DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8.Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9.ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b.pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c.pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
d.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
e.pelaksanaan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
f.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
g.penyusunan laporan hasil pengawasan;
h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
i.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf f terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
1. a.Inspektur Daerah;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
4. d.Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
5. e.Inspektur Pembantu Bidang Keuangan;
6. f.Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
7. g.Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, dokumentasi kepegawaian, serta inventarisasi, analisis dan evaluasi hasil pengawasan dan pelayanan administratif di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
b.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
c.pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat Daerah;
d.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat Daerah;
e.pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
f.pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
g.pelaksanaan inventarisasi, analisis, pendokumentasian dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil pengawasan;
h.pengoordinasian evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Subbagian Perencanaan;
2. b.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
3. c.Subbagian Analisis dan Evaluasi.
(2)Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…