DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemanfaatan, Tata Cara dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemakaian alat berat harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian alat berat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemakaian Alat Berat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 303); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN ALAT BERAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemakaian alat berat milik Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian alat berat milik Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 3

(1)Alat berat milik Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
(2)Dalam hal alat berat milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, maka dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
(3)Pemanfaatan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif retribusi dan biaya operasional.
(4)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa biaya penggatian bahan bakar minyak yang dikeluarkan selama penggunaan alat berat.
(5)Pemanfaatan alat berat yang digunakan untuk penanganan kondisi tanggap darurat bencana, hanya dikenakan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV

TATA CARA

Pasal 4

(1)Orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan alat berat wajib membuat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Berdasarkan permohonan dari orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum melakukan survei lokasi bersama pemohon.
(3)Berdasarkan hasil survei lokasi, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dapat menolak atau menyetujui pemanfaatan alat berat.
(4)Dalam hal permohonan disetujui, maka:
1. a.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan orang pribadi atau badan bersepakat dalam perjanjian kontrak dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlengkapan dan Perbengkelan menerbitkan Surat Tugas Operator Alat Berat dan Berita Acara Penyerahan Alat Berat dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Dalam hal perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a telah berakhir maka orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan alat berat wajib mengembalikan alat berat serta menandatangani Berita Acara Pengembalian Alat Berat dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Untuk menentukan jumlah hari pemakaian alat berat, operator alat berat membawa absensi operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 22-1-2025 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 22-1-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Syahbudin Usmoyo, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19740223 199803 1 006 Pj. BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, MUHAMAD MASROFI TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMAKAIAN ALAT BERAT PEDOMAN PEMAKAIAN ALAT BERAT A. Format Permohonan Pemakaian Alat Berat KOP Banjarnegara, … Kepada Nomor : Yth. Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Lampiran : Perihal : Permohonan Penggunaan/Sewa Alat Berat Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : … Alamat : … Dalam ini mengajukan permohonan untuk menggunakan alat berat milik Pemerintah Dearah berupa: Janis/Type Alat Berat : … Untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan: Jenis Pekerjaan : … Lokasi : … Sehubungan dengan hal tersebut, kami bersedia mematuhi segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pemakaian alat berat dimaksud dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan tanda pengenal. Demikian surat permohonan ini disampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih. Hormat Kami, ….……. B. Perjanjian Penggunaan Alat Berat KOP PERJANJIAN PENGGUNAAN ALAT BERAT Nomor … Pada hari ini … tanggal … bulan … tahun … kami yang bertandatangan di bawah ini : I. Nama : Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. Nama : Jabatan : Alamat : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pengguna alat berat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PARA PIHAK bersepakat mengadakan perjanjian penggunaan alat berat pada pekerjaan … dengan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis Alat Berat dan Tarif Retribusi

(1)PIHAK KESATU menyerahkan alat berat kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Jenis Alat : …
2. b.Jumlah : … (unit)
3. c.Tarif Retribusi : Rp … /hari/jam
4. d.Jumlah Biaya Retribusi : …
(2)PIHAK KEDUA wajib membayar jumlah biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3)Dalam hal alat berat tidak dipergunakan karena terjadi bencana alam dan tidak tersedia bahan bakar, maka PIHAK KEDUA tidak dikenakan tarif retribusi.

Pasal 2

Lokasi Kerja Lokasi kerja PIHAK KEDUA terletak pada …

Pasal 3

Biaya Operasional dan Biaya Pemeliharaan

(1)PIHAK KESATU menyerahkan alat berat pada PIHAK KEDUA pada lokasi kerja PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA membayar biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
(2)PIHAK KEDUA wajib menanggung biaya operasional selama penggunaan alat berat sesuai dengan petunjuk PIHAK KESATU.

Pasal 4

Biaya Pengangkutan PIHAK KEDUA wajib membayar biaya pengangkutan selama pengantaran dan pengembalian alat berat.

Pasal 5

Penyerahan dan Pengembalian

(1)PIHAK KESATU menyerahkan alat berat kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai sebelum digunakan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan Berita Acara Penyerahan Alat Berat.
(2)PIHAK KEDUA wajib mengembalikan alat berat kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai setelah digunakan oleh PIHAK KEDUA disertai dengan Berita Acara Pengembalian Alat Berat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…