00 199 Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali Rp 285.000,00 200 Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali Rp 255.000,00 201 Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali Rp 225.000,00 202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali Rp 255.000,00 203 Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali Rp 225.000,00 204 Surabaya Kab. Jember Orang/Kali Rp 26l .000,00 205 Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali Rp 235.000,00 206 Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali Rp 235.000,00 207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali Rp 225.000,00 208 Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali Rp 261.000,00 209 Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali Rp 245.000,00 210 Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali Rp 253.000,00 211 Surabaya Kab. Malang Orang/Kali Rp 228.000,00 212 Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali Rp 225.000,00 213 Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali Rp 245.000,00 214 Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali Rp 253.000,00 215 Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali Rp 285.000,00 216 Surabaya Kab. Parnekasan Orang/Kali Rp 243.000,00 217 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali Rp 228.000,00 218 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali Rp 255.000,00 219 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali Rp 228.000,00
220.Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali Rp 235.000,00
221.Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali Rp 240.000,00
222.Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali Rp 255.000,00
223.Surabaya Kab. Surnenep Orang/Kali Rp 255.000,00
224.Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali Rp 245.000,00
225.Surabaya Kab.Tuban Orang/Kali Rp 245.000,00
226.Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali Rp 245.000,00
227.Surabaya Kota Batu Orang/Kali Rp 242.000,00
228.Surabaya Kata Blitar Orang/Kali Rp 255.000,00
229.Surabaya Kata Bojonegoro Orang/Kali Rp 225.000,00
230.Surabaya Kata Kediri Orang/Kali Rp 235.000,00
231.Surabaya Kata Madiun Orang/Kali Rp 245.000,00
232.Surabaya Kota Malang Orang/Kali Rp 228.000,00
233.Surabaya Kata Mojokerto Orang/Kali Rp 225.000,00
234.Surabaya Kata Probolinggo Orang/Kali Rp 228.000,00 BALI
235.Denpasar Kab.Badung Orang/Kali Rp 188.000,00
236.Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali Rp 225.000,00
237.Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali Rp 265.000,00
238.Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali Rp 225.000,00
239.Denpasar Kab. Jernbrana Orang/Kali Rp 270.000,00
240.Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali Rp 263.000,00
241.Denpasar Kab. Tabanan Orang/Kali Rp 225.000,00 NUSA TENGGARA BARAT
242.Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali Rp 325.000,00
243.Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali Rp 450.000,00
244.Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali Rp 350.000,00 NUSA TENGGARA TIMUR
245.Kupang Kab. Belu Orang/Kali Rp 325.000,00
246.Kupang Kab. Kupang Orang/Kali Rp 175.000,00
247.Kupang Kab. Timar Tengah Selatan Orang/Kali Rp 218.000,00
248.Kupang Kab. Timar Tengah Utara Orang/Kali Rp 275.000,00 KALIMANTAN BARAT
249.Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali Rp 270.000,00
250.Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali Rp 550.000,00
251.Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali Rp 550.000,00
252.Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali Rp 550.000,00
253.Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali Rp 185.000,00
254.Pontianak Kab. Landak Orang/Kali Rp 270.000,00
255.Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali Rp 430.000,00
256.Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali Rp 230.000,00
257.Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali Rp 300.000,00
258.Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali Rp 303.000,00
259.Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali Rp 343.000,00
260.Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali Rp 392.000,00
261.Pontianak Kata Singkawang Orang/Kali Rp 257.000,00 KALIMANTAN TENGAH
262.Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali Rp 290.000,00
263.Palangkaraya Kab. Barito Timur Orang/Kali Rp 333.000,00
264.Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali Rp 425.000,00
265.Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali Rp 300.000,00
266.Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali Rp 275.000,00
267.Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali Rp 250.000,00
268.Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali Rp 425.000,00
269.Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali Rp 300.000,00
270.Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali Rp 525.000,00
271.Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali Rp 448.000,00
272.Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali Rp 250.000,00
273.Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/Kali Rp 328.000,00
274.Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali Rp 525.000,00 KALIMANTAN SELATAN
275.Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali Rp 230.000,00
276.Banjarmasin Kab. Banjar Orang/Kali Rp 170.000,00
277.Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/Kali Rp 200.000,00
278.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali Rp 200.000,00
279.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali Rp 212.000,00
280.Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali Rp 218.000,00
281.Banjarmasin Kab. Kota Baru Orang/Kali Rp 290.000,00
282.Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali Rp 234.000,00
283.Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali Rp 300.000,00
284.Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali Rp 200.000,00
285.Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali Rp 189.000,00
286.Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/Kali Rp 225.000,00 KALIMANTAN TIMUR
287.Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali Rp l.500.000,00
288.Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali Rp 500.000,00
289.Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali Rp 1.350.000,00
290.Samannda Kab. Paser Orang/Kali Rp l.650.000,00
291.Samarinda Kah. Penajam Paser Utara Orang/Kali Rp 650.000,00
292.Samarinda Kota Balikpapan Orang/Kali Rp 550.000,00
293.Samarinda Kota Bontang Orang/Kali Rp 600.000,00 SULAWESI UTARA
294.Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali Rp 250.000,00
295.Manado Kab. Bolaang Mongondow Sela tan Orang/Kali Rp 275.000,00
296.Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur Orang/Kali Rp 250.000,00
297.Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara Orang/Kali Rp 300.000,00
298.Manado Kab. Minahasa Orang/Kali Rp 180.000,00
299.Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali Rp 180.000,00
300.Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali Rp 200.000,00
301.Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali Rp 175.000,00
302.Manado Kota Bitung Orang/Kali Rp 175.000,00
303.Manado Kota Kotamobagu Orang/Kali Rp 250.000,00
304.Manado Kota Tomohon Orang/Kali Rp 170.000,00 GORONTALO
305.Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali Rp 400.000,00
306.Gorontalo Kab. Gorontalo Orang/Kali Rp 300.000,00
307.Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali Rp 350.000,00
308.Gorontalo Kab. Pahuwato Orang/Kali Rp 650.000,00 SULAWESI BARAT
309.Mamuju Kab. Majene Orang/Kali Rp 240.000,00
310.Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali Rp 359.000,00
311.Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali Rp 200.000,00
312.Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali Rp 270.000,00
313.Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali Rp 260.000,00 SULAWESI SELATAN
314.Makassar Kah. Bantaeng Orang/Kali Rp 235.000,00
315.Makassar Kah. Barru Orang/Kali Rp 210.000,00
316.Makassar Kah. Bone Orang/Kali Rp 240.000,00
317.Makassar Kah. Bulukumba Orang/Kali Rp 240.000,00
318.Makassar Kah. Enrekang Orang/Kali Rp 250.000,00
319.Makassar Kah.Gowa Orang/Kali Rp 175.000,00
320.Makassar Kah. Jeneponto Orang/Kali Rp 230.000,00
321.Makassar Kah. Luwu Orang/Kali Rp 350.000,00
322.Makassar Kah. Luwu Timur Orang/Kali Rp 375.000,00
323.Makassar Kah. Luwu Utara Orang/Kali Rp 365.000,00
324.Makassar Kah. Maros Orang/Kali Rp 170.000,00
325.Makassar Kah. Pinrang Orang/Kali Rp 230.000,00
326.Makassar Kah. Sidenreng Rappang Orang/Kali Rp 230.000,00
327.Makassar Kah. Sinjai Orang/Kali Rp 235.000,00
328.Makassar Kah. Soppeng Orang/Kali Rp 235.000,00
329.Makassar Kah. Takalar Orang/Kali Rp 190.000,00
330.Makassar Kah. Tanatoraja Orang/Kali Rp 350.000,00
331.Makassar Kah. Toraja Utara Orang/Kali Rp 350.000,00
332.Makassar Kah. Wajo Orang/Kali Rp 230.000,00
333.Makassar Kota Palopo Orang/Kali Rp 350.000,00
334.Makassar Kota Pare-Pare Orang/Kali Rp 225.000,00 SULAWESI TENGAH
335.Palu Kah. Luwuk Orang/Kali Rp 400.000,00
336.Palu Kah. Buol Orang/Kali Rp 472.000,00
337.Palu Kah. Donggala Orang/Kali Rp 130.000,00
338.Palu Kah. Morowali Orang/Kali Rp 400.000,00
339.Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali Rp 400.000,00
340.Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali Rp 250.000,00
341.Palu Kab. Poso Orang/Kali Rp 280.000,00
342.Palu Kab. Sigi Orang/Kali Rp 219.000,00
343.Palu Kab. Tojouna-Una Orang/Kali Rp 350.000,00
344.Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali Rp 412.000,00 SULAWESI TENGGARA
345.Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp 355.000,00
346.Kendari Kab. Kolaka Orang/Kali Rp 370.000,00
347.Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp 300.000,00
348.Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp 425.000,00
349.Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp 300.000,00
350.Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp 305.000,00
351.Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp 300.000,00 MALUKU UTARA
352.Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali Rp 850.000,00
353.Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali Rp 1.000.000,00
354.Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali Rp l.250.000,00
355.Sofifi Kab. Halmahera Utara Orang/Kali Rp 900.000,00 PAPUA
356.Jayapura Kab. Jayapura Orang/Kali Rp 600.000,00
357.Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali Rp 900.000,00
358.Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali Rp 2.700.000,00
359.Jayapura Kab. Merauke Orang/Kali Rp 1.134.000,00 PAPUA BARAT
360.Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali Rp 900.000,00
361.Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali Rp 750.000,00
362.Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali Rp2.650.000,00
362.Manokwari Kota Sorong Orang/Kali Rp 1.000.000,00 Keterangan : • Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar kota (dalam negeri) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar kota sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara at cost) BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA NO PROPINSI SATUAN TARIF HOTEL (RP) BUPATI, WAKIL BUPATI/KETUA, WAKIL KETUA DPRD ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III GOL II/I A A C D E
1.ACEH OH 4.420.000,00 3.526.000,00 1.294.000,00 556.000,00 556.000,00 2. SUMATERA UTARA OH 4.960.000,00 1.518.000,00 1.100.000,00 530.000,00 530.000,00
3.RIAU OH 3.820.000,00 3.119.000,00 1.650.000,00 852.000,00 852.000,00 4. KEPULAUAN RIAU OH 4.275.000,00 1.854.000,00 1.037.000,00 792.000,00 792.000,00
5.JAMBI OH 4.000.000,00 3.337.000,00 1.212.000,00 580.000,00 580.000,00 6. SUMATERA BARAT OH 5.236.000,00 3.332.000,00 1.353.000,00 650.000,00 650.000,00 7. SUMATERA SELATAN OH 5.850.000,00 3.083.000,00 1.571.000,00 861.000,00 861.000,00
8.LAMPUNG OH 4.491.000,00 2.067.000,00 1.140.000,00 580.000,00 580.000,00
9.BENGKULU OH 2.071.000,00 1.628.000,00 1.546.000,00 630.000,00 630.000,00 10. BANGKA BELITUNG OH 3.827.000,00 2.838.000,00 1.957.000,00 622.000,00 622.000,00
11.BANTEN OH 5.725.000,00 2.373.000,00 1.000.000,00 718.000,00 718.000,00
12.JAWA BARAT OH 5.381.000,00 2.755.000,00 1.006.000,00 570.000,00 570.000,00
13.D.K.I. JAKARTA OH 5.850.000,00 1.490.000,00 992.000,00 730.000,00 730.000,00
14.JAWA TENGAH OH 4.242.000,00 1.480.000,00 954.000,00 600.000,00 600.000,00 15. D.I. YOGYAKARTA OH 5.017.000,00 2.695.000,00 1.384.000,00 845.000,00 845.000,00
16.JAWA TIMUR OH 4.400.000,00 1.605.000,00 1.076.000,00 664.000,00 664.000,00
17.BALI OH 4.890.000,00 1.946.000,00 990.000,00 910.000,00 910.000,00 18. NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000,00 2.648.000,00 1.418.000,00 580.000,00 580.000,00 NO PROPINSI SATUAN TARIF HOTEL (RP) BUPATI, WAKIL BUPATI/KETUA, WAKIL KETUA DPRD ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III GOL. I / II A A C D E 19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000,00 1.493.000,00 1.355.000,00 550.000,00 550.000,00 20. KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000,00 1.538.000,00 1.125.000,00 538.000,00 538.000,00 21. KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000,00 3.391.000,00 1.160.000,00 659.000,00 659.000,00 22. KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000,00 3.316.000,00 1.500.000,00 540.000,00 540.000,00 23. KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 804.000,00 24. KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 804.000,00 25. SULAWESI UTARA OH 4.919.000,00 2.290.000,00 924.000,00 782.000,00 782.000,00
26.GORONTALO OH 4.168.000,00 2.549.000,00 1.431.000,00 764.000,00 764.000,00 27. SULAWESI BARAT OH 4.076.000,00 2.581.000,00 1.075.000,00 704.000,00 704.000,00 28. SULAWESI SELATAN OH 4.820.000,00 1.550.000,00 1.020.000,00 732.000,00 732.000,00 29. SULAWESI TENGAH OH 2.309.000,00 2.027.000,00 1.567.000,00 951.000,00 951.000,00 30. SULAWESI TENGGARA OH 2.475.000,00 2.059.000,00 1.297.000,00 786.000,00 786.000,00
31.MALUKU OH 3.467.000,00 3.240.000,00 1.048.000,00 667.000,00 667.000,00
32.MALUKU UTARA OH 3.440.000,00 3.175.000,00 1.073.000,00 600.000,00 600.000,00
33.PAPUA OH 3.859.000,00 3.318.000,00 2.521.000,00 829.000,00 829.000,00
34.PAPUA BARAT OH 3.872.000,00 3.212.000,00 2.056.000,00 718.000,00 718.000,00 Keterangan : • Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanan perjalanan dinas luar daerah. • Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN UANG REPRESENTASI (RP) 1. PEJABAT NEGARA (BUPATI DAN WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD) OH 250.000,00
2.ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II OH 150.000,00 Keterangan : • Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. • Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips, porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lambang PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Daerah Alamat …………………………………………………………. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor : Tanggal : N O PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1. 2. 3. 4. JUMLAH : Rp. Terbilang Telah dibayar sejumlah Rp. ............................... Bendahara Pengeluaran (......................................) NIP Bangli, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp........................................ Yang Menerima (......................................) NIP PERHITUNGAN SPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih : Rp. ............................................. : Rp. ............................................. : Rp. ............................................. Pejabat Pembuat Komitmen (............................................) NIP BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS SATUAN BIAYA PENGEPAKAN BARANG DALAM RANGKA PERPINDAHAN NO. URAIAN GOLONGAN PELAKSANA SPD GOLONGAN IV GOLONGAN III GOLONGAN II GOLONGAN I 1. 2. Jumlah barang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan :
1.Pegawai yang berkeluarga dengan anak
2.Pegawai yang berkeluarga tanpa anak
3.Pegawai yang tidak berkeluarga Dasar perhitungan biaya :

a.Kereta Api
1. 1.Pengepakan dan pergudangan per m3
2. 2.Angkutan per m3 /km
b.Truk
1. 1.Pengepakan dan pergudangan per m3
2. 2.Angkutan per m3 /km
b.Angkutan Laut/Sungai
1. 1.Pengepakan dan pergudangan per m3
2. 2.Angkutan per m3 /km 25 m3 15 m3 5 m3 Rp.75.000,00 400 Rp.60.000,00 400 Rp.60.000,00 400 20 m3 12 m3 4 m3 Rp.75.000,00 400 Rp.60.000,00 400 Rp.60.000,00 400 15 m3 9 m3 3 m3 Rp.75.000,00 400 Rp.60.000,00 400 Rp.60.000,00 400 10 m3 6 m3 2 m3 Rp.75.000,00 400 Rp.60.000,00 400 Rp.60.000,00 400 BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR......................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………... Jabatan : …………………………………………………………… Instansi : …………………………………………………………… menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Instansi : …………………………………………………………… dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .………………............................................................ ......................................................................................................................... ........................................................ Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bangli, Yang Membuat Pernyataan, (.........................................) BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Instasi : …………………………………………………………… menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: .........tanggal.......... dan SPD Nomor.........tanggal...........atas nama : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Instansi : …………………………………………………………… dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ............. tanggal ......... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ………….….. dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.............................., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: .................... tanggal................................. SKPD ............................ Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Daerah. Bangli, Yang Membuat Pernyataan, (.........................................) BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS KOP PERANGKAT DAERAH PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Tempat, tanggal lahir : NIK : Jabatan : Alamat : Dengan ini menyatakan : 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ............... tanggal ....................... dalam rangka melaksanakan kegiatan ............. ke ........... dari tanggal ...... s.d ........... 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Bangli, Pelaksana Perjalanan Dinas, (.........................................) BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS FORMAT KUITANSI KOP PERANGKAT DAERAH No Kuitansi : ........ No Rek ......... Tahun Anggaran ... KUITANSI Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Sebesar : Rp. .................. Terbilang : ......... Untuk Keperluan : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan ………………………………………………………… dengan rincian :
3. 1.uang harian Rp. …………….
4. 2.biaya transportasi Rp. …………….
5. 3.biaya penginapan Rp. …………….
6. 4.uang representasi Rp. …………….
7. 5.biaya taksi Rp. ……………. Bangli, ............................. Penerima ......................................... Menyetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (…………………………………..) NIP. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, (…………………………………..) NIP. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS DOKUMEN PENDUKUNG SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI : I. Pendidikan dan Pelatihan/Training
8. 1.Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
a.Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian;
b.Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut;
c.Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan;
d.Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : Sister City/Sister Province.
1. 2.Dokumen program pelatihan (training) meliputi :
a.Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (training) antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian;
b.Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (training) di lembaga tersebut;
c.Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan;
d.MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
e.Proposal/Kerangka Acuan Kerja. II. Studi Banding Dokumen studi banding meliputi :
1. 1.Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama studi banding, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian;
2. 2.Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding;
3. 3.Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama daerah dengan pihak luar negeri;
4. 4.Proposal/Kerangka Acuan Kerja. III. Seminar/Lokakarya/Konferensi Dokumen seminar/lokakarya/konferensi meliputi :
5. 1.Surat undangan dari penyelenggara seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan;
6. 2.Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian; IV. Promosi Potensi Daerah Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :
7. 1.Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian;
8. 2.Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah;
9. 3.Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak penyelenggara promosi diluar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi;
10. 4.Proposal/Kerangka Acuan Kerja;
11. 5.Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara promosi diluar negeri tentang keikutsertaan daerah. V. Kerjasama daerah dengan Pihak Luar Negeri Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :
12. 1.Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian;
13. 2.Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri bila ada;
14. 3.Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama;
15. 4.Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja. VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :
16. 1.Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga Negara, Surat jaminan dari sponsor atau Memorandum of Understanding (MOU)/kontrak/perjanjian;
17. 2.Surat undangan dari pihak/lembaga/badan diluar negeri;
18. 3.Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari pihak pemerintah daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kunjungan persahabatan/kebuadayaan. BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERJALANAN DINAS SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI NO NEGARA SATUAN JUMLAH UANG HARIAN (US$) KETERANGAN A B C D 1 2 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. AMERIKA UTARA Amerika Serikat Kanada AMERIKA SELATAN Argentina Venezuela Brazil Chile Columbia Peru Suriname Ekuador AMERIKA TENGAH Mexico Kuba Panama EROPA BARAT Austria Belgia Perancis Jerman Belanda Swiss EROPA UTARA Denmark Finlandia Norwegia Swedia Inggris EROPA SELATAN Bosnia Herzegovina Kroasia Spanyol Yunani Italia Portugal Serbia EROPA TIMUR Bulgaria Chekoslovakia Hongaria Polandia Rumania Rusia Slowakia Ukraina AFRIKA BARAT Nigeria Senegal AFRIKA TIMUR Ethiopia Kenya Madagaskar Tanzania Zimbabwe Mozambique AFRIKA SELATAN Namibia OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH 527 447 395 464 436 415 386 383 398 385 429 406 414 504 466 512 443 463 509 472 453 517 466 587 456 483 457 422 520 425 401 406 426 421 401 416 556 429 425 361 334 312 334 296 330 285 319 300 473 404 277 323 341 316 281 277 295 273 318 305 307 453 419 464 411 416 456 427 409 465 436 534 420 444 413 379 472 382 361 367 390 381 361 381 512 387 382 313 276 257 276 244 272 244 263 247 417 368 242 287 291 270 240 237 252 242 282 261 272 318 282 382 282 272 322 275 354 288 342 432 334 353 287 242 372 242 313 320 331 339 313 313 407 335 328 292 206 192 206 182 203 216 212 185 343 307 241 286 241 222 221 221 207 241 281 221 271 317 281 381 281 271 321 241 313 286 341 431 333 352 286 241 371 241 277 284 293 300 277 277 406 297 290 291 201 167 196 181 182 215 211 161 Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD. Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II Tingkat C : Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Istri atau Suami Pejabat Negara, Istri atau Suami Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri atau Suami Sekretaris Daerah, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan III, Orang Pribadi/Pihak Swasta Berpendidikan S2 dan S1 Tingkat D : Pejabat Eselon V, Pegawai Negeri Sipil Gol II dan I, Orang Pribadi/Pihak Swasta Berpendidikan Diploma kebawah. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Afrika Selatan AFRIKA UTARA Aljazair Mesir Maroko Tunisia Sudan Libya ASIABARAT Azerbaijan Bahrain Irak Yordania Kuwait Libanon Qatar Arab Suriah Turki Uni Emirat Arab Yaman Saudi Arabia Oman ASIA TIMUR Cina Hongkong Jepang Korea Selatan Korea Utara ASIA SELATAN Afganistan Bangladesh India Pakistan Srilanka Iran ASIA TENGAH Uzbekistan Kazakhstan ASIA TENGGARA Philipina Singapura Malaysia Thailand Myanmar Laos Vietnam Brunei Darussalam Kamboja Timor Leste ASIA PASIFIK Australia Selandia Baru Kaledonia Baru Papua Nugini Fiji OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH 304 342 368 304 293 342 308 498 405 397 365 406 357 386 358 365 459 353 391 359 378 472 519 421 395 385 339 352 343 348 351 392 456 412 424 381 392 368 380 383 374 296 392 439 392 425 385 363 251 308 273 251 241 282 254 459 286 283 254 283 267 276 257 270 323 241 276 254 238 320 303 326 238 226 196 263 203 201 260 352 420 278 290 253 275 250 262 265 256 223 354 403 246 387 353 329 202 287 212 192 187 210 189 365 222 220 197 257 207 215 200 210 302 197 215 197 207 287 262 297 207 173 167 242 172 167 202 287 334 222 224 212 211 197 202 204 197 197 229 272 222 276 237 221 201 286 190 191 186 184 165 364 208 201 196 256 186 196 196 188 301 196 201 185 206 286 261 296 206 172 166 241 181 166 181 254 333 221 221 211 201 196 196 196 196 196 196 271 221 224 192 179 BUPATI BANGLI, SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…