DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.282.798.248.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 3);
9.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 18);

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a.pendapatan daerah;
b.belanja daerah; dan
c.pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.282.798.248.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp.417.636.742.000,- (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.e.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 164.821.906.000,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.219.924.889.000,- (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.773.261.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.11.116.686.000,- (sebelas miliar seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.164.821.906.000,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Pajak Hotel sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
2. b.Pajak Restoran sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
3. c.Pajak Hiburan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
4. d.Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. e.Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
6. f.Pajak Parkir sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
7. g.Pajak Air Tanah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
8. h.Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. i.Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
10. j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah);
11. k.Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
12. l.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.39.582.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
13. m.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.52.926.570.060,- (lima puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh rupiah); dan
14. n.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp.25.410.335.940,- (dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
(2)Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)sebesar Rp.219.924.889.000,- (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.182.817.851.500,- (seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. b.Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.36.393.037.500,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.714.000.000,- (tujuh ratus empat belas juta rupiah).
(3)Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.Rp.21.773.261.000,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(4)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sebesar Rp.11.116.686.000,- (sebelas miliar seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. b.Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp.1.345.000.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
3. c.Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. d.Jasa Giro sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. e.Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. f.Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. g.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.964.826.000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. h.Pendapatan BLUD sebesar Rp.971.860.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
9. i.Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp.4.025.000.000,- (empat miliar dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.784.497.805.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.680.944.394.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.103.553.411.000,- (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp.1.680.944.394.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
2. b.Dana Desa sebesar Rp.272.904.953.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.40.239.588.000,- (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.948.875.591.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.418.924.262.000,- (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp.103.553.411.000,- (seratus tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Pendapatan Bagi Hasil sebesar 101.821.411.000,- (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); dan
2. b.Bantuan Keuangan Rp.1.732.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp.80.663.701.000,- (delapan puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Hibah; dan
b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.312.468.540.000,- (dua triliun tiga ratus dua belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 10

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.647.984.573.388,- (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.982.094.096.128,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.565.386.529.306,- (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.98.327.301.154,- (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.060.646.800,- (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebesar Rp.982.094.096.128,- (sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah),terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
5. e.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
6. f.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.628.912.978.199,- (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.311.577.816.617,- (tiga ratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.31.227.175.744,- (tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sebesar Rp.1.039.125.568,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
(7)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.8.485.000.000,- (delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…