DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dasar, Layanan Kepegawaian, Hak Akses, Keamanan Dan Kerahasiaan Data, Monitoring Dan Evaluasi, Integrasi Data, Infrastruktur Teknologi Informasi, Keadaan Darurat, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi secara digital, perlu pedoman pengelolaan dan implementasi integrasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bidang kepegawaian merupakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SECARA DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat BKPSDM merupakan unsur penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6.Perangkat Daerah yang selajutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9.Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan dari cara konvensional dan masih menggunakan berkas fisik menjadi lebih cepat, efektif dan efisien menggunakan dokumen elektronik dengan bantuan perangkat teknologi informasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
10.Layanan Administrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang mencakup kegiatan pengelolaan data pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, presensi, mutasi, pensiun, ijin belajar, cuti, pengembangan kompetensi dan layanan lainnya yang mendukung operasional kepegawaian.
11.Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (SDM), prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah daya menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan Keputusan.
12.Integrasi adalah penggabungan sistem informasi secara menyeluruh kedalam suatu ekosistem untuk menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dan mendukung sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi dan kemudahan dalam operasional.
13.Sistem Informasi Pelayanan Aparatur Pemerintah Banjarnegara yang selanjutnya disebut SIAP Banjarnegara adalah sistem informasi berbasis website yang merupakan hasil dari integrasi dan digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara.
14.Admin adalah Pegawai ASN pada BKPSDM yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan data kepegawaian pada SIAP Banjarnegara.
15.User adalah Pengguna yang terdiri dari seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat mengakses sistem informasi layanan kepegawaian.
16.Operator adalah Pegawai ASN pada subbagian umum dan kepegawaian di setiap OPD yang diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan/atau memverifikasi dokumen administrasi kepegawaian.
17.Akun Pejabat adalah Pegawai ASN yang diberi kewenangan untuk menetapkan produk layanan administrasi kepegawaian.
18.Tim Pelaksana Integrasi Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian Secara Digital adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Integrasi sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
(2)Sistem pelayanan administrasi kepegawaian secara digital dan terintegrasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghubungkan seluruh sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di BKPSDM dalam 1 (satu) sistem informasi.
(3)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut dengan Sistem Informasi Pelayanan Aparatur Pemerintah Banjarnegara atau disingkat SIAP Banjarnegara. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Basis data yang digunakan dalam pengoperasian SIAP Banjarnegara sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari data individu pegawai ASN pada Sistem Informasi Kepegawaian.

Pasal 3

Penerapan SIAP Banjarnegara bertujuan untuk:

a.meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan layanan kepegawaian;
b.mempermudah akses pegawai dalam mengelola data kepegawaian secara mandiri;
c.meningkatkan keamanan data pegawai dengan sistem autentikasi tunggal yang lebih terintegrasi;
d.memberikan kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan data kepegawaian; dan
e.mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru dan terintegrasi.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar pelayanan kepegawaian secara digital terintegrasi dalam aplikasi SIAP Banjarnegara meliputi :

a.keterpaduan, yaitu sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian dalam satu sistem informasi;
b.transparansi, yaitu setiap proses administrasi kepegawaian dapat dipantau dan diawasi secara terbuka;
c.akuntabilitas, yaitu setiap tindakan dalam sistem ini memiliki jejak rekam yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
d.kemudahan akses, yaitu layanan ini mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui perangkat elektronik.

BAB IV

HAK AKSES

Pasal 5

Dalam SIAP Banjarnegara terdapat layanan kepegawaian meliputi:

a.simpeg;
b.simpeg-n;
c.e-presensi;
d.e-kinerja;
e.e-cuti;
f.e-files;
g.e-ijin belajar;
h.e-silatbangkom;
i.e-open cat;
j.e-kgb;
k.e-mutasi;
l.e-talent pool;
m.e-sisutan asn; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
n.e-perjadin; dan
o.aplikasi pelayanan kepegawaian lainnya.

Pasal 6

(1)Layanan kepegawaian simpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sistem informasi manajemen data kepegawaian, dimana ASN dapat melakukan update data pribadi dan kepegawaian secara mandiri, yang terintegrasi dengan berbagai layanan kepegawaian.
(2)Layanan kepegawaian simpeg-n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan sistem informasi manajemen data kepegawaian Non ASN dimana pegawai non ASN dapat melakukan update data pribadi dan secara mandiri.
(3)Layanan kepegawaian e-presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan layanan presensi berbasis android yang terintegrasi dengan simpeg, e-kinerja dan e-cuti.
(4)Layanan kepegawaian e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan layanan manajemen pengelolaan kinerja berbasis digital, dimana ASN dapat membuat SKP, mengisi realisasi hasil kerja, mengunggah bukti dukung hasil kerja dan penilaian kinerja oleh atasan.
(5)Layanan kepegawaian e-cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan layanan pengajuan dan pemberian cuti bagi ASN secara digital, dimana dokumen cuti yang dihasilkan terintegrasi dengan layanan e-presensi.
(6)Layanan kepegawaian e-files sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan layanan arsip digital dokumen kepegawaian, yang terintegrasi dengan simpeg, e-kgb, e-mutasi, e-talent pool, e-ijin belajar dan e- silatbangkom.
(7)Layanan kepegawaian e-ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan layanan pengajuan ijin belajar bagi PNS.
(8)Layanan kepegawaian e-silatbangkom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan layanan guna pengembangan kompetensi ASN.
(9)Layanan kepegawaian e-open cat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan layanan tes kompetensi berbasis komputer bagi ASN dan non ASN.
(10)Layanan kepegawaian e-kgb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan layanan pengajuan dan penerbitan kenaikan gaji berkala bagi ASN dimana SK KGB yang terbit terintegrasi dengan simpeg.
(11)Layanan kepegawaian e-mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan layanan pengelolaan mutasi, promosi bagi ASN dalam dan luar daerah.
(12)Layanan kepegawaian e-talent pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l merupakan layanan pengelompokan PNS berdasarkan tingkat potensi dan kinerja.
(13)Layanan kepegawaian e-sisutan asn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m merupakan layanan perencanaan kebutuhan pegawai ASN.
(14)Layanan kepegawaian e-perjadin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n merupakan layanan pengelolaan perjalanan dinas yang dikelola BKPSDM.
(15)Aplikasi layanan administrasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o dapat berupa aplikasi yang akan dikembangkan di masa mendatang disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

(1)Setiap ASN yang akan mengusulkan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai standar operasional prosedur masing-masing layanan kepegawaian.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen asli, terlihat, terbaca dengan jelas dan diunggah pada aplikasi SIAP Banjarnegara.
(3)Dalam hal data pegawai dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak lengkap, pelayanan kepegawaian tertunda/tidak terproses.
(4)Dokumen hasil dari layanan kepegawaian terintegrasi dengan layanan kepegawaian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Hak Akses SIAP Banjarnegara terdiri atas:

a.user;
b.operator;
c.admin; dan
d.akun pejabat.

Pasal 9

(1)User sebagaimana dimakud Pasal 8 huruf a memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan i dan huruf n.
(2)Operator sebagaimana dimakud Pasal 8 huruf b memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf m, dan huruf n.
(3)Admin sebagaimana dimakud Pasal 8 huruf c memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,huruf i, huruf j, huruf k, huruf l,huruf m dan huruf n.
(4)Akun pejabat sebagaimana dimakud Pasal 8 huruf d memiliki hak akses terhadap layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf e dan huruf j.

Pasal 10

(1)User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas untuk melengkapi dan meremajakan data kepegawaian pribadi.
(2)Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas untuk melakukan usulan kepegawaian dan memverifikasi dokumen usulan.
(3)Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi:
1. a.melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
2. b.melakukan update data;
3. c.sinkronisasi data;
4. d.pemeliharaan data;
5. e.peremajaan data; dan
6. f.supervisi data. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Akun pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas melakukan penetapan dokumen layanan kepegawaian.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…