DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 45 Tahun 2025

Nomor: 45
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Core values dan Employer Branding ASN, Penerapan Budaya Kerja, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya kerja aparatur sipil negara bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur sipil negara agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Peraturan Bupati;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pegawai BUMD, dan pegawai lain yang melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
7.Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
8.Core Values adalah nilai-nilai dasar yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi dan menjadi landasan ASN dalam melaksanakan tugasnya.
9.Employer Branding ASN adalah Employee Value Preposition ASN, yaitu titik temu antara ekspektasi ASN dan komitmen Pemerintah Daerah dengan ekspektasi Pemerintah Daerah dan komitmen ASN .
10.Kelompok Budaya Kerja yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
11.Role Model adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja atau Pegawai yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Perangkat Daerah atau Kelompok Budaya Kerja atau Pegawai lainnya.
12.Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
13.Tim Reformasi Birokrasi adalah kelompok terpilih yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah beserta jajaran unit kerja di dalamnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan memperkuat komitmen organisasi dan memperkuat komunikasi antar individu dalam unit kerja dan antar unit kerja dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja dan hasil kerja yang lebih baik.

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan sebagai panduan pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar tercipta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur daerah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil yang diperoleh dari produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja pada seluruh Perangkat Daerah yang mencakup seluruh Aparatur Sipil Negara yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

BAB III

Core values dan Employer Branding ASN

Pasal 6

(1)Core Values ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang disingkat “BerAKHLAK”
(2)Employer Branding ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu “Bangga Melayani Bangsa”.
(3)Core Values ASN “BerAKHLAK” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai berikut:
1. a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. b.akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
7. g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 7

Panduan Perilaku dari masing-masing nilai dasar penguatan budaya kerja BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.berorientasi pelayanan:
1. 1.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. 2.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. 3.melakukan perbaikan tiada henti.
b.akuntabel:
1. 1.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. 2.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
3. 3.tidak menyalahgunaan kewenangan jabatan.
c.kompeten:
1. 1.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. 2.membantu orang lain belajar; dan
3. 3.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
d.harmonis:
1. 1.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. 2.suka menolong orang lain; dan
3. 3.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
e.loyal:
1. 1.memegang teguh ideologi pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan republik indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. 2.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan Negara; dan
3. 3.menjaga rahasia jabatan dan Negara.
f.adaptif:
1. 1.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. 2.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. 3.bertindak proaktif.
g.kolaboratif:
1. 1.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. 2.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. 3.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB IV

PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 8

(1)Untuk mengimplementasikan Core Values dan Employer Branding ASN dan mendorong serta mempercepat perubahan, kepala Perangkat Daerah menjadi Role Model dan menunjuk Agen Perubahan sebagai panutan.
(2)Penunjukan Role Model dan agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Penerapan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten.
(2)Tim Reformasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan internalisasi dan sosialisasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Perangkat Daerah masing-masing;
2. b.melakukan dan mendukung implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Perangkat Daerah masing-masing;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja di Perangkat Daerah masing-masing; dan
4. d.melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten.
(3)Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten bertugas:
1. a.mendukung implementasi panduan perilaku dari masing-masing nilai- nilai dasar pada setiap Perangkat Daerah;
2. b.menerima laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja dari Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk dapat ditindaklanjuti;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Dearah; dan
4. d.melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan ke Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap Pegawai harus menerapkan budaya kerja BerAKHLAK sebagai pedoman perilaku.
(2)Penerapan Budaya kerja BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…