DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 14);
9.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 15); Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor :

a.5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 5)
b.15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 15)
c.17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 17) diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.667.243.053.670 (satu triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.018.600.303.562 (satu triliun delapan belas miliar enam ratus juta tiga ratus tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp563.134.135.254 (lima ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.331.968.054 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.060.646.800 (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

2.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf a sebesar Rp1.018.600.303.562 (satu triliun delapan belas miliar enam ratus juta tiga ratus tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
5. e.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
6. f.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp659.774.684.707 (enam ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b sebesar Rp319.856.839.557 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp28.767.172.600 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp964.606.698 (sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp852.000.000 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp8.385.000.000 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp563.134.135.254 (lima ratus enam puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas :

a.Belanja Barang sebesar Rp70.671.406.286 (tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
b.Belanja Jasa sebesar Rp149.616.036.226 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
c.Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.805.311.135 (tujuh miliar delapan ratus lima juta tiga ratus sebelas ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
d.Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp26.735.928.636 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 5.650.650.000 (lima miliar enam ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
f.Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar RpRp. 86.972.779.971 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp23.557.654.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp192.124.369.000 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
1. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.060.646.800 (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp583.146.800 (lima ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
b.Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar 1.092.500.000 (satu miliar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
c.Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
1. 5.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp166.738.658.674 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.714.290.000 (tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.014.290.000 (tujuh miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.964.711.425 (empat puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp585.702.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.821.519.000 (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp53.384.380 (lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp12.684.000 (dua belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp5.389.907.200 (lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp575.604.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp495.098.800 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp680.750.000 (enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. i.Belanja Modal Komputer sebesar Rp4.091.838.160 (empat miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah);
10. j.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
11. k.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
12. l.Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp64.958.575 (enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
13. m.Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp3.291.500.000 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
14. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp8.004.315.310 (delapan miliar empat juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
15. o.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp15.679.450.000 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp65.666.899.000 (enam puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp53.266.899.000 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp12.400.000.000 (dua belas miliar empat ratus juta rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp43.389.735.530 (empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp36.525.605.130 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp3.998.000.000 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
3. c.Belanja Modal Jaringan sebesar Rp16.130.400 (enam belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); dan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp3.726.504.719 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp2.566.504.719 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp276.518.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp271.518.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
  1. 6.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 5-5-2025 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 5-5-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Cap ttd, INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Syahbudin Usmoyo, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19740223 199803 1 006

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…