DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penugasan Pemerintah Daerah Untuk Program Upland Yang Meliputi a. penugasan; b. pelaksanaan pembiayaan Program UPLAND; c. pengawasan, monitoring dan evaluasi; d. supervisi; e. pelaporan; dan f. pengembangan Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Rangka Penugasan Pemerintah Daerah untuk Program UPLAND; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 313); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM UPLAND.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan / atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Program Hibah The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project yang selanjutnya disebut Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
8.Akses Layanan Keuangan Program UPLAND adalah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi Program UPLAND.
9.Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
10.Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan yang diberikan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi Program UPLAND.
11.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh Petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi,dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Teknis dalam penyaluran Penyertaan Modal Daerah dalam Rangka Penugasan Pemerintah Daerah untuk Program UPLAND.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menyediakan permodalan bagi petani/peternak dan atau/korporasi; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

a.penugasan;
b.pelaksanaan pembiayaan Program UPLAND;
c.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
d.supervisi;
e.pelaporan; dan
f.pengembangan Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara sebagai penyalur Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.
(2)Kredit/Pembiayaan Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam disalurkan pada tahun 2025 dan 2026.
(3)Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut.
1. a.PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
2. b.dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaaran;
3. c.menerapkan manajemen resiko;
4. d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.menerapkan prinsip kehati-hatian.
(4)PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
(5)PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan guna untuk memenuhi pelaporan progres penyaluran.

BAB III

PELAKSANAAN KREDIT PEMBIAYAAN PROGRAM UPLAND

Pasal 6

(1)Wilayah Penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Penerima Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
1. a.petani/peternak; dan/atau
2. b.Korporasi Petani.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada calon penerima kredit/pembiayaan serta pemangku kepentingan terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Akses Layanan Keuangan Program UPLAND melalui penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
(2)PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang Perekonomian melaksanakan sosialisasi kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND sebagai calon debitur PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara.

Pasal 8

Kriteria calon debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain:

a.Petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang aktif menjalakan usaha tani sesuai dengan komoditas yang dikembangkan di lokasi Program UPLAND termasuk kegiatan usaha tani lainnya yang melibatkan perempuan petani dan pemuda tani;
b.Petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang akan mengakses layanan keuangan Program UPLAND sudah tercantum ke dalam daftar peserta Program UPLAND yang disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
c.Korporasi Petani yang akan mengajukan kredit/pembiayaan harus sudah berbadan hukum.

Pasal 9

Jumlah plafon kredit/pembiayaan yang disetujui oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani, baik untuk modal kerja maupun modal investasi, serta berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara dan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 10

(1)Besaran plafon kredit/pembiayaan yang diakses oleh petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, terdiri atas:
1. a.kredit/pembiayaan ultra mikro diberikan kepada penerima kredit dengan plafon kredit paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per debitur;
2. b.kredit/pembiayaan mikro diberikan kepada penerima kredit plafon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
3. c.kredit/pembiayaan kecil diberikan kepada penerima kredit lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. d.kredit/pembiayaan menengah diberikan kepada penerima kredit lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
(2)Kredit/pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi petani/peternak perorangan untuk modal usaha tani.
(3)Kredit/pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi petani/peternak dan/atau Korporasi Petani untuk modal usaha tani, pengadaan saprodi dan saprotan, maupun untuk pengoahan hasil pertanian.
(4)Kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi modal usaha pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh Korporasi Petani.
(5)Dalam hal Korporasi Petani belum terbentuk secara legal, kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan kepada Kelompok Tani atau gabungan Kelompok Tani dengan persyaratan telah ada pembeli yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama pembelian hasil panen.
(6)Kredit/pembiayaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk belanja aset yang mengandung usaha Korporasi Petani.

Pasal 11

(1)Suku bunga Kredit/Pembiayaan Program UPLAND yang dapat dibebankan PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND paling tinggi 6% (enam persen) flat anuitas dibebankan kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.
(2)Jangka waktu Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah sebagai berikut:
1. a.untuk modal kerja usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun;
2. b.untuk modal investasi yang mendukung kegiatan usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun; dan
3. c.dalam hal diperlukan perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) atau restrukturisasi, maka jangka waktu kredit/pembiayaan dapat diperpanjang tergantung kesepakatan dan penilaian PT BPD Jawa Tengah Cabang Banjarnegara, termasuk pemberian masa tenggang.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…