DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber, Penganggaran, Pengalokasian dan Peruntukan, Perhitungan Alokasi Bonus Produksi, Penyaluran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendapatan produksi Panas Bumi yang diterima oleh Pemerintah Daerah diprioritaskan penggunannya untuk masyarakat di sekitar wilayah kerja panas bumi;
c.bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan dan penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Penyaluran Bonus Produksi Panas Bumi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Telah diteliti oleh Paraf Kepala BPPKAD Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DAN PENYALURAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
7.Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu.
8.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Telah diteliti oleh Paraf Kepala BPPKAD penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10.Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode satu tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Camat adalah Camat Batur Kabupaten Banjarnegara.
13.Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yang peruntukanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku penerima bantuan.
14.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
16.Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disingkat WKP adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

BAB II

SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PERUNTUKAN

Pasal 2

(1)Pemegang izin panas bumi, Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib memberikan Bonus Produksi kepada Pemerintah Daerah atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi atau pendapatan kotor dari penjualan listrik.
(2)Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Bonus Produksi dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 4

(1)Alokasi pemanfaatan Bonus Produksi ditetapkan sebagai berikut: Telah diteliti oleh Paraf Kepala BPPKAD
1. a.50% (enam puluh persen) dialokasikan untuk seluruh Desa yang berada di Kecamatan Batur yang merupakan wilayah kerja panas bumi dalam bentuk BKK; dan
2. b.50% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Pemerintah Daerah.
(2)BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagikan kepada Desa berdasarkan zona sebagai berikut:
1. a.90% untuk zona 1 yang merupakan Desa yang menjadi lokasi kegiatan pengusahaan panas bumi dengan komposisi sebagai berikut:
  1. 1.30% untuk Desa Karangtengah;
  2. 2.25% untuk Desa Kepakisan;
  3. 3.20% untuk Desa Dieng Kulon;
  4. 4.12,5 % untuk Desa Bakal; dan
  5. 5.12,5 % untuk Desa Pekasiran.
2. b.10% untuk zona 2 merupakan Desa yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a secara merata.
(3)Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.
(4)Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan dokumen perizinan dan/atau perubahan batas administrasi Desa/kecamatan dan/atau perubahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan perubahan penerimaan alokasi BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

(1)Alokasi BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk program kegiatan, meliputi:
1. a.bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. b.bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
3. c.bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. d.bidang pemberdayaan kemasyarakatan Desa; dan
5. e.bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(2)Pemerintah Daerah dapat menentukan prioritas penggunaan BKK yang diterima oleh Desa untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi Prioritas Daerah pada tahun berkenaan.
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa setiap tahun dengan sumber anggaran dari BKK.
(4)Dalam hal kegiatan penggunaan BKK belum tercantum dalam RKP Desa dan APB Desa maka Desa harus melakukan perubahan RKP Desa dan APB Desa. Telah diteliti oleh Paraf Kepala BPPKAD

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI BONUS PRODUKSI

Pasal 7

(1)Perhitungan pagu alokasi Bonus Produksi berupa BKK dilakukan pada tahun berjalan untuk alokasi tahun berikutnya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
(2)Pagu BKK untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan hasil perkalian antara pagu BKK dengan persentase alokasi masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi jumlah Desa per wilayah.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran bonus produksi untuk Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Penyaluran BKK dilaksanakan oleh BUD sebanyak 1 (satu) tahapan.
(2)Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BKK kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan pencairan BKK yang diketahui camat;
2. b.fotokopi nomor rekening kas desa penerima bantuan keuangan;
3. c.kwitansi bermeterai ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kapala Desa dan Bendahara Desa;
5. e.salinan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
6. f.salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
(3)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membentuk tim verifikasi dengan Keputusan Bupati
(4)Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan BKK kepada Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD masing-masing Desa setelah dilakukan verifikasi.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Bonus Produksi oleh Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan dalam RKPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Telah diteliti oleh Paraf Kepala BPPKAD

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…