DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 14);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Dearah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:
1.Nomor 40 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36);
2.Nomor 49 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 49); diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp2.295.102.969.024 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 9.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 18);
3. 10.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 49);

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp2.295.102.969.024 (dua triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.680.739.789.024 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah); dan
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp114.762.737.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebesar Rp1.680.739.789.024 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Dana Perimbangan sebesar Rp0 (nol rupiah);
2. b.Dana Desa sebesar Rp272.904.953.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. c.Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp40.239.588.000 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. d.Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp948.875.591.000 (sembilan ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan
5. e.Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp418.719.657.024 (empat ratus delapan belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh empat rupiah).
(2)Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b sebesar Rp114.762.737.000 (seratus empat belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp101.821.411.000 (seratus satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah); dan
2. b.Bantuan Keuangan sebesar Rp12.941.326.000 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.324.773.261.024 (dua triliun tiga ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.
1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp1.641.364.424.241 (satu triliun enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp982.094.096.128 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 558.671.354.159 (lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000 (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp98.422.327.154 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.2.060.646.800 (dua miliar enam puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebesar Rp558.671.354.159 (lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

a.Belanja Barang sebesar 76.777.467.022 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh dua rupiah);
b.Belanja Jasa sebesar Rp143.423.871.689 (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
c.Belanja Pemeliharaan sebesar Rp7.497.441.835 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
d.Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp27.651.300.647 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.957.450.000 (lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
f.Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp72.866.350.811 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah);
g.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.23.557.654.000 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan
h.Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.200.939.818.155 (dua ratus miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah).
1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) sebesar Rp.98.422.327.154 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:

a.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp75.548.832.154 (tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);
b.Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp.7.919.500.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
c.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.737.795.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
d.Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp.13.216.200.000 (tiga belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
1. 8.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp201.065.738.783 (dua ratus satu miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebesar Rp.7.279.290.000 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah sebesar Rp.6.579.290.000 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.709.618.015,- (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus delapan belas ribu lima belas rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp463.645.000 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.6.530.358.000 (enam miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.90.262.380 (sembilan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.6.230.541.780 (enam miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.608.756.000 (enam ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.495.098.800 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.844.750.000 (delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. i.Belanja Modal Komputer sebesar Rp.3.838.559.160 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
10. j.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. k.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
12. l.Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.3.291.500.000 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. m.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp10.794.712.895,-(sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
14. n.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp.16.298.850.000 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.936.534.020,- (enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp52.946.534.020,-(lima puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp.11.990.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.67.786.885.930 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.60.791.044.130 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. b.Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.4.129.711.400 (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
3. c.Belanja Modal Jaringan sebesar Rp.16.130.400 (enam belas juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah); dan
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp.2.850.000.000 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.141.410.818,-(sebelas miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp.1.149.979.500 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
2. b.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp9.988.431.318,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah); dan
3. c.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp.212.000.000 (dua ratus dua belas juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah); dan
2. b.Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
  1. 9.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sebesar Rp4.797.995.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

10.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 30-9-2025 BUPATI BANJARNEGARA, ttd AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 30-9-2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, ttd INDARTO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 50 Mengetahui sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SYAHBUDIN USMOYO, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19740223 199803 1 006

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…