DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 18. perubahan Pasal 19, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 71 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 71) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.186.087.634.043 (dua triliun seratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
3. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
4. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
5. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 7);
6. 9.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 71); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.692.865.866.043 (satu triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.593.102.046.043 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus dua juta empat puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah); dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 99.763.820.000 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.593.102.046.043 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus dua juta empat puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Desa sebesar Rp236.397.373.000 (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
2. b.Dana Bagi Hasil sebesar Rp18.694.969.043 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah);
3. c.Dana Alokasi Umum sebesar Rp964.270.054.000 (sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu rupiah); dan
4. d.Dana Alokasi Khusus sebesar Rp373.739.650.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp. 99.763.820.000 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri:
1. a.Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 90.692.820.000 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
2. b.Bantuan Keuangan sebesar Rp. 9.071.000.000 (sembilan miliar tujuh puluh satu juta rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.290.350.035.793 (dua triliun dua ratus sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.636.319.505.769 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.014.193.465.505 (satu triliun empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.079.263.984 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.042.998.780 (lima puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.153.777.500 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf a sebesar Rp1.014.193.465.505 (satu triliun empat belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
5. e.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
7. g.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp614.384.927.155 (enam ratus empat belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar Rp337.948.518.909 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp28.959.034.968 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.159.184.473 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp30.889.800.000 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp563.079.263.984 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Barang sebesar Rp56.734.316.574 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
b.Belanja Jasa sebesar Rp144.515.412.777 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
c.Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.606.992.433 (delapan miliar enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
d.Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp27.302.281.613 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah);
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.491.448.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
f.Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp100.801.238.587 (seratus miliar delapan ratus satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah);
g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp22.705.299.000 (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp200.922.275.000 (dua ratus miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. 8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp56.042.998.780 (lima puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
b.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp41.676.803.780 (empat puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
c.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.737.795.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
d.Belanja Hibah Dana BOSP Rp12.620.700.000 (dua belas miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
1. 9.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp214.602.765.024 (dua ratus empat belas miliar enam ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebesar Rp15.190.412.750 (lima belas miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.710.515.187 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp11.424.000 (sebelas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp970.660.000 (sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah));
3. c.Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp166.295.524 (seratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.599.119.650 (dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp583.547.500 (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. f.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp459.211.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu rupiah); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7. g.Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.274.181.100 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);
8. h.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
9. i.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
10. j.Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp252.435.000 (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
11. k.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp. 5.895.561.413 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah); dan
12. l.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp13.392.080.000 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.551.392.487 (lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp52.651.392.487 (lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah; dan
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp119.878.119.000 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp119.364.619.000 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp513.500.000 (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud sebesar Rp268.743.600 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…