DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan FKP, Prinsip FKP, Penyelenggaraan FKP, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Konsultasi Publik Dalam Pengelolaan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabuoaten Banjarnegara Nomor 190); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4.Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
5.Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Penyelenggara Pelayanan Publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9.Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN FKP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan FKP sebagai berikut :

a.meningkatkan peran serta publik dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
b.memperoleh informasi, pendapat, saran dan aspirasi publik dalam rangka efektivitas perumusan dan perbaikan kebijakan publik;
c.menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik;
d.meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
e.membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pedoman penyelenggaraan FKP digunakan sebagai acuan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan FKP dilingkungan masing-masing.

BAB III

PRINSIP FKP

Pasal 4

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

a.Sederhana yaitu penyelenggaraan FKP mudah dilaksanakan, mudah diukur, prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
b.partisipatif yaitu penyelenggaraan FKP melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
c.transparan yaitu penyelenggaraan dan hasil kesepakatan FKP harus mudah diakses oleh masyarakat;
d.berkeadilan yaitu FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi,jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;
e.akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam penyelenggaraan FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
f.berkelanjutan yaitu FKP dilaksanakan secara terus menerus sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN FKP

Pasal 5

(1)Setiap penyelenggara pelayanan publik melaksanakan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
(3)Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 6

(1)Kegiatan FKP meliputi :
1. a.merumuskan rancangan kebijakan;
2. b.menentukan penerapan kebijakan;
3. c.menganalisa dampak kebijakan;
4. d.evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
5. e.evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.
(2)Kegiatan FKP evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 7

(1)Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui :
1. a.tatap muka; dan
2. b.non tatap muka.
(2)Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi :
1. a.rapat bersama;
2. b.focus group discussion;
3. c.publik hearing;
4. d.loka karya; dan
5. e.musyawarah perencanaan dan pembangunan.
(3)Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
(4)Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
1. a.media komunikasi radio;
2. b.talkshow;
3. c.televisi;
4. d.media sosial;
5. e.aplikasi online;
6. f.survey; dan
7. g.kanal pengaduan.

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain :

a.penyelenggara layanan;
b.pengguna layanan;
c.stakeholder pelayanan publik;
d.ahli/praktisi;
e.organisasi masyarakat sipil;
f.media massa.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu :
1. a.pra pelaksanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pasca pelaksanaan.
(2)Pelaksanaan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
2. b.merumuskan konsep kegiatan, yaitu :
  1. 1.target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
  2. 2.teknis FKP yang akan dilakukan; dan
  3. 3.jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
3. c.pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
(3)Pelaksanaan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan langkah yang terdiri atas :
1. a.tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
2. b.proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
3. c.pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
4. d.pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindaklanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

a.menyelaraskan komitmen politik antara ekekutif dan legislatif;
b.menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
c.melakukan diseminasi;
d.menindaklanjuti reomendasi dari hasil FKP;
e.memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
f.penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
g.melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP yang dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas pokok dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang Pelayanan Publik.

Pasal 11

Unit penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelengaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

a.mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
b.melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…