DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus, Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, maka ketentuan kewenangan penandatanganan surat tugas, komponen biaya perjalanan dinas jabatan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu adanya suatu pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perjalanan Dinas jabatan dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPD harus memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.
(3)SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Bupati untuk SPT perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, dalam hal Bupati berhalangan, maka ditandatangani oleh Wakil Bupati dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sedangkan SPD ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. b.Ketua DPRD untuk SPT Perjalanan Dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sedangkan SPD perjalanan dinas Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;
3. c.Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.Asisten Administrasi Umum untuk SPT perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kasubag, Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah sedangkan SPD ditandatangani Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. e.Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, Non ASN dan pihak lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
6. f.Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Camat, pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, Non ASN dan pihak lainnya; dan
7. g.Lurah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Lurah, pejabat struktural, pelaksana, Non ASN dan pihak lainnya;
(4)Kewenangan penerbitan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
(5)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara berjenjang diatur sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Dinas/Badan bagi pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, pelaksana, Non ASN dan pihak lainnya, untuk atas nama Kepala Perangkat Daerah apabila Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan berhalangan dan pembebanan biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
2. b.Sekretaris Kecamatan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, Non ASN dan pihak lainnya apabila Camat berhalangan dan pembebanan biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kegiatan Kecamatan; dan
3. c.Kepala UPTD dan Kepala Sekolah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada unit kerja berkenaan.
(6)SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.pemberi tugas;
2. b.pelaksana tugas;
3. c.waktu pelaksanaan tugas;
4. d.tempat pelaksanaan tugas; dan
5. e.maksud pelaksanaan tugas.
(7)SPT dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
(8)Bentuk SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
1. a.Tingkat A Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
2. b.Tingkat B Pejabat Eselon II, dan anggota DPRD; dan
3. c.Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, IV dan eselon V serta PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II ,I dan PPPK.
(2)Biaya Perjalanan Dinas untuk Non ASN dan Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas disetarakan dengan PNS Golongan II. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(3)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
2. b.biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
3. c.biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil, dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar harga, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil;
4. d.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
5. e.uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; dan
6. f.sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.
(4)Dihapus.

3.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPTK/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(2)Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
1. a.SPT yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
2. b.SPD;
3. c.tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. d.Bukti pembelian (print out) Bahan Bakar Minyak (BBM);
5. e.daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. f.bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
7. g.bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
8. h.laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas; dan
9. i.lampiran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Dalam hal bukti pengeluaran transportasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak diperoleh, seperti tiket bus antar kota, tiket taxi, bus kota dan atau angkutan kota lainnya pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e yang ditandatangani oleh pemegang SPD.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 9-12-2025 BUPATI BANJARNEGARA, ttd AMALIA DESIANA Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 9-12-2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA ttd TURSIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 57 Mengetahui sesuai dengan aslinya,

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…