DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Yang Meliputi Kecamatan, Kelurahan, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42); 3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 6867); 5.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6.5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306); 7. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan NegaraKEsatuan
10.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
14.Tujuan Pembangunan Daerah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang termuat dalam rencana pembangunan daerah baik untuk periode satu tahun, lima tahun dan dua puluh tahun.
15.Sasaran Pembangunan Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

BAB II

KECAMATAN

Pasal 2

(1)Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(2)Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Kecamatan Susukan;
b.Kecamatan Puwareja Klampok;
c.Kecamatan Mandiraja;
d.Kecamatan Purwanegara;
e.Kecamatan Bawang;
f.Kecamatan Banjarnegara;
g.Kecamatan Sigaluh;
h.Kecamatan Madukara;
i.Kecamatan Banjarmangu;
j.Kecamatan Wanadadi;
k.Kecamatan Rakit;
l.Kecamatan Punggelan;
m.Kecamatan Karangkobar;
n.Kecamatan Pagentan;
o.Kecamatan Pejawaran;
p.Kecamatan Batur;
q.Kecamatan Wanayasa;
r.Kecamatan Kalibening;
s.Kecamatan Pandanarum; dan
t.Kecamatan Pagedongan.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
b.pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
c.penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
d.pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
e.pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. a.Camat;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
3. c.Seksi Tata Pemerintahan;
4. d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. e.Seksi Kesejahteraan Rakyat;
6. f.Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan; dan
7. g.Kelurahan.
(2)Bagan Struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan pengelolaan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidangketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
b.pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
d.pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
e.pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
f.pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
g.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
h.pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Subagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. b.Subagian Umum dan Kepegawaian.
(2)Subagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…