DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 303);
6.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 18); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

Pasal 73

(1)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(2)Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. a.karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
2. b.dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
3. c.kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
4. d.kesinambungan usaha Wajib Pajak;
5. e.kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
6. f.mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
7. g.mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
8. h.mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional; dan/atau
9. i.pertimbangan tertentu.
(3)Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
  1. 1.Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya untuk PBB-P2 paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  2. 2.Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah untuk PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. 3.Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  4. 4.Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  5. 5.Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan dan atau akibat kenaikan ketetapan PBB-P2 terutang paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); atau
  6. 6.Kesulitan likuiditas dan/atau kurangnya kemampuan membayar Wajib Pajak untuk jenis Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB dengan pernyataan tertib membayar Pajak ke depannya paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
2. b.Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
(4)Khusus untuk BPHTB kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
1. a.Kondisi tertentu Obyek Pajak yang berhubungan dengan Subyek Pajak:
  1. 1.Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomis ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  2. 2.Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. 3.Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen):
  4. 4.Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah wasiat atau waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan ke bawah ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  5. 5.Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); atau
  6. 6.Wajib Pajak yang melakukan pensertifikatan melalui program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
2. b.Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:
  1. 1.Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  2. 2.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  3. 3.Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  4. 4.Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh persetujuan penggunaan Nilai Buku dan dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
  5. 5.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya yang disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
  6. 6.Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan relokasi dari pemerintah atau pihak lain yang disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
  7. 7.Wajib Pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI, atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); atau
  8. 8.Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).
3. c.tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak digunakan untuk mencari keuntungan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
(5)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
(6)Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
(7)Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h diberikan khusus untuk jenis Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB paling tinggi:
1. a.sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pokok pajak; dan/atau
2. b.sebesar 100% (seratus persen) untuk sanksi pajak.
(8)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i antara lain:
1. a.peringatan hari jadi Daerah;
2. b.peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
3. c.pencapaian target pendapatan; dan/atau
4. d.mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah/urusan Pemerintahan Pusat.
(9)Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan secara massal.
(10)Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 4-6-2025 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 4-6-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Syahbudin Usmoyo, S.H. Pembina Tk.I NIP. 19740223 199803 1 006 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…