DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan. Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur standar harga satuan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.satuan biaya pemeliharaan.
(3)Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
1. a.perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
2. b.pelaksanaan APBD.
(4)Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui.
(5)Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
2. b.dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(6)Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah kecuali untuk tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(4)Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak- pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
(2)Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada satuan yang berlaku pada pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.
(2)Patokan harga per m² untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak/harga pasar/ hasil penilaian independen.
(3)Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
(4)Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(5)Jasa remunerasi konsultan konstruksi perlu dimasukan standar yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(6)Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian.

Pasal 7

(1)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan apabila:
1. a.terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah;
2. b.terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
3. c.berdampak pada kebutuhan kegiatan perangkat Daerah.
(2)Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Bupati.
(3)Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.usul perubahan diajukan kepala perangkat daerah kepada ketua tim standarisasi;
2. b.ketua tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud; dan
3. c.dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(4)Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat Daerah/unit kerja dapat mengusulkan jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. b.hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga pasaran yang dibuktikan dengan daftar harga minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa. dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, persaingan sehat, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(3)Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(4)Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, persaingan sehat, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Jenis belanja barang/jasa dan/atau belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 20-6-2025 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 20-6-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 25 Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SYAHBUDIN USMOYO, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19740223 199803 1 006 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1.satuan biaya honorarium;
2.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:

a.satuan biaya uang harian
b.satuan biaya uang representasi; dan
c.satuan biaya penginapan.
1. 3.satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
2. 4.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas. Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
3. 1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, meliputi :
a.Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai: 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran , Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran; 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 5) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: a) penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. b) dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud. c) kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. d) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing. e) Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen. 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran. 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). f) Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah. 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran. 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). g) ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut: 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. h) Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya. i) dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan , bendahara pengeluaran pembantu , dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. j) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu ) tahun anggaran paling banyak 10% ( sepuluh persen ) dari pagu yang dikelola.
b.Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan / atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang / jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang / jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa. 2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 ( tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Ketentuan: Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan / atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000, 00 ( empat puluh empat juta rupiah ) per orang per tahun.
c.Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.
d.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara , dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. b) narasumber atau pembahas berasal dari:
1. 1.luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
2. 2.dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 2) Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau b) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 3) Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. 4) Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
e.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: No. Jabatan Klasifikasi I II III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut: 1) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. 2) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan. 3) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
1. 1.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. 2.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
a.dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
b.antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
1. 3.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
2. 4.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
3. 5.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. b) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
4. 1.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
5. 2.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
f.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 2) Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
g.Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium pennyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan: 1) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten setempat; 2) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah kabupaten setempat; 3) lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak l24% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten setempat; 4) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten setempat; dan 5) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten setempat.
h.Honorarium Rohaniwan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
i.Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal. 2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 4) Honorarium Penulis Artikel Honorarium penulis artikel jurnal / buletin / majalah / website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal / buletin / majalah / website sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3).
j.Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
k.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi , kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik , seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik , soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non -akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
l.Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1) Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan / atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 5) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan , evaluator , dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
m.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
n.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah 1) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada: a) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang; b) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang; c) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; d) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; e) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 2) Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. 3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Angggaran
1. a.Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 1.040.000,00
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta OB Rp 1.250.000,00
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OB Rp 1.450.000,00
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar OB Rp 1.660.000,00
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar OB Rp 1.970.000,00
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar OB Rp 2.280.000,00
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar OB Rp 2.590.000,00
8. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar OB Rp 3.010.000,00
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar OB Rp 3.420.000,00
10. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar OB Rp 3.840.000,00
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar OB Rp 4.250.000,00
12. l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar OB Rp 4.770.000,00
13. m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp 5.290.000,00
14. n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar OB Rp 5.810.000,00
15. o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun OB Rp 6.330.000,00
16. p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB Rp 7.370.000,00 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
17. a.Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 1.010.000,00
18. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta OB Rp 1.210.000,00
19. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OB Rp 1.410.000,00
20. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar OB Rp 1.610.000,00
21. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar OB Rp 1.910.000,00
22. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar OB Rp 2.210.000,00
23. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar OB Rp 2.520.000,00
24. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar OB Rp 2.920.000,00
25. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar OB Rp 3.320.000,00
26. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar OB Rp 3.720.000,00
27. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar OB Rp 4.130.000,00
28. l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar OB Rp 4.630.000,00
29. m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp 5.130.000,00
30. n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar OB Rp 5.640.000,00
31. o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun OB Rp 6.140.000,00
32. p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB Rp 7.140.000,00 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
33. a.Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 400.000,00
34. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta OB Rp 480.000,00
35. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OB Rp 570.000,00
36. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar OB Rp 660.000,00
37. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar OB Rp 770.000,00
38. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar OB Rp 880.000,00
39. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar OB Rp 990.000,00
40. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar OB Rp 1.250.000,00
41. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar OB Rp 1.520.000,00
42. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar OB Rp 1.780.000,00
43. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar OB Rp 2.040.000,00
44. l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar OB Rp 2.440.000,00
45. m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp 2.830.000,00
46. n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar OB Rp 3.230.000,00
47. o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun OB Rp 3.620.000,00
48. p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB Rp 4.420.000,00 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
49. a.Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 340.000,00
50. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta OB Rp 420.000,00
51. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OB Rp 500.000,00
52. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar OB Rp 570.000,00
53. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar OB Rp 670.000,00
54. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar OB Rp 770.000,00
55. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar OB Rp 860.000,00
56. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar OB Rp 1.090.000,00
57. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar OB Rp 1.320.000,00
58. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar OB Rp 1.550.000,00
59. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar OB Rp 1.780.000,00
60. l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar OB Rp 2.120.000,00
61. m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp 2.470.000,00
62. n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar OB Rp 2.810.000,00
63. o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun OB Rp 3.160.000,00
64. p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB Rp 3.840.000,00 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu
65. a.Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta OB Rp 260.000,00
66. b.Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta OB Rp 310.000,00
67. c.Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OB Rp 370.000,00
68. d.Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar OB Rp 430.000,00
69. e.Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar OB Rp 500.000,00
70. f.Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar OB Rp 570.000,00
71. g.Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar OB Rp 640.000,00
72. h.Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar OB Rp 810.000,00
73. i.Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar OB Rp 980.000,00
74. j.Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar OB Rp 1.150.000,00
75. k.Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar OB Rp 1.330.000,00
76. l.Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar OB Rp 1.580.000,00
77. m.Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp 1.840.000,00
78. n.Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar OB Rp 2.090.000,00
79. o.Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun OB Rp 2.350.000,00
80. p.Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun OB Rp 2.860.000,00 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB Rp 680.000,00 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
81. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 iuta OP Rp 850.000,00
82. b.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar OP Rp 1.020.000,00
83. c.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar OP Rp 1.270.000,00
84. d.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar OP Rp 1.520.000,00
85. e.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar OP Rp 1.780.000,00
86. f.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar OP Rp 2.120.000,00
87. g.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar OP Rp 2.450.000,00
88. h.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar OP Rp 2.790.000,00
89. i.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar OP Rp 3.130.000,00
90. j.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar OP Rp 3.580.000,00
91. k.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 250 miliar s.d 500 miliar OP Rp 4.030.000,00
92. l.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar OP Rp 4.490.000,00
93. m.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 750 miliar s.d 1 triliun OP Rp 4.940.000,00
94. n.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 triliun OP Rp 5.560.000,00 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
95. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 iuta OP Rp 760.000,00
96. b.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar OP Rp 920.000,00
97. c.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 miliar s.d 2,5 miliar OP Rp 1.140.000,00
98. d.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 2,5 miliar s.d 5 miliar OP Rp 1.370.000,00
99. e.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 5 miliar s.d 10 miliar OP Rp 1.600.000,00
100. f.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 10 miliar s.d 25 miliar OP Rp 1.910.000,00
101. g.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar OP Rp 2.210.000,00
102. h.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar OP Rp 2.520.000,00
103. i.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar OP Rp 2.820.000,00
104. j.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar OP Rp 3.230.000,00
105. k.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 250 miliar s.d 500 miliar OP Rp 3.640.000,00
106. l.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar OP Rp 4.040.000,00
107. m.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 750 miliar s.d 1 triliun OP Rp 4.450.000,00
108. n.Nilai pagu pengadaaan di atas Rp 1 triliun OP Rp 5.010.000,00 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi
109. a.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta OP Rp 480.000,00
110. b.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OP Rp 600.000,00
111. c.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar OP Rp 720.000,00
112. d.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar OP Rp 910.000,00
113. e.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar OP Rp 1.090.000,00
114. f.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar OP Rp 1.270.000,00
115. g.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar OP Rp 1.510.000,00
116. h.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar OP Rp 1.750.000,00
117. i.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar OP Rp 1.990.000,00
118. j.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar OP Rp 2.330.000,00
119. k.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar OP Rp 2.560.000,00
120. l.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar OP Rp 2.880.000,00
121. m.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar OP Rp 3.200.000,00
122. n.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun OP Rp 3.520.000,00
123. o.Nilai pagu pengadaaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp 1 triliun OP Rp 3.960.000,00 1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya
124. a.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta OP Rp600.000,00
125. b.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rpl miliar OP Rp720.000,00
126. c.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl miliar s.d Rp2,5 miliar OP Rp910.000,00
127. d.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar OP Rp1.090.000,00
128. e.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rpl0 miliar OP Rp1.270.000,00
129. f.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl0 miliar s.d Rp25 miliar OP Rp1.510.000,00
130. g.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar OP Rp1.750.000,00
131. h.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar OP Rp1.990.000,00
132. i.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rpl00 miliar OP Rp2.230.000,00
133. j.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl00 miliar s.d Rp250 miliar OP Rp2.560.000,00
134. k.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar OP Rp2.880.000,00
135. l.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar OP Rp3.200.000,00
136. m.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rpl triliun OP Rp3.520.000,00
137. n.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rpl triliun OP Rp3.960.000,00 1.3 HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1.3.1. Kepala OB Rp 1.000.000,00 1.3.2. Sekretaris / Staf Pendukung OB Rp 750.000,00 1.4 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA 1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas
138. a.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya OJ Rp 1.700.000,00
139. b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ Rp 1.400.000,00
140. c.Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ Rp 1.200.000,00
141. d.Pejabat Eselon II ke bawah/yang disetarakan (eksternal Pemkab. Banjarnegara) OJ Rp 900.000,00
142. e.Pejabat Eselon II ke bawah/yang disetarakan (internal Pemkab. Banjarnegara) OJ Rp 450.000,00 1.4.2. Honorarium Moderator OK Rp 350.000,00 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp 200,000,00 1.4.4. Honorarium Panitia
143. a.Penanggung Jawab OK Rp 225.000,00
144. b.Ketua/ Wakil Ketua OK Rp 200.000,00
145. c.Sekretaris OK Rp 150.000,00
146. d.Anggota OK Rp 100.000,00 1.5 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah
147. a.Pengarah OB Rp 1.500.000,00
148. b.Penanggung Jawab OB Rp 900.000,00
149. c.Ketua OB Rp 700.000,00
150. d.Wakil Ketua OB Rp 500.000,00
151. e.Sekretaris OB Rp 400.000,00
152. f.Anggota OB Rp 300.000,00 1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
153. a.Pengarah OB Rp 750.000,00
154. b.Penanggung Jawab OB Rp 500.000,00
155. c.Ketua OB Rp 250.000,00
156. d.Wakil Ketua OB Rp 200.000,00
157. e.Sekretaris OB Rp 150.000,00
158. f.Anggota OB Rp 100.000,00 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
159. a.Ketua/Wakil Ketua OB Rp 200.000,00
160. b.Anggota OB Rp 100.000,00 1.6 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli OK Rp 1.800.000,00 1.6.2. Honorarium Beracara OK Rp 1.800.000,00 1.7 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.7.1. SLTA OB Rp 2.100.000,00 1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan OB Rp 2.400.000,00 1.7.3. Sarjana (S1) OB Rp 2.600.000,00 1.7.4. Master (S2) OB Rp 2.800.000,00 1.7.5. Doktor (S3) OB Rp 3.000.000,00 1.8 HONORARIUM ROHANIWAN OK Rp 400.000,00 1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
161. a.Penanggung Jawab Oter Rp 500.000,00
162. b.Redaktur Oter Rp 400.000,00
163. c.Penyunting / Editor Oter Rp 300.000,00
164. d.Desain Grafis Oter Rp 180.000,00
165. e.Fotografer Oter Rp 180.000,00
166. f.Sekretariat Oter Rp 150.000,00 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah
167. a.Penanggung Jawab Oter Rp 400.000,00
168. b.Redaktur Oter Rp 300.000,00
169. c.Penyunting / Editor Oter Rp 250.000,00
170. d.Desain Grafis Oter Rp 180.000,00
171. e.Fotografer Oter Rp 180.000,00
172. f.Sekretariat Oter Rp 150.000,00 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website
173. a.Penanggung Jawab Oter Rp 500.000,00
174. b.Redaktur Oter Rp 450.000,00
175. c.Editor Oter Rp 400.000,00
176. d.Web Admin Oter Rp 350.000,00
177. e.Web Developer Oter Rp 300.000,00 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
178. a.Penulis Artikel Jurnal Per Halaman Rp200.000,00
179. b.Penulis Artikel Bulatin/Majalah/Website Per Halaman Rp100.000,00 1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
180. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran Rp 100.000,00
181. b.Pengawas Ujian OH Rp 200.000,00
182. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa / Mata Ujian Rp 5.000,00 1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
183. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran Rp 100.000,00
184. b.Pengawas Ujian OH Rp 200.000,00
185. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa / Mata Ujian Rp 5.000,00 1.11 HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA 1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Per Butir Soal Rp 50.000,00 1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
186. a.Telaah Materi Soal Per Butir Soal Rp 30.000,00
187. b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal Rp 15.000,00 1.12 HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1.12.1. Honorarium Penceramah OJP Rp 1.000.000,00 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP Rp 300.000,00 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP Rp 200.000,00 1.12.4. Honorarium Penyelenggara Modul Diklat Per Modul Rp 5.000.000,00 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
188. a.Lama Diklat s.d 5 hari: 1) Penanggung Jawab OK Rp 350.000,00 2) Ketua/Wakil Ketua OK Rp 300.000,00 3) Sekretaris OK Rp 200.000,00 4) Anggora OK Rp 200.000,00
189. b.Lama Diklat 6 s.d 30 hari: 1) Penanggung Jawab OK Rp 575.000,00 2) Ketua/Wakil Ketua OK Rp 500.000,00 3) Sekretaris OK Rp 350.000,00 4) Anggora OK Rp 350.000,00
190. c.Lama Diklat lebih dari 30 hari: 1) Penanggung Jawab OK Rp 800.000,00 2) Ketua/Wakil Ketua OK Rp 700.000,00 3) Sekretaris OK Rp 500.000,00 4) Anggora OK Rp 500.000,00 1.13 HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
191. a.Pembina OB Rp 3.500.000,00
192. b.Pengarah OB Rp 3.000.000,00
193. c.Ketua OB Rp 2.500.000,00
194. d.Wakil Ketua OB Rp 2.000.000,00
195. e.Sekretaris OB Rp 1.500.000,00
196. f.Anggpta OB Rp 1.300.000,00 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
197. a.Ketua OB Rp 1.000.000,00
198. b.Sekretaris OB Rp 900.000,00
199. c.Anggota OB Rp 600.000,00 1.14 HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH 1.14.1. Pengurus Barang Pengelola OB Rp500.000,00 1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB Rp450.000,00 1.14.3. Pengurus Barang Pengguna OB Rp400.000,00 1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB Rp350.000,00 1.14.5. Pengurus Barang Pembantu OB Rp300.000,00
  1. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
200. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
201. b.mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
202. c.pengumandahan (detasering);
203. d.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
204. e.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
205. f.memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
206. g.mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
207. h.penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
208. i.mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
209. a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
210. b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
211. c.efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
212. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
213. a.uang harian;
214. b.biaya transport;
215. c.biaya penginapan; dan
216. d.uang representasi perjalanan dinas. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:
  1. 1.uang harian;
  2. 2.uang representasi; dan
  3. 3.biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini
217. a.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
  1. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2a dan 1.2b TABEL 1.2a UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM DIKLAT
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH OH Rp 360.000,00 Rp 140.000,00 Rp 110.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
3.RIAU OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
5.JAMBI OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
8.LAMPUNG OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
9.BENGKULU OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.000,00
11.BANTEN OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
13.D.K.I JAKARTA OH Rp 530.000,00 Rp 210.000,00 Rp 160.000,00
14.JAWA TENGAH OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp 420.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.000,00
17.BALI OH Rp 480.000,00 Rp 190.000,00 Rp 140.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 440.000,00 Rp 180.000,00 Rp 130.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp 360.000,00 Rp 140.000,00 Rp 110.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
26.GORONTALO OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp 410.000,00 Rp 160.000,00 Rp 120.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp 370.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
31.MALUKU OH Rp 380.000,00 Rp 150.000,00 Rp 110.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp 430.000,00 Rp 170.000,00 Rp 130.000,00
33.PAPUA OH Rp 580.000,00 Rp 230.000,00 Rp 170.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp 480.000,00 Rp 190.000,00 Rp 140.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA OH Rp 480.000,00 Rp 190.000,00 Rp 140.000,00
36.PAPUA TENGAH OH Rp 580.000,00 Rp 230.000,00 Rp 170.000,00
37.PAPUA SELATAN OH Rp 580.000,00 Rp 230.000,00 Rp 170.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp 580.000,00 Rp 230.000,00 Rp 170.000,00 TABEL 1.2b DALAM AREA JAWA TENGAH NO. URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR KOTA OH RP370.000,00
2.SELAIN BANYUMAS, PURBALINGGA, TEMANGGUNG, WONOSOBO DAN KEBUMEN LUAR KOTA OH RP300.000,00
3.UNTUK BANYUMAS, PURBALINGGA, TEMANGGUNG, WONOSOBO DAN KEBUMEN LUAR KOTA OH RP250.000,00
4.BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM OH RP150.000,00
5.SEKDA DAN INSPEKTUR DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM OH RP125.000,00
6.PEJABAT ESELON III/YANG DISETARAKAN PADA INSPEKTORAT DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM OH RP100.000,00
7.PEJABAT ESELON IV KE BAWAH/YANG DISETARAKAN PADA INSPEKTORAT DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM OH RP75.000,00
8.PEJABAT ESELON II KE BAWAH/YANG DISETARAKAN SELAIN INSPEKTORAT DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM OH RP50.000,00
2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3. TABEL 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO. URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

(1)(2) (3) (4) (5)

1.PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp 250.000,00 Rp 125.000,00
2.PEJABAT ESELON I OH Rp 200.000,00 Rp 100.000,00
3.PEJABAT ESELON II OH Rp 150.000,00 Rp 75.000,00

b.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (at cost). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4. TABEL 1.4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. URAIAN SPESIFIKASI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD LUAR PULAU JAWA OH Rp4.000.000,00
2.BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD LUAR PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp2.250.000,00
3.BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD DALAM PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp1.750.000,00
4.ANGGOTA DPRD LUAR PULAU JAWA OH Rp1.250.000,00
5.PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN LUAR PULAU JAWA OH Rp1.000.000,00
6.ANGGOTA DPRD LUAR PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp1.150.000,00
7.PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN LUAR PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp800.000,00
8.ANGGOTA DPRD DALAM PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp1.000.000,00
9.PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp800.000,00
10.PEJABAT ESELON III/YANG DISETARAKAN LUAR DAN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp700.000,00
11.PEJABAT ESELON IV KE BAWAH/YANG DISETARAKAN LUAR DAN DALAM PROVINSI JAWA TENGAH OH Rp500.000,00 Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (at cost). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a.paket Fullboard Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.paket Fullday Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.paket Halfday Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
b.dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6. TABEL 1.5 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OH Rp 453.000,00 Rp 663.000,00 Rp 1.732.000,00 Rp 1.116.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp 451.000,00 Rp 675.000,00 Rp 1.350.000,00 Rp 1.126.000,00
3.RIAU OH Rp 319.000,00 Rp 582.000,00 Rp 1.229.000,00 Rp 901.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp 471.000,00 Rp 634.000,00 Rp 1.484.000,00 Rp 1.105.000,00
5.JAMBI OH Rp 465.000,00 Rp 595.000,00 Rp 1.538.000,00 Rp 1.060.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp 351.000,00 Rp 502.000,00 Rp 1.492.000,00 Rp 853.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp 489.000,00 Rp 718.000,00 Rp 1.448.000,00 Rp 1.207.000,00
8.LAMPUNG OH Rp 452.000,00 Rp 577.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.029.000,00
9.BENGKULU OH Rp 383.000,00 Rp 538.000,00 Rp 1.262.000,00 Rp 921.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp 555.000,00 Rp 714.000,00 Rp 1.632.000,00 Rp 1.269.000,00
11.BANTEN OH Rp 678.000,00 Rp 930.000,00 Rp 1.752.000,00 Rp 1.608.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp 567.000,00 Rp 799.000,00 Rp 1.914.000,00 Rp 1.366.000,00
13.D.K.I JAKARTA OH Rp 760.000,00 Rp 993.000,00 Rp 2.257.000,00 Rp 1.753.000,00
14.JAWA TENGAH OH Rp 426.000,00 Rp 738.000,00 Rp 1.576.000,00 Rp 1.164.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp 458.000,00 Rp 607.000,00 Rp 1.470.000,00 Rp 1.065.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp 442.000,00 Rp 710.000,00 Rp 2.159.000,00 Rp 1.152.000,00
17.BALI OH Rp 737.000,00 Rp 907.000,00 Rp 2.523.000,00 Rp 1.644.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 503.000,00 Rp 800.000,00 Rp 1.413.000,00 Rp 1.303.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 642.000,00 Rp 1.046.000,00 Rp 2.013.000,00 Rp 1.688.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp 462.000,00 Rp 617.000,00 Rp 1.247.000,00 Rp 1.079.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp 455.000,00 Rp 679.000,00 Rp 2.092.200,00 Rp 1.134.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp 380.000,00 Rp 545.000,00 Rp 1.340.900,00 Rp 925.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp 423.000,00 Rp 750.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.173.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp 393.000,00 Rp 722.700,00 Rp 1.763.300,00 Rp 1.115.700,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp 490.000,00 Rp 620.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.110.000,00
26.GORONTALO OH Rp 390.000,00 Rp 562.000,00 Rp 2.296.800,00 Rp 952.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp 390.000,00 Rp 574.000,00 Rp 1.301.000,00 Rp 964.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp 403.000,00 Rp 583.000,00 Rp 2.218.000,00 Rp 986.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp 440.000,00 Rp 652.000,00 Rp 1.672.000,00 Rp 1.092.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp 510.000,00 Rp 552.000,00 Rp 1.335.000,00 Rp 949.000,00
31.MALUKU OH Rp 463.000,00 Rp 638.000,00 Rp 1.881.000,00 Rp 1.101.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp 575.000,00 Rp 693.000,00 Rp 1.220.000,00 Rp 1.268.000,00
33.PAPUA OH Rp 482.000,00 Rp 768.000,00 Rp 2.063.000,00 Rp 1.250.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp 503.000,00 Rp 728.000,00 Rp 1.952.000,00 Rp 1.231.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA OH Rp 503.000,00 Rp 728.000,00 Rp 1.952.000,00 Rp 1.232.000,00
36.PAPUA TENGAH OH Rp 482.000,00 Rp 768.000,00 Rp 2.063.000,00 Rp 1.250.000,00
37.PAPUA SELATAN OH Rp 709.000,00 Rp 1.129.000,00 Rp 3.033.000,00 Rp 1.838.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp 739.000,00 Rp 1.070.000,00 Rp 2.869.000,00 Rp 1.809.000,00 TABEL 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO. PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OH Rp 413.000,00 Rp 575.000,00 Rp 1.075.000,00 Rp 988.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp 411.000,00 Rp 511.000,00 Rp 1.011.000,00 Rp 922.000,00
3.RIAU OH Rp 279.000,00 Rp 432.000,00 Rp 1.084.000,00 Rp 711.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp 431.000,00 Rp 531.000,00 Rp 1.170.000,00 Rp 962.000,00
5.JAMBI OH Rp 425.000,00 Rp 525.000,00 Rp 1.298.000,00 Rp 950.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp 311.000,00 Rp 432.000,00 Rp 987.000,00 Rp 743.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp 391.000,00 Rp 502.000,00 Rp 1.030.000,00 Rp 893.000,00
8.LAMPUNG OH Rp 421.000,00 Rp 512.000,00 Rp 950.000,00 Rp 933.000,00
9.BENGKULU OH Rp 343.000,00 Rp 468.000,00 Rp 1.062.000,00 Rp 811.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp 449.000,00 Rp 582.000,00 Rp 1.115.000,00 Rp 1.031.000,00
11.BANTEN OH Rp 502.000,00 Rp 631.000,00 Rp 1.201.000,00 Rp 1.134.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp 474.000,00 Rp 692.000,00 Rp 1.110.000,00 Rp 1.166.000,00
13.D.K.I JAKARTA OH Rp 542.000,00 Rp 667.000,00 Rp 1.347.000,00 Rp 1.209.000,00
14.JAWA TENGAH OH Rp 303.000,00 Rp 474.000,00 Rp 919.000,00 Rp 777.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp 332.000,00 Rp 507.000,00 Rp 1.204.000,00 Rp 839.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp 398.000,00 Rp 623.000,00 Rp 1.784.000,00 Rp 1.021.000,00
17.BALI OH Rp 488.000,00 Rp 652.000,00 Rp 1.569.000,00 Rp 1.140.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 488.000,00 Rp 713.000,00 Rp 1.213.000,00 Rp 1.201.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 463.000,00 Rp 602.000,00 Rp 1.294.000,00 Rp 1.065.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp 422.000,00 Rp 547.000,00 Rp 1.047.000,00 Rp 969.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp 415.000,00 Rp 609.000,00 Rp 1.902.000,00 Rp 1.024.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp 340.000,00 Rp 475.000,00 Rp 1.219.000,00 Rp 815.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp 324.000,00 Rp 478.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 802.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp 373.000,00 Rp 657.000,00 Rp 1.603.000,00 Rp 1.030.000,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp 450.000,00 Rp 550.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 1.000.000,00
26.GORONTALO OH Rp 350.000,00 Rp 492.000,00 Rp 2.088.000,00 Rp 842.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp 350.000,00 Rp 503.000,00 Rp 1.101.000,00 Rp 854.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp 363.000,00 Rp 513.000,00 Rp 1.574.000,00 Rp 876.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp 400.000,00 Rp 582.000,00 Rp 1.520.000,00 Rp 982.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp 464.000,00 Rp 603.000,00 Rp 1.171.000,00 Rp 1.068.000,00
31.MALUKU OH Rp 423.000,00 Rp 568.000,00 Rp 1.710.000,00 Rp 991.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp 523.000,00 Rp 623.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 1.146.000,00
33.PAPUA OH Rp 442.000,00 Rp 698.000,00 Rp 1.863.000,00 Rp 1.140.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp 463.000,00 Rp 658.000,00 Rp 1.752.000,00 Rp 1.121.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA OH Rp 463.000,00 Rp 658.000,00 Rp 1.752.000,00 Rp 1.121.000,00
36.PAPUA TENGAH OH Rp 442.000,00 Rp 698.000,00 Rp 1.863.000,00 Rp 1.140.000,00
37.PAPUA SELATAN OH Rp 650.000,00 Rp 1.026.000,00 Rp 2.739.000,00 Rp 1.676.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp 650.000,00 Rp 1.026.000,00 Rp 2.739.000,00 Rp 1.676.000,00

b.Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.7. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. TABEL 1.7 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO. PROVINSI SATUAN FULLBOARD FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA RESIDENCE DI DALAM KOTA

(1)(2) (3) (5) (6) (7)

1.ACEH OH Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00
2.SUMATERA UTARA OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
3.RIAU OH Rp 130.000,00 Rp 85.000,00 Rp 130.000,00
4.KEPULAUAN RIAU OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
5.JAMBI OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
6.SUMATERA BARAT OH Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00
7.SUMATERA SELATAN OH Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00
8.LAMPUNG OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
9.BENGKULU OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
10.BANGKA BELITUNG OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
11.BANTEN OH Rp 120.000,00 Rp 95.000,00 Rp 120.000,00
12.JAWA BARAT OH Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00
13.D.K.I JAKARTA OH Rp 180.000,00 Rp 130.000,00 Rp 180.000,00
14.JAWA TENGAH OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA OH Rp 140.000,00 Rp 100.000,00 Rp 140.000,00
16.JAWA TIMUR OH Rp 140.000,00 Rp 100.000,00 Rp 140.000,00
17.BALI OH Rp 160.000,00 Rp 115.000,00 Rp 160.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT OH Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp 140.000,00 Rp 100.000,00 Rp 140.000,00
20.KALIMANTAN BARAT OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH OH Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR OH Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00
24.KALIMANTAN UTARA OH Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00
25.SULAWESI UTARA OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
26.GORONTALO OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
27.SULAWESI BARAT OH Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00
28.SULAWESI SELATAN OH Rp 150.000,00 Rp 105.000,00 Rp 150.000,00
29.SULAWESI TENGAH OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
30.SULAWESI TENGGARA OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
31.MALUKU OH Rp 120.000,00 Rp 85.000,00 Rp 120.000,00
32.MALUKU UTARA OH Rp 130.000,00 Rp 95.000,00 Rp 130.000,00
33.PAPUA OH Rp 200.000,00 Rp 140.000,00 Rp 200.000,00
34.PAPUA BARAT OH Rp 160.000,00 Rp 115.000,00 Rp 160.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA OH Rp 160.000,00 Rp 115.000,00 Rp 160.000,00
36.PAPUA TENGAH OH Rp 200.000,00 Rp 140.000,00 Rp 200.000,00
37.PAPUA SELATAN OH Rp 200.000,00 Rp 140.000,00 Rp 200.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH Rp 200.000,00 Rp 140.000,00 Rp 200.000,00
4.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB. Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9 dan Tabel 1.10. TABEL 1.8 KENDARAAN DINAS PEJABAT NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) I PEJABAT ESELON I Unit Rp 702.970.000,00 II PEJABAT ESELON II Unit Rp 444.496.000,00 TABEL 1.9 KENDARAAN OPERASIONAL NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)

1.RODA 4 (EMPAT) Pick Up Unit Rp 208.312.000,00 Minibus Unit Rp 310.732.000,00 Double gardan Unit Rp 468.830.000,00
2.RODA 2 (DUA) Operasional Unit Rp 30.213.000,00 Lapangan Unit Rp 33.815.000,00
3.BUS Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit Rp 360.942.000,00 Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit Rp 718.252.000,00 Roda 6 dan/atau Bus Besar Unit Rp 1.184.787.000,00 Tabel 1.10 KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Pejabat Eselon I Unit Rp966.804.000,00
2.Pejabat Eselon II Unit Rp746.110.000,00
3.Kendaraan Operasional Kantor Unit Rp430.080.000,00
4.Kendaraan Roda Dua Unit Rp28.000.000,00 Keterangan: OJ : Orang / Jam OH : Orang / Hari OB : Orang / Bulan OT : Orang / Tahun OP : Orang / Paket OK : Orang / Kegiatan OR : Orang / Responden Oter : Orang / Terbitan OJP : Orang / Jam Pelajaran BUPATI BANJARNEGARA AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:
1.Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa profesional;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:

a.Satuan biaya tiket pesawat;
b.Satuan biaya taksi;
c.Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten / Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way);
1. 3.Satuan biaya konsumsi rapat; dan
2. 4.Satuan biaya pemeliharaan.
3. 1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL NO. URAIAN SATUAN BESARAN 1.1. Honorarium Narasumber OJ Rp 1.700.000,00 1.2. Honorarium Moderator OK Rp 1.000.000,00 1.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp 750.000,00 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
4. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
a.SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2. TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI

(1)(2) (3) (4) (5)

1.JAKARTA AMBON Rp13.285.000,00 Rp7.081.000,00
2.JAKARTA BALIKPAPAN Rp7.412.000,00 Rp3.797.000,00
3.JAKARTA BANDA ACEH Rp7.519.000,00 Rp4.492.000,00
4.JAKARTA BANDAR LAMPUNG Rp2.407.000,00 Rp1.583.000,00
5.JAKARTA BANJARMASIN Rp5.252.000,00 Rp2.995.000,00
6.JAKARTA BATAM Rp4.867.000,00 Rp2.888.000,00
7.JAKARTA BENGKULU Rp4.364.000,00 Rp2.621.000,00
8.JAKARTA BIAK Rp14.065.000,00 Rp7.519.000,00
9.JAKARTA DENPASAR Rp5.305.000,00 Rp3.262.000,00
10.JAKARTA GORONTALO Rp7.231.000,00 Rp4.824.000,00
11.JAKARTA JAMBI Rp4.065.000,00 Rp2.460.000,00
12.JAKARTA JAYAPURA Rp14.568.000,00 Rp8.193.000,00
13.JAKARTA YOGYAKARTA Rp4.107.000,00 Rp2.268.000,00
14.JAKARTA KENDARI Rp7.658.000,00 Rp4.182.000,00
15.JAKARTA KUPANG Rp9.413.000,00 Rp5.081.000,00
16.JAKARTA MAKASSAR Rp7.444.000,00 Rp3.829.000,00
17.JAKARTA MALANG Rp4.599.000,00 Rp2.695.000,00
18.JAKARTA MAMUJU Rp7.295.000,00 Rp4.867.000,00
19.JAKARTA MANADO Rp10.824.000,00 Rp5.102.000,00
20.JAKARTA MANOKWARI Rp16.226.000,00 Rp10.824.000,00
21.JAKARTA MATARAM Rp5.316.000,00 Rp3.230.000,00
22.JAKARTA MEDAN Rp7.252.000,00 Rp3.808.000,00
23.JAKARTA PADANG Rp5.530.000,00 Rp2.952.000,00
24.JAKARTA PALANGKARAYA Rp4.984.000,00 Rp2.984.000,00
25.JAKARTA PALEMBANG Rp3.861.000,00 Rp2.268.000,00
26.JAKARTA PALU Rp9.348.000,00 Rp5.113.000,00
27.JAKARTA PANGKAL PINANG Rp3.412.000,00 Rp2.139.000,00
28.JAKARTA PEKANBARU Rp5.583.000,00 Rp3.016.000,00
29.JAKARTA PONTIANAK Rp4.353.000,00 Rp2.781.000,00
30.JAKARTA SEMARANG Rp3.861.000,00 Rp2.182.000,00
31.JAKARTA SOLO Rp3.861.000,00 Rp2.342.000,00
32.JAKARTA SURABAYA Rp5.466.000,00 Rp2.674.000,00
33.JAKARTA TERNATE Rp10.001.000,00 Rp6.664.000,00
34.JAKARTA TIMIKA Rp13.830.000,00 Rp7.487.000,00
35.AMBON DENPASAR Rp8.054.000,00 Rp4.471.000,00
36.AMBON JAYAPURA Rp7.434.000,00 Rp4.161.000,00
37.AMBON KENDARI Rp4.824.000,00 Rp2.856.000,00
38.AMBON MAKASSAR Rp6.022.000,00 Rp3.455.000,00
39.AMBON MANOKWARI Rp5.177.000,00 Rp3.027.000,00
40.AMBON PALU Rp6.140.000,00 Rp3.508.000,00
41.AMBON SORONG Rp3.637.000,00 Rp2.257.000,00
42.AMBON SURABAYA Rp8.803.000,00 Rp4.845.000,00
43.AMBON TERNATE Rp4.022.000,00 Rp2.449.000,00
44.BALIKPAPAN BANDA ACEH Rp12.739.000,00 Rp6.749.000,00
45.BALIKPAPAN BATAM Rp10.354.000,00 Rp5.305.000,00
46.BALIKPAPAN DENPASAR Rpl0.739.000,00 Rp5.648.000,00
47.BALIKPAPAN JAYAPURA Rp19.071.000,00 Rp10.086.000,00
48.BALIKPAPAN YOGYAKARTA Rp9.669.000,00 Rp4.749.000,00
49.BALIKPAPAN MAKASSAR Rp12.664.000,00 Rp6.150.000,00
50.BALIKPAPAN MANADO Rp15.702.000,00 Rp7.295.000,00
51.BALIKPAPAN MEDAN Rp12.493.000,00 Rp6.140.000,00
52.BALIKPAPAN PADANG Rp10.942.000,00 Rp5.369.000,00
53.BALIKPAPAN PALEMBANG Rp9.445.000,00 Rp4.749.000,00
54.BALIKPAPAN PEKANBARU Rp10.996.000,00 Rp5.423.000,00
55.BALIKPAPAN SEMARANG Rp9.445.000,00 Rp4.674.000,00
56.BALIKPAPAN SOLO Rp9.445.000,00 Rp4.813.000,00
57.BALIKPAPAN SURABAYA Rp10.889.000,00 Rp5.113.000,00
58.BALIKPAPAN TIMIKA Rp18.408.000,00 Rp9.445.000,00
59.BANDA ACEH DENPASAR Rp10.835.000,00 Rp6.279.000,00
60.BANDA ACEH JAYAPURA Rp19.167.000,00 Rp10.717.000,00
61.BANDA ACEH YOGYAKARTA Rp9.765.000,00 Rp5.380.000,00
62.BANDA ACEH MAKASSAR Rp12.760.000,00 Rp6.781.000,00
63.BANDA ACEH MANADO Rp15.798.000,00 Rp7.926.000,00
64.BANDA ACEH PONTIANAK Rp9.990.000,00 Rp5.840.000,00
65.BANDA ACEH SEMARANG Rp9.530.000,00 Rp5.305.000,00
66.BANDA ACEH SOLO Rp9.530.000,00 Rp5.444.000,00
67.BANDA ACEH SURABAYA Rp10.985.000,00 Rp5.744.000,00
68.BANDA ACEH TIMIKA Rp18.504.000,00 Rp10.076.000,00
69.BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN Rp8.129.000,00 Rp4.129.000,00
70.BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH Rp8.225.000,00 Rp4.760.000,00
71.BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN Rp6.193.000,00 Rp3.412.000,00
72.BANDAR LAMPUNG BATAM Rp5.840.000,00 Rp3.316.000,00
73.BANDAR LAMPUNG BIAK Rp14.119.000,00 Rp7.487.000,00
74.BANDAR LAMPUNG DENPASAR Rp6.236.000,00 Rp3.647.000,00
75.BANDAR LAMPUNG JAYAPURA Rp14.568.000,00 Rp8.097.000,00
76.BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA Rp5.155.000,00 Rp2.760.000,00
77.BANDAR LAMPUNG KENDARI Rp8.354.000,00 Rp4.482.000,00
78.BANDAR LAMPUNG MAKASSAR Rp8.161.000,00 Rp4.161.000,00
79.BANDAR LAMPUNG MALANG Rp5.594.000,00 Rp3.134.000,00
80.BANDAR LAMPUNG MANADO Rp11.199.000,00 Rp5.305.000,00
81.BANDAR LAMPUNG MATARAM Rp6.246.000,00 Rp3.626.000,00
82.BANDAR LAMPUNG MEDAN Rp7.979.000,00 Rp4.150.000,00
83.BANDAR LAMPUNG PADANG Rp6.439.000,00 Rp3.380.000,00
84.BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA Rp5.947.000,00 Rp3.401.000,00
85.BANDAR LAMPUNG PALEMBANG Rp4.931.000,00 Rp2.760.000,00
86.BANDAR LAMPUNG PEKANBARU Rp6.482.000,00 Rp3.433.000,00
87.BANDAR LAMPUNG PONTIANAK Rp5.380.0O0,00 Rp3.220.000,00
88.BANDAR LAMPUNG SEMARANG Rp4.931.000,00 Rp2.685.000,00
89.BANDAR LAMPUNG SOLO Rp4.931.000,00 Rp2.824.000,00
90.BANDAR LAMPUNG SURABAYA Rp6.386.000,00 Rp3.123.000,00
91.BANDAR LAMPUNG TIMIKA Rp13.905.000,00 Rp7.455.000,00
92.BANDUNG BATAM Rp6.289.000,00 Rp3.583.000,00
93.BANDUNG DENPASAR Rp5.626.000,00 Rp3.252.000,00
94.BANDUNG JAKARTA Rp2.064.000,00 Rp1.476.000,00
95.BANDUNG JAMBI Rp5.006.000,00 Rp2.941.000,00
96.BANDUNG YOGYAKARTA Rp3.369.000,00 Rp2.129.000,00
97.BANDUNG PADANG Rp6.129.000,00 Rp3.508.000,00
98.BANDUNG PALEMBANG Rp4.385.000,00 Rp2.631.000,00
99.BANDUNG PANGKAL PINANG Rp4.599.000,00 Rp2.738.000,00
100.BANDUNG PEKANBARU Rp6.525.000,00 Rp3.701.000,00
101.BANDUNG SEMARANG Rp3.027.000,00 Rp1.957.000,00
102.BANDUNG SOLO Rp3.647.000,00 Rp2.268.000,00
103.BANDUNG SURABAYA Rp4.824.000,00 Rp2.856.000,00
104.BANDUNG TANJUNG PANDAN Rp4.439.000,00 Rp2.663.000,00
105.BANJARMASIN BANDA ACEH Rp10.792.000,00 Rp6.022.000,00
106.BANJARMASIN BATAM Rp8.407.000,00 Rp4.578.000,00
107.BANJARMASIN BIAK Rp16.686.000,00 Rp8.749.000,00
108.BANJARMASIN DENPASAR Rp8.792.000,00 Rp4.920.000,00
109.BANJARMASIN JAYAPURA Rp17.135.000,00 Rp9.359.000,00
110.BANJARMASIN YOGYAKARTA Rp7.723.000,00 Rp4.022.000,00
111.BANJARMASIN MEDAN Rp10.546.000,00 Rp5.412.000,00
112.BANJARMASIN PADANG Rp9.006.000,00 Rp4.642.000,00
113.BANJARMASIN PALEMBANG Rp7.498.000,00 Rp4.022.000,00
114.BANJARMASIN PEKANBARU Rp9.049.000,00 Rp4.696.000,00
115.BANJARMASIN SEMARANG Rp7.498.000,00 Rp3.958.000,00
116.BANJARMASIN SOLO Rp7.498.000,00 Rp4.097.000,00
117.BANJARMASIN SURABAYA Rp8.942.000,00 Rp4.385.000,00
118.BANJARMASIN TIMIKA Rp16.472.000,00 Rp8.717.000,00
119.BATAM BANDA ACEH Rp10.439.000,00 Rp5.936.000,00
120.BATAM DENPASAR Rp8.450.000,00 Rp4.824.000,00
121.BATAM JAYAPURA Rp16.782.000,00 Rp9.263.000,00
122.BATAM YOGYAKARTA Rp7.370.000,00 Rp3.936.000,00
123.BATAM MAKASSAR Rp10.375.000,00 Rp5.337.000,00
124.BATAM MANADO Rp13.413.000,00 Rp6.482.000,00
125.BATAM MEDAN Rp10.193.000,00 Rp5.316.000,00
126.BATAM PADANG Rp8.653.000,00 Rp4.546.000,00
127.BATAM PALEMBANG Rp7.145.000,00 Rp3.936.000,00
128.BATAM PEKANBARU Rp8.707.000,00 Rp4.599.000,00
129.BATAM PONTIANAK Rp7.594.000,00 Rp4.396.000,00
130.BATAM SEMARANG Rp7.145.000,00 Rp3.861.000,00
131.BATAM SOLO Rp7.145.000,00 Rp4.000.000,00
132.BATAM SURABAYA Rp8.600.000,00 Rp4.300.000,00
133.BATAM TIMIKA Rp16.119.000,00 Rp8.621.000,00
134.BENGKULU PALEMBANG Rp2.899.000,00 Rp1.893.000,00
135.BIAK BALIKPAPAN Rp18.622.000,00 Rp9.477.000,00
136.BIAK BANDA ACEH Rp18.718.000,00 Rp10.108.000,00
137.BIAK BATAM Rp16.333.000,00 Rp8.664.000,00
138.BIAK DENPASAR Rp16.729.000,00 Rp8.995.000,00
139.BIAK JAYAPURA Rp3.615.000,00 Rp2.321.000,00
140.BIAK YOGYAKARTA Rp15.648.000,00 Rp8.108.000,00
141.BIAK MANADO Rp11.734.000,00 Rp6.353.000,00
142.BIAK MEDAN Rp18.472.000,00 Rp9.498.000,00
143.BIAK PADANG Rp16.932.000,00 Rp8.728.000,00
144.BIAK PALEMBANG Rp15.424.000,00 Rp8.108.000,00
145.BIAK PEKANBARU Rp16.985.000,00 Rp8.781.000,00
146.BIAK PONTIANAK Rp15.873.000,00 Rp8.568.000,00
147.BIAK SURABAYA Rp12.782.000,00 Rp7.081.000,00
148.BIAK TIMIKA Rp5.808.000,00 Rp3.444.000,00
149.DENPASAR JAYAPURA Rp11.680.000,00 Rp6.845.000,00
150.DENPASAR KUPANG Rp5.091.000,00 Rp2.952.000,00
151.DENPASAR MAKASSAR Rp4.182.000,00 Rp2.631.000,00
152.DENPASAR MANADO Rp7.851.000,00 Rp4.278.000,00
153.DENPASAR MATARAM Rp1.840.000,00 Rp1.390.000,00
154.DENPASAR MEDAN Rp10.589.000,00 Rp5.658.000,00
155.DENPASAR PADANG Rp9.049.000,00 Rp4.888.000,00
156.DENPASAR PALANGKARAYA Rp8.557.000,00 Rp4.909.000,00
157.DENPASAR PALEMBANG Rp7.541.000,00 Rp4.278.000,00
158.DENPASAR PEKANBARU Rp9.092.000,00 Rp4.942.000,00
159.DENPASAR PONTIANAK Rp7.990.000,00 Rp4.738.000,00
160.DENPASAR TIMIKA Rp10.140.000,00 Rp6.129.000,00
161.JAMBI BALIKPAPAN Rp7.733.000,00 Rp4.407.000,00
162.JAMBI BANJARMASIN Rp7.690.000,00 Rp4.193.000,00
163.JAMBI DENPASAR Rp7.733.000,00 Rp4.439.000,00
164.JAMBI YOGYAKARTA Rp6.653.000,00 Rp3.551.000,00
165.JAMBI KUPANG Rp11.434.000,00 Rp6.075.000,00
166.JAMBI MAKASSAR Rp9.659.000,00 Rp4.952.000,00
167.JAMBI MALANG Rp7.091.000,00 Rp3.925.000,00
168.JAMBI MANADO Rp12.707.000,00 Rp6.097.000,00
169.JAMBI PALANGKARAYA Rp7.444.000,00 Rp4.193.000,00
170.JAMBI PONTIANAK Rp6.878.000,00 Rp4.011.000,00
171.JAMBI SEMARANG Rp6.428.000,00 Rp3.476.000,00
172.JAMBI SOLO Rp6.428.000,00 Rp3.615.000,00
173.JAMBI SURABAYA Rp7.883.000,00 Rp3.915.000,00
174.JAYAPURA YOGYAKARTA Rp13.274.000,00 Rp7.690.000,00
175.JAYAPURA MANADO Rp22.109.000,00 Rp11.263.000,00
176.JAYAPURA MEDAN Rp18.932.000,00 Rp10.097.000,00
177.JAYAPURA PADANG Rp17.381.000,00 Rp9.327.000,00
178.JAYAPURA PALEMBANG Rp15.873.000,00 Rp8.717.000,00
179.JAYAPURA PEKANBARU Rp17.435.000,00 Rp9.380.000,00
180.JAYAPURA PONTIANAK Rp16.322.000,00 Rp9.177.000,00
181.JAYAPURA TIMIKA Rp3.615.000,00 Rp2.289.000,00
182.YOGYAKARTA DENPASAR Rp3.861.000,00 Rp2.481.000,00
183.YOGYAKARTA MAKASSAR Rp6.525.000,00 Rp3.893.000,00
184.YOGYAKARTA MANADO Rp10.536.000,00 Rp5.722.000,00
185.YOGYAKARTA MEDAN Rp9.519.000,00 Rp4.770.000,00
186.YOGYAKARTA PADANG Rp7.969.000,00 Rp4.000.000,00
187.YOGYAKARTA PALEMBANG Rp6.460.000,00 Rp3.380.000,00
188.YOGYAKARTA PEKANBARU Rp8.022.000,00 Rp4.054.000,00
189.YOGYAKARTA PONTIANAK Rp6.910.000,00 Rp3.840.000,00
190.YOGYAKARTA TIMIKA Rp11.894.000,00 Rp7.038.000,00
191.KENDARI BANDA ACEH Rp12.953.000,00 Rp7.102.000,00
192.KENDARI BATAM Rp10.568.000,00 Rp5.658.000,00
193.KENDARI DENPASAR Rp5.455.000,00 Rp3.273.000,00
194.KENDARI YOGYAKARTA Rp8.129.000,00 Rp4.706.000,00
195.KENDARI PADANG Rp11.167.000,00 Rp5.722.000,00
196.KENDARI PALEMBANG Rp9.659.000,00 Rp5.102.000,00
197.KENDARI PEKANBARU Rp11.220.000,00 Rp5.776.000,00
198.KENDARI SEMARANG Rp9.659.000,00 Rp5.027.000,00
199.KENDARI SOLO Rp9.659.000,00 Rp5.166.000,00
200.KENDARI SURABAYA Rp11.103.000,00 Rp5.466.000,00
201.KENDARI TIMIKA Rp18.633.000,00 Rp9.798.000,00
202.KUPANG JAYAPURA Rp14.386.000,00 Rp8.108.000,00
203.KUPANG YOGYAKARTA Rp7.348.000,00 Rp4.182.000,00
204.KUPANG MAKASSAR Rp7.637.000,00 Rp4.311.000,00
205.KUPANG MANADO Rp11.648.000,00 Rp6.140.000,00
206.KUPANG SURABAYA Rp6.749.000,00 Rp3.722.000,00
207.MAKASSAR BIAK Rp8.493.000,00 Rp4.931.000,00
208.MAKASSAR JAYAPURA Rp10.193.000,00 Rp5.787.000,00
209.MAKASSAR KENDARI Rp2.663.000,00 Rp1.786.000,00
210.MAKASSAR MANADO Rp5.327.000,00 Rp2.909.000,00
211.MAKASSAR TIMIKA Rp11.723.000,00 Rp6.567.000,00
212.MALANG BALIKPAPAN Rp10.108.000,00 Rp5.134.000,00
213.MALANG BANDA ACEH Rp10.204.000,00 Rp5.765.000,00
214.MALANG BANJARMASIN Rp8.161.000,00 Rp4.407.000,00
215.MALANG BATAM Rp7.819.000,00 Rp4.311.000,00
216.MALANG BIAK Rp16.087.000,00 Rp8.482.000,00
217.MALANG JAYAPURA Rp16.536.000,00 Rp9.092.000,00
218.MALANG KENDARI Rp10.322.000,00 Rp5.487.000,00
219.MALANG MAKASSAR Rp10.129.000,00 Rp5.166.000,00
220.MALANG MANADO Rp13.167.000,00 Rp6.311.000,00
221.MALANG MEDAN Rp9.958.000,00 Rp5.145.000,00
222.MALANG PADANG Rp8.418.000,00 Rp4.385.000,00
223.MALANG PALANGKARAYA Rp7.915.000,00 Rp4.407.000,00
224.MALANG PALEMBANG Rp6.899.000,00 Rp3.765.000,00
225.MALANG PEKANBARU Rp8.461.000,00 Rp4.439.000,00
226.MALANG TIMIKA Rp15.873.000,00 Rp8.461.000,00
227.MANADO MEDAN Rp15.552.000,00 Rp7.316.000,00
228.MANADO PADANG Rp14.012.000,00 Rp6.546.000,00
229.MANADO PALEMBANG Rp12.504.000,00 Rp5.926.000,00
230.MANADO PEKANBARU Rp14.055.000,00 Rp6.599.000,00
231.MANADO PONTIANAK Rp12.953.000,00 Rp6.396.000,00
232.MANADO SEMARANG Rp12.504.000,00 Rp5.851.000,00
233.MANADO SOLO Rp12.504.000,00 Rp5.990.000,00
234.MANADO SURABAYA Rp9.937.000,00 Rp5.262.000,00
235.MANADO TIMIKA Rp16.183.000,00 Rp8.995.000,00
236.MATARAM BALIKPAPAN Rp10.750.000,00 Rp5.615.000,00
237.MATARAM BANDA ACEH Rp10.846.000,00 Rp6.246.000,00
238.MATARAM BANJARMASIN Rp8.803.000,00 Rp4.888.000,00
239.MATARAM BATAM Rp8.461.000,00 Rp4.803.000,00
240.MATARAM BIAK Rp11.552.000,00 Rp6.546.000,00
241.MATARAM JAYAPURA Rp13.092.000,00 Rp7.327.000,00
242.MATARAM YOGYAKARTA Rp4.417.000,00 Rp2.781.000,00
243.MATARAM MAKASSAR Rp4.717.000,00 Rp2.909.000,00
244.MATARAM MANADO Rp8.717.000,00 Rp4.738.000,00
245.MATARAM MEDAN Rp10.600.000,00 Rp5.637.000,00
246.MATARAM PADANG Rp9.060.000,00 Rp4.867.000,00
247.MATARAM PALEMBANG Rp7.551.000,00 Rp4.246.000,00
248.MATARAM PEKANBARU Rp9.102.000,00 Rp4.909.000,00
249.MATARAM PONTIANAK Rp8.001.000,00 Rp4.706.000,00
250.MATARAM SURABAYA Rp3.829.000,00 Rp2.321.000,00
251.MEDAN BANDA ACEH Rp3.466.000,00 Rp2.193.000,00
252.MEDAN MAKASSAR Rp12.514.000,00 Rp6.172.000,00
253.MEDAN PONTIANAK Rp9.733.000,00 Rp5.230.000,00
254.MEDAN SEMARANG Rp9.284.000,00 Rp4.696.000,00
255.MEDAN SOLO Rp9.284.000,00 Rp4.835.000,00
256.MEDAN SURABAYA Rp10.739.000,00 Rp5.134.000,00
257.MEDAN TIMIKA Rp18.258.000,00 Rp9.455.000,00
258.PADANG MAKASSAR Rp10.974.000,00 Rp5.402.000,00
259.PADANG PONTIANAK Rp8.193.000,00 Rp4.460.000,00
260.PADANG SEMARANG Rp7.744.000,00 Rp3.925.000,00
261.PADANG SOLO Rp7.744.000,00 Rp4.065.000,00
262.PADANG SURABAYA Rp9.199.000,00 Rp4.364.000,00
263.PADANG TIMIKA Rp16.718.000,00 Rp8.685.000,00
264.PALANGKARAYA BANDA ACEH Rp10.546.000,00 Rp6.022.000,00
265.PALANGKARAYA BATAM Rp8.161.000,00 Rp4.578.000,00
266.PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp7.477.000,00 Rp4.022.000,00
267.PALANGKARAYA MATARAM Rp8.557.000,00 Rp4.888.000,00
268.PALANGKARAYA MEDAN Rp10.300.000,00 Rp5.412.000,00
269.PALANGKARAYA PADANG Rp8.760.000,00 Rp4.642.000,00
270.PALANGKARAYA PALEMBANG Rp7.252.000,00 Rp4.022.000,00
271.PALANGKARAYA PEKANBARU Rp8.803.000,00 Rp4.096.000,00
272.PALANGKARAYA SEMARANG Rp7.252.000,00 Rp3.947.000,00
273.PALANGKARAYA SOLO Rp7.252.000,00 Rp4.086.000,00
274.PALANGKARAYA SURABAYA Rp8.696.000,00 Rp4.385.000,00
275.PALEMBANG BALIKPAPAN Rp9.894.000,00 Rp5.220.000,00
276.PALEMBANG MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.781.000,00
277.PALEMBANG PONTIANAK Rp6.685.000,00 Rp3.840.000,00
278.PALEMBANG SEMARANG Rp6.236.000,00 Rp3.305.000,00
279.PALEMBANG SOLO Rp6.236.000,00 Rp3.444.000,00
280.PALEMBANG SURABAYA Rp7.690.000,00 Rp3.744.000,00
281.PALEMBANG TIMIKA Rp15.210.000,00 Rp8.076.000,00
282.PALU MAKASSAR Rp4.268.000,00 Rp2.578.000,00
283.PALU POSO Rp1.957.000,00 Rp1.423.000,00
284.PALU SORONG Rp6.878.000,00 Rp3.883.000,00
285.PALU SURABAYA Rp6.878.000,00 Rp3.883.000,00
286.PALU TOLI-TOLI Rp2.941.000,00 Rp1.915.000,00
287.PANGKAL PINANG BALIKPAPAN Rp9.038.000,00 Rp4.631.000,00
288.PANGKAL PINANG BANJARMASIN Rp7.091.000,00 Rp3.915.000,00
289.PANGKAL PINANG BATAM Rp6.739.000,00 Rp3.818.000,00
290.PANGKAL PINANG YOGYAKARTA Rp6.065.000,00 Rp3.262.000,00
291.PANGKAL PINANG MAKASSAR Rp9.060.000,00 Rp4.663.000,00
292.PANGKAL PINANG MANADO Rp12.097.000,00 Rp5.808.000,00
293.PANGKAL PINANG MEDAN Rp8.888.000,00 Rp4.653.000,00
294.PANGKAL PINANG PADANG Rp7.337.000,00 Rp3.883.000,00
295.PANGKAL PINANG PALEMBANG Rp5.829.000,00 Rp3.262.000,00
296.PANGKAL PINANG PEKANBARU Rp7.391.000,00 Rp3.936.000,00
297.PANGKAL PINANG PONTIANAK Rp6.279.000,00 Rp3.733.000,00
298.PANGKAL PINANG SEMARANG Rp5.829.000,00 Rp3.187.000,00
299.PANGKAL PINANG SOLO Rp5.829.000,00 Rp3.326.000,00
300.PANGKAL PINANG SURABAYA Rp7.284.000,00 Rp3.626.000,00
301.PEKANBARU PONTIANAK Rp8.247.000,00 Rp4.514.000,00
302.PEKANBARU SEMARANG Rp7.797.000,00 Rp3.979.000,00
303.PEKANBARU SOLO Rp7.797.000,00 Rp4.118.000,00
304.PEKANBARU SURABAYA Rp9.241.000,00 Rp4.407.000,00
305.PEKANBARU TIMIKA Rp16.771.000,00 Rp8.739.000,00
306.PONTIANAK MAKASSAR Rp9.915.000,00 Rp5.241.000,00
307.PONTIANAK SEMARANG Rp6.685.000,00 Rp3.765.000,00
308.PONTIANAK SOLO Rp6.685.000,00 Rp3.904.000,00
309.PONTIANAK SURABAYA Rp8.140.000,00 Rp4.204.000,00
310.PONTIANAK TIMIKA Rp15.659.000,00 Rp8.535.000,00
311.SEMARANG MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.706.000,00
312.SOLO MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.845.000,00
313.SURABAYA DENPASAR Rp3.198.000,00 Rp1.979.000,00
314.SURABAYA JAYAPURA Rp12.675.000,00 Rp7.231.000,00
315.SURABAYA MAKASSAR Rp5.936.000,00 Rp3.433.000,00
316.SURABAYA TIMIKA Rp11.295.000,00 Rp6.589.000,00
1.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

b.SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi: 1) Keberangkatan a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; 2) kepulangan a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3. TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO. PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.ACEH Orang / kali Rp 127.000,00
2.SUMATERA UTARA Orang / kali Rp 308.000,00
3.RIAU Orang / kali Rp 101.000,00
4.KEPULAUAN RIAU Orang / kali Rp 165.000,00
5.JAMBI Orang / kali Rp 147.000,00
6.SUMATERA BARAT Orang / kali Rp 190.000,00
7.SUMATERA SELATAN Orang / kali Rp 179.000,00
8.LAMPUNG Orang / kali Rp 168.000,00
9.BENGKULU Orang / kali Rp 109.000,00
10.BANGKA BELITUNG Orang / kali Rp 97.000,00
11.BANTEN Orang / kali Rp 536.000,00
12.JAWA BARAT Orang / kali Rp 200.000,00
13.D.K.I JAKARTA Orang / kali Rp 256.000,00
14.JAWA TENGAH Orang / kali Rp 108.000,00
15.D.I. YOGYAKARTA Orang / kali Rp 267.000,00
16.JAWA TIMUR Orang / kali Rp 233.000,00
17.BALI Orang / kali Rp 227.000,00
18.NUSA TENGGARA BARAT Orang / kali Rp 231.000,00
19.NUSA TENGGARA TIMUR Orang / kali Rp 116.000,00
20.KALIMANTAN BARAT Orang / kali Rp 171.000,00
21.KALIMANTAN TENGAH Orang / kali Rp 134.000,00
22.KALIMANTAN SELATAN Orang / kali Rp 180.000,00
23.KALIMANTAN TIMUR Orang / kali Rp 533.000,00
24.KALIMANTAN UTARA Orang / kali Rp 218.000,00
25.SULAWESI UTARA Orang / kali Rp 138.000,00
26.GORONTALO Orang / kali Rp 265.000,00
27.SULAWESI BARAT Orang / kali Rp 313.000,00
28.SULAWESI SELATAN Orang / kali Rp 187.000,00
29.SULAWESI TENGAH Orang / kali Rp 165.000,00
30.SULAWESI TENGGARA Orang / kali Rp 171.000,00
31.MALUKU Orang / kali Rp 288.000,00
32.MALUKU UTARA Orang / kali Rp 215.000,00
33.PAPUA Orang / kali Rp 513.000,00
34.PAPUA BARAT Orang / kali Rp 236.000,00
35.PAPUA BARAT DAYA Orang / kali Rp 236.000,00
36.PAPUA TENGAH Orang / kali Rp 513.000,00
37.PAPUA SELATAN Orang / kali Rp 513.000,00
38.PAPUA PEGUNUNGAN Orang / kali Rp 513.000,00
1.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). Contoh 1: Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor). Contoh 2: Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a.keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
c.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.4 TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO. IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) JAWA TENGAH

1.Semarang Kab. Banjarnegara Orang / Kali Rp 260.000,00

d.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, KabupatenlKota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel 2.5 TABEL 2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) NO. IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Jakarta Kota Bekasi Orang / Kali Rp 284.000,00
2.Jakarta Kab. Bekasi Orang / Kali Rp 284.000,00
3.Jakarta Kab. Bogor Orang / Kali Rp 300.000,00
4.Jakarta Kota Bogor Orang / Kali Rp 300.000,00
5.Jakarta Kota Depok Orang / Kali Rp 275.000,00
6.Jakarta Kota Tangerang Orang / Kali Rp 286.000,00
7.Jakarta Kota Tangerang Selatan Orang / Kali Rp 286.000,00
8.Jakarta Kab. Tangerang Orang / Kali Rp 310.000,00
9.Jakarta Kepualuan Seribu Orang / Kali Rp 428.000,00
3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a.rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6a dan 2.6b. TABEL 2.6a SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT NO. PROVINSI SATUAN MAKAN KUDAPAN (SNACK)

(1)(2) (3) (4) (5)

1.RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ESELON I/SETARA Orang / Kali Rp 110.000,00 Rp 49.000,00
2.RAPAT BIASA 2.1. ACEH Orang / Kali Rp 51.000,00 Rp 19.000,00 2.2. SUMATERA UTARA Orang / Kali Rp 47.000,00 Rp 17.000,00 2.3. RIAU Orang / Kali Rp 40.000,00 Rp 16.000,00 2.4. KEPULAUAN RIAU Orang / Kali Rp 41.000,00 Rp 25.000,00 2.5. JAMBI Orang / Kali Rp 42.000,00 Rp 17.000,00 2.6. SUMEATERA BARAT Orang / Kali Rp 44.000,00 Rp 17.000,00 2.7. SUMATERA SELATAN Orang / Kali Rp 46.000,00 Rp 17.000,00 2.8. LAMPUNG Orang / Kali Rp 40.000,00 Rp 20.000,00 2.9. BENGKULU Orang / Kali Rp 44.000,00 Rp 16.000,00 2.10. BANGKA BELITUNG Orang / Kali Rp 40.000,00 Rp 18.000,00 2.11. BANTEN Orang / Kali Rp 54.000,00 Rp 19.000,00 2.12. JAWA BARAT Orang / Kali Rp 45.000,00 Rp 20.000,00 2.13. D.K.I. JAKARTA Orang / Kali Rp 47.000,00 Rp 22.000,00 2.14. D.I. YOGYAKARTA Orang / Kali Rp 36.000,00 Rp 15.000,00 2.15. JAWA TIMUR Orang / Kali Rp 44.000,00 Rp 23.000,00 2.16. BALI Orang / Kali Rp 48.000,00 Rp 20.000,00 2.17. NUSA TENGGARA BARAT Orang / Kali Rp 41.000,00 Rp 17.000,00 2.18. NUSA TENGGARA TIMUR Orang / Kali Rp 41.000,00 Rp 21.000,00 2.19. KALIMANTAN BARAT Orang / Kali Rp 44.000,00 Rp 16.000,00 2.20. KALIMANTAN TENGAH Orang / Kali Rp 40.000,00 Rp 15.000,00 2.21. KALIMANTAN SELATAN Orang / Kali Rp 45.000,00 Rp 16.000,00 2.22. KALIMANTAN TIMUR Orang / Kali Rp 43.000,00 Rp 24.000,00 2.23. KALIMANTAN UTARA Orang / Kali Rp 43.000,00 Rp 20.000,00 2.24. SULAWESI UTARA Orang / Kali Rp 55.000,00 Rp 25.000,00 2.25. GORONTALO Orang / Kali Rp 44.000,00 Rp 14.000,00 2.26. SULAWESI BARAT Orang / Kali Rp 47.000,00 Rp 20.000,00 2.27. SULAWESI SELATAN Orang / Kali Rp 48.000,00 Rp 24.000,00 2.28. SULAWESI TENGAH Orang / Kali Rp 41.000,00 Rp 17.000,00 2.29. SULAWESI TENGGARA Orang / Kali Rp 42.000,00 Rp 20.000,00 2.30. MALUKU Orang / Kali Rp 59.000,00 Rp 22.000,00 2.31. MALUKU UTARA Orang / Kali Rp 63.000,00 Rp 23.000,00 2.32. PAPUA Orang / Kali Rp 60.000,00 Rp 31.000,00 2.33. PAPUA BARAT Orang / Kali Rp 62.000,00 Rp 25.000,00 2.34. PAPUA BARAT DAYA Orang / Kali Rp 62.000,00 Rp 27.000,00 2.35. PAPUA TENGAH Orang / Kali Rp 61.000,00 Rp 33.000,00 2.36. PAPUA SELATAN Orang / Kali Rp 90.000,00 Rp 49.000,00 2.37. PAPUA PEGUNUNGAN Orang / Kali Rp 91.000,00 Rp 40.000,00 TABEL 2.6b RAPAT BIASA JAWA TENGAH NO. URAIAN SATUAN MAKAN KUDAPAN (SNACK)
1.RAPAT BIASA Orang / Kali Rp27.500,00 Rp10.000,00
4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

a.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7. TABEL 2.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1 Gedung Bertingkat m2 / tahun Rp 173.000,00 2 Gedung Tidak Bertingkat m2 / tahun Rp 97.000,00 3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor m2 / tahun Rp 10.000,00
1. b.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biayayang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10 dan Tabel 2.11. TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Kepala Daerah/Ketua DPRD Unit / Tahun Rp 40.000.000,00 2 Anggota DPRD Unit / Tahun Rp 30.000.000,00 3 Pejabat Eselon I Unit / Tahun Rp 25.000.000,00 4 Pejabat Eselon II Unit / Tahun Rp 25.000.000,00 TABEL 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Roda 4 (Empat) Unit / Tahun Rp 20.000.000,00 2 Double Gardan Unit / Tahun Rp 25.050.000,00 3 Roda 2 (Dua) Unit / Tahun Rp 2.000.000,00 TABEL 2.10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 6, DAN SPEED BOAT NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4)

1.Roda 6 Unit / Tahun Rp 30.000.000,00
2.Speed Boat Unit / Tahun Rp 20.000.000,00 TABEL 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Pejabat Eselon I Unit/Tahun Rp 11.100.000,00
2.Pejabat Eselon II Unit/Tahun Rp 10.990.000,00
3.Kendaraan Operasional Kantor Unit/Tahun Rp 10.460.000,00
4.Kendaraan Roda Dua Unit/Tahun Rp 3.200.000,00

c.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11. TABEL 2.12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO. URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4)

1.Inventaris Kantor Pegawai / Tahun Rp 80.000,00
2.Personal Computer / Notebook Unit / Tahun Rp 730.000,00
3.Printer Unit / Tahun Rp 690.000,00
4.AC Split Unit / Tahun Rp 610.000,00
5.Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit / Tahun Rp 7.190.000,00
6.Genset 75 KVA Unit / Tahun Rp 8.640.000,00
7.Genset 100 KVA Unit / Tahun Rp 10.150.000,00
8.Genset 125 KVA Unit / Tahun Rp 10.780.000,00
9.Genset 150 KVA Unit / Tahun Rp 13.260.000,00
10.Genset 175 KVA Unit / Tahun Rp 14.810.000,00
11.Genset 200 KVA Unit / Tahun Rp 15.850.000,00
12.Genset 250 KVA Unit / Tahun Rp 16.790.000,00
13.Genset 275 KVA Unit / Tahun Rp 17.760.000,00
14.Genset 300 KVA Unit / Tahun Rp 20.960.000,00
15.Genset 350 KVA Unit / Tahun Rp 22.960.000,00
16.Genset 450 KVA Unit / Tahun Rp 25.620.000,00
17.Genset 500 KVA Unit / Tahun Rp 31.770.000,00 Keterangan: OJ : Orang / Jam OH : Orang / Hari OB : Orang / Bulan OT : Orang / Tahun OP : Orang / Paket OK : Orang / Kegiatan OR : Orang / Responden Oter : Orang / Terbitan OJP : Orang / Jam Pelajaran BUPATI BANJARNEGARA, AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BUPATI BANJARNEGARA, AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: 900/ Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Nama : NIP : Jabatan : Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan standar harga satuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Banjarnegara, dengan uraian sebagai berikut: Nama SKPD : Nama Kegiatan : Uraian Sub Kegiatan : No. Kode dan Nama Rekening Belanja Uraian Nama Barang / Jasa Spesifikasi Satuan Harga Ket. Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya Banjarnegara, PA/KPA Materai Rp 10.000,- …………………………… NIP……………………..

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019