DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Dearah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.295.307.574.000 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah;

a.Pendapatan Transfer; dan
b.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
1. 9.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 18);
2. 10.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36);
3. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.795.707.131.000 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.680.944.394.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp114.762.737.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.680.944.394.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan sebesar Rp0 (nol rupiah);
2. b.Dana Desa sebesar Rp272.904.953.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp40.239.588.000 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp948.875.591.000 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp418.924.262.000 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp114.762.737.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp101.821.411.000 (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); dan
2. b.Bantuan Keuangan sebesar Rp12.941.326.000 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.324.977.866.000 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.648.084.573.388 (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.982.094.096.128 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.565.486.529.306 (lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.98.327.301.154 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.060.646.800 (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebesar Rp565.486.529.306 (lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah), terdiri atas:

a.Belanja Barang sebesar Rp76.547.398.272 (tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
b.Belanja Jasa sebesar Rp143.457.283.939 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
c.Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.582.661.835 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
d.Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.27.712.669.147 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.Rp5.957.450.000 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
f.Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp.79.731.593.958 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.23.557.654.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.200.939.818.155 (dua ratus miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
1. 7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp194.348.189.612 (seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebesar Rp.7.279.290.000 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah sebesar Rp.6.579.290.000 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.50.470.906.443 (lima puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp463.645.000 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.6.530.358.000 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.90.262.380 (sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.6.230.541.780 (enam miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.608.756.000 (enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.495.098.800 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.844.750.000 (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. i.Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.838.559.160 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
10. j.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. k.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
12. l.Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.3.291.500.000 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. m.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp.11.556.001.323 (sebelas miliar lima ratus lima puluh enam juta seribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah); dan
14. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.16.298.850.000 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.64.879.623.020 (enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.52.889.623.020 (lima puluh dua miliar dua delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.11.990.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.67.786.885.930 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.60.791.044.130 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.4.129.711.400 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
3. c.Belanja Modal Jaringan sebesar Rp.16.130.400 (enam belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); dan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.719.484.219 (tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.1.149.979.500 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
2. b.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp.2.566.504.719 (dua miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.212.000.000 (dua ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
  1. 8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp477.545.103.000 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Bagi Hasil sebesar Rp32.559.836.000 (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
b.Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp444.985.267.000 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
1. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebesar Rp. 32.559.836.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp. 17.401.019.880,- (tujuh belas miliar empat ratus satu juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
2. b.Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 15.158.816.120,- (lima belas miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu seratus dua puluh rupiah).
(2)Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sebesar Rp. 444.985.267.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 444.985.267.000,- (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

10.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 30-9-2025 BUPATI BANJARNEGARA, ttd AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 30-9-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, ttd INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 49 Mengetahui sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SYAHBUDIN USMOYO, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19740223 199803 1 006

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…