DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 19, perubahan Pasal 20, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 21, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 14);
9.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 15); Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor :

a.5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 5)
b.15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 15) diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.280.806.053.300 (dua triliun dua ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam juta lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp416.710.671.300 (empat ratus enam belas miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp164.220.115.300 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp219.580.394.000 (dua ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp23.760.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp9.150.162.000 (sembilan miliar seratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp164.220.115.300 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua puluh juta seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Reklame sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
2. b.Pajak Air Tanah sebesar Rp378.000.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
3. c.Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
4. d.Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp4.530.000.000 (empat miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
6. f.Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar rupiah);
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp41.939.000.000 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
8. h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp47.330.013.300 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga belas ribu tiga ratus rupiah); dan
9. i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp26.040.102.000 (dua puluh enam miliar empat puluh juta seratus dua ribu rupiah).
(2)Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b sebesar Rp219.580.394.000 (dua ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum sebesar Rp179.851.303.500 (seratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
2. b.Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp38.917.090.500 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp812.000.000 (delapan ratus dua belas juta rupiah).
(3)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp23.760.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
(4)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp9.150.162.000 (sembilan miliar seratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2. b.Jasa Giro sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
3. c.Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
4. d.Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. e.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp964.826.000 (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
6. f.Pendapatan BLUD sebesar Rp1.400.336.000 (satu miliar empat ratus juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.787.983.601.000 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.684.430.190.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp103.553.411.000 (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
1. 5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga erbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.684.430.190.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Dana Desa sebesar Rp272.904.953.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
2. b.Dana Bagi Hasil sebesar Rp40.239.588.000 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Dana Alokasi Umum sebesar Rp948.875.591.000 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
4. d.Dana Alokasi Khusus sebesar Rp422.410.058.000 (empat ratus dua puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh delapan ribu rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp103.553.411.000 (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp101.821.411.000 (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); dan
2. b.Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp1.732.000.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).
  1. 6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.669.543.053.670 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.841.213.562 (satu triliun delapan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp565.193.225.254 (lima ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.331.968.054 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.060.646.800 (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

7.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf a sebesar Rp1.018.841.213.562 (satu triliun delapan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah),terdiri atas :
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
5. e.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
6. f.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp660.472.226.894 (enam ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar Rp319.400.207.370 (tiga ratus sembilan belas miliar empat ratus juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp28.767.172.600 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp964.606.698 (sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp8.385.000.000 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp565.193.225.254 (lima ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Barang sebesar Rp70.675.968.797 (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
b.Belanja Jasa sebesar Rp149.761.323.915 (seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
c.Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.508.725.935 (tujuh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
d.Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp26.641.753.636 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.650.650.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
f.Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp86.972.779.971 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp23.557.654.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp194.424.369.000 (seratus sembilan puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
1. 9.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp83.331.968.054 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp64.147.973.054 (enam puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah);
b.Belanja Hibah Dana Bos sebesar Rp4.230.000.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
c.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.737.795.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
d.Belanja Hibah Dana BOSP Rp13.216.200.000 (tiga belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
1. 10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp164.438.658.674 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.714.290.000 (tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.014.290.000 (tujuh miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp46.514.711.425 (empat puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp585.702.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.821.519.000 (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp53.384.380 (lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp12.684.000 (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp5.389.907.200 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp530.354.000 (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp495.098.800 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp680.750.000 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. i.Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.137.088.160 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
10. j.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
11. k.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
12. l.Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp64.958.575 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
13. m.Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp3.291.500.000 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
14. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp8.004.315.310 (delapan miliar empat juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
15. o.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp16.229.450.000 (enam belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp65.666.899.000 (enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp53.266.899.000 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp12.400.000.000 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp40.539.735.530 (empat puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp36.525.605.130 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp3.998.000.000 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Jaringan sebesar Rp16.130.400 (enam belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp3.726.504.719 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp2.566.504.719 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp276.518.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp271.518.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  1. 11.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…