DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
c.bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
8.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11.Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12.Pakalan Dinas Upacara adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
13.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15.Kelengkapan pakalan dinas adalah kelengkapan pakaian dinas beserta atributnya yang dikenakan atau dipakal pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah harus memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN, meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
g.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian adat khas daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian adat khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian batik lengan panjang atau pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
(3)Pakaian batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(4)Pakaian adat khas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pakaian adat kebesaran digunakan pada acara tertentu dipakai oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat setingkat Eselon II dan tokoh masyarakat;
2. b.Pakaian adat resmi digunakan pada acara yang ditentukan dipakai oleh selain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, eselon II, Kepala Perangkat Daerah; dan
3. c.Pakaian adat Harian/Pakaian Magawe selain digunakan pada acara yang ditentukan juga dipakai setiap hari kamis minggu terakhir, dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, tokoh masyarakat.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik atau pakaian adat khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh pegawai ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2)Ketentuan mengenai jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa:
1. a.jas berwarna gelap;
2. b.kemeja putih;
3. c.rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
4. d.sepatu hitam.
(4)Ketentuan mengenai jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…