DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Yang Meliputi Badan Daerah, BAPPERIDA, BPPKAD, BKPSDM, BPBD, Bakesbangpol, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5.5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306); 7. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Badan adalah Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset dan lnovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara.
9.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
10.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara.
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
12.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara.
13.ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

BADAN DAERAH

Pasal 2

Badan Daerah terdiri atas:

a.Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan lnovasi Daerah;
b.Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
c.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

BAPPERIDA

Pasal 3

(1)Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengembangan riset dan inovasi daerah.
(2)Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengembangan, riset dan inovasi daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapperida menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
b.pengoordinasian kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
c.pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
d.pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;
f.pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
g.pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Bapperida terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
5. e.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. f.Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
7. g.UPTD; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Bagan Susunan Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memimpin, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Bapperida.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan Bapperida;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bapperida;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Bapperida;
d.pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida;
e.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bapperida;
f.pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bapperida;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bapperida;
h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…