DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana strategis perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 5.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 317); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Banjarnegara secara astronomis berada pada koordinat 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10''– 109°45'50'' Bujur Timur. Luas Kabupaten Banjarnegara sebesar 1.144.896 km² atau sekitar 3,29 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa tengah (3,25 juta Ha). Kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran daerah yang telah dijabarkan dalam RPJMD.
(2)Tujuannya ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah untuk memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 3.1.1. Visi dan Misi Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

(1)Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
3. c.bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.bab V : penutup.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 22-9-2025 BUPATI BANJARNEGARA, ttd AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 22-9-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, ttd INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 41 Mengetahui sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SYAHBUDIN USMOYO, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19740223 199803 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan buttom-up. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh stakeholders. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 DAFTAR ISI DAFTAR ISI .....................................................................................................1 DAFTAR GRAFIK ............................................................................................. 3 DAFTAR GAMBAR ............................................................................................6 BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................8 1.1. Latar Belakang .......................................................................................8 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....................................................................9 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ......................................................................... 10 1.4. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 11 1.5. Sistematika Penulisan.......................................................................... 12 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ............................................................... 13 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ....................................................... 13 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................................... 13 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah............................................................ 13 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam ...................................................................... 15 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ............................. 17 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan ............................... 20 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas ................................................................ 22 2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim ................................... 24 2.1.1.7. Demografi ................................................................................................ 27 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................................. 30 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.......................................................................... 48 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ............................................................................ 59 2.2 Gambaran Keuangan Daerah ............................................................... 97 2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024 ............................................................. 97 2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 ......................................... 111 2.3 Permasalahan dan isu Strategis ........................................................ 123 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ...................................................... 123 2.3.2. Isu Strategis ............................................................................................ 132 BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .... 143 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran......................................................... 143 3.1.1. Visi dan Misi ..................................................................................... 143 3.1.2. Tujuan dan Sasaran........................................................................... 147 3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah ........................................................................................................ 152 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan ............................................................... 152 3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah ............................................. 156 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH…………………………………………………………….210 2 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 4.1. Program Perangkat Daerah ............................................................... 210 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkalitan dengan Pelayanan Dasar .. 210 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........................................................................................................ 214 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ................................... 283 BAB V PENUTUP .......................................................................................... 310 5.1. Pedoman Transisi ............................................................................ 310 5.2. Kaidah Pelaksanaan ......................................................................... 310 3 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan ke Dalam Desa/Kelurahan ................................................................................................................ 14 Tabel 2. 2 Kondisi Daya Dukung Air Tiap Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 ............................................................................................. 17 Tabel 2. 3 Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2025-2029 sesuai Business As Usual (BAU) Kabupaten Banjarnegara ............................................................... 18 Tabel 2. 4 Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 ....................................................................... 19 Tabel 2. 5 Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2029 sesuai Business As Usual (BAU) Kabupaten Banjarnegara ..................................................... 19 Tabel 2. 6 Rata-rata Daya VA per Pelanggan di Kabupaten Baanjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................... 21 Tabel 2. 7 Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024......... 23 Tabel 2. 8 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Kabupaten Banjarnegara ...................... 24 Tabel 2. 9 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Banjarnegara ........................................................................................... 26 Tabel 2. 10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ... 27 Tabel 2. 11 Sex Ratio Kkabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ...................... 28 Tabel 2. 12 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..................... 28 Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 .................. 29 Tabel 2. 14 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025 dan 2030 ............................. 30 Tabel 2. 15 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banjarnegara 2021-2024 ................. 32 Tabel 2. 16 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .............................................................. 33 Tabel 2. 17 Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ................ 35 Tabel 2. 18 Capaian Rata-Rata Kemampuan Literasi / Numerasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .............................................................. 44 Tabel 2. 19 Persentase Benda Cagar budaya dipelihara ......................................... 46 Tabel 2. 20 Rasio Ketergantungan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-2024 .............. 49 Tabel 2. 21 Kontribusi Setiap Sektor Penyusun PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .................................................................................... 49 Tabel 2. 22 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.................... 51 Tabel 2. 23 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .... 52 Tabel 2. 24 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara ................................. 52 Tabel 2. 25 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .................................................................................... 54 Tabel 2. 26 Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah dan persentase) ............................ 56 Tabel 2. 27 Nilai Investasi Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) ................................................................ 56 Tabel 2. 28 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 ........................................................................................................ 59 Tabel 2. 29 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Banjarnegara ................... 60 Tabel 2. 30 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................... 61 Tabel 2. 31 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ................................................................................................................ 64 Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 ................................................................. 66 4 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 .................................................................. 67 Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 ...................... 68 Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 ..................... 69 Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024................................................................. 70 Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sosial Tahun 2020-2024 ............................................................................................... 71 Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 .................................................................................... 72 Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ........................... 72 Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Pangan Tahun 2020-2024 ......................................... 73 Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024 ................................... 74 Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 ......................................................................... 74 Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 ......................... 75 Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024 ........................................................ 76 Tabel 2. 45 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 76 Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024............................ 77 Tabel 2. 47 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2020-2024 ................................ 78 Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ........ 78 Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 ................................................................................................................ 79 Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ......................................................................... 80 Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ................................................................................................................ 81 Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Urusan Satistik Tahun 2020-2024 ............................ 81 Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024 ....................... 82 Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 ..................... 82 Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ................... 83 Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024......................... 83 Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ............... 84 Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 ........................ 85 Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 ......................... 86 Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 ................... 87 Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 .................... 88 Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024 .................... 88 Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 .................... 89 Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2020-2024......................... 90 Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ............................................................................................... 90 Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020- 2024 ........................................................................................................ 91 Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024 .................................. 91 Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 ........... 92 Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 ............. 93 Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024 .................... 93 Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ........................ 96 Tabel 2. 72 Perkembangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .... 102 5 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 73 Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .............. 106 Tabel 2. 74 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara............................ 110 Tabel 2. 75 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 ................................ 112 Tabel 2. 76 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2026-2030 ................................ 114 Tabel 2. 77 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 .............................................. 120 Tabel 2. 78 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025- 2029 ...................................................................................................... 133 Tabel 3. 1 Penjelasan Pokok Visi .......................................................................... 143 Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030............................................................................................. 150 Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi ............................................... 155 Tabel 3. 4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026–2030 ............................ 157 Tabel 3. 5 Dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap Program Delegasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 .................................. 166 Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 .............................................. 228 Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2030 ......................................... 283 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 284 Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 .. 287 6 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 DAFTAR GRAFIK Grafik 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 20 Grafik 2. 2 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ........................................................................................... 21 Grafik 2. 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024.............. 22 Grafik 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 .................................................................................................... 22 Grafik 2. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .................................... 23 Grafik 2. 6 Skenario Penurunan Emisi GRK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025- 2029 .................................................................................................... 25 Grafik 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 27 Grafik 2. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara ... 28 Grafik 2. 9 Laju Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 31 Grafik 2. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .......... 31 Grafik 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 33 Grafik 2. 12 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 .................................................................................................... 34 Grafik 2. 13 PDRB Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)................................................................................................ 34 Grafik 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 .................................................................................................... 35 Grafik 2. 15 Gini Ratio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ...................... 36 Grafik 2. 16 Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2024 ................ 36 Grafik 2. 17 Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024...... 37 Grafik 2. 18 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .. 37 Grafik 2. 19 Grafik Distribusi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Berdasarkan Urutan Tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas ............................................................................................................ 38 Grafik 2. 20 Prevalensi Stunting Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ....... 38 Grafik 2. 21 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .......................................................... 39 Grafik 2. 22 Angka Kematian Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 39 Grafik 2. 23 Angka Kesakitan dan Kasus Kematian DBD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ................................................................................ 40 Grafik 2. 24 Succes Rate TBC dan Kematian TBC di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ........................................................................................... 41 Grafik 2. 25 Jumlah Penderita HIV di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 . 42 Grafik 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 43 Grafik 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 . 43 Grafik 2. 28 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 47 Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 47 Grafik 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 48 Grafik 2. 31 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2024 ................................................................................ 48 Grafik 2. 32 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (milyar rupiah) ..................................................................................... 49 7 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Grafik 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ........................................................................................... 51 Grafik 2. 34 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 57 Grafik 2. 35 Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2022...... 57 Grafik 2. 36 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .......................................................... 58 Grafik 2. 37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ................................................................................ 58 Grafik 2. 38 Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 .................... 59 Grafik 2. 39 Nilai IRB & SAKIP Kaabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ........ 60 Grafik 2. 40 Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ................. 61 Grafik 2. 41 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ........................................................................................... 62 Grafik 2. 42 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 ............................................................................................................ 63 Grafik 2. 43 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019- 2023 .................................................................................................... 63 Grafik 2. 44 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019- 2023 .................................................................................................... 64 Grafik 2. 45 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024............... 65 Grafik 2. 46 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)............................................................................. 98 Grafik 2. 47 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 (Rupiah) ...................................................................................... 99 Grafik 2. 48 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 (Rupiah) .................................................................................... 100 Grafik 2. 49 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. 101 8 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMN. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah yang terpilih dalam tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Penyusunan RPJMD juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, RPJMD diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 9 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 daerah menuju tercapainya visi “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera”. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 10 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 309);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan 11 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024, isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029, dan dokumen sektoral lainnya. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025- 2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya ditunjukkan sebagai berikut: Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 1.4. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Bupati Banjarnegara beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang berkesinambungan selama periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, adalah:
1.Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029.
2.Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan. 12 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut: dan 3). Permasalahan dan isu-isu trategis pembangunan daerah. 13 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Banjarnegara Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 266 Desa dengan pembagian wilayah administratif sebagai berikut:

a.Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
b.Sebelah timur : Kabupaten Wonosobo
c.Sebalah selatan : Kabupaten Kebumen
d.Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. 14 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan ke Dalam Desa/Kelurahan Kecamatan Luas (ha) Jumlah Desa Jumlah Kelurahan RW RT Susukan 5.265,67 15 - 78 350 Purwareja Klampok 2.186,67 8 - 61 234 Mandiraja 5.261,58 16 - 72 386 Purwanegara 7.386,53 13 - 75 396 Bawang 5.520,64 18 - 115 405 Banjarnegara 2.624,20 4 9 84 318 Sigaluh 3.955,95 14 1 45 195 Madukara 4.820,15 18 2 74 246 Banjarmangu 4.635,61 17 - 60 279 Wanadadi 2.827,41 11 - 43 190 Rakit 3.244,62 11 - 51 277 Punggelan 10.284,01 17 - 101 427 Karangkobar 3.906,94 13 - 48 181 Pagentan 4.618,98 16 - 61 238 Pejawaran 5.224,97 17 - 71 257 Batur 4.717,10 8 - 42 176 Wanayasa 8.201,13 17 69 271 Kalibening 8.377,56 16 - 80 234 Pandanarum 5.856,05 8 - 45 133 Pagedongan 8.055,24 9 - 60 266 Total 106.971,01 266 12 1.335 5.459 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2025 Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam kawasan strategis provinsi yaitu Kawasan Wonobanjar, yang mana Kawasan Wonobanjar terdiri dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Rencana pengembangan Kawasan Wonobanjar diarahkan sebagai kawasan agropolitan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan pertanian hulu-hilir dan pertambahan nilai ekonomi komoditas pertanian. Selain itu, secara topografi Kabupaten Banjarnegara berada pada jalur pengunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100 -500 mdpl. 15 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sedangkan ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara dikelompokan dalam tiga kelas yaitu:
1. 1.Kelas lereng 1 (kemiringan 0-15%): 24,61% dari luas Kabupaten Banjarnegara, terdapat di daerah Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, dan Rakit.
2. 2.Kelas lereng 2 (kemiringan di atas 15-40%): 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu daerah Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangkobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening.
3. 3.Kelas lereng 3 (kemiringan lebih dari 40%): 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran, dan Batur. Secara klimatologis wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sebanyak 161 mm per tahun. Kemudian secara hidrologi wilayah kabupaten Banjarnegara termasuk dalam wilayah aliran Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu, dan Sungai Tulis dengan anak- anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenial (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara dan mempertimbangkan sector basis yang dilakukan dengan menganalisis PDRB menggunakan LQ dan tipologi klassen menunjukkan bahwa sector basis yang paling kuat untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Banjarnegara. 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi pengembangan tanaman Hortikultura kurang lebih 13.779,8 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk potensi pengembangan tanaman pangan padi sawah/padi ladang seluas 23.452,80 hektar dengan total produksi 145.543,82 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Batur. Potensi pengembangan tanaman pangan jagung kurang lebih 9.117,30 hektar dengan total produksi 53.474 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Banjarmangu. Potensi pengembangan tanaman pangan ubi kayu kurang lebih 3.476 hektar dengan total produksi 90.200 Ton yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kalibening, Madukara, dan Batur. Sedangkan potensi pengembangan tanaman pangan ubi jalar kurang lebih 102 hektar dengan total produksi 2.138,98 Ton yang tersebar hanya di 6 kecamatan yaitu Purwanegara, Banjarnegara, Pagentan, Pejawaran, Wanayasa dan Kalibening. Potensi pengembangan tanaman kacang tanah seluas 534,10 hektar dengan total produksi sebesar 582,56 Ton yang tersebar di 13 kecamatan yaitu Purwareja Klampok, 16 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, Pagedongan, Sigaluh, Madukara, Wanadadi, Rakit, Punggelan, Karangkobar, dan Pejawaran. Sedangkan potensi pengembangan tanaman kedelai seluas 589,10 hektar dengan total produksi sebesar 661,44 Ton yang tersebar di 7 kecamatan yaitu Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Rakit dan Kalibening. Potensi pengembangan tanaman perkebunan yang meliputi Kelapa seluas 11.085,59 hektar, Kopi seluas 1.589,53 hektar, Karet seluas 460,68 hektar, Teh seluas 1.713 hektar, Kakao seluas 208,08 hektar, Tembakau seluas 303 hektar dan Tebu seluas 15,03 hektar yang tersebar hanya dibeberapa kecamatan saja untuk masing-masing jenis tanaman. Potensi kawasan untuk pertambangan di Kabupaten Banjarnegara untuk kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Mineral logam terdapat di Kecamatan Banjarmangu, Pegentan, Karangkobar, Batur, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, dan Susukan. Mineral bukan logam di Kabupaten Banjarnegara terdapat pula di seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara. Potensi Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 77,5 hektar. Industri kecil terdapat di seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara. Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara meliputi kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan wisata arung jeram Sungai Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan wisata alam Curug Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, kawasan wisata Gunung Mandala, kawasan wisata pemandian air panas, dan kawasan wisata hutan pinus di Kecamatan Pagedongan. Kawasan pariwisata budaya terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok, dan kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan. Kawasan pariwisata buatan terletak di kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata hortikultura. Dari sisi penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara menurut jenisnya pada 2024 dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah, bukan lahan sawah, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, dan lahan pasang surut. Sedangkan bukan lahan sawah terdiri dari 17 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lainnya, dan lahan yang tidak diusahakan dengan rincian sebagai berikut: Gambar 2. 2 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
4. 1.Daya Dukung Air Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Banjarnegara dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Perhitungan ketersediaan air mempertimbangkan debit andalan air permukaan yang ada di WAS Serayu Bogowonto yang mana WAS Serayu Bogowonto mempunyai debit andalan (80%) sebesar 9.209,66 juta m3/tahun, maka berdasarkan perbandingan luas WAS Serayu Bogowonto dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara maka jumlah debit air andalan yang berada di Kabupaten Banjarnegara adalah 1.430.208.276,07 m3/tahun. Berikut merupakan hasil analisis daya dukung air Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022. Tabel 2. 2 Kondisi Daya Dukung Air Tiap Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Kecamatan Ketersediaan Air (m3/tahun) Kebutuhan Air (m3/tahun) Selisih (m3/tahun) Status DDA Luasan Wilayah (%) Surplus Defisit Banjarmangu 75.012.550,97 39.143.456,29 35.869.094,68 Surplus 90,43% 9,57% Banjarnegara 48.477.135,49 20.467.024,16 28.010.111,33 Surplus 93,71% 6,29% Batur 66.816.001,97 24.009.058,47 42.806.943,50 Surplus 99,14% 0,86% Bawang 82.151.863,88 45.990.323,23 36.161.540,65 Surplus 86,87% 13,13% Kalibening 122.788.535,29 49.140.529,51 73.648.005,78 Surplus 91,29% 8,71% Karangkobar 48.368.106,45 22.479.993,03 25.888.113,43 Surplus 95,30% 4,70% Madukara 56.043.519,83 26.444.706,07 29.598.813,76 Surplus 95,10% 4,90% Mandiraja 74.028.076,56 52.182.479,39 21.845.597,17 Surplus 72,21% 27,79% Pagedongan 91.606.391,11 32.814.912,42 58.791.478,69 Surplus 98,85% 1,15% Pagentan 62.562.681,04 32.812.763,43 29.749.917,60 Surplus 95,70% 4,30% Pandanarum 73.370.200,09 29.616.260,85 43.753.939,24 Surplus 90,46% 9,54% Pejawaran 63.923.650,15 31.425.760,26 32.497.889,89 Surplus 97,90% 2,10% Punggelan 137.271.826,94 63.590.316,76 73.681.510,17 Surplus 96,31% 3,69% Purwanegara 99.783.310,81 55.596.830,76 44.186.480,05 Surplus 88,21% 11,79% Purwareja klampok 30.543.566,24 21.742.147,37 8.801.418,88 Surplus 72,06% 27,94% Rakit 38.988.690,89 26.047.052,41 12.941.638,49 Surplus 81,63% 18,37% Lahan Sawah 11,27% Bukan Lahan Sawah 70,54% Lahan Bukan Pertanian 18,18% 18 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kecamatan Ketersediaan Air (m3/tahun) Kebutuhan Air (m3/tahun) Selisih (m3/tahun) Status DDA Luasan Wilayah (%) Surplus Defisit Sigaluh 48.931.175,33 18.760.410,17 30.170.765,16 Surplus 96,91% 3,09% Susukan 66.446.321,49 44.829.459,81 21.616.861,68 Surplus 76,44% 23,56% Wanadadi 36.696.959,53 19.810.406,74 16.886.552,79 Surplus 82,93% 17,07% Wanayasa 106.397.712,00 36.677.393,81 69.720.318,19 Surplus 97,81% 2,19% Total 1.430.208.276 ,07 693.581.284, 94 736.626.991, 13 Surplus 91,21% 8,79% Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Banjarnegara, 2022 Jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan air di Kabupaten Banjarnegara pada 2021 mengindikasikan keadaan surplus dengan selisih positif 736.626.991,13 m³/tahun. Meski demikian, surplus ini tidak tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kabupaten. Jika dilihat berdasarkan luasannya maka terdapat 91,21% atau 104.396,61 Ha daya dukung air belum terlampaui dan 8,79% atau 10.064,13 Ha sudah terlampaui. Berikut disajikan proyeksi daya dukung air selama 5 tahun ke depan: Tabel 2. 3 Proyeksi Daya Dukung Air Tahun 2025-2029 sesuai Business As Usual (BAU) Kabupaten Banjarnegara Uraian (m3/tahu n) Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Ketersediaan Air Wilayah Sungai 1.391.881.439, 63 1.379.105.827, 48 1.366.330.215, 33 1.350.554.603, 18 1.340.778.991, 03 Kebutuhan Air Toal (Domestik + Pertanian) 694.883.165,2 4 695.317.125,3 4 695.751.085,4 3 696.185.045,5 3 696.619.005,6 3 Selisih 696.998.274,3 9 683.788.702,1 4 670.579.130 654.369.558 644.159.985 DDA 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung air hingga tahun 2029, menghasilkan kondisi air masih dalam keadaan surplus atau belum terlampaui. Apabila daya dukung air berjalan sesuai dengan business as usual (BAU), maka dapat dipastikan daya dukung air akan mengalami penurunan dari 2,00 pada tahun 2025 menjadi 1,92 di tahun 2029. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan jumlah ketersediaan air permukaan dan juga peningkatan jumlah kebutuhan air untuk domestik. Untuk mempertahankan atau mengurangi penurunan daya dukung air di Kabupaten Banjarnegara, dapat dilakukan 2 (dua) skenario, yaitu dengan mempertahankan jasa lingkungan hidup pengatur tata air, dan dengan mempertahankan jasa lingkungan hidup pengatur tata air serta melakukan penghematan air untuk pertanian sebesar 20%.
5. 2.Daya Dukung Pangan Perhitungan daya dukung pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan utama berupa beras dan juga jumlah rata-rata konsumsi beras per kapita dimana nilai yang digunakan adalah 0,00754 ton/tahun/kapita sesuai 19 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 dengan perhitungan daya dukung pangan. jika dibandingkan antara ketersediaan dengan kebutuhan pangan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 menunjukkan kondisi surplus (+). Hal ini ditunjukkan dengan perbandingan antara ketersediaan pangan yang lebih besar daripada dengan kebutuhannya. Berikut merupakan hasil analisis daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Tabel 2. 4 Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Kecamatan Ketersediaan Pangan (ton/tahun) Kebutuhan Pangan (ton/tahun) Selisih (ton /tahun) Status DDP Luasan (%) Surplus Defisit Banjarmangu 5.288,81 4.206,46 1.082,35 Surplus 80,48% 19,52% Banjarnegara 3.374,69 3.207,20 167,49 Surplus 72,93% 27,07% Batur 5.215,45 2.905,79 2.309,66 Surplus 91,66% 8,34% Bawang 5.937,19 4.912,24 1.024,95 Surplus 77,93% 22,07% Kalibening 8.434,16 4.756,59 3.677,57 Surplus 91,91% 8,09% Karangkobar 3.652,13 2.590,54 1.061,60 Surplus 85,04% 14,96% Madukara 4.241,16 3.402,52 838,64 Surplus 79,56% 20,44% Mandiraja 5.112,30 5.166,61 -54,32 Defisit 68,21% 31,79% Pagedongan 6.519,26 4.076,78 2.442,47 Surplus 87,15% 12,85% Pagentan 4.980,50 3.348,69 1.631,81 Surplus 88,05% 11,95% Pandanarum 4.822,56 2.629,40 2.193,16 Surplus 93,22% 6,78% Pejawaran 5.609,35 3.515,61 2.093,74 Surplus 88,95% 11,05% Punggelan 9.861,36 7.201,60 2.659,75 Surplus 83,38% 16,62% Purwanegara 7.355,81 6.430,93 924,88 Surplus 75,37% 24,63% Purwareja klampok 2.211,36 2.643,29 -431,94 Defisit 62,57% 37,43% Rakit 3.009,37 3.078,20 -68,84 Defisit 64,47% 35,53% Sigaluh 3.475,92 2.505,15 970,77 Surplus 83,84% 16,16% Susukan 4.880,95 4.397,28 483,67 Surplus 74,59% 25,41% Wanadadi 2.624,27 2.008,49 615,78 Surplus 77,70% 22,30% Wanayasa 8.045,63 4.285,43 3.760,20 Surplus 92,55% 7,45% Total 104.652,20 77.268,82 27.383,39 Surplus 82,71% 17,29% Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Banjarnegara, 2022 Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah dengan kondisi surplus (+) dengan persentase lebih dari 70%, namun terdapat kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami defisit (-) lebih dari 50% dari luas wilayah kecamatannya, yaitu Kecamatan Mandiraja (2.780,60 Ha atau 51,11%) dan Purwareja klampok (1.206,14 Ha atau 50,92%). Berikut disajikan proyeksi daya dukung pangan selama 5 tahun ke depan: Tabel 2. 5 Proyeksi Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2029 sesuai Business As Usual (BAU) Kabupaten Banjarnegara Uraian (m3/tahun) Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 Ketersediaan Pangan 96.142,44 93.305,86 90.469,27 87.632,69 84.796,10 Kebutuhan Pangan 79.821,44 80.672,32 81.523,19 82.374,07 83.224,94 Selisih 16.321,00 12.633,54 8.946,08 5.258,62 1.571,16 DDP 1,20 1,16 1,11 1,08 1,02 Sumber: KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Banjarnegara 20 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung pangan, secara keseluruhan wilayah Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun ke depan masih dalam keadaan surplus pangan atau daya dukung pangan masih belum terlampaui. Untuk mempertahankan atau meningkatkan daya dukung pangan pada tahun 2029 dapat dilakukan melalui pengendalian untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan tingkat rendeman dari gabah kering panen menjadi gabah kering giling, dan penurunan tingkat penyusutan saat penggilingan. 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
6. 1.Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Meski pada tahun 2024 indeks ketahanan pangan kembali sedikit menurun menjadi 79,40, nilainya masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa ketahanan pangan tetap berada dalam kondisi yang baik. Secara keseluruhan, tren selama lima tahun ini mencerminkan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki ketahanan pangan yang cukup stabil dan terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Sumber: Badan Pangan Nasional Grafik 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
7. 2.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Banjarnegara mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 14,37 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024, prevalensi kembali menurun menjadi 11,79 persen. Penurunan ini menunjukkan semakin terpenuhinya asupan energi harian yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang menurun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya peningkatan produksi dan aksesibilitas pangan, penurunan penduduk miskin, dan intervensi pemerintah yang efektif dalam 78.45 78.99 78.61 80.28 79.40 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 2020 2021 2022 2023 2024 21 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 bidang ketahanan pangan. Berikut grafik PoU selama 5 tahun terakhir Kabupaten Banjarnegara: Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 2. 2 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
8. 3.Konsumsi Listrik Per Kapita Kebutuhan energi Listrik Kabupaten Banjarnegara dilayani melalui PLN ULP Banjarnegara. Secara umum konsumsi listrik di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan daya terpasang maupun jumlah pelanggan PLN yang terdaftar. Tabel 2. 6 Rata-rata Daya VA per Pelanggan di Kabupaten Baanjarnegara Tahun 2020-2024 No Indikator capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah pelanggan listrik 259.194 271.309 279.723 289.402 298.319 2 Daya terpasang 176.642 216.549.430 226.555.380 235.186.030 244.650.030 3 Rata-rata daya VA per pelanggan 0,682 798,17 809,93 812,66 820,10 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka Secara umum konsumsi listrik di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini sejalan denan adanya peningkatan daya terpasang maupun jumlah pelanggan PLN yang terdaftar. Konsumsi Listrik di Kabupaten Banjarnegara jga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penggunaannya sebagai berikut. Tabel 2. 7 Jumlah Pelanggan dan Daya Terpasang Berdasarkan Kategori Penggunaan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2024 No Kategori 2021 2022 2023 2024 Pelanggan Daya Terpasang Pelanggan Daya Terpasang Pelanggan Daya Terpasang Pelanggan Daya Terpasang 1 Sosial 7.961 10.415.750 8.318 11.254.500 8.684 12.015.050 9.053 13.123.650 2 Rumah Tangga 251.214 165.936.150 258.193 170.433.250 266.300 175.776.600 273.626 180.921.900 3 Bisnis 9.660 25.444.500 10.707 29.407.300 11.879 32.656.300 13.026 35.828.150 4 Industri 103 9.601.400 118 10.228.500 125 9.392.900 134 9.246.400 5 Publik 2.361 5.096.630 2.377 5.176.830 2.404 5.290.180 2.470 5.474.930 6 Layanan Khusus 10 55.000 10 55.000 10 55.000 10 55.000 Kabupaten Banjarnegara 271.309 216.549.430 279.723 226.555.380 289.402 235.186.030 298.319 244.650.030 sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara 12.87 12.41 14.37 12.14 11.79 0 5 10 15 20 2020 2021 2022 2023 2024 22 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
9. 4.Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Banjarnegara secara umum mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya upaya dari pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan air minum bagi masyarakat. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Grafik 2. 3 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas
10. 1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dikatakan dalam kondisi yang kurang baik, secara data menunjukkan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, yang diantaranya dipengaruhi oleh sedimentasi pada dataran tinggi Dieng, kerusakan yang ditimbulkan akibat galian C, serta kerusakan lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap IKLH. Sumber: DPKPLH Kab.Banjaregara Grafik 2. 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
11. 2.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan fluktuasi selama tahun 2020–2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses terhadap sanitasi 85.54 82.61 89.21 87.56 91.75 75 80 85 90 95 2020 2021 2022 2023 2024 72.78 62.36 64.08 61.52 65.76 55 60 65 70 75 2020 2021 2022 2023 2024 23 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 layak di Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi berbagai dinamika. Meskipun secara umum terdapat kecenderungan peningkatan, terutama dari 2021 hingga 2024, kestabilan capaian ini masih perlu diperkuat. Akses sanitasi yang aman dan layak sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tentang sanitasi dan kebersihan untuk semua. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Grafik 2. 5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
12. 3.Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah Pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020– 2024 menunjukkan perkembangan yang belum sepenuhnya konsisten, baik dari sisi pengolahan, pengurangan, maupun penanganan sampah. Meskipun upaya penanganan sampah mengalami peningkatan, pengurangan sampah melalui 3R dan pemanfaatan fasilitas pengolahan masih menjadi tantangan besar. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, tidak hanya mengandalkan pengumpulan, tetapi juga memperkuat edukasi, infrastruktur 3R, serta sisem monitoring dan evaluasi pengolahan sampah. Tabel 2. 8 Pengelolaan Sampah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) NA NA NA 35,09 NA Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%) 32,20 22,99 55,00 20,00 20,00 Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) 11,22 76,33 77,00 77,64 72,32 Sumber: DPKPLH Kab. Banjarnegara Berikut capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024: Tabel 2. 9 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Kinerja Pengelolaan Sampah Capaian Timbulan sampah tahunan (ton/tahun) 155.978,66 Pengurangan sampah tahunan (ton/tahun) 339,41 46.25 40.75 51.66 46.09 52.40 0 10 20 30 40 50 60 2020 2021 2022 2023 2024 24 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kinerja Pengelolaan Sampah Capaian Pengurangan sampah (%) 0,22 Penanganan sampah tahunan (ton/tahun) 20.436,35 Penanganan sampah (%) 13,10 Sampah terkelola tahunan (ton/tahun) 20.775,76 Sampah terkelola (%) 13,32 Daur ulang sampah tahunan (ton/tahun) 24,64 Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup Data kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah tahunan yang sangat besar, tingkat pengurangan dan penanganannya masih tergolong rendah. Pengurangan sampah hanya mencapai 0,22% dari total timbulan, menandakan bahwa upaya preventif seperti pengurangan dari sumber, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, atau program 3R belum berjalan optimal. Penanganan sampah baru mencakup 13,10% dari total timbulan, dan sampah yang berhasil terkelola sebesar 13,32%, menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih belum tertangani secara memadai. Daur ulang juga sangat minim, hanya sebagian kecil dari sampah yang berhasil diolah kembali. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Jika tren ini berlanjut, potensi pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat dapat meningkat, sehingga dibutuhkan strategi terpadu yang menguatkan kapasitas pengelolaan dan memperluas edukasi serta keterlibatan publik. 2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
13. 1.Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif Berdasarkan data AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon), Kabupaten Banjarnegara mencatat pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 454.030 Ton CO2eq selama periode 2019-2023. Sektor energi memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan ini, khususnya melalui program pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor yang menyumbang pengurangan hingga 334.020 Ton CO2eq. Berikut rincian kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2. 10 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Kabupaten Banjarnegara Kegiatan Potensi Penurunan Emisi (Ton CO2eq) Kategori Sektor Energi 454.020 Car Free Day - Hari Bebas Kendaraan Operasional Pengawasan Pengamanan, Penertiban, Pengendalian Lalu Lintas - Pendukung Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 334.020 Smart Driving 25 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kegiatan Potensi Penurunan Emisi (Ton CO2eq) Kategori Penerapan Manajemen Parkir - Penerapan Managemen Parkir Pengujian Kendaraan Bermotor 120.000 Lain-lain Sektor Lahan 10 Penguatan Ekonomi Masyarakat 10 Penggunaan Pupuk Organik Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya hutan - Prasyarat Sektor Limbah - Kajian Bank Sampah - Pendukung Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan - TPA Optimalisasi Pokja AMPL - Pendukung Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan - Pendukung Total Penurunan Emisi GRK 454.030 Sumber: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon Nilai kumulatif potensi penurunan emisi berdasarkan data yang telah diterima pada platform AKSARA dari periode 2010-sekarang. Terdapat 26 total kegiatan aksi PRK perubahan iklim yang telah dilaksanakan. kemudian untuk total potensi penurunan emisi kumulatif Kabupaten Banjarnegara sebesar 113.667,85 ton CO2eg. Adapun persentase kontribusi pada capaian provinsi sebesar 0,77%. Aktivitas manusia dan konversi lahan telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak serius terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Sebagai upaya mitigasi, Kabupaten Banjarnegara perlu mengimplementasikan berbagai tindakan penurunan emisi GRK di sektor energi, AFOLU, IPPU, dan limbah. Langkah-langkah mitigasi ini ditargetkan untuk mencapai komitmen yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 283.727,30 Ton CO2eq hingga tahun 2029. Berikut merupakan skenario target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif Kabupaten Banjarnegara periode 2025-2029. Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2025-2029 Grafik 2. 6 Skenario Penurunan Emisi GRK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 118,188.19 147,114.62 183,120.77 227,939.38 283,727.30 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 2025 2026 2027 2028 2029 Ton CO2eq 26 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Terdapat beberapa aksi mitigasi yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca yaitu: Tabel 2. 11 Aksi Mitigasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Banjarnegara Sektor Aksi Mitigasi Sektor Energi  Upaya peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum  Percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai terutama pada fasilitas kendaraan pemerintah  Penyediaan jalur sepeda untuk dimanfaatkan publik dalam berkendara dengan menggunakan sepeda Sektor IPPU (Industrial Proses dan Product Use)  Efisiensi energi baik pada proses produksi maupun operasional industri  Audit energi secara berkala  Penerapan produksi bersih dari hulu sampai hilir Sektor AFOLU (Agriculture Forestry and Other Land Use)  Sistem pertanian berkelanjutan dengan meningkatkan penggunaan material organik  Budidaya padi rendah emisi dengan memodifikasi jenis pengairan dan penggunaan bibit padi rendah emisi  Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian  Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan peningaktan tutupan vegetasi pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan  Meningkatkan RTH privat melalui Kerjasama dengan pengembang perumahan Sektor Limbah  Peningkatan upaya daur ulang sampah (recycling rate), serta penerapan metode sanitary landfill pada tempat pemrosesan akhir sampah.  Peningkatan layanan pengelolaan sampah untuk mengurangi pembuangan sampah sembarangan maupun dibakar  Mengoptimalkan septik tank plus dan IPAL untuk air limbah domestik  Pemanfaatan biogas  Sosialisasi pelaku usaha dengan standar tentang pengolahan limbah cair Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Banjarnegara Tahun 2025-2029
14. 2.Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks risiko bencana mengukur tingkat kebencanaan berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring dengan adanya perubahan pada komponen tersebut. Indeks risiko bencana Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dan bertahan pada kelas risiko sedang. Kondisi ini menunjukkan kapasitas penanggulangan yang dilakukan Kabupaten Banjarnegara semakin baik, mengingat secara geografis Kabupaten Banjarnegara juga berada di daerah yang rawan terjadi bencana. Berikut disajikan nilai IRB Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020-2024. 27 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 12 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 2020 2021 2022 2023 2024 IRB 127,36 127,36 107,61 121,4 103,28 Kelas Risiko Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sumber: BPBD Kabupaten Banjarnegara
15. 3.Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat untuk mengukur ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman dan tantangan yang dapat terjadi. Nilai IKD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 adalah sebesar 0,79 sehingga termasuk dalam kategori sedang sehingga perlu adanya upaya peningkatan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana di daerah. Berikut ini grafik perkembangan IKD selama tahun 2020-2024. Sumber: BPBD Kab. Banjarnegara Grafik 2. 7 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 2.1.1.7. Demografi
16. 1.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sejumlah 1.071.977 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,01% per tahun. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk yang masuk atau keluar dari wilayah Kabupaten Banjarnegara. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Data penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut: 0.68 0.65 0.79 0.78 0.79 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2020 2021 2022 2023 2024 28 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 8 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjarnegara
17. 2.Rasio Jumlah Penduduk Komposisi penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 didominasi oleh laki-laki sehingga Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) selalu di atas 100, dimana pada tahun 2024 sex ratio mencapai 103,62. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2. 13 Sex Ratio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Laki-Laki 517.056 521.576 521.576 531.338 545.513 Perempuan 500.711 505.289 517.142 515.888 526.464 Jumlah Penduduk 1.017.767 1.026.865 1.038.718 1.047.226 1.071.977 Sex Ratio 103,26 103,22 100,86 102,99 103,62 Sumber: Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara
18. 3.Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan sebagai berikut: Tabel 2. 14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024 Kecamatan Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) SUSUKAN 52,66 65.701 1.247,72 PURWAREJA KLAMPOK 21,87 49.433 2.260,65 MANDIRAJA 52,61 83.462 1.586,25 PURWANEGARA 73,86 86.779 1.174,83 BAWANG 55,25 66.749 1.209,08 BANJARNEGARA 26,24 71.458 2.723,04 SIGALUH 39,56 33.103 836,79 MADUKARA 48,2 47.308 981,46 BANJARMANGU 46,36 47.839 1.031,99 WANADADI 28,27 35.704 1.262,78 RAKIT 32,45 56.974 1.755,95 PUNGGELAN 102,84 92.945 903,78 KARANGKOBAR 39,07 33.174 849,10 PAGENTAN 46,19 40.649 880,04 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Penduduk 1,017,767 1,026,865 1,038,718 1,047,226 1,071,977 Laju Pertumbuhan 0.71% 1% 0.22% 1.82% 1.01% 0.71% 1% 0.22% 1.82% 1.01% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 980,000 1,000,000 1,020,000 1,040,000 1,060,000 1,080,000 Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan 29 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kecamatan Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) PEJAWARAN 52,25 46.830 896,27 BATUR 47,17 43.383 919,70 WANAYASA 82,01 52.542 640,67 KALIBENING 83,78 49.188 587,14 PANDANARUM 58,56 23.822 406,79 PAGEDONGAN 80,51 44.934 557,77 Jumlah 1.069,71 1.071.977 1.002,11 Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara Secara umum tingkat kepadatan penduduk pada Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 1.002,11 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, rata-rata dihuni oleh sekitar 1.003 jiwa.
19. 4.Struktur Penduduk Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Banjarnegara terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 Kelompok Usia Jumlah Penduduk (jiwa) Total (tahun) L P (jiwa) 0 - 4 31.280 29.407 60.687 5- 9 42.678 40.093 82.771 10-14 44.481 41.817 86.298 15 - 19 38.174 36.577 74.751 20 - 24 41.416 40.105 81.521 25 - 29 40.243 37.884 78.127 30 - 34 41.775 39.457 81.232 35 - 39 40.060 37.519 77.579 40 - 44 43.079 41.204 84.283 45 - 49 37.124 36.400 73.524 50 - 54 33.461 33.754 67.215 55 - 59 30.669 31.938 62.607 60 - 64 26.690 27.455 54.145 65 - 69 20.625 20.209 40.834 70 - 74 15.106 13.875 28.981 ≥ 75 16.619 17.173 33.792 Jumlah 543.480 524.867 1.068.347 Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjarnegara saat ini sebesar 46,25% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menunujukkan 30 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Banjarnegara memiliki proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar.
20. 5.Proyeksi Penduduk Pada tahun 2025 dan 2030 jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara diproyeksikan meningkat dengan jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada sebagaian besar kelompok umur. Hal ini menunjukkan bahwa sex ratio hingga 5 tahun kedepan masih condong ke arah laki-laki. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2030 sebanyak 1.113.012 jiwa yang diproyeksikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2. 16 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025 dan 2030 Kelompok Usia 2025 2030 (tahun) L P L P 0 - 4 42.900 41.182 41.053 39.407 5- 9 37.821 36.659 42.949 41.158 10 - 14 39.698 37.815 37.956 36.745 15 - 19 40.113 37.976 39.662 37.917 20 - 24 39.859 37.700 39.813 37.830 25 - 29 40.761 37.444 40.440 37.475 30 - 34 42.896 40.084 41.361 37.367 35 - 39 41.154 39.051 42.861 40.117 40 - 44 40.086 38.641 41.066 38.994 45 - 49 36.771 35.730 39.916 38.480 50 - 54 33.679 33.837 36.392 35.483 55 - 59 30.037 30.249 32.621 33.316 60 - 64 25.303 26.319 28.212 29.306 65 - 69 20.473 21.254 22.709 24.748 70 - 74 14.731 15.540 17.083 18.935 ≥ 75 15.009 16.934 18.749 22.891 Jumlah 541.291 526.415 562.843 550.169 Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
21. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Pertumbuhan Ekonomi. Pada tahun 2021-2024 Banjarnegara menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan pada tahun 2024 mencapai 5,11%, Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki daya tahan dan adaptasi ekonomi yang baik serta mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif stabil bahkan dalam konteks tantangan ekonomi nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir disajikan dalam grafik sebagai berikut. 31 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 9 Laju Petumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
22. 2.Tingkat Kemiskinan
a.Garis Kemiskinan (GK) Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Grafik 2. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Garis kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 dari tahun 2020-2024 selalu mengalami kenaikan dimana pada tahun 2024 Garis Kemiskinan mencapai Rp.398.344. Kenaikan garis kemiskinan yang stabil dari tahun ke tahun ini mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam penentuan standar kehidupan minimal masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, terus mengalami peningkatan.
b.Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. -1.32 3.26 5.29 4.98 5.11 2020 2021 2022 2023 2024 318,334 328,679 351,333 380,046 398,344 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 2020 2021 2022 2023 2024 32 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 17 Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banjarnegara 2021-2024 Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 2022 2023 2024 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem 3,95% 1,53% 1,50% NA Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem Desil 1 NA 44.323 46.020 45.768 Jumlah Individu Miskin Ekstrem Desil 1 NA 190.384 197.049 194.531 Sumber: SiPerindu BKKBN dan Baperlitbang Kab. Banjarnegara Penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banjarnegara dari 3,95% pada tahun 2021 menjadi 1,50% pada tahun 2023 menunjukkan tren positif. Meskipun secara statistik terjadi penurunan yang signifikan sebesar 2,45 poin persentase dalam dua tahun, angka 1,50% pada tahun 2023 masih merepresentasikan ribuan jiwa yang hidup dalam kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Stagnasi angka kemiskinan ekstrem pada level 1,50% antara tahun 2022-2023 mengindikasikan bahwa kelompok ini merupakan masyarakat miskin kronis yang memerlukan intervensi khusus dan tidak dapat diatasi hanya melalui program-program konvensional. Kelompok ini kemungkinan terdiri dari lansia tanpa jaminan sosial, penyandang disabilitas, rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, dan keluarga dengan anggota yang menderita penyakit kronis. Tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Banjarnegara juga terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, keterbatasan keterampilan dan pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Adapun untuk tahun 2024, terjadi sedikit penurunan baik dalam jumlah keluarga (menjadi 45.768) maupun individu (menjadi 194.531), namun belum signifikan untuk menyamai atau melampaui capaian 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan di Banjarnegara perlu evaluasi menyeluruh agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, mengingat fluktuasi angka ini dapat menunjukkan ketidakstabilan kondisi ekonomi rumah tangga miskin ekstrem.
c.Persentase Penduduk Miskin Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin periode 2020- 2024 menunjukkan dinamika yang menarik, dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada awal periode yang kemudian diikuti dengan tren penurunan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020-2021 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan pendapatan masyarakat. Namun, penurunan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga 2024 mengindikasikan keberhasilan program pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan 33 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 pemerintah daerah, seperti bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan UMKM, dan program padat karya. Berikut disajikan tabel perkembangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020-2024. Tabel 2. 18 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Tahun Penduduk Miskin Ribu Jiwa (%) 2020 144,95 15,64 2021 150,19 16,23 2022 141,25 15,20 2023 138,99 14,90 2024 137,68 14,71 Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Pada tahun 2024 persentase kemiskinan Kabupaten Banjarnegara merupakan tertinggi kedua di kawasan Barlingmascakeb. Hal ini mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Faktor geografis yang didominasi pegunungan dan perbukitan membatasi produktivitas pertanian dan aksesibilitas ekonomi. Topografi yang sulit menyebabkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur dan distribusi, sehingga menghambat konektivitas ekonomi dengan pusat-pusat pertumbuhan.
d.Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Banjarnegara cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan peningkatan yang berarti semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang dapat dilihat pada grafik berikut: Sumber: Badan Pusat tatistik Grafik 2. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-2024 2.47 2.97 2.34 2.34 2.38 0 1 2 3 4 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Banjarnegara 34 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 juga mempunyai trend fluktuatif, dimana pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,61 dan termasuk kategori indeks keparahan tinggi yang disajikan pada grafik berikut ini: Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 2. 12 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
1. 3.PDRB per Kapita Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat atau tingkat pendapatan meningkat selama 5 tahun terakhir. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah Grafik 2. 13 PDRB Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
2. 4.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di 0.51 0.79 0.48 0.56 0.61 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Banjarnegara 21.38 22.26 24.11 25.97 27.64 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 2020 2021 2022 2023 2024 35 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan yang paling menggembirakan terjadi pada tahun 2024, di mana TPT turun signifikan menjadi 5,57%, bahkan lebih rendah dari level pra-pandemi. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, keberhasilan program ketenagakerjaan, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi daerah yang mulai menunjukkan hasil positif. Meskipun tren menurun di tahun terakhir memberikan optimisme, tingkat pengangguran yang masih di atas 5% mengindikasikan perlunya upaya berkelanjutan dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan keterampilan angkatan kerja untuk mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja Kabupaten Banjarnegara. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Grafik 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
3. 5.Partisipasi Angkatan Kerja Partisipasi Angkatan Kerja menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Indikator ini saling berkaitan dengan tingkat pengangguran memberikan gambaran tentang dinamika pasar tenaga kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berikut ini disajikan data jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024. Tabel 2. 19 Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 No Uraian Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Angkatan Kerja 364.832 239.946 604.778
a.Bekerja 384.306 222.812 571.118
b.Pengangguran terbuka 16.526 17.134 33.660 2 Bukan Angkatan Kerja 52.379 166.985 219.364
a.Sekolah 22.396 24.439 46.835 5.86 5.86 6.38 6.26 5.57 2020 2021 2022 2023 2024 36 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Uraian Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan
b.Mengurus rumah tangga 6.108 132.017 138.125
c.Lainnya 23.875 10.529 34.404 Sumber: BPS Kab. Banjarnegara
1. 6.Indeks Gini Indeks Gini mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Jika semakin tinggi indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pada suatu daerah. Indeks gini pada tahun 2024 pada Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan yang cukup signifikan akibat kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan sektor ekonomi berbasis desa, program bantuan sosial, dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Berikut disajikan perbandingan grafik rasio gini Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Sumber: Badan Pusat Statisik Grafik 2. 15 Gini Ratio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
2. 7.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 mengalami trend kenaikan, dari posisi awal pada 2020 sebesar 67,48 dan pada tahun 2024 berada di angka 69,62, terjadi kenaikan 2,14 poin selama 5 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Grafik 2. 16 Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Banjarnegara 0.372 0.365 0.365 0.376 0.357 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 Kab. Banjarnegara 67.46 67.87 68.62 69.16 69.62 2020 2021 2022 2023 2024 37 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua
3. 1.Usia Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup (UHH) adalah kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Hal ini dapat diartikan pula sebagai banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. UHH ini merupakan salah satu komponen penyusun IPM. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2024 mencapai 74,70. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk terus membaik, Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Grafik 2. 17 Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024
4. 2.Indeks Keluarga Sehat (IKS) Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indeks keluarga sehat kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kualitas hidup dan kesehatan keluarga di Kabupaten Banjarnegara semakin membaik. Walaupun demikian, nilai IKS Kabupaten Banjarnegara masih sangat rendah sehingga perlu adanya upaya signifikan untuk mewujudkan keluarga sehat. Perkembangan Indeks Keluarga Sehat dapat dilihat pada grafik berikut ini: Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 18 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 Adapun untuk distribusi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 berdasarkan urutan tertinggi di wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut: 74.21 74.31 74.40 74.50 74.70 2020 2021 2022 2023 2024 0.15 0.12 0.097 0.089 0.089 0 0.05 0.1 0.15 0.2 2024 2023 2022 2021 2020 38 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 19 Grafik Distribusi Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Berdasarkan Urutan Tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas Terdapat 5 puskesmas dari 35 puskesmas di Kabupaten Banjarnegara dengan Indeks Keluarga Sehat paling rendah yaitu, Puskesmas Pejawaran (0,04), Puskesmas Batur 1 (0,04), Puskesmas Banjarmangu 2 (0,06), Puskesmas Purwanegara 2 (0,06), Puskesmas Pagedongan (0,07). Adapun 5 puskesmas dengan Indeks Keluarga Sehat paling tinggi yaitu Puskesmas Bawang 1 (0,28), Puskesmas Rakit 1 (0,24), Puskesmas Banjarnegara 1 (0,24), Puskesmas Sigaluh 1 (0,23) dan Puskesmas Susukan 2 (0,22).
5. 3.Prevalensi Stunting Stunting terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada ibu hamil maupun bayi dan balita serta remaja. Terdapat tren penurunan yang positif menjadi 17,46% pada tahun 2023. Angka prevalensi yang masih di atas 20% mengindikasikan perlunya intensifikasi program pencegahan dan penanganan stunting, termasuk edukasi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara Grafik 2. 20 Prevalensi Stunting Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024
6. 4.Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) mencakup seluruh kematian wanita yang terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, dan periode nifas yang diakibatkan oleh kondisi kehamilan, proses persalinan, masa nifas, atau penanganan yang diberikan, bukan dari penyebab eksternal seperti kecelakaan atau insiden. 23.05 22.7 18.27 17.46 20.6 0 5 10 15 20 25 2020 2021 2022 2023 2024 Series 1 39 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 2. 21 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Angka kematian ibu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sejumlah 151,4 per 100.000 kelahiran hidup (KH), itu menunjukkan bahwa angka kematian ibu masih tergolong tinggi. Hal ini dapat menjadi indikator adanya tantangan serius dalam sistem kesehatan, khususnya terkait kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebanyak 16 (enam belas) kasus (151,4 per 100.000 KH), dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu sebanyak 15 (lima belas) kasus (125,63 per 100.000 KH). Jumlah kematian ibu tahun 2024 adalah sebanyak 16 (enam belas) kasus, dengan rincian 2 (dua) orang fase kehamilan, 1 (satu) orang pada fase persalinan, dan 13 (tiga belas) orang pada saat masa nifas.
7. 5.Angka Kematian Balita (AKBA) Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Banjarnegara hingga tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yang didukung dengan adanya peningkatan standar hidup, kontrol sanitasi dan kesehatan serta adanya intervensi kesehatan yang efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut ini disajikan grafik Angka Kematian Balita (AKBA) tahun 2020- 2024: Sumber: Badan Pusat Statistik Grafik 2. 22 Angka Kematian Balita di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
8. 6.Penyakit Menular dan Tidak menular Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis (TB), dan HIV/AIDS adalah penyakit menular yang menjadi sasaran program Provinsi Jawa Tengah. 123.94 287.1 130.83 125.6 151.4 0 100 200 300 400 2020 2021 2022 2023 2024 13.24 15.01 15 14.7 14 12 13 14 15 16 2020 2021 2022 2023 2024 40 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kondisi penyakit menular yang ada di Kabupaten Banjarnegara dijelaskan sebagai berikut: 1) Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit BDB masih menjadi permasalahan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Banyaknya kasus DBD di Kabupaten Banjarnegara ini disebabkan karena adanya iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang cukup tinggi pada musim penghujan yang merupakan sarana perkembangbiakan Nyamuk Aedes Aegypti yang cukup potensial, juga didukung dengan belum maksimalnya kegiatan PSN di masyarakat. Angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 82,7/100.000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) kasus. Angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) pada tahun 2024 sebesar 0,6%, dengan jumlah kematian sebanyak 5 (lima) kasus, hal ini meningkat bila dibanding tahun 2023 CFR sebesar 0% atau tidak ada kematian disebabkan oleh DBD. Sumber: Profil Kesehatan 2024 Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 23 Angka Kesakitan dan Kasus Kematian DBD di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Upaya pengendalian penyakit BDB secara umum terdiri dari:
9. 1.Peningkatan kegiatan surveilans penyakit dan surveilans vektor;
10. 2.Diagnosis dini dan pengobatan dini;
11. 3.Peningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD dengan lebih menggiatkan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).
12. 4.Melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) untuk setiap kasus dan kegiatan fogging yang selektif dilakukan dengan 2x siklus. 2) Tuberkulosis (TBC) Penemuan pasien TBC di Kabupaten Banjarnegara merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TBC. Penemuan dan penyembuhan pasien TBC secara bermakna dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC. Jumlah terduga TBC di Kabupaten 17.00 16.50 45.50 15.40 82.70 4 4 1 0 5 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 2020 2021 2022 2023 2024 Angka Kesakitan Kasus Kematian 41 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 13.568 orang terduga tuberkulosis, yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar sebesar 10.782 atau sebesar 79,5%. Jumlah semua kasus Tuberkulosis tahun 2024 sebanyak 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kasus terdiri dari 55,7% lakilaki dan 44,3% perempuan, dan kasus Tuberkulosis anak usia 0- 14 sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) kasus. Sumber: Profil Kesehatan 2024 Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 24 Succes Rate TBC dan Kematian TBC di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Angka Kesembuhan Penderita TBC dievaluasi dengan melakukan pemeriksaan dahak mikroskopis pada akhir fase intensif, satu bulan sebelum akhir pengobatan dan akhir pengobatan dengan hasil pemeriksaan negatif. Penderita dinyatakan sembuh bila hasil pemeriksaan dahak pada akhir pengobatan ditambah minimal satu kali pemeriksaan sebelumnya (sesudah fase awal atau satu bulan sebelum akhir pengobatan) hasilnya negatif. Bila pemeriksaan follow up tidak dilaksanakan namun pasien telah menyelesaikan pengobatan, maka evaluasi pengobatan pasien dinyatakan sebagai pengobatan lengkap. 3) HIV/AIDS Jumlah kasus baru HIV positif di Kabupaten Banjarnegara yang dilaporkan pada tahun 2024 sebanyak 86 kasus. Kasus HIV paling banyak ditemukan pada kelompok usia 25-49 tahun sebanyak 60 kasus, disusul 20- 24 tahun sebanyak 14 kasus, usia diatas 50 tahun sebanyak 11 kasus dan 15-19 tahun sebanyak 1 kasus. Jumlah estimasi orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten Banjarnegara tahun 2024 adalah sebanyak 18.819 (delapan belas ribu delapan ratus sembilan belas) kasus, yang terdiri dari 8 (delapan) populasi, yaitu ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual, LSL (Laki Seks Laki), WPS (Wanita Pekerja Seks), Penasun (Pengguna Narkotika Jarum Suntik), waria, WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). Dari jumlah 91.80 93.40 91.80 91.80 89.30 23 30 23 60 70 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 2020 2021 2022 2023 2024 Succes Rate Kematian TBC 42 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 estimasi tersebut, sebanyak 18.819 (delapan belas ribu delapan ratus sembilan belas) kasus mendapatkan pelayanan sesuai standar berupa pemeriksaan HIV di fasilitas layanan kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara atau sebesar 100% sehingga target SPM sudah terpenuhi. Sumber: Profil Kesehatan 2024 Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 25 Jumlah Penderita HIV di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Kemudian mengenai Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Banjarnegara beberapa diantaranya berupa penyakit hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. Kondisi penyakit tidak menular yang ada di Kabupaten Banjarnegara dijelaskan sebagai berikut: 1) Hipertensi Pengukuran tekanan darah merupakan salah satu kegiatan deteksi dini terhadap faktor resiko penyakit tidak menular. kegiatan ini bisa dilakukan di setiap fasilitas Kesehatan seperti: puskesmas, klinik dan posbindu penyakit tidak menular. Pengendalian hipertensi dilakukan dengan perubahan perilaku antara lain dengan cara menghindari asap rokok/tidak merokok, diet sehat, rajin aktifitas fisik, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Data jumlah estimasi penderita hipertensi berusia > 15 tahun pada tahun 2024 sebanyak 241.061 jiwa dan yang mendapat pelayanan Kesehatan sebanyak 241.061 jiwa atau sebesar 100%. 2) Diabetes Melitus Diabetes melitus adalah penyakit autoimun kronis yang disebabkan oleh gangguan pengaturan gula darah, sering juga disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Jumlah penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 sebanyak 15.765 orang atau sebesar 100%. 3) Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara Seluruh Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara (35 Puskesmas) semuanya melakukan deteksi dini IVA dan SADANIS dengan hasil bahwa perempuan usia 30-50 tahun di tahun 2024 sebanyak 147.920 orang yang diperiksa IVA sebanyak 3.300 atau sebesar 2,2% dengan hasil IVA positif sejumlah 77 orang atau sebesar 2,3%, diperiksa SADANIS 3.965 87 55 96 83 86 0 50 100 150 2020 2021 2022 2023 2024 43 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 orang atau sebesar 2,7% dengan hasil curiga kanker leher Rahim sebanyak 8 orang atau sebesar 0,2%, diperiksa tumor benjolan sebanyak 64 orang atau sebesar 1,6% dengan curiga kanker payudara sebanyak 12 orang atau sebesar 0,3%. 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata
13. 1.Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020- 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2024 capaian RLS di angka 6,87 tahun (tertinggi selama 5 tahun terakhir). Angka tersebut mengartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Banjarnegara yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,87 tahun. Secara umum terjadi peningkatan sebesar 0,13 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Grafik 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
14. 2.Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sumber: BPS Kab. Banjarnegara Grafik 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 6.74 6.75 6.84 6.86 6.87 2020 2021 2022 2023 2024 11.46 11.63 11.81 11.82 11.83 2020 2021 2022 2023 2024 44 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan, Angka HLS Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 naik 0,01 tahun dari tahun 2023 sehingga diperkirakan pada tahun 2024 rata-rata anak yang berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah masuk jenjang pendidikan formal dapat memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 11,83 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menyelesaikan Pendidikan hingga kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA.
15. 3.Angka Literasi/Numerasi Teknologi informasi yang semakin berkembang dalam pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan mutu yang dapat dilihat dari kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sebagai sebuah kecakapan dasar. Pada Tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi baik di tingkat SD maupun SMP berdasarkan asesmen nasional yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah siswa menurun, kualitas pembelajaran bagi mereka yang tetap bersekolah justru meningkat. Kenaikan kemampuan numerasi SMP yang sangat drastis dari 56,74 menjadi 88,45 mengindikasikan keberhasilan program intervensi pembelajaran matematika yang diterapkan, sementara peningkatan kemampuan literasi juga menunjukkan efektivitas program peningkatan kemampuan membaca dan menulis. Berikut capaian literasi dan numerasi Kabupaten Banjarneagara selama tahun 2020-2024. Tabel 2. 20 Skor Kemampuan Literasi / Numerasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Literasi SD/ Sederjat NA NA NA 66,95 67,77 Literasi SMP/Sederajat NA NA NA 78,02 78,70 Numerasi SD/ Sederajat NA NA NA 50,98 56,41 Numerasi SMP/ Sederajat NA NA NA 67,61 67,30 Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara
16. 4.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banjarnegara dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan dan membina budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 15,35. 45 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif
17. 1.Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Iindonesia dapat meliputi program Jaminan Kecelakaan Kkerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dengan memberikan berbagai jaminan dan perlindungan terhadap berbagai risiko dalam bekerja seperti kecelakaan kerja dan kematian. Selain itu, terdapat jaminan kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebagai konsep pembangunan kesehatan global yang bertujuan agar setiap warga memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu sebagai perlindungan kesejahteraan masyarakat Indonesia. UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Capaian kepesertaan UHC Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 meningkat 99,17 % atau hampir seluruh penduduk Kabupaten Banjarnegara telah tercatat kepesertaan dalam JKN. Namun, status kepesertaan aktif Kabupaten Banjarnegara per tanggal 1 Mei 2025 baru mencapai 71,32%. Hal ini perlu dilakukan upaya peningkatan status aktif melalui peran serta masyarakat dan pemerintah daerah. 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkelanjutan
18. 1.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks Kerukunan Umat Beragama menjelaskan tingkat kerukunan umat berada pada suatu daerah. Indeks ini diukur dengan tiga indikator utama dalam kerukunan umat beragama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. IKUB ini dilakukan pada level provinsi, dimana provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan pada indeks kerukunan umat beragama. Pada tahun 2024 IKUB Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 78,98 yang menunjukkan tingginya nilai toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama yang berada pada wilayah provinsi Jawa Tengah termasuk pada Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah.
19. 2.Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang menggambarkan pembangunan kebudayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. IPK digunakan sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan. Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 46 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Pemerintah Daerah, terbagi dalam 5 sub bab urusan meliputi kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Unsur kebudayaan dan kesenian tradisional Kabupaten Banjarnegara tergambar dalam persentase kelompok seni yang melakukan registrasi, dimana pada tahun 2024 terdapat 171 kelompok kesenian yang teregistrasi di Kabupaten Banjarnegara dengan 47,8% fasilitasi event seni dan budaya yang dilaksanakan atau terdapat 22 event budaya yang terfasiitasi oleh pemerintah daerah. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, situ, dan Kawasan yang perlu dilestarikan. Cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Perkembangan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 tercatat mencapai 94 objek cagar budaya dan 1 objek WBTB. Objek cagar budaya tersebut juga diperlukan perawatan dan pemeliharan agar tetap lestari. Berikut disajikan tabel persentase benda cagar budaya yang dipelihara selama 5 tahun terakhir. Tabel 2. 21 Persentase Benda Cagar budaya dipelihara Benda Cagar alam yang dipelihara Tabun % 2020 24 2021 46 2022 47,95 2023 54 2024 62,06 Sumber: Disparbud Kabupaten Banjarnegara 2.1.2.6 Keluarga Berkualias, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
20. 1.Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara selama rentang tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2024 IKG kembali meningkat menjadi 0,28. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender Kabupaten Banjarnegara berfluktuasi dan telah menunjukkan perbaikan kesetaraan gender. Berikut disajikan Indeks Ketimpangan gender selama 5 tahun terakhir: 47 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara 2024 Grafik 2. 28 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
21. 2.Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Capaian IPG Kabupaten Banjarnegara dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif dan pada tahun 2024 capaian IPG mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan arah yang lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai aspek pembangunan. Sumber: SiPerindu BKKBN Grafik 2. 29 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
22. 3.Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Nilai IDG mengalami penurunan tajam menjadi 65,02 di tahun 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan menurunnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, atau pengambilan keputusan, yang 0.22 0.30 0.30 0.24 0.28 2020 2021 2022 2023 2024 95.28 95.32 95.19 95.09 95.19 2020 2021 2022 2023 2024 48 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 merupakan aspek utama dalam IDG. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi strategis, rendahnya perlindungan terhadap pekerja perempuan, atau minimnya program pemberdayaan lanjutan di tingkat lokal. Sumber: SiPerindu BKKBN Grafik 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Kapaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
23. 4.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komprehensif yang mengukur kualitas dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai dimensi pembangunan, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kondisi sosial psikologi keluarga. Angka iBangga di tahun 2024 (60,69) mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar (61,35). Target nasional iBangga untuk tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 61,0, sehingga Banjarnegara berada hanya 0,31 poin di bawah target nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah berhasil mencapai level yang hampir optimal dalam pembangunan keluarga, dengan kategori "cukup baik (berkembang)" karena nilainya berada dalam rentang 40-70. Sumber: SiPerindu BKKBN Grafik 2. 31 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021-2024 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia
24. 1.Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan sebesar 45,36%. Hal ini menunjukkan bahwa 100 orang 70.27 70.99 70.09 74.30 65.02 2020 2021 2022 2023 2024 55.73 58.24 61.35 60.69 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00 2021 2022 2023 2024 49 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 penduduk usia produktif di Kabupaten Banjarnegara harus menanggung 45 orang penduduk yang non produktif. Kondisi tahun 2024 jauh lebih baik karena semakin rendah kelompok non produktif yang yang ditanggung dibanding pada tahun sebelumnya. Tanggungan ini dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif. Berikut ini disajikan rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 sebagai berikut: Tabel 2. 22 Rasio Ketergantungan Kab. Banjarnegara Tahun 2020-2024 No Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Rasio Ketergantungan % 49,41 45,52 45,74 46,43 45,36 Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara 2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
25. 1.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam kurun waktu 2020-2024, nilai PDRB Kabupaten Baanjarnegara baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan. ADHK yang terus meningkat mengindikasikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang riil di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan peningkatan ADHB menunjukkan peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan Kabupaten Banjarnegara. Berikut disajikan grafik perkembangan ADHK dan ADHB selama tahun 2020-2024 di Kabupaten Banjarnegara. Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 32 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 (milyar rupiah)
26. 2.Struktur Ekonomi Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui komposisi dan peranan masing-masing sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Besar kecilnya kontribusi tiap sektor penyusun PDRB dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 23 Kontribusi Setiap Sektor Penyusun PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 30,58 29,88 29,61 28,62 28,48 21,694 22,827 24,996 27,192 29,231 15,045 15,536 16,359 17,174 18,051 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB PDRB ADHK 50 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Lapangan Usaha 2020 2021 2022 2023 2024 B Pertambangan dan Penggalian 5,99 6 5,29 5,1 5,02 C Industri Pengolahan 15,16 15,56 15,73 16,4 16,57 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 F Konstruksi 7,2 7,63 7,58 7,86 7,86 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,47 14,84 14,7 14,64 14,54 H Transportasi dan Pergudangan 2,72 2,75 4,39 4,7 4,62 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,87 1,92 2,04 2,16 2,17 J Informasi dan Komunikasi 3,23 3,26 3,05 3,13 3,15 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,91 2,94 2,94 2,82 2,7 L Real Estate 1,53 1,5 1,46 1,44 1,43 M,N Jasa Perusahaan 0,4 0,39 0,4 0,4 0,42 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,38 3,16 3,03 2,97 3,05 P Jasa Pendidikan 6,82 6,56 6,14 6,07 6,25 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,48 1,42 1,34 1,33 1,34 R,S,T,U Jasa lainnya 2,19 2,12 2,24 2,28 2,31 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sektor utama yang membentuk struktur perekonomian di Kabupaten Banjarnegara adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lainnya, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Banjarnegara masih didominasi oleh aktivitas di bidang agraris. Selanjutnya, sektor industri pengolahan menempati posisi kedua sebagai penyumbang PDRB terbesar, yang mencerminkan mulai adanya perkembangan aktivitas pengolahan hasil pertanian maupun industri kecil dan menengah di daerah tersebut. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada di urutan ketiga, menandakan adanya perputaran ekonomi melalui aktivitas jual beli barang dan jasa di masyarakat. Selain itu, sektor konstruksi dan sektor pendidikan juga memberikan kontribusi cukup signifikan, meskipun belum sebesar tiga sektor utama sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan layanan pendidikan mulai berkembang dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor-sektor tersebut masih perlu terus 51 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 ditingkatkan agar perekonomian daerah menjadi lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Tabel 2. 24 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 No Komponen PDRB Pengeluaran 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 76,74 76,00 76,43 77,42 78,01 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,93 1,91 1,97 2,03 2,24 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,16 7,96 7,36 7,08 6,89 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 22,14 22,68 22,03 21,53 21,47 5 Perubahan Inventori 0,37 0,32 0,38 0,39 0,22 6 Net Ekspor Barang dan Jasa -9,35 -8,87 -8,17 -8,44 -8,84 Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara berdasarkan PDRB Pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 78,01%. Sementara itu, kontribusi Pengeluaran Pemerintah hanya 6,89%, dan investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 21,47%. Ke depan, peningkatan investasi khususnya di sektor jasa, akomodasi, perdagangan, dan industri pengolahan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
27. 3.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Banjarnegara kembali naik hingga mencapai angka tertinggi sebesar 73,38%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja di Kabupaten Banjarnegara yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Berikut perkembangan TPAK di Kabupaten Banjarnegara: Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
28. 4.Indeks Inovasi Daerah Untuk mendorong inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) berdasarkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID). Pada tahun 2020, penilaian IID masih menggunakan skala yang berbeda, sehingga hasilnya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan seterusnya (IID Tahun 2020 mencapai 539 69.69 69.76 72.17 71.64 73.38 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 2020 2021 2022 2023 2024 52 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 dengan kategori inovatif). Mulai tahun 2021, penilaian IID menggunakan skala 0,01-100. Pada periode 2021-2024, capaian IID mengalami fluktuasi namun tetap berada pada kategori inovatif. Tabel 2. 25 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024 Tahun Indeks Keterangan 2020 539 Inovatif 2021 41,91 Inovatif 2022 41,77 Inovatif 2023 42,90 Inovatif 2024 46 Inovatif Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjanegara 2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau Pengembangan energi baru dan terbarukan di Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu komponen krusial dalam implementasi ekonomi hijau. Pemanfaatan energi alternatif ini bertujuan meminimalkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan tingkat polusi, serta menekan emisi karbon. Sumber daya energi terbarukan yang potensial di wilayah tersebut meliputi tenaga panas bumi dan energi surya yang semuanya dapat dikonversi menjadi pembangkit tenaga listrik. Keberadaan potensi energi dan panas bumi surya tidak terlepas dari adanya Kawasan vulkanik Dieng dan Candradimuka dan juga Savana yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2. 26 Potensi Panas Bumi di Kabupaten Banjarnegara No Kecamatan Lapangan Panas Bumi Cadangan Mungkin Cadangan Terbukti Total Cadangan Kapasitas Terpasang 1 Wanayasa Panas Bumi Mangunan- Wanayasa 92 - 92 - 2 Batur Panas Bumi Candradimuka 20 - 20 - 3 Batur Panas Bumi Dieng - 240 240 60 Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Banjarnegara 2025-2029 Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi sumber daya energi panas bumi yang cukup besar dan tersebar di tiga wilayah, yaitu Dieng, Kawah Candradimuka, serta kawasan antara Mangunan dan Wanayasa. Total cadangan panas bumi yang dimiliki mencapai 352 MW, namun sejauh ini yang telah dimanfaatkan baru sebesar 60 MW melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Dieng. Selain energi panas bumi, Kabupaten Banjarnegara juga memiliki potensi energi terbarukan lainnya, yaitu energi surya. Keberadaan area savana di wilayah ini memberikan peluang besar untuk pengembangan energi surya. Tercatat, luas savana yang berpotensi dimanfaatkan mencapai 114,68 km² dengan estimasi potensi energi sekitar 4,70 GWp. Berikut ini ditampilkan peta sebaran potensi energi surya di Kabupaten Banjarnegara. 53 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: Kementrian ESDM Gambar 2. 3 Peta Potensi Energi Surya di Kabupaten Banjarnegara Penerapan ekonomi hijau tercermin dalam berbagai program lintas sektor yang saling mendukung. Pada aspek pengelolaan limbah, pemerintah daerah mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pengurangan sampah rumah tangga berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah dan TPS3R, serta pemanfaatan limbah organik menjadi kompos dan limbah pertanian atau peternakan menjadi biogas. Data tahun 2024 menunjukkan timbulan sampah tahunan mencapai sekitar 155.978,66 ton/hari, dengan target pengurangan minimal 30% pada 2029 melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali. Di sektor pertanian, peningkatan produktivitas dilakukan dengan praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pemakaian pupuk organik dan pupuk hayati, penerapan konservasi lahan di wilayah rawan longsor, serta pengembangan sistem pertanian terpadu dan agroforestry di kawasan perbukitan. Sementara itu, pengembangan pariwisata diarahkan pada konsep berbasis kelestarian alam dan budaya melalui penguatan destinasi ekowisata di kawasan pegunungan, air terjun, geopark, dan desa wisata yang dikelola sesuai prinsip daya dukung lingkungan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam dan identitas budaya lokal. Di sisi lain, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi EBT yang signifikan, antara lain pemanfaatan potensi mikrohidro, pemanfaatan biogas dari limbah peternakan, serta rencana pengembangan PLTS untuk daerah terpencil. Pemanfaatan EBT ini diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, pariwisata, dan pengelolaan limbah. 2.1.3.4 Transformasi Digital
29. 1.Penduduk Mengakses Internet Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan baseline sebesar 62,69% pada tahun 2025 sebagai langkah awal untuk meningkatkan 54 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 akses internet secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Target persentase rumah tangga yang memiliki akses internet yang telah ditetapkan di tahun 2025-2029 sebesar 72,02%. Kenaikan secara bertahap ini menggambarkan tekad pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menguatkan jangkauan layanan internet untuk mendorong perkembangan berbagai sektor. Berdasarkan target yang telah dicanangkan, Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat menjamin pemerataan akses internet di semua kawasan, tidak terkecuali wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur digital. Transformasi digital di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan kondisi positif yang tercermin dari peningkatan konsisten akses internet penduduk berumur 5 tahun ke atas dalam periode 2020-2024. Laki-laki menunjukkan konsistensi peningkatan akses internet dari 50,66% menjadi 70,81% dengan pertumbuhan rata-rata 5% per tahun, sementara perempuan mengalami fluktuasi yang signifikan dengan penurunan pada 2023 dari 60,38% menjadi 59,56% sebelum kembali naik ke 65,40% pada 2024. Pola fluktuatif ini mengindikasikan bahwa akses internet perempuan masih dianggap sebagai prioritas sekunder dalam alokasi sumber daya keluarga, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi. Gap konsisten 5-10 poin persentase antara laki- laki dan perempuan sepanjang periode ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum inklusif dan berpotensi memperdalam ketimpangan gender dalam akses informasi dan peluang ekonomi digital. Berikut disajikan tabel persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2. 27 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Tahun Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan 2020 50,66 44,29 47,48 2021 56,38 50,69 53,54 2022 64,44 60,38 62,44 2023 65,80 59,56 62,69 2024 70,81 65,40 68,11 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Target pemerintah daerah untuk mencapai 72,02% pada periode 2025- 2029 menunjukkan proyeksi yang dapat dicapai berdasarkan tren peningkatan yang telah terjadi, namun realisasi target tersebut memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasi kesenjangan gender dan meningkatkan kualitas akses internet. Diperlukan intervensi kebijakan yang sensitif gender, program literasi digital khusus perempuan, dan perubahan persepsi masyarakat tentang pentingnya akses internet yang setara. 55 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
30. 2.Layanan Publik Berbasis Online Pelayanan publik adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi sebagian cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan yang berkualitas harus mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, memberi ruang bagi publik menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi mereka, serta memperoleh respons tanggap dari otoritas terkait atas setiap masukan yang diberikan. Salah satu bentuk transformasi digital yang paling terbaru yaitu di tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara telah melaunching kanal aduan Masyarakat Bernama “Lapor Mba’e dan Gus’e”. Sumber: Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara Gambar 2. 4 Kanal Aduan Lapor Mba’e dan Gus’e Kanal aduan ini merupakan komitmen Bupati dan wakil Bupati Banjarnegara untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya kanal tersebut, Masyarakat bisa menyampaikan keluhan, memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah melalui wadah yang resmi. Kanal aduan tersebut dapat diakses melalui nomor whatsapp maupun media sosial seperti Tik Tok dan Instagram. Hal ini sejalan dengan transformasi digital yang telah dilakukan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banjarnegara yang kini menyediakan layanan publik secara online, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administratif tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Dampak yang dirasakan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dari adanya transformasi digital yaitu dalam efisiensi waktu dan biaya, di mana proses yang sebelumnya membutuhkan beberapa kali kunjungan ke kantor pemerintahan kini dapat diselesaikan dari rumah melalui aplikasi dan platform online. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital rendah. Sebagian masyarakat, khususnya generasi yang lebih tua dan masyarakat di daerah dengan sinyal internet terbatas, masih mengalami 56 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 kesulitan dalam mengadaptasi sistem pelayanan digital dan memerlukan pendampingan khusus. 2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
31. 1.Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator penting dalam bidang ekonomi yang mencerminkan besarnya total investasi di suatu daerah dalam periode tertentu terhadap PDRB. Pada tahun 2024, nilai PMTB di Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 6.277,33 juta rupiah. Secara umum, nilai dan kontribusi PMTB terhadap PDRB selama periode 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan. Bahkan, pada tahun 2024, laju pertumbuhan PMTB mencapai angka 7,20%. Tabel 2. 28 Kontribusi PMTB terhadap PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah dan persentase) Pembentukan Modal Tetap Bruto 2020 2021 2022 2023 2024 Juta rupiah 4.804,14 5.176,75 5.507,09 5.855,86 6.277, 33 Persentase 22,14 22,68 22,03 21,53 21,47 Sumber: BPS Kabupaten Banjanegara
32. 2.Nilai Investasi Penanaman Modal Memasuki tahun 2024, nilai investasi baik pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dapat menggambarkan adanya tantangan tertentu, seperti kondisi ekonomi yang belum stabil, kendala perizinan, atau berkurangnya daya tarik investasi di daerah tersebut. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa meskipun Banjarnegara sempat menjadi daerah yang potensial bagi investasi PMDN dan PMA, namun upaya menjaga keberlanjutan investasi masih perlu diperkuat berikut disajikan Tabel 2. 29 Nilai Investasi Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) Tahun Nilai Investasi PMDN PMA 2020 68.582,90 66,60 2021 114.381,10 1.004,20 2022 492.561,10 43.550,83 2023 498.759,30 153.884,31 2024 309.271,20 24.457,59 Sumber: BPS Kabupaten Banjanegara
33. 3.Net Ekspor Impor Barang dan Jasa Di Kabupaten Banjarnegara, net ekspor barang dan jasa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan nilai negatif. Hal ini mngeratikan bahwa 57 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 nilai keseluruhan impor Kabupaten Banjarnegara lebih besar daripada nilai keseluruhan ekspornya. Sumber: BPS Kabupaten Banjanegara Grafik 2. 34 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
34. 1.Indeks Infrastruktur Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja Kabupaten/kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya memperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Untuk tahun 2019, indeks infrastruktur yang dicapai sebesar 78,08 dan meningkat secara signifikan sebanyak 4,72 poin pada tahun 2022 menjadi sebesar 82,80. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat Pembangunan di Kabupaten Banjarnegara semakin baik. Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara Grafik 2. 35 Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2022 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024 cenderung menurun dari sebesar 80,17% pada tahun 2020 menjadi 55,27% pada tahun
35. 2024.Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan pada jaringan jalan yang telah rusak sehingga jaringan jalan dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan dan mempermudah akses bagi masyarakat Banjarnegara. Berikut disajikan grafik perkembangan jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara. -574.64 -471.30 -353.99 -418.34 -517.79 -700.00 -600.00 -500.00 -400.00 -300.00 -200.00 -100.00 0.00 2020 2021 2022 2023 2024 78.08 79.99 77.67 82.80 75 80 85 2019 2020 2021 2022 58 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: DPUPR Kab. Banjarnegara Grafik 2. 36 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
36. 2.Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan keculrupan minimum luas bangunan serta kcsehatan penghuninya. Dalam periode 5 tahun, cakupan ketersediaan rumah layak huni terjadi peningkatan sebesar 2,66% dari 2020 ke 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Peningkatan berkelanjutan sejak 2021 menunjukkan upaya positif pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan ketersediaan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum, dan kesehatan penghuninya. Berikut ini grafik perkembangan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024: Sumber: DPKPLH Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 37 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
37. 3.Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pada tahun 2024, jumlah desa dalam kategori maju dan mandiri semakin meningkat yang berarti semakin banyak desa yang berhasil dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Berikut disajikan tabel IDM Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2020-2024. 80.17 81.23 76.17 72.17 55.27 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 86.41 80 87.12 88 89.07 75 80 85 90 2020 2021 2022 2023 2024 59 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 30 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Klasifikasi Desa Jumlah Desa 2020 2021 2022 2023 2024 Mandiri 2 2 2 6 13 Maju 33 44 64 73 87 Berkembang 209 207 199 187 166 Tertinggal 22 13 1 0 0 Sangat Tertinggal 0 0 0 0 0 Sumber: Dinsos PPPA Kabupaten Banjarnegara 2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro
38. 1.Laju Inflasi Laju inflasi Kabupaten Banjarnegara pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi, sempat mencapai angka 6,49 di tahun 2022, namun dua tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Inflasi yang rendah ini dapat ditinjau dari dua perspektif berbeda. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan bahwa indeks harga konsumen relatif stabil tanpa kenaikan signifikan, yang menunjukkan ketersediaan pasokan barang dan jasa yang memadai sehingga mencegah terjadinya kelangkaan di pasar. Di sisi lain, rendahnya tingkat inflasi juga dapat mencerminkan melemahnya kemampuan beli masyarakat, di mana jumlah barang yang tersedia di pasar melebihi permintaan konsumen karena daya beli yang menurun. Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 38 Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
39. 1.Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Nilai IRB Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 tercatat sebesar 81,05, meningkat dari capaian tahun 2023 yang sebesar 62,41. Peningkatan ini menunjukkan adanya progres positif dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan upaya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan, namun masih diperlukan akselerasi dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi agar hasilnya lebih signifikan. Sementara itu, capaian nilai SAKIP Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 65,68. Peningkatan nilai 1.90 2.18 6.49 2.61 2.04 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 2020 2021 2022 2023 2024 60 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 SAKIP ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Meski peningkatannya tidak terlalu besar, tren positif ini memperlihatkan bahwa komitmen dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Sumber: Setda Bagian Organisasi Kabupaten Banjarnegara Grafik 2. 39 Nilai IRB & SAKIP Kaabupaten Banjarnegara Tahun 2020- 2024
40. 2.Indeks Reformasi Hukum (IRH) IRH merupakan salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi di bidang hukum di suatu daerah atau instansi pemerintah. Berikut disajikan data perolehan IRH Kabupaten Banjarnegara selama 3 tahun terakhir: Tabel 2. 31 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Banjarnegara Tahun Nilai Kategori 2022 51,55 CC (Cukup) 2023 54,47 CC (Cukup) 2024 96,76 AA (Istimewa) Dari data di atas, terlihat bahwa terjadi Peningkatan nilai IRH yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan reformasi hukum di Kabupaten Banjarnegara, khususnya terkait proses monitoring, evaluasi, dan penataan regulasi agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Pada tahun 2024, nilai IRH mengalami peningkatan signifikan dimana telah mencapai nilai 96,76 dengan kategori “Istimewa”, yang berarti telah mencapai tingkat reformasi hokum yang sangat baik, bahkan di atas rata-rata. Kondisi ini menujukkan Kabupaten Banjarnegara memiliki system hokum yang kuat, efisiensi, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung jalannya birokrasi yang efektif. 63.01 60.05 61.66 62.41 81.05 68.04 63.03 65.08 65.23 65.68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2020 2021 2022 2023 2024 IRB SAKIP 61 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
41. 3.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024, diketahui bahwa nilai SPBE berada pada angka 3,72. Dengan capaian nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa penerapan SPBE di Kabupaten Banjarnegara sudah berada dalam kategori baik, namun masih memerlukan penguatan dan optimalisasi dalam beberapa aspek, terutama dalam inovasi layanan digital, keamanan sistem, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara Grafik 2. 40 Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Perlu adanya strategi lanjutan dan perbaikan berkelanjutan agar implementasi SPBE di tahun-tahun berikutnya tidak hanya mengalami peningkatan angka, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam kemudahan akses layanan publik dan transparansi pemerintahan berbasis teknologi di Kabupaten Banjarnegara.
42. 4.Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabpaten Banjarnegara cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Kenaikan nilai IPP setiap tahunnya menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan layanan, seperti peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan proses layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik mulai memberikan dampak positif. Dengan predikat "Sangat Baik" dengan kategori “A” yang berhasil dipertahankan sejak tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara semakin optimal dan mampu memberikan layanan public yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Tabel 2. 32 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Kabupaten 2020 2021 2022 2023 2024 Banjarnegara 3,79 4,05 4,06 4,12 4,56 Keterangan Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sumber: Kementrian PANRB 2.52 2.42 2.86 3.29 3.72 0 1 2 3 4 2020 2021 2022 2023 2024 62 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
43. 5.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai mutu layanan publik dan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Berdasarkan data IKM Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2020-2024, terlihat adanya peningkatan yang stabil dan berkelanjutan, yaitu dari angka 82,3 di tahun 2020 yang kemudian naik menjadi 85,19 pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan keberhasilan berbagai inisiatif peningkatan pelayanan publik yang telah dijalankan oleh pemerintah setempat. Walaupun perkembangan yang terjadi cukup menggembirakan, pemerintah daerah tetap harus melakukan penilaian rutin dan mengembangkan berbagai terobosan dalam pelayanan guna memelihara serta meningkatkan standar pelayanan publik. Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi, ditambah dengan keterlibatan aktif warga dalam proses pengembangan layanan, merupakan elemen penting untuk menjaga kesinambungan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sumber: Setda Bagian Organisasi Kab. Banjarnegara Grafik 2. 41 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial
44. 1.Persentase Penegakkan Perda Peningkatan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun mencerminkan adanya kemajuan yang sangat berarti dalam penerapan hukum dan kebijakan lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan yang berlaku di masyarakat. Di tahun 2024 keseluruhan yang ditegakan meliputi 12 Perda dan 6 Perkada. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah yang memuat sanksi, 2) Keterbatasan jumlah PPNS dan belum optimalnya pelaksanaan tugas PPNS Penegak undang-undang di OPD. Keberadaan sekretariat PPNS belum dioptimalkan, 3) Kurangnya singkronisasi peraturan perundang-undangan, dan 4) Pelaksanaan tugas PPNS memiliki 82.3 82.56 82.75 84.05 85.19 2020 2021 2022 2023 2024 63 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 resiko hukum dan resiko ancaman keselamatan jiwa yang tinggi namun dukungan sarana dan prasarana operasional belum memadai. Sumber: Satpol PP Kab. Banjarnegara Grafik 2. 42 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024
45. 2.Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah alat ukur secara kuantitatif yang berfungsi untuk mengevaluasi tingkat perkembangan serta implementasi prinsip-prinsip demokrasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Puncak capaian IDI terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 84,79, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan perbaikan situasi demokrasi di Provinsi Jawa Tengah semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, IDI kembali mengalami penurunan menjadi 80,87. Meskipun masih tergolong tinggi, penurunan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam menjamin kebebasan sipil, meningkatkan partisipasi politik, dan memperkuat peran lembaga demokrasi. Grafik 2. 43 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023
46. 3.Indeks Rasa Aman (IRA) Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap individu yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, karena hal ini berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya alat ukur yang mampu merepresentasikan kondisi keamanan yang dirasakan oleh warga. Untuk itu, dibuatlah sebuah indikator yang berfungsi untuk mengukur tingkat keamanan manusia, yaitu Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks ini disusun untuk 71.4 84.21 116.08 100 100 0 20 40 60 80 100 120 140 2020 2021 2022 2023 2024 77.22 75.43 81.15 84.79 80.87 70 75 80 85 90 2019 2020 2021 2022 2023 64 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 memberikan gambaran mengenai situasi keamanan di lingkungan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses pengambilan kebijakan. Namun demikian, hingga saat ini data secara lengkap terkait Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Banjarnegara masih belum tersedia.
47. 4.Indeks Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2019-2023 memiliki kecenderungan fluktuatif, sejatinya indeks ketentraman dan ketertiban seharusnya mengalami peningkatan dan posisi yang stabil, jika terjadi fluktuasi mengindikasikan terdapat gejolak pada daerah tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama beberapa tahun kedepan tentunya memiliki tugas yang berat untuk memastikan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Banjarnegara tetap terjaga dengan baik, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik. Grafik 2. 44 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gentar Kawasan
48. 1.Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indeks daya saing daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi nilai dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, indeks daya saing daerah Kabupaten Banjarnegara berhasil mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3,46. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara telah berhasil memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti kualitas SDM, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik. Tabel 2. 33 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Tahun Indeks 2020 3,06 68.75 81.64 70.00 84.75 75.20 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 65 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tahun Indeks 2021 3,00 2022 2,83 2023 3,06 2024 3,46 Sumber: BRIN, 2020-2024
49. 2.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkembangan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi, namun secara umum mengalami tren peningkatan. Rasio PAD sebesar 18% di tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong rendah karena idealnya suatu daerah dikatakan memiliki kemandirian fiskal yang kuat jika rasio PAD terhadap pendapatan daerah berada di atas 20%-30%. Dengan rasio PAD yang masih di bawah 20%, maka Kabupaten Banjarnegara masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara Grafik 2. 45 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 2.1.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintahn Daerah
50. 1.Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
a.Pendidikan Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan, terjadi kenaikan sebesar 0,13 selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2024 capaianya sebesar 6,87. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Banjarnegara secara rata-rata telah menyelesaikan pendidikan setara dengan kelas 7 (SMP kelas 1). Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan standar pendidikan dasar 9 tahun, menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Peningkatan Harapan Lama Sekolah menjadi 11,83 tahun menandakan ekspektasi bahwa anak-anak Banjarnegara diperkirakan akan menyelesaikan pendidikan hingga setara kelas 12 (tamat SMA), yang merupakan indikator positif untuk prospek pendidikan jangka panjang di daerah ini. 14% 17% 16% 18% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 2020 2021 2022 2023 2024 66 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Namun, terdapat tren yang mengkhawatirkan pada angka partisipasi pendidikan. Penurunan drastis APK untuk semua jenjang pendidikan, terutama di tingkat SD/MI/Paket A yang turun dari 107,07 menjadi 93,68, dan SMP/MTS/Paket B dari 96,69 menjadi 85,50, mengindikasikan berkurangnya jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan formal. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan demografis, migrasi penduduk ke daerah lain, atau tantangan ekonomi yang mendorong anak-anak meninggalkan pendidikan untuk bekerja. Penurunan APM yang cukup signifikan, terutama di tingkat SD (dari 97,48 menjadi 87,18), menggarisbawahi bahwa semakin banyak anak usia sekolah dasar yang tidak bersekolah sesuai jenjang usianya. Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun tahun 6,74 6,75 6,84 6,86 6,87 2 Harapan Lama Sekolah tahun 11,46 11,63 11,81 11,82 11,83 3 APS 7-12 Tahun % 99,45 98,87 99,96 99,48 NA 4 APS 13-15 Tahun % 89,32 93,49 91,81 93,45 NA 5 APK PAUD % 74.79 74.84 102.46 159,49 104,68 6 APK SD/MI/Paket A % 107.07 92.24 92.61 99,07 93,68 7 APK SMP/MTS/Paket B % 96.69 90.78 87.03 81,66 85,50 8 APM SD/MI/Paket A % 97.48 86.76 87.92 85,12 87,18 9 APM SMP/MTS/Paket B % 74.57 79.42 71,08 69,71 72,05 10 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A % 0.03 0.47 0.44 0,16 0,28 11 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B % 0.16 3.15 3,08 0,82 0,74 12 Angka Lulus Sekolah SD/MI/Paket A % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13 Angka Lulus Sekolah SMP/MTS/Paket B % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14 Angka Lanjut Sekolah SD/MI/Paket A ke SMP % 94.3 85.04 86.32 90,59 91,86 15 Rasio Ketersediaan SD 69.91 0.80 0.80 81,14 81,89 16 Rasio ketersediaan SMP 22.66 0.29 0.28 27,66 27,26 17 Persentase Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik % NA NA 68,00 91,10 92,55 18 Persentase Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik % NA NA 75,00 94,26 97,05 Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara
b.Kesehatan Kinerja kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu, AKI di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penanganan kesehatan maternal, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti 67 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 akses terhadap fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan antenatal, dan penanganan komplikasi persalinan. Peningkatan tajam pada tahun 2021 mungkin berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan kesehatan ibu. Kemudian, angka kematian bayi menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Dari 11,68 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi 12,81 pada tahun 2021 dan mencapai 13,01 pada tahun 2022. Angka ini relatif stabil pada 13,1 di tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 12,1 pada tahun 2024. Peningkatan AKB ini mengindikasikan perlunya penguatan program kesehatan bayi dan neonatal, termasuk peningkatan kualitas pelayanan persalinan, penanganan kegawatdaruratan neonatal, serta program imunisasi dan gizi bayi. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Kematian Neonatal Per 1000 KH 9,2 9,45 7,5 10,2 9,3 2 Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH 123,94 287,1 130,83 125,63 151,4 3 Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 11,67 12,81 13,01 13,10 12,10 4 Angka Kematian Balita Per 1000 KH 13,24 15.1 15,0 16,7 NA 5 Prevalensi Stunting % 23,05 22,7 18.27 17.46 20,6 6 Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 88,6 87 87,2 90.4 96,4 7 Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 98,1 97,70 97,70 99.5 98,6 8 Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 98,3 99,1 98,80 99.1 92,6 9 Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 55,4 79,1 79,30 96,40 95,7 10 Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 41,6 56,25 86,70 97.7 100,00 11 Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) % 18,75 31 70,00 90,00 95,00 12 Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 25,86 35,17 76,00 100,00 100,00 13 Persentase penderita Diabetes Mellitus yang % 102,00 100,00 100,00 100,00 100,00 68 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) 14 Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) % 65,23 65,2 90,00 100,00 100,00 15 Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 60,71 51,9 100,00 100,00 72 16 Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) % 93,83 69,2 100,00 100,00 100,00 Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara
c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara menunjukkan keberhasilan di beberapa sektor utama seperti akses air minum dan pengelolaan air limbah, namun masih menghadapi tantangan serius dalam pemeliharaan infrastruktur jalan dan konsistensi penataan ruang. Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang pada tahun 2023 mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 71,01% (2022) menjadi 33,33% (2023). Penurunan ini disebabkan oleh belum selesainya sebagian kegiatan yang direncanakan karena keterlambatan proses pengadaan jasa perencanaan dan konsultansi, serta perlunya penyesuaian dokumen penataan ruang agar selaras dengan kebijakan tata ruang provinsi dan nasional. Hambatan teknis di lapangan, termasuk keterbatasan data spasial terkini dan kondisi cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan survei, turut memperlambat realisasi capaian pada tahun 2023. Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut: Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik % 68,3 70,21 73,63 76,07 76,27 2 Persentase jalan yang memiliki sistem drainase yang memadai % 3,19 3,36 3,36 3,34 3,34 3 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas % 80,17 81,229 76,17 72,17 55,275 4 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota % 88,26 89,59 90,31 85,34 NA 69 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 5 Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang % 70 71 71,01 33,33 40 6 Persentase penduduk berakses air minum % 92,24 95,29 95,73 96,76 96,86 7 Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah % 62,5 63,75 71,99 76,86 77,23 8 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 68,30 70,21 73,63 76,07 76,27 9 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan % 92,24 95,29 95,73 96,76 98,86 10 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan % 11,22 76,33 77 77,64 72,32 11 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 14,56 17,2 17,2 17,8 20 Sumber: DPUPR dan DPKPLH Kab. Banjarnegara
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Terdapat kemajuan dalam penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman, meskipun masih terdapat tantangan dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan yang memerlukan pendekatan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Cakupan ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan bertahap dari 86,41 persen pada tahun 2020 menjadi 89,07 persen pada tahun 2024. Peningkatan sebesar 2,66 persen ini mencerminkan keberhasilan program penyediaan dan perbaikan perumahan yang dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk pembangunan rumah subsidi, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan program bedah rumah. Meskipun peningkatannya tidak drastis, capaian ini menunjukkan upaya konsisten dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut. Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Rumah layak Huni % 1,1 1,24 1,38 2,26 NA 2 Rasio Permukiman Layak Huni % 86.41 80 87.12 88 89.07 3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni % 86,41 80 87,12 88 89.07 4 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan % 23.65 65.65 56 43.02 NA 70 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 5 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan 100 85 90 100 NA 6 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU % 100 100 100 100 100 7 Persentase penanganan rumah korban bencana % 100 100 100 100 100 8 Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha % NA NA 42,98 47,6 55 Sumber: DPKPLH Kab. Banjarnegara
e.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, capaian penanganan gangguan trantibum linmas yang konsisten mencapai 100 persen selama lima tahun terakhir mencerminkan komitmen kuat dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengatasi setiap gangguan keamanan yang terjadi. Pencapaian ini mengindikasikan adanya sistem penanganan yang responsif dan terkoordinasi dengan baik antara berbagai elemen keamanan di daerah. Tingkat waktu tanggap (response time rate atau 15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2024 sebesar 12,69 menit. Penurunan waktu tanggap hingga hampir 50% dalam kurun waktu lima tahun (dari 24,65 menit menjadi 12,69 menit) mencerminkan upaya sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan keselamatan publik dari ancaman kebakaran. Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 No Indikator Satua n Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase penanganan gangguan trantibum linmas % 100 100 100 100 100 2 Persentase penanganan pelanggaran perda/perkada % 71,40 84,21 86,36 100 100 3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Menit 24,65 17,60 17,21 14,05 12,69 4 Indeks Risiko Bencana (IRB) angka 127,3 6 (seda ng) 127,36 (sedan g) 107,61 (sedan g) 121,40 (sedan g) 103,28 (sedan g) 5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota % 60,71 42,31 66,10 89,66 100 6 Persentase penegakan perda % 71,4 84,21 116,08 100 100 Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Banjarnegara 71 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
f.Sosial Aspek yang paling menonjol pada capaian kinerja sosial terlihat pada indikator rehabilitasi sosial, khususnya rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang mengalami peningkatan sangat signifikan dari 42,20% pada tahun 2021 menjadi 165,74% pada tahun 2024. Pencapaian melebihi 100% ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berhasil memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak anak terlantar yang membutuhkan bantuan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas pelayanan, perluasan jangkauan program, dan mungkin juga perbaikan dalam sistem pendataan dan identifikasi penerima manfaat. Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sosial Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial % NA NA 27,79 13,76 24,83 2 Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti % NA 68,79 100,00 102,55 119,47 3 Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti % NA 42,20 100,00 115,55 165,74 4 Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti % NA 8,98 100,00 111,58 89,05 5 Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti % NA 0,00 100,00 117,95 123,86 6 Persentase keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial % 43,80 50,85 49,57 48,31 44,78 7 Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) % 57,59 59,05 58,60 48,60 57,73 8 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) % -6,00 -7,55 5,64 8,33 NA Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara
1. 2.Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
a.Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan menunjukkan peningkatan signifikan dari 41,74% pada tahun 2022 menjadi 55,96% pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan efektivitas program penempatan kerja dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertemukan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Sementara itu, persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan tantangan dalam konsistensi dan keberlanjutan 72 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 program pelatihan kerja berbasis kompetensi, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan anggaran, prioritas program, atau dampak faktor eksternal seperti pandemi Covid-19. Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah % 100 100 100 100 NA 2 Persentase perusahaan yang menerapkan K3 % 100 100 100 100 NA 3 Persentase pekerja yang mendapatkan jaminan ketenagakerjaan % 69.91 79.81 80.16 79.76 73,3 4 4 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 2.76 0.86 36.65 33.66 14,6 5 Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % NA NA 41,74 33,01 55,9 6 6 Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan) % NA NA 100 81,82 66,6 7 Sumber: Disnaker PMPTSP Kab. Banjarnegara
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara cenderung mengalami peningkatan dari 73,2 pada tahun 2020 menjadi 74,3 pada tahun
1. 2024.Hal ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender yang didukung oleh peningkatan signifikan pada Anggaran Responsif Gender dalam APBD, yang naik dari 0,35 persen menjadi 1,89 persen pada periode yang sama. Peningkatan alokasi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan program-program yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan mendukung kesetaraan gender. Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pemberdayaan Gender Angka 73,2 73,79 73,8 74,3 74,3 2 Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD % 0,35 0,37 1,64 2,287 1,89 3 Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 4 Ratio KDRT (Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 0,043 0,078 NA 0,0031 0,00620 73 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 5 Persentase Perempuan KDRT dan TPPO yang terlayani sesuai standar % 100 100 100 100 100 6 Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk % 7,40 23,70 23,74 27,34 30,94 7 Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak % NA NA 0,72 27,76 31,29 8 Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % 100 100 100 100 100 9 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,434 0,224 0,301 0,301 0,28 Sumber: Dinsos PPPA Kab. Banjarnegara
c.Pangan Kinerja urusan pangan salah satunya dapat dilihat melalui indikator Persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 26,16 persen menjadi 100 persen pada tahun 2024. Peningkatan drastis ini menunjukkan keberhasilan program diversifikasi pangan, peningkatan produksi pertanian lokal, dan optimalisasi rantai pasok pangan yang telah diimplementasikan selama lima tahun terakhir. Pencapaian kecukupan pangan 100 persen ini merupakan indikator ketahanan pangan yang kuat dan menunjukkan bahwa daerah telah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri. Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pangan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah % 26,16 21,79 130,00 100,00 100,00 2 Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia % 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 3 Persentase penanganan kerawanan pangan % 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 4 Ketersediaan pangan utama 179.36 4 169.85 3 171.55 9 227.50 1,31 NA 5 Ketersediaan Energi Perkapita kkal/per kapita/ hari 161,13 3.339 3.499 3.404 NA 6 Ketersediaan Protein Perkapita gram/pe rkapita/ hari 127,52 73,44 73,63 81,46 NA 7 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 89,04 84,21 94,51 89,33 97,67 Sumber: Dintankan KP Kab. Banjarnegara
d.Pertanahan Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat di Kabupaten Banjarnegara pada kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar 36,63 persen menjadi 71,30 persen di tahun 2024 atau sekitar 6.931.120 m2 dari total luas tanah Pemkab seluas 9.720.339 m2. Saat ini, proses persertifikatan tanah masih terus dilakuakan dan dianggarkan 74 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 setiap tahunnya. Secara rinci, capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat % 36,63 51,11 58,78 68,08 71,30 Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara
e.Lingkungan Hidup Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di sebuah wilayah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, jika pada tahun 2020 adalah sebesar 72,78 maka pada tahun 2024 menjadi 65,76. Capaian tersebut didukung oleh capaian pembentuk IKLH, meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dari 11,22 persen pada tahun 2020 menjadi 72,32 persen pada tahun 2024. Peningkatan lebih dari enam kali lipat ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas infrastruktur pengelolaan sampah, meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah, serta mengoptimalkan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Investasi pada armada pengangkut sampah, penambahan titik pengumpulan, dan peningkatan kapasitas TPA kemungkinan menjadi faktor pendorong utama peningkatan ini. Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Angka 72,78 62,36 64,08 61,52 65,76 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Angka 89,39 88,62 87,91 89,36 92 3 Indeks Kualitas Air (IKA) Angka 59,31 47,5 52,86 42,68 51,24 4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Angka 65,16 39,3 39,3 42,39 42,18 5 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R % 32.197 22.99 55 20 20 6 Persentase cakupan area pelayanan sampah % 19.94 22.99 55 77.64 72.32 7 8 Persentase jumlah sampah yang tertangani % 11,22 76,33 77 77,64 72,32 Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh % 40 46,67 76,30 100 100 75 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumber: DPKPLH Kab.Banjaregara
f.Administrasi Kependudukan dan Penataan Sipil Dari empat indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan seluruh indikator mencapai atau melampaui target. Capaian ini mencerrminkan keberhasilan implementasi sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, dimana cakupan penerbitan KTP (99,982%) berkaitan dengan peningkatan signifikan dalam penerbitan KIA (75,246%). Keberhasilan ini didukung oleh inovasi jemput bola perekaman KTP dan Kerjasama dengan rumah sakit untuk penerbitan KIA bagi bayi baru lahir, serta penggunaan aplikasi Aksi Pandusaluring untuk pembuatan akta kelahiran di tingkat desa. Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) % 99,47 99,84 99,06 98,34 99,982 2 Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) % 43,04 38,92 49,01 58,73 75,246 3 Cakupan penerbitan akta kelahiran % 92 94,09 96,93 98,68 99,610 4 Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan % NA NA 100,00 100,00 100,00 Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara Selain itu, terdapat pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang menjadi salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri. Kabupaten Banjarnegara baru mengadakan pelayanan Identitas Kependudukan Digital ini pada tahun 2022. Hingga tahun 2023, capaian IKD baru sebesar 14.257 ribu orang yang terdaftar dalam IKD. Kemudian, pada tahun 2024, capaian total IKD meningkat menjadi 56.590 ribu orang dari total penduduk Kabupaten Banjarnegara. Capaian tersebut masih cukup rendah sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya indentitas kependudukan digital ini.
g.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, indikator yang mengalamai capaian paling signifikan terlihat pada pertumbuhan jumlah BUMDes yang berkembang, dengan peningkatan dari 0 pada tahun 2020 menjadi 45 unit pada tahun 2024. Perkembangan ini merupakan indikator keberhasilan kebijakan pengembangan ekonomi desa dan diversifikasi sumber pendapatan desa. BUMDes yang berkembang 76 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 mengindikasikan adanya pengelolaan usaha yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan, serta berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi desa. Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut: Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 13,5 13,5 13,5 13,5 NA 2 Persentase LSM aktif % 100 100 100 100 NA 3 Persentase PKK aktif % 100 100 100 100 NA 4 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat % 27,81 36,95 36,96 37,02 38,65 5 Jumlah kerjasama antar desa Kerja sama NA NA 3 4 5 6 Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa % 100 100 100 100 100 7 Jumlah BUMDes yang berkembang Unit 0 0 5 18 45 Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Selain itu, terdapat Indeks Desa Mandiri (IDM) sebagai alat ukur untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Berikut disajikan data terkait persentase desa mandiri Kabupaten Banjarnegara: Tabel 2. 47 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 Tahun Jumlah Desa Mandiri Persentase 2020 2 0,75 2021 2 0,75 2022 2 0,75 2023 6 2,26 2024 13 4,89 Sumber: Dispermades Kabupaten Banjarnegara Pada tahun 2025 Indeks Desa Mandiri bertransformasi menjadi Indeks Desa guna menyederhanakan indikator dan dimensi yang digunakan dalam pengukuran pembangunan desa, dimana pada ID melakukan pengukuran kualitas tata kelola desa melalui enam dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesbilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
h.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Presentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) mengalami peningkatan konsisten selama periode lima tahun, menandakan 77 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 keberhasilan edukasi masyarakat tentang efektivitas metode kontrasepsi yang lebih sustainable. Kemudian, terjadi penurunan angka fertilitas total dan angka kelahiran remaja yang signifikan. Keberhasilan menurunkan kelahiran pada remaja menunjukkan efektivitas program pendidikan kesehatan reproduksi dan pendampingan remaja, yang didukung oleh program Bina Keluarga Remaja meskipun cakupannya mengalami fluktuasi. Penurunan persentase pasangan dengan istri di bawah 20 tahun juga memperkuat indikasi keberhasilan upaya penundaan usia perkawinan dan kampanye anti pernikahan dini. Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 6,91 6,98 6,99 6,37 6,34 2 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) % 31,64 32,08 32,42 35,1 36 3 Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Per 1000 orang 33,49 22,66 23,24 9,09 9,51 4 Total Fertility Rate (TFR) 2,108 1,94 1,75 1,65 1,3 5 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun % 1,742 1,59 1,45 1,25 NA 6 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 79,36 54,99 58,42 86,58 80,69 7 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB % 81,38 32,65 33,84 82,17 73,14 8 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB % 78,22 39,45 41,67 84,1 43,7 9 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Angka NA 55,73 58,24 61,35 60,69 Sumber: Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara
i.Perhubungan Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari 27,83 persen pada tahun 2020 menjadi 46,94 pada tahun 2024. Pemenuhan Sarpras jalan di jalan Kabupaten cenderung mengalami penigkatan dari tahun ke tahun, karena adanya pengadaan perlengkapan jalan serta adanya hibah LPJU dari Kementrian ESDM di tiga tahun terakhir (2022-2024). Sementara itu Persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan dari 0,266 di tahun 2020 menjadi 0,084 pada 2024, kondisi ini terjadi karena jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum menurun karena kemudahan kepemilikan kendaraan pribadi. 78 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Perhubungan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten % 27,83 36,40 38,31 40,01 46,94 2 Persentase pertumbuhan jalur trayek % 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 3 Persentase kelayakan kendaraan bermotor % 71,89 88,64 88,7 88,37 84,83 4 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum orang 498.425 349.284 439.954 602.676 575.535 5 Rasio Ijin Trayek % 0,00136 0,0463 0,0565 0,0512 0,0533 6 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum kendaraan 9.285 9.482 9.274 8.196 7.430 7 Persentase layanan angkutan darat % 0,266 0,273 0,217 0,158 0,084 8 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 88,64 92,88 97,80 88,37 84,86 Sumber: Dinhub Kab. Banjarnegara
j.Komunikasi dan Informatika Capaian indikator pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat melalui capaian indikator Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mengalami peningkatan di mana tahun 2020-2023 senilai 90,91 persen dan di tahun 2024 meningkat menjadi 100 persen dimana 11 dari 53 layanan telah terintegrasi secara online, didukung dengan penguatan keamanan melalui pemasangan antivirus dan firewall pada server aplikasi dan data center. Keberhasilan ini bersinergi dengan tercapainya 100% organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo. Walaupun begitu, masih terdapat permasalahan terkait kapasitas bandwidth yang belum optimal, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas jaringan dari kabel STP ke Fiber Optic dan peningkatan kapasitas dari 100Mbps menjadi 1Gb pada 7 OPD dengan penggantian converter. Diseminasi informasi publik juga mencapai kinerja optimal 100% dengan pengelolaan 16 media informasi pemerintah, meliputi media sosial (IG, FB, Twitter, Tiktok, Youtube), media aduan (LaporGub, LaporBup, WhatsApp Gateway, Lapor SP4N), Radio, Website, Media Luar Ruang (Baliho), Papan Informasi, Majalah Derap Serayu dan ditambah dengan akun Tiktok Kabupaten Banjarnegaratermasuk berbagai platform media sosial dan media konvensional. Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 90,91 90,91 90,91 90,91 100 79 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo % 100 100 100 100 100 3 Persentase diseminasi informasi publik % 100 100 100 100 100 4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Angka 2,52 2,42 2,86 3,29 3,72 Sumber: Dinkominfo Kab.Banjarnegara
k.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan di mana terjadi peningkatan jumlah koperasi dari 399 unit pada 2020 menjadi 443 unit pada 2024, namun persentase koperasi aktif justru menurun dari 47,11% di 2020 menjadi hanya 39,05% di 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan keberlanjutan operasional koperasi yang sudah terbentuk, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pendampingan berkelanjutan atau kesulitan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Koperasi Aktif % 47,11 46,31 39,14 39,59 39,05 Jumlah Koperasi Koperasi 399 421 442 445 443 Jumlah koperasi aktif 188 195 173 171 173 2 Persentase KSP/USP Sehat % NA 5,00 12,50 16,66 NA Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam NA 80 80 80 90 NA 3 Persentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian % NA NA NA 26,85 37,57 4 Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha % 89 89,29 89,53 89,81 90,03 5 Jumlah UMKM unit 27.948 28.218 28.913 29.706 NA Sumber: Disperindagkop UKM Kab.Banjarnegara
l.Penanaman Modal Persentase peningkatan nilai investasi menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode lima tahun. Tahun 2020 menjadi titik terendah dengan kontraksi investasi sebesar -58,86%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Terjadi pemulihan signifikan pada tahun- tahun berikutnya dengan pertumbuhan positif, meskipun dengan intensitas 80 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 yang bervariasi. Pola ini mencerminkan resiliensi ekonomi daerah dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan investasi pasca- pandemi. Jumlah investor berskala nasional mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dari 59 investor di tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi ribuan pada tahun-tahun berikutnya, dengan puncaknya mencapai 10.769 investor di tahun 2024. Lonjakan ini mengindikasikan keberhasilan Kabupaten Banjarnegara dalam mempromosikan potensi daerah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Faktor pendukung kemungkinan meliputi kebijakan insentif yang menarik, perbaikan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang memudahkan proses investasi. Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 No Indikator Satua n Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase peningkatan nilai investasi % -58,86 40,3 45,84 14,77 48,04 2 Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) % 385,1 4 -12,88 211,89 191,27 NA 3 Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) % -58,86 40,3 45,84 14,77 48,04 4 Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) investo r 59 1.792 5.589 16.279 10.769 5 Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) rupiah 270.30 7.861. 092 500.33 7.653. 044 729.67 5.573. 562 837.47 3.768. 941 1.239. 806.20 1.884 6 Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan % NA NA 267,2 2576 139 Sumber: Disnaker PMPTSP Kab.Banjarnegara
m.Kepemudaan dan Olahraga Persentase wirausaha muda pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan menjadi 54%. Hal ini menunjukkan minat pemuda Kabupaten Banjarnegara untuk berwirausaha mandiri semakin tinggi. Kondisi ini didukung dengan kemudahan dalam memulai berwirausaha terutama secara online tanpa harus memiliki tempat usaha yang menetap. Cakupan pembinaan olahraga untuk warga masyarakat yang memiliki potensi prestasi olahraga menunjukkan peningkatan karena pada tahun 2024 terjadi penambahan jenjang dan nomor olahraga yang diperlombakan. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah atlet yang dibina menjadi bertambah banyak sehingga peluang untuk memperoleh medali menjadi lebih banyak yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi. 81 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase wirausaha muda % NA NA 12,12 18,04 54 2 Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselengggarakan di sekolah % NA NA 100 100 100 3 Cakupan pembinaan olahraga % NA NA 28 28 55 4 Cakupan pembinaan atlet muda % NA NA 136 36 37 5 Persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi % NA NA 15 71,43 32 Sumber: Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
n.Statistik Kabupaten Banjarnegara telah tersedia dokumen Kabupaten Dalam Angka yang berisi kumpulan data statistik yang membantu dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Data PDRB dari tahun 2022-2024 telah menggunakan data yang dirilisi oleh BPS melalui web yang disediakan oleh BPS. Pada tahun 2024, Kabupaten Banjarnegara belum tersedia sistem data dan statistik yang terintegrasi dan baru akan dilaksanakan mulai tahun 2025. Persentase ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir adalah 100%, dimana Kabupaten Banjarnegara mendapat peringkat 6 Nasioanal dengan nilai capaian 2,98 dari terget 2,10. Tercapainya indikator Presentase Ketersediaan data Statistik sektoral ini disebabkan adanya kesadaran OPD dalam melaporkan pemenuhan kebutuhan data statistik sektoral sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Satistik Tahun 2020-2024 No Indikator Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi Tidak Tersedia Tidak Tersedia Tidak Tersedia Tidak Tersedia Tidak Tersedia 2 Buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada 3 Buku PDRB Ada Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 4 Persentase ketersediaan data statistik sektoral 100% 100% 100% 100% 100% Sumber: Dikominfo dan Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
o.Persandian Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah pada tahun 2024 meningkat hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi 82 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 dalam komunikasi perangkat daerah guna meningkatkan keamanan. Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI selama kurun waktu lima tahun terakhir capaiannya adalah 4,26 persen. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan assessment pada aplikasi Satu Data, dimana terdapat 2 aplikasi yang sudah di assessment. Kemudian, telah dilaksanakan sosialisasi keamanan informasi ke semua OPD. Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1. Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI % 23,41 23,41 23,41 23,41 4,26 2. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah % 25 25 25 100 100 Sumber: Dikominfo Kabupaten Banjarnegara
p.Kebudayaan Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi pada tahun 2024 turun menjadi 15,09%, dimana jumlah kelompok kesenian yang melakukan registrasi sebanyak 171 kelompok dari total 1.133 kelompok yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sementara Persentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan cenderung mengalami peningkatan, dimana terdapat 22 event budaya yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi % NA NA 12 22,76 15,09 2 Persentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan % 13 100 100 37,14 47,8 3 Persentase benda cagar budaya dipelihara % 24 46 47,95 54 62,06 4 Penyelenggaraan festival seni budaya Kegiatan 2 8 34 35 40 5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Buah 40 99 99 523 495 6 Jumlah karya budaya yang direviltalisasi dan inventarisasi Buah 49 49 50 162 247 7 Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Buah 24 46 46 46 46 Sumber: Disparbud Kabupaten Banjarnegara
q.Perpustakaan Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dari sebesar 6,84 persen pada tahun 2020 83 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 menjadi 8,51 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat menambahan koleksi buku sejumlah 3.547 eksemplar yang bersumber dari dana aspirasi DPRD, dimana terdiri dari 2.729 eksemplar buku komvensional dan 818 eksemplar buku digital. Sementara Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan mengalami kenaikan selama kurun 5 tahun terakhir, dari 1,33 persen pada tahun 2020 menjadi 6,55 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi dari 39 perpustakaan pada ahun 2022 menjadi 53 perpustakaan pada tahun 2024. Peningkatan tersebut diimbangi dengan meningkatnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2024 sejumlah 43.478 orang. Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah % 6,84 6,84 7 8,06 8,51 2 Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan % 1,33 1,33 3,8 6,3 6,55 3 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 1,88 2,24 4,2 4,46 6,41 4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah % 47,88 48,06 49,12 49,95 52,76 5 Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun Orang 11.233 13.421 31.000 33.000 43.478 Sumber: Disarpus Kabupaten Banjarnegara
r.Kearsipan Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Cakupan Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan semakin banyak Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku yang dapat memudahkan pengambilan keputusan pemerintah. Persentase tata kelola kearsipan yang baik pada tahun 2024 meningkat menjadi 100% yang sebelumnya pada tahun 2020 nilainya hanya sebesar 8,33%. Peningkatan ini terjadi dengan adanya kegiatan penataan arsip dinas, penyusutan arsip, pemberdayaan kearsipan dan pengelolaan arsip pada JIKN dan SIKN. Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip secara Baku % 8,33 8,33 8,33 9,09 NA 3 Persentase tata kelola kearsipan yang baik % 8,33 8,33 100 80 100 84 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 4 Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan % - - 32,33 9,09 9,09 5 Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup % - - 0 0 50 Sumber: Disarpus Kabupaten Banjarnegara
1. 3.Urusan Pilihan
a.Kelautan dan Perikanan Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yaitu Perikanan budidaya. Kawasan perikanan budidaya di perairan darat tersebar di kecamatan Purwanegara yang memiliki potensi alaminya, desa Gumiwang memfokuskan perhatiannya pada budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2024 produksi perikanan mengalami penurunan menjadi 39.810,28 ton/tahun. Selain produksi perikanan yang menurun, konsumsi ikan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 juga menurun. Kondisi ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya % NA 100,00 100 100 100 2 Persentase produksi perikanan tangkap % NA 100,00 67 91,88 100 3 Persentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil. % 100 100,00 118 100 100 4 Persentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan % 100 100,00 100 100 100 5 Produksi Perikanan ton 36.361 39.541 41.699 41.830,26 39.810,28 6 Konsumsi Ikan ton/th 27.377 29,542 29,542 31.161,54 27,76 7 Cakupan Bina Kelompok Nelayan % 20 17 18 32,56 18,7 Sumber: Dintankan KP Kabupaten Banjarnegara
b.Pariwisata Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024 tercatat jumlah kunjungan wisata mencapai 2.158.718 orang dengan persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 1,14%. Angka peningkatan ini mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 5,23%. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembangunan obyek wisata yang mengalami 85 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 penurunan pada tahun 2024, dimana baru terdapat 3 wisata yang dilakukan pembangunan dari 7 destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pembangunan obyek wisata % 25 25 54,55 50 42,85 2 Persentase Peningkatan kunjungan wisata % 0 14 66.30 5,23 1,14 3 Persentase peningkatan lama tinggal % 0 14 9,45 1,1 1,1 4 Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata % NA NA 36,36 18 23 5 Kunjungan Wisata Orang 1.070.5 56 1.219.951 2.028.9 51 2.134.2 81 2.158.7 18 6 PAD Sektor Pariwisata Rupiah 8.997.7 50.000 13.864.28 3.000 20.100. 348.000 21.499. 715.000 22.924. 652.924 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara
c.Pertanian Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada tahun 2024 produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal mencapai 6,89%. Guna mendukung adanya peningkatan produktifitas dan memperoleh posisi daya saing tinggi diperlukan adanya dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai. Persentase penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan, bidang tanaman pangan, dan bidang peternakan telah mencapai angka 100% hingga tahun 2024. Pencapaian ini didukung dengan adanya bantuan bibit buah-buahan, benih tanaman pangan, bantuan ternak, pembangunan RJIT, JUT, dan jalan produksi. Data 2020–2024 menunjukkan produksi daging sapi dan kambing cenderung meningkat, dengan lonjakan signifikan pada 2024 terutama untuk kambing. Produksi telur ayam kampung mengalami kenaikan tajam hingga 2022, namun tidak ada data pada 2023–2024 sehingga tren selanjutnya belum dapat dinilai. Produksi susu sapi perah relatif kecil dan sempat menurun di 2023 sebelum sedikit naik di 2024. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika pada sektor peternakan, seperti peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan manajemen budidaya. Data populasi ternak di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan adanya tren penurunan signifikan pada hampir semua jenis ternak dari periode awal hingga periode akhir yang tercatat. Penurunan tajam terlihat pada sapi potong yang awalnya berjumlah 29.049 ekor menjadi hanya 18.184 ekor, serta kambing yang turun dari 197.169 ekor menjadi 188.069 ekor. Populasi domba 86 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 juga menurun drastis dari 68.402 ekor menjadi 29.497 ekor. Penurunan yang sangat ekstrem terlihat pada sapi perah dan kerbau, masing-masing turun dari ratusan ekor menjadi hanya puluhan, mengindikasikan adanya tantangan besar dalam pemeliharaan ternak tersebut. Ternak non-ruminansia seperti kuda dan babi relatif lebih stabil, meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan ternak ruminansia. Tren penurunan ini dapat mencerminkan dampak dari faktor eksternal seperti perubahan lahan, ketersediaan pakan, penyakit ternak, maupun pergeseran minat peternak, dan jika berlanjut, dapat memengaruhi ketahanan pangan hewani di wilayah tersebut. Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 N o Indikator Satua n Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner % NA 86,60 92 60,8 100 2 Persentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan penganggulan bencana pertanian % NA 100,00 90 100 100 3 Persentase pembinaan kelembagaan kelompok tani % NA 90 60,83 142,4 92,74 4 Kontribusi sektor Pertanian/Perkebun an terhadap PDRB % 30,58 29,88 29,61 28,62 28,48 5 Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal % 6,33 6,73 6,85 6,74 6,89 6 Produksi daging sapi kg 1.604.96 0 1.963.248 1.947.809,0 4 3.899.17 2 3.683.522 7 Produksi daging kambing kg 114.220 122.114 123,446,25 92.587 268.667,9 8 8 Produksi telur ungags (ayam kampung) kg 422.799 1.284.253,1 0 3.754.861,9 2 NA NA 9 Produksi susu sapi perah kg 43.896 49.382,55 NA 36.165,0 4 39.782 1 0 Ternak Ruminansia
1. 1.Populasi ternak sapi perah Ekor 391 397 322 76 78
2. 2.Populasi ternak sapi potong Ekor 29.049 31.008 27.723 17.323 18.184
3. 3.Populasi ternak kerbau Ekor 489 491 484 180 172
4. 4.Populasi ternak kambing Ekor 197.169 209.483 210.478 171.237 188.069 87 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 N o Indikator Satua n Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024
5. 5.Populasi ternak domba Ekor 68.402 70.114 70.829 24.511 29.497 1 1 Ternak Non Ruminansia
6. 1.Populasi ternak Kuda Ekor 76 76 84 23 24
7. 2.Populasi ernak babi Ekor 264 265 256 69 69 Sumber: Dintankan KP Kabupaten Banjarnegara
d.Perindustrian Persentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari tahun 2020 sebesar 1,75%, pada tahun 2024 pesentasenya sebesar 4,07% meningkat sebanyak 2,32%. Peningkatan persentase tecapai dengan melakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas dengan pelatihan dan fasilitasi kepada 275 IKM, meliputi IKM olahan pangan, rajut, dan animasi yang didanai dari anggaran APBD II. Persentase PDRB Industri Pengolahan di tahun 2020 nilainya sebesar 15,16% dan meningkat menjadi 16,57% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kontribusi pada sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi % 1,75 2,24 2,24 3,13 4,07 2 Persentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfatan alih teknologi % NA NA 0,43 0,15 NA 3 Tersedianya informsi industri secara lengkap dan terkini Nilai 80 95 95 95 95 4 Persentase PDRB Industri Pengolahan % 15,16 15,56 15,73 16,4 16,57 Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara
e.Perdagangan Perekonomian Kabupaten Banjarnegara banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara yang menduduki urutan ketiga terbesar. Kinerja Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia tercapai karena stok 88 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 kebutuhan pokok dan bahan penting relatif stabil dengan persentase di tahun 2024 sebesar 80%. Hal ini terjadi karena Disperindagkop UKM melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok melalaui Aplikasi SiPINTER APIK di 3 pasar yaitu Pasar Kota Banjarnegara, Pasar Karangkobar dan Pasar Mandiraja. Pertumbuhan ekspor Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 menunjukkan knerja yang sangat baik dari tahun sebelumnya yait mencapai 5,05%. Keberhasilan ini mencerminkan adanya keberhasilan dalam langkah perbaikan yang diambil. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi strategi pemasaran, peningkatan daya saing produk, dan pembukaan akses pasar baru. Di Kabupaten Banjarnegara tercatat terdapat 25 pasar yang terdiri dari 21 pasar umum, 3 pasar hewan, dan 1 pasar buah. Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Pasar dalam kondisi baik % NA NA NA 10 16 2 Persentase jumlah pedagang kaki lima yang terbina % NA NA 100 80 80 3 Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia % NA NA 100 80 80 4 Persentase penyelenggaraan promosi perdagangan % NA NA 100 100 100 5 Persentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan % NA NA NA 0 5,05 Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara
f.Transmigrasi Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan hingga tahun 2024 adalah 0 karena tidak ada transmigran yang diberangkatkan yang dikarenakan tidak tersedianya anggaran. Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan % NA NA 0 0 0 Sumber: Disnaker PMPTSP Kabupaten Banjarnegara
1. 4.Penunjang Urusan Pemerintahan
a.Perencanaan 89 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kabupaten Banjarnegara telah menyusun dan menetapkan seluruh dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW dalam setiap tahunnya sehingga persentase mencapai 100%. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sudah saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Hal ini terlihat dari tingginya persentase penjabaran konsistensi program dalam dokumen RPJMD ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Persentase tersedianya dokumen perencanaan RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan % 100 100 100 100 100 2 Penjabaran konsistensi program RPJMD Bidang Infrastruktur dan kewilayahan ke dalam RKPD % 100 100 100 100 100 3 Penjabaran Konsistensi program RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ke dalam RKPD % 100 100 100 100 100 4 Penjabaran konsistensi program RPJMD bidang perekonomian dan SDA ke dalam RKPD % 100 100 100 96,43 90,24 5 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Dok Ada Ada Ada Ada Ada 6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada Dok Ada Ada Ada Ada Ada 7 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Dok Ada Ada Ada Ada Ada 8 Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Dok Ada Ada Ada Ada Ada 9 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD Program 413 160 112 123 130 10 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Program 413 110 106 106 105 Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
b.Keuangan Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mendapatkan Opini WTP yang ke 11 kalinya secara berturut turut atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dimana BPPKAD sebagai koordinator penyusunan LKD. Capaian persentase Penerbitan SP2D terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan, ini artinya semua SPP/SPM yang diajukan telah diterbitkan SP2Dnya sesuai SOP yang ada. Realisasai serapan dana transfer pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98,42% dari target 100%. Hal ini karena selain serapan bergantung pada kontrak dari OPD pengelola DAK 90 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 juga karena adanya sisa dana tahun lalu yang diperhitungkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara telah selesai disusun dan disajikan tepat waktu. Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP 2 Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 3 Persentase serapan dana transfer daerah % 93,65 105,9 117 93,43 98,42 4 Persentase Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 5 Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 6 Kesesuaian Program dalam APBD dengan yang ada di RKPD % >90 >90 >90 >90 100 7 Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 8 Persentase Pertumbuhan Pajak daerah % - 12,34 14,12 27,12 9,74 5,07 Sumber: BPPKAD Kabupaten Banjarnegara
c.Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami peningkatan signifikan dari hanya 1,2% pada 2020 menjadi 64,78% pada 2024. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya perhatian serius terhadap pengembangan kompetensi pegawai, kemungkinan didorong oleh tuntutan adaptasi teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menariknya, persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural justru mengalami penurunan dari 70,2% pada 2020 menjadi 52,64% pada 2024. Penurunan ini mungkin mencerminkan pergeseran fokus dari pelatihan struktural menuju pelatihan fungsional dan teknis yang lebih mendukung profil jabatan baru dalam reformasi birokrasi. Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,2 37,52 34,76 56,42 64,78 2 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 70,2 37,18 48,39 61,11 52,64 3 Persentase Pelanggaran Pegawai % 0,18 0,05 0,09 0,12 0,11 91 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah jabatan 27 29 29 29 29 5 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah jabatan 692 621 455 455 455 6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah orang 4.748 5.156 5.786 6.890 7.217 Sumber: BKD Kab. Banjarnegara
d.Penelitian dan Pengembangan Dalam pelaksanaan pemanfaatan hasil kelitbangan di tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 100%. Pada tahun 2024 dilakukan 2 riset yang telah disusun laporannya yang berfungsi sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % NA NA 20 60 100 2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % NA NA 20 31 100 Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
e.Pengawasan Persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI terealisasi rata-rata 95,996% dengan status "Tercapai". Hal ini dikarenakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk pengawasan kinerja, keuangan, pengawasan desa, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan dan pengawasan dengan tujuan tertentu serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dapat terlaksana dengan lancar. Pada tahun 2024, nilai kapabilitas APIP mencapai Level 3 (Integrated) dengan target level 3, yang berarti tingkat ketercapaian mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, manajemen audit internal dan praktik secara profesional telah diterapkan secara seragam di Kabupaten Banjarnegara. Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Pengawasan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pensentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerinkasaan Internal dan Eksternal % 94,96 95,88 95,62 96,66 96,85 Insp Kabupaten % 89,64 91,43 90,78 94,19 96,25 Insp Provinsi % 100 100 98,69 99,7 98,81 BPK-RI % 95,23 96,22 97,40 96,10 95,50 92 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Level 2 2 2 3 3 3 Indeks Integritas Nasional (SPI) Angka - 77,23 74,21 73,93 75,28 4 Maturitas SPIP Nilai 3,082 2,452 2,753 2,926 3,079 Sumber: Inspektorat Kab. Banjarnegara
f.Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Pemerintah Daeah Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan kembali di tahun 2024 menjadi BB. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara semakin baik, akuntabel, dan program-program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran. Sementara itu, skor LPPD kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Skoring LPPD Skor (Status) 3,1099 (Sangat Tinggi) 1,85 (Rendah) 3,3059 (Sedang) NA 3,5059 2 Nilai SAKIP Setda Huruf B B CC B BB 3 Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat % 100 100 100 100 100 4 Persentase pengkoordinasian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan % 100 100 100 100 100 5 Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan Kinerja % 100 100 100 100 100 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara
g.Sekretariat DPRD Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda pada tahun 2022 hingga 2024 juga telah terlaksana 100%, dimana pada tahun 2024 terlaksana 12 Rancangan Peraturan Daerah. Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran, terdiri dari kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang teralisasi 100 %, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terealisasi sebesar 100 %, penghimpunan aspirasi masyarakat 93 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 terealisasi sebesar 100 % dan pengawasan kode etik DPRD terealisasi sebesar 100 % sehingga rata-rata capaian menjadi 100 %. Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase capaian kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten % NA NA 96,7 99,08 97,91 2 Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi % NA NA 100 100 100 3 Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran % NA NA 95,69 95,5 100 4 Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda % NA NA 100 100 100 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
h.Kewilayahan Kinerja penunjang kewilayahan yang dilakukan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan capain yang sangat baik. Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bajarnegara memiliki persentase yang sangat baik yaitu 100%. Capaian tersebut dapat diartikan sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan Tahun 2020-2024 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024
1. 1.Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. 1.Kecamatan Banjarmangu % 100 100 100 100 100
3. 2.Kecamatan Banjarnegara % 100 100 100 100 100
4. 3.Kecamatan Batur % 100 100 100 99,9 100
5. 4.Kecamatan Bawang % 100 100 92 100 100
6. 5.Kecamatan Kalibening % 100 100 100 100 100
7. 6.Kecamatan Karangkobar % 100 100 100 95,5 100
8. 7.Kecamatan Madukara % 100 100 100 99,73 100
9. 8.Kecamatan Mandiraja % 100 100 100 100 100
10. 9.Kecamatan Pagedongan % 99,83 100 100 100 100
11. 10.Kecamatan Pagentan % 100 100 93,98 106,8 100
12. 11.Kecamatan Pandanarum % 100 100 100 100 99,8 94 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024
13. 12.Kecamatan Pejawaran % 100 100 98,82 99,68 100
14. 13.Kecamatan Punggelan % 100 100 100 100 100
15. 14.Kecamatan Purwanegara % 100 100 100 100 100
16. 15.Kecamatan Purwareja- Klampok % 100 100 100 100 100
17. 16.Kecamatan Rakit % 100 100 100 100 100
18. 17.Kecamatan Sigaluh % 97,59 97,01 99,91 97,31 100
19. 18.Kecamatan Susukan % 100 100 100 97,24 100
20. 19.Kecamatan Wanadadi % 100 100 100 100 100
21. 20.Kecamatan Wanayasa % 100 100 100 103 100
22. 2.Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
23. 1.Kecamatan Banjarmangu % NA NA NA NA NA
24. 2.Kecamatan Banjarnegara % 100 100 100 100 100
25. 3.Kecamatan Batur % NA NA NA NA NA
26. 4.Kecamatan Bawang % NA NA NA NA NA
27. 5.Kecamatan Kalibening % 100 100 100 NA NA
28. 6.Kecamatan Karangkobar % NA NA NA NA NA
29. 7.Kecamatan Madukara % 100 100 100 82,75 100
30. 8.Kecamatan Mandiraja % 100 100 100 100 100
31. 9.Kecamatan Pagedongan % NA NA NA NA NA
32. 10.Kecamatan Pagentan % 100 100 100 100 100
33. 11.Kecamatan Pandanarum % 100 100 100 100 NA
34. 12.Kecamatan Pejawaran % 100 100 100 100 NA
35. 13.Kecamatan Punggelan % 100 100 100 100 100
36. 14.Kecamatan Purwanegara % 100 NA NA NA NA
37. 15.Kecamatan Purwareja- Klampok % 100 100 100 100 100
38. 16.Kecamatan Rakit % NA NA NA NA NA
39. 17.Kecamatan Sigaluh % 97,72 80,46 99,7 95,22 100
40. 18.Kecamatan Susukan % NA NA NA 93,5 NA
41. 19.Kecamatan Wanadadi % NA NA NA NA NA
42. 20.Kecamatan Wanayasa % NA NA NA NA NA
43. 3.Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
44. 1.Kecamatan Banjarmangu % NA NA NA NA NA
45. 2.Kecamatan Banjarnegara % 100 100 100 NA NA
46. 3.Kecamatan Batur % NA NA NA NA NA
47. 4.Kecamatan Bawang % NA NA NA NA NA
48. 5.Kecamatan Kalibening % 100 100 100 NA NA
49. 6.Kecamatan Karangkobar % NA NA NA NA NA
50. 7.Kecamatan Madukara % 100 100 NA NA NA
51. 8.Kecamatan Mandiraja % NA NA NA 100 NA
52. 9.Kecamatan Pagedongan % NA NA NA NA NA
53. 10.Kecamatan Pagentan % NA NA NA NA NA
54. 11.Kecamatan Pandanarum % 100 100 100 100 NA 95 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024
55. 12.Kecamatan Pejawaran % 100 100 100 100 NA
56. 13.Kecamatan Punggelan % 100 100 100 NA NA
57. 14.Kecamatan Purwanegara % 100 NA NA NA NA
58. 15.Kecamatan Purwareja- Klampok % 100 100 100 NA 100
59. 16.Kecamatan Rakit % NA NA NA NA NA
60. 17.Kecamatan Sigaluh % 90,54 88,67 80,35 NA NA
61. 18.Kecamatan Susukan % NA NA NA 100 NA
62. 19.Kecamatan Wanadadi % NA NA NA NA NA
63. 20.Kecamatan Wanayasa % NA NA NA NA NA
64. 4.Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
65. 1.Kecamatan Banjarmangu % 100 100 100 100 100
66. 2.Kecamatan Banjarnegara % 100 100 100 100 100
67. 3.Kecamatan Batur % 100 100 100 100 100
68. 4.Kecamatan Bawang % 100 100 100 100 100
69. 5.Kecamatan Kalibening % 100 100 100 100 100
70. 6.Kecamatan Karangkobar % 100 100 100 100 100
71. 7.Kecamatan Madukara % 100 100 100 100 100
72. 8.Kecamatan Mandiraja % 100 100 100 100 100
73. 9.Kecamatan Pagedongan % 100 100 100 100 100
74. 10.Kecamatan Pagentan % 100 100 100 100 100
75. 11.Kecamatan Pandanarum % 100 100 100 100 100
76. 12.Kecamatan Pejawaran % 100 100 100 100 100
77. 13.Kecamatan Punggelan % 100 100 100 100 100
78. 14.Kecamatan Purwanegara % 100 100 100 100 100
79. 15.Kecamatan Purwareja- Klampok % 100 100 100 100 100
80. 16.Kecamatan Rakit % 100 100 100 100 100
81. 17.Kecamatan Sigaluh % 100 99,9 100 84,67 100
82. 18.Kecamatan Susukan % 100 100 100 100 100
83. 19.Kecamatan Wanadadi % 100 100 100 100 100
84. 20.Kecamatan Wanayasa % 100 100 100 100 100
85. 5.Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
86. 1.Kecamatan Banjarmangu % 100 100 100 100 100
87. 2.Kecamatan Banjarnegara % 100 100 100 100 100
88. 3.Kecamatan Batur % 100 100 100 100 100
89. 4.Kecamatan Bawang % 100 100 100 100 100
90. 5.Kecamatan Kalibening % 100 100 100 100 100
91. 6.Kecamatan Karangkobar % 100 100 100 100 100
92. 7.Kecamatan Madukara % 100 100 100 99,64 100
93. 8.Kecamatan Mandiraja % 100 100 100 100 100
94. 9.Kecamatan Pagedongan % 100 100 100 100 100
95. 10.Kecamatan Pagentan % 100 100 100 100 100
96. 11.Kecamatan Pandanarum % 100 100 100 100 99,86 96 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024
97. 12.Kecamatan Pejawaran % 100 100 100 100 100
98. 13.Kecamatan Punggelan % 100 100 100 100 100
99. 14.Kecamatan Purwanegara % 100 100 100 100 100
100. 15.Kecamatan Purwareja- Klampok % 100 100 100 100 100
101. 16.Kecamatan Rakit % 100 100 100 100 100
102. 17.Kecamatan Sigaluh % 90,54 77,96 92,25 73,9 100
103. 18.Kecamatan Susukan % 100 100 100 100 100
104. 19.Kecamatan Wanadadi % 100 100 100 100 100
105. 20.Kecamatan Wanayasa % 100 100 100 100 100 Sumber: Kecamatan Kabupaten Banjarnegara
106. 5.Urusan Pemerintahan Umum
a.Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024 persentase penanganan konflik dan jumlah konflik sosial mengalami peningkatan hingga 100%. Kondisi ini terjadi karena terdapat koordinasi dengan stakeholder terkait melalui tim Wasdinda, FKUB, Ormas Keagamaan, FKOM, dan Forkompimda dalam proses identifikasi, penanganan, dan penyelesaian konflik. Hal tersebut dapat diartikan kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan dengan baik, dengan adanya penanganan konflik yang menyentuh angka 100%. Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik No Indikator Satuan Realisasi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase penanganan konflik sosial % -40 -33 -1 100 100 2 Jumlah konflik sosial (3 Konflik) 100 (2 Konflik) 60 (0 Konflik) 100 (0 Konflik) 100 (0 Konflik) 100 3 Persentase Elemen masyarakat yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila % 0 50 50 25 25 4 Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik % 0 100 100 100 100 5 Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan Tercatat (SKT) Ormas % 120 280 88 106 25 6 Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberentasan Penyalahgunan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) % 0 100 100 100 100 97 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara 2.2 Gambaran Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. 2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024 2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran
1. 1.Kinerja Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dari sebesar 1.994.604.106.561 pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.340.245.993.457 pada tahun 2024. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut: 98 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara Grafik 2. 46 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah) Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selama kurun waktu tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan dari 271.999.439.888 menjadi 430.776.074.334. Pendapatan transfer mencakup pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 pendapatan transfer mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sebesar 1.719.953.264.985 tahun 2020 menjadi 1.897.092.029.498 pada tahun 2024. Pencapaian target dana transfer pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk dipastikan pencapaiannya. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan naik dari sebesar 2.651.401.688 pada tahun 2020 menjadi 12.377.889.625 pada tahun 2024.
2. 2.Kinerja Belanja Daerah Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan angka yang cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Tercatat realisasi 2.030.532.397.495 pada tahun 2020 menjadi 2.359.094.490.922 pada tahun 2024. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024 terlihat pada gambar berikut: 1,994,604,106, 561 2,086,059,742,250 2,044,546,403… 2,154,562,362,640 2,340,245,993, 457 2020 2021 2022 2023 2024 (Unaudited) 99 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara Grafik 2. 47 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah) Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Proporsi belanja operasi sangat dominan ditunjukkan dengan proporsi selama tahun 2020 sampai dengan 2024 selalu berada di atas 60%. Besarnya proporsi dan peningkatan pada belanja operasi dipengaruhi oleh komponen belanja pengawai yang meningkat signifikan sebagai akibat dari upaya penyelesaian skema non ASN menjadi penyumbang cukup besar terhadap kenaikan belanja pegawai. Sebaliknya proporsi belanja modal cenderung turun dari semula 17,16% pada 2020 menjadi 9,97% pada tahun
3. 2024.Belanja transfer yang digunakan untuk mebayarkan kewajiban- kewajiban pemerintah kabupaten ke desa proporsinya fluktuatif namun cenderung meningkat. Sedangkan belanja tidak terduga proporsinya cenderung turun hal ini disebabkan oleh sifat belanja ini yang sifatnya respon terhadap kejadian yang di luar perkiraan. Berikut disajikan grafik proporsi perkembangan belanja daerah tahun 2020-2024. Total Belanja 2020 2,030,532,397,495 2021 2,042,019,297,374 2022 2,039,210,930,404 2023 2,176,004,695,513 2024 2,359,094,490,922 1,800,000,000,000 1,900,000,000,000 2,000,000,000,000 2,100,000,000,000 2,200,000,000,000 2,300,000,000,000 2,400,000,000,000 2020 2021 2022 2023 2024 100 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara Grafik 2. 48 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 (Rupiah)
4. 3.Kinerja Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Banjarnegara berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.88.211.343.324,- menjadi Rp.52.668.790.294,- Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnnya. Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan dari sebesar Rp.10.900.000.000,- menjadi Rp.0,- yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan cenderung fluktuatif dari sebesar Rp.77.311.343.324,00 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.52.668.790.294,00 pada tahun 2024. Berikut ini grafik perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Operasi 62.01% 65.82% 69.78% 68.79% 69.89% Belanja Modal 17.16% 14.44% 9.41% 10.96% 9.97% Belanja Tidak Terduga 1.85% 1.11% 0.48% 0.15% 0.33% Belanja Transfer 18.98% 18.63% 20.34% 20.11% 19.81% 101 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara Grafik 2. 49 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020-2024 Berikut ini disajikan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2020-2024. - 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000 120,000,000,000 140,000,000,000 2020 2021 2022 2023 2024 PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 102 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 74 Perkembangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 KODE URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 4 PENDAPATAN 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 271.999.439.888 361.184.263.870 332.946.400.219 384.834.335.352 430.776.074.334 4.1.01 Pendapatan Pajak Daerah 87.998.313.990 106.278.716.461 123.232.926.993 131.419.557.757 132.160.024.508 4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 16.589.489.104 24.707.701.210 31.167.385.785 32.983.845.779 264.812.325.940 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.290.379.441 17.259.412.303 18.112.778.934 21.421.057.648 22.924.652.924 4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 152.121.257.353 212.938.433.896 160.433.308.507 199.009.874.168 10.879.070.962 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.719.953.264.985 1.708.530.720.433 1.684.274.856.914 1.750.381.790.752 1.897.092.029.498 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.633.849.889.603 1.626.640.585.379 1.593.758.070.388 1.648.625.871.102 1.746.203.537.167 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 86.103.375.382 81.890.135.054 90.516.786.526 101.755.919.650 150.888.492.331 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2.651.401.688 16.344.757.947 27.325.146.172 19.346.236.536 12.377.889.625 4.3.01 Pendapatan Hibah 2.651.401.688 16.344.757.947 27.325.146.172 19.346.236.536 12.377.889.625 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - - - - - JUMLAH PENDAPATAN 1.994.604.106.561 2.086.059.742.250 2.044.546.403.305 2.154.562.362.640 2.340.245.993.457 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.259.046.892.519 1.344.038.014.010 1.422.892.577.443 1.496.793.103.676 1.648.678.055.190 5.1.01 Belanja Pegawai 827.241.565.328 816.467.236.902 822.165.098.279 860.598.828.833 968.930.096.077 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.433.531.055 454.676.014.419 460.739.268.016 485.754.204.183 544.550.887.906 5.1.03 Belanja Bunga 0 0 0 202.222.224 0 103 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 KODE URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 5.1.04 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 5.1.05 Belanja Hibah 30.246.917.201 64.128.276.592 124.972.787.105 142.069.272.436 129.815.223.207 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.124.878.935 8.766.486.097 15.015.424.043 8.168.576.000 5.381.848.000 5.2 BELANJA MODAL 348.505.249.709 294.844.828.809 191.794.043.374 238.397.698.407 235.196.246.888 5.2.01 Belanja Modal Tanah 117.722.300 341.529.000 2.093.268.000 0 11.962.468.203 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.425.419.090 46.568.895.498 51.750.636.616 64.110.186.058 87.106.724.079 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.186.677.468 49.020.896.250 69.077.600.844 117.409.209.690 86.285.377.085 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 247.092.540.257 194.089.691.735 61.669.040.480 44.502.570.419 38.960.492.936 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.682.890.594 4.823.816.326 7.203.497.434 12.375.732.240 10.174.252.385 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0 0 0 0 706.932.200 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 37.594.817.867 22.654.563.455 9.705.855.737 3.288.493.930 7.819.955.344 5.4 Belanja Transfer 385.385.437.400 380.481.891.100 414.818.453.850 437.525.399.500 467.400.233.500 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 11.714.442.000 11.040.471.500 13.609.639.250 12.937.698.500 17.873.797.500 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 373.670.995.400 369.441.419.600 401.208.814.600 424.587.701.000 449.526.436.000 JUMLAH BELANJA 2.030.532.397.495 2.042.019.297.374 2.039.210.930.404 2.176.004.695.513 2.359.094.490.922 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 88,211,343,324 41,384,263,390 84,518,650,266 134,454,123,167 52,668,790,294 Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) 88,157,618,246 41,384,263,390 84,518,650,266 74,454,123,167 52,668,790,294 Pencairan Dana Perimbangan 0 0 0 0 0 104 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 KODE URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 0 0 Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir 53,725,078 0 0 0 0 Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD 0 0 0 60,000,000,000 0 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10,900,000,000 1,000,000,000 15,400,000,000 60,343,000,000 0 Penyertaan Modal Daerah 10,900,000,000 1,000,000,000 15,400,000,000 343,000,000 0 Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD 0 0 0 60,000,000,000 0 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 0 PEMBIAYAAN NETTO 77,311,343,324 40,384,263,390 69,118,650,266 74,111,123,167 52,668,790,294 Sumber: LRA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 105 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 2.2.1.2. Neraca Daerah Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber- sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Perkembangan jumlah aset Kabupaten Banjarnegara menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp.4,528 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.4,565 miliar pada tahun 2023. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp.21,558 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.49,912 milyar pada tahun 2023. Sementara itu jumlah ekuitas dana naik dari Rp.4,507 miliar pada tahun 2020 menjadi 4,565 miliar pada tahun 2023, secara lengkap Neraca Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut. 106 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 75 Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 %*) CAGR A ASET 1 ASET LANCAR 113,125,935,585 135,271,414,743 141,945,516,177 110,417,705,171 NA -0,80 Kas di Kas Daerah 19,889,824,377 27,127,109,504 27,149,761,487 26,969,645,437 Kas di Bendahara Penerimaan 211,225,540 96,145,000 94,841,000 440,447,600 Kas di Bendahara Pengeluaran 22,113,736 20,000 363,000 Kas di BLUD 18,379,758,508 56,734,726,609 46,879,590,526 21,338,998,092 Kas di Bendahara BOS 2,740,689,771 565,903,077 331,770,474 94,491,898 Kas di Bendahara FTKP/BOK 3,825,207,267 Kas Lainnya 212,822,774 1,840,320 Piutang Pendapatan 48,492,846,959 26,741,125,009 34,154,000,235 37,538,039,769 Penyisihan Piutang -5,190,655,646 -7,592,004,816 -14,033,849,844 -14,083,906,096 Piutang Pajak 2,517,002,473 2,931,055,123 3,626,111,271 3,251,908,731 Penyisihan Piutang Pajak -1,087,884,325 -1,422,825,839 -1,708,470,616 -996,873,061 Piutang Pajak Netto 1,429,118,147 1,508,229,284 1,917,640,656 2,255,035,670 Piutang Retribusi 2,306,343,146 2,740,742,947 2,994,150,362 3,401,511,116 Penyisihan Piutang Retribusi -596,083,123 -865,782,435 -1,162,436,085 -1,572,578,864 Piutang Retribusi Netto 1,710,260,023 1,874,960,512 1,831,714,277 1,828,932,252 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0 Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto 0 0 0 0 Piutang Lain lain PAD yang Sah 26,223,143,563 17,812,700,816 25,499,809,331 26,088,086,591 Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah -1,998,390,494 -5,262,836,661 -11,162,943,144 -11,514,454,170 Piutang Lain lain PAD yang Sah netto 24,224,753,069 12,549,864,155 14,336,866,187 14,573,632,421 Piutang Pendapatan Transfer 17,035,409,686 3,256,626,123 2,033,929,271 4,796,533,331 Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer -1,508,297,704 -40,559,882 0 0 Piutang Pendapatan Transfer netto 15,527,111,982 3,216,066,241 2,033,929,271 4,796,533,331 Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah Lainnya 410,948,091 0 0 0 107 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 %*) CAGR Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Pendapatan Daerah Lainnya 0 0 0 0 Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah Lainnya netto 410,948,091 0 0 0 Beban Dibayar Dimuka 584,510,330 1,165,132,123 779,342,661 339,177,127 Persediaan 27,782,799,236 30,433,258,237 46,589,696,638 33,953,763,756 Persediaan Bahan Habis Pakai 27,782,799,236 30,433,258,237 46,589,696,638 33,953,763,756 Persediaan Bahan/Material Persediaan Brg Diserahkan ke Masyarakat 2 INVESTASI JANGKA PANJANG 121,502,303,921 133,824,669,766 147,927,010,345 148,818,080,983 NA 6,99 a Investasi Jangka Panjang Non Permanen 804,906,237 1,217,101,399 0 0 Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya 0 0 0 0 Investasi Dalam Obligasi 0 0 0 0 Investasi Dalam Proyek Pembangunan 0 0 0 0 Dana Bergulir 9,969,318,740 6,939,053,473 0 0 Penyisihan Investasi Non Permanen -9,164,412,503 -5,721,952,074 0 0 b Investasi Jangka Panjang Permanen 120,697,397,684 132,607,568,367 147,927,010,345 148,818,080,983 Penyertaan Modal pada PT BPD 73,970,000,000 73,970,000,000 83,970,000,000 83,970,000,000 Penyertaan Modal pada Perusda. 12,974,991,537 12,869,375,415 12,640,263,627 13,278,058,667 Penyertaan Modal pada PD BPR/BKK 33,485,406,147 45,501,192,952 51,049,746,718 51,303,022,316 Penyertaan Modal pada PRPP 267,000,000 267,000,000 267,000,000 267,000,000 Penyertaan Modal Pabrik Gula Mini 0 0 0 0 3 ASET TETAP 6,841,090,226,622 7,161,275,178,612 7,365,636,557,347 7,406,814,632,434 NA 2,68 Tanah 1,186,013,045,527 1,202,559,975,387 1,207,495,808,167 1,078,474,614,781 Peralatan dan Mesin 636,393,380,496 687,832,907,365 742,269,659,161 776,256,607,253 Gedung dan Bangunan 1,607,229,462,198 1,659,116,033,206 1,729,878,903,369 1,767,147,363,998 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3,296,033,827,918 3,499,106,335,015 3,563,388,708,146 3,610,850,928,465 Aset Tetap Lainnya 106,888,905,810 111,474,677,586 117,942,387,410 125,819,948,647 Konstruksi Dalam Pengerjaan 8,531,604,673 1,185,250,053 4,661,091,094 48,265,169,290 108 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 %*) CAGR Akumulasi Penyusutan -2,548,663,586,391 -2,821,228,966,475 -3,042,083,235,170 -3,253,479,568,173 Nilai Buku Aset Tetap 4,292,426,640,231 4,340,046,212,137 4,323,553,322,177 4,153,335,064,261 4 PROPERTI INVESTASI 0 0 0 141,750,210,518 NA 0 Properti Investasi - Tanah 129,272,818,286 Properti Investasi - Peralatan dan Mesin 286,131,560 Properti Investasi - Gedung dan Bangunan 19,444,143,078 Properti Investasi - Jalan, Irigasi dan Jaringan 690,185,200 Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya 8,173,000 Akumulasi Peyusutan Properti Investasi -7,951,240,606 5 ASET LAINNYA 1,864,845,239 2,042,437,971 7,456,510,428 11,170,934,218 NA 81,61 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 106,314,474 105,814,474 105,314,474 104,964,474 Aset Tak Berwujud 3,960,503,750 4,469,680,400 4,486,630,250 5,184,742,950 Amortisasi Aset Tidak Berwujud -2,929,842,510 -3,425,659,000 -3,207,117,940 -3,779,834,470 Aset Tidak Berwujud Netto 1,030,661,240 1,044,021,400 1,279,512,310 1,404,908,480 Aset Lain-lain ( Rusak ) 5,034,631,532 5,000,543,467 6,211,609,498 34,131,144,563 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rusak) -4,306,762,007 -4,107,941,370 -4,469,779,667 -28,478,371,299 Aset Lain-lain Netto 727,869,525 892,602,097 1,741,829,831 5,652,773,264 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 4,329,853,813 4,008,288,000 Aset untuk Dihibahkan 0 0 0 Piutang Lebih dari 1 tahun 0 0 0 0 Penyisihan 0 0 0 0 JUMLAH ASET 4,528,919,724,976 4,611,184,734,617 4,620,882,359,127 4,565,491,995,151 NA 0,27 B KEWAJIBAN 21,558,235,705 24,306,773,816 32,956,897,033 49,912,862,766 NA 32,29 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 21,558,235,705 24,306,773,816 32,956,897,033 49,912,862,766 NA 32,29 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 73,382,316 5,253,924 2,203,320 1,840,320 Pendapatan Diterima Dimuka 2,594,368,467 2,421,018,299 1,993,119,927 1,624,953,907 Utang Beban 18,890,484,922 21,880,501,593 30,961,573,786 48,286,068,539 Utang Jangka Pendek Lainnya 0 0 0 0 109 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 %*) CAGR 2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0 0 0 0 NA 0 Utang Dalam Negeri 0 0 0 0 Utang Jangka Panjang Lainnya 0 0 0 0 C EKUITAS DANA 4,507,361,489,270 4,586,877,960,801 4,587,925,462,094 4,515,579,132,383 0 0,06 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 4,528,919,724,976 4,611,184,734,617 4,620,882,359,127 4,565,491,995,149 0 0,26 *) Rata-Rata Pertumbuhan Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara 110 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Analisis Neraca Keuangan Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancer (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Sementara itu Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang dengan menggunakan Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (Debt to Asset Ratio). Analisi rasio keuangan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 76 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banjarnegara NO Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
5. 1.Rasio lancar (current ratio) 5 6 4 2 NA
6. 2.Rasio quick (quick ratio) 4 4 3 2 NA
7. 3.Rasio total hutang terhadap total asset (Debt to Asset Ratio) 0,0048 0,0053 0,0071 0,0109 NA Sumber: LKD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan arti dari masing-masing rasio sebagai berikut. 1) Rasio Lancar (Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek) Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2020 sebesar 5 dimana terus turun menjadi 2 pada tahun 2023. Melihat perkembangan tersebut Pemerintah Kabupaten mulai menggunakan asetnya dengan baik (dapat ditekan dibawah 3) dan masih menunjukkan angka ideal dalam kemampuan untuk melunasi hutang. 2) Rasio Cepat (Aset Lancar−Persediaan/Kewajiban Jangka Pendek) Quick Ratio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2020 sebesar 4 dan menurun menjadi 2 pada tahun 2023. Hal ini dapat diartikan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memiliki aset lancar yang cukup untuk membayar kewajibannya. 3) Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan. 111 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi pendapatan mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 serta anggaran tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.297.316.712.000,- dan menjadi sebesar Rp.2.625.083.042.975,- pada tahun 2030. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut.
a.Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2025-2029 berada pada angka diatas 4,5-5%.
b.Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tumbuh sesuai dengan target RPJMD berada pada angka di atas 5%.
c.Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik rata-rata 7,54%.
d.Dana Transfer diproyeksikan naik rata-rata 1%. Kenaikan berasal dari dana transfer yang bersifat block grant.
e.Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan turun seiring dengan berakhirnya kegiatan UPLAND. Untuk proyeksi pendapatan hibah sifatnya insidental berbasis program yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2030 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.
a.Optimalisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya pungutan pajak daerah sebagai salah satu komponen dari PAD. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan optimalisasi penerimaan PAD sebagai berikut: 1) Mempersiapkan transisi pelaksanaan opsen PKB dengan memperkuat dukungan pada penggalian data, penagihan, dan perumusan SOP yang efektif. 2) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang prinsip teguh prinsip akuntabilitas transparansi. Terutama pada sektor pajak yang memiliki potensi besar seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu, serta Pajak Reklame.
b.Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola penerimaan PAD.
c.Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
d.Optimalisasi kinerja BUMD.
e.Optimalisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat berasal dari pinjaman, hasil investasi, CSR, dsb. 112 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Hasil proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2026-2030 secara rinci ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 2. 77 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026-2030 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 444.477.740.000 472.244.811.838 507.152.574.459 545.878.051.070 589.150.401.703 Pendapatan Pajak Daerah 173.572.548.000 182.924.980.754 197.312.942.422 213.125.608.479 230.557.870.997 Hasil Retribusi Daerah 232.759.453.000 245.938.512.877 260.584.702.230 276.368.053.575 293.439.075.603 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26.426.506.000 29.093.012.228 32.192.878.914 35.623.037.059 39.418.679.289 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.719.233.000 14.288.305.979 17.062.050.893 20.761.351.957 25.734.775.814 PENDAPATAN TRANSFER 1.787.983.601.000 1.917.268.698.551 1.935.231.453.910 1.954.475.904.972 1.975.183.553.319 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.684.430.190.000 1.776.987.040.556 1.789.331.048.292 1.802.572.299.887 1.816.861.720.542 Pendapatan Transfer Antar Daerah 103.553.411.000 140.281.657.995 145.900.405.618 151.903.605.085 158.321.832.777 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 64.855.371.000 52.477.346.250 55.101.213.563 57.856.274.241 60.749.087.953 Pendapatan Hibah 17.818.500.000 - - - - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 47.036.871.000,00 52.477.346.250 55.101.213.563 57.856.274.241 60.749.087.953 JUMLAH PENDAPATAN 2.297.316.712.000 2.441.990.856.639 2.497.485.241.932 2.558.210.230.283 2.625.083.042.975 Sumber: Diolah Penulis, 2025 113 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 2.2.2.2. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1,373,598,151,738,- pada tahun 2030, dengan beberapa asumsi:
a.Belanja gaji dan tunjangan, Belanja Jasa Kantor (listrik air telepon), Belanja listrik PJU, Belanja jaminan kesehatan PBI, dan Belanja THL/PPPK Paruh Waktu diproyeksikan sesuai rata-rata pertumbuhan alami.
b.Belanja TPP menggunakan pertumbuhan 2 tahun terakhir mengantisipasi penambahan Calon ASN dan skema penyelesaian PPPK.
c.Belanja sertifikasi guru dan dana desa diproyeksikan sama dengan tahun 2025 mengingat alokasi berasal dari Pemerintah Pusat.
d.Belanja gaji KDH/WKDH, belanja operasional KDH/WKDH, dan belanja operasional KDH diasumsikan pada pagu tertinggi.
e.Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD menggunakan rata-rata pertumbuhan alami namun kenaikannya 2 tahun sekali sesuai dengan ketentuan appraisal tunjangan perumahan dan transportasi.
f.Belanja pemungutan pajak daerah, belanja pemungutan retribusi daerah, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa, serta belanja bagi hasil mcb dan palawi menggunakan persentase pertumbuhan hasil proyeksi akun pendapatan pajak dan retribusi daerah.
g.Belanja ADD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
h.Belanja bantuan partai politik menggunakan pertumbuhan 3 tahun terakhir.
i.Belanja kesra Wiyata Bhakti diproyeksikan tetap sebagai proyeksi untuk dialihkan kepada akun belanja PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu.
j.Pembentukan dana cadangan diarahkan untuk meringankan penganggaran pilkada serentak.
k.Belanja pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dipasang sesuai sisa dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perincian Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan pada tabel berikut 114 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 78 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2026-2030 No Uraian 2026 2027 2028 2029 2030 A Belanja wajib pegawai 1,053,818,628,575 1,091,723,001,865 1,137,620,630,962 1,179,325,200,494 1,230,332,045,915 1 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai 688,991,722,091 717,710,916,455 747,627,211,013 778,790,504,412 811,252,775,217 2 Belanja Tambahan penghasilan pegawai 121,355,046,448 130,044,067,774 139,355,223,027 149,333,056,995 160,025,303,876 3 Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru 200,762,502,000 200,762,502,000 200,762,502,000 200,762,502,000 200,762,502,000 4 Belanja gaji KDH 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 5 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD 33,968,277,406 33,968,277,406 40,109,741,961 40,109,741,961 47,361,583,308 6 Belanja Operasional Anggota DPRD 252,000,000 252,000,000 252,000,000 252,000,000 252,000,000 7 Belanja Operasional KDH 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 8 Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 5,535,178,463 5,922,640,955 6,337,225,822 6,780,831,630 7,255,489,844 9 Belanja pemungutan Retribusi Daerah**) 2,173,902,167 2,282,597,275 2,396,727,139 2,516,563,496 2,642,391,671 B Belanja wajib transfer 435,898,213,780 437,719,508,512 439,631,705,795 441,639,342,946 443,747,183,773 1 Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa 23,333,584,050 24,500,263,253 25,725,276,415 27,011,540,236 28,362,117,248 2 Belanja Bagi Hasil MCB dan Palawi 11,338,205,550 11,905,115,828 12,500,371,619 13,125,390,200 13,781,659,710 3 Bantuan keuangan kepada desa Alokasi Dana Desa 126,500,000,000 126,500,000,000 126,500,000,000 126,500,000,000 126,500,000,000 4 Bantuan keuangan kepada desa Dana Desa 272,904,953,000 272,904,953,000 272,904,953,000 272,904,953,000 272,904,953,000 5 Belanja bantuan partai politik 1,821,471,180 1,909,176,432 2,001,104,761 2,097,459,510 2,198,453,815 B Belanja mengikat 97,267,157,593 104,375,233,964 112,248,809,833 120,974,794,630 130,650,105,823 1 Belanja Jasa Kantor (listrik air telepon) 6,544,650,842 6,809,598,239 7,085,271,515 7,372,104,884 7,670,550,141 2 Belanja listrik PJU 18,171,140,954 18,516,796,244 18,869,026,662 19,227,957,281 19,593,715,554 3 Belanja jaminan kesehatan PBI 31,213,629,098 34,647,063,459 38,458,168,468 42,688,487,111 47,384,132,017 4 Belanja THL/PPPK Paruh Waktu 25,337,736,699 28,401,776,021 31,836,343,188 35,686,245,355 40,001,708,111 5 Belanja kesra WB (Dindikpora) 16,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000 16,000,000,000 C Pembiayaan Pengeluaran 18,966,000,000 22,616,000,000 22,616,000,000 22,616,000,000 12,616,000,000 1 Pembentukan Dana Cadangan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 0 2 Pembayaran Pokok Utang 0 0 0 0 0 3 Penyertaan Modal 8,966,000,000 12,616,000,000 12,616,000,000 12,616,000,000 12,616,000,000 Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 1,170,051,786,168 1,218,714,235,829 1,272,485,440,795 1,322,915,995,124 1,373,598,151,738 Sumber: Diolah Penulis, 2025 115 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 79 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026-2030 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 BELANJA BELANJA OPERASI 1.676.232.198.500 1.739.814.683.000 1.758.232.784.721 1.813.667.038.898 1.916.880.094.653 Belanja Pegawai 1.053.818.628.575 1.091.723.001.865 1.137.620.630.962 1.179.325.200.494 1.230.332.045.915 Belanja Barang dan Jasa 541.717.382.602 568.803.251.732 540.363.089.145 553.185.899.464 604.431.621.629 Belanja Bunga 15.000.000 80.000.000 130.000.000 70.000.000 - Belanja Subsidi Belanja Hibah 78.332.049.971 76.530.412.821 77.066.125.711 77.605.588.591 78.148.827.711 Belanja Bantuan Sosial 2.349.137.352 2.678.016.581 3.052.938.903 3.480.350.349 3.967.599.398 BELANJA MODAL 221.041.770.900 273.749.841.558 264.005.856.177 284.385.307.949 299.038.218.364 Belanja Modal Tanah 7.714.290.000 7.144.265.891 5.637.786.193 8.172.363.973 16.309.395.530 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.399.771.025 59.735.738.968 62.125.168.527 64.610.175.268 67.194.582.278 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.285.377.085 83.180.255.301 70.689.603.906 72.103.395.984 72.824.429.944 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 80.960.492.936 118.570.097.865 119.755.798.844 132.928.936.717 134.258.226.084 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.248.215.380 4.842.965.533 5.520.980.707 6.293.918.006 7.175.066.527 Belanja Modal Aset Lainnya 433.624.475 276.518.000 276.518.000 276.518.000 1.276.518.000 116 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Belanja Transfer 434.076.742.600 435.810.332.081 437.630.601.034 439.541.883.436 441.548.729.958 Belanja Bagi Hasil 34.671.789.600 36.405.379.081 38.225.648.034 40.136.930.436 42.143.776.958 Belanja Bantuan Keuangan 399.404.953.000 399.404.953.000 399.404.953.000 399.404.953.000 399.404.953.000 JUMLAH BELANJA 2.336.350.712.000 2.454.374.856.639 2.464.869.241.932 2.542.594.230.283 2.662.467.042.975 Sumber: Diolah Penulis, 2025 117 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengklasifikasikan belanja daerah ke dalam empat jenis utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kabupaten Banjarnegara memproyeksikan belanja daerah dari tahun 2026 hingga 2030 sebagaimana tersaji pada tabel 2.79 diatas. Belanja Operasi pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 1.676.232.198.500 secara agregat naik menjadi 1.916.880.094.653 pada tahun 2030. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial sebagai komponen belanja operasional konsisten naik setiap tahun sedangkan belanja bunga merupakan konsekuensi adanya pinjaman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk membiayai pembangunan yang prioritas untuk pelayanan masyarakat, yaitu Pembangunan Rumah Sakit baru. Belanja modal bila dibandingkan dengan periode perencanaan sebelumnya (RPD 2023 -2026) mengalami peningkatan secara agregat maupun dari masing masing item belanja modal. Infrastruktur berupa jalan, irigasi dan jembatan menjadi komponen yang meningkat cukup signifikan disamping belanja modal gedung juga meningkat karena adanya pembangunan RS baru. Dari tabel diatas, belanja modal diproyeksikan sebesar 221.041.770.900 pada tahun 2026 dan naik 35,29% menjadi 299.038.218.364 pada tahun 2030. Belanja tidak terduga dianggarakan tetap sejumlah 5.000.000.000, yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang timbul akibat keadaan darurat atau kejadian mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan amanah undang undang. Sedangkan belanja transfer kenaikkan anggarannya tidak terlalu signifikan karena perhitungannya berdasarkan regulasi disesuaikan dengan besarnya pendapatan transfer yang diperoleh 118 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 2.2.2.3. Proyeksi pembiayaan Tabel 2. 80 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026-2030 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000 45.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Pencairan Dana Perimbangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pencairan dana Cadangan 30.000.000.000 Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD 30.000.000.000 25.000.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.966.000.000 32.616.000.000 52.616.000.000 35.616.000.000 12.616.000.000 Penyertaan Modal Daerah 8.966.000.000 12.616.000.000 12.616.000.000 12.616.000.000 12.616.000.000 Pembentukan dana Cadangan 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD Pembayaran Pokok Utang 2.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 13.000.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 39.034.000.000 12.384.000.000 - 32.616.000.000 - 15.616.000.000 37.384.000.000 Sumber: Diolah Penulis, 2025 119 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi pembiayaan netto yang disajikan pada table 2.79, telah memperhitungkan:
1. 1.Pembentukan dana cadangan yang digunakan untuk pembiayaan pemilu. Pengalokasian ini membutuhkan peraturan daerah sebagai dasar hukumnya. Dengan mempertimbangkan proses pembuatan perda, maka dana cadangan dipasang pada tahun 2027, 2028, 2029, sedangkan 2030 dana cadangan dicairkan untuk pembiayaan pelaksanaan Pilkada
2. 2.Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD dengan mempertimbangkan kebijakan investasi daerah dan memperhatikan potensi besaran deviden yang diperoleh
3. 3.Pinjaman daerah dan pembayaran pokok utang sesuai ketentuan. Pinjaman dilakukan untuk membiayai pembangunan daerah dalam hal ini pendirian Rumah sakit. Pinjaman ini dilakukan dengan memperhatikan dan memperhatikan kapasitas keuangan daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pembanguna daerah di sector lainnya.
4. 4.Perhitungan SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran). Besaran silpa yaitu sebesar 20.000.000.000 sebagai perwujudan perencanaan pembangunan diusahakan dengan cermat dan mempertimbangkan resiko pada pelaksanaan pembangunan. 2.2.2.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Hasil penghitungan Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2026-2030 tercantum pada tabel berikut ini. 120 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 81 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 444.477.740.000 472.244.811.838 507.152.574.459 545.878.051.070 589.150.401.703 Pendapatan Pajak Daerah 173.572.548.000 182.924.980.754 197.312.942.422 213.125.608.479 230.557.870.997 Hasil Retribusi Daerah 232.759.453.000 245.938.512.877 260.584.702.230 276.368.053.575 293.439.075.603 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 26.426.506.000 29.093.012.228 32.192.878.914 35.623.037.059 39.418.679.289 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.719.233.000 14.288.305.979 17.062.050.893 20.761.351.957 25.734.775.814 PENDAPATAN TRANSFER 1.787.983.601.000 1.917.268.698.551 1.935.231.453.910 1.954.475.904.972 1.975.183.553.319 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.684.430.190.000 1.776.987.040.556 1.789.331.048.292 1.802.572.299.887 1.816.861.720.542 Pendapatan Transfer Antar Daerah 103.553.411.000 140.281.657.995 145.900.405.618 151.903.605.085 158.321.832.777 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 64.855.371.000 52.477.346.250 55.101.213.563 57.856.274.241 60.749.087.953 Pendapatan Hibah 17.818.500.000 - - - - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 47.036.871.000,00 52.477.346.250 55.101.213.563 57.856.274.241 60.749.087.953 JUMLAH PENDAPATAN 2.297.316.712.000 2.441.990.856.639 2.497.485.241.932 2.558.210.230.283 2.625.083.042.975 BELANJA BELANJA OPERASI 1.676.232.198.500 1.739.814.683.000 1.758.232.784.721 1.813.667.038.898 1.916.880.094.653 Belanja Pegawai 1.053.818.628.575 1.091.723.001.865 1.137.620.630.962 1.179.325.200.494 1.230.332.045.915 121 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 Belanja Barang dan Jasa 541.717.382.602 568.803.251.732 540.363.089.145 553.185.899.464 604.431.621.629 Belanja Bunga 15.000.000 80.000.000 130.000.000 70.000.000 - Belanja Subsidi Belanja Hibah 78.332.049.971 76.530.412.821 77.066.125.711 77.605.588.591 78.148.827.711 Belanja Bantuan Sosial 2.349.137.352 2.678.016.581 3.052.938.903 3.480.350.349 3.967.599.398 BELANJA MODAL 221.041.770.900 273.749.841.558 264.005.856.177 284.385.307.949 299.038.218.364 Belanja Modal Tanah 7.714.290.000 7.144.265.891 5.637.786.193 8.172.363.973 16.309.395.530 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.399.771.025 59.735.738.968 62.125.168.527 64.610.175.268 67.194.582.278 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.285.377.085 83.180.255.301 70.689.603.906 72.103.395.984 72.824.429.944 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 80.960.492.936 118.570.097.865 119.755.798.844 132.928.936.717 134.258.226.084 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.248.215.380 4.842.965.533 5.520.980.707 6.293.918.006 7.175.066.527 Belanja Modal Aset Lainnya 433.624.475 276.518.000 276.518.000 276.518.000 1.276.518.000 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Belanja Transfer 434.076.742.600 435.810.332.081 437.630.601.034 439.541.883.436 441.548.729.958 122 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 URAIAN 2026 2027 2028 2029 2030 Belanja Bagi Hasil 34.671.789.600 36.405.379.081 38.225.648.034 40.136.930.436 42.143.776.958 Belanja Bantuan Keuangan 399.404.953.000 399.404.953.000 399.404.953.000 399.404.953.000 399.404.953.000 JUMLAH BELANJA 2.336.350.712.000 2.454.374.856.639 2.464.869.241.932 2.542.594.230.283 2.662.467.042.975 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000 45.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 50.000.000.000 Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Pencairan Dana Perimbangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pencairan dana Cadangan 30.000.000.000 Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank BUMD 30.000.000.000 25.000.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.966.000.000 32.616.000.000 52.616.000.000 35.616.000.000 12.616.000.000 Penyertaan Modal Daerah 8.966.000.000 12.616.000.000 12.616.000.000 12.616.000.000 12.616.000.000 Pembentukan dana Cadangan 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 - Pembayaran Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank BUMD Pembayaran Pokok Utang 2.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 13.000.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 39.034.000.000 12.384.000.000 - 32.616.000.000 - 15.616.000.000 37.384.000.000 123 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Pengalokasian belanja daerah dan pembiayaan Kabupaten Banjarnegara menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan riil kemampuan keuangan. Kapasitas riil kemampuan keuangan diproyeksikan sebesar Rp. 1.255.631.976.926,- pada tahun 2026 menjadi Rp.1.321.865.108.771,- pada tahun 2030. Kebijakan penggunaan keuangan daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
5. 1.Kebijakan Prioritas I, diarahkan untuk:
a.Program pembangunan daerah unggulan sesuai Visi Misi Kepala Daerah.
b.Program yang mendukung kebijakan Nasional dan atau Provinsi.
c.Program yang wajib dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten.
1. 2.Kebijakan Prioritas II, diarahkan untuk:
a.Program pembangunan yang menjamin pelaksanaan urusan-urusan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
1. 3.Kebijakan Prioritas III, diarahkan untuk:
a.Alokasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.
b.Pengeluaran pembiayaan yang mengikat. 2.3 Permasalahan dan isu Strategis 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Rumusan permasalahan pembangunan daerah menjadi rujukan dalam perumusan visi, misi, dan program kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang bersifat dominan/signifikan dikelompokkan berdasarkan aspek pembangunan daerah sebagai berikut.
1. 1.Permasalahan Aspek Geografis dan Demografi
a.Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup, terlihat dari penurunan indeks kualitas lingkungan hidup dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 65,76 pada tahun 2024. Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut juga dipengaruhi penurunan indeks kualitas air dari 59,31 di tahun 2020 menjadi 51,24 pada tahun 2024.
b.Permasalahan sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Banjarnegara. Permasalahan sedimentasi waduk yang menjadi sumber air pembangkit listrik dan sumber irigasi ini perlu menjadi perhatian, karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara. 124 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
c.Timbulan sampah. Jika timbulan sampah tidak dapat dikelola dengan baik akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, termasuk berpotensi memperparah bencana banjir, selain itu timbulan sampah juga berpengaruh terhadap pencemaran air melalui sampah plastik. Permasalahan sampah terlihat dari peningkatan volume timbulan sampah, serta penanganan dan pengolahan sampah yang belum dilaksanakan secara keseluruhan volume timbulan sampah yang diproduksi masyarakat.
d.Kerawanan Bencana. Sebagai daerah yang terletak di daerah dataran tinggi, Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari indeks risiko bencana 103,28, meski masih termasuk pada skala sedang, namun beberapa daerah di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana yang tinggi.
e.Perubahan cuaca ekstrem/anomali cuaca akibat el nino dan la nina yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini ditandai musim penghujan yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan banjir dan longsor yang sangat parah, namun kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan kekeringan yang parah. Pemanasan global dan perubahan iklim akibat peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga menjadi permasalahan yang perlu diantisipasi karena tidak jarang menimbulkan bencana tersendiri atau memperparah bencana yang sedang terjadi.
f.Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah. Kabupaten Banjarnegara masih belum memaksimalkan tata kelola pemanfaatan ruang dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase pemanfaatan ruang yang baru mencapai 71,01%. Ketidaktaatan terhadap pemanfaatan ruang dalam jangka panjang akan berdampak juga terhadap potensi peningkatan lingkungan kumuh, adanya lingkungan kumuh tentunya dapat mengganggu tata wilayah, selain itu berdampak pada bencana yang mungkin muncul dikemudian hari.
g.Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan Dengan Baik. Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang memililiki bonus demografi, hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif (usia 15 tahun ke atas) yang lebih besar dari usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas). Bonus demografi jika dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan produktiftas yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, namun sebaliknya jika tidak dapat dikelola atau dimanfaatkan dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang berdampak terhadap ekonomi sosial dan budaya. Saat ini bonus demografi tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik 125 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 namun dalam jangka panjang situasi ini harus bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
1. 2.Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a.Kemiskinan Masih Tinggi, terlihat dari persentase kemiskinan Kabupaten Banjarnegara termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat perkembangannya selama 5 tahun terakhir selalu diatas 10 persen, pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara sebesar 14,71%, dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,61 dan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 2,38 pada kategori tinggi. Permasalahan kemiskinan ini tentu menjadi salah satu penghambat pembangunan di daerah, sehingga permasalahan kemiskinan akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk dituntaskan.
b.Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kurang optimal, disebabkan oleh belum tersedianya rumah singgah untuk menunjang pelayanan PMKS/PPKS mempengaruhi perlindungan sosial di Kabupaten Banjarnegara. Di tahun 2024, persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai 57,73%.
c.Tingkat perkawinan usia anak yang tinggi, dipengaruhi pemahaman masyarakat untuk menikahkan anak ketika tidak lagi sekolah dan terjadinya perilaku seks bebas pada remaja.
d.Rendahnya pengetahuan dan minat masyarakat terutama pasangan usia subur yang sudah memiliki anak lebih dari tiga orang dan dengan latar belakang ekonomi kurang untuk ikut ber KB juga menambah jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara.
e.Minimnya jumlah desa mandiri yang berdampak pada kemiskinan, hal ini disebabkan karena desa belum dapat memetakan potensi desa, yang dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan maupun sumberdaya untuk mengelola potensi desa yang ada.
f.Pengangguran Masih Cukup Tinggi dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,57%. Secara umum kondisi pengangguran dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Penduduk yang telah berhasil menyelesaikan studi/pendidikan tentu memerlukan lapangan pekerjaan sebagai tempat untuk berkarya/bekerja, ketika tempat berkarya atau bekerja tidak tersedia, maka potensi pengangguran akan meningkat setiap tahunnya. Kesesuaian kualitas tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja juga masih sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum tersedianya tenaga instruktur pendidikan pelatihan dan motivator ketenagakerjaan, fasilitas pelatihan yang tidak seimbang dengan animo pelatihan yang diinginkan para pencari kerja. Keterbatasan akses terhadap modal juga dapat 126 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran. Secara khusus penduduk yang ingin menjadi wirausahawan, ketika modal untuk membuka usaha tidak bisa didapatkan maka akan memicu naiknya angka pengangguran.
g.Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Kondisi kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 hanya sebesar 69,62. Jika dibandingkan dengan wilayah aglomerasi Barlingmascakeb (Banjarnegara-Purbalingga Banyumas Cilacap- Kebumen), capaian IPM Kabupaten Banjarnegara merupakan yang paling rendah. Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara juga masih berada dibawah rata-rata IPM Provinsi dan IPM Nasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi karena layanan pendidikan belum merata, pendidikan belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan layanan Kesehatan yang belum merata.
h.Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik. Hal ini ditandai dengan banyak permasalahan, seperti tingginya kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk serta permasalahan kesehatan lain. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan, belum tersedianya dokter dengan pelayanan spesialis patologi anatomi, spesialis kesehatan jiwa, sub spesialis anak, sub spesialis penyakit dalam, sub spesialis obgyn serta orthopedi sangat mempengaruhi layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan juga belum baik. Peralatan kedokteran dan penunjang di RSUD yang tersedia saat ini masih belum dapat menjawab kebutuhan pasien, seperti pelayanan radiologi, USG 4 Dimensi, Phacoemulsifikasi, fototherapy chamber, alat-alat rehabilitasi, alat laboratorium canggih, CT scan. Masih terdapat 18 Puskesmas dari 35 Puskesmas yang berada di tanah desa, dan sarana prasana Puskesmas yang belum sesuai standar, serta ketiadaan rumah sakit secara khusus di daerah pegunungan menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kedaruratan pasien di daerah pegunungan karena akses yang terlalu jauh.
i.Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Masih Rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 capainnya hanya 6,87 tahun (kelas 1 SMP), Harapan Lama Sekolah 11,83 tahun (Kelas 3 SMA). Hal ini didukung fakta bahwa banyak anak tidak sekolah yang berpengaruh terhadap tingginya perkawinan anak. Ketersediaan sekolah pada jenjang SMA yang belum merata di seluruh kecamatan. Selain itu pada pendidikan dasar banyaknya sarana dan prasarana yang rusak juga perlu mendapatkan perhatian. 127 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
j.Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih rendah, terlihat dari rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi berdasarkan asesmen nasional pada jenjang SD dan SMP, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi tersebut disebabkan oleh: beberapa guru masih mengandalkan buku paket, baik buku siswa maupun buku guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sedangkan sumber belajar lainnya dianggap tidak penting; sulitnya akses digital atau internet yang menjadi kendala guru menerapkan kurikulum merdeka; dan tidak semua guru menguasai berbagai aspek profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian; dan keterbatasan sarana TIK, jaringan internet dan letak geografis satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
k.Permasalahan akses pangan yang bergizi bahan pangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, bahan pangan akan berpengaruh terhadap gizi yang berdampak pada kualitas SDM. Seperti diketahui Kabupaten Banjarnegara masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan. Ketersediaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjarnegara belum sesuai ketentuan yang ada, disebabkan belum semua desa memiliki lumbung pangan untuk cadangan pangan, sehingga peran cadangan pangan masyarakat belum optimal. Akses terhadap pangan juga terbatas akibat kemiskinan. Pola konsumsi masyarakat juga belum ideal dan diversifikasi pangan belum optimal karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan guna mengolah bahan pangan berbasis sumberdaya lokal.
l.Ketimpangan Gender. Ketimpangan gender dapat berupa ketimpangan dalam memperoleh hak di bidang politik, ekonomi, sipil, dan sosial budaya, terjadinya eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi terhadap perempuan (kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan lapangan kerja). Ketimpangan gender Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat melalui capaian Indeks Ketimpangan Gender tahun 2024 sebesar 0,28, menunjukkan masih adanya ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan di Kabupaten Banjarnegara.
m.Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena keengganan korban untuk melapor maka beberapa kasus menjadi tidak dapat ditelusuri dan dipecahkan. Sementara itu untuk mengedukasi korban agar melapor ketika terjadi kekerasan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sedangkan implementasi anggaran responsif gender masih sangat terbatas. 128 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
n.Pemenuhan Hak Perempuan, Anak belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan fasilitas-fasilitas umum yang responsif gender serta ramah anak juga masih sangat terbatas. Permasalahan terkait anak lainnya yaitu masih banyaknya penduduk usia anak yang bekerja pada sektor informal yang dipengaruhi oleh kemiskinan dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan pada anak.
o.Fasilitas umum yang responsif terhadap kaum disabilitas dan lansia, jumlahnya juga masih sangat terbatas. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum tersedianya data base data penyandang disabilitas dan Lansia, sehingga pembangunan fasilitas pelayanan terhadap fasilitas pelayanan umum pada kaum disabilitas dan lansia menjadi sangat terbatas. Hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi meliputi hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penduduk Lansia diproyeksikan akan terus bertambah, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Hak Lansia yang harus dipenuhi meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.
1. 3.Permasalahan Aspek Daya Saing
a.Daya saing daerah yang masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi/rendahnya indeks daya saing daerah, yaitu dukungan dari 12 pilar (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki capaian yang kurang maksimal di beberapa pilar yaitu, infrastruktur, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi. Capaian indeks daya saing yang masih rendah dipengaruhi oleh: kapabilitas inovasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Banjarnegara masih sangat kurang.
b.Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang perdagangan masih sangat terbatas, disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Infrastruktur juga masih kurang memadai, disebabkan terbatasnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur perdagangan.
c.Akses informasi dan teknologi yang masih rendah, terlihat dari keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital, hal ini diakibatkan 129 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 oleh rendahnya penetrasi teknologi informasi di Kabupaten Banjarnegara.
d.Stabilitas keamanan untuk menjamin stabilitas ekonomi makro. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih kerap terjadi di Kabupaten Banjarnegara, disebabkan kurangnya sosialisasi Perda bersanksi. Selain itu masih ada daerah yang belum terjangkau penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, utamanya didaerah pinggiran, karena terbatasnya jumlah dan kapasitas personil Satpol PP, PPNS, serta sarana dan prasarana kerja untuk melakukan patroli penegakan Perda.
e.Pendapatan Daerah yang Masih Rendah. Rasio PAD Kabupaten Banjarnegara terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah, disebabkan penggalian potensi pajak daerah yang belum optimal. Pertumbuhan usaha skala nasional (> 5M) di Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang tidak mendukung (akses jalan, harga tanah yang relatif mahal).
f.PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah. Rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh kontribusi masing-masing sektor yang belum maksimal.
g.Pada sektor pertanian, teknologi pertanian perlu mendapatkan perhatian, baik alat pertanian serta pengendalian hama dan penyakit tanaman, ketersedian dan mekanisme pupuk subsidi yang masih kurang di masyarakat, permodalan terhadap petani, serta rantai niaga yang terlalu panjang dan belum menguntungkan petani. Permasalahan penting lainnya adalah regenerasi di bidang pertanian tidak berjalan dengan baik, kemajuan pengetahuan dan tekhnologi dalam bidang pertanian perlu diterapkan agar para petani muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Sementara di bidang peternakan penyakit menular ternak sangat mempengaruhi populasi ternak, hal tersebut diperparah dengan terbatasnya para petugas medik.
h.Pada sektor perikanan, angka konsumsi ikan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 27,76 ton/tahun. Kondisi ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun serta dukungan anggaran sosialisasi dan edukasi gemarikan kurang memadai.
i.Produksi perikanan tangkap masih kurang optimal, diantaranya disebabkan oleh: penangkapan ikan yang merusak menggunakan Stroom dan obat-obatan kimia, belum terdatanya pelaku penangkapan ikan (nelayan) terutama di perairan Sungai, belum tersedia kawasan suaka ikan atau kawasan reservat, berkurangnya jenis ikan asli di sungai, sertavadanya aktivitas kegiatan yang merusak ekosistem sungai. 130 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
j.Pada sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan terbilang rendah, rendahnya wisatawan ini selain dipengaruhi oleh akses jalan dan investasi bidang pariwisata, juga dipengaruhi oleh promosi yang masih sangat terbatas. Obyek wisata yang berkaitan dengan kebudayaan juga masih sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang masih kurang, karena belum ditetapkannya WBTB. Kurangnya pembinaan kelompok seni, dan fasilitasi event budaya menjadi masalah kebudayaan lainnya. Demikian juga usaha ekonomi kreatif yang perkembangannya masih sangat lambat. Pemasaran produk lokal hasil ekonomi kreatif juga belum maksimal, dipengaruhi faktor minimnya akses penjualan produk ke pasar yang lebih besar.
k.Pada sektor industri beberapa masalah yang menghambat seperti: belum optimalnya implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta daya saing produk IKM yang masih rendah yang dipengaruhi oleh kepemilikan izin edar, sertifikat halal, hak merk, dan SNI.
l.Pertumbuhan Kewirausahaan/UMKM yang Masih Rendah. Hal ini dikarenakan animo masyarakat dari unsur pemuda untuk berwirausaha mandiri masih rendah, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan permodalan kepada para wirausahawan. Selain itu terbatasnya pelatihan atau kursus juga mempengaruhi munculnya wirausahawan- wirausahawan yang baru.
m.Kualitas pertumbuhan koperasi yang masih rendah. Dari 443 koperasi yang ada di tahun 2024, hanya 173 koperasi yang aktif. Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya kompetensi pengurus dan pengawas koperasi, yang diakibatkan oleh minimnya kaderisasi dan peningkatan kompetensi pengelola koperasi.
n.Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, juga desa dan daerah perkotaan masih rendah. Beberapa kerusakan juga terjadi karena, minimnya pemeliharaan dan ketersediaan drainase, serta diakibatkan oleh perubahan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan. Selain itu peningkatan ruas jalan tidak disertai dengan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan Jalan, termasuk penerangan jalan umum.
o.Pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara juga perlu ditingkatkan, masih banyak saluran irigasi yang belum memadai dan banyak area sawah yang belum terairi dengan baik, sistem irigasi yang tidak baik berpotensi mengganggu lahan pertanian yang berdampak pada krisis pangan. 131 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
p.Infrastruktur dalam bidang perumahan juga masih kurang, dapat dilihat masih belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni, selain itu juga masih terdapat pemukiman kumuh yang perlu mendapatkan penanganan.
1. 4.Permasalahan Aspek Pelayanan Umum
a.Implementasi reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik. Perwujudan reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Jika hal tersebut dapat terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Dari beberapa capaian indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan capaiannya masih perlu ditingkatkan, seperti indeks reformasi birokrasi, indeks inovasi daerah, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta indeks pelayanan publik.
b.Pelayanan public yang masih kurang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai. Pada aspek kuantitas beberapa jabatan fungsional belum terisi akibat kurangnya kompetensi. Dari seluruh ASN yang berjumlah 8.717 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 7.217 orang (teknis, guru dan Kesehatan. Selain itu, di tahun 2024 jumlah pejabat yang belum melaksanakan Diklat Kepemimpinan sejumlah 12 pejabat eslon, 28 orang pejabat eslon 3 dan 124 orang pejabat eslon 4. Sementara pada aspek kualitas dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan dan pelatihan rutin bagi ASN. Pada tahun 2024, dari sejumlah 108 orang yang mengikuti diklat teknis/fungsional, rata-rata jam pelajaran yang diterima sejumlah 36,43 jam Pelajaran. Hal tersebut mempengaruhi kecakapan ASN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Situasi tersebut juga terjadi di tingkat kecamatan/kelurahan, pendidikan dan pelatihan ASN tingkat kecamatan/ kelurahan juga masih sangat terbatas. Demikian juga jumlah SDM di kecamatan/kelurahan juga masih terbatas, sehingga sering ditemui permasalahan pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan karena aksesibilitas yang terbatas.
c.Pada aspek lainnya yaitu dari sisi pengawasan juga mengalami keterbatasan, perbandingan antara obyek pemeriksaan dengan jumlah APIP tidak sebanding, yang juga disebabkan oleh kurangnya SDM. Permasalahan lainnya tindak lanjut hasil pemeriksaan belum sesuai dengan standar (maksimal 6 bulan), disebabkan obyek pemeriksaan di 132 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 tingkat desa tidak bisa memenuhi hasil kesepakatan hasil pemeriksaan. Permasalahan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap pelayanan umum di Kabupaten Banjarnegara. 2.3.2. Isu Strategis Penentuan isu strategis Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global dalam SDGs, isu nasional dalam RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025), isu regional dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, dan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2025-2029. Isu Global, Nasional, Regional dan isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara dapat diidentifikasi sebagai berikut: 133 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 2. 82 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029 ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)GLOBAL (SDG’s) NASIONAL (RPJMN 2025-2029) REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Banjarnegara terletak di jalur tengah Jawa Tengah, menghubungkan wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Potensi ini mendukung pengembangan konektivitas transportasi darat antar kabupaten, terutama melalui jalur provinsi dan kabupaten.

1.Fasilitas umum yang responsif terhadap kaum disabilitas dan lansia, jumlahnya juga masih sangat terbatas.
2.Keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital
3.Kualitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar desa, juga desa dan daerah perkotaan masih rendah.
4.Pengembangan jaringan irigasi perlu ditingkatkan
5.Infrastruktur dalam bidang perumahan masih kurang, Rendahnya akses sanitasi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan
1.Industri, inovasi, dan infrastruktur
2.Air bersih dan sanitasi layak
3.Energi bersih dan terjangkau Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Peningkatan Infrastruktur dan pelayanan publik
1.Sekitar 51% perekonomian Banjarnegara berputar di sekitar jalur jalan nasional
2.Potensi Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng sebagai Magnet Ekonomi
3.Potensi produksi komoditas pertanian (padi, tanaman hortikultura, perikanan, dan peternakan)
1.Kemiskinan Masih Tinggi
2.Pengangguran Masih Cukup Tinggi
3.Pendapatan Daerah yang Masih Rendah. Rasio PAD Kabupaten Banjarnegara terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah
1.Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal dan industri berkelanjutan
2.Masih tingginya angka kemiskinan dan belum
1.Tanpa kemiskinan
2.Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
3.Berkurangnya kesenjangan
1.Perekonomian global dilanda ketidakpastian
2.Rendahnya produktivitas
1.Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
2.Penurunan tingkat kemiskinan Pemerataan Ekonomi 134 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029 ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)GLOBAL (SDG’s) NASIONAL (RPJMN 2025-2029) REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

4.PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara juga masih rendah
5.Pertumbuhan Kewirausahaan/UMKM yang Masih Rendah
6.Stabilitas keamanan untuk menjamin stabilitas ekonomi makro. meratanya distribusi kesejahteraan
1.Banjarnegara memiliki struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun), sehingga berpotensi untuk meningkatkan daya saing SDM.
2.Tersedia berbagai lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta beberapa perguruan tinggi swasta dan keagamaan.
1.Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang
2.Aksesibilitas Terhadap Pendidikan Masih Rendah
3.Rendahnya mutu pendidikan dapat dilihat dari capaian kemampuan literasi dan numerasi siswa yang masih rendah
4.Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya baik
5.Permasalahan akses pangan yang bergizi bahan pangan juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang masih rendah
1.Tanpa kelaparan
2.Kehidupan sehat dan sejahtera
3.Pendidikan berkualitas Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 135 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029 ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)GLOBAL (SDG’s) NASIONAL (RPJMN 2025-2029) REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

6.Bonus Demografi yang Belum Termanfaatkan Dengan Baik
7.kurangnya pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar
1.Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi sumber daya energi berupa energi surya dan juga panas bumi yang cukup tinggi.
2.Mata air Kabupaten Banjarnegara apabila dilihat dari segi hidrologi memiliki potensi yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri dan lainnya.
3.potensi bahan tambang yang dapat mendukung kegiatan pembangunan.
4.Sumber daya lahan pertanian di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 menghasilkan produksi sebesar 176.077,22 ton dari luas panen 25.553,37 Ha.
5.Potensi Sumber daya alam perkebunan yang berupa
1.Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
2.Permasalahan sedimentasi yang akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air di Kabupaten Banjarnegara
3.Timbulan sampah
4.Kerawanan Bencana
5.Perubahan cuaca ekstrem/anomali cuaca akibat el nino dan la nina
6.Ketaatan Pemanfaatan Ruang Masih Rendah Peningkatan intensitas bencana dan perubahan iklim
1.Penanganan perubahan iklim
2.Ekosistem laut
3.Ekosistem daratan Krisis lingkungan Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana Degradasi lingkungan hidup 136 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029 ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)GLOBAL (SDG’s) NASIONAL (RPJMN 2025-2029) REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) kelapa, kopi, tebu, teh dan tembakau.

1.Komitmen pemerintah daerah dalam penerapan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui berbagai platform digital
2.digitalisasi pelayanan publik
1.Implementasi reformasi birokrasi yang belum terlaksana dengan baik
2.Pelayanan publik yang masih kurang berkualitas. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas ASN yang belum memadai
3.Perbandingan antara obyek pemeriksaan dengan jumlah APIP tidak sebanding, yang juga disebabkan oleh kurangnya SDM Belum optimalnya tata kelola pemerintah, keuangan, dan kondusivitas serta stabilitas wilayah Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah Kota dan permukiman yang berkelanjutan Pergeseran struktur kelas masyarakat Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif Ketahanan pangan yang berkelanjutan 137 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KAB.BANJARNEGA RA 2025-2029 ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS (RPJMD KAB. BANJARNEGARA 2025-2029)GLOBAL (SDG’s) NASIONAL (RPJMN 2025-2029) REGIONAL (RPJMD PROVINSI JATENG 2025-2029)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Kesetaraan gender
2.Kemitraan untuk mencapai tujuan Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat Sumber: Diolah Penulis (2025) 138 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 Setelah mempertimbangkan berbagai isu strategis global, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan potensi, peluang dan tantangan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dirumuskan isu strategis Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun ke depan (2025-2029) sebagai berikut.
1.Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi tantangan yang signifikan sekaligus membuka peluang strategis untuk pembangunan di masa depan. Indeks infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 82,80% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pemenuhan infrastruktur belum sepenuhnya merata. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 55,275%, dan hanya 3,34% jalan yang dilengkapi trotoar serta drainase/saluran pembuangan air dengan lebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kualitas dan kelengkapan infrastruktur jalan, yang berdampak pada aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi. Di sektor pertanian, persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 76,27% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi. Keterbatasan infrastruktur irigasi juga dapat berdampak terhadap ketahanan pangan lokal dan efisiensi penggunaan air, terutama menghadapi perubahan iklim dan musim tanam yang tidak menentu. Kondisi infrastruktur pelayanan dasar lainnya juga masih menyisakan pekerjaan rumah. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum bersih dan aman telah mencapai 96,86% pada tahun 2024, sementara persentase kepala keluarga yang terlayani pengelolaan sistem air limbah baru mencapai 77,23%. Selain itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni baru mencapai 89,07%, dan masih terdapat kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian cukup tinggi, masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dasar secara optimal. Di sektor transportasi dan perhubungan, masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana seperti area parkir, terminal tipe C, halte, serta jaringan trayek yang belum merata. Selain itu, daerah rawan kecelakaan belum memiliki fasilitas keselamatan jalan yang memadai, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kekurangan ini menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang aman, inklusif, dan terintegrasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) telah mencapai 85,19 pada tahun 2024. Meskipun 139 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 nilai ini tergolong baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal kecepatan, efektivitas, dan inovasi pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai kondisi tersebut, permasalahan infrastruktur dan pelayanan publik tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi secara menyeluruh. Perbaikan infrastruktur fisik, penguatan sistem pelayanan dasar, serta digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih layak huni serta berkelanjutan di masa depan.
2.Pemerataan Ekonomi Pemerataan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Banjarnegara, yang juga sekaligus membuka peluang besar untuk penguatan fondasi pembangunan ekonomi daerah ke depan. Jika dilihat dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2024, posisi ekonomi Kabupaten Banjarnegara masih relatif tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lain di kawasan Barlingmascakeb. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Banjarnegara tercatat sebesar 27,64 juta rupiah, hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen yang berada di angka 27,29 juta rupiah. Namun demikian, angka ini masih jauh di bawah PDRB per kapita kabupaten lainnya seperti Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga, yang memiliki struktur ekonomi lebih kuat dan beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 5,11% pada tahun 2024, distribusi hasil pembangunan belum merata antarwilayah dalam kawasan regional. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kontribusi sektor-sektor unggulan lokal dalam mendorong nilai tambah ekonomi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap peluang ekonomi produktif. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11% tersebut juga menjadi indikator bahwa Banjarnegara memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat apabila difokuskan pada strategi yang tepat, seperti pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal (pertanian, pariwisata, industri kecil), peningkatan konektivitas wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lebih lanjut, posisi PDRB per kapita yang masih rendah juga bisa dijadikan dasar untuk mendorong kebijakan afirmatif dan program intervensi yang bersifat pro-rakyat, termasuk peningkatan kualitas SDM, perluasan akses terhadap modal usaha mikro dan kecil, serta penyediaan infrastruktur ekonomi yang merata. Dengan demikian, kondisi ekonomi Banjarnegara saat ini bukan hanya menunjukkan adanya ketertinggalan, tetapi juga membuka peluang 140 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 besar untuk merancang transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan di masa depan.
3.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Banjarnegara masih menjadi tantangan yang nyata dan mendesak, namun juga menyimpan peluang strategis untuk mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan di masa depan. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 69,62, yang mencerminkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat masih berada pada kategori sedang dan belum menyentuh ambang kategori tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk Banjarnegara yang belum memperoleh akses optimal terhadap layanan dasar, seperti pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan ekonomi yang layak. Masalah kualitas SDM juga berkorelasi erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara masih mencapai 137,68 ribu jiwa atau sebesar 14,71% dari total populasi. Persentase ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada daya beli dan kesejahteraan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,57% pada tahun 2024 menempatkan Banjarnegara sebagai kabupaten dengan tingkat pengangguran tertinggi ketiga di kawasan, setelah Cilacap dan Banyumas. Ini mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, baik karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia maupun karena adanya ketidaksesuaian kompetensi antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Meski demikian, kondisi-kondisi tersebut juga membuka peluang besar untuk melakukan transformasi pembangunan SDM secara lebih terarah. Rendahnya IPM dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran dapat dijadikan dasar untuk merancang kebijakan yang lebih fokus pada pembangunan manusia, seperti penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis industri lokal, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan perluasan program pemberdayaan masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, memperkecil kesenjangan sosial ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, serta kompetitif di masa depan.
4.Degradasi Lingkungan Hidup Degradasi lingkungan hidup ditandai dengan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan khususnya dalam penyediaan pangan 141 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 dan air; menurunnya kualitas lingkungan hidup, terlihat dari penurunan indeks kualitas lingkungan hidup. Adapun kondisi pada tahun 2024 yaitu indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 65,76, indeks kualitas udara sebesar 92, dan indeks kualitas air sebesar 51,24. Degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Banjarnegara merupakan tantangan serius yang berpotensi menghambat pembangunan berkelanjutan jika tidak segera ditangani. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya dalam penyediaan pangan dan air, menjadi sinyal peringatan terhadap keberlanjutan ekosistem alam yang menopang kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui beberapa indeks pada tahun 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 65,76, menunjukkan bahwa kualitas lingkungan berada dalam kategori sedang dan cenderung menurun. Meskipun indeks kualitas udara relatif tinggi yaitu sebesar 92, hal ini tidak serta-merta menutupi permasalahan lain yang lebih kritis, seperti indeks kualitas air yang hanya mencapai 51,24 pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa kualitas sumber air di wilayah ini berada dalam kondisi kurang baik dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan, pertanian, dan ketersediaan air bersih. Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas manusia, urbanisasi, limbah domestik dan industri, serta praktik penggunaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Penurunan kualitas air, khususnya, mengindikasikan adanya pencemaran yang belum tertangani secara optimal, baik dari sektor rumah tangga maupun pertanian dan industri. Masalah ini tidak hanya berdampak pada ekosistem air dan biota di dalamnya, tetapi juga terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya tersebut, seperti petani, nelayan darat, serta pengguna air bersih rumah tangga. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk memperbaiki dan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup ke depan. Rendahnya indeks kualitas air dan lingkungan dapat menjadi dasar untuk memperluas kebijakan pengelolaan sumber daya berbasis konservasi, meningkatkan infrastruktur pengolahan limbah, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perilaku ramah lingkungan, serta mendorong penggunaan teknologi hijau dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan industri rumah tangga. Selain itu, dengan indeks kualitas udara yang masih tinggi, Banjarnegara memiliki potensi besar untuk mempertahankan dan memperkuat aspek ini melalui pengembangan transportasi rendah emisi dan perluasan ruang terbuka hijau. Dengan langkah kebijakan yang tepat, tantangan degradasi lingkungan dapat diubah menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan ekologi, 142 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi generasi mendatang di Kabupaten Banjarnegara.
5.Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kabupaten Banjarnegara, capaian tata kelola pemerintahan pada tahun 2024 ditunjukkan melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar BB, serta tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berada pada level 3. Nilai SAKIP BB menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan cukup baik dan mulai mengarah pada manajemen berbasis hasil. Begitu pula, Kapabilitas APIP pada level 3 mencerminkan bahwa fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan secara terstruktur dan mulai memberikan nilai tambah terhadap proses tata kelola organisasi. Meskipun demikian, kedua capaian tersebut sekaligus menandakan bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang cukup besar untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam hal efektivitas kinerja dan integritas kelembagaan. Nilai SAKIP BB masih di bawah level A atau AA yang menjadi indikator kinerja pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Demikian pula, APIP level 3 belum mencapai level optimal (level 4 atau 5) yang menunjukkan pengawasan yang sepenuhnya mendorong perbaikan berkelanjutan dan manajemen risiko secara menyeluruh. Dengan demikian, tantangan ke depan terletak pada bagaimana meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, memperkuat sistem evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa seluruh perangkat daerah mampu menerapkan prinsip- prinsip good governance secara menyeluruh. Namun, kondisi ini juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui inovasi tata kelola, digitalisasi layanan publik, dan penguatan integritas aparatur. Meningkatkan kualitas SAKIP dan kapabilitas APIP dapat mendorong Banjarnegara menuju birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan, Banjarnegara tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. 143 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera” Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap- tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi yaitu “Maju” dan “Sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel 3. 1 Penjelasan Pokok Visi Pernyataan Visi Pokok Visi Penjelasan Visi Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera Maju Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti menjadi lebih baik; berkembang; dan telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Maju dimaknai sebagai kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah untuk mengembangkan sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maju ditunjukkan dengan tingginya daya saing, meningkatnya modernitas, terciptanya lingkungan yang inovatif, masyarakat yang mandiri dan tangguh, serta adanya kemampuan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun rohani. 144 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 Pernyataan Visi Pokok Visi Penjelasan Visi Sejahtera Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kondisi aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas. Dalam upaya mewujudkan visi “Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera” akan dilakukan melalui misi sebagai berikut:
1.Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah difokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi secara vertikal maupun dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta dan masyarakat, perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan efisien. Dari sisi kuantitas, pembangunan infrastruktur akan diperluas untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah yang masih tertinggal dalam akses layanan dasar. Ini mencakup peningkatan jaringan jalan dan jembatan untuk memperlancar mobilitas, pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien, serta pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dari sisi kualitas, pembangunan infrastruktur akan mengedepankan keawetan dan ramah lingkungan. Selain itu, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur yang sudah ada akan menjadi prioritas agar tetap berfungsi secara optimal dan tidak mengalami 145 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 penurunan kualitas yang dapat menghambat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Dengan adanya peningkatan dalam kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih produktif, konektivitas yang lebih baik, serta akses layanan publik yang lebih merata, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
2.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, menciptakan peluang usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkembang dan bersaing. Untuk mencapainya diperlukan pengembangan sektor unggulan daerah, seperti pertanian, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan akses terhadap permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan teknis akan diberikan kepada pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam bisnis mereka. Selain itu, penguatan konektivitas pasar dan digitalisasi ekonomi akan menjadi prioritas dalam memperluas jangkauan pemasaran produk lokal. Pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan teknologi dan platform digital untuk memperkenalkan serta memasarkan produk unggulan daerah kepada pasar yang lebih luas. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pasar rakyat, juga akan menjadi bagian dari strategi dalam memperkuat rantai pasok ekonomi daerah.
3.Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, misi ini berfokus pada peningkatan mutu layanan, pemerataan akses, serta penguatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci bagi masa depan generasi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, memperkuat kompetensi tenaga pendidik, serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain akses pendidikan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas juga diperlukan. Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan akan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh 146 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 layanan medis dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, program kesehatan preventif dan promotif akan diperkuat, termasuk kampanye hidup sehat, layanan imunisasi, serta peningkatan gizi masyarakat untuk mencegah stunting dan penyakit kronis, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, berbagai program perlindungan sosial akan dioptimalkan, termasuk jaminan kesehatan bagi kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta dukungan bagi penyandang disabilitas dan lansia.
4.Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Seiring semakin tertekannya daya dukung dan daya tampung lingkungan karena pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya alam maupun aktivitas perekonomian lainnya maka diperlukan konsep pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan sumber daya, serta mitigasi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kelestarian sumber daya alam menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menjamin kehidupan generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan pada praktik yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan energi terbarukan, konservasi lahan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta berketahanan terhadap bencana. Hal ini juga selaras dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mendorong pembangunan rendah karbon dan peningkatan efisiensi energi. Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah akan menjadi prioritas utama. Peningkatan sistem pengelolaan limbah, baik limbah domestik maupun industri, akan diterapkan guna mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap industri serta aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan akan dilakukan secara ketat guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan.
5.Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan Pemerintahan yang baik dan transparan merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta responsif terhadap 147 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 kebutuhan masyarakat. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik akan terus diperkuat. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat secara partisipatif. Pemanfaatan teknologi informasi akan diperluas dalam rangka meningkatkan keterbukaan data dan mempermudah akses informasi publik, termasuk memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna memastikan bahwa setiap keluhan dan masukan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Pelayanan publik akan diarahkan pada pemberian layanan yang cepat, efektif dan berorientasi pada masyarakat. Digitalisasi layanan pemerintahan akan terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi maupun perizinan. Selain itu, reformasi birokrasi akan dilakukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan akan terus dilakukan guna menciptakan pelayanan yang profesional, responsif, serta memudahkan masyarakat. 3.1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang akan diwujudkan selama periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Banjarnegara maju dan sejahtera”. Tujuan ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan segala potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia untuk mewujudkan Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Kemajuan dan kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga dalam aspek spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kemampuan daerah untuk mengembangkan kapasitas sosial dan ekonominya untuk mewujudkan kondisi di mana masyarakat Banjarnegara dapat hidup dengan aman, nyaman, dan berkecukupan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, serta potensi lokal. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang baik, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, maka Kabupaten Banjarnegara dapat memastikan bahwa setiap warganya merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur melalui indikator PDRB per kapita dan angka kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Banjarnegara akan terus berkembang menjadi daerah yang maju dalam pembangunan dan sejahtera dalam kehidupan masyarakatnya. 148 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang akan diambil adalah:
1.Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, sejahtera, dan berdaya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kualitas hidup yang baik mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang merata, layanan sosial yang baik, serta lingkungan yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial ekonominya dengan baik. Untuk mencapai sasaran ini, perlu adanya peningkatan dalam berbagai sektor, diantaranya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi faktor kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sejahtera. Di sisi lain, aspek sosial dan budaya tidak boleh diabaikan. Penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkualitas.
2.Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berbasis keunggulan lokal. Sasaran ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, sektor unggulan, serta peningkatan daya saing usaha lokal di pasar yang lebih luas. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan optimalisasi potensi lokal yang mencakup sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembangunan ekonomi yang inklusif juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan menciptakan lapangan kerja yang cukup dan layak, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memastikan distribusi ekonomi yang adil, masyarakat dapat menikmati kehidupan secara lebih layak. Selain itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan diwujudkan melalui inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dukungan kebijakan yang berpihak pada investasi daerah, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3.Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 149 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan infrastruktur yang memadai dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, menciptakan peluang investasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan konektivitas, pengembangan dan perbaikan jaringan jalan, jembatan serta peningkatan akses transportasi publik yang nyaman, terjangkau, diperlukan guna memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Selain konektivitas, penguatan infrastruktur ekonomi perlu dilakukan dengan membangun infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri, pusat perdagangan, dan pasar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di dalamnya penyediaan akses terhadap energi, air bersih, dan sistem logistik yang efisien. Untuk mendukung ekonomi digital, perluasan jaringan internet dan layanan telekomunikasi perlu dilakukan hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan akses terhadap ekonomi digital serta mendorong adopsi teknologi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan sanitasi, yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendukung pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peningkatan akses publik terhadap informasi secara terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan publik secara inklusif diarahkan guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas. 150 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 Tabel 3. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2025–2030 Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi 2024 Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Visi Mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera Misi
1.Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
3.Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
4.Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera Angka Kemiskinan % 14,71 14,79- 14,30 14,39- 13,90 13,98- 13,49 13,57- 13,08 13,17- 12,68 12,76- 12,27 PDRB per Kapita Rp Juta 27,64 28,99 30,63 32,36 34,20 36,14 38,18 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Angka 69,62 70,29 70,96 71,64 72,32 73,02 73,72 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 20,6 19,3 18 16,7 15,4 14,1 14,1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) % 11,79 11,19 10,59 10 9,40 8,80 8,20 Indeks Risiko Bencana Angka 103,28 102,80- 102,27 100,80- 100,40 98,79- 97,82 96,79- 95,59 94,78- 93,36 92,78- 91,13 Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi % 5,11 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,57 6,10- 5,72 5,50- 5,00 5,47- 5,17 5,43- 5,13 5,38- 5,06 5,33- 4,90 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 65,76 68,75 75,95 75,99 76,03 76,08 76,08 Meningkatnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB % 21,47 22,51 22,65 22,79 22,92 23,06 23,20 Meningkatnya tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Angka 81,05 81,30 81,55 82,05 82,55 83,05 83,55 151 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025- 2029 Visi/Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi 2024 Target Tahun 2025 2026 2027 2028 2029 2030
5.Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,29 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 152 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Banjarnegara maju dan sejahtera dengan empat sasaran daerah yang akan diwujudkan, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, 2) Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan, 3) Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan PDRB per kapita dan menurunkan angka kemiskinan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029 dirumuskan strategi pembangunan daerah berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah dijabarkan sebagai berikut:
1.Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Strategi:

a.Peningkatan layanan pendidikan
b.Peningkatan layanan kesehatan
c.Peningkatan layanan kesejahteraan sosial
d.Peningkatan keberdayaan masyarakat
e.Peningkatan toleransi antar penduduk
f.Peningkatan kesiapsiagaan bencana
1. 2.Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan Strategi:
a.Pengembangan dan penguatan UMKM serta pelaku usaha ekonomi lainnya
b.Pengembangan diversifikasi ekonomi
c.Peningkatan promosi investasi
d.Peningkatan produktivitas pertanian
e.Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
f.Perbaikan tata kelola pengelolaan sampah dan limbah
g.Pengembangan energi terbarukan 153 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
h.Peningkatan kualitas lingkungan hidup
1. 3.Meningkatnya infrastruktur yang mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Strategi:
a.Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan
b.Pengembangan sistem transportasi
c.Peningkatan infrastruktur layanan dasar
d.Penataan ruang untuk menunjang pembangun infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
1. 4.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Strategi:
a.Peningkatan kualitas layanan publik
b.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
c.Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
d.Sinergi optimalisasi pengelolaan pajak dan opsen pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah
e.Pengembangan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan alternatif, seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, utang daerah, optimalisasi peran BUMD, dan sebagainya. Pelaksanaan strategi dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis dengan melakukan optimalisasi penggunaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN dan APBD maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi dalam pemenuhan target-target indikator daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pusat maupun provinsi, seperti fasilitasi sekolah rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, irigasi untuk swasembada pangan, stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, Makan Bergizi Gratis, kecamatan berdaya, rumah layak huni, desa wisata, desa mandiri, serta BUMDes Berdaya. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026- 2030 akan lebih optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan dengan arah kebijakan pada periode sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026-2030 dijabarkan sebagai berikut. 154 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
1. 1.Tahun 2026 Tahun 2026 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025- 2029, arah pembangunan akan diarahkan pada pembangunan pondasi dan perencanaan strategis dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2026 ditujukan untuk:
a.Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas
b.Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan
c.Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian
d.Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan.
1. 2.Tahun 2027 Tahun 2027 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2025- 2029, arah pembangunan akan diarahkan pada implementasi dan evaluasi dampak dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2027 ditujukan untuk:
a.Perluasan akses layanan layanan dasar
b.Pembinaan bisnis sektor unggulan potensial ekonomi kreatif secara berkelanjutan
c.Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung sektor utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
d.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif
1. 3.Tahun 2028 Tahun 2028 arah pembangunan akan diarahkan perluasan dan optimalisasi dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2028 ditujukan untuk:
a.Peningkatan cakupan layanan dasar yang berkualitas
b.Perluasan jangkauan program pengembangan dan pemerataan ekonomi serta ekosistem investasi secara berkelanjutan
c.Peningkatan kualitas konektivitas daerah dan infrastruktur utama lainnya
d.Optimalisasi sistem e-government dan partisipasi masyarakat.
1. 4.Tahun 2029 Tahun 2029 arah pembangunan akan diarahkan konsolidasi dan penguatan hasil dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2029 ditujukan untuk: 155 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
a.Peningkatan kualitas layanan publik berbasis umpan balik masyarakat
b.Peningkatan daya saing perekonomian lokal secara berkelanjutan
c.Penguatan konektivitas dan pemeliharaan infrastuktur yang telah terbangun
d.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
1. 5.Tahun 2030 Tahun 2030 merupakan tahun terakhir pada periode RPJMD Tahun 2025-2029, arah pembangunan akan diarahkan perwujudan dan keberlanjutan program dalam mewujudkan Banjarnegara yang Maju dan Sejahtera. Prioritas pembangunan pada tahun 2030 ditujukan untuk:
a.Penguatan kualitas hidup masyarakat secara merata
b.Penguatan inovasi dalam perekonomian daerah untuk peningkatan daya saing secara berkelanjutan
c.Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial
d.Perwujudan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Gambar 3.1. Penahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 Arah kebijakan dilaksanakan dalam rangka pencapaian misi daerah. Hubungan tersebut tergambar dalam tabel berikut ini: Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi No Misi Arah Kebijakan
1. 1.Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Publik
2. 1.Revitalisasi jalan, jembatan, dan sistem transportasi yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk menunjang perekonomian
3. 2.Peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung sektor utama 156 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No Misi Arah Kebijakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
4. 3.Peningkatan kualitas konektivitas daerah dan infrastruktur utama lainnya
5. 4.Penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial
6. 2.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
7. 1.Pengembangan sektor unggulan potensial dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan
8. 2.Pembinaan bisnis sektor unggulan potensial ekonomi kreatif secara berkelanjutan
9. 3.Perluasan jangkauan program pengembangan dan pemerataan ekonomi serta ekosistem investasi secara berkelanjutan
10. 4.Penguatan inovasi dalam perekonomian daerah untuk peningkatan daya saing secara berkelanjutan
11. 3.Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
12. 4.Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial
13. 1.Peningkatan akses masyarakat pada layanan dasar yang berkualitas
14. 2.Perluasan akses layanan layanan dasar
15. 3.Peningkatan cakupan layanan dasar yang berkualitas
16. 4.Peningkatan kualitas layanan publik berbasis umpan balik masyarakat
17. 5.Penguatan kualitas hidup masyarakat secara merata
18. 5.Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Transparan
19. 1.Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan digitalisasi pelayanan
20. 2.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif
21. 3.Optimalisasi sistem e-government dan partisipasi masyarakat
22. 4.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah
23. 5.Perwujudan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: A. Program Unggulan Merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program unggulan sebagai berikut:
24. 1.Jalan kabupaten dan jalan usaha tani mulus
25. 2.Insentif untuk guru keagamaan
26. 3.Dana pinjaman bergulir UMKM melalui BLUD
27. 4.Peningkatan Dana ADD 157 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
28. 5.Pembangunan RS di Banjarnegara atas
29. 6.Renovasi sarana dan prasarana sekolah & rumah ibadah
30. 7.Pengembangan unit bibit benih & penyediaan sarana produksi pertanian
31. 8.Rintisan kawasan industri ramah lingkungan
32. 9.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
33. 10.Peningkatan kapasitas perangkat desa B. Program Prioritas Pembangunan Daerah Merupakan program yang akan dilakukan selama periode RPJMD untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tabel 3. 4 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026–2030 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Terwujudnya Banjarnegara Maju dan Sejahtera Menurunkan kemiskinan Angka Kemiskinan Meningkatkan pendapatan PDRB per Kapita Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indeks Pembangunan Manusia Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan 158 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Program Perlindungan Perempuan Program Pemenuhan Hak Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Pengendalian Penduduk Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 159 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan Kebudayaan Program Pembinaan Perpustakaan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Meningkatkan status gizi Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatkan ketahanan pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Menurunkan risiko bencana Indeks Risiko Bencana Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 160 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan Meningkatkan produktivitas daerah Pertumbuhan Ekonomi Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Standarisasi dan 161 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Perlindungan Konsumen Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penatagunaan Tanah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan 162 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Masyarakat Veteriner Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Meningkatkan partisipasi angkatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Makro Daerah Program Hubungan Industrial Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mencegah degradasi kualitas lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengelolaan Persampahan Meningkatnya infrastruktur yang Meningkatkan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB Program Penyelenggaraan Jalan 163 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Penataan Bangunan Gedung Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Meningkatkan tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 164 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Program Perencanaan. Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengeloaan Barang Milik Daerah Program Penyelenggaran Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Adminstrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa Program Penataan Desa Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 165 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan SDM Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 166 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tujuan Sasaran Outcome Indikator Program Prioritas Meningkatkan kapasitas fiskal Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Program Pengelolaan Pendapatan Daerah RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 juga disusun guna memberikan dukungan terhadap pencapaian target RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap program delegasi Provinsi Jawa Tengah: Tabel 3. 5 Dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap Program Delegasi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur 1 2 3 4 5 PP. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa Peningkatan TPP ASN - - Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah *) Pemberian insentif bagi pemungut pajak dan retribusi daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Gaji Perangkat Desa - - Pendidikan dan Pelatihan ASN
34. 1.Pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional.
35. 2.Pengiriman latsar cpns dan diklatpim,
36. 3.Penyelenggaraan orientasi PPPK,
37. 4.Pengiriman peserta ujian kedinasan. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Retret penyelarasan visi misi dan program Kepala daerah - - Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa - - 167 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Beasiswa kepada ASN Pemberian bantuan stimulant tugas belajar bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar Program Kepegawaian Daerah PI. Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni Penyusunan Pergub/Perkada Pelaksanaan integrasi aplikasi Integrasi Aplikasi SID ke OPENDATA Banjarnegara 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PI. Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni" Menyiapkan Infrastruktur di Pusat dan PPID Pengembangan Aplikasi PPID Kabupaten Banjarnegara 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Menyiapkan kebutuhan SDM di Pusat dan PPID Mengundang Narasumber / Pembahas dalam Sosialisasi PPID Kabupaten 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Merubah Peraturan Gubernur terkait dengan PPID Memperbarui SK DIP dan DIK (sesuai dengan usulan DIK dari PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan) 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pelatihan SDM PPID Smart Response Melaksanakan Sosisalisasi dan Rapat Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana OPD dan Kecamatan 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PI. Kantor Gubernur Rumah Rakyat Pertemuan reguler pemerintah provinsi atau Gubernur dengan masyarakat secara langsung di Kantor Gubernur atau Kantor Eks Bakorwil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kanal aduan Lapor Gubernur dengan bersinergi dengan seluruh OPD terkait pengaduan di Kab Banjarnegara 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PI. Digitalisasi Manajemen Arsip 168 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penyusunan regulasi manajemen arsip Membuat atau merevisi regulasi terkait manajemen arsip (seperti Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Perbup tentang Kearsipan atau SOP Kearsipan). PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pembuatan Digital Arsip terintegrasi
38. 1.Mengalihmediakan dan mengautentikasi arsip;
39. 2.Memfasilitasi pembuatan akun, tanda tangan elektronik, dan menjadi narasumber bimtek untuk pelatihan SRIKANDI;
40. 3.Memberkaskan arsip digital pada SRIKANDI;
41. 4.Mengunggah item arsip ke aplikasi SIKN dan mempublikasikan ke aplikasi JIKN. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP PA. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah Penyusunan regulasi kelembagaan Penyiapan infrastruktur dan SDM PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan PKS dengan Lembaga Bantuan Hukum PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PA. Pengembangan sister province Penyusunan regulasi tentang sister province atau Kerjasama Daerah (KSD) Promosi kerjasama sister province 169 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pengembangan sister province pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, teknologi informasi) PA. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK Penyusunan Pergub satuan tugas pengamanan data digital - Pembaharuan SK Agen CISRT Kabupaten th 2023 dan SK Tim Agen CISRT Kabupaten Tahun 2023 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Identifikasi ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK - Bimtek CISRT tahun 2026 untuk tenaga TIK - Bimtek kemanan siber untuk siswa SMA dan SMK 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Pembentukan satuan tugas pengamanan data digital Pembentukan Tim CISRT Kabupaten Banjarnegara dari elemen tenaga TIK di setiap OPD 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PA. Program Kerjasama Forkopimda Koordinasi Hubungan Kerjasama Pembangunan Daerah melalui Forkopimda PT. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima Peningkatan sarpras dan SDM pelayanan dan fasilitas SAMSAT Penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 170 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur PT. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah Penambahan anggaran penegakan Peraturan Daerah Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penambahan SDM penegakan Peraturan Daerah Revitasilasi sarana dan prasarana PPNS PT. Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan) Kerjasama dengan akademisi Kerjasama Dengan Universitas, Politekhnik dan Sekolah Tinggi PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kerjasama dengan Bisnis Kemitraan Inovasi dan Riset PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kerjasama dengan Komunitas Penyebarluasan Informasi dan Advokasi PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Memperkuat Kerjasama Pemerintah Forum Multi-Stakeholder PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kerjasama dengan Media Penyiaran Dialog Interaktif dan Forum Terbuka PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PT. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah 171 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Memperkuat ekosistem riset dan inovasi dalam pembangunan daerah Kolaborasi Hexahelix PI. Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD - Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM - Pendampingan ZI menuju WBK _ Pendampingan WBK menuju WBBM - Evaluasi Internal WBK/ WBBM oleh TPI - Pemantauan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM untuk mempertahankan predikatnya Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Evaluasi Zona Integritas PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas PI. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa Penyusunan Pergub tentang kewenangan Inspektorat Penyusunan Perbup tentang kewenangan Inspektorat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 172 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penambahan anggaran pengawasan Pengusulan anggaran minimal sesuai ketentuan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penambahan SDM pengawasan Penambahan JFT Auditor/ PPUPD melalui jalur Pengadaan CPNS/ Impassing maupun lulusan IPDN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sistem informasi pengawasan terintegrasi Pengembangan aplikasi pendukung pengawasan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PA. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN insersi Nilai Antikorupsi pada ASN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pendidikan Anti Korupsi untuk Pemerintah Desa Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi pada 30 Desa di Kabupaten Banjarnegara PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas PA. Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C 173 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penyusunan Pergub tentang tata kelola mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum PI. Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah Riset potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala Kajian Tarif dan Kebijakan Retribusi PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Menyusun riset potensi pembangunan desa Kajian Rencana pemajuan induk IPTEK Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Menyusun rencana pembangunan kawasan pedesaaan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Perdesaan PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sistem informasi peta potensi desa dan kelurahan Integrasi data statistik, demografi, dan potensi desa dalam satu sistem berbasis GIS (Geographic Information System). PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PA. Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk PAD yang Optimal Menyusun Regulasi Daerah tentang Pendayagunaan Aset Idle Daerah Menerbitkan SK Bupati tentang Properti Investasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Menempatkan SDM di UPTD Pemanfaatan Aset Tidak ada UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah Menyusun Rencana Aksi Daerah terkait pemanfaatan Aset Mengoptimalkan sewa lahan di Desa Kalitengah untuk pertambangan dan kuliner tamkot serta kuliner banjarnegara Pengelolaan Barang Milik Daerah Promosi pemanfaatan aset potensial Melakukan sosialisasi pemanfaatan dengan mekanisme sewa atas aset potensial Pengelolaan Barang Milik Daerah 174 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Melakukan kerjasama pengelolaan aset Optimalisasi Sewa dan retribusi aset kepada pihak ketiga Pengelolaan Barang Milik Daerah PA. Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD Merubah Pergub terkait tata kelola BUMD Reformasi Struktur Organisasi Peningkatanan kompetensi SDM Menyusun Rencana Aksi tata kelola BUMD PT. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima Perbaikan Tata Kelola SAMSAT untuk memaksimalkan pendapatan daerah Sinergi dalam optimalisasi peningkatan pkb dan bbnkb 5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Insentif pemungut Pajak dan Retribusi Daerah Pemberian insentif pajak dan retribusi daerah 5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim Penyusunan Regulasi Daerah terkait ekosistem ekonomi syariah Mengembangkan wisata ramah muslim Penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah 175 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur PP. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri Pupuk mudah bagi petani Penyusunan pergub Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Koordinasi dalam penngajuan RDKK untuk menentukan kuota pupuk subsidi yang akan diajukan Program pelaksanaan penyuluhan Subsidi solar bagi nelayan Penyusunan pergub Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Pendirian SPBU milik BUMD JPEN di kawasan Nelayan Day care untuk buruh di Kawasan Industri Penyusunan pergub Penyusunan Perbup Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri palaksanaan kepatuhan norma ketenagakerjaan , oordinasi dengan pengusaha , serikat pekerja Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja Penyusunan Pergub Pemberdayaan Pemuda Jawa Tengah 176 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pendataan Pemuda (16 - 30 tahun) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Koordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota (terkait dengan data pemuda) Identifikasi Partner Kerjasama Pengembangan Cafe Berdaya di setiap Kecamatan PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center) Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas pelatihan bagi disabilitas berupa pelatihan pemasaran digital produk PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Pemberdayaan ekonomi bagi Perempuan Rencana aktivitas riil pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dapat mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif Pengembangan sport center di setiap kecamatan PI. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru Pemetaan sasaran desa wisata Pendampingan pengembangan desa wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Penambahan anggaran Menyiapkan infrastruktur 177 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur dan SDM pengelola PI. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah Pengembangan wisata alam Dieng - Wonosobo Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Geopark Karangsambung - Kebumen Pengembangan wisata budaya Rambut Gimbal - Dieng Pelaksanaan Dieng Culture Festival Program Pengembangan Kebudayaan Desa Adat Banokeling - Banyumas Pengembangan wisata religi Kyai Soleh Darat - Kota Semarang Sunan Kalijaga - Demak Sunan Muria - Kudus Klenteng Liong Hok Bio - Magelang Gereja Salib Putih - Salatiga Prambanan dan Borobudur - Magelang PI. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening Pengembangan Kawasan Borobudur Pengembangan Kawasan Kopeng Pengembangan Kawasan Rawa Pening PI. Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung 178 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Mas sebagai sentra ekonomi Jawa PI. Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal Penetapan BCB dan pengembangan wisata religi dan budaya Program Pengembangan Kebudayaan Pembinaan kebudayaan lokal bekerjasama dengan ISI Surakarta Sekolah Wayang, Tari, Gamelan, dan Dalang Penyusunan Peraturan gubernur tentang pemberian insentif budayawan Pemberian insentif kepada budayawan Identifikasi potensi pembiayaan kelembagaan BLUD sektor budaya dan cagar budaya Revitalisasi taman cagar budaya Taman Budaya Jawa Tengah Museum Ronggowarsito PA. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P- IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM Fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM 179 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pendampingan sertifikasi HAKI bagi UMKM Pendampingan sertifikasi P-IRT bagi UMKM PA. Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot) Pemasangan jaringan FO, Wi- fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis) Usulan dari Dinkominfo Kab Banjarnegara pada tahun 2025 sejumlah 25 desa ke Dinkominfo Provinsi, terkait bantuan internet desa per tahun pada desa blankspot (lemah signal), pada tahun 2025 mendapat bantuan internet desa sebanyak 3 desa (Sawal, Semangkung, dan Mlaya), 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PA. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM Subsidi Modal kepada UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM (Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa) Pendampingan Usaha dan Promosi UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM yang bekerjasama dengan Diaspora PA. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter Jalan sabuk Gunung Sumbing Wonosobo - Banjarnegara Pemalang - Banyumas Brebes - Tegal Pemalang - Batang 180 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Semarang - Purwodadi Rembang - Blora Peningkatan Kualitas Jalan Provinsi baik di Wilayah Perbatasan maupun di Kabupaten / Desa Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Provinsi PA. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte) BLUD Pengelola Trans Jateng Kerjasama CSR dan BUMN/BUMD Moderanisasi armada Trans Jateng Moderanisasi sistem Trans Jateng Modernisasi halte Trans Jateng PA. Memastikan Integrasi Jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi PA. Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global PA. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong 181 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur revitalisasi jalur kereta api PA. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan Penyesuaian dan Implementasi Regulasi Daerah terkait Industri Ramah Lingkungan saat ini regulasi yang bisa menjawab adalah peraturan bupati nomor 7 tahun 2024 tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044 tidak ada Pemberian Insentif bagi Investor yang telah menerapkan Industri Ramah Lingkungan Penyusunan peraturan bupati terkait tindak lanjut peraturan Daerah nomor 8 tahun 2024 terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha, namun memang belum secara spesifik terkait pemberian insentif kepada industri yang menerapkan ramah lingkungan. tidak ada PA. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau) Identifikasi kawasan industri berwawasan lingkungan belum ada, hanya kawasan peruntukan industri diatur dalam perda kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2023 tidak ada Fasilitasi pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan belum ada, hanya kawasan peruntukan industri diatur dalam perda kabupaten Banjarnegara nomor 6 tahun 2023 tidak ada PA. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya DAS Serayu DAS Bengawan Solo PA. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi 182 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Sewa Lahan Pertanian dari Masyarakat, Pekerja oleh Masyarakat, tapi dikelola oleh Investor Swasta dengan Mengedepankan Kesejahteraan Petani bentuk integrasi yang dilakukan adalah melakukan integrasi pertanian antara komoditas kopi dan ternak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Upland) PA. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian Adanya sistem kolaborasi pertanian, swasta melakukan sewa lahan kepada pemilik lahan kemudian dilakukan penyesuaian lahannya dan yang mengelola dikembalikan ke pemilik lahan agar yang awalnya panenya 3 kali setahun bisa 4 kali setahun bentuk integrasi yang dilakukan adalah melakukan integrasi pertanian antara komoditas kopi dan ternak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Upland) PA. Pendirian Koperasi Buruh Pendirian Koperasi Buruh PA. Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora Identifikasi budaya lokal di Jawa Tengah Fasilitasi pentas seni tradisional Program pengembangan kebudayaan Pameran Budaya Jawa Tengah di 183 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur forum Internasional Pengembangan jejaring Diaspora untuk promosi budaya PA. Event olahraga memancing terbesar di Asia PA. Mendukung dan menjadikan Kegiatan Tarkam (Pertandingan Antar Kampung) masuk ke dalam Kalender Olahraga Provinsi PA. Pengembangan Investasi berbasis Padat Modal Infrastruktur Padat Karya Menyusun riset investasi berbasis padat karya belum ada tidak ada Menyusun peta investasi berbasis padat karya saat ini hanya ada simpetin dari tahun 2018, belum ada update sistem tidak ada Identifikasi potensi investasi projek pemerintah yang padat karya ada dalam simpetin tidak ada Promosi investasi dalam dan luar negeri Keikutsertaan dalam kegiatan pameran atau expo Program Promosi Penanaman Modal PA. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa Identifikasi dan Pemetaan Potensi Bibit Ternak Khas Jawa 184 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Lokal pengembangan komoditas domba batur program penyediaan dan pengembanngan prasarana pertanian melalui kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak Pelatihan dan Pendampingan Peternak lokal Penjaminan Kualitas Pakan Ternak PA. Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa Penguatan koperasi desa PA. Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa PA. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah Penyusunan Pergub Badan Aglomerasi PA. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau Menyusun Regulasi Daerah Menyusun Perda 185 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur tentang Ekonomi Hijau Menyusun RAD tentang Ekonomi Hijau Menyusun RAD PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata Pelatihan dan pendampingan untuk menciptakan 1.000 konten kreator di desa wisata Pendampingan konten kreator Program pemasaran pariwisata PT. Program ECO- PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi Pesantren olah sampah Pesantren mandiri energi PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi petani perempuan dilaksanakan melalui pengembangan kelompok wanita tani memamui beberapa kegiatan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat PT. BUMDes Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap BUMDes di Jateng) Pendampingan pembentukan badan hukum untuk Bumdes 186 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penyusunan Regulasi Daerah tentang Bumdes Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jawa Tengah PT. Revitalisasi embung Pembangunan Embung Baru dilaksanakan pembangunan embung baru untuk irigasi pertanian program pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian Rehabilitasi Embung eksisting Biaya Operasional dan Pemeliharaan PT. Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau Pemetaan Potensi Produk Unggulan di Jawa Tengah Promosi produk unggulan di Jawa Tengah Mengikuti pameran produk - produk umkm PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PT. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan Penguatan Urban Farming di Perkotaan pengembangan komoditas hortikultura (buah dan sayur) Program Penyuluhan Pertanian Pelatihan dan pembinaan kepada petani urban farming Promosi hasil urban farming PT. Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital Disperindagkop UKM mengusulkan program Revitalisasi Bangunan Pasar yang rusak. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 187 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Disperindagkop UKM menyusun Rencana Aksi Digitalisasi Pasar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PT. Penguatan dan Pembinaan E-Sport Jawa Tengah Penguatan dan Pembinaan E- Sport Jawa Tengah PT. Penyediaan benih yang berkualitas fasilitasi benih kepada petani / kelompok tani program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian PT. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian fasilitasi alsintan kepada kelompok tani program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian PT. Regulasi Pengembangan kawasan industri PT. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha Percepatan perizinan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pemberian insentif bagi investor PT. Membangun jaringan pasar (ekspor- supermarket- marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce) Membuat anak perusahaan pengelola e commerce milik pemerintah 188 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Membuat platform E- Commerce Membuat Pergub tentang penguatan e commerce PT. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dunia Usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH” PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PP. Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja Pelaksanaan pelatihan bagi pencari kerja di 20 kecamatan (anggaran APBD dan DBHCHT) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Bursa Kerja / Job Fair pelaksanaan job fair / bursa kerja di 20 kecamatan Penempatan Tenaga Kerja PA. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta Penyetaraan ijazah lulusan pesantren PA. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan 189 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pelatihan dan Sertifikasi juru sembelih halal pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Standarisasi rumah pemotongan hewan PA. Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja Membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri - Perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan industri PA. Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial Pemberdayaan Alpukat - Kabupaten Semarang, Wonosobo, dan Kendal Pemberdayaan Sengon - Wonosobo, ,Banjarnegara dan Temanggung Pemberdayaan kelapa Kopyor - Pati dan Blora Pemberdayaan Aren PT. Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha) Pengembangan koperasi pesantren 190 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Fasilitasi jaringan pemasaran one pesantren one product PT. Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan Perlindungan Hak buruh dan pembinaan serikat pekerja. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerj dan penutupan perusahaan yang yang bedampak pada kepentingan di 1 daerah Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki Pembinaan dan koordinasi dengan organisasi pengusaha Perlindungan atas hubungan industrial Review peraturan bupati terkait ketenagakerjaan dan perlindungan jamsos Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerj dan penutupan perusahaan yang yang bedampak pada kepentingan di 1 daerah Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah Keikutsertaan serikat pekerja dalam penetapan UMK Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berdampak pada kepentingan dalam 1 daerah Bantuan Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja PT. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas PT. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila Tambak Ikan Nila - Pantura 191 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Tambak Udang - Pansela PP. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan Menyusun Regulasi Daerah terkait kerukunan umat beragama - Menerbitkan SK kepengurusan FKUB dan PKUB PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Penerapan pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK Peningakatan toleransi beragama kepada Masyarakat Sosialisasi Wawasan kebangsaan kepada Masyarakat - Forkopimda Go To School - Pembinaan Paskibraka Kecamatan PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng - Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Kabupaten - Pembinaan Paskibraka Kecamatan - Mengirim Perwakilan Paskibraka Tk Provinsi PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan - Fasilitasi kegiatan ormas kepemudaan lingkup keagamaan PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Pelatihan Pendidikan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di kalangan pesantren - Pengisian kegiatan di lingkungan pesantren 192 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penyelenggaraan Jateng Bersholawat - Banjarnegara Bersholawat pada rangkaian HUT Kemerdekaan PA. Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan Pembentukan Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perencanaan hingga operasional. Tujuannya adalah menyediakan tempat aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta memberikan dukungan pemulihan. Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak Pembentukan Rumah Perlindungan Disabilitas PA. Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO PA. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA PA. Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri PA. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan Peningkatan kegiatan forum Kerukunan antar Umat Beragama 193 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan - Kegiatan pembinaan Forum Umat Kerukunan Umat Beragama Kabupaten - Pembinaan Forum Umat Kerukunan Ummat Beragama setiap Kecamatan PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan - Kegiatan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten - Pembinaan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama setiap Kecamatan - Pemantauan & Pembinaan Penganut Kepercayaan PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Hibah FKUB Hibah FKUB PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Peningkatan kegiatan kepada forum pembauran kebangsaan Penguatan Jawa Tengah Kampung Bhineka Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat - Pembahasan dalam Rakor Pengawasan Dini Daerah PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lintas Etnis Belum ada wadah yang menaungi Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan - Pembentukan Forum Komunikasi antar Etnis yang ada di Kabupaten Banjarnegara (Tionghoa, Padang, Batak, Arab, Madura, Jawa, Sunda) (FPK) PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Dialog Pembauran Kebangsaan - Rakor Komunikasi Forum Silahturahmi antar etnis (FPK) PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Nguri-nguri Budaya pada Generasi Muda Guna Ketahanan Bangsa - Pemantauan dan dukungan pada saat kegiatan pelestarian budaya - Fasilitasi Ormas lingkup kebudayaan dan kepemudaan PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kemah Kebangsaan 194 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Hibah FPK PT. Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pengarustamaan Gender Penyusunan RAD tentang PUG melibatkan beberapa tahapan dan aktivitas nyata antara lain pembentukan tim penyusun,pengumpulan data dan informasi,analisis gender,perumusan arah kebijakan dan strategi,penyusunan rencana aksi,penyusunan anggaran,konsultasi publik,penetapan dan sosialisasi,implementasi dan pemantauan,evaluasi dan pelaporan Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Penguatan perempuan dalam pembangunan daerah berbasis organisasi dapat mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta advokasi kebijakan yang responsif gender. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan PT. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya Event Budaya di spot kunjungan wisata Pelaksanaan Event Budaya di destinasi wisata Program Pengembangan Kebudayaan - Kraton Mangkunegaran - Solo - Kota Lama - Semarang - Kota Lama - Banyumas Penggunaan baju adat daerah setiap 1 minggu sekali dan hari- hari besar nasional 195 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur PP. Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren Hibah pesantren PP. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin Asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin Kepesertaan JKN bagi masyarakat miskin yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah (JKN PBI APBD) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat- Jaminan Kesehatan Masyarakat PP. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi Insentif Guru Insentif pengajar agama Insentif penghafal kitab Beasiswa luar dan dalam negeri untuk siswa miskin Beasiswa luar dan dalam negeri untuk guru Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi PI. Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil Menjalankan fungsi koordinasi percepatan penurunan stunting, Manajemen data, Monitoring dan Evaluasi (pelaporan dan pelaksanaan PMT lokal puskesmas Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 196 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur baik yeng bersumber dana BOK puskesmas atau Bankeu) Balita Menjalankan fungsi koordinasi pencatatan pelaporan data, monev Pelayanan SPM Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pemberian PMT Pemberian PMT Lokal Balita dan Ibu hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pemberian Suplemen Pembelian Bahan membuat Formula 100 WHO untuk kasus gizi buruk/gizi kurang Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat PI. Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet) Menyediakan Paket Pendidikan Seragam Menyediakan Paket Pendidikan Buku Pembelajaran Menyediakan Paket Pendidikan Akses Internet PA. Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa Spesialis keliling setiap desa Pelaksanaan layanan spesialis keliling pada 30 desa sasaran bekerjasama dengan 4 RS Kabupaten, RS Margono sebagai pengampu, dan puskesmas di wilayah Pelayanan kesehatan keliling Layanan Sapa Sehati Puskesmas pembantu setiap desa Pembangunan faskes lainnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat 197 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pelayanan kesehatan setiap desa PA. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu Penyediaan 1 Dokter di setiap puskesmas pembantu Pengangkatan CPNS, PPPK, Pegawai BLUD dan distribusi / mutasi tenaga dokter Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyediaan 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu Pengangkatan CPNS, PPPK, Pegawai BLUD dan distribusi / mutasi tenaga bidan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan PA. Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit Pelayanan Klinik Geriatri Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lansia Pengiriman Obat Gratis (pasien usia 60 keatas) Ibu Hamil kelompok rawan ibu hamil, diberikan kartu antrian bertanda merah dan kursi penunggu dibedakan Disabilitas Pengiriman Obat Gratis Pensiunan PA. BOSDa Madrasah Aliyah Identifikasi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah Penambahan Anggaran BOS PA. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta 198 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Identifikasi SMA/SMK di setiap Kecamatan Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah swasta PA. Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga Peningkatan insentif bagi atlet dan pelatih Peningkatan kualitas dan tata kelola manajemen olahraga Meningkatkan alokasi anggaran KONI dan KORMI PA. Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan Pemetaan dan Penetapan Sekolah Percontohan Inklusif Peningkatan kuantitas dan kualitas pendamping disabilitas PT. Pap smear gratis (skrining Ca serviks) Skrining IVA Sosialisasi dan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Metode DNA HPV Co testing IVA kepada wanita usia 30- 69 tahun dengan riwayat kontak sosial Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat PT. Peningkatan operasional kader Posyandu Peningkatan kapasitas 25 keterampilan pada kader Posyandu Pemenuhan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat PT. Peningkatan kualitas hidup lansia 199 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Peningkatan fasilitasi Posyandu lansia Pemeriksaan kesehatan Jumalah penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemberian sumplemen dan pemenuhan gizi PT. Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba Peningkatan kapasiatas Teanga Kesehatan PT. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah RSJD dr.Soejarwadi Klaten RSJD Amino Gondohutomo RSJD dr Arif Zainudin PT. Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi meliputi beberapa kegiatan utama antara lain Pembentukan TPPK dan Satgas PPKS,Sosialisasi dan edukasi,pengembangan mekanisme pelaporan dan penanganan,penguatan budaya sekolah,monitoring dan evaluasi Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Program Perlindungan Khusus Anak PT. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa 200 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penguatan regulasi daerah tentang sekolah luar biasa Peningkatkan kualitas guru SLB Perbaikan manajemen dan tata kelola SLB Perbaikan sarana dan prasarana SLB PT. Cek kesehatan gratis Bayi Baru Lahir Skrining Kesehatan pada Bayi Baru Lahir meliputi: Pertumbuhan, PJB, Hormon Thiroid,G6PD, ggn Adrenal,kelainan saluran empedu Balita dan Pra Sekolah Skrining Kesehatan padaanak Balita dan Pra Sekolah Anak Sekolah (SD, SMP, SMA) Skrining Kesehatan Pada Anak Sekolah SD, SMP dan SMA Dewasa Skrining Penyakit Tidak Menuklar dan Penyakit Menular pada orang dewasa/usia produktif usia 15-59 tahun Lansia Skrining Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pada Lansia PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana Pembangunan lumbung kesejahteraan Produk unggulan go internasional bekerjasama dengan diaspora Sistem Informasi Desa (SID) 201 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Penguatan Tim tanggap bencana PP. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional Verifikasi dan Validasi RTLH Penyediaan Anggaran Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebagai Etalase Jawa Tengah Mendorong terciptanya Kolaborasi dengan BUMD, Swasta, dan Dunia Usaha dalam Kawasan Pengembangan Potensi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan PI. Peningkatan Bantuan Keuangan Desa Memverifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Keuangan Umum dan Khusus Kepada Desa PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Gubernur Wakil Gubernur DPRD PI. Jambanisasi 100% Basos uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat untuk jambanisai program penyelenggaraan kabupaten kota sehat PI. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari dilaksanakan pelatihan mengenai teknologi tepat guna dan terbaru program peyuluhan pertanian 202 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pembelian hasil panen petani Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Mengoptimalkan Hasil Pertanian (Intensifikasi) Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen Pembelian hasil panen nelayan Pelatihan Penggunaan Teknologi GPS pada Nelayan Pelatihan Petambak Garam untuk Peningkatan Kualitas Produksi Garam Industri Penyuluhan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Panen PI. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida koordinasi dan sosialisasi asuransi pertanian program penyuluhan pertanian Asuransi gagal panen bagi petani Asuransi alat tangkap dan kapal bagi nelayan PA. Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir Pembangunan rumah apung di Kota Pekalongan Pembangunan rumah apung di Kab. Demak PA. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional Kewenangan Provinsi Kabupaten Kendal 203 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Kabupaten Pemalang Kota Pekalongan Bekerjasama dengan BBWS Juana - Pati Semarang Jepara PA. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati) Sistem Irigasi terintegrasi Grobogan Demak Pati Pompanisasi khusus daerah priotitas rawan kekeringan Grobogan Demak Pati PA. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM Melakukan Identifikasi hutang petani, nelayan, UMKM Menyusun Peraturan Gubernur penghapusan piutang Pendampingan Penghapusan Hutang PA. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk Buruh, Lansia, Veteran, dan Pelajar PA. Petani milenial gajian 204 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Identifikasi dan pemetaan petani milenial Pendampingan petani milenial Koordinasi dan Integrasi dengan Pemerintah Pusat terkait Program Petani Milenial Gajian PA. Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola CSR Penyusunan lembaga pengelola CSR Identifikasi program yang dibiayai CSR PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana Identifikasi wilayah rawan bencana di Jawa Tengah Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana melalui tatap muka (1.05.03) Program Penanggulangan Bencana Sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi Penyediaan alat peringatan dini bencana (EWS) (1.05.03) Program Penanggulangan Bencana Monitoring sistem peringatan bencana PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin Penguatan anggaran dan perubahan manajemen Balai 205 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Rehabilitasi Sosial Kolaborasi Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin Penambahan Identitas bagi kaum marginal pembuatan kartu disabilitas PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya Menyusun Regulasi Daerah terkait Energi Baru Terbarukan Identifikasi desa mandiri energi Melakukan riset potensi mandiri energi berbasis desa Kolaborasi pengembangan EBT dengan BUMN dan Swasta PT. Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih Pembangunan infrastruktur SPAM Regional Solo Raya Banyumas Raya Pati Raya Kedu Raya Pekalongan Raya Semarang Raya 206 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pembangunan infrastruktur SPAM Industri Kawasan Industri Terpadu Batang Kawasan Industri Kendal PT. Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren Penerapan Pendidikan dan pelatihan Perubahan Iklim SMA/SMK Pesantren Penerapan Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana SMA, SMK, SLB Pelatihan dan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) (1.05.03) Program Penanggulangan Bencana Pesantren PT. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat Pelatihan dan sertifikasi Penanganan Bencana Peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (1.05.03) Program Penanggulangan Bencana - BPBD Provinsi - Tagana - Masyarakat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Pembinaan Relawan (1.05.03) Program Penanggulangan Bencana Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota PT. Penataan Drainase dan Pengendalian Banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak Penataan Drainase Kota Semarang Kota Pekalongan 207 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Kabupaten Demak Pengendalian Banjir Kota Semarang Kota Pekalongan Kabupaten Demak Kabupaten Kendal PT. Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta PP. Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai Penanaman mangrove PI. Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang) Identifikasi Lokasi Desalinasi Pembangunan desanilasi di Pekalongan Pembangunan desanilasi di Demak Pembangunan desanilasi di Kota Semarang Rumusan Kelembagaan Pengelola 208 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pengujian Hasil Kerjasama dengan CSR PA. Penegakan Regulasi Daerah terkait Air Tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali PA. Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (Tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah) PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa RTH Perkotaan Pemeliharaan RTH RTH Perdesaan PT. Menghadirkan Infrastruktur yang carbon neutral Penegakan Peraturan Daerah terkait dengan Carbon neutral Pemberian insentif kepada daerah yang menggunakan Carbon neutral dalam Pembangunan Infrastruktur PT. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Penguatan tata kelola KSM Peningkatan kapasitas KSM 209 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis Program Kabupaten Rencana Aktivitas Riil Perangkat Daerah Program Nomenklatur Pengembangan tempat pengolahan sampah regional Modernisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg) Penguatan Tata kelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional (TPST Reg) PT. Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok PT. Subsidi Pangan Murah dilaksanakan pelaksanaan pasar murah saat terjadi gejolak harga komoditas strategis seperti cabai, beras daan lainnya program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Indentifikasi kebutuhan pokok yang sudah disubsidi Identifikasi penerima bantuan Identifikasi koperasi/BUMD penyalur Menyusun SOP penyaluran bantuan Penyiapan anggaran PI. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Pembentukan Kelembagaan Identifikasi Potensi Kawasan Aglomerasi 210 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Dalam menyusun rencana alokasi dana pembangunan, kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan penting dan harus sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas wajib menjadi landasan dalam proses penganggaran. Program pembangunan yang telah dilengkapi dengan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif kemudian berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis PD, termasuk menjabarkannya lebih detail ke dalam bentuk kegiatan maupun sub-kegiatan. Program pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2030 berdasarkan masing-masing urusan dijabarkan sebagai berikut: 4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkalitan dengan Pelayanan Dasar
42. 1.Pendidikan
a.Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan diarahkan untuk dapat meningkatkan mutu dan akses layanan Pendidikan. Program ini dilaksanakan melalui empat kegiatan, yaitu pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan penddikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
b.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 211 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program ini diarahkan pada kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
1. 2.Kesehatan
a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, dan kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota, dan kegiatan pengembangan mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota.
c.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberian izin apotek, took obat, took alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industry rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertntu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga, kegiatan penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman Industri rumah tangga.
d.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyrakat dan lintas sector tingkat daerah kabupaten/kota, kegiatan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah kabupaten/kota, dan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota. 212 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
e.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini didukung melalui kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM/UKP kewenangan daerah kabupaten/kota.
1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Program Penyelenggaraan Jalan Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastuktur jalan di Kabupaten Banjarnegara melalui kegiatan penyelenggaraan jalan kab/kota.
b.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan dan ketersediaan jaringan irigasi yang diimplementasikan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan DA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kab/kota dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam suatu daerah kab/kota.
c.Program Penataan Bangunan Gedung Program penataan bangunan Gedung diarahkan untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai standar teknis yang diarahkan pada satu kegiatan yaitu penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kab/kota. Pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
d.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang melalui tiga kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota, kegiatan penetapan RTRW dan RRTR kab/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/kota.
e.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
f.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program ini darahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
g.Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program pengembangan jasa konstruksi diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. 213 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
1. 4.Perumahan dan Kawasan Pemukiman
a.Program Kawasan Permukiman Program kawasan permukiman diarahkan pada dua kegiatan yaitu kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
b.Program Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Program peningkatan PSU diarahkan pada kegiatan yaitu kegiatan urusan penyelenggaraan PSU Perumahan.
c.Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
d.Program Pengembangan Perumahan Program pengembangan perumahan diarahkan pada empat kegiatan yaitu kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program kab/kota, kegiatan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota, dan kegiatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
e.Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program perumahan dan Kawasan permukiman kumuh diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota.
1. 5.Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
a.Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota, kegiatan penegakkan Perda kabupaten/kota dan Perbup/Walikota, dan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPKS) kabupaten/kota.
b.Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program ini diarahkan pada pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran melalui empat kegiatan yaitu kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota, kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, kegiatan 214 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dan kegiatan penyelenggaraan operasi/pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.
c.Program Penanggulangan Bencana Program penanggulangan bencana diarahkan pada terwujudnya kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana melalui empat kegiatan yaitu kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kab/kota, kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, kegiatan pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana, dan kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana kabupaten/kota.
1. 6.Sosial
a.Program Rehabilitasi Sosial Program ini diarahkan untuk meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.
b.Program Penanganan Bencana Program ini diarahkan melalui kegiatan perlindungan social korban bencana alam dan social kabupaten/kota, dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.
c.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program ini diarahkan melalui kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
d.Program Pemberdayaan Sosial Program pemberdayaan sosial diarahkan melalui kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota dan kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupate/kota.
e.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program ini diarahkan melalui kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota. 4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Tenaga Kerja
a.Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan kegiatan pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta.
b.Program Penempatan Tenaga Kerja 215 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program penempatan tenaga kerja diarahkan pada kegiatan pelaksanaan antar kerja di Kabupaten/kota, dan kegiatan pengelolaan informasi pusat kerja.
c.Program Perencanaan Tenaga Kerja Program perencanaan tenaga kerja diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja.
d.Program Hubungan Industrial Program hubungan industrial diarahkan melalui kegiatan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubin, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
1. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota.
b.Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program peningkatan kualitas keluarga diarahkan melalui kegiatan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
c.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Program ini diarahkan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan analisi dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupateb/kota.
d.Program Perlindungan Perempuan Program perlindungan perempuan diarahkan melalui kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjuta bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagan kabupaten/kota.
e.Program Pemenuhan Hak Anak Program pemenuhan hak anak diarahkan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.
f.Program Perlindungan Khusus Anak Program perlindungan khusu anak diarahkan melalui 2 kegiatan, yaitu kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota dan kegiatan penyediaan layanan bagi 216 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
1. 3.Pangan
a.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota, dan kegaitan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
b.Program Penangan Kerawanan Pangan Program penanganan kerawanan pangan diarahkan melalui kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota.
c.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
d.Program Pengawasan Keamanan Pangan Program pengawasan keamanan pangan diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota.
1. 4.Pertanahan
a.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program ini diarahkan melalui kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.
b.Program Penatagunaan Tanah Program penatagunaan tanah didukung melalui kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota.
c.Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
d.Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Program ini didukung melalui kegiatan koordinasi pengadaan tanah di wilayah kabupaten/kota.
1. 5.Lingkungan Hidup 217 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
a.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan melalui kegiatan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota.
b.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini didukung melalui kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota dan kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Sstrategis (KLHS) kabupaten/kota.
c.Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program ini diarahkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
d.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program ini diarahkan melalui kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.
e.Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program ini didukung melalui kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota.
f.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program ini didukung melalui kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota.
g.Program Pengelolaan Persampahan Program pengelolaan persampahan didukung melalui kegiatan pengelolaan persampahan.
1. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Program Pendaftaran Penduduk Program pendaftaran penduduk didukung melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
b.Program Pencatatan Sipil Program pencatatan sipil didukung melalui kegiatan pelayanan pencatatan sipil, kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.
c.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini didukung melalui 4 kegiatan, yaitu kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, 218 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 kegiatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Program Penataan Desa Program penataan desa diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didukung melalui kegiatan penyelenggaraan penataan desa.
b.Program Peningkatan Kerjasama antar Desa Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang didukung melalui kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa.
c.Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
d.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Program ini didukung melalui kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hokum adat yang masyarakat pelakunya hokum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.Program Pembinaan Keluarga Berencana Program ini diarahkan untuk dapat mewujudkan pengendalian penduduk melalui kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, kegiatan pendayagunaan tnaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/koya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
b.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program ini diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi 219 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
c.Program Pengendalian Penduduk Program pengendalian penduduk didukung melalui kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, serta kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.
1. 9.Perhubungan
a.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan cakupan kualitas layanan transportasi melalui kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, kegiatan pengelolaan terminal penumpang tipe c, kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalali) untuk jalan kabupaten/kota, kegiatan audit dan inspeksi untuk keselamtan LLAJ di jalan, kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota, kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten/kota, dan kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu darah kabupaten/kota.
1. 10.Komunikasi dan Informatika
a.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diarahkan untuk dapat meningkatkan pemanfaatan data center melalui dua kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota dan kegiatan pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kab/kota.
b.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program ini diarahkan untuk dapat Meningkatkan informasi yang dapat diakses oleh publik melalui kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kab/kota.
1. 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
a.Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, keitraan, kemudahan perijinan, 220 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
b.Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Program ini diarahkan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil.
c.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program ini diarahkan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggootaannya dalam daerah kabupaten/kota.
d.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten/kota.
e.Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
f.Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
1. 12.Penanaman Modal
a.Program Promosi Penanaman Modal Program promosi penanaman modal diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota,
b.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program pengendalian pelaksaan penanaman modal dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
c.Program Pelayanan Penanaman Modal Program pelayanan penanaman modal diarahkan melalui kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
1. 13.Kepemudaan dan Olahraga
a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan permberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/ kota. 221 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
b.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini diarahkan pada tiga kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah, kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi, dan kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga.
c.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program pengembangan kapasitas kepramukaan diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.
1. 14.Statistik
a.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program penyelenggaraan statistik sektoral diarahkan untuk dapat Meningkatkan ketersediaan data sektoral untuk menyusun perencanaan pembangunan melalui kegiatan penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.
1. 15.Persandian
a.Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah melalui kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.
1. 16.Kebudayaan
a.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini didukung melalui kegiatan penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
b.Program Pengembangan Kebudayaan Program pengembangan kebudayaan didukung melalui kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, dan kegiatan pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.
1. 17.Perpustakaan
a.Program Pembinaan Perpustakaan Program ini diarahkan untuk dapat mengembngkan budaya baca masyarakat dan pelaksanaan pembinaan perpustakaan. Program ini dilaksanakan mealui kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, dan kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
1. 18.Kearsipan
a.Program Pengelolaan Arsip 222 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota, pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota.
b.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program perlindungan dan penyelamatan arsip diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip melalui kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota. 4.1.3. Unsur Pemerintahan Pilihan
1. 1.Kelautan dan Perikanan
a.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota.
b.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program ini diarahkan melalui kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, dan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.
c.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.
d.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, kegiatan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, dan kegiatan fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, serta kegiatan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan.
1. 2.Pariwisata
a.Program Pemasaran Pariwisata Program pemasaran pariwisata diarahkan melalui kegiatan destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
b.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 223 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program ini didukung melalui kegiatan pengelolaan daya tarik wisaa kabupaten/kota, dan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
c.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program ini diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, dan kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi kreatif.
1. 3.Pertanian
a.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertaian Program ini diarahkan melalui kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota, dan kegiatan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/Kota.
b.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program ini diarahkan melalui kegiatan pembangunan prasarana pertanian dan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota.
c.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program ini diarahkan melalui kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota.
d.Program Penyuluhan Pertanian Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
e.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program ini diarahkan melalui kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
1. 4.Perdagangan
a.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
b.Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan penting ditingkat pasar Kabupaten/Kota, dan 224 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota.
c.Program Pengembangan Ekspor Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah Kabupaten/Kota.
d.Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program ini diarahkan melalui kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
e.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran, peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
1. 5.Perindustrian
a.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program ini diarahkan melalui kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
b.Program Pengendalian dan Uusaha Industri Program ini diarahkan melalui kegiatan penerbitan Izin Usaha Indstri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
c.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini diarahkan melalui kegiatan penyediaan informsi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI.
1. 6.Transmigrasi
a.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemerataan persebaran penduduk berasal dari 1 daerah kabupaten/kota. 4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. 1.Sekretariat Daerah
a.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, meningkatnya pelayanan terhadap penduduk miskin, dan meningkatnya sarana dan prasarana ibadah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerja sama daerah, fasilitasi dan koordinasi hokum, dan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.
b.Program Perekonomian dan Pembangunan Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan koordinasi dalam rangka Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing, efektif dan efisien melalui pengembangan produksi, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM melalui kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, kegiatan 225 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 pemantauan kebijakan sumber daya alam, kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
1. 2.Sekretariat DPRD
a.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini diarahkan melalui kegiatan pembentukan Perda dan peraturan DPRD, kegiatan peningkatan kapasitas DPRD, kegiatan fasilitasi tugas DPRD, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran, kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD. 4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. 1.Perencanaan
a.Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pengembangan daerah melalui kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan.
b.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA, kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, dan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
1. 2.Keuangan
a.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, penyerapan belanja, dan penyusunan laporan keuangan daerah melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.
b.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah melalui kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
c.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan pengelolaan pendapatan daerah 226 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
1. 3.Kepegawaian
a.Program Kepegawaian Daerah Program kepegawaian daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan profesionalitas ASN melalui kegiatan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, kegiatan mutase dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.
1. 4.Pendidikan dan Pelatihan
a.Program Pengembangan SDM Program pengembangan SDM diarahkan untuk dapat meningkatkan profesionalitas ASN melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
1. 5.Penelitian dan Pengembangan
a.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program penelitian dan pengembangan daerah diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas, kuantitas serta penerapan riset dan inovasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, dan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi. 4.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
1. 1.Inspektorat Daerah
a.Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini diarahkan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
b.Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Program ini diarahkan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan perumusan kebijakan terkait di bidang pengawasan dan fasilitasi serta kegiatan pendampingan dan asistensi. 4.1.7. Unsur Kewilayahan
1. 1.Kecamatan
a.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program ini diarahkan melalui dua kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
b.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan melalui tiga kegiatan, yaitu kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatn tingkat kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan kelurahan.
c.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 227 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Program ini diarahkan melalui kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
d.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini diarahkan melalui kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. 4.1.8. Unsur Pemerintahan Umum
1. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik
a.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
b.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
c.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
d.Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
e.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Di bawah ini disajikan tabel indikasi rencana program beserta rincian kebutuhan pendanaannya. 228 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) NA 7,67% 149.714. 500.000 7,27% 150.000.0 00.000 6,77% 152.000.0 00.000 6,27% 154.000.0 00.000 5,77% 159.000.0 00.000 PD Pengamp u Urusan Pendidik an Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase guru yang sudah memiliki serttifikat pendidik NA 90,20% 13.538.2 00.000 92,70% 14.500.00 0.000 96,20% 15.500.00 0.000 98,70% 16.500.00 0.000 99,50% 17.500.00 0.000 PD Pengamp u Urusan Pendidik an Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar NA 29,33% 160.002. 391.600 34,67% 161.000.0 00.000 40% 137.000.0 00.000 45,33% 138.000.0 00.000 50,67% 140.000.0 00.000 PD Pengamp u Urusan Kesehata n Rasio tempat tidur terhadap populasi 0,53 0,55 per 1.000 pendudu k 0,56 per 1.000 pendudu k 0,57 per 1.000 pendudu k 0,58 per 1.000 pendudu k 0,58 per 1.000 pendudu k PD Pengamp u Urusan Kesehata n Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan NA 89% 90% 92,5% 95% 97,5% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Prevalensi Gizi Buruk < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 PD Pengamp 229 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu u Urusan Kesehata n Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB succes rate)/ IUP NA 93% 93% 94% 94% 95% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV NA 91% 92% 93% 94% 95% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase lanjut usia yang mandiri NA 77% 79% 81% 83% 85% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 25,18% 28,78% 30,58% 32,37% 34,17% 35,97% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Kab/ kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan NA 21% 22% 23% 24% 25% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 90,1% 91,8% 93,4% 95% 96,7% 98,36% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase penduduk terdaftar Jaminan 98% 98,10% 98,15% 98,20% 98,25% 98,30% PD Pengamp u 230 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Kesehatan Nasional (JKN) Urusan Kesehata n Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional 100% 67% 70% 72% 74% 76% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan 76,6% 78% 79% 80% 81% 82% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 1,88 per 1.000 pendudu k 1,92 per 1.000 pendudu k 1.681.49 3.000 1,94 per 1.000 pendudu k 1.700.000 .000 1,96 per 1.000 pendudu k 1.800.000 .000 1,98 per 1.000 pendudu k 1.900.000 .000 2 per 1.000 pendudu k 2.000.000 .000 PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar 65,0% 68% 70% 72% 74% 75% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 100% 100% 313.758. 000 100% 400.000.0 00 100% 450.000.0 00 100% 500.000.0 00 100% 600.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Kesehata n 231 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat 50% 51% 52% 53% 54% 55% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Kesehata n Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Cakupan desa/ kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif NA 50% 566.394. 300 52% 600.000.0 00 53% 650.000.0 00 54% 700.000.0 00 55% 750.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Kesehata n Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan 100% 100% 2.500.00 0.000 100% 2.800.000 .000 100% 3.000.000 .000 100% 3.200.000 .000 100% 3.300.000 .000 PD Pengamp u Urusan Kesehata n Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penyelenggaraan Jalan Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat 8,75% 21,21% 100.000. 000.000 21,70% 100.000.0 00.000 22,22% 90.000.00 0.000 22,77% 90.000.00 0.000 23,34% 100.000.0 00.000 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air Indeks prasarana fisik irigasi kewenangan kabupaten 39,45 41,99 18.995.0 00.000 43,72 16.824.00 0.000 45,46 17.880.00 0.000 47,19 20.100.00 0.000 48,92 20.570.00 0.000 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan 232 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Penataa n Ruang Indeks prasarana non-fisik irigasi kewenangan kabupaten 63,03 63,83 64,23 64,63 65,03 65,43 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Program Penataan Bangunan Gedung Persentase bangunan gedung aset daerah yang memenuhi standar teknis 14,67% 18,00% 17.000.0 00.000 21,33% 20.400.00 0.000 24,67% 17.784.00 0.000 28,00% 19.784.00 0.000 31,33% 19.784.00 0.000 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 92,00% 92,50% 1.500.00 0.000 93,00% 1.500.000 .000 93,50% 1.500.000 .000 94,00% 1.500.000 .000 94,50% 1.500.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase penduduk berakses air minum 96,86% 98,80% 3.445.00 0.000 98,90% 3.535.000 .000 99,00% 3.725.000 .000 99,10% 4.215.000 .000 99,20% 4.905.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman 3,12% 4,5% 3.318.00 0.000 5,5% 3.568.000 .000 8,05% 3.927.000 .000 10,6% 4.125.000 .000 16,25% 4.310.000 .000 PD Pengamp u Urusan 233 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 58,27% 66,62% 100.000. 000 74,96% 100.000.0 00 83,31% 100.000.0 00 91,65% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pekerja Umum dan Penataa n Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Program Kawasan Permukiman Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani 89,07% 20% 7.704.73 5.000 25% 7.216.000 .000 30% 7.310.000 .000 35% 7.563.000 .000 35% 8.025.000 .000 PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan Pemuki man Program Peningkatan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas Umum) Persentase ketersediaan PSU di perumahan 20% 20% 1.090.00 0.000 30% 1.500.000 .000 40% 1.800.000 .000 50% 2.000.000 .000 60% 2.200.000 .000 PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan Pemuki man Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan - - 0 100% 50.000.00 0 100% 50.000.00 0 100% 50.000.00 0 100% 50.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan 234 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu kawasan permukiman Pemuki man Program Pengembangan Perumahan Persentase penanganan rumah korban bencana 20% 20% 5.131.47 3.200 30% 5.570.000 .000 40% 5.740.000 .000 50% 6.518.000 .000 50% 6.724.000 .000 PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan Pemuki man Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase perbaikan rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh 30% - 0 35% 1.300.000 .000 40% 1.300.000 .000 45% 1.400.000 .000 45% 1.500.000 .000 PD Pengamp u Urusan Perumah an dan Kawasan Pemuki man Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan trantibum dalam satu Kabupaten/Kota 100% 100% 602.550. 000 100% 700.000.0 00 100% 750.000.0 00 100% 800.000.0 00 100% 1.300.000 .000 PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Persentase penegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan 235 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu dan peraturan Bupati/Walikota Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Persentase Peningkatan Kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 5.735.92 0.000 100% 1.451.000 .000 100% 1.590.000 .000 100% 1.750.000 .000 100% 1.900.000 .000 PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Persentase peningkatan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum 236 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu serta Perlindu ngan Masyara kat Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Program Penanggulangan Bencana Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 53,26% 39,93% 1.926.62 5.500 41,73% 2.000.000 .000 43,53% 2.100.000 .000 45,32% 2.200.000 .000 47,12% 2.341.000 .000 PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan 237 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Masyara kat Persentase kejadian bencana yang tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Persentase warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Ketentra man dan Ketertiba n Umum serta Perlindu ngan Masyara kat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Program Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 119,47% 100% 1.954.20 0.000 100% 2.100.000 .000 100% 2.150.000 .000 100% 2.200.000 .000 100% 2.300.000 .000 PD Pengamp u Urusan Sosial Persentase anak terlantar yang terpenuhi 165,74% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u 238 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu kebutuhan dasarnya luar panti Urusan Sosial Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti 89,05% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sosial Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 123,86% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sosial Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 230.000. 000 100% 395.000.0 00 100% 395.000.0 00 100% 425.000.0 00 100% 425.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Cakupan dokumen yang diintervensi NA 3% 3.953.51 3.100 3% 4.000.000 .000 3% 4.200.000 .000 3% 4.200.000 .000 3% 4.200.000 .000 PD Pengamp u Urusan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif NA 70,84% 1.031.67 3.120 70,84% 1.232.000 .000 70,84% 1.400.000 .000 70,84% 1.500.000 .000 70,84% 1.550.000 .000 PD Pengamp u Urusan Sosial Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik 100% 100% 40.000.0 00 100% 42.000.00 0 100% 42.000.00 0 100% 42.000.00 0 100% 42.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN 239 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 4,94% 4,85% 850.000. 000 5,19% 975.000.0 00 5,37% 975.000.0 00 5,54% 975.000.0 00 5,20% 975.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 55,952% 57,50% 75.000.0 00 59% 210.000.0 00 60% 237.000.0 00 60,20% 250.000.0 00 60,50% 270.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu rencana tenaga kerja 38,889% 38,889% 4.225.00 0 38,889% 5.000.000 38,889% 5.000.000 38,889% 5.000.000 38,889% 5.000.000 PD Pengamp u Urusan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Persentase pekerja pada perusahaan yang mendapat perlindungan hak- hak pekerja dan jaminan sosial 35,75% 39,00% 98.064.0 00 41,03% 100.000.0 00 42,25% 100.000.0 00 43,20% 100.000.0 00 45% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara 100% 100% 67.000.0 00 100% 75.000.00 0 100% 75.000.00 0 100% 75.000.00 0 100% 75.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu 240 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu ngan Anak Program Peningkatan Kualitas Keluarga persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang responsif gender NA 11,76% 0 17,65% 40.000.00 0 23,53% 45.000.00 0 29,41% 45.000.00 0 35,29% 50.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB 32,37% 39,57% 46,76% 53,96% 61,15% Program Pengelolaan Sistem data Gender Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah 100% - 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Program Perlindungan Perempuan Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu 100% 100% 156.283. 400 100% 170.000.0 00 100% 170.000.0 00 100% 170.000.0 00 100% 170.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 241 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pemenuhan Hak Anak Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak 31,29% 34,89% 58.000.0 00 38,49% 100.000.0 00 42,09% 100.000.0 00 45,68% 100.000.0 00 49,28% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Program Perlindungan Khusus Anak Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu 100% 100% 137.536. 600 100% 170.000.0 00 100% 170.000.0 00 100% 170.000.0 00 100% 170.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari) 1982 kkal 2100 kkal 2.199.22 5.300 2100 kkal 2.200.000 .000 2100 kkal 2.300.000 .000 2100 kkal 2.400.000 .000,00 2100 kkal 2.500.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pangan Angka Kecukupan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Har i) 58,5 gram 57 gram 57 gram 57 gram 57 gram 57 gram PD Pengamp u Urusan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi 100% 100% 125.000. 000 100% 150.000.0 00 100% 175.000.0 00 100% 200.000.0 00,00 100% 225.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Ketersediaan Energi di Masyarakat (kkal/Kapita/Hari) 2899 kkal 2400 kkal 150.000. 000 2400 kkal 175.000.0 00 2400 kkal 200.000.0 00 2400 kkal 225.000.0 00,00 2400 kkal 250.000.0 00 PD Pengamp u 242 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Urusan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan 95,67% 86% 50.000.0 00 87% 60.000.00 0 88% 70.000.00 0 89% 80.000.00 0,00 90% 90.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase penyelesaian sengketa tanah yang menjadi kewenangan kabupaten NA - 0 100% 50.000.00 0 100% 50.000.00 0 100% 50.000.00 0 100% 50.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pertanah an Program Penatagunaan Tanah Persentase penatagunaan tanah yang terlaksana NA 100% 100.000. 000 100% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pertanah an Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan NA 20% 0 25% 50.000.00 0 35% 50.000.00 0 45% 50.000.00 0 45% 50.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pertanah an Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana NA 35% 0 40% 100.000.0 00 45% 100.000.0 00 50% 100.000.0 00 50% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pertanah an Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan 100% 60% 414.422. 600 70% 400.000.0 00 80% 400.000.0 00 90% 400.000.0 00 90% 400.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Lingkun 243 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu gan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tervalidasi 100% 100% 430.000. 000 100% 280.000.0 00 100% 280.000.0 00 100% 280.000.0 00 100% 280.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Lingkun gan Hidup Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan 100% 100% 70.000.0 00 100% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 100% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Lingkun gan Hidup Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup 60% 70% 250.238. 600 80% 200.000.0 00 90% 230.000.0 00 90,5% 230.000.0 00 90,5% 230.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Lingkun gan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata 75% 80% 60.000.0 00 85% 70.000.00 0 90% 80.000.00 0 95% 90.000.00 0 95% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Lingkun gan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase luasan RTH yang tertangani 70% 100% 500.000. 000 100% 600.000.0 00 100% 700.000.0 00 100% 800.000.0 00 100% 800.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Lingkun gan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Persentase jumlah sampah yang tertangani 72,32% 73% 1.995.00 0.000 73,65% 2.000.000 .000 74,25% 2.100.000 .000 75% 2.000.000 .000 75% 2.300.000 .000 PD Pengamp u Urusan Lingkun 244 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu gan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program pendaftaran penduduk Rasio kepemilikan Kartu Keluarga 99,49% 99,50% 981.138. 000 99,60% 900.000.0 00 99,60% 1.000.000 .000 99,70% 1.100.000 .000 99,70% 1.100.000 .000 PD Pengamp u Urusan Admindu kcapil Program pencatatan sipil Rasio penduduk ber akta kelahiran 55,86% 60% 143.222. 900 61% 150.000.0 00 62% 150.000.0 00 63% 150.000.0 00 64% 150.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Admindu kcapil Rasio penerbitan akta kematian NA 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Admindu kcapil Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan 100% 100% 516.762. 400 100% 520.000.0 00 100% 520.000.0 00 100% 520.000.0 00 100% 520.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Admindu kcapil Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 38,65% 38,70% 90.000.0 00 38,75% 100.000.0 00 38,80% 100.000.0 00 38,85% 100.000.0 00 38,90% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa 245 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Peningkatan Kerja Sama antar Desa Persentase Kawasan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pemantauan NA 33,33% 10.000.0 00 50% 32.000.00 0 66,67% 34.000.00 0 83,33% 34.000.00 0 100% 34.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Program Adminstrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa 100% 100% 4.599.00 0.000 100% 4.000.000 .000 100% 4.000.000 .000 100% 4.000.000 .000 100% 4.000.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa 67,29% 93,98% 100,00% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Presentase BUMDes yang berkembang 17,11% 18,80% 20,68% 22,56% 24,44% 26,32% PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program 96,24% 100% 180.000. 000 100,00% 180.000.0 00 100,00% 200.000.0 00 100,00% 200.000.0 00 100% 200.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara 246 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu pemberdayaan masyarakat kat dan Desa Persentase pengembangan ekonomi desa 10% 16,22% 21,62% 24,32% 27% 29,73% PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna 3,38% 4,14% 4,51% 4,89% 5,26% 5,64% PD Pengamp u Urusan Pemberd ayaan Masyara kat dan Desa Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49 76,75% 77,79% 8.717.48 0.000 77,99% 8.474.480 .000 78,19% 8.474.480 .000 78,39% 8.474.480 .000 78,59% 8.474.480 .000 PD Pengamp u Urusan Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 3% 6,20% 6,19% 6,18% 6,17% 6,16% PD Pengamp u Urusan Pengend alian 247 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Pendudu k dan Keluarga Berenca na Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber- KB 58% 58,15% 5.514.00 0.000 58,65% 5.584.000 .000 59,15% 5.584.000 .000 59,65% 5.584.000 .000 60,15% 5.584.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasisw a 20% 20% 21% 22% 23% 24% PD Pengamp u Urusan Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na Program Pengendalian Penduduk Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan kependudukan NA 2,26% 473.200. 000 3,01% 523.200.0 00 3,76% 503.200.0 00 4,51% 503.200.0 00 5,26% 603.200.0 00 PD Pengamp u Urusan Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Pengend 248 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten 89,33% 89,40% 20.287.9 36.286 89,45% 20.297.00 0.000 89,50% 17.308.00 0.000 89,55% 20.319.00 0.000 89,60% 20.330.00 0.000 PD Pengamp u Urusan Perhubu ngan Persentase cakupan layanan parkir 83% 83,10% 83,20% 83,30% 83,40% 83,50% PD Pengamp u Urusan Perhubu ngan Persentase kelayakan kendaraan bermotor 44,95% 44,96% 44,97% 44,98% 44,99% 45,00% PD Pengamp u Urusan Perhubu ngan Persentase pertumbuhan trayek 0,75% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% PD Pengamp u Urusan Perhubu ngan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase kelancaran akses data center 100% 100% 967.970. 000 100% 1.016.368 .500 100% 1.067.186 .925 100% 1.120.546 .271 100% 1.176.573 .585 PD Pengamp u Urusan Komunik asi dan 249 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Informati ka Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah NA 65% 1.010.16 5.700 70% 1.060.673 .985 75% 1.113.707 .684 80% 1.169.393 .068 85% 1.227.862 .722 PD Pengamp u Urusan Komunik asi dan Informati ka Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Nikro (UMKM) Pertumbuhan wirausaha 112,5% 0,72% 487.800. 000 0,78% 546.336.0 00 0,84% 600.000.0 00 0,89% 660.000.0 00 0,95% 726.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Koperasi UKM Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang mengimplementasi kan hasil pelatihan NA 38% 150.000. 000 43% 168.000.0 00 48% 180.000.0 00 53% 198.000.0 00 55% 220.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Koperasi UKM Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi 30% 38,30% 15.000.0 00 38,35% 15.000.00 0 38,97% 15.000.00 0 48,99% 20.000.00 0 49,88% 25.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Koperasi UKM Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP yang bisa menilai kesehatanya 52% 76% 70.000.0 00 77% 150.000.0 00 78% 150.000.0 00 79% 150.000.0 00 80% 150.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Koperasi UKM Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase koperasi yang diberikan fasilitas pelatihan 14,47% 44,50% 300.000. 000 53,45% 400.000.0 00 62,36% 400.000.0 00 71,26% 400.000.0 00 80,17% 400.000.0 00 PD Pengamp u Urusan 250 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Koperasi UKM Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas 60% 76% 100.000. 000 77% 100.000.0 00 78% 100.000.0 00 79% 100.000.0 00 80% 100.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Koperasi UKM Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah investor 0,50% 1,50% 50.000.0 00 2% 55.000.00 0 2,50% 61.000.00 0 3% 66.600.00 0 3,50% 73.200.00 0 PD Pengamp u Urusan Penana man Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya 35% 45% 25.000.0 00 50% 27.000.00 0 55% 30.200.00 0 60% 32.200.00 0 65% 36.600.00 0 PD Pengamp u Urusan Penana man Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan 35% 45% 100.000. 000 50% 110.000.0 00 55% 121.000.0 00 60% 133.100.0 00 65% 146.400.0 00 PD Pengamp u Urusan Penana man Modal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan NA 81% 200.000. 000 82% 220.000.0 00 83% 240.000.0 00 84% 260.000.0 00 85% 280.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Kepemu daan 251 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional dan nasional NA 30 3.625.00 0.000 30 3.825.000 .000 30 4.000.000 .000 30 4.200.000 .000 30 4.400.000 .000 PD Pengamp u Urusan Kepemu daan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Jumlah pramuka garuda NA 2.710 220.000. 000 2.715 240.000.0 00 2.720 260.000.0 00 2.725 280.000.0 00 2.730 300.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Kepemu daan dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi oleh walidata 100% 100% 75.577.7 00 100% 79.356.58 5 100% 83.324.41 4 100% 87.490.63 5 100% 91.865.16 7 PD Pengamp u Urusan Statistik Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Persentase aplikasi yang diasesmen dengan ITSA 10,64% 14,89% 86.922.3 00 19,15% 91.268.41 5 23,40% 95.831.83 6 27,66% 100.623.4 28 31,91% 105.654.5 99 PD Pengamp u Urusan Persandi an Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase cagar budaya yang ditetapkan 2,37% 2,37% 10.000.0 00 2,37% 175.000.0 00 2,37% 175.000.0 00 2,37% 175.000.0 00 2,37% 175.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Kebuday aan 252 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pengembangan Kebudayaan Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan NA 4,80% 90.000.0 00 5,30% 2.500.000 .000 5,60% 2.500.000 .000 5,90% 2.500.000 .000 6,2 2.500.000 .000 PD Pengamp u Urusan Kebuday aan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Tingkat pemanfaatan perpustakaan 4.98% 7,31% 50.000.0 00 7,91% 190.000.0 00 8,57% 200.000.0 00 9,35% 210.000.0 00 10,31% 220.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Perpusta kaan Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan 6.55% 7.29% 7,66% 8,03% 8,40% 8,77% PD Pengamp u Urusan Perpusta kaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Program Pengelolaan Arsip Tingkat ketersediaan arsip 75,01% 75,03% 19.000.0 00 75,06% 48.369.82 5 75,09% 50.673.15 0 75,12% 52.976.47 5 75,15% 55.279.80 0 PD Pengamp u Urusan Kearsipa n Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tingkat Digitalisasi Arsip 85% 85,50% 6.000.00 0 85,75% 33.880.87 5 86,00% 35.494.25 0 86,25% 37.107.62 5 86,50% 38.721.00 0 PD Pengamp u Urusan Kearsipa n URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap 575,56 ton 580 ton 110.000. 000 580 ton 120.000.0 00,00 590 ton 125.000.0 00,00 590 ton 130.000.0 00,00 590 ton 135.000.0 00,00 PD Pengamp u 253 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Urusan Kelautan dan Perikana n Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya 40,510 ton 41,016 ton 715.000. 000 41,320 ton 720.000.0 00,00 41,725 ton 725.000.0 00,00 42,029 ton 730.000.0 00,00 42,535 ton 735.000.0 00,00 PD Pengamp u Urusan Kelautan dan Perikana n Produksi Benih Ikan 2,534,35 8,034 ekor 2,566,03 7,509 ekor 2,585,04 5,194 ekor 2,610,38 8,775 ekor 2,629,39 6,460 ekor 2,661,07 5,935 ekor Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jumlah Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang diberdayakan 5 Kegiatan 5 Keg. 25.000.0 00 5 Keg. 30.000.00 0,00 5 Keg. 35.000.00 0,00 5 Keg. 40.000.00 0,00 5 Keg. 45.000.00 0,00 PD Pengamp u Urusan Kelautan dan Perikana n Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan 120,89 ton/tahu n 123,5 ton/th 225.000. 000 125 ton/ th 230.000.0 00,00 126,5 ton/th 235.000.0 00,00 128 ton/th 240.000.0 00,00 130 ton/th 245.000.0 00,00 PD Pengamp u Urusan Kelautan dan Perikana n Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Persentase cakupan media pemasaran pariwisata 83 83 245.000. 000 83 1.200.000 .000 83 1.300.000 .000 83 1.400.000 .000 83 1.500.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pariwisat a Jumlah tamu wisatawan nusantara 2145722 2155000 2160000 2165000 2170000 2175000 PD Pengamp u 254 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Urusan Pariwisat a Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Persentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara NA 76% 1.900.00 0.000 77% 4.000.000 .000 78% 4.000.000 .000 79% 4.000.000 .000 80% 4.000.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pariwisat a Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi NA 50% 85.000.0 00 51% 1.000.000 .000 52% 1.000.000 .000 53% 1.000.000 .000 54% 1.000.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pariwisat a Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rata-Rata Kenaikan Persentase Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan 5% 1,00% 4.088.32 4.900 1,50% 4.100.000 .000 2% 4.200.000 .000 2,50% 4.300.000 .000 3% 4.400.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pertania n Persentase kenaikan populasi ternak kecil 2% 2% 2,50% 3% 3,50% 4% PD Pengamp u Urusan Pertania n Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase peningkatan luas panen komoditas tanaman pangan 5% 1,5% 16.700.5 00.000 2% 16.800.00 0.000 2,3% 13.900.00 0.000 2,7% 17.000.00 0.000 3% 17.000.00 0.000 PD Pengamp u Urusan Pertania n Persentase penambahan luas panen hortikultura 25% 1,50% 2% 2,50% 2,7% 3% PD Pengamp u Urusan Pertania n 255 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase luas lahan terdampak bencana pertanian yang tertangani 100% 100% 200.000. 000 100% 225.000.0 00 100% 250.000.0 00 100% 275.000.0 00 100% 300.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pertania n Program Penyuluhan Pertanian Cakupan bina kelompok tani Kenaika n kelas kemamp uan poktan P > L : 5%, L > M : 5%, M > U : 1%. Cakupan bina kelemba gaan, petani : 25%, penyulu han : 25% Kenaika n kelas kemamp uan poktan P > L : 7%, L > M : 7%, M > U : 2%. Cakupan bina kelemba gaan, petani : 35%, penyulu han : 35% 5.803.00 5.000 Kenaika n kelas kemamp uan poktan P > L : 8%, L > M : 8%, M > U : 2%. Cakupan bina kelemba gaan, petani : 40%, penyulu han : 40% 5.850.000 .000 Kenaika n kelas kemamp uan poktan P > L : 9%, L > M : 9%, M > U : 3%. Cakupan bina kelemba gaan, petani : 45%, penyulu han : 45% 5.860.000 .000 Kenaika n kelas kemamp uan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelemba gaan, petani : 50%, penyulu han : 50% 5.870.000 .000 Kenaika n kelas kemamp uan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelemba gaan, petani : 55%, penyulu han : 55% 5.880.000 .000 PD Pengamp u Urusan Pertania n Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Persentase cakupan vaknisasi hewan terhadap target populasi rentan 60% 68% 908.200. 000 71% 915.000.0 00 74% 920.000.0 00 77% 925.000.0 00 80% 930.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Pertania n Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya NA 20% 911.200. 000 20% 850.000.0 00 20% 850.000.0 00 20% 850.000.0 00 20% 850.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Perdaga ngan Persentase pelaku usaha perdagangan yang terbina NA 0,26% 0,36% 66.200.00 0 0,46% 71.200.00 0 0,51% 76.200.00 0 0,62% 81.200.00 0 PD Pengamp u Urusan 256 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Perdaga ngan Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting NA <5% 45.620.0 00 <5% 50.000.00 0 <5% 55.000.00 0 <5% 60.000.00 0 <5% 65.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Perdaga ngan Program Pengembangan Ekspor Peningkatan komoditas potensial ekspor NA 2% 30.000.0 00 2% 35.000.00 0 2% 40.000.00 0 2% 45.000.00 0 2% 50.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Perdaga ngan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 68,30% 71% 30.000.0 00 72% 35.000.00 0 73% 40.000.00 0 75% 45.000.00 0 76% 50.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Perdaga ngan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi /dilaksanakan NA 5% 300.000. 000 5% 305.000.0 00 5% 310.000.0 00 5% 315.000.0 00 5% 320.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Perdaga ngan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten 0,25% 0,35% 125.000. 000 0,40% 150.000.0 00 0,45% 200.000.0 00 0,50% 250.000.0 00 0,55% 300.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Perindus trian Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan perijinan berusaha sektor industri dengan jumlah ijin 100% 100% 90.000.0 00 100% 100.000.0 00 100% 125.000.0 00 100% 150.000.0 00 100% 175.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Perindus trian 257 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu usaha yang diterbitkan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini 100 100 30.000.0 00 100 40.000.00 0 100 50.000.00 0 100 60.000.00 0 100 70.000.00 0 PD Pengamp u Urusan Perindus trian Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase transmigran yang diberangkatkan 0% 5% 5.000.00 0 5% 307.000.0 00 5% 307.000.0 00 5% 307.000.0 00 5% 307.000.0 00 PD Pengamp u Urusan Transmi grasi UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan NA 100% 4.116.90 3.100 100% 4.545.862 .300 100% 4.512.574 .800 100% 4.636.721 .050 100% 4.742.506 .925 PD Pengamp u Urusan Sekretari at Daerah Efektivitas kerja sama daerah NA 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sekretari at Daerah Persentase fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan NA 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sekretari 258 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu kesejahteraan masyarakat at Daerah Persentase produk hukum yang dihasilkan NA 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sekretari at Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian serta Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam NA 100% 1.350.00 0.000 100% 1.417.500 .000 100% 1.488.375 .000 100% 1.568.306 .250 100% 1.643.551 .875 PD Pengamp u Urusan Sekretari at Daerah Tingkat Kematangan UKPBJ NA 9/9 9/9 1/9 2/9 3/9 PD Pengamp u Urusan Sekretari at Daerah Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sekretari at Daerah Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase raperda yang ditetapkan sesuai Propemperda 100% 100% 11.941.3 51.300 100% 12.025.00 0.000 100% 12.125.00 0.000 100% 12.225.00 0.000 100% 12.525.00 0.000 PD Pengamp u Urusan Sekretari at DPRD 259 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Ketepatan penetapan perda APBD tahun N tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu PD Pengamp u Urusan Sekretari at DPRD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Sekretari at DPRD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Program Perencanaan. Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD 97,30% 90% 180.000. 000 90% 189.000.0 00 90% 198.450.0 00,00 90% 208.372.5 00,00 90% 218.791.1 25,00 PD Pengamp u Urusan Perencan aan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA 90,24% 90% 730.000. 000 90% 766.500.0 00 90% 804.825.0 00 90% 845.066.2 50,00 90% 887.319.5 62,00 PD Pengamp u Urusan Perencan aan Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100% 90% 90% 90% 90% 90% PD Pengamp u Urusan Perencan aan Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100% 90% 90% 90% 90% 90% PD Pengamp u Urusan Perencan aan Keuangan 260 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase penetapan APBD sesuai ketentuan 100% 100% 444.079. 623.885 100% 459.461.6 89.981 100% 467.640.4 88.764 100% 490.640.5 13.204 100% 538.497.5 38.864 PD Pengamp u Urusan Keuanga n Persentase kesesuaian program dalam APBD dengan RKPD 97% 97% 97% 97% 97% 97% PD Pengamp u Urusan Keuanga n Persentase serapan belanja daerah 96,96% 97% 97% 97% 97% 97% PD Pengamp u Urusan Keuanga n Persentase serapan dana transfer 98,42% 98,50% 98,60% 98,70% 98,80% 98,90% PD Pengamp u Urusan Keuanga n Persentase OPD yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai standar 33% 35% 37% 39% 41% 43% PD Pengamp u Urusan Keuanga n Program Pengeloaan Barang Milik Daerah Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu 100% 100% 1.050.00 0.000 100% 1.102.500 .000 100% 1.157.625 .000 100% 1.215.506 .250 100% 1.276.281 .562 PD Pengamp u Urusan Keuanga n Persentase pemanfaatan BMD 100% 100% 100% 100% 100% 100% PD Pengamp u Urusan Keuanga n 261 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Persentase luas tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat 71% 76% 81% 86% 91% 96% PD Pengamp u Urusan Keuanga n Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5% 6,55% 2.381.85 8.500 6,65% 2.500.951 .425 6,77% 2.625.998 .996 6,90% 2.757.298 .945 7,00% 2.895.163 .892 PD Pengamp u Urusan Keuanga n Kepegawaian Program Kepegawaian Daerah Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN 5,72% 5,90% 1.035.62 5.000 6,00% 1.087.406 .250 6,10% 1.141.776 .563 6,20% 1.198.865 .391 6,30% 1.258.808 .660 PD Pengamp u Urusan Kepegaw aian Persentase jabatan struktural yang terisi secara definitif 88,84% 91,00% 92,00% 93,00% 94,00% 95,00% PD Pengamp u Urusan Kepegaw aian Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% PD Pengamp u Urusan Kepegaw aian Pendidikan dan Pelatihan Program Pengembangan SDM Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 64,78% 65,00% 912.000. 000 68,00% 957.600.0 00 71,00% 1.005.480 .000 74,00% 1.055.754 .000 77,00% 1.108.541 .700 PD Pengamp u Urusan Pendidik an dan Pelatiha n Penelitian dan Pengembangan 262 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase riset yang mendukung perekonomian daerah 50% 50% 142.645. 042 50% 149.777.2 94,00 50% 157.266.1 58,00 50% 165.129.4 65,00 50% 173.385.9 38,00 PD Pengamp u Urusan Penelitia n dan Pengemb angan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Daerah Program Penyelenggaran Pengawasan Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT NA 75% 706.790. 400 77% 834.000.0 00 79% 896.000.0 00 81% 961.000.0 00 83% 1.029.000 .000 PD Pengamp u Unsur Pengawa san Urusan Pemerint ahan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Cakupan OPD yang mendapatkan layanan konsulting NA 40% 496.552. 500 45% 1.283.000 .000 50% 1.347.000 .000 55% 1.414.000 .000 60% 1.485.000 .000 PD Pengamp u Unsur Pengawa san Urusan Pemerint ahan UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Banjarmangu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 87.200.0 00 100% 87.200.00 0 100% 87.200.00 0 100% 87.200.00 0 100% 87.200.00 0 Kecamat an Banjarm angu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 7.200.00 0 100% 12.000.00 0 100% 12.000.00 0 100% 12.000.00 0 100% 12.000.00 0 Kecamat an Banjarm angu 263 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.860.0 00 100% 13.860.00 0 100% 13.860.00 0 100% 13.860.00 0 100% 13.860.00 0 Kecamat an Banjarm angu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 34.425.0 00 100% 384.425.0 00 100% 34.425.00 0 100% 34.425.00 0 100% 34.425.00 0 Kecamat an Banjarm angu Kecamatan Banjarnegara Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 255.479. 600 100% 256.480.5 00 100% 257.500.6 00 100% 258.500.6 00 100% 265.500.6 00,00 Kecamat an Banjarne gara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 3.687.37 2.806 100% 3.688.372 .800 100% 3.689.372 .800 100% 3.690.372 .800 100% 3.688.372 .800,00 Kecamat an Banjarne gara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 10.800.0 00 100% 11.800.00 0 100% 12.800.00 0 100% 13.800.00 0 100% 11.800.00 0,00 Kecamat an Banjarne gara Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 106.625. 000 100% 208.577.5 00 100% 108.500.0 00 100% 109.500.0 00 100% 110.500.0 00,00 Kecamat an Banjarne gara Kecamatan Batur Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 69.855.0 00 100% 73.347.75 0 100% 77.015.13 8 100% 80.865.89 4 100% 84.909.18 9 Kecamat an Batur Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 16.000.0 00 100% 18.000.00 0 100% 20.000.00 0 100% 22.000.00 0 100% 24.000.00 0 Kecamat an Batur Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.480.0 00 100% 18.480.00 0 100% 20.480.00 0 100% 22.480.00 0 100% 24.480.00 0 Kecamat an Batur 264 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 34.145.0 00 100% 84.145.00 0 100% 89.145.00 0 100% 144.145.0 00 100% 89.145.00 0 Kecamat an Batur Kecamatan Bawang Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 108.190. 000 100% 110.000.0 00 100% 120.000.0 00 100% 125.000.0 00 100% 130.000.0 00 Kecamat an Bawang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 9.500.00 0 100% 10.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 20.000.00 0 100% 25.000.00 0 Kecamat an Bawang Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.700.0 00 100% 14.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 17.000.00 0 100% 20.000.00 0 Kecamat an Bawang Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 22.125.0 00 100% 297.125.0 00 100% 25.000.00 0 100% 75.000.00 0 100% 30.000.00 0 Kecamat an Bawang Kecamatan Kalibening Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 63.600.0 00 100% 65.000.00 0 100% 65.000.00 0 100% 65.000.00 0 100% 65.000.00 0 Kecamat an Kalibeni ng Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 10.000.0 00 100% 10.000.00 0 100% 10.000.00 0 100% 10.000.00 0 100% 10.000.00 0 Kecamat an Kalibeni ng Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.500.0 00 100% 13.500.00 0 100% 13.500.00 0 100% 13.500.00 0 100% 13.500.00 0 Kecamat an Kalibeni ng Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 35.625.0 00 100% 378.000.0 00 100% 53.000.00 0 100% 51.500.00 0 100% 51.500.00 0 Kecamat an Kalibeni ng Kecamatan Pagedongan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang 100% 100% 60.000.0 00 100% 65.000.00 0 100% 67.500.00 0 100% 70.000.00 0 100% 72.500.00 0 Kecamat an 265 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu sesuai dengan standar pelayanan Pagedon gan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 10.000.0 00 100% 12.000.00 0 100% 14.000.00 0 100% 16.000.00 0 100% 18.000.00 0 Kecamat an Pagedon gan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.500.0 00 100% 15.000.00 0 100% 17.500.00 0 100% 20.000.00 0 100% 22.500.00 0 Kecamat an Pagedon gan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 25.500.0 00 100% 250.000.0 00 100% 30.000.00 0 100% 35.000.00 0 100% 40.000.00 0 Kecamat an Pagedon gan Kecamatan Purwanegara Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 127.200. 000 100% 129.200.0 00 100% 131.200.0 00 100% 133.200.0 00 100% 135.200.0 00 Kecamat an Purwane gara Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 20.000.0 00 100% 22.000.00 0 100% 24.000.00 0 100% 26.000.00 0 100% 26.000.00 0 Kecamat an Purwane gara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 16.200.0 00 100% 18.000.00 0 100% 20.000.00 0 100% 22.000.00 0 100% 24.000.00 0 Kecamat an Purwane gara Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 66.500.0 00 100% 270.000.0 00 100% 70.000.00 0 100% 72.000.00 0 100% 74.000.00 0 Kecamat an Purwane gara Kecamatan Sigaluh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 58.965.0 00 100% 61.913.00 0 100% 65.008.00 0 100% 68.258.00 0 100% 71.670.00 0 Kecamat an Sigaluh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di 100% 100% 4.800.00 0 100% 5.040.000 100% 5.292.000 100% 5.556.000 100% 5.833.000 Kecamat an Sigaluh 266 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu kecamatan yang terfasilitasi Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 12.900.0 00 100% 13.545.00 0 100% 14.222.00 0 100% 14.933.00 0 100% 15.679.00 0 Kecamat an Sigaluh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 40.300.0 00 100% 42.315.00 0 100% 44.430.00 0 100% 46.651.00 0 100% 48.983.00 0 Kecamat an Sigaluh Kecamatan Pejawaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 109.697. 300 100% 117.197.3 00 100% 124.697.3 00 100% 132.197.3 00 100% 139.697.3 00 Kecamat an Pejawara n Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 13.350.0 00 100% 20.850.00 0 100% 28.350.00 0 100% 35.850.00 0 100% 43.350.00 0 Kecamat an Pejawara n Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 16.800.0 00 100% 24.300.00 0 100% 31.800.00 0 100% 39.300.00 0 100% 46.800.00 0 Kecamat an Pejawara n Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 38.882.0 00 100% 271.382.0 00 100% 278.882.0 00 100% 286.382.0 00 100% 343.882.0 00 Kecamat an Pejawara n Kecamatan Pagentan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 86.000.0 00 100% 91.750.00 0 100% 97.500.00 0 100% 103.250.0 00 100% 109.000.0 00 Kecamat an Pagenta n Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 25.000.0 00 100% 27.000.00 0 100% 29.000.00 0 100% 31.000.00 0 100% 33.000.00 0 Kecamat an Pagenta n Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 15.000.0 00 100% 16.000.00 0 100% 17.000.00 0 100% 18.000.00 0 100% 19.000.00 0 Kecamat an Pagenta n 267 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 71.625.0 00 100% 402.625.0 00 100% 83.625.00 0 100% 86.625.00 0 100% 91.625.00 0 Kecamat an Pagenta n Kecamatan Purwareja Klampok Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 110.690. 000 100% 116.172.0 00 100% 121.980.6 00 100% 128.079.6 30 100% 134.483.6 12 Kecamat an Purwarej a Klampok Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 3.700.00 0 100% 4.070.000 100% 4.477.000 100% 4.924.700 100% 5.417.170 Kecamat an Purwarej a Klampok Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 14.600.0 00 100% 15.330.00 0 100% 16.096.50 0 100% 16.901.32 5 100% 17.746.39 1 Kecamat an Purwarej a Klampok Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 12.900.0 00 100% 171.600.0 00 100% 29.223.00 0 100% 14.985.30 0 100% 15.823.83 0 Kecamat an Purwarej a Klampok Kecamatan Mandiraja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 162.529. 700 100% 167.000.0 00 100% 170.529.7 00 100% 172.529.7 00 100% 182.529.7 00 Kecamat an Mandiraj a Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 4.800.00 0 100% 5.000.000 100% 6.000.000 100% 7.000.000 100% 8.000.000 Kecamat an Mandiraj a Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 18.600.0 00 100% 18.600.00 0 100% 18.600.00 0 100% 18.600.00 0 100% 18.600.00 0 Kecamat an Mandiraj a 268 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 68.000.0 00 100% 386.000.0 00 100% 70.000.00 0 100% 72.000.00 0 100% 73.000.00 0 Kecamat an Mandiraj a Kecamatan Wanayasa Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 87.917.1 00 100% 102.000.0 00 100% 103.500.0 00 100% 105.000.0 00 100% 106.000.0 00 Kecamat an Wanayas a Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 9.500.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 20.000.00 0 100% 25.000.00 0 Kecamat an Wanayas a Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 14.200.0 00 100% 14.500.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.500.00 0 100% 16.000.00 0 Kecamat an Wanayas a Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 9.500.00 0 100% 435.000.0 00 100% 15.000.00 0 100% 20.000.00 0 100% 25.000.00 0 Kecamat an Wanayas a Kecamatan Karangkobar Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 65.048.4 00 100% 68.300.82 0 100% 70.000.00 0 100% 70.750.00 0 100% 71.000.00 0 Kecamat an Karangk obar Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 6.000.00 0 100% 7.500.000 100% 8.500.000 100% 9.500.000 100% 10.000.00 0 Kecamat an Karangk obar Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.500.0 00 100% 13.500.00 0 100% 13.500.00 0 100% 13.500.00 0 100% 13.500.00 0 Kecamat an Karangk obar Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 74.888.5 00 100% 278.632.9 25 100% 78.632.00 0 100% 79.600.00 0 100% 79.000.00 0 Kecamat an Karangk obar Kecamatan Punggelan 269 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 116.180. 000 100% 120.000.0 00 100% 121.500.0 00 100% 122.500.0 00 100% 123.500.0 00 Kecamat an Punggela n Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 10.000.0 00 100% 15.500.00 0 100% 21.500.00 0 100% 23.750.00 0 100% 25.000.00 0 Kecamat an Punggela n Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.500.0 00 100% 14.500.00 0 100% 15.000.00 0 100% 16.000.00 0 100% 16.500.00 0 Kecamat an Punggela n Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 49.100.0 00 100% 525.100.0 00 100% 52.600.00 0 100% 53.600.00 0 100% 54.600.00 0 Kecamat an Punggela n Kecamatan Pandanarum Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 60.428.0 00 100% 60.428.00 0 100% 60.428.00 0 100% 60.428.00 0 100% 60.428.00 0 Kecamat an Pandana rum Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 5.000.00 0 100% 10.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 Kecamat an Pandana rum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.685.0 00 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.000.00 0 Kecamat an Pandana rum Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 64.625.0 00 100% 217.856.2 50 100% 71.249.06 3 100% 71.249.06 3 100% 96.249.06 3 Kecamat an Pandana rum Kecamatan Wanadadi Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 61.940.0 00 100% 67.990.00 0 100% 71.447.00 0 100% 72.447.00 0 100% 72.447.00 0 Kecamat an Wanada di 270 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 17.450.0 00 100% 26.900.00 0 100% 36.650.00 0 100% 36.850.00 0 100% 36.850.00 0 Kecamat an Wanada di Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.500.0 00 100% 13.700.00 0 100% 14.475.00 0 100% 14.475.00 0 100% 15.375.00 0 Kecamat an Wanada di Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 36.937.5 00 100% 312.900.0 00 100% 75.500.00 0 100% 77.500.00 0 100% 77.500.00 0 Kecamat an Wanada di Kecamatan Rakit Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 87.184.1 00 100% 101.000.0 00 100% 109.000.0 00 100% 114.000.0 00 100% 135.000.0 00 Kecamat an Rakit Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 8.000.00 0 100% 22.000.00 0 100% 24.000.00 0 100% 26.000.00 0 100% 28.000.00 0 Kecamat an Rakit Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.500.0 00 100% 10.000.00 0 100% 15.000.00 0 100% 15.500.00 0 100% 16.000.00 0 Kecamat an Rakit Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 48.500.0 00 100% 140.000.0 00 100% 75.000.00 0 100% 83.000.00 0 100% 90.000.00 0 Kecamat an Rakit Kecamatan Madukara Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 91.100.0 00 100% 92.600.00 0 100% 92.600.00 0 100% 92.600.00 0 100% 92.600.00 0 Kecamat an Madukar a Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 871.494. 300 100% 970.000.0 00 100% 970.000.0 00 100% 970.000.0 00 100% 970.000.0 00 Kecamat an Madukar a 271 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.480.0 00 100% 13.480.00 0 100% 13.480.00 0 100% 13.480.00 0 100% 13.480.00 0 Kecamat an Madukar a Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 70.000.0 00 100% 365.000.0 00 100% 90.000.00 0 100% 115.000.0 00 100% 90.000.00 0 Kecamat an Madukar a Kecamatan Susukan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan 100% 100% 102.240. 600 100% 139.615.5 00 100% 145.615.5 00 100% 149.615.5 00 100% 155.615.5 00 Kecamat an Susukan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi 100% 100% 30.000.0 00 100% 32.000.00 0 100% 34.000.00 0 100% 36.000.00 0 100% 38.000.00 0 Kecamat an Susukan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penanganan konflik di wilayah 100% 100% 13.750.0 00 100% 18.500.00 0 100% 23.500.00 0 100% 28.500.00 0 100% 33.500.00 0 Kecamat an Susukan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang tertib administrasi desa 100% 100% 21.000.0 00 100% 322.000.0 00 100% 48.000.00 0,00 100% 45.900.00 0 100% 50.900.00 0 Kecamat an Susukan UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan/Idiolo gi Pancasila 1% 1% 850.000. 000 2% 935.000.0 00 3% 1.028.500 .000 4% 1.131.350 .000 5% 1.244.485 .000 PD Pengamp u Urusan Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik 5% 5% 1.865.13 2.000 5% 2.051.645 .200 5% 2.088.000 .000 5% 2.100.000 .000 5% 2.121.000 .000 PD Pengamp u Urusan 272 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase cakupan Ormas yang diberdayakan dan diawasi 100% 100% 1.165.00 0.000 100% 1.281.500 .000 100% 1.409.650 .000 100% 1.550.615 .000 100% 1.705.676 .500 PD Pengamp u Urusan Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya 1% 1% 150.000. 000 2% 165.000.0 00 3% 181.500.0 00 4% 199.650.0 00 5% 219.615.0 00 PD Pengamp u Urusan Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang tertangani 100% 100% 489.150. 000,00 100% 538.065.0 00 100% 591.871.5 00 100% 651.058.6 50 100% 716.164.5 15 PD Pengamp u Urusan Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 1.265.49 5.762.86 1 1.350.491 .018.658, 74 1.390.749 .173.691, 56 1.425.616 .489.014, 31 1.474.959 .717.828, 90 Semua Perangk at Daerah 273 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu DPUPR Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 15.870.7 61.000 100% 18.000.00 0.000 100% 18.300.00 0.000 100% 18.400.00 0.000 100% 18.500.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Distankan KP Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 24,903,3 88,488 100% 25.000.00 0.000 100% 25.100.00 0.000 100% 25.200.00 0.000 100% 25.300.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Kesehatan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 29.407.6 23.000 100% 34.000.00 0.000 100% 35.700.00 0.000 100% 36.000.00 0.000 100% 37.600.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah NDR 15 ≤15 177.043. 895.000 ≤15 186.744.0 00.000 ≤15 212.335.0 00.000 ≤15 232.703.0 00.000 ≤15 243.484.0 00.000 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase pemenuhan SPM layanan umum dan administrasi 89,40% 91% 92% 93% 94% 94% PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase kemampuan pendapatan membiayai seluruh belanja 78,1% 78,15% 78,20% 78,25% 78,30% 78,30% PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase pemenuhan SPM 90% 91% 92% 93% 94% 94% PD Pengampu Urusan Kesehatan 274 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu layanan klinis dan penunjang Dinas Kesehatan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 90% 92% 137.397. 182.602 93% 148.902.0 00.000 94% 151.000.0 00.000 95% 153.900.0 00.000 95% 157.300.0 00.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah DPKPLH Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 15.738.9 29.774 100% 16.400.00 0.000 100% 17.000.00 0.000 100% 17.500.00 0.000 100% 18.250.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 635.095. 159.779 100% 694.728.1 54.762 100% 659.500.0 00.000 100% 663.753.6 28.009 100% 689.009.4 76.944 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Bakesbangpol Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 3.969.01 4.925 100% 4.300.000 .000 100% 4.400.000 .000 100% 4.500.000 .000 100% 4.660.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Disperindagkop UKM Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 14.518.9 75.929 100% 14.730.00 0.000 100% 15.000.00 0.000 100% 15.200.00 0.000 100% 15.300.00 0.000 Semua Perangk at Daerah 275 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Peningkatan pendapatan asli retribusi pasar 5% 2% 200.000. 000 2% 200.000.0 00 2% 200.000.0 00 2% 200.000.0 00 2% 200.000.0 00 PD Pengampu Urusan Perdagang an Dispermades PPKB Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 6.771.00 0.000 100% 6.808.691 .000 100% 6.849.691 .000 100% 6.870.691 .000 100% 6.901.691 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Perhubungan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 9.712.06 3.714 100% 9.775.000 .000 100% 9.825.000 .000 100% 9.877.000 .000 100% 9.912.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Sosial PPPA Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 5.303.84 1.327 100% 5.550.000 .000 100% 5.650.000 .000 100% 5.740.000 .000 100% 5.855.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 4.425.00 0.000 100% 4.646.250 .000 100% 4.746.250 .000 100% 4.946.250 .000 100% 5.278.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk 276 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah at Daerah Disnaker dan DPMPTSP Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 6.637.65 7.927 100% 7.100.000 .000 100% 7.320.000 .000 100% 7.580.000 .000 100% 7.890.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah BPBD Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 4.945.06 0.818 100% 5.192.313 .858 100% 5.451.929 .550 100% 5.724.526 .027 100% 6.010.752 .328 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 5.321.03 7.300 100% 5.587.089 .165 100% 5.866.443 .623 100% 6.159.765 .804 100% 6.467.754 .095 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 8.670.00 0.000 100% 9.311.786 .986 100% 9.311.786 .986 100% 9.311.786 .986 100% 9.311.786 .986 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 5.552.37 5.000 100% 5.829.993 .750 100% 6.121.493 .438 100% 6.427.568 .109 100% 6.748.946 .515 Semua Perangk at Daerah 277 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Sekretariat DPRD Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 38.038.7 18.591 100% 38.200.00 0.000 100% 38.450.00 0.000 100% 38.600.00 0.000 100% 38.650.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Inspektorat Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 9.046.65 7.100 100% 10.392.00 0.000 100% 10.912.00 0.000 100% 11.457.00 0.000 100% 12.030.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 11.644.9 04.196 100% 12.000.00 0.000 100% 12.900.00 0.000 100% 13.400.00 0.000 100% 14.000.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah BPPKAD Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 17.061.5 64.154 100% 17.914.64 2.361 100% 18.810.37 4.479 100% 19.750.89 3.202 100% 20.738.43 7.862 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah 278 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Bapperida Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 5.947.35 4.958 100% 6.244.722 .705,00 100% 6.556.958 .840,00 100% 6.884.806 .782,00 100% 7.229.047 .121,00 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Dindukcapil Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 6.266.40 2.042 100% 6.230.903 .542,00 100% 6.302.524 .542 100% 6.395.016 .542 100% 6.586.867 .232 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Sekretariat Daerah Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 31.533.0 96.900 100% 33.500.00 0.000 100% 34.510.00 0.000 100% 35.500.00 0.000 100% 36.100.00 0.000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Nilai penataan organisasi 53,54 54,5 55 55,5 56 56,5 Sekretari at Daerah Kecamatan Banjarmangu Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.246.45 1.927 100% 2.955.451 .927 100% 2.320.451 .927 100% 2.237.451 .927 100% 2.230.451 .927 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Banjarnegara Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 10.884.2 12.140 100% 10.960.21 2.140 100% 11.245.50 0.250 100% 11.365.50 0.250 100% 11.376.50 0.250 Semua Perangk at Daerah 279 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Batur Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.395.96 1.758 100% 2.467.840 .611 100% 2.541.875 .829 100% 2.618.132 .104 100% 2.696.676 .067 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Bawang Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.022.14 0.330 100% 2.025.000 .000 100% 2.030.000 .000 100% 2.040.000 .000 100% 2.045.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Kalibening Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.052.19 7.349 100% 2.068.444 .749 100% 2.068.444 .749 100% 2.068.444 .749 100% 2.068.444 .749 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Karangkobar Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.118.72 6.090 100% 2.109.210 .900 100% 2.110.300 .000 100% 2.112.750 .000 100% 2.115.950 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah 280 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Kecamatan Madukara Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 3.663.50 1.562 100% 3.823.659 .430 100% 3.848.659 .430 100% 3.863.659 .430 100% 3.863.659 .430 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Mandiraja Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.411.79 0.500 100% 2.438.813 .100 100% 2.471.790 .500 100% 2.521.790 .500 100% 2.551.790 .500 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Pagedongan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.627.26 0.000 100% 2.800.000 .000 100% 2.900.000 .000 100% 2.925.000 .000 100% 2.950.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Pagentan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.114.36 4.588 100% 2.145.818 .447 100% 2.205.723 .376 100% 2.293.128 .306 100% 2.379.033 .235 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Pandanarum Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.341.94 5.790 100% 2.759.043 .080 100% 2.581.995 .233 100% 2.633.635 .138 100% 2.633.635 .138 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk 281 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu keuangan perangkat daerah at Daerah Kecamatan Pejawaran Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.451.94 3.900 100% 2.459.443 .900 100% 2.466.943 .900 100% 2.474.443 .900 100% 2.481.943 .900 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Punggelan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.194.32 7.130 100% 2.237.000 .000 100% 2.360.000 .000 100% 2.450.000 .000 100% 2.550.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Purwanegara Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 1.920.70 3.890 100% 1.940.703 .890 100% 1.960.703 .890 100% 1.980.703 .890 100% 2.000.703 .890 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Purwareja- Klampok Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.175.97 1.760 100% 2.394.228 .936 100% 2.634.311 .830 100% 2.898.403 .013 100% 3.188.903 .314 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Rakit Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.003.77 1.576 100% 2.094.000 .000 100% 2.241.000 .000 100% 2.253.400 .000 100% 2.314.700 .000 Semua Perangk at Daerah 282 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Baseline 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PD Penangg ung Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Sigaluh Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.772.17 4.310 100% 2.910.783 .000 100% 3.056.322 .000 100% 3.209.138 .000 100% 3.369.594 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Susukan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 2.000.51 6.635 100% 2.058.817 .835 100% 2.088.817 .835 100% 2.118.817 .853 100% 2.148.817 .853 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Wanadadi Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 1.873.33 8.730 100% 1.904.998 .585 100% 1.996.880 .485 100% 2.120.157 .493 100% 2.180.153 .493 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Kecamatan Wanayasa Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah 100% 100% 1.756.18 6.860 100% 1.850.000 .000 100% 1.900.000 .000 100% 1.950.000 .000 100% 2.000.000 .000 Semua Perangk at Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% Semua Perangk at Daerah Sumber: Diolah Penulis, 2025 283 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Keberhasilan indikator tersebut, ditunjukan dengan pencapaian target indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat tercapai, diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 terdapat 2 (dua) jenis indikator dalam RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Secara lengkap pnetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut: Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026-2030 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1. Angka Kemiskinan Persen 14,79- 14,30 14,39- 13,90 13,98- 13,49 13,57- 13,08 13,17- 12,68 12,76- 12,27
1. 2.PDRB Per Kapita Rp Juta 28,99 30,63 32,36 34,20 36,14 38,18 3. Indeks Pembangunan Manusia Angka 70,29 70,96 71,64 72,32 73,02 73,72 4. Prevalensi Stunting Persen 19,3 18 16,7 15,4 14,1 14,1 5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishme nt) Persen 11,19 10,59 10 9,4 8,8 8,2 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 4,70- 5,70 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6,10- 5,72 5,50- 5,00 5,47- 5,17 5,43- 5,13 5,38- 5,06 5,33- 4,90 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Angka 68,75 75,95 75,99 76,03 76,08 76,08 9. Pembentukan Modal Tetap Bruto per PDRB Persen 22,51 22,65 22,79 22,92 23,06 23,20 10. Indeks Reformasi Birokrasi Angka 81,30 81,55 82,05 82,55 83,05 83,55 11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Persen 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 12. Indeks Risiko Bencana Angka 102,80- 102,27 100,80- 100,40 98,79- 97,82 96,79- 95,59 94,78- 93,36 92,78- 91,13 Sumber: Tim Penyusun, 2025 Sedang dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja layanan umum diukur dengan indikator kinerja daerah pada tabel 4.3. sebagai berikut: 284 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Angka 80,86 81,15 81,43 81,72 82 82,29 2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Persen 12 15 20 25 30 32 3 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persen 3,5 4,5 5,5 8,05 10,6 16,25 4 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Persen 0,03 5,65 11,28 16,9 22,52 28,14 5 Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif TonCO2eq 118.188,19 1.137.100,67 1.399.074,34 1.861.048,01 2.326.311,91 2.584.995,35 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 6 Indeks Gini Angka 0,36 0,35 0,348 0,346 0,342 0,34 7 Usia Harapan Hidup Tahun 74,75 75,28 75,55 75,72 75,94 76,32 8 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 6,88 6,89 6,9 6,91 6,92 6,93 9 Jumlah Kasus Kematian Ibu Kasus 15 15 14 14 13 13 10 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Persen 91 92 93 94 94 94 11 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) Persen 92 93 93 94 94 95 12 Harapan Lama Sekolah Tahun 11,84 11,85 11,86 11,87 11,88 11,89 13 Angka Literasi SD/Sederajat Persen 70,27 72,77 75,27 77,77 80,27 82,77 14 Angka Literasi SMP/Sederajat Persen 79,8 80,9 82 83,1 84,2 85,3 15 Numerasi SD/Sederajat Persen 59,31 62,21 65,11 68,01 70,91 73,81 285 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 16 Numerasi SMP/Sederajat Persen 68,8 70,3 71,8 73,3 74,8 76,3 17 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Persen 5,9 7,31 7,91 8,57 9,35 10,31 18 Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Persen 5,05 5,19 5,32 5,46 5,59 5,73 19 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun Persen 84,37 85,15 85,93 86,71 87,49 88,27 20 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulog Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Persen 65 66 68 69 70 71 21 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persen 38,25 38,75 39,25 39,75 40,25 40,75 22 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persen 98,51 98,61 98,66 98,71 98,76 98,81 23 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persen 18,64 19,58 20,53 21,49 22,45 23,41 24 Jumlah Pengunjung tempat bersejarah orang 435.000 436.000 437.000 438.500 440.000 441.500 25 Persentase kelompok kesenian Persen 18,55 18,97 19,39 19,81 20,65 21,07 yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir 26 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara orang 6.000 6.050 6.100 6.150 6.200 6.200 27 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Angka 62,85 - 64,7 62,15 - 62,23 62,88 - 63 63,61 - 63,77 64,34 - 64,54 65,08 - 65,31 28 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,281 - 0271 0,28 - 0,261 0,278-0,25 0,276-0,24 0,274-0,229 0,272-0,219 29 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet Persen 62,69 65,02 67,36 69,69 72,02 74,35 III ASPEK DAYA SAING 30 Rasio PDRB industri Pengolahan Persen 17,04 17,37 17,7 18,02 18,35 18,68 31 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Persen 2,2 2,43 2,65 2,88 3,1 3,33 32 Rasi Kewirausahaan Daerah Persen 2,91 3,06 3,31 3,44 3,5 3,62 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen 60,78 61,41 62,03 62,66 63,28 63,91 34 Disparitas Harga Angka (+-10) (+-10) (+-10) (+-10) (+-10) (+-10) 286 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 No. INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 35 Kapabilitas Inovasi Angka 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 36 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kab/Kota Persen 89,35 89,40 89,45 89,50 89,55 89,60 37 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kab/Kota Angka 53 54 55 56 57 58 38 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Persen 34,69 38,77 42,85 46,93 51,02 55,11 39 Persentase Desa Mandiri Persen 11,65 12,41 13,53 14,66 15,79 16,92 40 Return on Asset (ROA) BUMD Persen 22,51 22,65 22,79 22,93 23,06 23,19 41 Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB Persen 1,69 1,64 1,59 1,53 1,47 1,41 42 Total Kredit pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB Persen 1,67 1,6 1,53 1,46 1,39 1,32 43 Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia Persen 18,88-19,68 18,90-19,78 19,20-20,10 19,65-20,30 19,88-20,58 19,96-20,88 44 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Persen 1,8 1,89 1,9 1,98 2,02 2,04 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 45 Indeks Reformasi Hukum Angka 82 82,5 83 83,5 84 84,5 46 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 3,29 3,38 3,48 3,57 3,66 3,75 47 Indeks Pelayanan Publik Angka 4,56 4,6 4,7 4,8 5 5,1 48 Indeks Integritas Nasional Angka 75,9 75,96 76,03 77,09 80 80,05 Sumber: Tim Penyusun, 2025 287 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Kemudian untuk indikator kinerja kunci Kabupaten Banjarnegara disajikan pada tabel 4.4. sebagai berikut: Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026-2030 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) % 7,67 7,27 6,77 6,27 5,77 PD Pengampu Urusan Pendidikan Persentase guru yang sudah memiliki serttifikat pendidik % 90,20 92,70 96,20 98,70 99,50 PD Pengampu Urusan Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar % 29,33 34,67 40 45,33 50,67 PD Pengampu Urusan Kesehatan Rasio tempat tidur terhadap populasi per 1.000 penduduk 0,55 0,56 0,57 0,58 0,58 PD Pengampu Urusan Kesehatan Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Masyarakat bidang Kesehatan % 89 90 92,5 95 97,5 PD Pengampu Urusan Kesehatan Prevalensi Gizi Buruk % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 PD Pengampu Urusan Kesehatan Angka keberhasilan pengobatan TBC (TB succes rate)/ IUP % 93 93 94 94 95 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase ODHIV baru yang ditemukan dan mendapat pengobatan ARV % 91 92 93 94 95 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase lanjut usia yang mandiri % 77 79 81 83 85 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % 28,78 30,58 32,37 34,17 35,97 PD Pengampu Urusan Kesehatan 288 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kab/ kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan % 21 22 23 24 25 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna % 91,8 93,4 95 96,7 98,36 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase penduduk terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) % 98,10 98,15 98,20 98,25 98,30 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 67 70 72 74 76 PD Pengampu Urusan Kesehatan Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan % 78 79 80 81 82 PD Pengampu Urusan Kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi per 1.000 penduduk 1,92 1,94 1,96 1,98 200% PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar % 68 70 72 74 75 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat % 51 52 53 54 55 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Kesehatan Cakupan desa/ kel dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif % 50 52 53 54 55 PD Pengampu Urusan Kesehatan Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Kesehatan 289 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio penanganan jalan dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat % 21,21 21,70 22,22 22,77 23,34 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Indeks prasarana fisik irigasi kewenangan kabupaten Nilai 41,99 43,72 45,46 47,19 48,92 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Indeks prasarana non-fisik irigasi kewenangan kabupaten Nilai 63,83 64,23 64,63 65,03 65,43 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Persentase bangunan gedung aset daerah yang memenuhi standar teknis % 18,00 21,33 24,67 28,00 31,33 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Persentase kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang % 92,50 93,00 93,50 94,00 94,50 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Persentase penduduk berakses air minum % 98,80 98,90 99,00 99,10 99,20 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman % 4,5 5,5 8,05 10,6 16,25 PD Pengampu Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 66,62 74,96 83,31 91,65 100 PD Pengampu Urusan 290 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Pekerja Umum dan Penataan Ruang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani % 20 25 30 35 35 PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase ketersediaan PSU di perumahan % 20 30 40 50 60 PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman % - 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase penanganan rumah korban bencana % 20 30 40 50 50 PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Persentase perbaikan rumah layak huni di luar kawasan permukiman kumuh % - 35 40 45 45 PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase penanganan gangguan trantibum dalam satu Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 291 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Perlindungan Masyarakat Persentase penegakkan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Peningkatan Kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase peningkatan kualitas inspeksi peralatan proteksi kebakaran % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 292 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana % 39,93 41,73 43,53 45,32 47,12 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase kejadian bencana yang tertangani % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sosial Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya luar panti % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sosial Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sosial Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sosial 293 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase Korban Bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah Kabupaten/Kota % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sosial Cakupan dokumen yang diintervensi % 3 3 3 3 3 PD Pengampu Urusan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif % 70,84 70,84 70,84 70,84 70,84 PD Pengampu Urusan Sosial Persentase taman makam pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sosial URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 4,85 5,19 5,37 5,54 5,20 PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 57,50 59 60 60,20 60,50 PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu rencana tenaga kerja % 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja Persentase pekerja pada perusahaan yang mendapat perlindungan hak-hak pekerja dan jaminan sosial % 39,00 41,03 42,25 43,20 45 PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Implementasi Program Pengarusutamaan Gender (PPRG) pada Kabupaten Banjarnegara % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 294 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 persentase pelayanan lembaga konsultasi keluarga yang responsif gender % 11,76 17,65 23,53 29,41 35,29 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB % 32,37 39,57 46,76 53,96 61,15 Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah % - 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak % 34,89 38,49 42,09 45,68 49,28 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan terpadu % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 295 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Angka Kecukupan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari) kkal/kapita/har i 2100 2100 2100 2100 2100 PD Pengampu Urusan Pangan Angka Kecukupan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Hari) gram/hari 57 57 57 57 57 PD Pengampu Urusan Pangan Persentase desa rentan rawan pangan yang diintervensi % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pangan Ketersediaan Energi di Masyarakat (kkal/Kapita/Hari) % 2400 2400 2400 2400 2400 PD Pengampu Urusan Pangan Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan % 86 87 88 89 90 PD Pengampu Urusan Pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Persentase penyelesaian sengketa tanah yang menjadi kewenangan kabupaten % - 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pertanahan Persentase penatagunaan tanah yang terlaksana % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pertanahan Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan % 20 25 35 45 45 PD Pengampu Urusan Pertanahan Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terlaksana % 35 40 45 50 50 PD Pengampu Urusan Pertanahan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan % 60 70 80 90 90 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tervalidasi % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup 296 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Persentase kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup % 70 80 90 90,5 90,5 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata % 80 85 90 95 95 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Persentase luasan RTH yang tertangani % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Persentase jumlah sampah yang tertangani % 73 73,65 74,25 75 75 PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rasio kepemilikan Kartu Keluarga % 99,50 99,60 99,60 99,70 99,70 PD Pengampu Urusan Admindukcapil Rasio penduduk ber akta kelahiran % 60 61 62 63 64 PD Pengampu Urusan Admindukcapil Rasio penerbitan akta kematian % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Admindukcapil Rasio data kependudukan yang dimutakhirkan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Admindukcapil Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 38,70 38,75 38,80 38,85 38,90 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan 297 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Masyarakat dan Desa Persentase Kawasan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pemantauan % 33,33 50 66,67 83,33 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa % 93,98 100,00 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Presentase BUMDes yang berkembang % 18,80 20,68 22,56 24,44 26,32 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase pengembangan ekonomi desa % 16,22 21,62 24,32 27 29,73 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna % 4,14 4,51 4,89 5,26 5,64 PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 298 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 % 77,79 77,99 78,19 78,39 78,59 PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) % 6,20 6,19 6,18 6,17 6,16 PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan anggota Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) yang ber-KB % 58,15 58,65 59,15 59,65 60,15 PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa % 20 21 22 23 24 PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal yang melakukan pendidikan kependudukan % 2,26 3,01 3,76 4,51 5,26 PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 299 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten % 89,40 89,45 89,50 89,55 89,60 PD Pengampu Urusan Perhubungan Persentase cakupan layanan parkir % 83,10 83,20 83,30 83,40 83,50 PD Pengampu Urusan Perhubungan Persentase kelayakan kendaraan bermotor % 44,96 44,97 44,98 44,99 45,00 PD Pengampu Urusan Perhubungan Persentase pertumbuhan trayek % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 PD Pengampu Urusan Perhubungan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase kelancaran akses data center % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % 65 70 75 80 85 PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pertumbuhan wirausaha % 0,72 0,78 0,84 0,89 0,95 PD Pengampu Urusan Koperasi UKM Persentase Usaha Mikro yang mengimplementasikan hasil pelatihan % 38 43 48 53 55 PD Pengampu Urusan Koperasi UKM Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi % 38,30 38,35 38,97 48,99 49,88 PD Pengampu Urusan Koperasi UKM Persentase KSP/USP yang bisa menilai kesehatanya % 76 77 78 79 80 PD Pengampu Urusan Koperasi UKM 300 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase koperasi yang diberikan fasilitas pelatihan % 44,50 53,45 62,36 71,26 80,17 PD Pengampu Urusan Koperasi UKM Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas % 76 77 78 79 80 PD Pengampu Urusan Koperasi UKM Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah investor % 1,50 2 2,50 3 3,50 PD Pengampu Urusan Penanaman Modal Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya % 45 50 55 60 65 PD Pengampu Urusan Penanaman Modal Persentase peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan % 45 50 55 60 65 PD Pengampu Urusan Penanaman Modal Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Persentase pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan % 81 82 83 84 85 PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional dan nasional Jumlah 30 30 30 30 30 PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah pramuka garuda Orang 2.710 2.715 2.720 2.725 2.730 PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi oleh walidata % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Statistik 301 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Persentase aplikasi yang diasesmen dengan ITSA % 14,89 19,15 23,4 27,66 31,91 PD Pengampu Urusan Persandian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Persentase cagar budaya yang ditetapkan % 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 PD Pengampu Urusan Kebudayaan Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan % 4,80 5,30 5,60 5,90 6,2 PD Pengampu Urusan Kebudayaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tingkat pemanfaatan perpustakaan % 7,31 7,91 8,57 9,35 10,31 PD Pengampu Urusan Perpustakaan Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan % 7,29 7,66 8,03 8,40 8,77 PD Pengampu Urusan Perpustakaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip % 75,03 75,06 75,09 75,12 75,15 PD Pengampu Urusan Kearsipan Tingkat Digitalisasi Arsip % 85,50 85,75 86,00 86,25 86,50 PD Pengampu Urusan Kearsipan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Tangkap ton 580 580 590 590 590 PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya ton 41,02 41,32 41,73 42,03 42,54 PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan 302 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Produksi Benih Ikan Ekor 2,566,037,50 9 2,585,045,19 4 2,610,388,77 5 2,629,396,46 0 2,661,075,93 5 Jumlah Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang diberdayakan Kegiatan 5 5 5 5 5 PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan ton/tahun 123,5 125 126,5 128 130 PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Persentase cakupan media pemasaran pariwisata % 83 83 83 83 83 PD Pengampu Urusan Pariwisata Jumlah tamu wisatawan nusantara Orang 2155000 2160000 2165000 2170000 2175000 PD Pengampu Urusan Pariwisata Persentase kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang terpelihara % 76 77 78 79 80 PD Pengampu Urusan Pariwisata Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi % 50 51 52 53 54 PD Pengampu Urusan Pariwisata Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rata-Rata Kenaikan Persentase Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan % 1,00 1,50 2 2,50 3 PD Pengampu Urusan Pertanian Persentase kenaikan populasi ternak kecil % 2 2,50 3 3,50 4 PD Pengampu Urusan Pertanian Persentase peningkatan luas panen komoditas tanaman pangan % 1,5 2 2,3 2,7 3 PD Pengampu Urusan Pertanian Persentase penambahan luas panen hortikultura % 1,5 2 2,5 2,7 3 PD Pengampu Urusan Pertanian 303 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase luas lahan terdampak bencana pertanian yang tertangani % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Pertanian Cakupan bina kelompok tani Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 7%, L > M : 7%, M > U : 2%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 35%, penyuluhan : 35% Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 8%, L > M : 8%, M > U : 2%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 40%, penyuluhan : 40% Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 9%, L > M : 9%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 45%, penyuluhan : 45% Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 50%, penyuluhan : 50% Kenaikan kelas kemampuan poktan P > L : 10%, L > M : 10%, M > U : 3%. Cakupan bina kelembagaan, petani : 55%, penyuluhan : 55% PD Pengampu Urusan Pertanian Persentase cakupan vaknisasi hewan terhadap target populasi rentan % 68 71 74 77 80 PD Pengampu Urusan Pertanian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 0 0 0 0 0 Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya % 20 20 20 20 20 PD Pengampu Urusan Perdagangan Persentase pelaku usaha perdagangan yang terbina % 0,26 0,36 0,46 0,51 0,62 PD Pengampu Urusan Perdagangan Persentase fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting % <5 <5 <5 <5 <5 PD Pengampu Urusan Perdagangan Peningkatan komoditas potensial ekspor % 2 2 2 2 2 PD Pengampu Urusan Perdagangan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 71 72 73 75 76 PD Pengampu Urusan Perdagangan 304 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi /dilaksanakan % 5 5 5 5 5 PD Pengampu Urusan Perdagangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten % 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 PD Pengampu Urusan Perindustrian Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan perijinan berusaha sektor industri dengan jumlah ijin usaha yang diterbitkan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Perindustrian Tersedianya informasi secara lengkap dan terkini % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Perindustrian Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Persentase transmigran yang diberangkatkan % 5 5 5 5 5 PD Pengampu Urusan Transmigrasi UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah Efektivitas kerja sama daerah % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah Persentase fasilitasi kebijakan keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah Persentase produk hukum yang dihasilkan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah 305 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian serta Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah Tingkat Kematangan UKPBJ % 9/9 9/9 1/9 2/9 3/9 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Persentase raperda yang ditetapkan sesuai Propemperda % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD Ketepatan penetapan perda APBD tahun N tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu tepat waktu PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Sekretariat DPRD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD % 90 90 90 90 90 PD Pengampu Urusan Perencanaan Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA % 90 90 90 90 90 PD Pengampu Urusan Perencanaan Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 90 90 90 90 90 PD Pengampu Urusan Perencanaan 306 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase keselarasan pada Renja PD dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 90 90 90 90 90 PD Pengampu Urusan Perencanaan Keuangan Persentase penetapan APBD sesuai ketentuan % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase kesesuaian program dalam APBD dengan RKPD % 97 97 97 97 97 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase serapan belanja daerah % 97 97 97 97 97 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase serapan dana transfer % 98,50 98,60 98,70 98,80 98,90 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase OPD yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD sesuai standar % 35 37 39 41 43 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase pemanfaatan BMD % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase luas tanah pemerintah kabupaten yang bersertifikat % 76 81 86 91 96 PD Pengampu Urusan Keuangan Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah % 6,55 6,65 6,77 6,90 7,00 PD Pengampu Urusan Keuangan Kepegawaian Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan pemetaan kebutuhan ASN % 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 PD Pengampu Urusan Kepegawaian Persentase jabatan struktural yang terisi secara definitif % 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 PD Pengampu Urusan Kepegawaian 307 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PD Pengampu Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 65,00 68,00 71,00 74,00 77,00 PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Persentase riset yang mendukung perekonomian daerah % 50 50 50 50 50 PD Pengampu Urusan Penelitian dan Pengembangan UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Daerah Persentase kesesuaian pengawasan dengan PKPT % 75 77 79 81 83 PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Cakupan OPD yang mendapatkan layanan konsulting NA 40 45 50 55 60 PD Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN Kecamatan Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan % 100 100 100 100 100 Kecamatan Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi % 100 100 100 100 100 Kecamatan Persentase penanganan konflik di wilayah % 100 100 100 100 100 Kecamatan Persentase desa yang tertib administrasi desa % 100 100 100 100 100 Kecamatan UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 308 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase masyarakat dan Ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila % 1 2 3 4 5 PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik % 5 5 5 5 5 PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase cakupan Ormas yang diberdayakan dan diawasi % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase masyarakat dan Ormas yang mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya % 1 2 3 4 5 PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Konflik Sosial yang tertangani % 100 100 100 100 100 PD Pengampu Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Semua Perangkat Daerah Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah % 100 100 100 100 100 Semua Perangkat Daerah Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah % 100 100 100 100 100 Semua Perangkat Daerah NDR % ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 RSUD Hj. Anna Lasmanah 309 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Indikator Satuan TARGET TAHUN PD Penanggun g Jawab 2026 2027 2028 2029 2030 Persentase pemenuhan SPM layanan umum dan administrasi % 91 92 93 94 94 RSUD Hj. Anna Lasmanah Persentase kemampuan pendapatan membiayai seluruh belanja % 78,15 78,20 78,25 78,30 78,30 RSUD Hj. Anna Lasmanah Persentase pemenuhan SPM layanan klinis dan penunjang % 91 92 93 94 94 RSUD Hj. Anna Lasmanah Peningkatan pendapatan asli retribusi pasar % 2 2 2 2 2 Disperindagko p UKM Nilai penataan organisasi Nilai 54,5 55 55,5 56 56,5 Sekretariat Daerah Sumber: Tim Penyusun, 2025 310 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029 Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPJMD 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama RPJMD periode selanjutnya belum tersusun. Program prioritas daerah tahun transisi mengacu pada tujuan, sasaran, maupun program prioritas tahun terakhir pada RPJMD ini yaitu pada tahun 2030, dengan penyesuaian target capaian sesuai capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Bupati yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkada dalam menyusun RKPD maupun APBD. 5.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2029 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:
2. 1.Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya.
3. 2.Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun Renstra PD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD.
4. 3.Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara. 311 RPJMD Kabupaten BanjarnegaraTahun 2025 - 2029
5. 4.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sampai tahun 2030.
6. 5.Guna meningkatkan inklusivitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
7. 6.Dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD, pelaksanaan RPJMD dilakukan dengan berbasis risiko melalui manajemen risiko.
8. 7.Substansi RPJMD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah